Liputan6.com, Jakarta Australia mengalami resesi ekonomi pertamanya dalam hampir tiga dekade, imbas pandemi Virus Corona. Ekonomi negara itu menyusut 0,3 persen dalam tiga bulan pertama pada tahun ini dibandingkan kuartal sebelumnya, menurut Biro Statistik Australia.
Bahkan Bendahara Josh Frydenberg mengingatkan jika PDB negaranya bisa menyusut kembali pada April-Juni. Ini bisa menjadi kontraksi kedua yang terjadi berturut-turut terhadap ekonomi Australia.
Langkah lockdown demi mencegah penyebaran Covid-19 menjadi penyebab yang mengakhiri pertumbuhan ekonomi 29 tahun di Australia.
Kondisi ini juga akibat penguasaan China pada komoditas, seperti bijih besi dan batubara, yang mendorong negara tersebut naik menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.
Meskipun mengalami resesi, Frydenberg mengatakan Australia telah berupaya mengambil langkah dan tindakan termasuk upaya stimulus ekonomi untuk menangani Virus Corona.
Ben Udy, ekonom untuk Australia & Selandia Baru di Capital Economics memprediksi PDB Australia kemungkinan akan anjlok sebesar 9 persen pada kuartal kedua.
“PDB turun sebelum pembatasan virus diberlakukan dan ini turun lebih tajam pada kuartal kedua sebelum meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun ini,” tulis dia dalam catatannya, seperti melansir laman CNN, Rabu (3/6/2020).
Dia mengatakan, turunnya PDB selama kuartal pertama terutama karena konsumen mengurangi pengeluaran saat mereka mulai tak beraktivitas dan harus tinggal di rumah.
Dari perkiraannya, konsumsi akan anjlok hampir 20 persen di bawah tingkat pra-virus pada kuartal kedua. Itu karena rumah tangga tak lagi panik memborong makanan dan membatasi kegiatan rekreasi dan dibukanya layanan ritel kembali.
“Sementara di saat kenaikan harga bijih besi mendukung investasi pertambangan, perusahaan non-pertambangan secara signifikan justru mengurangi rencana investasi mereka,” katanya.
Jakarta, CNBC Indonesia – Nilai tukar dolar Australia kembali melemah melawan rupiah pada perdagangan Jumat (24/1/2020), dan memperkokoh posisinya di level terkuat sejak Agustus 2013.
Pada pukul 10:15 WIB, AU$ 1 setara dengan 9.283,89, dolar Australia melemah 0,44% di pasar spot, melansir data Refinitiv.
Dolar Australia bahkan sudah melemah bahkan dalam 12 hari beruntun hingga hari ini. Jika melihat lebih ke belakang, sejak perdagangan pertama 2020, dolar Australia hanya menguat sebanyak dua kali, dengan total pelemahan nyaris 5%.
Dolar Australia bahkan masih melemah meski data tenaga kerja Australia menunjukkan penguatan.
Kamis kemarin, Biro Statistik Australia melaporkan sepanjang bulan Desember ekonomi Australia mampu menyerap 28.900 tenaga kerja, jauh lebih tinggi dari prediksi Reuters sebesar 15.000 tenaga kerja. Sementara tingkat pengangguran turun menjadi 5,1% dari sebelumnya 5,2% juga lebih baik dari prediksi Reuters tetap sebesar 5,2%.
Setelah rilis data tersebut, dolar Australia memang sempat menguat, tetapi di akhir perdagangan justru kembali melemah tipis 0,08%, dan berlanjut melemah cukup signifikan hari ini.
Rilis data tersebut tentunya meredakan tekanan bagi bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA) untuk kembali menurunkan suku bunga di bulan Februari, setelah melakukan tiga kali pemangkasan pada tahun lalu.
Tetapi data tersebut belum mampu membendung penguatan rupiah. Apalagi Bank Indonesia (BI) tidak mempermasalahkan penguatan nilai tukar rupiah.
“BI memandang penguatan rupiah sejalan dengan kondisi fundamental yang membaik, membaiknya mekanisme pasar, dan keyakinan pasar terhadap kebijakan BI dan pemerintah. Penguatan rupiah memberikan dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan terjaganya stabilitas makroekonomi,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers usai mengumumkan kebijakan moneter Kamis (23/1/2020).
Penguatan Mata Uang Garuda pun semakin menjadi-jadi hari ini.
Dalam pengumuman kebijakan moneter tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,00%. Adapun suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%.
TIM RISET CNBC INDONESIA
Jakarta, CNBC Indonesia – Nilai tukar dolar Australia kembali melemah melawan rupiah pada perdagangan Jumat (6/12/2019), melanjutkan penurunan pada Kamis kemarin.
Pada pukul 11:05 WIB, AU$ 1 setara dengan Rp 9.596,52, dolar Australia melemah 0,11% di pasar spot, melansir data Refinitiv. Sebelum berada di titik tersebut, Mata Uang Kanguru sempat melemah 0,36% ke Rp 9.573,03/AU$.
Pelemahan di pasar spot juga berdampak pada kurs dolar Australia di dalam negeri. Berikut beberapa kurs jual beli yang diambil dari beberapa situs resmi bank pada pukul 11:25 WIB.
Bank
Kurs Beli
Kurs Jual
Bank BNI
9.558,00
9.630,00
Bank BRI
9.509,38
9.682,12
Bank Mandiri
9.584,00
9.602,00
Bank BTN
9.483,00
9.688,00
Bank BCA
9.581,42
9.661,42
CIMB Niaga
9.596,00
9.604,00
Data ekonomi dari Negeri Kanguru di pekan ini dirilis mengecewakan, yang memicu spekulasi bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA) akan segera memangkas suku bunga lagi.
Rabu lalu, Biro Statistik Australia melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2019 dilaporkan sebesar 0,4% quarter-on-quarter (QoQ) lebih rendah dari pertumbuhan kuartal sebelumnya (0,6%) dan lebih rendah dari konsensus (0,5%).
Data yang dirilis Kamis pagi menunjukkan penjualan ritel Australia pada Oktober stagnan, sebesar 0% month-on-month (MoM) dari bulan September yang naik 0,2%. Stagnannya pertumbuhan penjualan ritel tersebut lebih rendah dari konsensus Trading Economics sebesar 0,3%.
Selain itu, pada periode yang sama tingkat ekspor dilaporkan turun 5% MoM sementara impor stagnan 0%. Dampaknya, surplus neraca perdagangan Australia terpangkas signifikan menjadi AU$ 4,5 miliar dari sebelumnya AU$ 6,85 miliar.
Serangkaian data tersebut membuat kurs dolar Australia anjlok 0,52% Kamis kemarin.
Sementara itu rupiah mendapat momentum penguatan setelah Bank Indonesia (BI) Kamis kemarin melaporkan indeks keyakinan konsumen (IKK) November yang mengalami kenaikan menjadi 124,2 dari bulan sebelumnya 118,4. Angka indeks di bulan November juga menjadi yang tertinggi dalam empat bulan terakhir.
Kenaikan IKK tersebut mengindikasikan adanya peningkatan optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini serta di masa yang akan datang. Ketika konsumen semakin optimistis, maka tingkat belanja bisa meningkat dan tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara pada hari ini, BI melaporkan cadangan devisa per akhir November sebesar US$ 126,6 miliar. Turun tipis dari posisi Oktober yaitu US$ 126,7 miliar. Penurunan tersebut masih lebih baik dari prediksi Trading Economics sebesar US$ 126,3 miliar.
“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” sebut keterangan tertulis BI yang diterbitkan Jumat (6/12/2019).
TIM RISET CNBC INDONESIA(pap/pap)
JAKARTA, iNews.id – Indonesia dan Australia akhirnya menyelesaikan kesepakatan dagang Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) setelah enam tahun melakukan perunduingan. Melalui perjanjian dagang ini, diharapkan akan membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.
“Penyelesaian IA-CEPA ini merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia-Australia. IA-CEPA bukanlah Free Trade Agreement (FTA) biasa tetapi sebuah kemitraan komprehensif kedua Negara di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi. Biasanya FTA hanya menegosiasikan akses pasar tetapi CEPA dengan Australia ini mencakup juga kerja sama bagaimana kedua negara dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing dan menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan,” ucap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/9/2018).
IA-CEPA merupakan momentum untuk menunjukan kepada dunia bahwa arah kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia adalah terbuka. “Melalui IA-CEPA, Indonesia ingin menjadi bagian dari rantai nilai global, sehingga dapat bersaing dengan negara lain di kawasan yang telah memiliki FTA yang lebih banyak dibandingkan Indonesia,” kata Enggar.
Lebih lanjut Mendag menyatakan, di tengah-tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan kebijakan proteksi di beberapa negara, perjanjian dagang seperti IA-CEPA ini diharapkan mendorong daya saing Indonesia sehingga dapat berkompetisi secara global.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo menambahkan, IA-CEPA memiliki beberapa keuntungan bagi Indonesia. Dalam hal perdagangan barang, ekspor Indonesia akan meningkat ke Australia. Sebab, Australia telah memberikan komitmen untuk mengeliminasi bea masuk impor untuk seluruh pos tarifnya menjadi 0 persen.
Beberapa produk Indonesia yang berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya antara lain produk otomotif (khususnya mobil listrik dan hybrid), kayu dan turunannya termasuk furnitur, tekstil dan produk tekstil, ban, alat komunikasi, obat-obatan, permesinan, dan peralatan elektronik. Sementara itu, untuk sektor industri atau manufaktur, Indonesia dapat mengakses bahan baku dasar atau penolong produksi yang lebih murah dan berkualitas untuk kemudian diekspor ke negara ketiga.
“Melalui IA-CEPA ini terdapat program peningkatan standar profesi Indonesia yang akan dimulai dengan pengakuan bersama di sektor engineering, kesehatan, dan pendidikan. Nantinya standar dan kompetensi tenaga kerja Indonesia akan terus meningkat dan bertaraf internasional serta berdaya saing sehingga dapat menyuplai kebutuhan pasar tenaga kerja gobal,” kata Iman.
Kerja sama ekonomi ini terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Setelah penandatangan IA-CEPA ini proses selanjutnya adalah legal scrubing untuk memastikan konsistensi hokum dan penerjemahan (bahasa Inggris dan Indonesia). Setelah kedua proses tersebut selesai maka tahapan selanjutnya adalah melalui proses domestik (ratifikasi) di kedua negara, barulah perjanjian IA CEPA dapat berlaku secara resmi.
Editor : Ranto Rajagukguk
Sydney Jakarta Globe. Australia lived up to its “lucky country” nickname on Wednesday (06/06), posting the strongest annual economic expansion in nearly two years last quarter and extending a 27-year run of recession-free growth.
Gross domestic product rose by 1 percent in the first quarter, from an upwardly revised 0.5 percent in the December quarter, while annual growth jumped to 3.1 percent from the December quarter’s 2.4 percent.
The last time the economy ran that fast was in the second quarter of 2016.
Wednesday’s result just beat market forecasts for growth of 0.9 percent in the quarter and 2.8 percent on-year, pushing the local dollar to near a six-week high at $0.7665.
Booming exports, business investment and government spending drove first quarter growth although the outlook was dimmed by cautious household spending.
“It was a pretty lackluster quarter for expenditure. That’s the component of growth to watch going forward,” said Su-lin Ong, Sydney-based senior economist at RBC Capital Markets.
Household consumption, which accounts for around 57 percent of gross domestic product, contributed a meager 0.2 percentage point to growth in the quarter.
Real net national disposable income grew 2.5 percent over the year, but the increase per person was under 1 percent.
Household spending on insurance, transport, health care and utilities grew the most while spending on alcoholic drinks, cigarettes and eating out dropped, the data showed.
The savings ratio declined to 2.1 percent from 2.3 percent in December.
Australian consumers are saddled with a mountain of debt at a time when wages are rising at the slowest pace on record and the unemployment rate is still high at around 5.5 percent, so economists see consumer spending as likely to remain tepid.
“We fear that still subdued real income growth and the weakening housing market will mean a lot of the softness in consumption lingers,” said Paul Dales, Sydney-based chief economist at Capital Economics.
House prices, a major element of consumer confidence, have fallen for successive months since late last year as banks tightened their lending standards amid damaging revelations of some of their business practices.
“With a strong rise in inflation still unlikely and the Royal Commission casting a cloud over future lending conditions, the RBA probably won’t raise interest rates this year or for most of next year,” Dales said, referring to an ongoing government-led inquiry on banking misconduct.
Interbank interest rate futures are not fully priced for a hike until September 2019.
Reuters
world finance: Australia’s economy has once again turned itself around, with the country posting positive GDP figures and avoiding what could have been the first technical recession in a quarter of a century. The result marks 101 quarters without consecutive declines, just shy of the Netherlands’ record of 103.
Figures released by the Australian Bureau of Statistics show Australia’s GDP grew a seasonally adjusted 1.1 percent in the final quarter of 2016, beating the expectations of many Australian banks. The result lifts Australia’s annual economic growth to 2.4 percent; a figure slightly below the country’s long term average of 2.75 percent and the Reserve Bank of Australia’s stated target of three percent.
Australia has now posted 101 quarters without consecutive declines, just shy of the Netherlands’ record of 103
The figures are largely the result of a surge in household spending, which contributed 0.5 percent of total GDP growth. However, this was contrasted by a 0.5 percent fall in wages, with Australians funding the growth by dipping into their savings.
The country’s household savings ratio fell from 6.3 percent to 5.2 percent, marking the lowest level since 2008. This suggests current growth in consumer spending may not be sustainable unless wages increase. Trade grew by 9.1 percent, largely thanks to rises in the price of coal and iron ore.
The results are a turnaround from the figures posted in September, in which Australia’s GDP contracted 0.5 percent – the first negative quarter in half a decade. The surprise result caught many off guard and prompted fears that Australia’s remarkable streak of consistent growth would soon be ending.
However, in light of these new results, Bloomberg reports the country is widely expected to surpass the Netherlands’ record.
For a detailed look at how Australia has avoided recession for 25 years, read World Finance’s special report on the country’s economic history.
TEMPO.CO, Jakarta – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia menghasilkan sejumlah kesepakatan. Khusus di bidang ekonomi, ada sejumlah kerja sama antarkedua negara yang bakal diwujudkan dalam waktu dekat.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan nilai investasi yang akan digelontorkan investor Australia mencapai Rp 39 triliun. “Itu investasi yang saya targetkan dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” ucap Thomas dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 27 Februari 2017.
Investasi itu akan diperuntukkan bagi berbagai sektor, yaitu pertambangan, wisata bahari, infrastruktur, prasarana air, dan ekonomi digital.
Sedangkan khusus di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan Indonesia mendapatkan akses untuk pasar herbisida dan pestisida. Ia menyebut nilai impor Australia untuk kedua jenis zat kimia pembasmi hama tersebut mencapai US$ 1,3-1,5 miliar.
Dengan adanya akses masuk, ucap Enggartiasto, diharapkan nilai ekspor Indonesia untuk kedua jenis zat kimia pembasmi hama bisa meningkat. Sebab, selama ini ekspor terhambat oleh tarif. “Indonesia hanya bisa masuk dengan US$ 50 juta karena berbagai hambatan tarif,” katanya.
Lalu dalam hal tarif bea masuk gula. Pemerintah Indonesia, menurut Enggartiasto, akan menyamakan tarif bea masuk gula dari Australia dengan gula dari ASEAN. Menurut dia, kebijakan ini hanya pengalihan saja karena Indonesia masih mengimpor gula. “Tapi sekarang (impornya) sebagian dari Thailand, sebagian bisa juga dari Australia,” ucapnya.
Enggartiasto beralasan cara ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan impor raw sugar dari satu negara, yaitu Thailand. Dengan adanya dua pilihan negara pengekspor, Indonesia bisa membandingkan dan mendapatkan harga yang diharapkan.
Selain itu, kedua negara bersepakat dalam hal relaksasi impor sapi. Pemerintah, kata Enggartiasto, telah menetapkan relaksasi berat sapi dari 350 kilogram menjadi 440 kilogram. Perubahan itu diklaim akan membuat harga sapi bakalan turun US$ 1 per kilogram. Ia menyatakan, setelah empat bulan sapi menjalani proses penggemukan, harga daging sapi segar akan turun. “Di luar dari harga daging beku yang sekarang sudah ada dengan maksimum Rp 80 ribu per kilogram,” tuturnya.
ADITYA BUDIMAN
bloomberg: Australian Prime Minister Malcolm Turnbull warned that tougher economic times loom for the nation, even as voters signal their discontent with his government.
“We have had a good run over the last 25 years of continued economic growth,” Turnbull said in a speech in Canberra on Wednesday. “But the truth is that there are many parts of Australia where times are not so good, where jobs are scarce and prospects look less promising than they were.”
Just seven months after leading his Liberal-National coalition government to a razor-thin election victory, Turnbull’s bid to gain political momentum is being hampered by mounting signs of fiscal weakness. Third-quarter gross domestic product fell 0.5 percent — the first decline in more than five years — jobless figures are on the rise and a budget deficit that’s threatening the nation’s AAA rating is proving hard to budge.
That has taken a toll on his popularity. A poll published in December showed the main opposition Labor Party led the coalition by 52 percent to 48 percent on a two-party preferred basis. While Turnbull’s rating as preferred prime minister was down 2 percentage points to 41 percent, he still led Labor leader Bill Shorten, at 32 percent.
Not Convinced
The tougher economic climate for Turnbull, who campaigned in the July election on his ability to produce “jobs and growth,” comes as questions emerge about his political judgment and ability to push his legislative agenda through a Senate where cross-benchers collectively hold the balance of power.
“Voters don’t seem convinced that the government has the capacity to create an agenda that will genuinely assist the economy and job creation,” said Haydon Manning, a political analyst at Flinders University in Adelaide. “There’s a growing opinion among average Australians that Turnbull doesn’t have a strong vision for the nation and there’s question marks over whether he will survive the year as leader.”
With parliament resuming next week after a two-month hiatus, Turnbull used Wednesday’s address to the National Press Club to highlight his government’s plan to cut company taxes, which he said would give the average full-time worker an extra A$750 ($568) a year. The former banker also outlined a bid to overhaul funding of schools amid concern over declining student performance and a plan to make electricity more affordable.
“This isn’t an abstract issue,” Turnbull said. “Higher electricity prices mean more pressure on household budgets and businesses. That’s why energy will be a defining debate in this parliament.”
Turnbull also promoted the benefits of free trade, even after U.S. President Donald Trump ditched his nation’s plan to join the Trans-Pacific Partnership.
“That is why, although disappointed by America’s withdrawal from the TPP, we continue to work to open more markets for our exports with negotiations underway with India, Indonesia, the EU and in due course the United Kingdom,” Turnbull said.
Refugee Deal
Asked about the status of Australia’s deal for the U.S. to resettle asylum seekers detained in Pacific island camps, Turnbull repeated that Trump had given him a personal assurance. Hours earlier, White House Press Secretary Sean Spicer told reporters in Washington that the deal would go ahead, with the refugees subject to “extreme vetting.”
“As you’ve heard from the president’s own spokesman this morning, the Trump administration has committed to progress with the arrangements to honor the deal,” Turnbull said. “And that was the assurance the president gave me when we spoke at the weekend.”
SYDNEY marketwatch–Australia’s resource-rich economy expanded in the second quarter of 2016, notching up 25 years since the country last felt the sting of recession.
GDP increased by 0.5% in the quarter and by 3.3% from a year earlier, a government report showed Wednesday. Economists had expected 0.6% growth on quarter and a 3.3% on-year increase.
The government revised its first-quarter growth figure down to 1.0% from 1.1%.
The economy was supported broadly in the quarter by growth in housing, company profits, government demand and rising export values.
Record low interest rates and weakness in the Australian dollar over recent years has also helped the economy shrug of a reliance on mining to transitioning to a broader economy.
The forces of economic convergence are powerful, but not all powerful. Poor countries tend to grow faster than rich ones, largely because imitation is easier than invention. But that does not mean that every poor country of five decades ago has caught up, as today’s chart shows. It plots each country’s income per person (adjusted for purchasing power) relative to that of America, both in 1960 and in 2008. The chart appeared in the World Bank’s recent China 2030 report. If every country had caught up, they would all be found in the top row. In fact, most countries that were middle income in 1960 remained so in 2008 (see the middle cell of the chart). Only 13 countries escaped this middle-income trap, becoming high-income economies in 2008 (top-middle). One of these success stories, it should not be forgotten, was Greece.
Marc Saxer: (academia.edu) The Middle Income Trap is usually understood as the challenge of graduation to the next growth model. Amidst social and political conflict, however, what is necessary to graduate may not be implementable politically. Innovation led growth requires a skilled workforce. However, as long as the established middle class feels abused, it is not ready to pick up the tax bill for such redistributive capacity building. Solidarity between the classes cannot be imposed, but is only possible if millions of former farmhands are integrated into the social contract. The failure to upgrade human capital, however, will make the economic growth engine stutter. The Middle Income Trap therefore needs to be understood as a transformation trap, e.g. the inability to resolve the political and social contradictions of transformation. In the race for development, the greatest challenge is to unleash the dynamic of creative destruction while maintaining political stability. Only a social compromisebetween established and aspirational classes can generate the political stability needed to move up the value chain. Hence, a progressive transformation project needs to lay the social foundation for sustainable development. The paradigm discourse needs to be shifted from communalist patronage and identity politics to social empowerment and economic development.
22 June 2018 10:00
nbb.be: China’s economic development is the success story of recent decades, but the growth of the Chinese economy has lost momentum in the past few years. Such a slowdown is a normal phenomenon as a country becomes richer, and the question is therefore whether China can maintain its rapid convergence towards the advanced countries’ standard of living, or, in other words, whether China can avoid what is known as the “middle-income trap”.
The concept of the “middle-income trap” originated from the observation that a number of countries remained in the middle-income category for a long period on the basis of their GDP per capita, and did not join the group of rich, advanced countries. This shows that the transition from a middle-income country to a high-income country is much more difficult than the first development phase from low- to middle-income country. The underlying reason is that the initial development strategy based on labour-intensive production and the attraction of foreign technologies and capital runs out of steam after a while, whereas the new growth strategy, driven by productivity gains, is often difficult to establish.
Apart from the normal growth slowdown that accompanies economic convergence, correction of the unbalanced composition of expenditure and production, high debt levels and rapid population ageing will depress China’s future growth. Measures are necessary to avoid a financial crisis and curb the accumulation of additional debts, without jeopardising the growth potential. The challenge consists in finding the right balance in which rebalancing goes hand in hand with industrial upgrading. Demographic trends are also working to China’s disadvantage: never before has a country had to contend with population ageing at such an early stage of economic development.
Nonetheless, in other respects China has a sound basis for achieving future growth driven by productivity gains, such as its specialisation in relatively sophisticated export products, a modern infrastructure and substantial investment in human capital and R&D. The technological upgrading of the Chinese economy also opens up new opportunities. The strategy adopted aims at a continued growth of Chinese high-tech exports, on-shoring, the acquisition of technologies abroad via outward foreign direct investment, and the establishment of a domestic innovation policy. However, each of these strategies has its limitations: protectionist responses to a further growth of Chinese exports, legal restrictions (in the United States and a number of European countries) on the purchase of technology in strategic sectors by Chinese State-aided enterprises, and potential institutional obstacles concerning innovation.
In view of the many uncertainties, it is hard to say for sure whether China will avoid the middle-income trap. The authors conclude that their analyse allows to be cautiously optimistic on that score.
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai kenaikan status Indonesia dari berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) oleh Bank Dunia.
Menurutnya, hal ini tidak lantas membuat Indonesia mudah menjadi negara berpenghasilan tinggi atau high income.
“Indonesia adalah negara yang masuk dalam katergori upper middle income class ini mulai 2020 ini. Namun, meskipun kita masuk dalam kategori upper middle class, tidak berarti kita bisa terus naik menjadi high income country,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPD, Jakarta, Selasa (7/7).
Sri Mulyani mengatakan, banyak negara di dunia terjebak dalam waktu yang lama dengan status upper middle income class. Bahkan ada negara yang terjebak status tersebut dalam tempo 3 dekade.
“Banyak negara di dunia yang ada didalam kategori middle income ini namun mereka hampir selama 3 dekade tidak bergerak. Artinya flat atau terperangkat di middle income,” katanya.
Untuk itu, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, Indonesia tidak boleh berhenti melakukan perubahan agar tak terjebak. Di dunia tercatat hanya dua negara yang mampu keluar dengan cepat dari status upper middle income country.
“Indonesia harus berusaha supaya tidak ada dalam kondisi middle income trap ini. Karena hanya sedikit negara di dunia yang mampu melewati level middle income dan mampu menjadi high income country seperti Singapura dan Korea Selatan,” tandasnya.
2 dari 4 halaman
Masuk Daftar Negara Menengah Atas, Posisi Indonesia Kalah dengan Malaysia
Bank Dunia telah menggolongkan Indonesia sebagai upper middle income country atau negara menengah atas mulai 1 Juli 2020. Status ini naik level dari sebelumnya sebagai middle income country.
Kenaikan status ini didasarkan pada penilaian Bank Dunia terkini, dimana Gross National Income (GNI) per capita Indonesia tahun 2019 naik menjadi USD 4.050 dari posisi sebelumnya USD 3.840.
Meski masuk ke dalam jajaran negara menengah atas, ternyata Indonesia masih berada di urutan paling bawah. Hal ini dapat dilihat dari GNI Indonesia, yang meskipun melampaui batas penghasilan minimum yang ditetapkan Bank Dunia dalam menentukan negara menengah atas, masih jauh di antara negara-negara menengah atas lain.
Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun ini, penghasilan minimum bagi negara upper middle income adalah USD 4.046. Sementara, GNI per capita Indonesia menyentuh angka USD 4.050, dimana selisihnya hanya 4 basis poin.
Lalu di atas Indonesia, ada beberapa negara berpenghasilan menengah atas yang juga berada di urutan terbawah tahun ini namun GNI-nya masih lebih besar dari Indonesia, seperti Samoa yaitu USD 4.180, Yordania sebesar USD 4.300, dan Azerbaijan sebesar USD 4.480.
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengakui middle income trap atau jebakan kelas menengah pemerintah masih menjadi permasalahan yang diwariskan ke generasi selanjutnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan yang satu ke pemerintahan selanjutnya telah mencapai kondisi pertumbuhan ekonomi seperti saat ini.
Dia mengatakan tantangan ke depan terutama ada pada jebakan kelas menengah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan menjadi Indonesia Emas 2045.
“Ke depan ada middle income trap, ini sudah waktunya bagi generasi millenials untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini estafet namanya,” ungkapnya di Jakarta pada Rabu (31/10/2018).
Dia mengemukakan hal itu pada Dialog Lintas Generasi Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-72.
Sri Mulyani melanjutkan permasalahan perekonomian saat ini sangat banyak dan tidak mungkin hanya memanfaatkan birokrasi dengan solusi top down.
Menurutnya, diperlukan inisiatif-insiatif yang dilakukan generasi muda untuk mengakselerasi penyelesaian segala masalah. Menkeu mengutarakan yang menjadi tantangan saat ini adalah teknologi, pembangunan sumber daya manusia, serta infrastruktur.
Ada middle income trap, ini sudah waktunya bagi generasi millenials untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini estafet namanya
Sementara itu, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan teknologi dapat menjadi alat agar Indonesia dapat melompat dan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Hal-hal seperti gap [antara daerah dan pusat] dapat diselesaikan dengan teknologi. Internet sudah masuk 1 dekade, awalnya Indonesia hanya pasar. Namun, beberapa tahun terakhir banyak anak muda melihat ini sebagai potensi, maka lahirlah perusahaan-perusahaan Indonesia yang menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Dengan demikian, dalam pandangan William, teknologi menjadi lompatan Indonesia untuk memperbaiki berbagai permasalahan.
Merdeka.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Indonesia harus mencontoh Korea Selatan dalam memanfaatkan kegiatan penelitian dan pengembangan atau Research and Development (RnD) untuk keluar dari julukan negara berpendapatan menengah. RnD yang dimaksud salah satunya bertujuan melakukan inovasi.
