dekatdiHATI: Indone$1a @ MEA … 241114_201117

BI RATE 7.5% amat MEMBELENGGU PDB kita, ayo LAWAN

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

ID: Hantu merupakan sosok yang menakutkan bagi sebagian kalangan. Keberadaannya diyakini ada maupun tiada. Bahkan, beberapa kalangan menyebutnya sebagai imaji yang berlebihan. Hal ini serupa dengan fenomena deindustrialisasi di Indonesia. Sebagian kalangan memercayainya bahwa kita masuk dalam zona deindustrialisasi, bahkan terjadi sangat dini sebelum industri manufaktur atau pengolahan dalam negeri bekerja optimal. Sebagiannya lagi tidak memercayainya, yang menganggapnya sebagai mitos karena pada kenyataannya pertumbuhan industri manufaktur kita saat ini baik-baik saja.

Bagi mereka yang tidak memercayainya, hal ini cukup berbahaya. Deindustrialisasi nyatanya bukan mitos karena data-data industri pengolahan kita cukup meyakinkan bahwa kita saat ini berada pada lampu merah deindustrialisasi. Pertama, deindustrialisasi mampu dibaca dari kontribusi industri pengolahan yang turun ketika belum mencapai titik optimalnya. Dalam kasus Indonesia dapat dilihat dari kontribusi industri yang turun ketika peranan terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 29% pada tahun 2001.

Tahun 2016 kontribusi industri pengolahan mencapai 20,5%, sedangkan triwulan I hingga III-2017 turun menjadi 20,2%, Sementara pada tahun yang sama industri pengolahan non-migas juga turun menjadi 18,2%, sementara triwulan I hingga III-2017 baru mencapai 17,93%.

Jika kita buka lagi, data triwulan III-2017, menunjukkan industri pengolahan turun menjadi 19,93%, lebih rendah daripada triwulan II yang mencapai 20,2% dan lebih rendah pada tahun 2016 di triwulan yang sama sebesar 20,1%. Industri pengolahan non-migas bernasib serupa dengan kontribusinya sebesar 17,8%, lebih rendah dari triwulan II (17,9%) dan tahun sebelumnya di triwulan yang sama (18,4%).

Data World Bank menunjukkan, meski Indonesia masih unggul dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina bahkan Singapura dalam hal kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, namun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia mencatatkan penurunan yang cepat sejak 2009 hingga sekarang. Rata-rata penurunan kontribusi industri Indonesia terhadap PDB 2009-2016 mencapai 3,6%, sedangkan negara Thailand yang kontribusi industrinya di atas Indonesia hanya mengalami penurunan 1,4%, dan Malaysia yang kontribusi industri pengolahannya di bawah Indonesia, turun 2,4% di bawah Indonesia.

Gambaran ini cukup jelas menggambarkan bahwa perekonomian kita selain hanya ditopang tidak lebih dari 20% industri, sisanya justru didominasi jasa yang mencapai 60%, tidak lagi terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam kontribusi terhadap ekonomi dan bahkan penurunannya terasa lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Indikasi ini cukup menggambarkan bahwa deindustrialisasi sedang terjadi.

Kedua, deindustrialisasi mampu dibaca ketika industri pengolahan tidak lagi menjadi industri padat karya (labor-intensive industry). Artinya, persentase tenaga kerja akan berkurang seiring kontribusi industri pengolahan terhadap PDB yang tidak lagi besar. Akibatnya, tenaga kerja mulai beralih ke sektor jasa atau dalam kata lain terjadi transformasi struktur ekonomi kedua, yaitu berpindahnya motor perekonomian utama dari industri ke jasa.

Data Agustus 2017 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor industri. Meskipun demikian, porsi tenaga kerja industri terhadap total tenaga kerja masih sangat rendah sebesar 14,1% jika dibandingkan dengan pertanian (29,7%) ataupun perdagangan dan jasa (48,1%). Hal ini berbeda dengan Malaysia yang memiliki kontribusi tenaga kerja industri pengolahan sebesar 16,9% yang lebih besar dari pertanian (11,4%). Fakta menarik ini membuktikan bahwa selain tenaga kerja industri yang mendapat kue lebih kecil dalam perekonomian, transformasi struktural ekonomi di Indonesia tidak terencana dengan baik. Indonesia berada di posisi yang samar antara negara dengan motor perekonomian berasal dari pertanian, industri, atau perdagangan dan jasa.

Lalu apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi deindustrialisasi ini? Tentu jawabannya adalah reindustrialisasi yang terencana.

Indonesia perlu membuat roadmap khusus untuk mengakselerasi kinerja industri serta mempersiapkan industri pengolahan yang kuat sebagai pondasi ekonomi agar pergeseran struktur ekonomi dari berbasis pertanian menjadi industri dapat berhasil dan tidak terjadi loncatan yang terlalu cepat ke sektor jasa.

Jika dilihat terdapat lima jenis industri pengolahan non-migas yang konsisten memiliki pertumbuhan tinggi (di atas pertumbuhan PDB) selama kurun waktu 2011-2016 di antaranya industri makanan minuman, industri barang logam, elektronik dan peralatan listrik, alat angkutan, kimia farmasi dan obat tradisional, serta tekstil dan pakaian jadi. Industri-industri ini juga memiliki kontribusi terhadap industri pengolahan non-migas hingga 70,3% dan terhadap PDB sebesar 12,8% pada tahun 2016.

Kelima industri ini perlu didorong agar tumbuh lebih cepat dari tahun lalu melalui insentif fiskal yang menarik dan mempermudah regulasi-regulasi yang ada. Tidak cukup di situ, industri perlu berorientasi ekspor di tengah perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan lesunya daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Langkah ini perlu ditempuh dengan cepat agar Indonesia lepas dari bayang-bayang mengerikan hantu deindustrialisasi.

Andry Satrio Nugroho, Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) 

ets-small

Jakarta kontan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membawa kembali warga negara Indonesia (WNI) yang jadi orang pintar di luar negeri dan bekerja untuk bangsa lanin. Menurutnya banyak orang pintar di Indonesia yang berlabel profesor justru berkarir di luar negeri untuk negara lain dan hal itu disayangkannya.

“Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung orang berprestasi (lalu orang tersebut) lari‎ ke negara lain,” kata Jokowi dalam sambutannya dalam acara silaturahmi bersama teladan nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Jokowi pun bertanya ada berapa banyak orang yang bekerja di Silicon Valley dimana itu kawasan banyak berdirinya perusahan bidang komputer. Menurut Jokowi di Silicon Valley banyak orang luar negeri yang bekerja disana termasuk Indonesia.

‎”Kenapa kita tidak gunakan hal yang seperti itu? Profesor kita di Amerika ada 74 orang, itu hanya Amerika belum bicara Korea, Jepang, dan Jerman. Kenapa tidak mereka saja yang bekerja di Indonesia,” ujarnya.

“Ini yang sedang kita upayakan agar semakin banyak anak negeri yang punya prestasi bekerja di dalam negeri. Karena kita butuhkan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakar‎ta itu mengaku sudah meminta 24 orang profesor yang kini berada di luar negeri untuk siapkan bidang pendidikan di Papua untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal. Dikatakannya, 24 profesor itu juga akan membangun pusat riset untuk padi di Merauke.

“‎Dengan 24 profesor dari Amerika tadi, saya ingin mereka berkontribusi. Bukan hanya 24 tapi 74 (profesor yang ada di Amerika) semua bisa berkontribusi,” ujarnya.

Jokowi pun meminta agar bangsa ini dapat menghargai orang yang berprestasi. Dikatakannya, orang yang mau bekerja keras‎ harus dihargai dan bukan untuk terus-terusan melakukan kegaduhan.

“Saya nggak ngerti banyak sekali terutama di medsos (kegaduhan). Padahal saya yakin itu bukan budaya ketimuran kita, saling cela, saling ejek. ‎Kadang buat tertawa tapi kadang sedih, saling menjelekkan, saling mencaci itu bukan budaya ketimuran kita,” katanya.

(Muhammad Zulfikar)

 spiral

JAKARTA- Mastercard Index of Consumer Confidence pada semester I-2016 mencatat tingkat kepercayaan konsumen di Asia Pasifik secara umum stabil dengan ditunjukkan adanya stabilitas tingkat kepercayaan konsumen pada 9 dari 17 negara di kawasan tersebut.

Senior Vice President Mastercard Advisors Asia Pasific, Eric Schneider dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis menyatakan secara keseluruhan tingkat kepercayaan konsumen di kawasan Asia Pasifik hanya menunjukkan perubahan kecil di mana beberapa negara tengah menghadapi krisis.

“Namun, negara-negara berkembang seperti China, India, Vietnam, Myanmar, dan Filipina tetap bertahan dengan tingkat optimisme yang tinggi mengenai prospek perekonomian selama enam bulan ke depan,” katanya.

Menurut dia, seiring dengan upaya dari negara-negara berkembang di Asia untuk terus mendorong pertumbuhan kawasan tersebut, pemerintah dan perusahaan perlu memastikan adanya kestabilan dan fundamental yang kuat guna menghadapi gejolak eksternal di masa mendatang.

Kawasan Asia Pasifik mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin, walaupun demikian kenaikan tersebut belum bisa mengangkat kawasan Asia Pasifik ke batas tingkat optimisme, 60 poin dan hanya berada pada posisi netral.

Indeks tersebut dan laporan yang menyertainya tidak ditafsirkan sebagai indikator dari kinerja keuangan Mastercard.

Taiwan mencatat kenaikan terbesar, yakni sebesar 16,3 poin menjadi 45,5 poin, naik dari peringkat terendah di antara 17 negara dalam survei sebelumnya pada semester kedua tahun lalu, di mana negara tersebut mengalami penurunan tajam lebih dari 20 poin.

Peningkatan skor Taiwan dalam laporan ini didukung oleh adanya perbaikan di seluruh komponen, dengan perbaikan terbesar berasal dari meningkatnya harapan terhadap pergerakan pasar saham.