“Saya lihatnya jangan tanggung-tanggung ASEAN. Kita lihat langsung ke Korea Selatan lah. Itu bisa jadi patokan karena bisa keluar dari middle income trap (negara berpendapatan menengah) karena basisnya RND,” ujar Menteri Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (30/8).
Menteri Bambang mengatakan, pemerintah sendiri telah berupaya mengajak swasta untuk ikut serta melakukan RnD di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan insentif berupa tax deduction kepada perusahaan yang melakukan penelitian tanpa dana pemerintah.
“Kita mengajak peran swasta, mendorong agar perusahaan di Indonesia mengembangkan RND sehingga ada jalur penelitian dari non pemerintah. Jadi tidak harus penelitian hanya datangnya dari pemerintah,” jelas Menteri Bambang.
Mantan Menteri Keuangan tersebut menambahkan, inovasi ke depan akan sangat berbasis kepada RND dan dibutuhkan untuk menghadapi persaingan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, RND juga sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena akan berdampak kepada ekspor Indonesia.
“Inovasi dan enterpreneurship ke depan akan sangat berbasis kepada RND. Tidak lagi inovasi yang kurang scientific base. RND ini sudah jadi kebutuhan untuk antisipasi persaingan masa depan. Namanya daya saing, kemampuan eksport produk, kemampuan kita mendorong investasi skala besar sangat bergantung pada kemampuan RND kita,” jelasnya.
[bim]
Jakarta detik- Program padat karya cash yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimulai Januari 2018 mendatang. Program ini diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa.
Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ahmad Erani Yustika menjelaskan, lewat padat karya cash, masyarakat desa bisa terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.
“Kalau kami nanti mulai 2018 akan meminta agar setiap program di kawasan pedesaan misalnya bangun jalan itu juga menggunakan tenaga kerja lokal,” kata Erani di Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).
Erani menambahkan, padat karya cash merupakan alokasi dana desa yang disiapkan khusus untuk masyarakat pedesaan yang terlibat langsung dalam pengembangan desanya. Masyarakat desa yang terlibat langsung bisa merasakan manfaat dari dana desa yang digulirkan pemerintah pusat.
“Selama ini dana desa banyak digunakan untuk infrastruktur bangun jalan, jembatan, dan seterusnya itu kemudian harus dipadatkaryakan. Semua menggunakan tenaga kerja desa dan setelah itu baru mereka dibayar digaji harian,” kata Erani.
Besaran upah yang dibayarkan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur desa pun mengikuti acuan di masing-masing daerah.
“Belum dibahas, tapi mengikuti patokan upah di masing-masing wilayah karena berbeda,” kata Erani.
Kehadiran padat karya cash juga diyakini bisa mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Selain itu, padat karya cash juga diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat desa.
“Gede karena 30% dana desa untuk ke sana. Sekitar Rp 20 triliun,” kata Erani. (ara/hns)
Jakarta, CNN Indonesia — Penduduk Indonesia diproyeksi tak akan memiliki pendapatan level menengah ke atas pada 2050 jika sejak kini pemerintah dan masyarakat tak mampu memanfaatkan bonus demografi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Chatib Basri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih stagnan di level 5 persen, dan akan bertahan stagnan di masa mendatang jika pemerintah tak berupaya lebih keras mendongkrak perekonomian nasional.
Nantinya, bonus demografi akan hilang seiring berjalannya waktu. Di masa mendatang, hanya akan ada penduduk berusia tua (Ageing Population) yang tak mampu dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Dengan proyeksi Price Waterhouse Coopers PWC, pada tahun 2050 pendapatan per kapita US$20 ribu, ada risiko tua sebelum kaya, dan ini masalah,” Jelas Chatib saat membuka Diskusi Panel DBS Asian Insight Conference 2017 di Jakarta, Selasa (21/11).
Menurutnya, pendapatan per kapita US$20 ribu itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan hunian.
“Ketika mayoritas populasi sudah mulai tua, tidak bayar pajak, tidak bekerja, tetapi pelayanan kesehatan harus dapat, BPJS harus dipenuhi. Artinya tidak ada pendapatan tetapi negara harus menanggung beban,” terangnya.
Sebenarnya, lanjut Chatib, banyak negara di Asia yang sudah mengalami Ageing Population seperti Jepang dan Korea Selatan.
Hanya saja mereka tak memiliki risiko besar karena pernah menjadi negara maju dan pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 11 hingga 12 persen pertahun di masa lalu. Dengan demikian, Jepang dan Korea Selatan sudah bisa tergolong dalam negara berpendapatan atas dengan pendapatan US$ 38.897 dan US$ 27.538 saat ini.
Untuk mengantisipasi stagnansi ekonomi, pemerintah diminta menerapkan strategi untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni melalui konsumsi, dan investasi baik langsung maupun finansial.
“Indonesia harus segera memanfaatkan bonus demografi, di mana pada saat itu konsumsi banyak, tabungannya banyak dan itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” jelas Chatib
Jakarta detik – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai kondisi saat ini adalah waktu yang paling pas menggenjot pertumbuhan ekonomi. Momen tersebut, yaitu lompatan Indonesia yang saat ini masuk sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country).
“Banyak perubahan terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara middle income country. Kita sekarang mencoba membangun momentum pertumbuhan itu,” kata Sri Mulyani saat Peringatan 1 tahun beroperasinya Kantor Regional IFAD di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah fokus pada target menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
“Indonesia fokus pada pengurangan kemiskinan, kita masih mempunyai 10% dari populasi kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga pertumbuhan yang tak merata. Mengapa kita tak manfaatkan momentum ini,” jelasnya.
Sri Mulyani kemudian bicara strategi pemerintah untuk melakukan lompatan tersebut, yakni fokus pada peningkatan kualitas SDM.
“Apa strategi pemerintah? Sebagai negara dengan populasi besar, demografi usia muda, kita fokus berinvestasi pada SDM. Itulah mengapa betapa pentingnya membelanjakan pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lain,” ujar Sri Mulyani.
“Tapi ini juga sangat kompleks, bagaimana kita mengatur antara pemerintah pusat dan Pemda, karena sesuai aturan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar sudah didelegasikan ke Pemda,” tambahnya.
Lanjut dia, strategi pemerintah lainnya yakni menggenjot sektor infrastruktur, di mana kebijakan tersebut dianggap efektif mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
“Kedua yakni pemerintah Indonesia ingin momentum pertumbuhan untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan ini dilakukan dengan investasi di infrastruktur,” pungkasnya.(idr/hns)
Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui banyak masyarakat yang khawatir akan kondisi utang Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi utang Indonesia dan kenapa pemerintah harus berutang.
Sri Mulyani mengatakan, di 1998 Indonesia dihantam krisis ekonomi. Kemudian di 2008 dan 2014 ekonomi global melemah. Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk menangani dampak dari krisis tersebut.
“Namun, fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi pasca krisis menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun twitter resmi Kementerian Keuangan dikutip Minggu (30/7/2019).
Kondisi infrastruktur di Indonesia kini jauh tertinggal, dan dikhawatirkan jika tidak segera mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia akan mengalami masalah yang lebih besar. Infrastruktur yang tertinggal berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, rentan inflasi, daya saing rendah dan ketimpangan ekonomi dan sosial.
“Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia butuh anggaran besar salah satunya melalui pinjaman,” tuturnya.
Dijelaskan Sri Mulyani, pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Meski aman, pemerintah tetap mengelola utang tersebut dengan hati-hati, profesional dan bijaksana.
Dijelaskan Sri Mulyani, ada 3 hal yang harus diketahui mengenai utang. Pertama, rasio utang Indonesia saat ini 27,7 persen dari PDB dan defisit anggaran berada di kisaran 2,5 persen.
“Hal itu masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang,” tuturnya.
Kedua, penggunaan dana utang yang produktif. Dana utang yang dulu diperuntukkan untuk subsidi energi, kini dialihfungsikan untuk mendanai pembangunan nasional.
Dalam satu dekade terakhir dengan defisit fiskal 1,6 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,6 persen, salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2018.
Kemudian yang ketiga adalah resiko gagal bayar yang rendah. Sebagian besar utang Indonesia saat ini dalam bentuk rupiah dan dimiliki oleh investor domestik.
“Sehingga aman dari pengaruh ekonomi global,” tambahnya.
Sri Mulyani mengatakan, 3 lembaga pemeringkat kredit internasional menggolongkan Indonesia sebagai negara layak investasi.
“Hal tersebut berarti Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah,” tuturnya.
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dimulai sejak Mei 2016. Hasil sensus menunjukkan, ada peningkatan usaha sebesar 17,51% menjadi 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian yang ada di Indonesia.
Bila dibandingkan dengan hasil sensus 10 tahun lalu ada kenaikan. Jumlah usaha hasil SE2006 sebesar 22,73 juta usaha, kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis (27/4).
Walau naik 17,51%, namun hasil SE2016 juga menggambarkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia adalah skala Usaha Mikro Kecil (UMK). Sebanyak 98,33% atau 26,26 juta usaha adalah UMK dan hanya 1,67% atau sebanyak 447,35 unit skala Usaha Menengah Besar (UMB). Merujuk SE2006, BPS mengkategorikan UMB adalah perusahaan dengan omzet lebih besar dari Rp 1 miliar.
Bila dilihat dari total usaha yang ada, sebagian aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir hanya terkonsentrasi di tiga sektor. Pertama, perdagangan besar dan eceran yang total usahanya mencapai 46%. Kedua, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 16,72%. Ketiga, sektor pengolahan sebesar 16,53% . Jadi kalau ditotal tiga itu sudah hampir 79,42%, jelasnya.
Dalam SE 2016 ini juga ditemukan bahwa distribusi tenaga kerja didominasi oleh perusahaan perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Setelah itu berturut-turut dikuti tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan sebesar 15,99 juta orang atau 22,75% dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,41 juta orang atau sebesar 11,97%.
SE2016 juga menggambarkan sebaran perusahaan di wilayah Indonesia belum merata. Sekitar 79,35% perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat lndonesia (Sumatra dan Jawa). Bahkan jika dikerucutkan lagi sekitar 60,74% berada di Pulau Jawa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui belum meratanya persebaran usaha. Hal itu terjadi karena struktur ekonomi Indonesia kontribusi terbesar dari Pulau Jawa. Dari ekonomi maupun penerimaan pajak, dominasi itu sangat terlihat,” ujarnya.
Liputan6.com, Jakarta – Tak banyak para pekerja di Jakarta yang mampu membeli rumah di mana mereka bekerja. Sebagian besar para pekerja di Jakarta justru hanya mampu membeli rumah di pinggir Jakarta.
Saat ini, hanya ada 17 persen pekerja profesional di Jakarta yang mampu membeli rumah di ibu kota. Pekerja profesional tersebut merupakan generasi milenial.
CEO Karir.com Dino Martin mengatakan, situs pencari kerja, Karir.com dan situs jual beli properti Rumah123.com mengadakan survei beberapa waktu lalu. Survei tersebut ditujukan kepada para pekerja profesional di Jakarta yang lahir antara tahun 1981-1994 atau biasa disebut dengan generasi milenial.
Jumlah responden dalam survei tersebut mencapai 8.510 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.446 responden atau sekitar 17 persen yang bergaji lebih dari Rp 7,5 juta per bulan.
Sedangkan gaji rata-rata generasi milenial di Jakarta sebesar Rp 6.072.111 per bulan. Sedangkan menurut Rumah123.com, untuk dapat mencicil rumah di ibukota, dibutuhkan gaji minimal Rp 7,5 juta per bulan.
“Dari data Salary Benchmark 1.2 milik Karir.com, hanya 17 persen saja profesional milenial di Jakarta yang memiliki gaji Rp 7,5 juta atau lebih,” ujar dia di Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Sementara itu, Country General Manager Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, 17 persen generasi milenial di Jakarta ini harus mulai mencicil rumah dari sekarang. Sebab, semakin lama harga rumah terus meningkat, sehingga semakin sulit bagi para generasi ini untuk bisa membeli rumah.
“Dengan penghasilan Rp 7,5 juta itu pun mereka hanya bisa membeli rumah dengan kisaran harga tertinggi Rp 300 juta. Mempertimbangkan jumlah cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), mereka hanya bisa mencicil hingga Rp 2,2 juta per bulan, atau 30 persen dari gaji,” tandas dia. (Dny/Gdn)
JG: Jakarta. A recent report on global wealth distribution showed that the top 1 percent of Indonesians remain in control of half of the country’s wealth despite a dent from weak global commodity prices, reflecting a wide wealth disparity that is unlikely to narrow anytime soon.
The seventh Global Wealth Report by Credit Suisse Research Institute shows that the richest 1 percent of Indonesia’s adult population of 164 million own 49.3 percent of the country’s $1.8 trillion wealth by June this year, a drop from last year’s 53.5 percent.
Indonesia is also the world’s fourth most unequal country, according to the study. Russia’s wealthiest 1 percent owns 74.5 percent assets in the country while in India 58.4 percent and in Thailand 58 percent.
“These numbers showed that social justice in Indonesia is yet to be seen,” Eric Alexander Sugandi, an economist with the Jakarta-based think tank Kenta Institute, said. The report found Indonesia is also home to 30 million of the so-called bottom billion, who own less than $248 worth of assets.
Despite the drop this year, the share of the top 1 percent wealth to the overall population is still trending upward, as they keep accumulating wealth through inheritance and investments, Eric said.
“Indonesia does not have inheritance tax like Japan. So the one percent’s wealth would be multiplied and unlikely to be caught up by the rest of the population,” he said.
Lana Soelistianingsih, an economist from Samuel Assets Management said, the top one percent could have suffered from weak prices of global commodities, mainly coal and palm oil, which made up most of the country’s billionaire’s assets.
Indonesian coal benchmark price was $51.8 per metric ton in June this year, down 13 percent from $59.6 in June last year. Malaysia Palm Oil Futures was up just 2 percent to $618 per metric ton over the period.
Rupiah depreciation against the US dollar — which the report noted totaling 46 percent drop since 2011 — has also caused wealth decline per adult, the report said.
Still, the report also showed that the remaining of Indonesian population saw some increase in their wealth, which serves as a “source of finance for future consumption, particularly for retirement, and for reducing vulnerability to shocks such as unemployment, ill health, or natural disasters.”
The median for wealth in Indonesia is $1,966 for every adult, up 22 percent from last year, the report shows. Indonesia’s total household wealth grew by 6.4 percent in 2016 to reach $1.8 trillion this year with 88 percent of it in form of real assets like property and land, and the remainder was in financial assets like time deposits, bonds and stocks.
The number is projected to increase about 44 percent to $2.6 trillion over the next five years.
Indonesia added 13,000 new dollar millionaires in a year, which added up to 112,000 millionaires who owned a total wealth of $500 billion by mid-year 2016. The report defined wealth as the value of financial assets and housing minus the debts owed by households.
The report estimates that the number of dollar millionaires in the country will increase by 55 percent to 173,000 over the next five years.
About 84 percent of the adult population in the country owns less than $10,000, falling into the “frontier wealth” category — in which an adult’s wealth is ranging from $5,000 to $25,000 — along with other countries like Ecuador, Egypt, Malaysia, Thailand and Tunisia, the report says.
Overall, the global wealth increased by 1.4 percent to $256 trillion, with Japan in the lead with a 19 percent wealth increase due to rate appreciation.
Jakarta kontan. Bank Indonesia (BI) kembali menyerukan reformasi struktural. Pasalnya, kajian BI menyebut, masalah utama yang dihadapi oleh seluruh wilayah Indonesia masih seputar infrastruktur listrik, sumberdaya manusia (SDM), dan konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.
Karena itu, kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, reformasi struktural tidak bisa ditawar lagi. “Sebab, nanti kita terjebak middle income trap,” katanya, Kamis (6/10).
Minimnya infrastruktur listrik, SDM, dan sulitnya konektivitas menjadi penghadang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Padahal,
pembangunan infrastruktur listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,26% per tahun,
pengembangan SDM meningkatkan penyerapan tenaga kerja 0,5% per tahun,
dan peningkatan efisiensi konektivitas dapat mendorong pertumbuhan 0,27% per tahun.
Jika reformasi struktural berhasil, BI yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat di atas 6%.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dibarengi dengan inflasi rendah serta defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sehat. Namun jika gagal, pertumbuhan ekonomi akan terperangkap di level 5%, inflasi tinggi, dan CAD turun.
Juda bilang, Indonesia memiliki waktu 10 tahun dari sekarang untuk berbenah. Untuk itu, optimalisasi reformasi struktural harus dilakukan saat Indonesia mendapatkan bonus demografi.
Usia produktif penduduk Indonesia mengalami masa keemasan sejak tahun 2010. Peluang emas tersebut berakhir pada tahun 2030. “10 tahun lagi bonus demografi sudah berkurang,” katanya.
Menurutnya, Indonesia belum memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Itu terlihat dari pertumbuhan yang belum membaik signifikan dan meningkatnya rasio ketergantungan.
Ini menunjukkan kian tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga belum menunjukkan perkembangan yang memadai.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo bilang, Menteri Darmin Nasution menginginkan adanya paket kebijakan baru yang fokus pada deregulasi daerah.
Tujuannya untuk mengharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait izin investasi. “Ada memang izin, tapi ada juga persyaratan dijadikan izin,” katanya.
Ekonom senior Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko bilang, paket kebijakan ekonomi belum menyasar seluruh sektor substansial, seperti kesehatan. Karena itu, diperlukan regulasi tambahan untuk mempercepat reformasi struktural.
Liputan6.com, Jakarta – Dalam dua tahun masa pemerintah Presiden Joko Widodo(Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), terjadi penurunan harga komoditas di sejumlah wilayah terpencil dan terluar di Indonesia.
Penurunan harga tersebut merupakan hasil dari jalannya proyek tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah.
Dikutip dari kerjanyata.id,dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah trayek angkutan laut perintis. Pada 2014, jumlah trayek angkutan perintis sebanyak 84 trayek, kemudian meningkat di 2015 menjadi 86 trayek.
Pada 2016, jumlah tersebut kembali meningkat 10 trayek menjadi 96 trayek. Dari jumlah trayek ini, 54 trayek dilayani oleh kapal negara, 42 trayek dilayani oleh kapal swasta dan 1 trayek khusus angkutan ternak.
Seiring dengan penambahan trayek ini, harga komoditas di beberapa wilayah juga mengalami penurunan. Sebagai contoh Kecamatan Tahuna, Sulawesi Utara, harga beras mengalami penurunan 5 persen, terigu 5 persen dan semen turun 5 persen.
Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Namlea, Maluku. Harga beras turun 22 persen, bawang merah turun 20 persen, gula turun 28 persen, minyak goreng turun 15 persen, tepung terigu turun 29 persen, daging ayam ras turun 49 persen, triplek turun 17 persen, dan semen turun 22 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi P Prayanto mengatakan, pemerintah memang telah memiliki semangat untuk menurunkan disparitas harga komoditas antar wilayah melalui program tol laut. Hal ini patut mendapatkan apresiasi.
“Semangat pemerintah untuk menurunkan itu ada. Ada yang sudah agak berkurang harganya, ada yang masih belum kurang. Tapi jangan lihat itunya, tapi semangatnya,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).
Namun demikian, komitmen berbagai pihak untuk menjalankan program tersebut ke depannya harus tetap dijaga. Menurut Yugi, jangan sampai program tersebut hanya berjalan pada dua tahun ini saja, tetapi terhenti pada 3 tahun sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi.
“Jangan sampai hanya seremonial saja. Kalau sudah berjalan kapalnya, jangan sampai nggak jalan lagi. Kita pelaku usaha juga melihat kontinuitasnya, ada nilai bisnisnya. Supaya bisnis jalan jadi cost logistik dan pengangkutan turun. Kalau dilihat perlu ditindaklanjuti lebih optimal lagi,” kata dia.
Selain itu, Yugi juga berharap pemerintah bisa lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan program tol laut ini. Dengan demikian, lebih banyak wilayah yang bisa dilewati oleh trayek angkutan laut perintis sehingga penurunan harga komoditas bisa berlangsung lebih cepat.
“Dari pelaku usaha harus dimanfaatkan supaya lebih efisien lagi. Karena selalu ada persepsi lebih murah mengirim barang dari Singapura dan Tiongkok ketimbang ke Papua, karena pas pulangnya barangnya kosong. Harus semakin banyak infrastruktur dan swasta yang menyerap tol laut ini,” ujar dia.
The emerging market bond rally is gathering steam.
A global hunt for yield coupled with a post-Brexit shift in economic sentiment in favour of emerging markets has helped drive record inflows and fuel bumper returns.
Emerging market sovereign bond yields have plunged to a record low 4.47 per cent this week, according to Bank of America Merrill Lynch indices. The asset class has returned a tasty 5.7 per cent year to date.
As developed market sovereign bond yields have plunged to new lows and a growing pool of debt – $13trn at the last count- now yields less than zero, investors have poured into emerging market bonds, writes Joel Lewin.
Boosted by a more cautious stance from the Federal Reserve, a wave of stimulus from other central banks, a rebound in commodity prices, a weaker dollar and a bumper rally in emerging market currencies, emerging market debt has hit a sweet spot.
EM have only enjoyed such a benign funding sentiment on one previous occasion since the Lehman collapse – at the peak of the US quantitative easing programme in 2012 – which at that time led to a strong performance in EM.
As the stars align in its favour, emerging market high yield corporate debt, one of the riskiest corners of the market, is enjoying a prolific rally.
The average yield for the asset class has plunged to a two-year low 7.45 per cent this week, a rapid turnaround after it ballooned to a four-year high of 11.26 per cent in January.
EM corporate junk bonds have returned 14.2 per cent so far this year, compared with 12.5 per cent for US junk, 5.7 per cent for euro junk and 5.6 per cent for sterling junk.
While Brexit is set to hit economic growth in the UK and Europe, emerging market assets could actually stand to benefit, says Brigitte Posch, head of emerging markets corporate debt at Babson.
Overall, while there may be some Brexit-related headwinds faced by EM corporate debt in the coming years, the asset class looks much less exposed and therefore better positioned than developed market asset classes.
EM Corporate fundamentals are relatively stable and companies have either no exposure or very limited exposure to the UK economy.
Medium to longer- term, the issue may be a relative positive for EM and highlight the independence of EM political and economic institutions.
Emerging market corporate junk bonds are in particularly sweet spot at the moment, says Ms Posch.
A slew of sovereign downgrades over the last few years have dragged emerging market companies into junk territory even though “some of these ‘fallen angels’ on the corporate side have all the attributes of an investment grade credit profile and therefore opportunities to earn a premium do exist” she says.
Last year’s commodities crash and emerging market rout forced EM companies to hunker down, cut costs, slash capex and sell off underperforming assets. As such, average leverage is now lower than in developed markets, meaning emerging market junk-rated companies are ready to ride the good times, or heaven forbid, well prepared to weather another crisis, she adds.
“What could end the benign EM environment?” asks Luis Costa at Citi.
Not much, it seems. Mr Costa writes:
In our view jitters into September FOMC will likely be short lived. Turkey is to remain an idiosyncratic issue. Risks from renminbi depreciation are likely contained in short run. An underwhelming BOJ is still a risk, though [but after today’s action, that seems unlikely].
Even Turkey’s failed coup has failed to dent this EM optimism. It’s done no favour for Turkish bonds but contrary to initial fears of a spillover into other countries’ assets, Turkey’s emerging market bedfellows could be set to benefit.
Mr Costa explains:
We continue to expect very limited fall-out.
With Turkey possibly still in the early stages of an asset price de-rating, other high-yielders — like South Africa — could get disproportionate support. It is plausible that the rand has actually outperformed because investors reallocated some funds from Turkey to South Africa
Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 17% dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Rencana penurunan PPh tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR.
Saat ini tarif PPh sejumlah negara tetangga berada di bawah lndonesia. Vietnam dan Kamboja 20%, Thailand 20%-23%, Laos 24% dan Singapura 17%. Jika disetujui, penurunan tarif PPh Badan tersebut akan berdampak signifikan terhadap investasi, diantaranya terhadap sektor kendaraan bermotor.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing di sektor otomotif pada semester I/2016 mengalami kenaikan 17% menjadi US$1.304,3 juta dari US$1.118,9 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Dengan penurunan tarif pajak di bawah tarif Thailand yang merupakan kompetitor utama sektor otomotif, Indonesia dapat mengambil posisi Thailand menjadi destinasi investasi utama kendaraan bermotor, terlebih ditopang oleh potensi pasar domestik yang besar.
“Namun rencana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak semakin menekan penerimaan negara,” papar riset HP Financials, Jumat (19/8/2016).
JAKARTA sindonews – Ada kabar baik dari dampak pandemi Covid-19. Dibatasinya aktivitas sosial melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut mendorong minat masyarakat untuk menjadi investor di pasar modal.
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memang telah memorak-porandakan perekonomian dunia. Akibatnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan mayoritas indeks acuan bursa global mengalami penurunan yang signifikan. Hingga 7 Agustus 2020, IHSG masih ditutup di zona merah dengan minus 18,34%. Hal senada juga dialami oleh bursa global lain yang memiliki total kapitalisasi pasar lebih besar atau sama dengan USD100 miliar.
Meski demikian, akibat pandemi ini minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal malah meningkat. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen saat menjadi pembicara dalam peringatan HUT ke-43 tahun diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia. (Baca: Ternyata, Berinvestasi Emas di Indonesia Seru Banget)
Menurut Hoesen, masyarakat masih membutuhkan investasi di era pandemi ini. Sementara itu, terbatasnya ruang gerak masyarakat dari kebijakan PSBB menyebabkan mereka harus memilih alternatif produk investasi lainnya.
Mengutip data Bloomberg, Rupiah bergerak stagnan usai pembukaan, namun sempat menguat tipis ke level Rp 14.195 per USD. Kemudian, Rupiah kembali melemah tipis dan saat ini berada di Rp 14.208 per USD.
Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, pembukaan kembali perekonomian di beberapa negara pandemi dan rencana penerapan normal baru di Indonesia masih akan menjadi sentimen positif penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini.
“Para pelaku pasar seakan tidak mau ketinggalan kereta dan berusaha segera masuk ke aset-aset berisiko untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi,” ujar Ariston dikutip Antara, Rabu (3/6).
Menurut Ariston, isu demo rusuh di AS yang masih belum selesai hingga hari ini, juga menjadi salah satu penekan dolar AS karena demo tersebut bisa mengganggu perekonomian AS. Di sisi lain, pasar masih mewaspadai lanjutan isu ketegangan AS dan China yang bisa membalikkan keadaan bila lanjut ke perang dagang.
Ariston memperkirakan rupiah hari ini berpotensi bergerak menguat di kisaran Rp14.300 per USD dan potensi resisten Rp14.480 per USD. Pada Selasa (2/6) lalu, rupiah ditutup menguat 195 poin atau 1,33 persen menjadi Rp14.415 per USD dari sebelumnya Rp14.610 per USD. [azz]
Rp menguat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB. Namun, S&P menurunkan outlook utang Indonesia dari sebelumnya stabil menjadi negatif.
Menanggapi penurunan outlook tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini bahwa penurunan tersebut bukan cerminan dari masalah ekonomi yang bersifat fundamental. “Ini lebih dipicu oleh kekhwatiran S&P terhadap resiko pemburukan kondisi eksternal dan fiskal akibat Covid-19 yang bersifat temporer,” ujar Perry dalam keterangan resminya, Jumat (17/4).
Keyakinan Perry ini didasarkan pada fakta bahwa kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat internasional terhadap prospek dan ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat tinggi di beberapa saat sebelum wabah ini meluas ke seluruh dunia.
Selain itu, ini juga didukung oleh konsistensi bauran kebijakan yang telah digelontorkan oleh baik Pemerintah maupun bank sentral baik dari sisi fiskal, moneter, serta reformasi struktural. “Kepercayaan investor tersebut juga terlihat dari aliran masuk modal asing yang masih sangat deras dan peningkatan peringkat yang diberikan oleh berbagai lembaga pemeringkat terkemuka di dunia,” lanjut Perry.
Perry pun menjabarkan beberapa lembaga pemeringkat yang telah memberikan kepercayaan terhadap Indonesia di kuartal I-2020 ini. Seperti contohnya di bulan Januari lalu, ada lembaga pemeringkat Fitch yang memutuskan untuk mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB dengan outlook stabil.