Setelah pelaksanaan pemilu pada Mei lalu, Filipina juga mengalami kemajuan yang besar yakni 12,9 poin yang memposisikannya sebagai negara yang sangat optimis dengan skor 95,2 poin di mana angka tersebut menjadi skor tertinggi sejak serangkaian survei mengenai Filipina dimulai pada 1995.

Sementara itu, tujuh dari 17 negara mengalami penurunan dalam tingkat kepercayaan dibandingkan dengan semester kedua 2015.

Penurunan terbesar dalam tingkat optimisme dialami oleh Indonesia, diikuti oleh Hong Kong dan Singapura.

Menurut survei itu, prospek ketenagakerjaan merupakan pendorong utama dari penurunan tersebut.

Antara Juni hingga Juli 2016, 8.746 responden, dengan usia 18 hingga 64 di 17 negara di kawasan Asia Pasifik, diminta untuk memberikan pandangannya mengenai lima faktor perekonomian untuk kurun waktu enam bulan ke depan, termasuk kondisi ekonomi, prospek ketenagakerjaan, prospek pendapatan rutin, pasar saham, dan kualitas hidup mereka.

Indeks tersebut dihitung pada skala 0 sampai 100, dengan nol diartikan sebagai tingkat yang sangat pesimis, sementara 100 sebagai yang sangat optimis dan 50 sebagai netral. (gor)

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/mastercard-tingkat-kepercayaan-konsumen-asia-pasifik-stabil/148073
Sumber : INVESTOR DAILY

ezgif.com-resize

JAKARTA, KOMPAS.com – Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah diselimuti cuaca panas ketika rombongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno keluar dari pesawat khusus King Air 200, Minggu (7/8/2016).

Saat itu, jarum jam menunjukan Pukul 12.10 WIB. Menariknya, rombongan dari pesawat kalibrasi milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu kompak mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang dan celana bahan hitam.

Di antara rombongan, seorang pria berbadan besar menyelinap. Perawakannya tidak asing bagi pewarta yang kerap meliput di sektor perhubungan.

Saat para menteri berjalan ke arah terminal bandara, ia nyaris tidak pernah jauh dari rombongan. Bahkan, berjalan tepat di belakang dua menteri tersebut. Ia adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo.

“Pak, selamat atas keberhasilan Indonesia tembus kategori 1 FAA,” sapa Kompas.com sambil berjabat tangan.

Wajah Suprasetyo sumringah. Ia melemparkan senyum yang disusul tawa sambil mengencangkan jabatan tangannya. Beberapa hari sebelum kunjungan itu, kabar baik memang hinggap di telinga para pejabat Kemenhub.

Berdasarkan informasi hasil audit penerbangan dari otoritas penerbangan sipil di Amerika Serikat atau Federal Aviation Administration (FAA), Indonesia dinyatakan lolos standar keselamatan dan keamanan dengan kategori 1.

Kabar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia yang hampir 10 tahun hanya duduk dikategori 2 FAA. Artinya, standar penerbangan Indonesia tidak memenuhi standar Amerika Serikat.

Berkat hasil itu, maskapai Indonesia diperbolehkan mengudara lagi di langit Negeri Paman Sam.

Di Balik Itu…

Namun jauh sebelum kabar gembira itu datang, banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Sejak 1,5 tahun lalu, saat Menteri Perhubungan dijabat oleh Ignasius Jonan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggenjot perbaikan standar keselamatan penerbangan.

Berdasarkan audit International Aviation Safety Assesment (IASA) pada 2007 silam, ada 283 temuan dalam standar keselamatan penerbangan Indonesia yang harus diperbaiki oleh otoritas penerbangan Indonesia.

Saat itu, Kemenhub dinilai tidak melakukan pengawasan keselamatan terhadap operator angkutan udara sesuai standar internasional.

September 2015, saat rapat dengan Komisi V DPR, Ignasius Jonan bahkan sempat menyatakan siap mundur dari jabatanya bila Indonesia gagal tembus katagori 1 FAA.

Selama ini, standar FAA kerap dianggap sebagai standar tertinggi sektor penerbangan dunia. Pemerintah juga mengakui hal tersebut.

Kini, setelah Indonesia berhasil masuk lolos standar FAA dan Jonan sudah tidak lagi duduk sebagai Menteri Perhubungan, fakta-fakta baru muncul ke permukaan.

Sejumlah pejabat Ditjen Udara Kemenhub mengungkapkan ada semacam kontrak kerja khusus dengan Jonan. Bila Indonesia gagal masuk kategori 1 FAA, maka para pejabat Ditjen Udara harus siap dicopot dari jabatannya.

“Setelah ganti empat menteri dan empat dirjen, akhirnya usaha ini berhasil. Saya sudah bilang ke Pak Jonan, bahwa tugas saya untuk FAA ini sudah selesai,” kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Mohammad Alwi, seperti dikutip dari Antara.

Suprasetyo juga mengungkapkan hal yang sama kepadaKompas.com. Baginya kontrak kerja dengan Jonan itu justru melecut semangat perbaikan di sektor perhubungan udara sehingga mampu lolos kategori 1 FAA.

“Pada 20 Juli 2016 lalu, saya ke Washington DC. FAA mengatakan Indonesia sudah memenuhi standar,” kata Suprasetyo.

Selama menjabat 21 bulan, Jonan memang terkenal tegas. Selama itu pula, ribuan pegawai Kemenhub yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan itu-itu saja dimutasikan bahkan sampai ke daerah terpencil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang baru dua minggu dilantik pun bangga dengan lolosnya Indonesia menjadi katagori 1 FAA. Bagi mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu, hasil tersebut masukan prestasi hasil kerja keras Kementerian Perhubungan.

“Itu harus disyukuri sebagai prestasi yang baik dari teman-teman perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” ucap Budi.

 doraemon

 

JAKARTA. Industri baja kembali menjerit serbuan baja impor. Pengusaha baja menilai, adanya perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) membuat baja impor dari China kian leluasa di Indonesia dan juga di negara ASEAN lain.

Tak hanya dikeluhkan produsen baja Indonesia, produsen baja di negara ASEAN lain juga mengeluhkan hal serupa. Untuk membahas masalah itu, ASEAN Iron and Steel Council telah mulai membahasnya di Laos baru-baru ini.

Hidayat Triseputro, Executive Director The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) bilang, pasar terbesar baja China adalah ASEAN. “Dari total ekspor China 112 juta ton, ke ASEAN mencapai 31,9 juta ton, sekitar 20%” kata Hidayat kepada KONTAN, Senin (1/8).

Seperti kita ketahui, ACFTA membuat baja China melenggang masuk ke ASEAN. Industri baja China yang memiliki biaya produksi murah itu leluasa menguasai pasar ASEAN karena menjual harga murah. “Industri baja nasional terancam kolaps karena menghadapi persaingan tak adil,” kata Hidayat.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor baja Juni 2016 naik 26% menjadi US$ 599 juta ketimbang bulan sebelumnya. Keluhan soal impor baja dari China juga dikeluhkan Hadi Sutjipto, Sekretaris Perusahaan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

Hadi berharap, pemerintah mengambil tindakan agar industri baja dalam negeri tidak dirugikan. “Industri plat baja mengalami penurunan karena ada pelat impor dari China dengan harga dumping,” kata kepada Hadi.

Proses dumping

Untuk menghadang laju impor baja dari China, Hidayat menyarankan pemerintah menambah daftar produk baja yang dikenakan bea masuk anti dumping. “Bea masuk itu minimal 20% agar efektif membendung impor dari China,” ujar Hadi.

Lagi pula, lanjut Hadi, industri baja dalam negeri khususnya pelat baja sudah mampu memenuhi pasar domestik. Sehingga tidak perlu baja impor untuk memenuhi kebutuhan baja nasional. Selain memberlakukan bea masuk tinggi, Hadi berharap ada kebijakan tegas dalam hal menggunakan baja lokal.

Ada beberapa proyek besar yang diharapkan bisa digunakan produsen baja lokal, seperti proyek kelistrikan dan pelabuhan. Hadi bilang, pemerintah mesti mewajibkan kontraktor membeli baja produksi dalam negeri.

Dukungan akan kebijakan menggunakan baja lokal untuk proyek pemerintah itu juga datang dari Iip Arif, Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel Tbk. “Keberpihakan itu bisa dilakukan dengan membuat regulasi yang mensyaratkan, pengadaan barang dan jasa dari APBN/APBD wajib mengutamakan produksi nasional,” kata Iip.

Menanggapi masalah ini, Ernawati, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan bilang, saat ini pemerintah tengah merampungkan pengenaan bea masuk anti dumping untuk baja impor jenis cold rolled steel dan hot rolled steel dari China. “Penyelidikan sudah selesai sekarang sedang dalam pembahasan instansi terkait,” ujar Ernawati.

tsunamiSMALL

 

Bisnis.com, JAKARTA — Investor menyerbu cepat masuk pasar utang negara berkembang dan telah memecahkan rekor dua pekan lalu.

Menurut Bank of America Corp., aliran dana masuk bersih ke pasar obligasi negara berkembang dalam satu pekan hingga 20 Juli 2016 senilai US$4,9 miliar mencapai rekor tertinggi.

Angka itu lebih tinggi US$1 miliar dari rekor sebelumnya yang tercatat dua pekan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi migrasi besar-besaran ke kelas aset tersebut, seperti perkiraan fund managers BlackRock Inc.

BlackRock memperkirakan investor bakal berburu imbal hasil yang tinggi di pasar berisiko dibandingkan dengan membeli obligasi berimbal hasil rendah di negara maju.

Aliran dana ke pasar obligasi negara berkembang hampir sama besar dengan aliran dana ke pasar saham negara berkembang. Dana sekitar US$4,7 miliar diinvestasikan ke pasar saham negara berkembang selama satu pekan hingga 20 Juli 2016.

Mengutip data dari EPFR Global, nilai investasi masuk ini paling besar dalam 12 bulan terakhir.

Bloomberg pada Jumat (22/7/2016) melaporkan pada awal pekan ini Morgan Stanley menaikkan peringkat fixed income pasar berkembang menjadi netral dari underweight.