Demikian juga dengan lembaga pemeringkat JCRA yang pada bulan yang sama menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB+ dengan outlook stabil. Peringkat dan outlook yang sama juga diberikan oleh lembaga pemeringkat R&I pada bulan Maret 2020. Selain itu, ada lembaga pemeringkat Moody’s yang pada Februari lalu memutuskan untuk memberi peringkat utang Indonesia di level Baa2 dengan outlook stabil.
Perry kembali menegaskan bahwa ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan saat ini merupakan bentuk fenomena global. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari banyak negara yang telah memperkuat kuda-kuda untuk atasi dampak negatif dari pandemi ini terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Sebagai tambahan informasi, outlook negatif yang diberikan oleh S&P merupakan cerminan ekspektasi lembaga tersebut bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia bakal menghadapi kenaikan risiko eksternal dan fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri serta beban utang pemerintah untuk membiayai penanganan wabah Covid-19.
Sementara itu, peringkat utang yang dipertahankan pada level BBB dilandasi oleh tatanan kelembagaan yang stabil, prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta kebijakan fiskal yang secara historis cukup prudent.
Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ada aliran modal asing masuk (capital inflow) ke Indonesia pada hari ini, Selasa (31/3) di tengah tekanan ekonomi akibat penyebaran pandemi virus corona atau covid-19. Inflow berasal dari hasil lelang penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
“Outflow seminggu terakhir ini mereda, bahkan sekarang sudah mulai ada inflow dari lelang SBN dari menteri keuangan,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa (31/3).
Dari hasil lelang surat utang, pemerintah mendapat penawaran mencapai Rp35,51 triliun, namun jumlah nominal yang dimenangkan hanya Rp22,22 triliun. Penerbitan surat utang dilakukan dalam tujuh seri dengan masa jatuh tempo yang berbeda-beda.
“Ini menunjukkan minat dari investor untuk membeli SBN masih relatif tinggi. Artinya, ada minat investasi ke portofolio di Indonesia,” katanya.
Kendati begitu, arus aliran modal asing di Tanah Air sejatinya masih mencatatkan net capital outflow, di mana jumlah modal asing yang keluar dari Indonesia lebih besar daripada yang masuk. Data BI mencatat net outflow masih mencapai Rp145,1 triliun dari 1 Januari 2020 hingga 30 Maret 2020.
Dana asing yang keluar berupa pelepasan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp131,1 triliun. Sisanya, sekitar Rp9,9 triliun dari kepemilikan saham di bursa dalam negeri.
“Sebagian besar outflow terjadi saat periode corona, yaitu 20 Januari sampai 30 Maret 2020, itu terjadi outflow dengan total Rp167,9 triliun,” katanya.
Perry merinci dari total Rp167,9 triliun, dana asing keluar dari SBN sebesar Rp153,4 triliun dan saham Rp13,4 triliun. Hal ini mau tidak mau membuat bank sentral nasional harus menggelontorkan cadangan devisa untuk membeli kembali SBN yang dilepas asing.
Tujuannya, agar pelepasan SBN tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Perry mencatat intervensi BI mencapai Rp172,5 triliun dalam tiga bulan terakhir.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp166,2 triliun merupakan pembelian SBN di pasar sekunder. Sisanya berupa intervensi di pasar spot dan DNDF.
Tekanan Rupiah Mereda
Perry mengatakan intervensi dari BI setidaknya bisa membuat kurs rupiah stabil di kisaran Rp16.300 per dolar AS dalam beberapa hari terakhir. Hal ini juga didukung dengan redanya kekhawatiran di pasar keuangan global.
“Tekanan dari global itu relatif rendah, meski kami melihat bahwa volatilitas atau ketidakpastian masih tinggi,” ujarnya.
Menurut Perry, tekanan global mereda karena sentimen berbagai stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah dan bank sentral negara-negara di dunia. Salah satunya, rencana pemberian stimulus fiskal pemerintah AS mencapai US$2 triliun.
“Bahkan, hari ini kami mendapatkan kabar akan ditambah lagi US$600 miliar (stimulus AS). Demikian juga, Eropa, di Jerman maupun sejumlah negara akan memperkuat berbagai kebijakan stabilisasi,” jelasnya.
Tak ketinggalan, stabilitas nilai tukar rupiah juga terjadi karena para eksportir diklaimnya mulai menggelontorkan kepemilikan dolar AS mereka ke pasar valuta asing. Dengan begitu, pasokan dolar AS meningkat dan menstabilkan mata uang Garuda.
JAKARTA kontan. Standard & Poor’s (S&P) akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade), Jumat (19/5). Dalam situs resminya, S&P menaikkan rating surat utang rupiah dan valuta asing bertenor jangka panjang (long term) menjadi BBB-, dari sebelumnya BB+.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam penilaian S&P, manajemen APBN dianggap mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya langkah yang dilakukan pemerintah baik dari sisi belanja maupun penerimaan.
BACA JUGA : Sri Mulyani kejar outlook positive dari S&P Pendapat analis asing tentang investment grade S&P Menkeu mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada tahun ini, meski pernah berujar ekonomi berpotensi tumbuh 5,2%. Sementara, pada 2018, ia berharap pertumbuhan berkisar 5,4%-5,6%. Untuk itu, butuh investasi dari dalam dan luar negeri.
Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan rating yang bagus dari S&P, keduanya akan memberikan dampak positif terhadap persepsi investasi di Indonesia,
“Dan akan bisa memicu keputusan investasi baik investor dalam negeri melalui capital market, pendanaan perbankan, atau pendanaan korporasi. Perusahaan akan memiliki keputusan yang bisa meningkatkan tingkat investasi di indonesia,” tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan, untuk investor asing, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan dengan adanya hasil baik dari dua hal ini. “Termasuk keinginan kami meningkatkan ease of doing business, sehingga arus modal dari luar negeri untuk investasi dan ciptakan tenaga kerja jadi meningkat,” imbuhnya.
Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim tak ada kekhawatiran yang signifikan dari pelaku pasar terhadap kondisi pasar modal Tanah Air saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengungkapkan pertemuan yang berlangsung antara OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan pelaku pasar pagi ini tak dihujani banyak pertanyaan atau pernyataan terkait kegelisahan pasar.
“Sebetulnya tidak ada pertanyaan lebih banyak dari mereka, ini kan sudah dijelaskan oleh pemerintah dari sisi fiskal dan BI. Sudah itu saja,” terang Hoesen, Jumat (7/9).
Dalam hal ini, Hoesen menyebut volatilitas pasar modal saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi global, seperti perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China. Selain itu, krisis ekonomi di Argentina, Afrika Selatan, dan Turki.
“Namun kinerja pasar modal masih cukup baik, tercermin dari maraknya aktivitas perusahaan yang menggalang dana melalui pasar modal,” jelas Hoesen.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan kondisi ekonomi dalam negeri masih cukup baik karena pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 cukup tinggi, yakni 5,27 persen.
Hanya saja, terkait defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/cad) yang semakin melebar pada kuartal II 2018, Suahasil menyebut pemerintah sudah berupaya menekannya dengan kebijakan B-20 nonsubsidi, dan kenaikan tarif barang impor.
“Tantangan pertumbuhan ekonomi ke depannya bersumber dari dinamika perekonomian global, tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter,” papar Suahasil.
Hoesen menambahkan atas seluruh penjelasan tersebut pelaku pasar yang hadir dalam sosialisasi pagi ini tak memperlihatkan keresahannya meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun hampir empat persen dua hari lalu.
ID: Perlahan tetapi pasti, nilai tukar rupiah merambat ke zona pelemahan mendekati level psikologis yang menakutkan, yakni Rp 15.000 per dolar AS. Dalam perdagangan di pasar valuta asing, Jumat (31/8), kurs rupiah sempat menyentuh Rp 14.844 per dolar AS. Itu adalah posisi terlemah dalam tiga tahun terakhir.
Krisis ekonomi di Argentina dituding sebagai biang keladi pelemahan rupiah, juga pelemahan mata uang negara berkembang lain di dunia. Krisis di Argentina membuat mata uangnya terdepresiasi tajam hingga 108 persen sejak awal tahun dan bank sentral setempat menaikkan suku bunga acuan ke level 60 persen. Inflasi di negeri Lionel Messi itu mencapai 30 persen. Argentina menyerah dan harus meminta Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempercepat pencairan pinjaman senilai US$ 50 miliar.
Sebelum krisis Argentina, nilai tukar rupiah sempat terkulai terimbas krisis yang melanda Turki. Mata uang Turki melemah 20 persen, laju inflasi menembus dua digit, dan bank sentral harus menaikkan suku bunga ke level 17,75 persen. Rasio utang Turki terhadap PDB mencapai 53 persen.
Jelas bahwa rupiah begitu rapuh terkena imbas gejolak eksternal. Selain krisis Argentina dan Turki, hampir semua mata uang global memang tertekan oleh penguatan dolar AS yang luar biasa. Ekonomi Amerika Serikat kian solid, ada revisi kenaikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari 4,1 persen menjadi 4,2 persen pada kuartal II. Pelemahan rupiah juga tak terlepas dari keputusan bank sentral Tiongkok yang masih memperlemah mata uangnya, yuan.
Krisis Argentina dan Turki memang tak boleh dipandang remeh, apalagi Indonesia pernah masuk dalam kelompok fragile 5 countriesbersama Turki, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Namun jika diselami lebih dalam, kerapuhan rupiah bukan semata akibat tekanan global. Faktor domestik juga menjadi pemicu. Yang paling utama adalah memburuknya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi 3 persen dari PDB pada kuartal II 2018. Tekanan lain bersumber dari utang luar negeri pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 4.300 triliun, serta 10 persennya jatuh tempo pada tahun ini.
Defisit transaksi berjalan bahkan menjadi momok yang menakutkan dalam satu dekade terakhir. Ia telah menjadi bahaya laten, seperti api dalam sekam yang setiap saat dapat membakar ekonomi keseluruhan jika tidak diatasi secara sistematis. Defisit transaksi berjalan selama ini dipicu oleh tingginya impor bahan baku dan barang modal.
Industri nasional selama ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku, mencapai 75 persen. Sedangkan tingginya impor barang modal terjadi karena Indonesia masih lemah dalam industri dasar dan hulu. Belakangan, CAD diperburuk oleh tingginya impor minyak dan gas, karena konsumsi domestik yang terus meroket sementara pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga tahun depan. Itulah yang membuat neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Agustus menderita defisit lebih dari US$ 3 miliar.
Pemerintah agak terlambat mengatasi pemburukan CAD. Ketika rupiah terus tertekan akibat CAD yang membengkak, Bank Indonesia mati-matian menjinakkan kurs dengan konsekuensi harus membakar cadangan devisa yang tidak sedikit untuk intervensi di pasar valas. BI juga harus intervensi dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk mencegah kejatuhan harga dengan nilai Rp 79 triliun sejak awal tahun (year to date).
Pemerintah kurang berbuat konkret untuk membantu mengatasi pelemahan rupiah dan CAD. Baru belakangan menempuh langkah dengan membatasi impor 900 komoditas dan menerapkan peraturan mandatori percampuran minyak sawit sebesar 20 persen dalam solar untuk semua sektor pengkonsumsi BBM jenis solar yang dikenal dengan program B20. Program yang dimulai 1 September ini diharapkan dapat menghemat devisa dari impor solar sebesar US$ 2,2 miliar hingga akhir tahun dan lebih dari US$ 6 miliar untuk tahun depan.
Namun, kedua langkah itu hanyalah solusi temporer dan jangka pendek, bukan mengatasi masalah di hulu yang sesungguhnya. Hal krusial yang harus diatasi adalah memperbaiki CAD, dengan memperbaiki struktur industri nasional. Pemerintah perlu mendorong pembangunan industri substitusi impor, industri hulu dan dasar, serta industri yang bernilai tambah tinggi. Insentif-insentif harus diarahkan ke sektor tersebut untuk menarik investasi.
Langkah lain adalah menggencarkan diversifikasi pasar ekspor ke pasar nontradisional, meningkatkan kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta mengefektifkan aturan devisa hasil ekspor (DHE). Strategi yang tak kalah penting adalah memperbanyak insentif kepada industri pelayaran nasional dan memperbanyak kapal domestik agar tidak tergantung kepada jasa pelayaran asing, guna menekan defisit neraca jasa. Pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pemasok buatan dalam negeri untuk proyek infrastruktur yang belakangan memiliki kandungan impor tinggi.
Hanya dengan strategi itulah struktur industri menjadi lebih kuat, ekspor bakal lebih kencang, dan pundi-pundi devisa kita kian kokoh. Jika ini berhasil, bukan mustahil neraca transaksi berjalan kita akan positif. Dengan fundamental yang kuat ini, rupiah pun tidak akan mudah goyah oleh guncangan eksternal yang ke depan diprediksi bakal semakin masif, akseleratif, dan tak terduga.
Bisnis.com, JAKARTA—Credit Suisse memprediksi nilai kekayaan global akan terus tumbuh pada laju yang sama dalam lima tahun ke depan yakni sebesar 3,9% menjadi US$341 triliun pada 2022.
Negara ekonomi berkembang diperkirakan akan menghasilkan kekayaan lebih cepat dari negara-negara maju. Kelompok negara ekonomi berkembang kemungkinan akan menguasai 22% pangsa kekayaan global pada 2022.
“Kontribusi terbesar diperkirakan datang dari China. Nilai kekayaan dari negara ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 33%,” tulis laporan tersebut, Kamis (23/11/2017).
Kekayaan yang diperoleh dari sektor nonfinansial diperkirakan akan melampaui kekayaan dari sektor finansial, yakni dengan tumbuh sekitar 1% per tahun dalam lima tahun ke depan. Adapun, utang rumah tangga diperkirakan meningkat sebesar 37% dalam lima tahun ke depan.
Selain itu jumlah jutawan global juga diperkirakan tumbuh 22% hingga 2022, yakni dari 36 juta orang saat ini menjadi 44 juta pada 2022.
Adapun untuk kelompok UHNWI (orang-orang yang memiliki kekayaan di atas US$50 juta) cenderung meningkat sebesar 30% hingga 2022 atau naik dari 45.000 menjadi 193.000 orang.
Nilai kekayaan di Asia Pasifik (termasuk China dan India) diperkirakan tumbuh 29% dalam lima tahun ke depan sehingga mencapai US$115 triliun. Pertumbuhan tercepat diperkirakan berasal dari negara-negara berkembang seperti India (7,5% per tahun), Indonesia (8,7% per tahun), dan Filipina (9,4% per tahun).
Di Asia Pasifik, jumlah jutawan diperkirakan meningkat sebesar 7,2% per tahun menjadi 11,7 juta orang pada 2022. Sementara itu untuk kelompok UHNW diperkirakan bertambah sekitar 52.000 orang dengan laju 6,8% per tahun pada periode yang sama.
Jakarta detik- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan sampai saat ini telah ada 76 Pusat Logistik Berikat (PLB) alias gudang raksasa yang telah beroperasi dengan nilai inventori mencapai Rp 910 triliun.
“Sampai sekarang pusat logistik yang sudah dikeluarkan bea cukai 76 lokasi. Mulai dari barat Lhokseumawe, timur Sorong, utara Balikpapan, Selatan di Jawa dan Bali, dengan nilai inventory yang disimpan Rp 910 triliun,” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Heru mengatakan, 76 PLB yang sudah beroperasi dimiliki oleh 43 entitas perusahaan yang bisa juga telah memiliki di beberapa lokasi PLB lainnya asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi.
“Sekarang pemerintah fokus untuk membentuk logistic center di beberapa daerah yang tujuannya untuk mempermudah suplai bahan baku dan penolong. Maka pemerintah sebanyak mungkin di masing-masing daerah mengeluarkan atau membentuk logistik-logistik center,” tambah dia.
Lanjut Heru, 76 PLB ini akan terus bertambah bahkan Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan pengembangan kawasan PLB yang akan menjadi hub wilayah. Seperti di wilayah Bali yang akan menjadi hub yang akan mengoptimalkan usaha sektor bandara.
“Denpasar sebagai hub udara karena kalau diperhatikan ada 104 reguler international flight dan kebanyakan flight itu angkut wisatawan maka bagasi atau lambung pesawat kosong. Banyak space yang bisa dimanfaatkan,” tukas dia. (mkj/mkj)
Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah analis meyakini persepsi resiko investasi Indonesia yang tercermin dalam angka credit default swap (CDS) masih berpotensi menurun di masa mendatang yang mencerminkan iklim investasi yang sangat positif di dalam negeri.
CDS 5 tahun Indonesia sepanjang tahun ini sudah turun cukup dalam, dari posisi 157,89 pada akhir tahun lalu kini di kisaran 104,59. Posisi CDS 5 tahun tersebut bahkan pernah turun hingga ke level 91,54 pada Selasa (19/9) bulan lalu, atau level terendahnya dalam tujuh tahun terakhir.
CDS yang rendah merefleksikan resiko investasi yang lebih terkendali sekaligus menjanjikan peluang yang lebih besar bagi capital inflow bagi satu negara. Sejumlah analis yang diwawancarai Bisnis pada Senin (2/10/2017) pun berkeyakinan angka CDS masih akan turun, kendati Indonesia masih akan terpapar gejolak sentimen global.
Ariawan, fixed income analyst BNI Securities, mengatakan posisi CDS Indonesia saat ini relatif lebih baik dari negara-negara lain dengan peringkat yang sama yang masih di kisaran 130-an. CDS Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara dengan peringkat sedikit lebih tinggi, seperti Colombia dan Italia.
Menurutnya, CDS Indonesia berpotensi begerak menyaingi posisi CDS Filipina yang memiliki peringkat S&P satu level di atas Indonesia, yakni BBB, sementara Indoensia BBB-. Kedua negara mengantongi peringkat yang sama dari Fitch, yakni BBB-, tetapi CDS Filipina saat ini jauh lebih baik di posisi 67,26.
“Beberapa investor asing sudah melihat kita sudah layak naik peringkatnya oleh Fitch dan Moody’s, sehingga untuk bergerak menyaingi CDS Filipina itu sangat mungkin. Paling tidak tahun depan,” katanya.
Maximilianus Nico Demus, kepada divisi riset Indomitra Securities, mengatakan bahwa negara memang berkepentingan untuk menjaga CDS tetap rendah. Hal tersebut boleh jadi menjadi penyebab adanya indikasi keterlibatan “tangan-tangan yang tak terlihat” di pasar obligasi Indonesia yang menjaga yield tahun ini tetap rendah kendati dibanjiri sentimen global.
Hal ini erat terkait dengan agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi asing di sektor riil. Pemerintah tidak saja ingin capital inflow masuk di pasar modal yang sangat mudah kembali keluar.
“Ketika CDS kita rendah, nilai resiko negara kita rendah sehingga otomatis mengundang capital inflow. Selama ini kita dorong sektor pasar modal, tetapi bagaimana sektor riilnya? Ini yang didorong pemerintah sehingga menjaga CDS,” katanya.
Kendati begitu, dirinya menilai tantangan global akan cukup intensif mengganggu pasar lokal sehingga boleh jadi nilai CDS masih akan meningkat hingga akhir tahun. Hal tersebut terefleksi dari proyeksi pergerakan yield Surat Utang Negara.
Menurutnya, imbal hasil SUN 10 tahun bulan ini mungkin akan bergerak di kisaran 6,48%-6,6%, tetapi di akhir tahun kemungkinan meningkat di kisaran 6,55%-6,75%. Sementara itu, yield SUN 20 tahun yang saat ini diperkirakan di kisaran 7,2%-7,32% kemungkinan akan bergerak ke level 7,38%-7,51% di akhir tahun.
“Jadi memang proyeksinya sampai akhir tahun harga SUN turun karena potensi kenaikan The Fed dan proposal pemotongan pajak Trump yang disambut positif. Selain itu juga penggantian Yellen akan diamati pasar,” katanya.
Ramdhan Ario Maruto, fixed income analyst Anugerah Sekuritas Indonesia, mengatakan inflasi Indoensia yang terjaga di 3,72% yoy akan menjadi pemicu bagi pasar obligasi dalam negeri untuk menjadi lebih baik, mengimbangi tekanan eksternal.
Dirinya meyakini hal tersebut akan tercermin pula dalam hasil lelang esok, yang menurut perkiraannya penawaran investor masih akan tetap tinggi, meskipun pergerakan harga SUN cenderung flat kemarin pasca rilis data inflasi.
Koreksi yang terjadi pekan lalu pun terbukti hanya sesaat dan pasar cenderung segera pulih setelah terkoreksi. Dirinya meyakini, kondisi yang positif fundamental ekonomi akan menjaga kinerja pasar obligasi dan CDS hingga akhir tahun.
“Saya pikir ke depan [CDS] akan lebih baik, paling tidak berbalik lagi seperti posisi awalnya ketika dia bagus, di level 90-an. Namun, memang harus didukung kestabilan dari dalam, paling tidak inflasi kita terjaga. Cuma memang faktor eksternal pelemahan rupiah yang mesti diamati,” katanya.
Wahyu Trenggono, Direktur IBPA, mengatakan penurunan CDS yang konsisten selama setahun ini menunjukkan pasar surat utang Indonesia semakin baik di mata investor. Hal tersebut tidak mengherankan bila melihat data-data perekonomian Indonesia yang membaik.
Menurutnya, gangguan-gangguan tertentu bisa saja masih akan ada di pasar, tetapi sifatnya sangat janga pendek, seperti pelemahan rupiah, penurunan harga obligasi, outflow asing di pasar modal. Hal-hal tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor global, seperti rilis kebijakan pemangkasan pajak Amerika Serikat pekan lalu.
Namun, pasar terutama investor asing tentu sudah mengantisipasi gejolak tersebut dan nyatanya mereka tetap masuk ke pasar surat utang Indonesia. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang tahun ini konsisten meningkat, dari kisaran 37% di awal tahun, kini menjadi di kisaran 40%.
Tidak saja pada SBN, kepemilikan asing pada obligasi korporasi juga meningkat dari yang biasanya 4% kiini sekitar 6%. Artinya, persepsi yang positif itu berkembang pula hingga terhadap korporasi Indonesia.
“Gejolak itu bukan hal yang baru bagi pelaku pasar sehingga mereka sudah menghitung dalam strategi mereka. Setelah faktor eksternal itu dimasukkan pun ternyata portofolio asing di Indonesia tidak berkurang, justru tambah. Kalau masa depan Indonesia buruk, tentu mereka tidak beli,” katanya.
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di saat ekonomi lesu, laba bersih beberapa bank besar yang sudah merilis laporan keuangan sampai September 2017 tercatat tumbuh dua digit.
Terbaru PT Bank Mandiri (persero) Tbk mengumumkan bahwa laba sepanjang sembilan bulan 2017 sebesar Rp 15,07 triliun atau naik 25,4% secara tahunan atau year on year (yoy).
Bank besar lain seperti BNI mencatat laba yang tak kalah mentereng yaitu sebesar Rp 10,16 triliun atau naik 31,6% secara yoy.
PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) juga kemarin mengumumkan realisasi laba sampai September 2017 sebesar Rp 2 triliun naik 24% secara yoy.
Aslan Lubis, Analis Eksekutif Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK bilang kinerja bank yang tumbuh dua digit di saat industri masih lesu ini karena bank menjadi makin efisien.
“Efisiensi yang membaik ini menjadi indikasi perbaikan kinerja,” kata Aslan kepada KONTAN, Selasa (24/10).
Secara umum OJK mengakui bahwa kinerja bank besar terutama bank BUMN pada tahun ini banyak didorong oleh faktor masifnya penyaluran kredit infrastruktur.
Tardi, Direktur Perbankan Ritel Bank Mandiri bilang kinerja bank yang membaik ditopang salah satunya karena produktivitas yang membaik.
“Selain itu kinerja juga membaik karena pencadangan yang menurun,” kata Tardi.
TANGERANG – Kinerja perdagangan Indonesia diproyeksikan terus membaik seiring pemulihan ekonomi di negara pasar ekspor utama. Upaya diversifikasi pasar ekspor juga mulai menuai hasil.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2017 mencapai USD108,79 miliar atau meningkat 17,58% dibanding periode sama tahun 2016. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD98,77 miliar atau meningkat 17,73%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peningkatan perdagangan luar negeri Indonesia sebagai buah kerja sama antara eksportir swasta, dunia usaha, dan pemerintah, serta gencarnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam tiga tahun terakhir.
Naiknya peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global ke posisi 36 juga menambah optimisme akan membaiknya ekonomi dan perdagangan. ”Momentum ini harus dimaksimalkan sehingga perdagangan Indonesia bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Agar ekspor terus terdongkrak, Jokowi mengingatkan pelaku usaha dan eksportir memperhatikan standar dan kualitas produk, kesesuaian spesifikasi, dan ketepatan waktu pengiriman barang.
Jokowi juga meminta kementerian terkait menemukan solusi persoalan bahan baku dan hambatan di jalur logistik yang menyebabkan harga produk kurang bersaing. Pada kesempatan itu, Jokowi juga kembali berpesan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar terus membuka dan menembus pasar ekspor nontradisional.
”Kawasan Afrika, Eurasia, Timur Tengah, Asia Selatan, termasuk Turki, Pakistan, Rusia, dan Vietnam. Lihat kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi, segera munculkan industri baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Ini harus cepat sebelum didahului negara lain,” kata Jokowi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, Kemendag menggiatkan pembukaan pasar ekspor baru antara lain dengan mengunjungi Rusia dan beberapa negara di Afrika. ”Pada TEI tahun ini, buyer asing datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini menunjukkan usaha kita mendekati negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah mulai menunjukkan hasil,” kata Mendag.
Menurut Mendag, penyelenggaraan TEI 2017 sangat fokus untuk mendatangkan buyer mancanegara. Buyer terbanyak yang telah mendaftar mengunjungi TEI antara lain datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Belanda, Malaysia, Afghanistan, dan Australia. Hingga 10 Oktober 2017 terdapat 7.084 permintaan terhadap produk Indonesia pada TEI 2017. ”Permintaan terbesar sejauh ini adalah untuk produk makanan dan minuman, produk dan jasa manufaktur, serta furnitur,” kata dia.
Keberhasilan mendatangkan buyer mancanegara juga tak lepas atas kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, atase perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) negara sahabat. ”Hari ini (kemarin) tercatat lebih dari 4500 buyer dari 79 negara. Jumlah ini akan bertambah dengan kedatangan buyer on spot,” katanya. Ajang TEI yang sudah kali ke-32 juga penting sebagai sarana promosi dan transaksi business-to-business (B2B) bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional. Nilai transaksi TEI 2017 ditargetkan mencapai Rp14,5 triliun.
Dengan mengusung tema ”Global Partner for Sustainable Resources”, Mendag yakin Indonesia telah siap menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi Muhammad Lutfi mengatakan, TEI merupakan strategi dan langkah tepat meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia mampu menjadi mitra global untuk sumber daya berkelanjutan. Pada TEI kali ini Kadin juga terlibat aktif dalam 26 pertemuan dengan delegasi mancanegara.
Senada pemerintah, Kadin juga menyatakan optimisme akan membaiknya neraca perdagangan Indonesia. Menurut Lutfi, tren perbaikan ekonomi dunia yang ditandai pemulihan ekonomi AS dan pertumbuhan ekonomi China telah membawa optimisme baru bagi dunia usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, yang kian mengandalkan produk- produk bernilai tambah melalui ekspor nonmigas. ”Artinya, neraca perdagangan kita ke depan mestinya lebih baik karena AS dan China ini penentu bagi Indonesia,” katanya.
(kmj)
JAKARTA okezone– Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, meskipun secara angka belum terlihat secara signifikan, namun tanda-tanda perbaikan sektor perkantoran mulai terlihat pada kuartal III tahun ini. Hal ini terbukti dengan beberapa perusahaan yang mulai melakukan transaksi untuk menyewa perkantoran di wilayah Jakarta.
“Sudah mulai aktif lagi dan ramai lagi, kalau sebelum sebelumnya banyak yang datang dan banyak yang nanya nanya belum serius, kalau sekarang sudah mencapai eksekusi, itu sudah mulai terlihat saat ini. Itu yang terjadi,” ujarnya dalam acara property outlook kuartal III di Gedung World Trade Center (WTC), Jakarta, Selasa (3/10/2017).
“Kita lihat beberapa tenant yang bergerak dari sisi financial, shipping company, bank masih berekspansi terutama itu best company (e-commerce) yang menarik lagi adalah co-working atau private office,” imbuhnya.
Kuala Lumpur – Penampilan atlet difabel Indonesia di ASEAN Para Games 2017 Kuala Lumpur patut diacungi jempol. Kontingen Merah Putih menjadi juara umum dengan koleksi 126 medali emas.
Predikat juara umum ASEAN Para Games 2017 itu didapatkan Indonesia setelah mengoleksi 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu. Malaysia mengikuti di urutan kedua dengan koleksi 90 emas, 85 perak, 82 perunggu. Thailand menempati peringkat ketiga dengan raihan 68 emas, 72 perak, dan 92 perunggu.
“Terimakasih para atlet dan semua yang telah mendukung kelancaran perjuangan di Malaysia. Gelar juara umum pada ASEAN Para Games 2017 ini menjadi modal bagi Indonesia untuk membidik prestasi pada Asian Para Games 2018,” ujar Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Rhardian, yang juga asisten deputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu, dalam rilis kepada detikSport.
“Mereka membuktikan keterbatasan bukan hambatan untuk menembus prestasi. Kesuksesan ini juga berkat kerjasama apik dan kompak seluruh anggota tim dan Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) serta National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia, dan pihak lainnya yang selama ini memberikan dukungan penuh,” Bayu menambahkan.
Sukses juara umum itu diraih kontingen Indonesia dengan menjadi yang terbaik pada beberapa cabang olahraga. di antaranya atletik, angkat berat, dan renang.
Multievent untuk atlet difabel itu dikuti oleh 11 negara se-Asia Tenggara dan memperebutkan total 1096 medali: 368 emas, 361 perak dan 367 perunggu. Kontingen Indonesia menurunkan 196 atlet.
Klasemen akhir ASEAN Para Games 2017:
Urutan negara
Emas
Perak
Perunggu
Total
1. Indonesia
126
75
50
251
2. Malaysia
90
85
83
258
3. Thailand
68
73
95
236
4. Vietnam
40
61
60
161
5. Filipina
20
20
29
69
6. Myanmar
11
15
17
43
7. Singapura
10
18
24
52
8. Brunei Darussalam
2
6
6
14
9. Timor Leste
2
0
1
3
10. Kamboja
–
5
5
10
11. Laos
–
4
4
8
Medali per cabang olahraga yang diraih kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2017:
Cabang olahraga
Emas
Perak
Perunggu
Total
Atletik
40
28
17
85
Renang
39
13
12
64
Catur
14
9
5
28
Tenis Meja
14
9
1
21
Bulutangkis
8
5
4
17
Angkat berat
7
4
–
11
Sepeda
2
3
7
12
Panahan
1
3
–
4
Sepakbola
1
–
–
1
Boling
–
–
1
1
(fem/krs)
Jakarta – Ekonomi Indonesia diproyeksi mampu tumbuh 5,2% di tahun ini. Lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5%. Tapi proyeksi ini bisa saja buyar, kalau berbagai hal yang mengancam Indonesia tidak tertangani dengan tepat.
Demikianlah hasil kajian dari PT Bank UOB Indonesia yang diterima detikFinance, Senin (31/7/2017).
“Optimisme UOB berdasarkan kepada stabilitas harga komoditas dan kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh berkelanjutan. Kinerja ekspor yang positif memberikan kontribusi bagi mengecilnya defisit transaksi berjalan, yang akan meningkatkan sentimen positif bagi Indonesia,” kata Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam.
Ekspor yang terus beranjak naik sejak akhir tahun lalu memang jadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Setelah kejatuhan harga komoditas pada 5 tahun lalu yang membuat ekspor merosot jauh.
Pada semester I-2017, neraca perdagangan tercatat surplus. Di mana ekspor tumbuh 14%, sedangkan impor tumbuh 9%. Dari data tersebut, UOB memproyeksikan defisit transaksi berjalan terkendali pada level 1,8% terhadap PDB.
Inflasi memang akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, seiring dengan berbagai kebijakan pengaturan harga oleh pemerintah. Diproyeksikan inflasi mencapai 4,4%. Sementara nilai tukar akan tetap stabil Rp 13.300/US$ sampai akhir tahun.
Terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penempatan defisit anggaran sedikti di bawah batas, yaitu 2,92% terhadap PDB memang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi melihat proyeksi pemerintah dan kebiasaan setiap tahun, defisit bisa dijaga 2,7% terhadap PDB.
Peringkat layak investasi dari Standard & Poor’s dan pandangan positif dari Moody’s dan Fitch’s akan mendorong realisasi investasi lebih baik.
“Meskipun masih terjadi ketidakpastikan ekonomi global, investasi asing yang masuk ke Indonesia rata-rata per tahun sebesar US$ 29 miliar dalam empat tahun terakhir. Arus investasi diharapkan terus mengalir masuk dengan hadirnya berbagai inisiatif regional seperti seperti ‘Belt and Road’ dari Tiongkok yang merupakan inisiatif pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan konektivitas. Inisiatif seperti ini akan menciptakan berbagai kesempatan pertumbuhan bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional,” paparnya.
Pilihan pemerintah untuk pengembangan Indonesia timur dianggap sangat tepat. Dampaknya juga mulai terasa. Di 2016, Indonesia Timur berkontribusi sebesar 11,63% terhadap PDB Indonesia yang didukung oleh industri-industri, seperti pertanian, infrastruktur, layanan kesehatan, dan mineral.
“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar pulau di Indonesia Timur. Kami yakin bahwa proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap PDB Indonesia Timur,” jelas Kevin.
Gejolak Ekonomi Global Mengancam RI
Konsekuensi dari negara dengan ekonomi terbuka yaitu harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk yang datang dari negara lain. Bahkan dari negara yang hubungan perdagangannya dengan Indonesia sangat kecil.
UOB memandang berbagai peristiwa global yang bisa pengaruhi ekonomi Indonesia. Di antaranya pemilihan umum di Jerman dan kelanjutan dari negosiasi Brexit yang bisa mendatangkan ketidakpastian ekonomi.
“Dalam waktu dekat, kita mengantisipasi dapat terjadinya gejolak ekonomi di pasar keuangan global sebagai dampak dari ketidakpastian peristiwa geopolitik di Eropa, Inggris, dan Asia, serta kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, kami memperkirakan pasar keuangan serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan stabil, sehingga akan mendukung stabilitas harga komoditas dan perekonomian regional termasuk Indonesia,” kata Ekonom Senior UOB Group, Suan Teck Kin.
Hal lain adalah dari AS. Meskipun sudah dalam proyeksi kebanyakan investor dan analis tentang kenaikan suku bunga acuan, tapi pernyataan dan sikap dari Presiden AS Donald Trump seringkali menimbulkan ketidakpastian.
“Bank sentral Amerika Serikat (AS); The US Federal Reserve, diperkirakan akan meningkatkan tingkat suku bunga sekali lagi di bulan September sebelum adanya pengumuman Balance Sheet Reduction di bulan Desember 2017. Jika tidak ada perubahan yang signifikan atas kebijakan fiskal, pajak perdagangan Amerika Serikat,” terangnya.
China masih menyimpan risiko untuk Indonesia, baik dari sisi pasar keuangan maupun sektor rill. Ekonomi China masih dalam transformasi, dari investasi menuju konsumsi rumah tangga. Dalam beberapa kuartal terakhir, ekonomi China selalu bergerak di luar ekspektasi investor dan analis. Sehingga ke depan arah perekonomiannya pun tidak bisa dipastikan.
“Stabilitas perekonomian Tiongkok, depresiasi mata uang regional terhadap dolar AS akan dapat ditekan. Sementara walaupun beberapa negara yang berpotensi di Asia rentan terhadap penghindaran risiko (risk aversion), namun kekuatan fundamental ekonomi mereka diharapkan dapat memberikan pertahanan terhadap dampak arus investasi,” tukasnya. (mkj/wdl)
Jakarta detik – President Group World Bank, Jim Yong Kim, mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata berada di level 5% menjadi capaian yang bisa membuat negara lain iri.
Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
“Alasan kita berada di sini adalah karena Indonesia dan pimpinan Presiden Jokowi memiliki cita-cita besar bagi negara dan rakyat. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari 5% yang akan membuat iri mayoritas negara di dunia,” kata Kim.
Untuk diketahui, Bank Dunia merupakan pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Nilainya mencapai Rp 234,48 triliun.
Menurut Kim, Presiden Jokowi juga berkeinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, serta membuat negara yang dipimpinnya saat ini menjadi negara dengan penghasilan yang tinggi.
World Bank, kata Kim, menjadi mitra Indonesia untuk memberikan cara-cara agar Indonesia mampu merealisasikan hal tersebut. Di mana, salah satunya dengan investasi untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya ingin mengatakan kemitraan kita dengan Indonesia sedekat kita dengan negara manapun di dunia. Sebagian alasannya adalah karena Sri Mulyani dan saya bekerja sama selama empat tahun di grup bank dunia dan dia tahu segalanya tentang organisasi kami dan apa yang harus kami tawarkan tetapi juga karena tujuan kami dalam mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran adalah hal yang kami bagi lengkap dengan pemerintah Indonesia,” papar dia.
Kim menuturkan, Bank Dunia menilai, Indonesia adalah satu tempat di dunia yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi.
“Ada leadership yang sangat kuat dari atas, ada industri pemula di begitu banyak daerah yang sekarang siap untuk investasi lebih besar terutama bagi investor luar Indonesia dan juga potensi pertumbuhan di sini sangat tinggi,” jelas dia.
Lanjut Kim, salah satu yang telah disepakati Indonesia dengan Bank Dunia mengenai annual meeting IMF-World Bank yang dilakukan pada 2018 di Bali. Tidak hanya itu, Kim mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga membahas berbagai jenis reformasi yang saat ini tengah dilakukan jajaran kabinet kerja.
“Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi dunia dan tujuan kami di sini adalah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan sektor swasta Indonesia. Kami akan menunjukkan seberapa cepat sebuah negara berkembang dapat beralih dari status rendah ke menengah ke atas. Kami percaya bahwa itu mungkin di sini kami sangat yakin bahwa ini mungkin di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kami berkomitmen pada kemitraan ini dengan cara yang jarang dilakukan dengan negara seukuran ini,” tukas dia. (wdl/wdl)
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi atau Investment Grade pada 20 Juli 2017. Fitch memberikan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook.
Adapun beberapa faktor kunci pendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan eksposur pemerintah yang terbatas atas risiko sektor perbankan. Selain itu, Fitch juga mencatat hal yang menjadi perhatian yaitu sektor eksternal yang masih perlu diperkuat dan faktor struktural perihal tata kelola.
“Adapaun lingkungan bisnis masih perlu ditingkatkan,” tulis siaran pers Fitch Ratings, Kamis, 20 Juli 2017.
Fitch mengakui bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar Bank Indonesia serta penurunan pertumbuhan utang luar negeri korporasi telah berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Adapun kebijakan moneter dan nilai tukar tersebut dikeluarkan sebagai dampak dari penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait utang luar negeri.
Kemudian, kredibilitas asumsi pertumbuhan ekonomi dalam revisi anggaran Pemerintah tahun 2017 serta dorongan reformasi struktural yang kuat juga diapresiasi oleh Fitch. Pasalnya, hal tersebut mampu secara bertahap memperbaiki iklim usaha.
Namun, di sisi lain Fitch juga mencatat adanya upside risk terhadap penerimaan pemerintah sebagai dampak dari program pengampunan pajak (tax amnesty), aturan kewajiban pelaporan perpajakan, serta kesepakatan pertukaran data antar negara di masa mendatang.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan afirmasi rating Indonesia tersebut bisa menjadi faktor pendukung tambahan bagi Indonesia dalam menjaga keyakinan investor dan stakeholders lainnya. Hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk mempertahankan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.
“Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkontribusi dalam agenda reformasi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif,” ujar Agus.
Sebelum mendapatkan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook, Fitch memberikan outlook SCR Indonesia pada level stable. Keputusan sekaligus mengafirmasi rating pada level BBB- pada tanggal 21 Desember 2016.
LARISSA HUDA
JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia tahun 2016 turun cukup signifikan.
Memberikan tanggapan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (18/7), Sri Mulyani menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Sementara pendapatan per kapita mencapai Rp 47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 45,14 juta/tahun.
Tingkat ketimpangan pengeluaran atau rasio gini membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397. Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.
Tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, lanjut dia, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara.
Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional.
Namun, tegas Sri Mulyani, pemerintah tetap mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Tercatat dalam APBN 2016, tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Sedangkan tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.
Untuk nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp 13.307 per USD di tengah kecenderungan penguatan dolar AS karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden AS Donald Trump.
“Penguatan rupiah tersebut terutama disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor’s, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN (kebijakan fiskal),” jelas dia.
Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. ***
JAKARTA kontan. Pasar surat utang Indonesia masih menarik bagi asing. Buktinya,global bond RI berdenominasi dollar Amerika Serikat yang ditawarkan pemerintah bertenor panjang menerima kelebihan permintaan di pasar global.
Pemerintah menetapkan target indikatif masing-masing senilai US$ 1 miliar dari obligasi global bertenor 10 dan 30 tahun. Bukan hanya berhasil menerima permintaan oversubscribed, pemerintah juga sukses menawarkan bond senilai 1 miliar euro bertenor 7 tahun.
Mengutip IFR News, Kamis (13/7) pemerintah Indonesia memikat permintaan US$ 4,1 miliar untuk obligasi bertenor 10 tahun, yang berasal dari 229 akun. Investor Asia membeli 40% dari notes 144A/Reg S tersebut, investor AS membeli 38%, dan akun dari Eropa membeli 22%.
Dari sisi institusinya, perusahaan pengelola dana dan manajer aset mengambill 56% porsi, tawaran dari bank mencapai 25% dari permintaan yang masuk, institusi pemerintahan dan tangan investasi pemerintahan menawar 10%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 7%, sedangkan private bank investor bermodal tebal mengambil porsi 2%.
Sedangkan bond 30 tahun berhasil menggaet permintaan senilai US$ 3,2 miliar dari 160 akun. Investor Asia dan AS sama-sama memakan porsi 38%, investor Eropa mengambil tempat 24%.
Dari tipe investor, manajer aset dan pengelola dana mengambil porsi 55%, perusahaan asuransi dan dana pensiun bergabung mengambil porsi 28%, tawaran dari bank memakan 10%, tangan investasi resmi pemerintah menyumbang 6% dari permintaan, sedangkan investor kakap dan private bank 1%.
Permintaan obligasi Indonesia cukup diuntungkan kondisi ekonomi global yang lebih relaks setelah pernyataan bank sentral AS Federal Reserve sehari sebelumnya. Gubernur The Fed Janet Yellen mengatakan, ekonomi AS cukup sehat untuk menjalani kenaikan bunga, tapi tingkat inflasi menahan kenaikan bunga AS.
Dollar AS terdepresiasi ke level terendah 9 bulan dan mendorong investor mengoleksi kembali aset-aset berisiko, seperti obligasi yang dirilis negara berkembang. “Seiring dengan bunga AS konsolidasi, nada positif negara berkembang seperti sebelum bulan Juni, kini kembali,” kata analis Jason Daw dari Societe Generale, seperti dikutip Reuters.
JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa menarik masuk dana dari pasar keuangan global hingga US$ 700 miliar setelah Indonesia dianugerahi peringkat investment grade (BBB-) dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P). Peningkatan peringkat ini bakal memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.
“Jadi, dengan adanya investment grade dari S&P, ada potensi US$ 700 miliar dana di pasar keuangan global yang selama ini belum bisa masuk, akan masuk. Banyak investment fund yang semula hanya bisa masuk ke negara dengan peringkat investasi dari tiga lembaga (Moodys, Fitch, dan S&P), itu bisa mengalir ke kita.,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (6/6).
Di luar itu, menurut dia, pemerintah masih berupaya untuk mencari cara agar peningkatan peringkat menjadi investment grade dari S&P itu bisa berdampak pada peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui surat utang.
Pandangan senada dikemukakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Ia menyatakan, akan ada arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air akibat pencapaian investment grade dari S&P itu. Ia memperkirakan terbanyak akan masuk ke pasar uang (portofolio), meski jumlahnya belum tentu sebanyak US$ 700 miliar.
“Saya nggak komentar soal US$ 700 miliarnya. Tapi, saya sudah melihat bahwa ada dua area yang bisa menambah investasi (baik dari FDI/foreign direct investment dan portfolio investment) setelah kenaikan peringkat investasi dari S&P,” ujar Agus. (c01/sn)
JAKARTA kontan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat optimistis industri tekstil bakal tumbuh signifikan tahun ini. Namun ia memberikan beberapa catatan bahwa selain daya saing yang kuat, industri ini juga perlu dukungan dari pemerintah.
“Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur ini sangat diperlukan,” ucap Ade d isela-sela acara talkshow bisnis di Ibis, Jakarta (3/5).
Menurut Ade industri tekstil dan garmen saat ini kurang disokong. Sehingga ancamannya produsen sulit bersaing di pasar global. Bahkan, mengamankan pasar dalam negeri saja masih sulit.
“Kemarin sempat mencanangkan, soal penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal untuk industri tekstil 18-25 % energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya.
Sampai dengan kuartal satu tahun ini ekspor garmen Indonesia naik. “Naik sekitar 3,8 % atau senilai hampir US$ 4 miliar,” sebut Ade.
Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah jawa tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi.
“Pemerintah saat ini juga menggalakkan pelatihan operator pabrikan sebanyak 100 ribu orang, semuanya bakal tersertifikasi dan bisa diterima di pasar global,” ungkapnya.
Saat ini banyak industri tekstil dan garmen yang memfokuskan pasar ekspor. Padahal pasar dalam negeri punya potensi besar. Ade memprediksi, nilai dari potensi pasar garmen dan tekstil di Indonesia hampir US$ 10 juta di tahun ini.
“Sayangnya produsen dalam negeri hanya menyumbang 30 %, sisanya impor,” kata Ade.
Kenyataannya, kata Ade, saat ini sebagian besar industri pakaian jadi 90 % bahan baku kainnya impor.
API masih mempelajari mengapa pasar domestik tertekan, namun ada beberapa dugaan terkait kelesuan pasar domestik disebabkan daya beli masyarakat terhadap produk sandang menurun. “Untuk triwulan ke depan produk garmen bakal positif naik, tapi untuk tekstil cenderung turun,” ungkap Ade.
Perusahaan seperti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex menilai setiap perusahaan punya strategi masing masing dalam menerapkan pemasarannya.
“Sritex memang banyak menjual ke pasar luar timbang dalam. Tapi kita juga banyak produksi produk yang baru juga,” sebut CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan S Loekminto, saat talkshow berlangsung (3/4).
Porsi penjualan Sritex dalam negeri masih 40%. Sedangkan luar negeri sekitar 60%. Iwan mengatakan, bisnis Sritex dalam negeri ada kenaikan namun tidak sekencang ekspor.
Sebanyak 50 % bahan baku Sritex masih impor, yang sebagian besar adalah kapas. Sedang bahan baku yang diperoleh dalam negeri berupa rayon polyester.
Menanggapi soal konsumsi energi listrik, Iwan mengatakan bahwa permasalahan itu tidak dialami oleh industri di Indonesia saja tapi seluruh dunia juga. “Yang penting saat ini kita bisa menangani inflasi yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Sedangkan untuk penjualan ekspor, Ade mendorong agar pemerintah lekas bisa melakukan free trade agreement dengan Uni Eropa. Semenjak Amerika Serikat keluar dari TPP, industri tekstil dan garmen dalam negeri sempat khawatir sebab pasar Amerika banyak menyerap produk garmen Indonesia.
“Untuk itu perjanjian dengan uni Eropa harus segera dilaksanakan, saya melihat pasar di Eropa timur bisa jadi potensi, sebab mereka mempunyai kebutuhan akan tekstil yang besar,” kata Ade.
Sedang Sritex tidak ambil pusing dengan pakta perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Iwan mengatakan, industri lebih suka jika pemerintah bisa menjalin kerja sama bilateral daripada melakukan kesepakatan seperti itu. “Hubungan bilateral seperti dengan Amerika, untuk Eropa jujur saja kita belum ada solusinya,” ucapnya.
Jakarta detik – Presiden Jokowi pagi ini meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, rumah yang disediakan akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan bulanan yang juga ringan.
“Ini rusunami yang nanti akan diperuntukkan untuk pekerja. Harganya kurang lebih Rp 293 juta. Dengan DP hanya 1%. Cicilan satu bulan Rp 1,12 juta,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).
Rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.
Dalam program FLPP, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bunga KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.
Hunian yang akan diterima oleh pekerja, sambung Jokowi, juga akan memiliki ukuran yang layak. “Tipenya 30,” kata dia.
Terpisah, Presiden Komisaris PT PP, Andi Gani menjelaskan, proyek rusunami yang akan diberi nama Loftvilles Serpong ini bakal dibangun di atas lahan 8,2 hektar yang terdiri dari 11 tower.
Sembilan tower di antaraya terdiri 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya merupakan perumahan komersil non subsidi.
Luas bangunannya tiap rumah adalah 32 m yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. “Rusunami ini dilengkapi fasilitas penitipan anak para buruh, playground, playgroup, ruang publik serta fasilitas penunjang lainnya,” jelas Andi.
Menurut Andi, Loftvilles Serpong merupakan Rusunami pertama yang berlokasi strategis. Hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Hal ini berbeda dengan rumah susun murah lainnya selama ini yang berlokasi di pinggir kota.
Dengan fasilitas dan lokasi yang strategis, Andi mengatakan Rusunami Loftvilles Serpong tak kalah dengan perumahan buruh di Vina dan Korea Selatan.
Dia menambahkan, harga Rusunami ini sangat terjangkau buruh, yakni Rp 250 juta per unit. Untuk memastikan tepat sasaran kepada buruh, penjualan unitnya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank pemerintah.
“Kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa memiliki unit di Loftvilles Serpong, kecuali di dua tower yang komersil,” tambahnya. (mkl/dna)
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kredit Saudi Fund for Development senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) yang ditawarkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam lawatannya ke Indonesia tidak akan cair dalam waktu dekat. Bambang becermin pada kredit serupa beberapa waktu lalu yang ternyata dikucurkan bersama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). “Proses administrasinya panjang karena mereka memastikan dana itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya,” kata dia kepada Tempo, Jumat 3 Maret 2017.
Menurut Bambang, skema pembiayaan bersama lembaga multilateral seperti IDB kerap digunakan negara kreditur lantaran tak semua negara memiliki kemampuan penyaluran kredit yang mumpuni. Meski begitu, dia menegaskan, komitmen kredit ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, mengingat selama ini dana dari Timur Tengah cuma menyasar negara maju yang menawarkan imbal hasil tinggi.
Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, Basah Hernowo, juga mengatakan tak mudah mendapatkan pinjaman bilateral dan multilateral dari Timur Tengah. Selain adanya keterbatasan dana, para kreditur itu memiliki kriteria khusus. “Dana baru cair saat semua persiapan proyek sudah tersedia,” ujarnya.
Nilai bunga dan jangka waktu kredit, kata Basah, relatif bersaing dengan negara donor lain. Ciri lainnya, negara-negara Timur Tengah dan IDB lebih suka mendanai proyek-proyek sosial serta pendidikan agama. “Tapi tetap menguntungkan karena kita bisa menarik perhatian mereka ketimbang negara lain yang juga membutuhkannya.”
Dalam sidang tahunan 2016, IDB berkomitmen menyalurkan dana US$ 20 miliar hingga 2020. Lembaga itu membidik tiga proyek, yakni perbaikan kawasan kumuh, pengembangan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam, serta pengembangan jaringan listrik.
Rabu lalu, ada 11 kementerian dan lembaga negara yang menyepakati kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Merujuk pada Blue Book (daftar proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri) pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah yang memiliki rencana pendanaan dari luar negeri.
Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh dana Saudi Fund for Development, sebanyak US$ 750 juta digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Sisanya akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. “Rambu-rambunya masih sangat umum,” kata Sri.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlu ada promosi untuk menjaring pinjaman dan investasi asing. Dia tak menampik anggapan bahwa kurangnya akses dan data mengenai kondisi ekonomi menghambat upaya promosi oleh para diplomat. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan akan memberi ringkasan kondisi perekonomian kepada diplomat Indonesia di seluruh dunia. Informasi ini, kata Agus, antara lain berisi neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. “Jadi, para diplomat akan percaya diri saat presentasi di luar negeri,” kata Agus, Jumat 3 Maret 2017.
ANGELINA ANJAR SAWITRI | ANDI IBNU
JAKARTA okezone– Pemerintah Indonesia resmi jalin kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. Kerjasama tersebut tertuang dalam 11 nota kesepahaman.
Penandatanganan 11 nota kesepahaman itu dilakukan oleh para menteri kedua negara yang dilakukan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Maret 2017.
Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai, kerjasama dagang ini jadi gerbang pembuka perdagangan kelas dunia untuk produk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umroh potensial bagi Arab.
“Indonesia salah satu penduduk muslim yang banyak kirim jamaah haji. Jadi relevan kalo kita tawarkan produk kita baik dari UMKM maupun industri untuk keperluan ibadah haji,” katanya kepada Okezone di Jakarta.
Tidak hanya sampai di situ, dengan masuknya produk karya Indonesia ke Arab Saudi, maka besar kemungkinan produk Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat global. Mengingat jamaah haji yang datang ke Arab tiap tahunnya berasal dari berbagai negara.
“Jadi pasarnya bukan hanya di masyarakat Arab Saudi tapi justru masyarakat dunia bisa lihat produk kita berkualitas, maka bisa jadi peluang besar,” tambahnya.
Saat ini pasokan perlengkapan haji justru datang dari Tiongkok. Abra optimis, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini maka Indonesia akan punya posisi yang lebih kuat di pasar Arab Saudi. “Dengan adanya perjanjian bilateral ada keistimewaan untuk produk kita,” pungkasnya.
Lantas seperti apa masyarakat melihat kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Apa yang diharapkan, berikut KATA MEREKA :
1. Andrian Prasetya (37) Pedagang
Iya saya tahu kalau Raja Salman dari Arab Saudi datang ke sini. Luar biasa yah penyambutannya, masyarakat juga antusias luar biasa. Tentu saya merasakan euforia kali yah, kalau ada Raja Salman di sini. Apalagi, kita kan lagi ramai soal masalah keagamaan, mungkin yah dengan kedatangan beliau, semuanya bisa selesai.
Harapannya sih semoga masalah keagamaan kita selesai, dan kerjasama bilateral semakin erat. Apalagi mau banyak kerjasama bidang investasi pariwisata, haji dan lainnya dengan nilai besar. Arab Saudi kan uangnya banyak. Saya harap ke depan juga bukan hanya Raja Salman, tapi ada tokoh mendunia lainnya.
2. Ilham Sumadi (29) Pekerja Swasta
Jelas lah saya tahu ada Raja Salman. Orang tua saya saja cerita sampai bela-belain ke Tol Jagowari buat ngelihat mobilnya doang, katanya ramai banget. Luar biasa sekali yah, di era Pak Jokowi, Raja Salman ke sini.
Saya yakin ini dampak baik untuk Indonesia dan Arab. Bagi Indonesia yang kondisinya sedang terpecah karena kasus penistaan agama, bisa mereda hadirnya Raja Salman. Bagi Arab, bisa banyak investasi di sini kan. Harapan saya sih, Arab memiliki dana yang besar oleh karena itu hubungan kita semakin erat, karena banyak umat Islam yang ingin ke Arab menunaikan ibadahnya, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan.
3. Mul Halim (24) Pekerja Swasta
Raja Salman ke sini saya tahu. Tapi menurut saya, kita melihatnya biasanya saja yah dan saya juga enggak terlalu heboh. Karena kan, kalau Raja Salman ke mana pun biasa bawa serombongan, bawa duit seabrek-abrek. Cuma yang menariknya kan, Raja Salman ini pernah ke Indonesia, tapi dulu waktu sama bapaknya ke sini. Makanya dia kan tanya, mana anak Soekarno, karena beberapa puluh tahun lagi pernah ke sini.