Menurut Morgan Stanley, fundamental ekonomi meningkat dibandingkan dengan pasar maju dan kelas aset yang memiliki total return positif secara moderat.

 dollar small

WE Online, Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

“Jumlah penduduk miskin menurun karena selama September 2015 inflasi rendah dan terkendali, yaitu 1,71 persen,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers tentang profil kemiskinan Indonesia Maret 2016 di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Faktor lain yang memengaruhi penurunan penduduk miskin adalah rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun selama periode September 2015 sampai Maret 2016, seperti misalnya harga daging ayam ras sebesar 4,08 persen (Rp37.742 menjadi Rp36.203).

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun di mana pada Agustus 2015 sebesar 6,18 persen menjadi 5,5 persen pada Februari 2016. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut berperan meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat,kata Suryamin.

Faktor berikutnya yang memengaruhi penurunan penduduk miskin adalah nilai rata-rata upah buruh petani per hari Maret 2016 dibanding September 2015 naik 1,75 persen dari Rp46.793 menjadi Rp47.559. Nilai rata-rata upah buruh bangunan per hari Maret 2016 dibanding September 2015 naik 1,23 persen dari Rp79.657 menjadi Rp81.481.

Dari jumlah penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 tercatat 8,22 persen juga turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.

Selama periode September 2015 sampai Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,28 juta orang (10,62 juta menjadi 10,34 juta), dan di pedesaan turun 0,22 juta orang (17,89 juta menjadi 17,67 juta). (Ant)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

dollar small

 

SINGAPURA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Singapura, Temasek Holdings, mencatat penurunan nilai portofolio sekira 24 miliar dolar Singapura atau sebesar USD14 miliar. Portofolio mereka mengalami penurunan sekira 9 persen pada periode 31 Maret lalu.

Nilai portofolio Temasek jatuh ke 242 miliar dolar Singapura atau sekira USD180 miliar pada tahun fiskal lalu, dari sekira USD266 miliar atau USD194 miliar pada periode tahun sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya nilai portofolio mereka turun sejak krisis keuangan global 2009.

Total shareholder return (TSR) tahunan selama 20 tahun turun menjadi 6 persen, dari 7 persen pada 2015. Imbal obligasi 10-tahun TSR dalam dolar turun menjadi 8 persen, dan untuk 6 persen dalam dolar Singapura.

Temasek’s head of strategy, Michael Buchanan, mengatakan kondisi pasar global yang menantang dan belum stabil karena tekanan politik dari Brexit dan euro-skeptisisme dapat meningkatkan sisi negatif.

“Setiap kali Anda memiliki ketidakpastian politik, itu akan membebani keyakinan bisnis, belanja modal dan kepercayaan konsumen,” katanya seperti dilansir dari CNBC.

“Kita sudah melihat bahwa referendum membuat penurunan PMI (Purchasing Manufactur Index) dan langkah-langkah lain yang berhubungan dengan kepercayaan diri sehingga kemungkinan akan berlanjut dan membebani pertumbuhan,” tambah dia.

Selain downside langsung, dia masih melihat ada kemungkinan peluang investasi juga. Dia memperkirakan Federal Reserve akan terus melihat risiko untuk kenaikan suku bunga lebih lambat. Selain itu, dia melihat bahwa China akan mengatasi tantangan sebagai ekonomi, meski demikian kekhawatiran atas tingkat utang tetap ada.

Temasek juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan divestasi senilai USD28 miliar dolar Singapura dan melakukan investasi sebesar 30 miliar dolar Singapura. Dana tersebut, digunakan untuk mendorong likuiditas awal tahun untuk meningkatkan divestasi.

Selain itu, Temasek juga mencatat bahwa sekira 60 persen dari investasi mereka, masuk ke dalam emiten dan bukan surat utang. Sayangnya, investasi tersebut salah tempat, lantaran indeks saham di Singapura dan Hong Kong jatuh hampir 15-16 persen.

(mrt)

monetarySMALL

ADB: Historically, South Asia and Southeast Asia were isolated from one another, but increasingly leaders and business operators in both regions are seeing the benefit of greater connections, according to the ADB report, Connecting Asia: Infrastructure for Integrating South and Southeast Asia.

  1. Most trade between South Asia and Southeast Asia is by sea, but with improved infrastructure and easier border crossing procedures, the volume of goods and passenger traffic by land would grow.”
  2. Currently, sea freight is substantially cheaper per ton than road or rail when shipping goods between South Asia and Southeast Asia, due to limited roads and long distances.
  3. South Asia and Southeast Asia will need at least $3.6 trillion from 2010 to 2020 in infrastructure investment to meet the needs of the growing populations in the two regions.
  4. Asia has the money to build the critical infrastructure needed in these two regions. Savers in Asia put away $1.3 trillion in 2011 alone. The region’s formidable savings can be leveraged to finance infrastructure, though instruments need to be developed to expedite the process.
  5. Historically, South Asian and Southeast Asian economies were isolated from one another and there was little talk of inter-regional economic integration.
  6. Prior to 1990, the only trade agreement that covered the two regions was the Bangkok Agreement signed in 1975 that included Bangladesh, India, the Lao People’s Democratic Republic and Sri Lanka as well as the Republic of Korea and the People’s Republic of China.
  7. In recent years, six trade agreements have come into effect between South Asian and Southeast Asian economies, including the landmark Association of Southeast Asian Nations–India Comprehensive Economic Cooperation Agreement in 2010.
  8. Myanmar is the only land bridge between South Asia and Southeast Asia, so it would play a critical role in connecting the two regions but its links to northeast India are weak because most of the borders are mountainous.
  9. Combined, India and Southeast Asia are home to 1.8 billion people and have an economic size of $3.8 trillion, sharing substantial world resources, economic and otherwise.
  10. Most of Thailand’s trade with South Asia is with India, standing at around 75 percent of total trade in 2012. Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka still trade very little with Thailand.
  11. Bangladesh’s geographic location between South Asia and Southeast Asia provides a unique opportunity for the country to benefit from greater cross-border business.
  12. The distances between cities in India and the inner cities of the People’s Republic of China would be greatly reduced if land routes through Nepal were used. For example, the distance from New Delhi to Kunming via Hong Kong is about 10,345 km whereas through Nepal it would be only about a quarter of that distance.

dollar small

INILAHCOM. Pulau Bintan menjadi tempat paling popular bagi warga Singapura untuk berwisata. Event olahraga wisata seperti Tour de Bintan menjadi daya tarik tersendiri yang menyedot lebih banyak turis.

“Lokasinya yang dekat Singapura, menjadikan Bintan seolah-olah menjadi halaman bermain bagi orang yang berada di Singapura, bukan hanya orang-orang Singapura saja,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Bisnis hotel, resort, convention center, resto, caf, golf course, terus bertumbuh di pulau yang hanya 30 menit dari Singapura itu. “International Tour de Bintan yang dihelat sejak 2009 lalu, membuat Bintan menjadi destinasi sport tourism popular di Singapura,” imbuh Arief Yahya.

Dengan jalan yang mulus di semua tempat, membuat Bintan tumbuh menjadi surga pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015 Bintan di atas Rp 100 miliar, 60% nya dari pariwisata. Kini, banyak pengembang internasional yang membangun hotel baru. Ada Bintan Resorts di utara Pulau Bintan. Di situ ada kawasan Treasure Bay, Lagoi.

Di sudut lainnya, ada Lagoi Plaza. Inilah mal satu-satunya di Pulau Bintan dengan fasilitas rumah makan, pertokoan, dan pasaraya. Tempatnya di sebelah Hotel Swiss-Bel. Kawasan ini bakal diformat seperti Bali-nya Kepulauan Riau. Daerahnya bersih, modern, dan sudah disentuh landscape dan pengelolaan kawasan wisatanya modern. Belum lagi Treasure Bay, kota resort tepi pantai terpadu yang dibangun dengan luas 338 hektar di Pulau Bintan.

Lokasinya sangat strategis. Hanya 45 menit dari Singapura dengan menggunakan kapal ferry. Dan hanya 75 menit atau bahkan kurang dari Bandara Raja Haji Fisabilillah dengan mobil. “Jangka panjangnya kami akan buat destinasi wisata yang aman dan nyaman di Bintan,” terang Bupati Bintan Apri Sujadi, yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan, Luki Zaiman Prawira, Sabtu (2/4/2016).

Nyamannya destinasi wisata di Lagoi membuat 800 rider yang tampil di prolog Tour de Bintan 2016, Jumat (1/4) sore, merasa happy. Jelajah wisata sejauh 12 km yang berada persis di pinggir Laut China Selatan memberi sensasi beda yang tak pernah dirasakan saat berlomba di daerah lain.

“Matahari bersinar terus sepanjang hari. Jalannya juga bagus. Belum lagi hembusan angin dari laut dan panorama hutan bakau di sepanjang jalan. Sensasinya belum pernah saya rasakan di tempat lain. Ini sangat menyenangkan,” terang rider asal Project 852, Clark Williams, usai prolog Tour de Bintan 2016.

Sejak awal Bintan sudah diposisikan sebagai destinasi sport tourism. Beragam even internasional sudah kerap digelar di sana. Dari mulai Tour de Bintan, Ironman Bintan Indonesia, Bintan Triathlon hingga Sungailiat Triathlon, semua selalu dibanjiri ratusan peserta asing,

“Coba lihat Tour de Bintan 2016 ini. Pesertanya 800-an, dan 90 persennya dari luar negeri. Masing-masing pesertanya rata-rata didampingi lima orang. Ada tehnisi, tenaga medis serta pendamping lomba. Semua butuh tempat menginap, makan, transportasi, dan sarana hiburan. Banyak sekali devisa yang masuk dalam sekali kegiatan,” terang Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, I Gde Pitana. [*]

– See more at: http://gayahidup.inilah.com/read/detail/2285447/pulau-bintan-jadi-halaman-bermain-orang-singapura#sthash.zYxoowz1.dpuf

spiral

Three Things Your Business Needs to Know About 2016

business insider

We sat down with the General Manager of Dun & Bradstreet (D&B) Indonesia, Krisantus Veni Calix, and asked him about their latest Business Optimism Index for Q4 2015, the outlook for 2016 and how companies are faring in these times.

 

 

 

1. What can businesses expect for the rest of 2015 and the new year, 2016?

Based on our recent survey, businesses are feeling more pessimistic across all key indicators, namely sales, net profits, selling price, new orders, inventory, and employment. This is the fourth consecutive quarter of decline, and shows that the global slowdown is taking its toll on domestic firms.

 

Nonetheless for 2016, we expect Indonesia to perform better in line with the improving global economy. According to the World Economic Outlook (WEO) 2016 released by International Monetary Fund (IMF), global economy is expected to grow by 3.8%, an increase of 0.5% from 2015. Our D&B analysts forecast 6.0% growth for Indonesia next year compared to 4.7% this year.

 

Growth will be supported by recovery in developed markets such as US, EU and Japan, which are our main export destinations. In addition, commitment from Indonesian government to boost state spending in infrastructure sector will be an important driving force. However, China’s slowdown, weakening global commodity prices, and prolonged instability of global financial markets could negatively impact Indonesia’s growth prospects.

 

2. How has the credit quality of Indonesian firms changed in the past year?

 

Screen Shot 2015-10-28 at 3.46.38 PM

 

We find that the overall credit ratings of Indonesian firms have largely remained unchanged over the past year (2014 to 2015). In fact, the percentage of local firms which have had their credit ratings downgraded was significantly lower than those which were unchanged.

 

The D&B Rating consists of two indicators – one measures the financial strength and another measures the risk condition of the company. Financial strength is an indication of how financially sound the company is while the risk indicator focuses on the management experience and any negative listings of the company.

 

Based on our findings, we find that Indonesian firms are still financially sound. Out of every 100 firms, we noted that none of the firms have had their credit ratings downgraded over the past year (2014 to 2015). This is in line with the upgraded credit ratings, which was only 3.13% over the past year.

 

In conclusion, we can say that most Indonesian firms have had their financial strength unchanged over the past year. On the contrary, there is considerable movement in risk conditions. However, this should be no cause for alarm as the credit ratings are evaluated based on a company’s fundamentals and merits.

 

3. What advice do you have for Indonesian firms to tide through the rough times?

The business community is expected to begin rationalization and efficiency amid current economic conditions, such as reviewing investment expenses, and re-planning and optimizing existing ones. Firms must also continue to be creative and smart in utilizing the government economic package policies to stimulate local economy and business activity.

 

Finally, it always helps to stay informed of your business partners and suppliers. Any failure or stress in them especially during an economic slowdown can potentially disrupt your business.

 

Screen Shot 2015-10-28 at 6.37.01 PM

 

 

———-

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

This post was prepared by Oana Aristide, Senior Economist on D&B’s Global Data, Insight and Analytics team. Based in the UK, she covers three Scandinavian countries as well as Romania, Japan, Malaysia, and the Philippines as a contributor to D&B’s Macro Market/Country Insight Products. She has a background in central banking.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi bank yang memiliki kapitalisasi terbesar
di Asia Tenggara dengan nilai US$24,5 miliar pada bulan ini.

BCA yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, berhasil mengungguli DBS
Group Holdings Ltd asal Singapura.

Saat ini Bank DBS merupakan bank terbesar di Singapura. Berdasarkan data yang
dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/2/2016) menunjukkan kapitalisasi pasar DBS
turun di bawah BCA, atau berada pada kisaran US$23 miliar.(bisnis/ay)read more…

rose KECIL

Jakarta detik -Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada akhir 2015 lalu, 195 negara peserta konferensi sepakat untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan beralih ke bahan bakar nabati (biofuel).

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengajak negara anggota ASEAN, India, dan China menggunakan biofuel yang berbahan baku Crude Palm Oil (CPO). Caranya dengan menjalankan program mandatori biofuel seperti di Indonesia.

“Kita ingin negara-negara ASEAN mulai program B5, juga India dan China, apakah B5 (biofuel 5%) atau B10 (biofuel 10%) karena semua negara sepakat dengan kesepakatan di Paris, mengurangi emisi karbon. Caranya dengan lebih banyak menggunakan biofuel,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Minyak sawit, dia menegaskan, tidak merusak lingkungan. Sebaliknya sawit justru dapat berkontribusi mengatasi perubahan iklim. “Palm oil itu bagian dari solusi climate change. Selama ini ada yang menyebar kampanye negatif, itu tidak benar. Yang terjadi kalau kita menggunakan biodiesel , kita membantu mengurangi emisi karbon,” paparnya.

Rizal menambahkan, pemerintah Indonesia pun telah bersikap tegas mencegah perluasan lahan sawit dengan cara pembakaran hutan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak para pelaku pembakaran hutan.

“Pemerintah sendiri mulai tegas untuk mengurangi kebakaran. Contohnya Presiden Jokowi meminta TNI dan Polisi mengambil langkah kalau ada kebakaran hutan lagi. Kalau ada kebakaran (hutan) besar, yang pertama dipecat adalah komandan korem dan komandan polisi setempat. Kita ingin memperbaikinya. Kita juga percaya hutan juga harus dikelola dengan sustainable,” pungkasnya.

(hns/hns)

bird

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo mengatakan profesionalisme merupakan kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Kuncinya di etos kerja, produktivitas dan daya saing. Inilah profesionalisme,” kata Presiden ketika membuka Rapim TNI-Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat.

Presiden mengingatkan bahwa saat ini Indonesia bukan lagi akan menghadapi era MEA, melainkan sudah memasuki era MEA.

Untuk itu, kata Presiden Jokowi, bangsa Indonesia harus meninggalkan tradisi-tradisi lama yang menyebabkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan bangsa lain.

“Dulu kita sangat takut sekali dengan krisis Yunani, tapi ternyata ada yang lebih menakutkan yakni depresi Yuan, kenaikan suku bunga The Fed. Ini yang harus direspons. Merespons perubahan-perubahan dunia dengan profesionalisme,” katanya.

Kedatangan Presiden dalam acara Rapim TNI-Polri adalah untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada 173 orang peserta Rapim TNI-Polri yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, perwira tinggi TNI, kapolda dan perwira tinggi Polri di luar struktur.

Dalam Rapim yang bertema “Dengan Memperkuat Soliditas, Profesionalisme dan Revolusi Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah”, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan jajaran kepolisian dan TNI siap mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2016.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan mendukung pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, maka seluruh jajaran TNI – Polri akan mengawal dan mengamankan jalannya pembangunan guna menjamin kedaulatan negara,” papar Kapolri.

Dalam acara tersebut turut hadir beberapa menteri dan pejabat negara antara lain Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.(*/hrb)

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/profesionalisme-kunci-sukses-hadapi-mea/138730
Sumber : INVESTOR DAILY

long jump iconJAKARTA okezone– Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan sektor swasta merupakan faktor utama dalam mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan negara berkembang yang ada di kawasan Asia.

“ADB percaya bahwa sektor swasta adalah kunci pertumbuhan di negara-negara berkembang Asia dan mitra yang penting guna mengentaskan kemiskinan,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai hasilnya, menurut dia, ADB juga secara substansial memperluas pembiayaan sektor swasta dan investasi guna menyelaraskan dengan kebutuhan yang terus berubah dari kawasan yang dinamis ini.

ADB juga telah menyetujui hingga 2,6 miliar dolar AS untuk pembiayaan baru dan investasi bagi sektor swasta pada 2015, atau meningkat 37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagai hasil dari perluasan yang signifikan tersebut, portofolio investasi sektor swasta ADB telah meningkat menjadi lebih dari 8 miliar dolar AS.

“Dengan mempromosikan perbaikan iklim bisnis, dengan meningkatkan akses yang lebih fleksibel terhadap solusi pembiayaan dan fasilitasi perdagangan, ADB membantu sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas tinggi dan meningkatkan standar hidup,” tuturnya.

Ia juga mengemukakan, selain pertumbuhan dalam volume perekonomian, operasi sektor swasta ADB dinilai juga telah mencapai tahapan sektor prioritas strategis pada 2015, termasuk perubahan iklim, ekonomi perbatasan, persamaan jender, dan bisnis inklusif.

Sebelumnya di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menginginkan agar jumlah pelaku wirausaha harus ditingkatkan karena saat ini jumlahnya hanya 1,56 persen dari penduduk Indonesia.

“Ada tiga cara meningkatkannya yaitu dengan melakukan pelatihan, mengadakan kompetisi dan memberikan penghargaan,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram dalam sebuah acara pemberian penghargaan kepada pelaku usaha mikro di Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut Agus Muharram, pemerintah secara rutin sudah melakukan ketiga hal tersebut, termasuk dengan memberikan modal awal sebesar Rp25 juta bagi para pemenang kompetisi wirausaha.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016 dan menurunkan suku bunga skema kredit itu menjadi 9,0 persen, turun tiga persen dari tahun sebelumnya.

Namun, lanjutnya, pemerintah tidak bisa sendirian dalam melakukan peningkatan jumlah pelaku wirausaha, perlu dukungan dari semua pihak termasuk kelompok industri.

Ia menuturkan kerja sama antarpihak tersebut juga dapat meningkatkan kualitas para pelaku UKM dalam mengarungi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

(rzy)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan meresmikan pabrik clothing asal Korea di Wonogiri. Pabrik ini merupakan anak usaha dari Group Pan Pacific.

Pantauan Okezone, Jumat (22/1/2016), para undangan sudah memenuhi PT Nesia Pan Pacific Clothing yang didominasi warga negara Korea. Jokowi dijadwalkan meresmikan pabrik ini pada pukul 15.00 WIB.

Sekadar informasi, PT Nesia Pan Pacific merupakan anak perusahaan Group Pan Pacific yang ke-6 yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada PT Pan Pacific Nesia di Kabupaten Subang, PT Pan Pacific Nesia Knit di Kabupaten Semarang, PT Pan Pacific Jakarta di Jakarta, PT Tunggal Indotama Abadi di Bogor, dan PT Nesia Pan Pacific Blouse di Jakarta.