Harapan saya sebagai orang awan sih bukan investasinya tapi mau kalau kuota haji. Akses haji meningkat, supaya enggak mesti tunggu 18 tahun baru bisa berangkat. Itu harapannya sih. Kalau ke depan saya berharap ada Raja Inggris yang datang, pengaruhnya luar biasa, dan kerjasama kedua negara bisa lebih ditingkatkan.
4. Susanty (46) Ibu Rumah Tangga
Luar biasa yah Raja Salman bisa ke sini. Presidennya siapa dulu. Sebagai ibu-ibu pasti heboh dong, apalagi ini kan sejarah. Biar kata ngelihat mobilnya lewat saja sudah senang. Harapannya sih kalau investasi pariwisata, kita bisa ke Arab dan orang Arab bisa ke sini, ada hotel kita di sana dan dia juga ada hotel di sini. Saling menguntungkan.
5. David Simatupang (35) Pedagang
Saya merasakan kehebohan Raja Salman ke sini. Tapi sayangannya enggak bisa lihat langsung, cuma dari media aja ramai banget soal Raja Arab. Kalau harapan saya janji yang akan dikerjasamakan seperti UKM dan lainnya bisa direalisasikan ya.
Tapi saya menyoroti soal korban crane di Arab waktu itu. Saya berharap keluarga korban meninggal bisa diberangkatkan Umroh semua secara gratis sesuai janjinya. Kemudian kuota haji dapat diperbanyak karena kontribusi Indonesia sangat besar untuk itu. Peraturan dan kuota TKI juga diperbanyak dan diperjelas. Ke depan saya harapannya ada Raja Inggris datang ke sini, soalnya daya tariknya besar.
6. Syahrul (24) Pengemudi Ojek Online
Awalnya saya tidak tahu kalau ada Raja Arab datang. Waktu itu sedang mengantarkan penumpang, jalanan macet sekali, ternyata orang – orang bilang kalau ada Raja Arab datang. Banyak yang membicarakan tentang kedatangan Raja Arab, cukup heboh. Kalau mau mengantar penumpang kita juga tanya – tanya dulu, jalannya ditutup tidak buat sambutan Raja Arab.
Banyak yang bilang juga mau memberikan dana ke Indonesia. Bagus kalau ada bantuan dana. Semoga kita rakyat kecil ini bisa kecipratan. Buat membangun jalan biar tidak berlubang sana – sini, jadi masyarakat semuanya bisa menikmati dana sumbangannya.
7. Rifda Haniefa (23) Mahasiswa Pasca Sarjana
Bagaimana saya tidak tahu tentang kedatangan Raja Salman, kalau semua media serentak memberitakan tentang kedatangannya. Sambutannya cukup heboh, sampai Presiden Jokowi sendiri yang menjemput ke Bandara. Tapi baguslah, biar Arab memandang Indonesia juga bagus, sehingga kerjasamanya juga baik.
Saya tahu ada kesepakatan kerjasama, cukup banyak ada 11 bidang kerjasama tapi saya tidak tahu detailnya. Harapan saya semoga investasinya dalam jangka panjang, dialokasikan dengan benar, jangan sampai ada pihak – pihak yang menyalahgunakan investasi ini untuk kepentingan pribadi. Semoga tidak hanya kabar kedatangannya yang diketahui masyarakat tetapi investasinya juga bisa dirasakan masyarakat.
8. Reni Puspita (26) Pegawai Bank
Wah pasti saya tahu kedatangan Raja Arab, setiap hari ada pemberitaan di televisi dan online. Heboh sekali, baik dari sambutan maupun rombongan yang datang.
Tapi menurut saya penyambutannya memang harus begitu, karena Raja Arab bukan sekedar berkunjung tapi mau memberikan investasi juga. Semoga kerjasamanya terjalin baik dan awet.
Nilai investasinya cukup besar, utamanya di kilang minyak, mungkin karena baik Indonesia dan Arab punya usaha minyak. Harapannya semoga kerjasama dan investasi dengan Arab Saudi bisa membantu pembangunan Indonesia.
9. Marakhilda NH. Siregar (28) Pekerja Swasta
Saya mengetahui kedatangan Raja Arab dari informasi televisi dan sosial media. Kalau mau dibilang heboh menurut saya tidak begitu heboh sekali, karena memang penyambutan pemimpin Negara harus dilakukan dengan baik, karena mencerminkan kehormatan Indonesia. Saya sendiri cukup bangga, beliau kan Raja Mekkah dan Madinah, yang notabene adalah negara adidaya, jadi itu punya makna tersendiri.
Harapannya soal investasi, saya pribadi berharap investasi difokuskan pada pusat – pusat studi Islam di Indonesia, mengingat Indonesia dan Arab memiliki kecenderungan yang sama dalam bidang studi Islam.
10. Erta Mardiah (26) perawat
Pasti saya mengetahui kedatangan Raja Arab ini, karena banyak jadi perbincangan. Sebagai warga Indonesia saya cukup merasa senang karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Raja dari Negara besar penghasil minyak.
Semoga kedatangan Raja Arab bisa mempererat hubungan antar negara dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia melalui dana investasi yang diberikan.
(mrt)
REALISASI!
JAKARTA kontan. Optimisme konsumen secara umum terindikasi meningkat. Namun, peningkatan tersebut tak sejalan dengan optimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini maupun enam bulan ke depan.
Hasil survei Bank Indonesia (BI) menujukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Feburari lalu meningkat menjadi 117,1, naik 1,8 poin dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan juga peningkatan indeks ekspektasi konsumen (IEK) enam bulan ke depan.
Peningkatan IKE sebesar 1 poin menjadi 105,2, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara peningkatan IEK, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ekspektasi kegiatan usaha dan ekspektasi ketersediaan lapangan pekerjaan.
Namun, indeks penghasilan dalam IKE maupun indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK sama-sama turun. Indeks penghasilan dalam IKE turun 0,3 poin menjadi 118,2 dibanding bulan sebelumnya. Sementara indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK turun lebih dalam sebesar 2,1 poin menjadi 140,8 dibanding bulan sebelumnya.
Di sisi lain, konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga pada tiga bulan ke depan menurun. “Menurut perkiraan responden, meskipun permintaan sembilan bahan pokok mulai meningkat menjelang bulan puasa pada akhir Mei 2017, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang diperkirakan menahan laju kenaikan harga pada Mei 2017,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi, Rabu (8/3).
Konsumen juga memperkirakan, tekanan kenaikan harga pada enam bulan ke depan menurun. Hal tersebut ditengarai seiring dengan kembali normalnya permintaan pasca Idul Fitri.
Jakarta detik- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan siang tadi, Senin (6/3/2017), melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Surjono Abdullah Suharsono.
Pertemuan itu berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 13.00 WIB. Keduanya membahas soal pengoperasian kapal jenis roll on-roll off (roro) untuk wilayah Jakarta-Surabaya.
Usai pertemuan, Luhut memastikan bakal ada penambahan jadwal pelayaran dan armada kapal roro untuk lebih memaksimalkan layanan bagi pengguna jasa, dan mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut. Pasalnya, pengoperasian satu kapal roro mampu mengangkut 269 truk.
“Nah kita akan mulai, nanti investor masuk, kapalnya udah mau jalan, sekarang ditambahin empat, itu pagi dan sore, dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur lalu lintas darat,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (6/3/2017).
Ia pun berharap, penambahan kapal dan jam operasi dari kapal roro bisa secepatnya dilakukan. Sebab, kata Luhut, dengan pengoperasian kapal roro dapat lebih meminimalisir pungutan liar (pungli) yang biasa ditemui di jalur darat, dan pengiriman barang menjadi lebih ekonomis.
“Kita harapkan beberapa bulan ini sudah akan ada kapal roro Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, atau Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta, atau Jakarta-Lampung, Lampung-Jakarta,” kata Luhut.
“Dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur darat. Kalau ini jalan akan membuat ekonomi kita ekonomis lagi, dan mengurangi pungli-pungli (di darat),” tutup Luhut.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, bila penambahan jadwal rute kapal roro dari Jakarta menuju Surabaya balal dimulai pada bulan April 2017 nanti.
Untuk pelayaran kapal roro tersebut telah ada operator yang akan mengoperasikan kapalnya, baik operator BUMN maupun operator swasta. Budi Karya juga mengatakan, Angkutan kapal feri jarak jauh Jakarta-Semarang-Surabaya ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar, karena angkutan barang beralih ke laut. (mkj/mkj)
Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat jumlah penumpang domestik pesawat sepanjang 2016 mencapai 89,35 juta penumpang atau naik 16,6 persen dibandingkan realisasi 2015 sebesar 76,5 juta penumpang.
“Industri penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan transportasi laut hanya meningkat 0,52 persen dan kereta api sebesar 7,94 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Agus Santoso dalam siaran pers, Minggu (5/3).
Namun peningkatan pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia masih dibayangi dengan kecelakaan pesawat. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, pada 2016, terjadi 19 accident dan 26 serious incident. Hal ini meningkat dari 2015 yang tercatat hanya 11 accident dan 17 serious incident pesawat udara.
“Mengingat hal tersebut, permintaan transportasi udara yang tinggi tetap harus dibarengi pelayanan yang memprioritaskan keselamatan. Sesuai amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa transportasi harus mengedepankan keselamatan dan keamanan tanpa melupakan layanan penumpang,” tambah Agus.
Agus menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di penerbangan nasional, baik itu operator penerbangan, pengelola bandar udara, pengelola navigasi penerbangan, Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), dan otoritas bandar udara.
Untuk maskapai, kata dia, diminta serius mengimplementasikan prosedur yang tertuang dalam company operationsmanual (COM), company maintenance manual (CMM), dan safety management system (SMS).
Untuk pengelola bandar udara, Agus mengingatkan, agar memenuhi regulasi dalam hal inspeksi dan perawatan runway. Pengelola bandar udara juga harus tegas terkait penutupan bandara saat limit telah di bawah minimal (visibility dan water), sehingga tidak ada pilot yang mencoba-coba mendarat pada kondisi tersebut.
Smeentara pengelola bandara besar harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lapangan terbang (airstrip) yang pengoperasiannya belum sesuai standar kebandarudaraan. “Di seluruh airstrip juga dipersyaratkan personel kebandarudaraan,” kata Agus.
Agus menyatakan, pengelola navigasi penerbangan segera melakukan pemasangan peralatan navigasi sesuai standar di daerah Indonesia bagian Timur mengingat jumlah peralatan navigasi di lokasi tersebut masih kurang.
Adapun BMKG diminta melakukan pemutakhiran informasi cuaca dalam mendukung pengoperasian pesawat udara di Papua mengingat cuaca rentan berubah. Selain itu, diperlukan penambahan stasiun meteorologi (BMKG) di wilayah Papua. “Peran otoritas bandar udara harus diperkuat untuk pengawasan dengan menambah jumlah inspektur penerbangan dan dilakukan upgrading training yang saat ini dinilai masih kurang,” kata dia.
Thresa Sandra Desfika/WBP
BeritaSatu.com
Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen di 2016. Dengan perbaikan kondisi ekonomi ini, pendapatan per kapita atau rata-rata orang Indonesia naik menjadi Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02 persen sepanjang 2016. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen dan 5,01 persen pada 2014.
Sementara lebih rendah dari pencapaian 2013, 2012, dan 2011 yang masing-masing 5,56 persen, 6,03 persen, dan 6,17 persen.
“Grafik pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan, tapi di 2016 naik, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi tambah kuat,” jelas dia saat Rilis Produk Domestik Bruto (PDB) di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Suhariyanto mengatakan, jumlah PDB Indonesia pada 2016 mencapai Rp 12.406,8 triliun. Khusus di kuartal IV-2016, angka PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.194,8 triliun dan Rp 2.385,6 triliun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
“Dengan jumlah PDB Indonesia di 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun, pendapatan per kapita di Indonesia mencapai Rp 47,96 juta atau senilai US$ 3.605,06 di 2016,” terangnya.
Itu artinya, pendapatan rata-rata orang Indonesia sebesar Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan per orang.
Adapun realisasi PDB per kapita pada 2016 naik dibanding realisasi dua tahun lalu yang mencapai Rp 45,14 juta atau US$ 3.374,49 per tahun di 2015, dan Rp 41,92 juta atau US$ 3.531,85 pada 2014. (Fik/Nrm)
JAKARTA kontan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (investment grade) pada 21 Desember 2016.
Terkait Hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, perbaikan outlook Fitch tersebut menunjukkan semakin meningkatnya optimisme dunia internasional atas prospek kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan domestik maupun global.
“Untuk itu, Indonesia akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui implementasi reformasi strukural serta meningkatkan sinergi kebijakan antar otoritas guna mempercepat transformasi ekonomi sehingga membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, inklusif, serta berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).
Lebih lanjut menurut Agus, dari sisi moneter, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal, yaitu pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kedua, menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang berkelanjutan.
Ketiga, menjaga kecukupan cadangan devisa. Keempat, memastikan ketersediaan pertahanan kedua baik dari bilateral, regional, maupun global. Kelima, mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN) bagi korporasi non bank. Keenam, terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan.
Sebelumnya, Fitch mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 23 Mei 2016. Dalam peningkatan Sovereign Credit Rating Indonesia hari ini, Fitch menyatakan bahwa ada beberapa faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook sovereign credit rating Indonesia.
Pertama, rekam jejak stabilitas makketahanan sektor eksternal,roekonomiyang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan.
Ketiga, dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa perbaikan rating dimungkinkan apabila Indonesia mampu meningkatkan ketahanan sektor eksternal, melanjutkan perbaikan iklim investasi dan standar tata kelola, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia.
JAKARTA okezone – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating menjadi BBB- (Investment Grade) pada 21 Desember 2016. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan senang dengan hasil yang dirilis oleh Fitch. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah telah menuai hasil.
“Tentu saya senang mendengar bahwa asessment dari Fitch yang melihat outlook-nya dari normal jadi positif. Ini mengonfirmasi beberapa upaya pemerintah untuk menjaga fondasi beberapa waktu lalu dianggap salah satu sumber yang memiliki potensi risiko seperti APBN yang kita coba lakukan berbagai koreksi dan konsistensi sehingga mengurangi risiko,” kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).
Sri Mulyani pun menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan salah satu bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, baik dari sisi APBN, hingga lembaga keuangan. Pasalnya, hal ini tercapai saat ekonomi global melemah.
“Itu semua menggambarkan bahwa ambisi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tidak akan mengompromikan aspek sustainability atau keberlanjutan dari sisi APBN maupun sisi keseimbangan eksternal,” tutupnya.
(rai)
Jakarta detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Bila 2017, ekonomi ditargetkan 5,1%, maka 2018 pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%.
“Kemudian masuk APBN 2018, yang pertama yang kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6%,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Jokowi mengakui bahwa itu bukan persoalan yang mudah. Akan tetapi tinginya target akan mendorong jajaran pemerintah untuk lebih bekerja kerad ke depannya.
“Tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah,” imbuhnya.
Untuk mencapai target, maka investasi harus bisa tumbuh di atas 10%. Investasi akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Investasi harus tumbuh di atas 10%. Saya tidak tahu tahun lalu dan tahun ini berapa. Kepala BKPM kalau ada bisa menyampaikan perkiraan seperti apa dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Selanjutnya adalah konsumsi rumah tangga yang setidaknya harus tumbuh minimal 5%. Sedangkan sisi perdagangan diharapkan menuju ke arah yang positif.
“Ekspor juga sama harus bisa tumbuh diatas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2-3%. Tapi nanti tolong angka-angkanya, kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan tolong nanti bisa dikoreksi,” tukasnya. (mkl/ang)
Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015
Jadwal Rilis : 2016-02-05
Abstraksi
Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1.
Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
“Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.
Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.
“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.
Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.
“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,” terangnya.
(mkl/rrd)
WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.
1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.
2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.
3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.
4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.
5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.
6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.
7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.
8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.
9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.
10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.
(mrt)
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
“Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.
Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.
“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.
Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.
“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,” terangnya.
(mkl/rrd)
WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.
1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.
2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.
3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.
4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.
5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.
6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.
7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.
8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.
9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.
10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.
(mrt)
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
“Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.
Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.
“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.
Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.
“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,” terangnya.
(mkl/rrd)
WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.
1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.
2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.
3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.
4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.
5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.
6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.
7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.
8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.
9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.
10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.
(mrt)
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
“Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.
Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.
“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.
Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.
“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,” terangnya.
(mkl/rrd)
WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.
1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.
2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.
3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.
4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.
5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.
6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.
7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.
8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.
9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.
10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.
(mrt)
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
“Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.
Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.
“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.
Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.
“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,” terangnya.
(mkl/rrd)
WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.
1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.
2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.
3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.
4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.
5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.
6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.
7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.
8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.
9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.
10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.
(mrt)
WE Online, Jakarta –
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergeser dari fokus bank sentral mengawal stabilitas ekonomi ke fokus optimalisasi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Stabiltas itu sudah bukan isu sekarang. Kalau ada peluru (pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan), kita akan selalu tembakan ke sasarannya,” kara Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Perry mengatakan, ke depannya dalam sisa tahun ini, Bank Sentral akan segera memanfaatkan ruang moneter untuk fokus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ada ruang untuk mendorong pertumbuhan, kita tidak akan segan-segan untuk mendorong pertumbuhan,” ujar Perry, merujuk pada kebijakan BI pada Kamis kemarin yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,5 persen dan penurunan dua instrumen makroprudensial.
Perry mengatakan penurunan BI Rate yang keempat kalinya tahun ini, merupakan cerminan pesan optimisme BI yang ingin disampaikan ke pelaku pasar, bahwa perekonomian domestik akan membaik.
Hal itu juga sejalan dengan masa transisi perubahan instrumen suku bunga acuan dari BI Rate yang akan menjadi suku bunga penjualan SUN ke perbankan (Reverse Repo Rate) bertenor 7 hari mulai 19 Agustus 2016.
Untuk sisi makroprudensial, Perry mengatakan kenaikan rasio pembiayaan perbankan terhadap aset (LTV) yang dinaikkan menjadi 85 persen dari 80 persen, akan memacu permintaan masyarakat, karena uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) akan turun jadi 15 persen.
Sedangkan dari sisi pasokan perbankan, BI juga menaikkan rasio kredit terhadap pendanaan (Loan To Funding Ratio/LFR) perbankan menjadi 80-92 persen dari 78-92 persen. Dengan begitu, perbankan minimal harus memiliki LFR sebesar 80 persen. LFR merupakan indikator intermediasi bank dalam menyerap dana masyarakat dan mengkonversikannya menjadi kredit.
Pada intinya, kata Perrry, BI ingin menaikkan kepercayaan diri dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian. Sebagai contoh, sasaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang dikeluarkan pada Kamis (17/6) menyasar aspek menyeluruh dari sisi permintaan maupun pasokan.
Selanjutanya, Perry mengharapkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah agar belanja fiskal dapat dicairkan dengan lebih cepat.
“Kebijakan ini adalah koordinasi yang kuat antara BI dan fiskal. Kita telah peringatkan pemerintah untuk perkuat belanja modal dan perlindungan sosial,” ujarnya.
“Ini penting untuk naikkan permintaan swasta, agar produksi, investasi dan permintaan naik. Pesan kita kedunia usaha, mari kita bangun ‘confidence’,” tambahnya. (Ant)
Penulis: ***
Editor: Vicky Fadil
JAKARTA ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, pertumbuhan ekonomi RI dalam jangka menengah berada dalam tren meningkat. Hal ini didukung oleh struktur perekonomian yang lebih baik dan sumber pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi, serta reformasi struktural yang berkelanjutan. Selain itu, perekonomian juga semakin pulih.
Dia menjelaskan, perbaikan ekonomi ke depan didukung oleh faktor domestik maupun global. Agus mengatakan, prospek ekonomi domestik yang masih dalam tren meningkat ini didukung oleh perekonomian global yang semakin pulih Kebijakan struktural pemerintah di sektor riil semakin dapat mengatasi berbagai tantangan struktural.
Dengan begitu, bisa memperkuat fundamental sehingga perekonomian bisa lebih kuat dan tumbuh berkelanjutan. “Tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2- 5,6%, dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah,” ujar Agus dalam pidatonya pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2015 (LPI) di Jakarta, Kamis (28/4). LPI yang disusun tim BI ini bertajuk “Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural”.
Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga sesuai kisaran sasaran 4 plus minus 1% untuk 2016-2017, dan di kisaran 3,5 plus minus 1% dalam jangka menengah.
“Dengan struktur perekonomian yang lebih bagus dan sumber pertumbuhan ekonomi lebih terdiversifikasi, defisit transaksi berjalan akan terkendali pada tingkat aman dan dengan struktur yang lebih sehat,” papar Agus.
Agus memaparkan ada tiga pelajaran penting dari perekonomian 2015 yang menunjukkan perkembangan positif. Kendati tak bisa dipungkiri perekonomian tahun lalu penuh dengan tekanan eksternal dan domestik.
Beberapa pelajaran itu yakni kebijakan makroekonomi perlu diterapkan secara disiplin, hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Kemudian, perlunya dukungan sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan.
Yang terakhir, pentingnya reformasi struktural dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. “Ketiga pelajaran itu seperti kebijakan fiskal dan moneter harus diterapkan secara hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Bahkan setiap kebijakan makroekonomi yang diambil harus didukung oleh semua otoritas dan adanya implementasi reformasi struktural serta diversifikasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk hilirisasi,” kata dia. (ID/gor)
JAKARTA kontan. Rating agency Moody’s has given a warning about Indonesian corporate debt, which relies heavily on foreign sources, while choosing not to downgrade the sovereign rating of the country.
Moody’s kept the sovereign rating at
Baa3 with
a stable outlook as
government and corporate debts were at 26,8% and 23,7% of gross domestic product ( GDP ), respectively.
The level of government debt is moderate, as the average debt of other countries with the same rating is around 42%.
“However, almost half of the debt is denominated in foreign currencies, and overseas investors hold more than 38 percent of local government bonds,” managing director Atsi Seth said in Jakarta on Wednesday.
Compared to 2010, Indonesian corporate debt to GDP has increased by 11,3 percentage points from 12,4% to 23,7%, and most of the additional debts were foreign currency denominated.
While the overall leverage remained modest and non-performing loans stand at around 3%, Atsi explained, the rising cost of servicing foreign currency-denominated corporate debt and weaker dollar income from commodities had contributed to defaults in recent years.
“Further weakening in the rupiah or slowing in growth could spur defaults and weigh on bank asset quality. For instance, telecommunications company Trikomsel defaulted on a Singapore dollar bond in 2015 as debt servicing requirements ballooned due to the rupiah depreciation,” he said.
As for commodity based companies, Atsi continued, the risk of falling commodity prices which affect dollar income had reduced their natural hedge against foreign exchange volatility last year. Thus, coal miner Berau Coal Energy Tbk defaulted, after Bumi Resources Tbk registered a default in 2014. (Anton Hermansyah)
Singapura Bloomberg– Indonesia diperkirakan mampu menekan inflasi sesuai target di kisaran 3%-5% sejalan dengan menurunnya harga minyak. Pada Maret 2016, inflasi tercatat naik tipis sebesar 4,45% dibandingkan februari yang sebesar 4,42%. Inflasi harga pangan menjadi faktor pendorong inflasi sebesar 9,09%, atau naik dibandingkan Februari yang sebesar 7,55%, dan Desember yang sebesar 4,93%. Kenaikan inflasi harga pangan dibarengi oleh inflasi harga makanan.
Inflasi inti, tidak termasuk volatil harga pangan dan energi, jatuh ke 3,5% secara year on year pada Maret 2016, dibandingkan dengan 3,59% pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi September 2015 yang mencapai 5,07%. Inflasi inti saat ini merupakan yang terendah dalam lebih dari lima tahun.Kondisi ini memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) dengan mengurangi suku bunga acuan secara bertahap dengan total penurunan mencapai 75 bps.
Tamara Henderson, Intelligence Bloomberg mengatakan, kendati sudah menurunkan BI rate, diprediksi masih ada ruang bagi BI untuk kembali menurunkannya jika kondisi ekonomi terus membaik. Tentu saja BI tetap masih harus mempertimbangkan target inflasi dan kebijakan ekonomi global.
Kebijakan penurunan BI rate ini sejalan dengan dorongan pemerintah menekan suku bunga untuk masuk ke era suku bunga rendah. Jika itu dapat dicapai, maka diharapkan akan mampu mendukung investasi infrastruktur. Menurunnya harga minyak menjadi salah satu stimulus mendorong pertumbuhan.
Di tatanan ekonomi global, stimulus kebijakan pemerintah Tiongkok diprediksi akan berpengaruh positif menopang ekspor komoditas lain di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah Indonesia juga telah membuka keran investasi, dimana orang asing diizinkan untuk berinvestasi. Ditambah lagi, dengan adanya kebijakan kemudahan berbisnis membuat peringkat investment grade Indonesia membaik.
Tamara memperkirakan, prospek ekonomi Indonesia di 2016 akan lebih baik. Blommberg setuju dengan proyeksi pertumbuhan Bank Indonesia yang memperkirakan ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% tahun ini. (*)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Japan’s Rating and Investment Information Inc. (R&I) has again rated Indonesia as “investment grade,” Bank Indonesia governor Agus Martowardojo said here on Tuesday. The new rating came on April 4.
He said Indonesia’s economic resilience in the midst of economic volatility and global financial pressure was the basis for this rating.
“Indonesia’s economic resilience amidst global financial volatility and economic uncertainties has been recognized by the ranking agencies. The increasingly synergic combination of fiscal and monetary policies will make the economy healthier while efforts to usher in structural reforms are continuing,” he said.
Bank Indonesia reported that R&I had affirmed Indonesia’s sovereign credit rating at BBB-level or stable outlook on March 18, 2015.
He said Indonesia was rated as investment grade because its economy remained stable despite external uncertainties.
The monetary policy that was applied was accommodative and was accompanied by a proactive fiscal policy to support economic growth.
The executive director of Bank Indonesia’s Communication Department, Tirta Segara, said Indonesia’s fiscal deficit was also considered low with fiscal flow condition being under control.
Foreign exchange liquidity has also been maintained through central bank policy and good foreign exchange reserves although non-bank private foreign debt must be monitored closely.
“R&I thinks Indonesia’s domestic economic slowdown in 2015 was caused by economic uncertainty and global finance problems,” Tirta said.
In 2016, R&I saw Indonesia’s economy being boosted, with government spending acting as an economic mover and household consumption going up as a result of the central bank loosening its monetary policy.
R&I appreciated the government’s commitment to bring in structural reforms including energy subsidy reforms as a positive development.
“The energy subsidy reform made room for the fiscal sector to be able to increase allocation of spendings linked to infrastructure supply and other productive sectors to make Indonesia’s economy grow higher,” according to Bank Indonesia.
Sumber : Antara
JAKARTA okezone – Rapat pembahasan lanjutan Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pengendalian Krisis Sektor Keuangan (RUU PPKSK) antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya selesai.
Menteri Keuangan Bambang Brodojonegoro mengatakan, hasil rapat hari ini sudah dilakukan secara optimal antara pemerintah dengan DPR. Semua aspek pertimbangan, baik itu pertimbangan politis ataupun teknis sudah ada keberadaanya dalam UU.
“Dengan UU ini, jadi nantinya bisa membuat sektor keuangan kita bisa menjadi nyaman untuk para pelakunya,”ujar Bambang di Gedung DPR Jakarta, Jumat (11/3/2016).
Secara substansi, Bambang mengatakan pemerintah puas dengan apa yang telah dihasilkan selama rapat RUU PPKSK. “Kami puas. Pada intinya sudah memperhatikan semangat yang menjadi tren global yang terjadi saat ini,” tuturnya.
Menurut Bambang, dengan kondisi global versi UU pada 2008 jelas berbeda kondisinya dengan 2016. Jadi bisa dimaklumi bahwa hasilnya cukup berbeda.
“Waktu 2008, semangat globalnya itu bailout, seperti yang dilakukan Amerika misalkan. Tapi 2016 terutama kita ada di G20 praktis kata bailout tidak pernah diucapkan. Semua bicara mengenai bail-in dan penguatan pada sektor keuangan itu sendiri. Jadi kita, memang semangatnya lebih kepada mencegah dari pada mengobati,”tandasnya.
(rzy)
Jakarta detik -Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi bisa mencapai 5,3% pada 2016, sesuai dengan asumsi makro pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2015 yang sebesar 4,8%.
“Pertumbuhan ekonomi, kami expect masih bisa tumbuh 5,3%,” ungkap Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti dalam Seminar 2015 in Review & Market Outlook 2016, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/3/2016).
Faktor pendorong yang utama masih bersumber dari konsumsi rumah tangga. Destry optimistis, konsumsi masyarakat masih akan belum turun selama inflasi bisa dijaga oleh pemerintah. Pada 2015, inflasi berhasil dicapai pada level 3,35%.
“Orang Indonesia masih akan belanja, karena itu juga kelebihannya, semakin tinggi pendapatan, orang Indonesia lebih memilih belanja ketimbang menabung. Jadi itu kan memutar perekonomian,” jelasnya.
Kemudian adalah belanja pemerintah. Ada langkah perbaikan yang diambil pemerintah sejak awal tahun lalu. Di mana mengurangi belanja konsumsi seperti subsidi energi menjadi belanja produktif seperti infrastruktur, serta belanja untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Ini terlihat pada kuartal IV-2015, saat belanja pemerintah terserap cukup signifikan dan mampu mendorong ekonomi tumbuh tinggi.
“Saat ekonomi secara umum melemah, pemerintah sebagai agent development masuk dengan menaikkanspending,” kata Destry.
Pada awal 2016, belanja pemerintah juga diserap lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan percepatan lelang proyek pemerintah dan penarikan utang sejak Desember 2015.
“Ini juga yang membuat budget deficit pemerintah pada posisi akhir Februari mencapai 0,7%. Padahal biasanya belum defisit,” terangnya.
Presiden Direktur Eastpring Investments Indonesia, Riki Frindos menambahkan, kemampuan ekonomi untuk tumbuh tinggi akan memberikan dampak positif terhadap investor. Dikarenakan banyak negara masih berada dalam tren pelemahan.
“Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup bagus dan memberikan efek positif untuk investor,” ungkap Riki pada kesempatan yang sama.
Diperkirakan pada 2016, ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,1-5,3%. Sedangkan negara berkembang lain seperti Rusia masih -0,6%, Turki 2,9%, Brazil -1% dan Afrika Selatan 1,3% serta China sebesar 6,3%.
Riki menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak 2011. Harusnya, pemulihan ekonomi bisa terjadi pada tahun lalu, seiring dengan ekspektasi masyarakat saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Akan tetapi kapasitas pembangunan di Indonesia tidak mencukupi.
“Ini karena kapasitas kita menurun, sehingga saat ekonomi tumbuh tinggi, itu banyak justru masalah yang ditimbulkan dan kemudian melambat,” pungkasnya.
(mkl/drk)
Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang terjadi saat ini, sebagai akibat derasnya aliran modal asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, nilai rupiah saat ini masih di bawah fundamentalnya (undervalued) sehingga berpotensi terus menguat lagi.
“Para pemilik dana menganggap investasi di Indonesia menjanjikan, uangnya masuk ke sini (Indonesia). Kalau masuk ke sini, rupiah kita menguat,” ujar Darmin di Jakarta, belum lama ini.
Darmin mengatakan masuknya aliran modal ke Indonesia karena tren suku bunga negatif yang terjadi di Uni Eropa maupun Jepang, dan lemahnya perekonomian di negara berkembang seperti Tiongkok.
Para investor asing, lanjut dia, mau mengalihkan dananya ke Indonesia karena menganggap perekonomian nasional saat ini dalam keadaan yang baik, dengan tingkat bunga acuan yang memadai, meskipun masih relatif tinggi.
Menurut Darmin, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah agar dana tersebut tetap bertahan di Indonesia, meskipun nantinya ada pembalikan modal. Namun, ia memprediksi kemungkinan pembalikan modal itu tidak akan terlalu menganggu kinerja rupiah.
“Kita tentu menjaga dengan meneruskan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tapi saya percaya ini tidak seperti di masa lalu, ketika AS mau meningkatkan tingkat bunga, suasananya sudah bergejolak,” ujarnya seperti dikutip Antara.
Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak ingin kurs rupiah menguat terlalu cepat hingga melebihi fundamentalnya (overvalued). â€Tentu kita tidak ingin juga (rupiah) terlalu kuat di atas (nilai) fundamentalnya,†kata Darmin. Namun, dia enggan menyebut nilai fundamental rupiah saat ini.
Untuk diketahui, kurs tengah rupiah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada penutupan perdagangan pekan lalu berada di posisi Rp13.159/USD. Dengan demikian, penguatan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai 5,3% sejak 4 Januari (Rp13.898/US$). Darmin mengatakan, derasnya uang panas yang masuk ke Indonesia disebabkan investor global menganggap Indonesia sebagai negara emerging yang menjanjikan untuk berinvestasi.
Hal ini, kata dia, terjadi lantaran suku bunga acuan (BI Rate) masih tinggi meski otoritas moneter sudah menurunkan 25 basis poin pada bulan lalu. â€Pertumbuhan ekonomi kita juga dianggap tidak lagi menurun, bahkan mulai membaik lagi,†sambung Darmin. Dia optimistis, keberadaan uang panas tersebut akan bertahan cukup lama selama Uni Eropa dan Jepang menerapkan suku bunga negatif, termasuk China yang mulai menurunkan suku bunga acuannya.
Sementara bank sentral AS (The Fed), juga mulai ragu untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya mengingat kondisi makro ekonominya yang tidak mendukung. â€Kalau AS tiba-tiba menaikkan tingkat bunga akan ada sedikit banyak perubahan. Tapi saya percaya tidak seperti di masa-masa lalu di mana kemudian The Fed menaikkan sudah bergejolak sehingga sekarang orang bisa menghitung tidak banyak dampaknya,†ujarnya.
Darmin mengatakan, penguatan rupiah saat ini menuju ke arah sana. â€Ada beberapa pandangan yang mengatakan (nilai fundamental rupiah) Rp12.700/US$. Ada yang Rp12.500 per US$. Tapi, ada yang bilang kurang dari itu. Tapi intinya, kita sedang mendekati area fundamental kita,†ujarnya.
Idealnya, rupiah berada pada posisi yang sesuai dengan fundamentalnya atau netral. Dengan kata lain, kurs rupiah terhadap dolar AS perlu dijaga agar tidak terlalu kuat (overvalued ) atau pun terlalu lemah (undervalued ). â€Seharusnya dia (rupiah) bersifat netral karena yang dibutuhkan pengusaha adalah kestabilan,†ujarnya.
Mantan Gubernur BI itu mengatakan, kurs yang tidak stabil akan mengganggu dunia usaha. Apabila menguat terlalu cepat, maka kinerja ekspor akan terganggu dan impor barang konsumsi akan masif sehingga memperburuk neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sebaliknya, bila melemah terlalu cepat, maka impor menjadi mahal dan biaya produksi akan meningkat.
Menurut dia, rupiah masih mempunyai ruang untuk melanjutkan tren penguatan karena sentimen masuknyadanaasing, terutama menyasar imbal hasil (yield ) surat utang negara (SUN) masih terbuka lebar. Darmin pun menyebut, pemerintah dan BI perlu bekerja sama agar berbagai faktor ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap yield SUN bisa dikelola sehingga yield bisa turun.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS karena arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi dan pasar saham. Dia menyebut, sejak awal tahun hingga kemarin arus dana asing yang masuk pasar obligasi mencapai US$2,3 miliar, sementara yang masuk ke pasar saham mencapai USid=”mce_marker”71,4 juta.
â€Penguatan rupiah saat ini memang masih didominasi oleh faktor global dan saya melihat tren penguatan rupiah berpotensi berlanjut,†ujarnya. Berbagai faktor global juga mendukung penguatan rupiah lebih lanjut, ditambah fundamental makroekonomi Indonesia yang membaik karena didukung koordinasi BI dari sisi moneter dan pemerintah dari sisi fiskal untuk mendorong investasi, baik di pasar keuangan maupun sektor riil Sementara,
Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, masuknya investor global untuk membeli SUN membuat yield turun. Dia mengatakan, rata-rata yield pada akhir September tahun lalu mencapai 9,83% dan hingga kemarin hanya sekitar 7,97 %.
Di bagian lain Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2016 sebesar USid=”mce_marker”04,5 miliar. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2016 USid=”mce_marker”02,1 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaannya.
Sumber penerimaan berasal dari penerimaan devisa migas dan penarikan pinjaman pemerintah, juga dari hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. â€Hasil lelang SSBI valas ini jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaranutangluarnegeri pemerintah,†ujar Tirta dalam siaran pers kemarin.
Persediaan Valas Cukup
Sementara itu, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, sejak awal tahun hingga akhir bulan Februari, uang panas yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp35 triliun. Agus menyebut, uang panas itu lari ke surat utang negara (SUN) dan saham di pasar modal. â€Pekan keempat Februari juga ada reversal (uang panas keluar) Rp1,9 triliun. Lebih karena trader dalam negeri yang mengambil untung kemudian dia keluar. Jadi masih cukup sehat tersedianya valas di Indonesia,†ujarnya.
Agus menyampaikan masuknya uang panas tersebut karena kondisi perekonomian global yang semakin mengkhawatirkan karena proses pemulihannya yang begitu lambat. Beberapa negara Uni Eropa dan Jepang, kata Agus, juga menerapkan kebijakan moneter yang tidak konvensional dalam menghadapi dinamika global. â€Jadi yang ingin kami sampaikan ekonomi domestik menunjukkan kondisi yang cukup baik karena pengaruh yang besar dari pemerintah. Awal tahun belanja atau realisasi anggaran juga baik,†jelasnya.
Agus berharap, langkah pemerintah mempercepat belanja bisa mendorong laju produk domestik bruto (PDB) lebih cepat pada kuartal I/2016. Selain itu, dia juga berharap investasi swasta, terutama nonkonstruksi, bisa cepat bergerak karena sejauh ini, pergerakan investasi nonkonstruksi belum terlihat. â€Sehingga bisa ikut lebih terlihat pada kuartal II-2016 dan kuartal III-2016,†ujarnya. bari/mohar/fba
JAKARTA – Belakangan ini pergerakan nilai tukar rupiah di pasar mata uang cukup cemerlang. Rupiah tercatat menguat ke batas atas Rp13.000-an per USD.
Menanggapi penguatan ini, Presiden RI Joko Widodo mengatakan penguatan rupiah terjadi sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah.
“Bicara Rupiah yang semakin menguat semakin baik, itu artinya adalah kebijakan-kebijakan, paket-paket deregulasi yang kita berikan juga kebijakan yang ada di BI, kebijakan yang ada di OJK, itu direspons positif oleh dunia usaha, oleh investasi,” paparnya di Cakung, Kamis (10/3/2016).
Dengan respons positif tersebut, Jokowi menilai, arus modal dari luar semakin deras dan membuat rupiah menguat. “Ada arus uang masuk, ada arus modal masuk sehingga ada captital inflow, kalau ada arus uang masuk ya otomatis (menguat),” tambahnya.
Menurutnya, penguatan nilai tukar ini tidak semata-mata karena faktor eksternal saja. Ada kontribusi positif dari faktor internal misalnya kebijakan dan deregulasi yang dilakukan pemerintah.
“Ya dua-duanya (eksternal-internal), kalau kamu enggak melakukan deregulasi apa-apa, faktor eksternal apapun enggak akan pengaruh,” cetusnya.
Melansir Yahoofinance, Kamis (10/3/2016) tercatat nilai tukar Rupiah di angka Rp13.160 per USD. Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.13.123 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.
Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat tipis 2 poin atau 0,58 persen ke angka Rp13.155 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.126-Rp13.165 per USD.
Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan nilai tukar rupiah menyisakan kekhawatiran. Penguatan yang terlalu dalam dapat berakibat tidak kompetitifnya ekspor dalam negeri.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kekhawatiran tersebut terlalu dini. Menurutnya, level rupiah tersebut belum signifikan untuk menyebabkan gangguan ekspor.
“Saya yakin level ini belum sampai menyebabkan gangguan signifikan terhadap ekspor. Alasannya karena rupiah belum menyentuh titik optimalnya, saya perkirakan Rp12.500. Dengan kata lain rupiah belum overvalued,” ujarnya pada Senin (7/3/2016).
Selain itu, kata Tony, negara-negara kompetitor Indonesia juga mengalami apresisasi mata uang masing-masing.
Pada Senin pagi (7/3/2016), pagi dolar AS sempat menyentuh nilai terendahnya di Rp12.990 sebelum kembali naik lagi ke Rp13.020.
Sejak pekan lalu, dolar AS memperlihatkan tren melemah terhadap rupiah. Hal ini didorong oleh derasnya dana asing yang masuk ke sektor keuangan dalam negeri.
JAKARTA okezone – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini Indonesia memiliki peluang untuk dapat meraih rating investment grade dari Standard & Poor’s (S&P) 500 pada April 2016 mendatang.
Kepala Divisi Riset PT BEI Poltak Hotradero mengatakan, pada tahun lalu S&P 500 pernah mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Namun untuk tahun ini hanya S&P 500 satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment gradebagi Indonesia.
“Ini jadi harapan buat Indonesia. Kans Indonesia masuk dalam investment grade 60-70 persen. Penilaian mereka dilihat dari budget defisit,” katanya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Poltak mengaku optimis Indonesia bisa meraih rating investment tersebut, lantaran kondisi makro perekonomian Indonesia sudah cukup membaik. Ditambah lagi kebijakan pemerintah baik dari fiskal maupun moneter sudah fokus mendukung iklim investasi.
Menurutnya jika Indonesia meraih investment grade dari S&P 500 akan mendatangkan pengaruh positif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Terlebih saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sudah kembali diturunkan. “Prospek buat ekonomi kita semakin baik, pasar modal juga ikut. Ini kita harus manfaatkan,” tandasnya.
(mrt)
Bandung IB – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang juga dibarengi dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6,5%, diharap bakal mendongkrak perekonomian di 2016.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengungkapkan, dengan penurunan BI Rate dan GWM Primer ini diyakini akan mendorong pertumbuhan kredit di tahun ini menjadi dikisaran 14%, lantaran perbankan ikut merespon dengan menurunkan suku bunganya.
Menurut Solikin, dengan perbankan ikut merespon kebijakan BI tersebut, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari batas bawah yang ditetapkan oleh BI yakni 5,2%-5,6%. Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi akan menuju batas atas.
“Tahun ini masih 5,2%-5,6%. Kalau di APBNkan sekitar 5,3%. Dengan adanya BI Rate dan GWM turun ini akan memperkuat transmisi suku bunga bank, sukur-sukur bisa 5,4%. Tapi pasti akan meningkat. Jadi angka di 5,3% saja akan lewat dengan adanya kebijakan penurunan ini,” ujarnya di Bandung, Sabtu, 20 Februari 2016.
Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di batas atas tersebut akan tercapai asal didukung oleh stimulus fiskal yang jalan, dan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Sehingga dengan begitu tingkat konsumsi akan meningkat dan bakal mendongkrak perekonomian nasional.
“Ini ada prasyaratnya, stimulus fiskal harus jalan, infrastruktur juga harus jalan, ini akan memberikan dampak atau gairah dari posisi demandnya. Tapi yang pasti penurunan BI Rate dan GWM ini akan ada dampaknya ke perekonomian,” tutup Solikin. (*) Rezkiana Nisaputra
JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pagi ini bakal meresmikan angkutan perintis kereta api relasi Cianjur-Sukabumi. Peresmian ini dilakukan di Stasiun Cianjur dan akan disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirut PT KAI Edy Sukmoro dan Dirjen Perkeretapaian Hermanto Dwiatmoko.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani masyarakat pada relasi Cianjur-Sukabumi dengan KA Siliwangi. Dari data yang diterima Okezone, Jumat (19/2/2016), KA Siliwangi akan melintasi sejumlah stasiun, antara lain Stasiun Cianjur, Stasiun Cilaku, Stasiun Cibeber, Stasiun Lampegan, Stasiun Cireungas dan Stasiun Gandasoli.
Sebelumnya, Kemenhub telah melakukan sejumlah pekerjaan guna peningkatan prasarana jalur KA tersebut. Misalnya, penggantian rel bantalan kayu menjadi bantalan besi antara Stasiun Lampengan hingga Stasiun Cibeber sepanjang 21,6 KM, perbaikan jalan KA yang longsor antara Stasiun Lampengan sampai Stasiun Cibeber, manteling dinding terowongan.
Selain itu, akan dilakukan peningkatan persintalan, penanganan longsor dengan Retaining Wall Beton dan penanggulangan badan jalan KA yang longsor akibat erosi aliran sungai.
KA Siliwangi akan terdiri dari lima rangkaian kereta dengan susunan empat kereta penumpang dan satu kereta makan. Semua rangkaian dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara.
Dalam satu kali perjalanan, KA Siliwangi mampu mengangkut 472 penumpang. Nantinya, KA Siliwangi akan melayani perjalanan Cianjur-Sukabumi sebanyak tiga kali sehari.
Bisnis.com, JAKARTA- Standard & Poor’s mengisyaratkan penundaan investment grade bagi Indonesia karena harga batu bara yang jatuh dalam setahun terakhir.
Head of Asia-Pacific Soveriegn Ratings di Standard & Poor’s Kim Eng Tan, kepada Bloomberg,mengatakan harga batu bara yang merosot tajam berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
Kondisi tersebut membuat lembaga rating tersebut belum bisa menaikkan peringkat utang Indonesia dari level junk meskipun pemerintah RI telah mengambil langkah signifikan dalam reformasi subisdi BBM.
Tan menegaskan outlook atas perekonomian Indonesia masih positif dan peringkat utang RI berpeluang meningkat dalam 1–2 tahun ke depan.
Dia menyatakan defisit yang terus menipis adalah kunci Indonesia meraih investment grade.Pemerintah, tambah Tan, bisa membantu kenaikan persepsi atas utang RI melalui reformasi di sektor-sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan.
S&P adalah satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia, bahkan mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil pada Mei 2015.
Harga batu bara merosot 14% sepanjang 2015 dan telah turun lebih dari 50% sejak 2011. Indonesia tahun mencatatakan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak 2009, tumbuh 4,79%.
JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) di Jakarta.
Dalam siaran persnya, Senin (1/2), JCR memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia padaBBB-/stable outlook.
Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, defisit fiskal yang terkendali dan pengelolaan utang pemerintah yang sehat, kondisi sektor perbankan yang relatif kuat, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal.
Lebih jauh JCR menyatakan bahwa stable outlookmencerminkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat termasuk peluncuran berbagai paket kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, afirmasi JCR menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global.
“Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi. Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin.
JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook tanggal 22 Oktober 2014. (ID/ant/ths)
Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service kembali menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) dengan rating Baa3 atau stable outlook.
Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.
Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.
Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya
“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.
Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggaptidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, peringkat outlook terbaru Indonesia yang dipublikasikan lembaga pemeringkatan Moody’s merupakan wujud pengakuan lembaga tersebut terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global dan volatilitas keuangan global.Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.
Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.
Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya
“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.
Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)
“Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih berkualitas,” kata Agus di Jakarta, Jumat (29/1/2016)
Sebelumnya Lembaga Pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade). Dalam siaran persnya, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook.
Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable.
Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional.
Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.
JAKARTA kontan. Ekonomi Indonesia yang melambat tak ikut menggerus peringkat Indonesia. Kamis (28/1), lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service tetap menegaskan peringkat Indonesia pada level layak investasi alias investment grade.
Moody’s tetap menyematkan peringkat Baa3 dengan prospek stabil pada peringkat utang Indonesia. Terakhir kali, Moody’s mengganjar peringkat utang Indonesia dengan kategori layak investasi pada 18 Januari 2012 silam. Peringkat tersebut tak diubah sampai sekarang.
Ada beberapa pertimbangan Moody’s masih memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Yakni, pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat kendati defisit fiskal meningkat. Selain itu, respons kebijakan otoritas dianggap efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Moody’s, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kendati tekanan eksternal masih berlangsung, ekonomi Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam keterangan tertulisnya menyatakan, penegasan peringkat Moody’s ini merupakan pengakuan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi penurunan perekonomian dan volatilitas keuangan global.
Menurut dia, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia lebih berkualitas
WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.
Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.
1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.
2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.
3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.
4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.
5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.
6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.
7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.
8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.
9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.
10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.
(mrt)
JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menegaskan sovereigncredit rating Indonesia di posisi BBB-/stable outlook (investmentgrade), Jumat (6/11). Penegasan Fitch itu meneguhkan kembali pengakuan terhadap komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Respons kebijakan yang ditempuh otoritas telah membuahkan hasil positif baik dari sisi stabilitas makroekonomi maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).
Dalam siaran persnya Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagisovereign creditrating Indonesia. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan Negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik disbanding negara peers, serta sector perbankan yang kuat dan solid.
Lebih lanjut, Fitch menyatakan, reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Di samping itu, Fitch menyatakan, sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. Fitch sebelumnya telah melakukan penegasan atassovereigncredit rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada 13 November 2014. (ns)
ffffffHHHHHfffffff
kompas.com: Pelemahan nilai mata uang sebagian besar negara di Asia terhadap dolar Amerika memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis 1997. Krisis yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia serta tiga negara Asia, yakni Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan anjlok sampai 50 persen terhadap dolar Amerika.
Namun DBS Group Research dalam risetnya Triangulating Asian Angst: the US, China and the 97 question merasa yakin kondisi Asia saat ini jauh lebih bagus dari 1997. DBS menulis, saat ini pelemahan nilai mata uang di Indonesia dan tiga negara yang mengalami krisis paling parah pada 1997 hanya sebesar 15 persen. Penurunan itu tidak buruk, apalagi pada saat yang sama dolar menguat 20 persen terhadap euro dan yen.
Ini karena fondasi ekonomi Asia kini sudah lebih kokoh. Khususnya dalam pengelolaan neraca transaksi berjalan dan utang luar negeri.
Sebelum krisis terjadi, yakni sepuluh tahun terakhir hingga 1997, defisit transaksi berjalan Asia sangat besar. Penyebabnya, di masa itu, negara-negara Asia meminjam uang, namun tidak diinvestasikan secara benar.
Kondisi ini kemudian menjadi bumerang, ketika sejumlah negara di Asia itu mulai tampak kelimpungan tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan para kreditor berusaha ramai-ramai menarik dana mereka.
Belajar dari pengalaman pahit itu, pasca-krisis 1997, negara-negara Asia mulai mengurangi utang-utang mereka. Hasilnya, selama 18 tahun terakhir, hampir semua negara di Asia mengalami surplus transaksi berjalan yang sangat besar. Rasio utang luar negeri pun telah turun drastis. Indonesia contohnya, pada 1997 rasionya 57 persen, sekarang menjadi 23 persen terhadap PDB.
Memang benar, ada aliran modal keluar di pasar keuangan Asia. Tapi itu tidak lantas diikuti dengan anjloknya nilai tukar seperti pada 1997. Di pasar saham, investor memindahkan modalnya, tapi di pasar obligasi mereka masih bertahan. “Ini karena mereka melihat dalam jangka panjang Asia masih jauh dari krisis,” kata Chief Economist DBS David Carbon. (Adv)
JAKARTA ID-Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan jika ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, maka hal tersebut merupakan indikasi perekonomian Indonesia mengalami penguatan.
“Jika ada penurunan suku bunga acuan, artinya ini ada sinyal ekonomi Indonesia sudah tidak dalam tekanan,” kata Enny saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Karenanya, pada Rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (17/11) esok hari, Enny mengharapkan suku bunga acuan bank sentral Indonesia bisa turun bahkan hingga 50 basis poin.
“Kita harap bisa turun hingga 50 basis poin ke angka 7 persen sehingga ada dampak signifikan. Tapi berapapun turunnya, walau sekedar 25 basis poin, itu jadi satu acuan bahwa rezim pengetatan likuiditas ini sudah pecah telur,” katanya.
Enny mengatakan suku bunga acuan BI belum turun karena adanya kekhawatiran bank sentral tersebut bahwa sekalipun BI rate diturunkan, suku bunga kredit (lending rate) di perbankan tidak akan mengikuti.
“Penyebab utama yang jadi pakem pertimbangan BI adalah neraca pembayaran yang defisit. Namun pakem itu berlaku dalam kondisi ekonomi yang ideal masalahnya saat ini situasi kita tidak ideal dengan masalah pengangguran, pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya.
Untuk mendorong adanya penurunan lending rate itu, Enny berpandangan pemerintah harus bisa mendorong adanya relaksasi penurunan suku bunga kredit pinjaman pada perbankan milik negara yang hampir semuanya masuk jajaran 10 besar perbankan terbesar di Indonesia.
“Sehingga bisa diikuti bank lain, karena jika tidak nasabah bank swasta lainnya bisa hilang,” ujar dia.
Selain menginstruksikan relaksasi pada perbankan BUMN, pemerintah juga diharapkan untuk tidak membebani bank plat merah dengan dividen yang tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kredit bermasalahnya (NPL) tidak meninggi.
“Memang harus keja barengan dan saling mendukung jadi gak bisa hanya harapkan BI rate diturunkan maka semua selesai. Harus ada komitmen untuk melakukan stabilisasi harga dan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun Antara, suku bunga BI Rate saat ini berada di posisi 7,5 persen. Beberapa kalangan termasuk dunia usaha meminta suku bunga acuan tersebut diturunkan karena inflasi yang rendah dan perekonomian membaik.
Mereka berpandangan jika BI Rate turun maka bunga kredit perbankan juga ikut turun. Dengan demikian dunia usaha bisa mendapatkan pendanaan lebih murah dalam melakukan ekspansi usaha yang membuka peluang pekerjaan lebih besar.(ant/hrb)
INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menjauhi fase krisis. Pelan tapi pasti, bergerak ke arah yang lebih positif.
Kata Bambang, indikasinya adalah dukungan Bank Dunia memberikan peranan penting sekaligus pesan kuat bagi pasar, sehubungan dengan gencarnya pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Artinya, secara umum respon dari market positif, karena di tengah tren perlambatan ekonomi, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menggerakan ekonomi. Salah satunya lewat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Bambang di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (09/11/2015).
Bambang menambahkan, indikator lain yang menguatkan bahwa perekonomian Indonesia semakin menjauhi krisis adalah hasil rating dari S&P (standard and poor’s) yang menunjukkan adanya stabilitas tingkat investasi.
“Saya masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator makroekonomi Indonesia masih baik, Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat ketimbang triwulan II. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia makin baik pada tahun depan,” papar Bambang.
Untuk itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dan sudah melewati situasi ketidakpastian di tengah kondisi pelemahan ekonomi global. [ipe]
JAKARTA – Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada triwulan IV-2015 dan triwulan berikutnya seiring pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang tercatat 4,73 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,67 persen (yoy).
Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana, Kamis (5/11), di Jakarta, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sejalan dengan berbagai indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
“Kondisi ini juga menunjukkan semakin kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Andiwiana.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 yang meningkat terutama didorong oleh peran pemerintah yang lebih kuat, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan kemajuan proyek infrastruktur pemerintah yang signifikan di tengah sikap menunggu (wait and see) investor swasta. Konsumsi rumah tangga juga dinilai masih cukup kuat.
Di sisi eksternal, masih rendahnya harga komoditas dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura menyebabkan ekspor masih terkontraksi lebih dalam. Di sisi lain, pertumbuhan impor sedikit tertahan sejalan dengan perbaikan permintaan domestik.
“Bank Indonesia memandang perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut pada triwulan IV-2015. Peran Pemerintah diperkirakan semakin kuat antara lain melalui akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah yang mampu mendorong kinerja investasi yang lebih baik,” kata Andiwiana.
Ia menambahkan, investasi swasta diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, kinerja konsumsi diperkirakan membaik seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial juga diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan IV-2015.
Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.
“Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan,” ujar Andiwiana. (ID/ant/ths)
TEMPO.CO, Jakarta -Membaiknya perekonomian mulai terlihat pada kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah indikator seperti inflasi, penyaluran kredit, dan realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan.
Nilai tukar rupiah, yang sempat jeblok hingga hampir menembus 15 ribu per dolar AS pada bulan lalu, belakangan menguat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi juga membaik. Setidaknya ada tiga indikasi penting keadaan ekonomi saat ini:
1. Nilai tukar rupiah Setelah berbulan-bulan didera oleh gonjang-ganjing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kini masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Nilai tukar rupiah per dolar AS pada 4 November 2015 sebesar Rp 13.461. Angka ini relatif rendah dibanding bulan-bulan sebelumnya yang berada di atas 14 ribu per dolar AS.
2. Penyaluran kredit dan investasi Data teranyar Bank Indonesia tentang perkembangan uang beredar per September 2015 menyebutkan kredit per September tumbuh 10,9 persen ketimbang bulan sebelumnya yang 10,8 persen. “Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, 4 November 2015.
Penyaluran kredit mulai meningkat pada triwulan ketiga 2015. Jika pada triluwan pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 3.713 triliun dan Rp 3.861 triliun, maka pada triwulan ketiga mencapai Rp 3.916 triliun (angka per Agustus 2015). Begitu pula investasi, secara berturut-turut angka dalam tiga triwulan terakhir adalah Rp 124,6 triliun, Rp 135,1 trilun, dan Rp 140,3 triliun.
3. Pertumbuhan ekonomi Angka pertumbuhan ekonomi, meskipun sempat turun pada kuartal kedua ke level 4,67 persen, diyakini bakal membaik. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, kuartal ketiga tahun ini ekonomi bisa melaju hingga 4,85 persen di tengah perekonomian global yang masih tertekan. Baca juga: BI Prediksi Semester II Ekonomi Lebih Baik
Keyakinan akan membaiknya perekonomian juga bertambah seiring dengan keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah. Stimulasi dalam bentuk anggaran belanja pembangunan–yang mendapat tambahan dari pemotongan dana subsidi yang dialihkan–menjadi pendorong bagi percepatan proyek-proyek infrastruktur. Hambatan investasi dikurangi dengan memperpendek alur perizinan dan menyediakan berbagai insentif, seperti tax holiday dan tax allowance.
RR. ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | INDRA (PDAT)
JAKARTA okezone- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tingginya minat investasi Tiongkok (China). Bahkan, negeri Tirai Bambu tersebut untuk periode kuartal III-2015 menduduki peringkat kelima dengan nilai realisiasi investasi mencapai USD 245,75 juta.
Seperti dilansir keterangan resminya, Kepala BKMP Franky Sibarani menyampaikan, nilai realisasi investasi tersebut berarti adanya kenaikan 151 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada dilevel USD 97,5 juta. Kali ini nilai investasi China sebesar USD245,75 juta dengan jumlah proyek mencapai 300 proyek.
“Naiknya realisasi Tiongkok ini menarik karena selama ini dari sisi komitmen mereka memang selalu tinggi, namun dalam proses realisasinya rendah. Rasio komitmen dan realisasi masih rendah dikisaran 10 persen,” ujarnya, Sabtu (24/10/2015).
Selama ini, lanjutnya China berada di luar 10 besar negara sumber investasi dan menjadi melesat menduduki peringkat kelima dalam periode kuartal III-2015. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi PMA lima besar berdasarkan asal negara adalah Singapura USD1,24 miliar, Jepang USD917 juta, Belanda USD 494 juta, Malaysia USD 322juta dan China USD245 juta.
Franky menambahkan, naiknya realisasi investasi China merupakan sesuatu yang positif dan menunjukkan upaya-upaya untuk menyakinkan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil.
“BKPM sendiri telah memiliki marketing officer khusus untuk mengawal minat investasi dari Tiongkok, selain itu dari sisi perencanaan kami juga berencana untuk membuka kantor perwakilan promosi investasi di Tiongkok,” paparnya.
Adapun investasi China dalam kurun periode kuartal III-2015 tercatat masuk ke sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah investasi mencapai USD92 juta, diikuti oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan jumlah investasi mencapai USD57 juta, serta industri makanan mencapai USD41 juta.
Sedangkan untuk lokasi, lanjut Franky, masih didominasi oleh Kalimantan Selatan dengan nilai investasi mencapai USD132,3 juta, diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi USD38,4 juta dan Sulawesi Tenggara USD27,9 juta.
(rzy)
JAKARTA okezone – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksipertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2015 sebesar 4,85 persen. Angka ini sama dengan prediksi Bank Indonesia (BI) sebelumnya.
“Sementara pakai yang BI, 4,85 persen,” kata Bambang di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, angka tersebut sudah cocok lantaran kondisi perekonomian Indonesiamulai membaik. Terlebih ada dukungan dari penyerapan belanja Pemerintah yang mulai membaik.
“Ya, kan sudah 70 persen penyerapannya. Itu akibat dari government spending(membaiknya ekonomi) salah satunya,” ucap dia.
Dengan prediksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai lima persen. Mengingat, pada kuartal I-2015 PDB sebesar 4,7 persen dan kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen.
“Ya (enggak sampai lima), tapi kan memang negara-negara semua, negara lain pada turun semua,” tandas dia.
(mrt)
Liputan6.com, Jakarta – APBN 2016 telah disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada pekan lalu. Total belanja negara yang mencapai Rp 2.095 triliun tersebut harus segera digunakan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016.
Melanjutkan keputusan DPR RI itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan para menterinya untuk langsung bekerja. Setidaknya ada empat menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelum menginjak 2016.
Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Sudirman Said.
“Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender dan lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut. Pasalnya, empat menteri tersebutlah yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
“Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur,” kata Jokowi.
Setelah melalui proses panjang sejak awal tahun ini hingga sempat menghadapi penyanderaan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 disahkan menjadi UU APBN 2016 pada pembicaraan tingkat II Sidang Paripurna.
Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sebanyak 10 fraksi telah menentukan sikap terakhir dalam Pembicaraan Tingkat II. Dari 10 fraksi, sebanyak sembilan fraksi menerima dan memutuskan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN 2016. Sedangkan satu fraksi dari Gerindra menyatakan meminta waktu dan penjelasan dari pemerintah untuk menyepakati hal tersebut.
Sembilan fraksi yang menerima pengesahan RUU APBN 2016 menjadi APBN, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura.
Adapun hasil pembahasan disetujui indikator asumsi makro, penerimaan dan pembiayaan tahun depan, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen 2. Inflasi 4,7 persen 3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen 4. ICP US$ 50 per barel 5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS 6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari 7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari 8. Pengangguran 5,2-5,5 persen 9. Angka kemiskinan 9,0-10,0 persen 10.Gini rasio 0,39 11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1 12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun 13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun 14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun 15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun 16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun 17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun 18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun 19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun. (Yas/Gdn)**
Jakarta detik -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah disetujui sebagai Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu. Nilai belanja yang disepakati secara total adalah Rp 2.095,7 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, proses pembahasan sudah selesai dengan tepat waktu. Sekarang waktunya Kementerian Lembaga (K/L) segera mempersiapkan tender proyek percepatan realisasi anggaran.
“Alhamdulillah APBN 2016 sudah disetujui oleh DPR RI. Masalah APBN juga sudah disampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur,” tegas Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015)
Beberapa kementerian dengan belanja modal terbesar adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kementerian PUPR, Kemenhub, Pertanian, ESDM, ini segera dilelang, termasuk yang lain juga,” ujarnya.
Maka dengan demikian, Januari 2016 anggaran sudah dapat dicairkan. Menurut Jokowi, hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
“Sehingga pada Januari tanda tangan kontrak langsung uang muka sudah keluar, jangan ada kontraksi ekonomi karena keterlambatan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan infrastruktur. Ini agar segera dilaksanakan lelangnya,” kata Jokowi.
(mkl/dnl)
JAKARTA. Presiden Joko Widodo Senin sore dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas sejumlah masalah termasuk rencana paket kebijakan ekonomi keenam.
Kepala Negara akan melangsungkan sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin pukul 15.00 WIB.
Selain mengenai rencana paket kebijakan ekonomi keenam, juga rencananya dibicarakan persiapan pilkada serentak dan juga APBN 2016.
Sebelumnya, pada pukul 14.00 WIB, Presiden dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.
Pemerintah pada pekan lalu sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (22/10) petang usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.
“Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Bambang(Menkeu) dan serta ‘best practice’ yang disampaikan Pak Rizal(Menko Kemaritiman) dan menghilangkan penghindaran pengenaan pajak berganda dan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apa pun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik,” kata Seskab Pramono Anung.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral memuji kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.
“Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pengenaan pajak berganda atas real estate investment class,” kata Agus.
Ia menambahkan,”dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporasi hadapi tantangan ke depan.” Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pengenaan pajak berganda bagi real estate investment class.
JAKARTA kontan. Pengusaha lokal optimistis perekonomian di Indonesia akan membaik dengan dikeluarkannya paket kebijakan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing dan menarik minat investor.
“Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut akan baik buat dunia usaha di dalam negeri. Oleh karenanya sebagai pengusaha saya akan melakukan penyesuaian dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian,” kata Komisaris Utama PT Dua Putra Utama Makmur Witjaksono, Jumat (30/10).
Paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Oleh karenanya, Witjak menilai saat ini tidak ada alasan bagi para pelaku usaha lokal dan nasional untuk tidak menambah jumlah investasinya.
“Kita sangat optimis dengan langkah yang diambil pemerintah. Untuk itu, kita sebagai pengusaha tidak perlu ragu untuk menanamkan investasi yang lebih besar,” katanya menambahkan.
Optimisme akan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut membuat perusahaan perikanan berbasis di Pati, Jawa Tengah tersebut berani untuk berencana meramaikan pasar modal Indonesia.
Di sektor perikanan, Witjak menilai kebijakan yang telah dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dalam menangani pencurian ikan membuat para pengusaha di bidang perikanan di dalam negeri sangat diuntungkan.
“Bagi kami kebijakan itu sangat menguntungkan karena membuat harga ikan kita bisa bersaing dengan negara lain. Kualitas ikan kita sangat bagus dibandingkan negara lain” katanya.
Pemerintah terus mendorong agar perusahaan lokal bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.
Salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian adalah dengan mendorong agar banyak perusahaan lokal yang bisa melantai di pasar modal Indonesia atau Internasional.
BANDUNG okezone – Pemerintah telah muluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I hingga V. Selanjutnya adalah paket kebijakan VI yang juga sudah diwacanakan.
Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, sebenarnya paket yang dirancang untuk menjaga ekonomi Indonesia diusulkan diluncurkan bersamaan. Namun Presiden Jokowi meminta untuk tidak terburu-buru dan diluncurkan secara berkala.
“Jadi dua dua dulu. Nanti dikeluarkan lagi ada yang tentang investasi, insentif dan banyak,” ujarnya di sela diskusi Master Plan Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Kamis (29/10/2015).
Lalu, bagaimana dengan paket ke VI?
Muliaman tidak membicarakan secara gamblang, namun dia membocorkan sedikit isi paket tersebut. “Paket kebijakan jilid VI sudah ada persiapannya. Dari OJK juga sudah mempersiapkan. Arahnya lebih kepada pengawasan terintegrasi,” jelasnya.
Dalam diskusi, Muliaman sempat menyatakan paket kebijakan yang digulirkan akan memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perekonomian. Paket-paket tersebut semua terpadu dan bekerja secara berkelanjutan.
Seperti diketahui, paket kebijakan mencakup beberapa sektor seperti energi, perbankan, deregulasi aturan dan menyederhanakan sistem ekonomi. Paket ini digulirkan untuk menjaga agar Indonesia aman dari gejolak ekonomi baik eksternal maupun internal.
(rzk)
JAKARTA kontan. Genap setahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden kemarin, Selasa (20/10). Meski Presiden melulu mendengungkan kerja, kerja, dan kerja, kinerja setahun ini, harus diakui, masih jauh dari pencapaian target.
Jokowi sejak awal sudah menyampaikan, ingin melakukan perubahan fundamental, tak sekadar memetik hasil jangka pendek. Pemerintah ingin membalikkan ekonomi yang tadinya berbasiskan konsumsi menjadi ekonomi produktif.
Artinya, produktif dari sisi manapun, mulai dari rakyat kecil yang bisa membuat lapangan kerja sendiri atau korporasi besar yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, sampai investor yang mengamankan permodalan dalam pembangunan ekonomi.
Ditambah dengan berbagai aksi terobosan, kebijakan pemerintah terkesan bukan obat cespleng sekali minum di tengah pelambatan ekonomi yang mendesak kemapuan ekonomi masyarakat. Misalnya saja penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang notabene mengikis daya beli sehari-hari, direlokasi untuk pembangunan infrastruktur, yang mungkin baru terlihat hasilnya dua-tiga tahun mendatang.
Paparan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK yang dirilis kantor staf kepresidenan, kemarin, lebih banyak menjelaskan mengenai rencana dan pelaksanaan ketimbang hasil yang sudah dicapai. Berikut beberapa hal yang tengah digarap pemerintah untuk mendorong perekonomian:
Fondasi
Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas hidup rakyat Mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi produktif
BBM
Menghapus subsidi BBM Relokasi subsidi BBM Rp 200 triliun untuk program produktif dan infrastruktur
Indonesia sentris
Meningkatkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris Meningkatkan pembangunan daerah perbatasan, terpencil, dan kawasan timur Meningkatkan pembangunan luar Jawa seperti tol Trans Sumatera dan Sulawesi, Trans Papua, Kereta api di Kalimantan dan Papua
Infrastruktur
Mengurai proyek mangkrak, seperti Waduk Jatigede, tol Solo-Kertosono, Tol Cipali, dan PLTU Batang Membangun 208 jalan darat perintis di luar Jawa, pelabuhan, 19 bandara, Memerintahkan pembangunan 19 bandara baru, 177 penyebrangan perintis di luar Jawa
Perizinan
Menjalankan pelayanan terpadu satu pintu Memangkas proses perizinan kawasan industri menjadi 3 jam
Paket kebijakan
Meluncurkan paket kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Paket I: deregulasi/debirokratisasi 134 aturan penghambat investasi Paket II: meringankan pajak dan mempermudah perizinan investasi. Paket III: insentif pada perusahaan dan kredit usaha rakyat Paket IV: memperbaiki kesejahteraan pekerja dan mendorong lapangan pekerjaan
Swasembada pangan
Memerintahkan pembangunan 13 bendungan baru, jaringan irigasi, membangun 1 juta hektare lahan sawah baru, serta memerintahkan pengadaan traktor untuk petani.
Nilai tukar
Rupiah (20/10/15) berada di Rp 13.648 per dollar AS turun 12% dari posisi setahun lalu 12.033. Setahun terakhir, rupiah melemah 12%. Rupiah paling lemah berada di posisi 14.698 (28 September 2015), sementara terkuat di posisi 11.991 (21 Oktober 2014)
Pasar modal
IHSG berada di level 4.585,82 dari setahun lalu 5.040,53. IHSG tercatat mengalami pelemahan 9,9%. IHSG berada di tingkat tertinggi level 5.523,29 (7 April 2015) dan terendah di posisi 4.120 (28 September 2015).
Kabut asap
Menjatuhkan sanksi pada 10 perusahaan pelaku pembakaran hutan, yaitu sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan, dan sanksi pencabutan. membangun infrastruktur seperti kanal air di sekitar lahan gambut.
Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II di posisi 4,67%. Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8%-4,9%, dari sebelumnya 5,1%. Pertumbuhan kuartal III diperkirakan sebesar 4,85%.
sumber: Kantor Staf Presiden, riset KONTAN
Maklum, tapi tak puas
Respon publik seperti yang sudah diduga. Ketidakpuasan mendominasi pemerintahan pertama Jokowi – JK. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) misalnya, menghitung sekitar 54,7% dari 384 respondennya yang hampir separo berada di luar Jawa, merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Survei ini dilakukan pada 14-17 September 2015.
Ketidakpuasan masyarakat terutama terhadap tiga hal: tingginya harga bahan pokok, lemahnya nilai tukar rupiah, dan lambannya penanganan kabut asap. Juga, mahalnya harga BBM, susah mendapat lapangan kerja, kinerja menteri yang tak bagus, hingga biaya kesehatan mahal.
Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden memperlihatkan, secara umum, kelas atas memiliki tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, mencapai 66,1%. Sedangkan kelas bawah memiliki tingkat kepuasan 54,8%. Selengkapnya soal hasil survei ini bisa dilihat di http://bit.ly/1thjokowijk.
Namun, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melihat, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi. “Publik masih menilai kelemahan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar dalam tahun pertama pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, Selasa (20/10), dikutipKompas.com.
Tidak ada juga calon pimpinan yang lebih dipercaya selain Jokowi. Namun, pasar akan menuntut kinerja dengan hasil lebih cepat di tahun kedua.
Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, turunnya kepuasan publik terhadap Jokowi – JK lantaran berbagai kebijakan misalnya Paket Kebijakan 1 – 4 baru terasa dampaknya dalam enam bulan mendatang, alias tidak instan.
Ia mengibaratkan, Jokowi seperti kusir yang menarik kuda-kudanya. Padahal seharusnya Jokowi memecut para menterinya untuk bekerja lebih cepat dan efisien. “Sebenarnya, pasar menginginkan orang-orang yang lebih baik di beberapa posisi menteri perekonomian,” ujarnya, Senin (19/10). Selain itu, pasar perlu kepastian proyek, misalnya megaproyek listrik 35.000 megawatt.
Tak semua pelaku pasar kecewa dengan kinerja Jokowi – JK. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah cukup tanggap dengan kondisi ekonomi baik domestik maupun dampak dari luar negeri. “Kami mengapresiasi itu karena cukup mengena dengan harapan-harapan dan langkah dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (19/10).
Para pengusaha mengaku mengerti, tantangan ekonomi tidak mudah. Ketika harga komoditas turun, ekonomi China lesu dan Amerika Serikat memperparah ketidakpastian dengan tak kunjung mengeksekusi rencana kenaikan bunga. Oleh karena itulah, Surya tak sependapat bila pemerintah disalahkan habis-habisan lantaran melemahnya ekonomi Indonesia saat ini.
Rencana tahun berikutnya?
Jokowi – JK masih berkutat dengan pembangunan infrastruktur, baik di darat maupun laut, di Jawa dan di luar Jawa. Penerimaan negara akan digenjot dan pemerintah berencana melaksanakan pembangunan mulai dari awal tahun 2016. Sehingga banyak lelang di kementerian yang sudah dilakukan mulai tahun ini.
Rencana perombakan kabinet atau reshuffle mulai bergaung. Jokowi melakukan evaluasi menteri dan kemungkinan akan merombak jajaran menterinya.
Toh, Presiden Jokowi yakin, masih bisa mengatasi segala persoalan. “Jalan perubahan dan transformasi fundamental ekonomi harus kita lakukan jika ingin mencapai Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Jokowi dalam paparan kinerjanya itu.
Di tengah bujet terbatas, Jokowi – JK harus memperhatikan iklim baru perdagangan bebas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2016. Tak pelak, Jokowi – JK harus mengebut membantu meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas, sembari mendorong kesejahteraan masyarakat 250 juta warga negara Indonesia.
Selamat melanjutkan tugas Jokowi – JK!
JAKARTA – World Bank (WB) mencatat kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan yang berhasil melaksanakan reformasi peraturan, sehingga mempermudah posisi doing business di negaranya.
Dalam laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi yang diterbitkan World Bank, Rabu (28/10/2015), Negara-negara di semua tingkat pendapatan telah melaksanakan reformasi, dan Vietnam, Hong Kong SAR, Tiongkok dan Indonesia unggul dalam daftar negara tersebut.
Di Indonesia misalnya, sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya.
Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas, antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.
Reformasi di Vietnam antara lain termasuk menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam dengan latar keuangan yang baik dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.
Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator Memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan, yang membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.
Peringkat bagi negara-negara lain di kawasan tersebut adalah Tiongkok di peringkat 84, Indonesia di peringkat 109, Jepang di peringkat 34, Filipina di peringkat 103, Thailand di peringkat 49 dan Vietnam di peringkat 90.
(mrt)
Jakarta -Perlambatan perekonomian belum berpengaruh yang siknifikan pada arus barang, khususnya jenis barang peti kemas yang melalui di beberapa Pelabuhan dibawah Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Indonesia Timur.
Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan III-2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan III-2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus.
Catatan tersebut merupakan realisasi arus peti kemas yang keluar masuk melalui beberapa pelabuhan yang melayani kegiatan petikemas dalam pengelolaan Pelindo III.
Pelindo III menangani kegiatan petikemas diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan Tenau Kupang.
Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa di sisa waktu tahun 2015 ini arus barang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan mulai berangsur-angsur membaiknya perekonomian di tanah air pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari pemerintah.
Hal ini juga didasarkan pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
“Peningkatan arus barang jenis peti kemas dari tahun ke tahun juga dipicu oleh kian diminatinya sarana pengiriman barang dengan peti kemas oleh kalangan pelaku usaha khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2015).
Ia mengatakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah jalur/rute pelayaran petikemas domestik, disamping terjadi pertumbuhan arus barang menggunakan peti kemas pada beberapa pelabuhan meskipun masih single digit.
“Prediksinya, arus barang ke wilayah timur Indonesia bakal terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik,” kata Edi optimistis.
Diantara Pelabuhan yang mengalami peningkatan arus petikemas sepanjang triwulan III tahun 2015 diantaranya Terminal Petikemas Semarang (TPKS) tercatat 456.782 Teus sebelumnya hanya terealisasi 435.141 Teus, Pelabuhan Tenau Kupang tercatat 68.653 Teus sebelumnya tercatat 59.009 Teus, Pelabuhan Kumai juga mengalami peningkatan tercatat 18.503 Teus sedangkan sebelumnya hanya 15.874 Teus dan Pelabuhan Maumere terjadi peningkatan sebanyak 13.253 Teus sebelumnya hanya 12.597 Teus.
Sedangkan beberapa pelabuhan hingga triwulan III 2015 tercatat relatif stabil atau turun tipis diantaranya di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 2,2 juta Teus sebelumnya terealisir 2,2 juta Teus, Pelabuhan Banjarmasin terealisasi 285.726 Teus sebelumnya 306.459 Teus, Pelabuhan Benoa tercatat 16.226 Teus, Pelabuhan Sampit tercatat 31.492 Teus, Pelabuhan Kotabaru tercatat 6.298 Teus,Pelabuhan Lembar 15.458 Teus dan Pelabuhan Bima tercatat 6.047.
Sepanjang Januari hingga September 2015, berdasarkan catatan jumlah kapal yang masuk pada beberapa Pelabuhan dilingkungan Pelindo III tercatat sebanyak 50.930 unit dengan berat mencapai 195,8 juta GT.
Selain pengiriman barang dalam bentuk peti kemas, pengiriman barang dengan jenis general cargo dan curah kering hingga triwulan III 2015 pada beberapa pelabuhan di lingkungan Pelindo III tercatat 38,5 juta ton dan 3,2 juta meter kubik serta untuk jenis barang curah cair sebanyak 24,2 juta ton/liter. Jumlah penumpang kapal laut sampai dengan triwulan I tercatat 2,4 juta orang penumpang, sedangkan jumlah hewan yang diangkut melalui pelabuhan sebanyak 83.448 ekor.
Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik di kuartal III-2015. Setelah tumbuh 4,7% di semester I, maka ekonomi RI diprediksi tumbuh 4,85% di akhir September.
(feb/hen)
Jakarta detik -Kondisi perekonomian global masih ketidakpastian. Tak hanya negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga ikut terdampak akibat perlambatan ekonomi ini.
Meski demikian, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positifdi tengah volatilitas ekonomi global.
“Dalam situasi ini ketika ekonomi global hadapi ketidakpastian, negara maju juga alami krisis. Dukungan bank global sangat penting. Bank dunia akan memberi pesan kuat bagi pasar mengenai pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ingin sampaikan, kondisi global saat ini sedang tidak baik,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara Paparan Indonesia Economic Quarterly berjudul ‘Di Tengah Volatilitas Dunia’, di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Bambang menjelaskan, kondisi demikian tercermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang kembali memangkas proyeksi ekonomi dunia menjadi hanya 3,1% di Oktober 2015, yang sebelumnya di angka 3,3%.
Amerika Serikat (AS) yang awalnya diharapkan menjadi pendorong ekonomi dunia, saat ini masih berupaya untuk bisa bangkit.
“Ketidakpastian ini jadi fenomena wajaryang akan pengaruhi ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi,” katanya.
Namun demikian, Bambang menyebutkan, Indonesia berhasil melalui kondisi ketidakpastian ini dengan baik.
Salah satu hal yang membuat optimistis adalah soal keputusan lembaga rating internasional S&P yang menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil.
Hal tersebut menjadi salah satu indikator jika ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dengan baik.
“Saya masih optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Makro ekonomi kita masih baik. Inflasi tidak terlalu besar. FDI (Foreign Direct Investment) masih menunjukkan tren baik, neraca dagang surplus,” terang dia.
Di samping itu, Bambang menyebutkan, tingkat rasio utang Indonesia masih dalam posisi aman.
“Kami juga bisa jaga utang di bawah 25% selama 5 tahun. Kita disiplin defisit anggaran di bawah 3%. Saya senang kami sudah siapkan kebijakan strategis untuk tangani kondisi saat ini yang butuh strategi fiskal jangka pendek,” jelas dia.
Di sisi lain, Bambang menyebutkan, pemerintah juga melakukan reformasi anggaran untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Kami berusaha untuk menaikkan belanja kita dengan menaikkan belanja produktif. Kami sudah reformasi subsidi yang digunakan untuk infrastruktur. Kami naikkan transfer ke daerah. Kami juga reformasi perpajakan,” sebutnya.
Saat ini, Bambang menambahkan, pemerintah sedang kembali membangkitkan Indonesia sebagai macan Asia seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita juga sudah lakukan era positif pada 1998 dengan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Reformasi berhasil sejak awal 1980-an, memberi dorongan pada ekonomi. Saat itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Ini bukan pekerjaan mudah membangkitkan macan ini lagi. Kami berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang,” kata Bambang.
(drk/ang)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap V. Direncanakan, pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap V akan dikeluarkan hari ini.
Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, isi paket kebijakan ekonomi tahap V, salah satunya mengenai penghitungan kembali aset-aset Badan Usaha Milik Negara (revaluasi aset atau penilaian kembali). Revaluasi aset BUMN memang sudah menjadi perhatian Jokowi, karena akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dihitung berdasarkan pajaknya.
“Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset,” kata Rizal di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.
“Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan,” tegas Rizal.
Tidak hanya itu, negara pun akan mengalami keuntungan dari revaluasi aset BUMN, lantaran pajaknya dari revaluasi aset mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Misalnya, aset BUMN mencapai Rp150 triliun, sedangkan harus membayar pajak 30 persen dari Rp150 triliun, yakni sebesar Rp50 triliun.
“Kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi. 30 persen dari Rp150 triliun, itu Rp50 triliun, sehingga walaupun dicicil dalam tujuh tahun, sehingga negara punya sumber penerimaan pajak baru di luar yang biasa. Cara-cara terobosan ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih besar supaya ekonomi Indonesia bisa lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisional,” tukasnya. http://economy.okezone.com/read/2015/10/22/19/1236187/rizal-ramli-banggakan-terobosannya-selamatkan-pln-dari-utang Sumber : OKEZONE.COM
JAKARTA kontan. Sore ini, pemerintah berencana kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi.
Nah, menurut Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli paket kebijakan ini ada kaitannya dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak.
Untuk mendorong penerimaan pajak, pemerintah akan segera merevaluasi aset badan usaha milik negara (BUMN).
Dengan revaluasi, kemungkinan akan terjadi kenaikan aset.
Jika terjadi kenaikan aset, selisihnya itu akan dikenakan pajak sebesar 30%.
Cara ini dinilai akan efektif mendorong penerimaan pajak yang kemungkinan tahun ini akan shortfall hingga lebih dari Rp 150 triliun. “Pajak atas revaluasi aset itu akan dicicil dalam tujuh tahun,” kara Rizal, di Istana Negara, Jakarta.