Adapun total rencana penyerapanTKI di Wonogiri sebanyak 12.600 tenaga kerja dengan kapasitas produksi per tahun dari tujuh pabrik di Wonogiri sebanyak 1,5 juta pakaian. Namun, baru dua pabrik yang beroperasi dengan penyerapan tenaga kerja 1.000 orang dan lima lainnya dalam proses pembangunan.

PT Nesia Pan Pacific Clothing merupakan pabrik tekstil yang berorientasi ekspor 100 persen dengan nilai investasi USD14,5 juta yang sudah terealisasi.

http://economy.okezone.com/read/2016/01/22/320/1294523/presiden-jokowi-akan-resmikan-pabrik-asal-korea-di-wonogiri
Sumber : OKEZONE.COM

 

Liputan6.com, Jakarta – Pada abad kedua masehi, serombongan warga Nusantara dengan kapal dan sistem navigasi yang didesain sendiri telah menjelajah hingga ke Afrika, menjual hasil bumi Nusantara dan membeli produksi lokal di sana untuk dibawa pulang.

Setengah abad kemudian, kerajaan Sriwijaya menguasai perairan Nusantara dan sangat disegani di Selat Malaka dan Samudera Hindia. Tidak sebatas melakukan perdagangan lintas samudera, kerajaan Sriwijaya juga melakukan perjanjian bilateral dengan kerajaan di Tiongkok untuk memajukan perdagangan dan bekerja sama menumpas kawanan perompak di sepanjang jalur perdagangan.

Kejayaan Majapahit pada abad XII juga tidak terlepas dari ketangguhan armada laut dan dagangnya, sehingga mampu berkiprah dalam perdagangan luar negeri.

Kodrat negara kepulauan sejatinya memang terbuka. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia—dengan hamparan pulau-pulau yang dipertautkan oleh lautan membentuk zamrud khatulistiwa—perdaganganlah yang menjadi motor penggerak kemakmuran.

Tanpa perdagangan, sebagian besar hasil bumi bakal teronggok membusuk dan berbagai kebutuhan yang belum mampu dihasilkan sendiri, bisa didatangkan dari luar negeri.

Sebagian besar negara ASEAN juga berkarakter terbuka sejak lama. Porsi ekspor dan impor dalam produk domestik bruto (PDB) rata-rata negara ASEAN relatif sangat tinggi. Sejak awal 2000-an perdagangan di antara sesama negara ASEAN praktis sudah bebas, nyaris tanpa hambatan.

Tidak sebatas perdagangan. Mobilitas manusia antar negara ASEAN juga tanpa hambatan berarti. Jutaan tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia dan Singapura.

Maskapai penerbangan ASEAN sudah lama leluasa mendarat di berbagai kota diIndonesia. Bank-bank milik Malaysia dan Singapura dengan mudah dijumpai di berbagai kota. Bahkan, bank-bank asing di luar ASEAN sekalipun, memperoleh perlakuan yang sama.

Tenaga profesional seperti akuntan, penasihat keuangan, dan manajer pabrik dari negara luar dengan mudah ditemui di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.

Lantas, apa yang hendak dicapai dengan MEA? Jangan terpukau dengan kepanjangannya: Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA jauh api dari panggang dengan Uni Eropa. Dari namanya saja sudah mencerminkan perbedaan mendasar.

Uni Eropa sejak berdirinya sudah menerapkan berbagai instrumen untuk berintegrasi. Mereka punya mata uang tunggal, anggaran tersendiri, dan Parlemen Eropa. Semua negara anggota menganut demokrasi dan standar sosial yang tinggi.

MEA tidak pernah menggunakan kata integrasi dengan kelengkapan instrumennya. ASEAN lebih menekankan pada integrasi dengan perekonomian global. Memang, pendirian ASEAN lebih sarat dengan muatan politik ketimbang ekonomi.

ASEAN berdiri ketika perang Vietnam sedang berkecamuk, muncul ketakutan penetrasi komunisme di Asia Tenggara, serta Indonesia dan Malaysia baru saja selesai berkonfrontasi. Kala itu tidak satu pun negara ASEAN memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Instrumen yang diandalkan adalah kerja sama. Kesepakatan hampir selalu diiringi oleh pengeculian atau exclusion list yang panjang. Dalam kerangka MEA, yang mengemuka bukanlah integrasi atau unifikasi, melainkan konektivitas lewat physical connectivity,institutional connectivity, dan people-to-people connectivity.

Karakteristik ASEAN yang outward looking terlihat dari porsi perdagangan intra-ASEAN yang sangat rendah dan cenderung mandek. Pada 2004, perdagangan intra-ASEAN hanya 24,3 persen dari keseluruhan perdagangan luar negerinya dan turun menjadi 24 persen pada 2014.

Bandingkan dengan perdagangan intra-Uni Eropa yang mencapai hampir dua pertiga dari total perdagangan luar negerinya pada 2013, dan NAFTA sekitar separuh dari total perdagangan luar negeri Amerika, Kanada, dan Meksiko. Mitra dagang utama mayoritas negara ASEAN adalah Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, India, Rusia, Kanada, dan Selandia Baru.

Apakah dengan begitu MEA tidak membawa manfaat bagi negara-negara ASEAN? Tentu saja tidak. Dengan mengedepankan konektivitas, pasar ASEAN lebih terintegrasi. Pihak luar ASEAN memandang ASEAN sebagai satu pasar sehingga lebih memikat.

Betapa tidak, PDB berdasarkan paritas daya beli (GDP based on purchasing power parity) ASEAN pada 2014 senilai lebih dari 6 triliun dolar AS, terbesar keempat setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Jepang di urutan kelima.

Pasar ASEAN yang relatif besar ini menambah daya tarik bagi investor dari luar ASEAN dan juga investor dari dalam ASEAN. Sekalipun MEA terwujud, investasi asing langsung di ASEAN melonjak tajam dari 21 miliar dolar AS pada 2000 menjadi 112 miliar dolar AS pada 2014.

Pada periode yang sama, investasi asing langsung dari dalam ASEAN sendiri juga melonjak dari 0,8 miliar dolar AS menjadi 24,4 miliar dolar AS. Walaupun porsi penanaman modal asing langsung intra-ASEAN relatif rendah, namun peningkatannya cukup menakjubkan, dari hanya 2,8 persen tahun 2000 menjadi 17,5 persen pada 2014.

Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin penanaman modal asing langsung itu. Bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar semata, melainkan memilih Indonesia sebagai production base untuk pasar regional maupun global.

Sejauh ini Indonesia agak tercecer, Vietnam dan Malaysia lebih banyak dipilih oleh produsen kelas dunia. Belakangan Vietnam menjadi primadona baru. Boleh jadi Myanmar akan menyusul.

Indonesia tidak boleh terpaku pada konsep komoditi unggulan. Kelebihan dari ketiga negara yang disebutkan terdahulu adalah pada kemampuannya beradaptasi dengan sistem global supply chain. Ketiga negara itu mempersiapkan infrastruktur pendukung agar dilirik oleh produsen parts and components. Jadi, yang dijadikan target adalah kegiatan unggulan, bukan produk unggulan.

Di era MEA, ancaman utama bukanlah membanjirnya barang impor dari ASEAN, karena era ASEAN Free Trade Area (AFTA) sudah lama terwujud. Durian Bangkok telah lama membanjiri Indonesia. Produk minuman dari Malaysia sudah merajalela. Sebaliknya, Indonesia memiliki peluang memasarkan beragam buah-buahan dan sayur mayur. Kuncinya adalah pembenahan pasca panen dan dukungan logistik.

Jika hendak memperoleh maslahat (benefit) lebih besar, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi agar porsi produk manufaktur dalam ekspor naik signifikan. Hanya dengan meningkatkan ekspor manufaktur, Indonesia dapat menikmati additional gains from trade dari peningkatan perdagangan intra-industri.

Namun bagaimanapun, karena pasar Indonesia terbesar di ASEAN—dua kali lipat lebih besar dari Thailand yang di urutan kedua—potensi maslahat yang bisa digapai Indonesia relatif lebih kecil.

Dengan pertimbangan itu, Indonesia selayaknya mendorong ASEAN memperlebar jangkauan dengan menggandeng negara-negara yang pasarnya lebih besar. Dengan Tiongkok ASEAN telah mengikatkan lewat ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Vietnam tampaknya tak bisa menunggu inisiatif ASEAN selanjutnya. Dengan kesadaran penuh, Vietnam lebih maju dua-tiga langkah. Vietnam bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat dan telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Indonesia baru menyatakan minat. Produk-produk Indonesia yang hendak masuk ke Amerika Serikat harus melewati jalan biasa sedangkan Vietnam menikmati jalan tol bebas hambatan.

Ironis kalau kita menatap kembali ke sejarah panjang Nusantara. Untuk jasa keuangan, khususnya perbankan, Indonesia sangat tertinggal. Tiga bank terbesar dari segi aset diborong oleh Singapura. Tiga posisi berikutnya diduduki oleh bank-bank Malaysia.

Di posisi ke-7 sampai ke-10 diisi oleh bank-bank Thailand. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Tanah Air menyusul di posisi ke-11. BRI, BCA, dan BNI menguntil setelah Mandiri.

Supaya lebih bertaji, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank nasional kecuali melakukan konsolidasi dengan bergabung. Jika misalnya Mandiri dan BNI bergabung, posisinya langsung naik ke urutan ke-7. Singapura, Malaysia, dan Thailand jauh hari sudah melakukan konsolidasi secara konsisten.

Bank ibarat jantung perekonomian. Fungsinya menyedot dana dari masyarakat dan memompakan kembali dana itu ke masyarakat dalam bentuk kredit. Betapa lemah fungsi jantung dalam perekonomian Indonesia, tercermin dari besarnya kredit yang disalurkan sektor keuangan hanya 46 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan Thailand sebesar 173 persen, Malaysia 143 persen, dan Vietnam 108 persen.

Kita hanya menang tipis terhadap Kamboja (40 persen). Tentu saja, kondisi di atas disebabkan oleh dana pihak ketiga yang juga masih relatif rendah.

Tak heran karena jumlah orang dewasa yang memiliki akses ke perbankan (financial inclusion index) juga sangat rendah yaitu hanya 36,1 persen. Bandingkan dengan 80,7 persen untuk Malaysia dan 78,1 persen untuk Thailand.

Tiada jalan mundur bagi Indonesia. Sejarah panjang bangsa ini membuktikan, hanya dengan menyerang (outward looking) rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera. Jangan karena alasan tidak siap, membuat kita semakin menutup diri.

Dengan lebih menutup diri dan defensif, risikonya adalah keterpurukan relatif lebih dalam. Kita akan semakin tercecer dalam kancah global.

Saatnya membangkitkan semangat dan tekad baru, kembali ke jati diri sebagai bangsa maritim dengan memperkokoh sarana dan prasarana perhubungan laut. Penguatan transportasi laut dengan kelengkapan sarana pendukungnya, menjadi modal dasar untuk memenuhi prasyarat mutlak untuk berjaya mengarungi integrasi regional dan global.

Prasyarat itu adalah mengintegrasikan perekonomian nasional. Bagaimana mungkin kita berhasil berintegrasi dengan perekonomian regional dan global, kalau perekonomian nasional sendiri belum terintegrasi.

 

 

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali singgung perihal suku bunga perbankan nasional yang masih lebih tinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. JK menilai, suku bunga perbankan nasional harus kompetitif saat dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Besaran suku bunga di suatu negara, lanjut JK, mencerminkan tingkat efisiensi negara tersebut. Memasuki MEA, negara yang paling efisien akan unggul di era persaingan global.

Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong efisiensi di segala sektor, termasuk di sektor perbankan.

“Pemerintah tahun depan akan mendorong suatu pergerakan dari bawah. Salah satunya adalah mendorong sektor keuangan lebih murah. Oleh karena itu, bunga lebih murah untuk KUR dan UKM yang akan datang dengan subsidi,” ujar JK di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (30/12).

JK berharap sektor perbankan mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompetitif dan efisien. JK pun meminta Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pelopor penurunan tingkat suku bunga perbankan. JK mengaku sering berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo untuk mempertimbangkan segala peluang penurunan tingkat bunga perbankan.

“Kita sering bicara dengan Gubernur BI bagaimana sektor keuangan ini lebih baik. Kita jangan suatu negara yang maju haruslah sektor keuangan maju karena sektor riilnya. Bukan sebaliknya. Oleh karena itu maka perbankan apakah itu untuk korporasi ataupun untuk UKM, tentu tidak bisa lagi ambil keuntungan dengan bunga tinggi. Tapi harus ambil keuntungan dari tingginya pertumbuhan ekonomi,” papar JK.

JK mengajak semua pihak, terutama perbankan dan Bank Indonesia untuk mengubah pola pikir agar pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan serapan tenaga kerja semakin sinkron dan bertumbuh positif.

“Sering orang katakan mengapa bank Malaysia, Singapura lebih maju daripada kita. Karena dia berpikir, dia maju karena maju bukan karena bunga tinggi untuk diberikan ke rakyat. Karena itu kita harua mengubah mindset dan perbankan kita. Kita maju bersama-sama bukan maju sepihak. Oleh karena itu mari kita capai tiga hal pokok secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi, orang bekerja dan tentu stabilitas dalam bentuk inflasi, mata uang dan sebagainya,” tutup JK.

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) merilis data tentang 12 hal yang perlu diketahui soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan diterapkan tahun depan.

ADB memaparkan, 10 negara di Asia Tenggara berusaha meluncurkan satu pasar tunggal untuk barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, untuk menjadi salah satu perekonomian sekaligus pasar terbesar di dunia.

Dalam situs resminya, lembaga itu menyatakan, sedikitnya ada 12 hal yang mesti diketahui soal pemberlakuan MEA ini.

1. Pusat gravitasi ekonomi global bergeser ke Asia, terutama Cina dan India.

2. ASEAN menciptakan pasar tunggal MEA untuk aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil.

3. Jika ASEAN satu negara, dia menjadi terbesar ketujuh  di dunia dengan produk domestik bruto gabungan US$ 2,4 triliun pada 2013.

4. Dengan lebih dari 600 juta orang, potensi pasar ASEAN lebih besar dari masyarakat Uni Eropa atau Amerika Utara.

5. ASEAN salah satu wilayah ekonomi paling terbuka di dunia dengan total ekspor barang lebih dari US$ 1,2 triliun atau hampir 54 persen dari total PDB ASEAN.

6. ASEAN mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk integrasi ekonomi regional.

7. MEA didirikan pada empat inisiatif dasar, yakni jadi pasar tunggal dan basis produksi, peningkatan daya saing, mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil, dan integrasi ASEAN ke ekonomi global.

8. Infrastruktur fisik ASEAN sangat penting untuk MEA dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi.

9. Salah satu tantangan untuk MEA adalah kesenjangan pembangunan.

10. Sejumlah analis percaya MEA akan melewati tenggat waktu pada Desember 2015 karena sejumlah persyaratan, yakni perubahan undang-undang domestik maupun konstitusi.

11. Fleksibilitas, yang mencirikan kerja sama ASEAN, bisa menjadi dalih ketidakpatuhan negara anggotanya.

12. ASEAN membutuhkan rencana MEA di masa mendatang mencapai aspirasi pembangunan jangka panjang.

 

BISNIS.COM

 

IN 1999 ANDY CHAN, a middle-aged Hong Kong businessman, set up a company in Shenzhen, just over the border on the Chinese mainland, making pretty sets of bath soap to fill American Christmas stockings. They were sold at $10 apiece at retailers like Walmart. His firm made and shipped them, by the hundreds of thousands in each steel container, for just $4. In the first few years his firm made a bomb. He paid his workers a pittance, 290 yuan (then $35) a month, and imported his raw materials from Malaysia for next to nothing. But then China’s exchange rate soared, his workers’ wages rose almost tenfold, the authorities started enforcing overtime rules and competition turned brutal. The business collapsed. Now he is a taxi driver. “You can’t do this business in Shenzhen any more unless you break the law. You have to go to South-East Asia,” he says bitterly.

Hard as it is on Mr Chan, trade in East Asia is ruthlessly opportunistic. Since Japanese multinationals put the “Flying Geese” model of manufacturing into practice in the 1980s, Asian factories have migrated, via the continent’s “miracle” economies, to China and South-East Asia. Fuelled largely by foreign investment, they are on a permanent quest for cheaper labour and greater efficiency. As cities along China’s throbbing coastline are priced out of the market, inland locations such as Chongqing, or lower-wage countries like Vietnam and Cambodia, have become the new goslings.

But the image of flying geese is no longer as fitting as it once was, because the production apparatus has become more like a spider’s web, with components flitting in all directions and goods crossing and recrossing borders. Victor and William Fung, owners of Li and Fung, a Hong-Kong-based company that helps orchestrate these supply chains, have said that this network has “ripped the roof off the factory”. Suppliers can now be anywhere. In their book, “Competing in a Flat World” (written with Yoram Wind), the two Fungs use the example of a pair of shorts they made for an American retailer. The buttons came from China, the zips from Japan, the yarn was spun in Bangladesh and woven into fabric and dyed in China, and the garment was stitched together in Pakistan. “Yet every pair of shorts has to look as if it were made in one factory.”

Tangled web

As a result, East Asia has become one of the most interconnected regions in the world. Trade among EU nations remains even more extensive, but they are part of a single market whereas East Asia has only a tangle of free-trade agreements. As Prema-chandra Athukorala, an economist based in Australia, points out, network trade has been the most dynamic part of world manufacturing exports since the 1990s. The share of East Asian developing countries increased from 14% in 1992-93 to over 30% in 2007-08, with China the main driving force (see chart 1).

Such is the pull of China within this new “Factory Asia” that the currencies of most countries in the region now track the Chinese renminbi more closely than they do the American dollar, reckon Arvind Subramanian and Martin Kessler, formerly of the Peterson Institute. Yet for all its power, China is still only a part of the spider’s web, not the centre of it. “What makes the region unique is that you have a tight fit between regional and global integration. The supply chain is linked to final-goods markets in the United States and the EU,” says Razeen Sally of the Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore.

Global trade has slowed down in the past two years, and in 2012 East Asian trade with the rest of the world for the first time made no contribution to growth. Yet despite the lingering fallout from the 2008 global financial crisis the network effect is still going strong. Exports, especially to America, have shown signs of picking up this summer. Sudhir Shetty, the World Bank’s chief economist for East Asia and the Pacific region, expects the emerging countries in his area to grow by 7% this year, far faster than anywhere else in the developing world.

China’s slowing growth rate remains a concern, but the ten members of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), including Indonesia, the Philippines, Singapore and Vietnam, are trying to make their region more self-sustaining. Next year ASEAN plans to establish an “economic community”—a single market to make network trade more seamless.

But China’s assertiveness over disputed territories in the South and East China Seas has put it at loggerheads with important trading partners such as Vietnam and Japan. As yet the economic costs have been bearable, but the risks are high.

James Reilly of the University of Sydney thinks that China’s new posturing is a revival of an old practice known as economic statecraft, meaning it is deploying its wealth for strategic foreign-policy purposes. This practice involves both carrots and sticks. In Asia the carrots have included pipelines, railways and trunk roads that China has provided around the region, mainly to supply its own economy with raw materials, but with wider benefits, especially for its poorer neighbours.

But there is also coercion, even if this is often counterproductive. In 2012, for example, Chinese officials indirectly encouraged a consumer boycott of Japanese goods as Japan reasserted its claim to disputed islands it calls the Senkakus and the Chinese call the Diaoyus. Customs officials tightened up inspections of Japanese imports. Yet Japan did not back down. Instead, it got closer to neighbours in the region who also objected to Chinese aggressiveness, says Mr Reilly. In the same year Chinese restrictions on banana imports from the Philippines led to a backlash among Filipinos that brought their country closer to America.