Dengan begitu negara akan memiliki sumber penerimaan negara baru dalam jumlah yang luar biasa.
Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan, kalau paket kebijakan terkait dengan perpajakan.
Hanya saja, Bambang tidak menjelaskan secara rinci kebijakan pajak apa yang dia maksud.
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V untuk mendorong perekonomian di tengah kelesuan, yang rencananya pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada sore ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku memiliki beberapa usulan dari paket tersebut.
Kepala BKPM Franky Sibarani memberi empat usulan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Menurut dia, usulan ini untuk memberi kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi sehingga investor lebih serius menanamkan modalnya di Indonesia.
“Pertama, kita matangkan izin investasi. Kedua, kita usulkan untuk berikan tax allowance industri padat karya yang selama ini didorong ke luar Jawa. Tetapi dengan ketentuan tertentu bisa dimungkinkan di Jawa,” kata Franky, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2015, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2015).
Ketiga, pihaknya mengusulkan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan dalam kawasan berikat untuk mendapatkan status perusahaan. Menurut dia, investor yang ingin menanamkan modalnya di Perusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB) harus melalui lima tahapan untuk mendapatkan izin penanaman modal di PDKB.
“Kami sudah koordinasi agar status PDKB diberikan di depan. Karena dengan ini bisa secara paralel membangun tanpa proses master list. Kita dorong investasi yang ada agar lebih cepat dan investasi lebih terdorong khusus untuk padat karya,” paparnya.
Sedangkan yang terakhir, lanjut Franky, pihaknya mengusulkan untuk memberi fasilitas jalur hijau bagi masuknya impor barang modal bagi investor yang dalam tahap konstruksi. “Kita berikan fasilitas pada investor yang sedang dalam konstruksi melalui percepatan jalur hijau untuk impor barang modal dan bahan baku. Nanti persiapannya kita lihat seperti apa,” pungkas Franky. ABD
Jakarta – Dalam pembukaan perdagangan antarbank di Jakarta, Kamis (22/10/2015), rupiah mengalami penguatan 85 poin menjadi Rp 13.638 di banding penutupan Rabu Rp 13.723 per US$.
“Harapan positif bagi pelaku pasar uang terhadap pemerintah yang akan kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V menjadi salah satu sentimen psitif bagi pasar uang,” kata Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova.
Bisa jadi, kata Rully, penguatan rupiah akibat respon pasar yang menunggu paket kebijakan ekonomi jilid V diluncurkan hari ini. “Pelaku pasar uang domestik masih dibayangi sentimen eksternal terutama dari rencana bank sentral Amerika Serikat (the Fed) menaikan suku bunga acuannya,” Rully.
Meski demikian, papar Rully, penguatan nilai tukar rupiah cenderung terbatas. Bisa jadi akan berubah seiring rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada pekan depan.
Sedangkan pelemahan ekonomi di Cina, kata Rully, dikhawatirkan membawa sentimen negatif terhadap nilai tukar mata uang di kawasan Ais, termasuk rupiah. Karena, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat dengan negeri Tirai Bambu itu.
Jakarta detik-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi memberikan keuntungan bagi para eksportir. Eksportir yang untung adalah mereka yang produknya mengandalkan bahan baku lokal, sedangkan yang bahan baku impor sebaliknya.
Dolar AS beberapa waktu sempat menyentuh level Rp 14.600, kemudian bergerak ke level Rp 13.600. Level tersebut dianggap masih memberikan keuntungan besar untuk eksportir.
“Sekarang yang mendapat keuntungan dengan kurs dolar ke rupiah yang Rp 13.600 yang paling diunggulkan adalah ekspor yang memakai bahan baku lokal,” ujar Jokowi usai membuka acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-30 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Jokowi menyebutkan salah satu produk yang diuntungkan karena dolar menguat adalah produk rotan. Jokowi bercerita saat mengunjungi beberapa pengusaha rotan di acara Trade Expo Indonesia, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pengusaha rotan menerima keuntungan yang naik cukup signifikan.
“Kita lihat kayak rotan di Cirebon dari 1.200 sudah ke 1.700 pasti naik, karena memang ada ruang untuk berkompetisi,” sebutnya.
Hal ini juga membuka peluang untuk produk-produk lainnya. Sebab potensi bahan baku lokal untuk diolah sangat besar. Di samping juga sumber daya manusia (SDM) orang Indonesia yang kreatif.
“Saya kira semua produk, semua produk di Indonesia berpeluang,” tegas Jokowi.
(mkl/hen)
TEMPO.CO, Jakarta – Menjelang satu tahun usia pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berpendapat tidakfair bila menyalahkan presiden atas kondisi ekonomi saat ini. Menurut dia, saat dilantik pada 20 Oktober 2014, perekonomian global sedang menghadapi tantangan dengan menurunnya harga komoditas, melemahnya ekonomi Cina, spekulasi kenaikan suku bunga The Fed, dan menguatnya dolar Amerika.
“Ini semua tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Kalau yang disalahkan pemerintah kita, tidak fair, seluruh dunia mengalami ini,” katanya saat konferensi pers rapat kerja Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Senin, 19 Oktober 2015.
Menurut Suryo, langkah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan membuktikan bahwa pemerintah tanggap atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha. “Yang perlu kita jaga tinggal implementasinya dan tidak menimbulkan birokrasi-birokrasi baru” ucapnya.
Suryo menuturkan kebijakan yang menyangkut produksi, seperti penurunan biaya energi, telah tepat sasaran, menyentuh kepentingan UMKM dan dunia usaha. “Jadi harus fair bahwa masalah ekonomi yang dihadapi satu tahun ini tidak mudah.”
Seperti diketahui, guna menguatkan perekonomian Indonesia, sejak 9 September lalu pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yang berisikan antara lain deregulasi peraturan, insentif bagi perusahaan, penurunan harga solar, dan formula upah buruh.
AHMAD FAIZ IBNU SANI
okezone:
SEMARANG – Dampak penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa hari belakangan nampaknya belum berpengaruh signifikan kepada para pengusaha.”Kalau dampak positifnya pasti ada tetapi belum terlalu terasa, mungkin dalam waktu dekat ini akan mulai terasa khususnya dari sisi operasional perusahaan,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, di Semarang, Sabtu (17/10/2015).
Menurut dia, dampak penguatan Rupiah akan sangat dirasakan oleh industri yang selama ini masih bergantung pada bahan baku impor. “Dengan begitu daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin baik karena harganya juga dapat lebih ditekan,” katanya.
Salah satu sektor industri yang akan sangat merasakan dampak baiknya adalah industri tekstil. Menurut dia, hingga saat ini industri tekstil masih sangat tergantung oleh bahan baku dari luar negeri yaitu kapas.
Dia berharap, dengan adanya penguatan Rupiah dan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid IV tersebut akan menggeliatkan operasional industri dalam negeri. “Saya optimistis penguatan Rupiah dan paket kebijakan ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV,” katanya.
(mrt)
JAKARTA sindonews – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengemukakan, tidak ada hubungannya dana asing yang keluar (capital outflow) dari pasar saham dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang lesu.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang memandang, rupiah melemah akibat banyaknya dana asing keluar dari pasar modal.
“Saya hanya katakan begini, orang asing jual saham dalam rupiah. Itu bukan dana asing keluar, itu jual, net sell, apakah jadi USD lagi? Ya tidak, saya agak bingung korelasi (hubungan) net sell asing dengan rupiah lesu,” ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Tito menjelaskan, jika ada orang asing yang menjual kembali sahamnya, itu bukan dengan mata uang Negeri Paman Sam, melainkan tetap rupiah, sehingga tidak ada suplai USD yang berkurang.
Sementara, lanjut dia, ketika investor asing membeli saham di Indonesia, menggunakan mata uang Garuda, bukan dengan USD. Adapun dana asing saat ini sebanyak Rp2.800 triliun atau 65% dari kapitalisasi pasar saham.
“Dana asing 65% dari market cap yang 4.500, sekitar Rp2.800 triliun. Semua (orang asing) yang beli saham tidak di dolar-in kok. Jadi menurut saya ketika begitu dia jual saham, tidak di dolar-in. Kita bicara hanya net sell dan net buy,” jelas Tito.
Dia menambahkan, apa yang terjadi di pasar saham biasanya adalah dampak dari adanya persepsi investor. Tidak jarang, mendahului kondisi perekonomian. “Bursa biasanya adalah dampak persepsi, naik mendahului perekonomian, turun mendahului perekonomian,” pungkasnya.
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor karena membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah.
“Salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik direspons positif,” katanya kepada Antara di Kupang, Rabu, 14 Oktober 2015.
Dia mengemukakan pandangannya itu terkait efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional serta sentimennya terhadap penurunan biaya produki dan biaya distribusi di pasaran.
“Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.
Jadi menurut dia, setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.
Meski demikian, paket kebijakan ekonomi jilid I dan II telah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.
“Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional,” katanya.
Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.
Pemerintah juga katanya melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.
Pada kebijakan tahap kedua, katanya pemerintah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Karena itu, katanya sebagai respons terhadap turunnya biaya produksi, pengusaha normalnya meningkatkan produksi. Namun dalam kondisi sekarang, perusahaan pun akan melihat terlebih dahulu, apakah produksi mereka akan dibeli konsumen.
Terkait gairah investor dalam konteks nasional, katanya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) turun dibanding periode yang sama tahun 2014.
ANTARA
Bisnis.com, JAKARTA—Laju penguatan IHSG menipis di akhir sesi I Kamis (15/10/2015). Investor memanfaatkan rebound IHSG untuk profit taking sambil menanti sinyal dari Bank Indonesia.
IHSG menguat 0,88% atau naik 39,36 poin pada jeda siang ke level 4.522,44. Indeks terus bergerak di zona hijau sejak di buka naik 0,67% ke level 4.513,27 dan sempat menguat hingga 1,54% ke level 4.551,94 di perdagangan sesi I.
Penurunan laju penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan rupiah. Rupiah siang ini diperdagangkan menguat 266 poin ke Rp13.350 per dolar AS setelah pagi tadi sempat menguat drastis hngga 386 poin ke Rp13.230 per dolar AS.
Tim Riset NH Korindo Securities menyatakan hari ini investor cenderung menanti pengumuman bulanan kebijakan moneter Bank Indonesia.
“Walaupun BI diduga mempertahankan tingkat suku bunga, investor akan menunggu pernyataan dari bank sentral terkait kurs yang semakin kuat. Mereka mencari petunjuk peluang penurunan suku bunga,” tulis riset NH Korindo.
Riset dari Samuel Sekuritas menyatakan pergerakan IHSG terbatas karena investor hari ini memanfaatkan waktu menjelang pengumuman kinerja emiten kuartal III/2015 untuk melakukan aksi ambil untung.
Sebanyak 132 saham menguat, 99 saham melemah, dan 288 saham stagnan dari 519 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
PT Astra International Tbk (ASII) kembali menjadi emiten yang paling menikmati apresiasi rupiah di pasar saham. Saham ASII memimpin IHSG dengan kenaikan 5,31%.
Penahan laju IHSG adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang melemah 2,8% dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang tuurn 3,57%. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga melemah 0,19%.
Seluruh indeks sektoral IHSG menguat pada jeda siang. Penguatan paling tajam terjadi pada indeks sektor aneka industri yang naik 4,33% didorong saham ASII.
Indeks Bisnis27 menguat 1,30% pada jeda siang ke level 380,54. Bisnis27 konsisten bergerak di zona hijau antara level 379,72—384,97.
JAKARTA sindonews- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menurunkan kembali pajak penghasilan (PPh) final pasal 19 soal selisih lebih revaluasi atas aset, dari yang semula 10% menjadi 3%.
Tadinya, kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2humas) Mekar Satria Utama, penurunannya menjadi 5%, namun karena ada penyesuaian terhadap tax amnesty jadi diturunkan lagi menjadi 3%.
“Jadi kami melakukan percepatan terhadap kebijakan soal tarif pajak revaluasi aktiva tetap. Dari yang awalnya 10% menjadi 5%. Kenapa kita turunkan lagi jadi 3%, karena disesuaikan dengan tarif tax amnesty,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Mekar mengatakan, langkah ini diambil karena kebijakan PPh final pasal 19 ini dinilai kurang menarik. Pada awalnya, juga yang diturunkan menjadi 3% hanya tanah, namun sekarang baik tanah maupun bangunan, disamaratakan.
“3% itu tadinya memang hanya tanah ya, bangunannya masih 4%-5%. Terus akhirnya kita gabungkan saja untuk membantu perusahaan bayar pajak. Supaya mereka enggak bingung,” katanya.
Mekar melanjutkan, minggu depan aturan tersebut bakal dikeluarkan dan diharapkan bisa masuk ke paket kebijakan pemerintah selanjutnya. “Mungkin bisa diterbitkan ya, supaya bisa mendorong revaluasi aset swasta dan BUMN,” pungkasnya. (izz)
JAKARTA sindonews – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan beberapa hal yang mungkin masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.
“Kita masih mengolahnya, insya Allah (pekan depan keluar). Kita tetap akan buat iklim usaha lebih jelas dan sederhana, karena sektornya banyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Darmin mengatakan, dalam paket kebijakan lanjutan ada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah akan lebih fokus mendorong kegiatan ini, bukan lagi deregulasi seperti isi paket sebelumnya.
“Soal ketenagakerjaan mungkin. Saat ini kita kalau dibilang menyusun kebijakan bagaimana mendorong kegiatannya bukan deregulasi,” tegas Darmin.
Paket kebijakan ekonomi Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III
Kendati rupiah sudah semakin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dia menilai, semua fundamental ekonomi harus diperbaiki agar tidak terus melambat.
“Yang membaik itu baru rupiah, yang kita perlu kegiatan meningkatkan ekonomi supaya perlambatan tidak keterusan. Ini jangan dilihat semuanya sudah baik, ada rapat The Fed yang jalan lagi, tapi bukan ke arah sana (paket kebijakan IV),” tandasnya.
JAKARTA okezone – Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren penguatan. Tercatat, pada perdagangan akhir pekan ini, Rupiah menguat di level Rp13.400 per USD, bahkan sempat menyentuh level Rp13.200 per USD.Pergerakan Rupiah ini sedikit di bawah asumsi APBN 2016 di kisaran Rp13.900 per USD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah mengusulkan ke Bank Indonesia (BI) untuk menghitung mengenai fundamental nilai tukar Rupiahterhadap dolar AS.
“Sebetulnya saya sedang usulkan juga ke teman-teman di BI menghitung sebetulnya fundamental Rupiah berapa Rupiah sih per dolar,” sebut Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Dijelaskan Darmin, fundamental Rupiah terhadap dolar AS harus ada hitungan yang mendalam. Sayangnya, Darmin enggan membeberkan berapa fundamental Rupiah terhadap dolar AS.
“Perlu ada hitungan yang lebih dalam. Saya punya feelingnya, tapi ya nanti,” singkatnya.
(mrt)
JAKARTA okezone – Masih lambatnya perbaikan (recovery) ekonomi Amerika Serikat (AS) serta belum adanya kepastian fed fund rate membuat para investor melarikan dolar AS nya ke negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia. Hal inilah salah satu faktor penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Tercatat, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatannya hingga level Rp13.400 per USD, padahal pekan sebelumnya masih nyaman di level Rp14.700 per USD.
Menurut Kepala ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, para investor mencari negara-negara berkembang (emerging market) yang mempunyai riwayat pertumbuhan ekonomi yang baik (growth story) serta relatif stabil.
“Nah Indonesia sebetulnya punya growth story domestik ekonomi kita sekarang pun yang kelihatan mulai bottomed up kan,” kata Destry saat ditemui di Sekolah Tinggi Manajeman PPM, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Destry menjelaskan, perbaikan ekonomi domestik ini dapat dilihat dari sisi impor bahan baku yang naik, seperti industri semen, industri automotif, walaupun ekspor masih masih turun.
“Ekspor turun karena demand global lemah. Memang permintaannya enggak ada dan ekspor itu memang ada teknologi dan sebagainya, jadi memang enggak bisa tenaga kerja yang basic. imbuhnya,”
(rzk)
JAKARTA kontan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas di sektor hulu diprediksi bisa membawa efek bergulir (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi. Biarpun di sisi lain, penurunan harga gas di sektor hulu bisa membuat penerimaan negara mengalami penurunan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, penurunan harga gas sebesar US$ 1 bisa menurunkan penerimaan negara hingga Rp 6,6 triliun. Namun di sisi lain bisa menimbulkan penerimaan pajak hingga Rp 12,3 triliun. Selain itu juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 68,95 triliun.
Sementara itu, jika harga gas turun hingga US$ 2 maka akan ada penurunan negara mencapai Rp 13,39 triliun. Namun ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 24,6 triliun dan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 137,9 triliun.
“Jadi, range penurunan penerimaan negara antara Rp 6 triliun-13 triliun, menimbulkan penerimaan pajak antara Rp 12 triliun-Rp 24 triliun, dan multiplier ekonominya Rp 68 triliun-Rp 130 triliun,” ujar Wiratmaja, Kamis (8/10).
Penurunan harga gas di sektor hulu akan dilakukan mulai 1 Januari 2016 untuk industri pupuk, petrokimia, industri strategis, industri yang membuat nilai tambah gas besar, industri yang menggunakan gas sebagai proses produksi, dan industri manufaktur yang mempekerjakan banyak sekali karyawan.
Penurunan harga gas akan dilakukan untuk harga US$ 6 hingga US$ 8 per MMBTU. Khusus untuk harga gas US$ 8 per MMBTU akan diturunkan sebesar US$ 1-US$ 2 per MMBTU.
Agar harga gas yang dibeli oleh industri bisa cukup terjangkau, Direktorat Jenderal Migas juga akan melakukan kajian dan penyisiran di sektor distribusi dengan cara mengatur margin untuk trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan mengatur IRR gas bumi bagi trader yang memiliki fasilitas.
Editor: Hendra Gunawan.
Jakarta detik -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia belum sepenuhnya membaik. Saat ini baru nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai membaik, namun ekonomi masih mengalami perlambatan sehingga perlu didorong meningkat.
“Membaik itu kan baru kurs, yang kita perlukan kegiatan ekonomi meningkat supaya perlambatannya paling tidak, tidak keterusan lagi. Lebih bagus lagi kalau bisa berbalik menjadi meningkat,” ungkap Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Menurutnya, masih perlu ada paket kebijakan ekonomi jilid IV. Merupakan lanjutan dari tiga paket sebelumnya yang tengah dalam proses realisasi.
“Jadi ini semua masih memerlukan perbaikan izin usaha, penyederhanaan, aturan dan perizinan yang untuk mendorong terjadinya investasi dan perdagangan karena sebagian dari aturan yang ada mendorong ekspor dan sebagainya,” jelas Darmin.
Darmin menambahkan, paket kebijakan pertama difokuskan untuk investasi dan dorongan ekspor. Paket kedua lebih fokus kepada investasi dan paket ketiga menggabung dua unsur di paket sebelumnya ditambah dengan peningkatan daya beli masyarakat.
“Paket keempat tetap membuat iklim usaha itu lebih jelas, lebih sederhana, karena sektornya masih banyak. Pilihannya ada banyak, tapi mungkin saja soal ketenagakerjaan atau pengupahan,” imbuhnya .
Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III-2015, Darmin memproyeksikan akan lebih tinggi dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7%. Secara keseluruhan di 2015, Darmin masih optimistis pada rentang 4,8-5%.
“Susah kalau kita mulai persis angkanya. Apa 4,9%, apa 5%, apa 4,8% ya bisa di antara itu lah,” tegas Darmin.
(mkl/hen)
RMOL. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap mulai terasa manfaatnya bagi rakyat Indonesia.
“Paket-paket ini semakin lama semakin tajam, semakin fokus dan makin ada dampaknya untuk rakyat,” ujar Rizal usai orasi ilmiah dies natalis 57 universitas Jayabaya di Balai Prajurit, Tebet, Jakarta, Kamis (8/10).
Meski Rizal tak memungkiri masih banyak hal yang diperdebatkan seperti nilai ekonomi di berbagai sektor. Terpenting sudah ada niatan agar paket kebijakan itu juga dirasakan rakyat, tidak semata pengusaha.
Menurut Rizal, penurunan harga bahan bakar minyak jenis solar memang tidak sebesar yang diharapkan tapi setidaknya bisa membantu.
“Mudah-mudahan tahap berikutnya ada manfaat yang lebih besar untuk rakyat,” imbuh mantan menko perekonomian era Gusdur itu
Kemarin, paket kebijakan ekonomi tahap III resmi diluncurkan guna melengkapi dua paket ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo sejak awal September 2015 lalu.
Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.
Sementara di tahap ketiga paket ekonomi mencakup mencakup tiga wilayah kebijakan, di antaranya penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.[wid]
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR RI terpaksa menunda agenda rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) terkait evaluasi tugas dan kebijakan bank sentral dalam menjaga rupiah.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, rapat kerja kali ini ditunda dengan alasan tak hadirnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan malah digantikan dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.
Misbakhun menjelaskan, pertemuan tertutup di dalam ruang rapat Komisi XI hanya menanyakan adakah surat kuasa untuk perwakilan yang ditunjuk mewakilkan Agus dalam rapat kali ini. Saat jajaran BI bilang tidak ada, legislatif memutuskan untuk menunda. Dia berharap Senin depan Agus menjawab undangan DPR.
Dia bahkan mengatakan, Agus lebih mementingkan menghadiri acara di luar ketimbang menerima panggilan dari anggota dewan yang mewakili rakyat.
“Yang kita undang Gubernur BI sebagai pimpinan paling tinggi. Tapi enggak datang dan diwakilkan tanpa surat kuasa. BI memang tidak pernah menganggap serius undangan rapat dengan DPR,” tegas Misbakhun, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015) malam.
Menurutnya, dalam rapat tersebut Komisi XI berencana menanyakan mengenai bagaimana cara bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, rupiah terjun bebas untuk waktu yang lama sampai menembus Rp14.800 per USD, padahal cadangan devisa yang digunakan untuk menyelamatkan rupiah sudah banyak yang terbuang.
“Contoh sederhana, kita ingin tahu strategi apa yang buat volatilitas tinggi tapi cadangan devisa dipakai banyak. Kita mau tahu selisih BI dapat berapa. Di saat rupiah mengalami volatilitas, BI dapat penghasilan dari selisih kurs. Nah kita mau tahu dapat berapa? 2015 dia pasti ikut menghitung, pasti dapat selisih kurs,” pungkasnya. AHL
Bisnis.com, JAKARTA— Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kembali menguat tajam pada Kamis (8/10/2015) di saat rupiah berfluktuasi di pasar spot.
Data yang diterbitkan BI menempatkan Jisdor di level Rp13.809 per dolar AS, terapresiasi 256 poin atau menguat 1,82% dari kurs Rabu.
Di pasar spot, rupiah berfluktasi antara penguatan hingga 107 poin ke Rp13.714 per dolar AS dan pelemahan hingga 109 poin ke Rp13.930 per dolar AS. Pada pukul 10.11 WIB, rupiah melemah 48 poin ke Rp13.869 per dolar AS.
Rangga Cipta, ekonom dari Samuel Sekuritas, mengatakan rupiah hari ini masih berpeluang meneruskan penguatan meski cenderung lebih terbatas.
Paket kebijakan III yang diumumkan kemarin sore di Kantor Presiden bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Namun, tekanan datang dari penyusutan cadangan devisa dan antisipasi sinyal dari notulensi rapat September The Fed yang dirilis besok dini hari.
“Pesimisme terhadap pemulihan ekonomi AS semakin terasa. Akan tetapi, menjelang rilis notulensi FOMC meeting dini hari esok, dolar index menguat tipis hingga pagi ini,” kata Rangga.
Bank Indonesia kemarin mengumumkan cadangan devisa Indonesia turun dari US$105,35 miliar per Agustus menjadi US$101,7 miliar per September, level terendah sejak Januari 2014.
Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)
8 Oktober
Rp13.809
7 Oktober
Rp14.065
6 Oktober
Rp14.382
5 Oktober
Rp14.604
2 Oktober
Rp14.709
Sumber: Bank Indonesia
Jakarta, Oct 7, 2015 (AFP) Indonesia Wednesday unveiled its third batch of stimulus measures in the space of a month, including a cut to energy prices, as Southeast Asia’s biggest economy battles a slowdown.
The economy is growing at its slowest pace for six years and the rupiah is at a 17-year low, as the country is hit hard along with other emerging markets by signs of strengthening in the US and turmoil in China.
In the third instalment of an economic policy package, the government announced a cut in a range of energy prices, including diesel, jet fuel, and liquefied petroleum gas, used by tens of millions across the country in cooking.
Other measures included the government offering to contribute towards insuring the country’s millions of farmers against losses, and making it easier for startups to get funding.
“The government is continuously improving the business climate,” Chief Economics Minister Darmin Nasution said, as he unveiled the steps in a televised address alongside other policymakers.
The decision to lower the price of diesel, from 6,900 rupiah (50 US cents) a litre to 6,700 a litre, came after President Joko Widodo last week requested a cut in fuel prices to help industry.
Fuel prices were heavily subsidised for decades in Indonesia until Widodo last year scrapped the payouts entirely for petrol and reduced them substantially for diesel to free up money for other government programmes.
The two previous batches of stimulus measures announced in September included measures to cut red tape and attract foreign investment.
There has been some relief for policymakers this week as the rupiah, which has been falling steeply, rebounded strongly after disappointing US jobs data lowered expectations the Federal Reserve will cut interest rates soon.
The unit surged 3.4 percent against the dollar Wednesday. The stock market has also made gains.
JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada pukul 17.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat konferensi bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Selain itu, dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara serta Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.
Menurut Pramono, setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III, Presiden Jokowi menitipkan kembali agar segera dikeluarkanya paket kebijakan ekonomi jilid IV yang akan diumumkan pada minggu depan.
“Pada pukul 17.00 WIB, pemerintah umumkan paket kebijakan ketiga. Dan Presiden titipkan ke kami, ke Menteri Koordinator (pak Darmin) akan ada paket kebijakan keempat, apakah minggu depan, apakah minggu depannya lagi,” jelas Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2016).
Pramono menyebut, dengan sudah diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah menyakini tingkat ampuhnya akan lebih nendang dibandingkan paket jilid II dalam membenahi perekonomian dalam negeri.
“Apalagi, momentum dimana Rupiah kuat signifikan. Kami dengar sudah dibawah Rp14.000, sudah Rp13.900 per USD. Momentum ini dijaga baik oleh pemerintah, BI dan OJK. Terutama pemerintah sebagai penanggung jawab fiskal, BI sisi moneter dan OJK,” tukasnya.
Paket kebijakan ekonomi jilid III ini akan berisi beberapa kebijakan, seperti kebijakan energi, salah satunya harga BBM. Tidak hanya itu, paket ini berisi mengenai kebijakan pertanahan serta kebijakan yang berada di BI dan OJK.
(rzy)
saat pengumuman paket kebijakan ke 3 antisipasi perlambatan ekonomi, GUBERNUR BANK INDONESIA ABSEN, Sekkab bilang: BELIAU ADA KEGIATAN LAIN, jadi HUBUNGAN KAMI BAIK-BAIK saja
.. bener khan, MASALAH EKONOMI KITA ITU BUKAN RUPIAH
… bahkan GUBERNUR BANK INDONESIA saja KABUR SAAT RUPIAH MENGUAT LUAR BIASA
… padahal MESTINYA BANGGA BANGET BAHWA KEBIJAKAN2 BI YANG COMPANG CAMPING AZA DAH SUKSES MENGGERET RUPIAH BALEK KANDANG …
… rupiah menguat berkat KEBERANIAN PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB dan BERSOLIDARITAS bersama INDUSTRI n KONSUMEN dalam MENGATASI PERLAMBATAN EKONOMI (saat GUBERNUR BI MALAH CUCI TANGAN DENGAN MEMBIARKAN BI RATE TETAP SETINGGI LANGIT)
… JADI emang betul, KAMI BAIK-BAIK SAJA, pak Sekkab
JAKARTA okezone – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini Indonesia memiliki peluang untuk dapat meraih rating 
I Am Investor (Terbuka untuk Anggota Komunitas Sayang Saham) 