Last summer Chinese businesses in Vietnam were attacked by locals after a Chinese oil firm put a rig in contested waters

Bonnie Glaser of the Centre for Strategic and International Studies, a think-tank in Washington, says China may even be pursuing economic integration to strengthen its leverage. “China’s strategy is to weave together a network of economic interdependence. It is using the centrality of its power to persuade other nations that to challenge China on territorial issues is simply not worth it.” But its neighbours are not sitting placidly by. Last summer Chinese businesses in Vietnam were attacked by locals after a Chinese state-owned oil firm put an oil rig in waters that both countries lay claim to.

Since then, American officials say, its allies in the region have become somewhat keener to move into America’s economic orbit to keep China in check. Japanese investment in China fell to $9.1 billion in 2013, from $13.5 billion the year before. At the same time Japan’s investment in ASEAN more than doubled, to $23.6 billion. Myanmar, until recently a satrap of China, is opening up to the West.

Even in Singapore, which has a big ethnic Chinese community and sees itself as a cultural bridge between east and west, China’s conduct has raised eyebrows. Simon Tay, chairman of the Singapore Institute of International Affairs, says its treatment of countries such as Vietnam shows that political integration has failed to match the economic sort. “The post-war period has provided a sense of stability that has enabled Asians to mind their own business—literally the business of business,” he says. “There is unease about a China-centric region.”

Some economists say China’s assertive behaviour may also be a way of testing whether America’s economic power in the region is waning, as many of its leaders believe. They think that the Chinese may want to re-establish the old hierarchical system in which they were clearly in control but at the same time felt a sense of noblesse oblige.

Two striking hints of this came during Xi Jinping’s first visits as China’s president to ASEAN countries last year and to the Indian Ocean in September this year. On both tours he spoke of his desire to create a “maritime Silk Road” that would build port infrastructure and establish shipping co-operation with smaller, friendly nations like Cambodia and Sri Lanka along ancient trade routes established when China was the undisputed hegemonic power. He also announced the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank, a rival to the Japan-driven Asian Development Bank but with deeper pockets—at least $50 billion in startup funds.

Yet for all its swagger, China is not impregnable. Its economic growth looks increasingly unsustainable, and most of its people are still relatively poor. Though there is a middle-class boom in coastal cities, the country’s average GDP per person is somewhere between that of the Philippines and Malaysia and still a long way from South Korea or Japan. The Communist Party knows that, to a large extent, its legitimacy rests on continuing to improve living standards.

From silk to services

That means taking economic reform further and increasing the value of goods and services produced in China, hoping to emulate the success of Singapore and Hong Kong, which generate far more value from services such as banking than from selling manufactured goods. Mr Xi has made reforms to the service sector a priority. He must also be casting a wary eye to North America where robotics, 3D printing, mass customisation and other new trends could put pressure on Asia’s factory model.

There are some promising alternatives to manufacturing. Last summer’s huge IPO of Alibaba, a Chinese e-commerce firm, underscores the potential of digital business. Tencent, another Chinese internet company, has more revenues and profits than Facebook. Lisa Hanson of Niko Partners, a Silicon Valley-based tech consultancy, says companies like Tencent have turned China into a world leader in online gaming.

One of the best tools for promoting economic reform is to use free trade and foreign competition to force overprotected service industries to modernise. Jiang Zemin, the president at the time, understood that when he took China into the World Trade Organisation in 2001. Japan’s prime minister, Shinzo Abe, has often made the same point when justifying his decision to join the Trans-Pacific Partnership, a free-trade grouping led by America. The big question is whether Messrs Xi and Abe are prepared to use Pacific-wide trade pacts to maintain that reformist zeal—and whether America has the political will to accommodate them.

Bisnis.com, JAKARTA—Pertumbuhan laba bersih kalangan bank asing kian melesat jauh meninggalkan perolehan keuntungan kelompok bank lainnya.

Data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan laba bank asing melaju sebesar 40% dari Rp4,69 triliun pada kuartal III/2013 menjadi Rp6,57 triliun di periode yang sama tahun ini.

OJK mencatat laju pertumbuhan tersebut ditopang naiknya pendapatan bunga kelompok bank ini yang naik sebesar 31%.

Adapun, dari data SPI tersebut, kenaikan pendapatan bunga tersebut disumbang dari kredit yang diberikan kepada bank lain serta surat berharga.

Tercatat, pendapatan dari kredit kepada bank lain dan dari surat berharga naik masing-masing sebesar 218% dan 68%.

Dengan kenaikan tersebut, pendapatan bunga bersih pun ikut terkerek sebesar 33% dari Rp8,04 triliun pada September 2013 menjadi Rp10,73 triliun di bulan yang sama tahun ini.

Ketua Asosiasi Bank Asing (Foreign Bank Association Indonesia/FBAI) Joseph Abraham mengatakan kalangan bank asing memang tengah memacu pertumbuhan kredit.

“Semua bank asing memang tengah memacu kredit di Indonesia, karena dengan meningkatkan pertumbuhan kredit, artinya mereka juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Joseph kepada Bisnis di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, yang menjadi tujuan bank asing yaitu untuk membantu meningkatkan rasio loan to gross domestic product (GDP) Indonesia yang saat ini masih berada di posisi 35%.

“Padahal negara lain seperti Thailand dan Vietnam, rasio tersebut sudah mencapai 80%. Jadi kami perlu memacu pertumbuhan sektor perbankan,” jelas Joseph.

Sementara itu, Managing Director Head of Corporate and Investment Citi Bank Indonesia Gioshia Ralie menuturkan bank asing memang lebih selektif dalam memilih sektor dan debitur dalam menyalurkan kreditnya.

“Semuanya kembali ke proses, asas risk management kami lebih ketat, sehingga terefleksi di laba,” tutur Gioshia.

 

 

Editor : Rustam Agus

JAKARTA – Ketua Umum Kamara Dagang (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia, salah satunya adalah Singapura.

“Saat ini mata dunia tertuju ke Indonesia, minat mereka besar terhadap kita. Bukan hanya Singapura, banyak yang sudah antre untuk masuk ke Indonesia,” ucap Bambang di Menara Kadin Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurutnya hal itu merupakan peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyambut para investor asing.

“Kita harus segera memperbaiki kondisi kita. Artinya memperbaiki birokrasi, memangkas segala kendala bisnis soal perizinan. Intinya bagaimana mencitakan iklim dunia usaha ini seramah mungkin dan semenarik mungkin untuk para investor,” pungkasnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069884/kadin-investor-asing-antre-masuk-ke-indonesia
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melaju pesat, dapat mencapai 6-7%, dengan pengalihan subsidi BBM ke berbagai sektor produktif dan strategis. Hal itu bisa terjadi karena pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur secara besar-besaran, membangun pembangkit 35 ribu MW untuk mewujudkan listrik murah, serta membangun insfrastruktur pertanian terutama waduk dan satu juta hektare irigasi.

 

Selain itu, pemerintah bersama swasta akan membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan perumahan buruh dan berbagai fasilitas lain untuk pekerja, sehingga para buruh dapat menekan berbagai pengeluaran. Langkah ini akan membuat industri nasional berdaya saing tinggi di tengah mahalnya upah buruh negara kompetitor seperti Tiongkok.

 

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil kepada Investor Daily di ruang kerjanya, Jumat (21/11). Sofyan menjelaskan, beban perekonomian nasional saat ini memang sangat berat. Salah satunya adalah tingginya subsidi BBM sehingga tidak ada ruang untuk membiayai berbagai program penting dan strategis.

 

Dia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, APBN dibebani subsidi BBM yang mencapai Rp 720 triliun. Sementara itu, dana untuk infrastruktur hanya Rp 514 triliun dan dana kesehatan cuma Rp 240 triliun. “Kita tahu subsidi BBM tidak mencapai sasaran dan diambil oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak,” kata dia.

 

Itu sebabnya, pemerintah menaikkan harga BBM agar dana subsidi bisa dialihkan ke program strategis dan produktif, terutama infrastruktur energi, infrastruktur pertanian, serta berbagai program untuk pengentasan kemiskinan.

 

 

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ekonomi-bakal-tumbuh-6-7/100785
Sumber : INVESTOR DAILY

 

JAKARTA KONTAN. With national politics among the key factors to growth, the Indonesian market can expect a brighter outlook next year, according to an investment management firm.

First State Investments Indonesia head of equity Hazrina R. Dewi said the country’s recently improved political situation had created a conducive investment climate that had attracted global investors to pour more money into Indonesia.

Hazrina said the recent news of a Russian company planning to invest up to US$500 million in building a smelter in Indonesia reflected positive sentiment among investors.

A Russian government official said last month that Vi Holding, a leading industrial group in Russia, planned to build a ferronickel smelter here.

According to Hazrina, the bourse would enjoy the advantage of the presence of new investors, especially if they partnered with publicly listed companies here.

“The local companies may see an increase in production, which in turn may generate more profit because of bigger margins,” she explained.

According to Hazrina, infrastructure-related firms are predicted to contribute positively to the stock market until the end of this year, while stocks of state-owned gas firm PT Perusahaan Gas Negara and state-owned telecommunication company PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) are among the biggest gainers.

On Friday, the Jakarta Composite Index (JCI) closed with a slight increase of 0.02 percent to 5,049.49 from the previous close at 5,048.67.

Hazrina said the recent growth of the domestic stock market had been prompted partly by improved conditions in the House of Representatives, after the political coalition associated with Prabowo Subianto softened its opposition to President Joko “Jokowi” Widodo’s administration.

“This could be the time for investors to increase their investment as well as diversify funds,” she said.

Better political situation has improved investment climate, says expert
Local companies set to benefit from partnership with new investors
While abroad, Jokowi promotes Indonesia to potential investors

Indonesia was in 34th place in the World Economic Forum’s global competitiveness index this year.

The index measures the ease of doing business, with bureaucratic red tape and infrastructure woes being the lagging factors.

Late last month, Jokowi said he planned to streamline all licensing procedures so that they fell under the authority of the Investment Coordinating Board (BKPM). The system is expected to be in place in the next three to six months.

“We want to build a one-stop service for national licensing, so investors do not have to go to ministry one, two, three and then the BKPM. One place is enough,” Jokowi said.

With Indonesia’s economy slowing to its lowest level in four years in the second quarter, and the export outlook remaining bleak with weak global demand, investment – which makes up 30 percent of Indonesia’s economy — is one component of gross domestic product (GDP) that could be strengthened to attain higher growth.

According to the BKPM, total foreign and domestic direct investments in the third quarter of this year reached Rp 119.9 trillion and Rp 115.2 trillion in the second quarter.

In the past few weeks, Jokowi has focused on the country’s investment during a series of international meetings. In his international debut during the annual APEC Summit in Beijing early this week, the President encouraged top executives in a business forum in China to invest in Indonesia and promised a wide range of opportunities for investment from seaports to power plants.

In Myanmar, where he attended the ASEAN Summit and the East Asia Summit, Jokowi spoke with regional leaders on bilateral investment partnerships, before attending the G20 Summit. (Grace D. Amianti and Damar Harsanto)

Editor: Barratut Taqiyyah

 

WE Online, Jakarta – Masyarakat mengharapkan tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan siap mengemban amanah dalam menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Itu dua tugas pokok yang harus saya laksanakan, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi,” kata Bambang.

Menkeu mengatakan bahwa tugas tersebut dapat dilakukan dengan menjaga APBN agar tidak melampaui defisit yang ditetapkan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor finansial dan pasar keuangan.

“Saya harus bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal republik ini, terutama melalui instrumen APBN, kemudian menjaga bersama rekan-rekan di forum koordinasi satuan tugas keuangan, kestabilan sistem ekonomi, dan keuangan kita,” ujarnya.

Menurut Menkeu, berbagai tekanan eksternal berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional pada tahun 2015. Untuk itu, upaya menjaga ketahanan fiskal menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi makro.

“Kita harus menjaga ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika pada tahun depan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, serta satu lagi, jatuhnya harga komoditas di pasar global,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan Presiden telah memberikan arahan bahwa seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, dan peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam hal pengalokasian dan penyaluran anggaran.

“Presiden menginginkan semua program yang ditujukan untuk rakyat secara langsung apakah itu melalui pertanian, infrastruktur, perikanan, maupun yang lain, itu harus bisa direalisasikan secara cepat dan tepat,” kata Menkeu.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,0 persen apabila fondasi ekonomi nasional telah memadai dan kinerja investasi makin meningkat.

“Untuk pertumbuhan sebesar 7 persen, membutuhkan pertumbuhan investasi mendekati 10 persen. Kita harus perkuat investasi karena ekspor belum bisa diandalkan dalam jangka pendek,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa pertumbuhan investasi yang baik dapat mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mempercepat prosedur birokrasi agar iklim investasi kondusif bagi para investor.

“Pak Presiden minta tekanan birokrasi yang tidak berbelit, kalau berbelit, investasi tidak masuk. Karena dengan (investasi) itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan 5 persen mengandalkan konsumsi, dapat ditingkatkan,” katanya.

Menurut Bambang, perbaikan prosedur birokrasi tersebut harus didukung dengan kondisi ekonomi makro serta fundamental yang stabil agar sektor investasi bisa memiliki daya angkat yang lebih baik daripada konsumsi untuk mendukung pertumbuhan.

“Investasi itu bukan hanya di investasi asing langsung (FDI), melainkan juga belanja modal, APBN, dan ekspansi BUMN. Kalau mulai 2015, kita punya program infrastruktur besar-besaran, percepatan itu selain membereskan infrastruktur, tetapi juga bisa membantu pertumbuhan,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa dengan melakukan berbagai pembenahan struktural ekonomi yang serius, yang didukung pulihnya kondisi perekonomian global, Indonesia bisa mulai tumbuh tinggi dalam dua atau tiga tahun mendatang.

“Pada tahun 2015, mudah-mudahan sudah lebih pulih, dan paling cepat itu 2016, itu pun memerlukan reformasi struktural yang serius,” kata Bambang. (Ant)

 

detik Jakarta -Negara Tiongkok, AS, Indonesia, Hong Kong-Tiongkok, dan Singapura merupakan tujuan investasi terpopuler para CEO di Asia Pasifik. Hal ini merupakan hasil survei terbaru dari PricewaterhouseCoopers (PwC).

Hasil survei PwC yang diluncurkan kemarin, menunjukkan tingkat keyakinan para CEO di Asia Pasifik terus menguat. Sebanyak 46% eksekutif korporasi di wilayah ini mengatakan mereka sangat yakin akan pertumbuhan selama 12 bulan ke depan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, sebagai penggerak di wilayah Asia Pasifik melambat. Kepercayaan ini meningkat 10 poin dibandingkan tahun 2012 dan empat poin dari tahun lalu,

Hasil penelitian PwC yang diberi nama Visi baru untuk Asia Pasifik: Hubungan yang menciptakan landasan baru untuk pertumbuhan, mensurvei lebih dari 600 pimpinan bisnis (CEO) mengenai prospek bisnis di region Asia Pasifik. Penelitian tersebut dirilis hari ini dalam pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing.

Survei tersebut mendapati bahwa 67% pemimpin perusahaan berencana meningkatkan investasi di wilayah APEC selama 12 bulan ke depan. Rencana investasi tersebut tersebar di masing-masing 21 negara anggota APEC, dimana Tiongkok, AS, Indonesia, Hong Kong-China dan Singapura menjadi tujuan investasi yang terpopuler.

Belanja modal merupakan bagian dari investasi tersebut; 57% responden mengatakan akan membangun atau memperluas infrastruktur sarana dan prasarana di negara-negara APEC selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Sebagian besar juga berencana merekrut karyawan: 38% responden mengharapkan jumlah karyawan di perusahaan mereka meningkat secara global setidaknya sebesar 5% per tahun selama 3-5 tahun ke depan.

Hal yang mendorong keyakinan para CEO adalah sebuah visi dimana keterhubungan di wilayah Asia Pasifik semakin membaik, baik secara fisik maupun virtual, dan pandangan masa depan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah yang makin seimbang.

Misalnya, hampir 60% pemimpin perusahaan mengatakan saat ini mereka bersedia untuk berbagi wawasan dan sumberdaya dengan rekan bisnis mereka untuk mempercepat pengembangan produk dan mendapatkan akses ke pasar. Lebih dari 40% mengatakan perusahaan mereka akan merambah kombinasi bisnis di luar industri inti mereka.

“Saat ini, Asia Pasifik berada pada suatu titik balik seiring kemajuan teknologi yang bergerak melampaui batas negara sehingga menciptakan permintaan baru bahkan industri baru,” kata Chairman PricewaterhouseCoopers International Ltd Dennis M. Nally dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2014),

Survei ini menemukan bahwa perubahan yang digerakkan oleh data memberikan dampak bagi region ini; 57% CEO mengatakan mereka semakin yakin dengan kemampuan mereka untuk merespon perubahan pasar, dan separuh mengatakan mereka semakin terampil dalam memprediksi permintaan pasar. Para pejabat eksekutif ini sangat yakin akan kemungkinan untuk mencetak pertumbuhan (67%) dibandingkan perusahaan sejenis.

“Para CEO mencermati perlunya membuat terobosan untuk mengatasi halangan pertumbuhan usaha. Mereka ingin mewujudkan Trans-Pacific Partnership, untuk menangani permasalahan hak kekayaan intelektual dan mendorong keselarasan aspek regulasi di wilayah ini,” katanya.

(drk/hen)
TEMPO.CO, Jakarta – Jumlah tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Dari jumlah itu, 7,24 juta orang di antaranya berstatus pengangguran terbuka. Kepala Badan Pusat Stastistik Suryamin menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma, dan universitas.

Jumlah pengangguran lulusan SMK adalah 11,24 persen dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan Agustus 2013 yang mencapai 11,21 persen. Jumlah lulusan SMK yang menganggur ini persentasenya lebih besar dibanding persentase lulusan SMA biasa yang mencapai 9,55 persen.

“Ini merupakan informasi bagi pemerintah, agar bisa dilihat link and match-nya,” kata Suryamin pada wartawan di kantornya, Rabu, 5 November 2014. (Baca juga: Mulai 2015, Lulusan SMK Sudah Tersertifikasi)

Sedangkan penggangguran bertitel diploma jumlahnya 6,14 persen dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 5,95 persen. Begitu juga pengangguran bergelar sarjana mencapai 5,65 persen dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 sebesar 5,39 persen.

Selain itu, pengangguran lulusan SD ke bawah hanya sebesar 3,04 persen. Terus menurun dibandingkan Agustus 2013 yang sebesar 3,44 persen. Pengangguran lulusan SMP sebanyak 7,15 persen atau turun dari periode sebelumnya 7,59 persen.

PINGIT ARIA

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun ini mencapai angka 5,01 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan II sebesar 5,12 persen. Menurut dia, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tanah Air pada triwulan III tahun ini. “Faktor global dan domestik,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, hari ini, Rabu, 5 November 2014.

Faktor global, kata Suryamin, bisa dilihat dari melemahnya tingkat pertumbuhan Cina dan Jepang. Pada triwulan III tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai angka 7,8 persen. Sedangkan triwulan III tahun ini, pertumbuhan ekonomi Cina turun menjadi 7,3 persen. (Baca: Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Hambat Penciptaan Pekerjaan)

Adapun pertumbuhan ekonomi Jepang pada triwulan III tahun lalu mencapai 2,4 persen, sedangkan pada triwulan III tahun ini justru -0,2 persen. “Padahal kedua negara ini merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia,” tuturnya.

Untuk faktor domestik, kata Suryamin, dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas ekspor seperti cokelat dan kelapa sawit. “Harga komoditas itu masih belum kembali ke harga normal,” tuturnya. (Baca: Harga BBM Naik Picu Pertumbuhan Ekonomi, Asal…)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB). PDB atas dasar harga yang berlaku pada triwulan III 2014 mencapai Rp 2.619,9 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2.000 mencapai Rp 745,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III jika dibandingkan dengan triwulan II tahun ini mencapai 2,96 persen (q-to-q). Apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga triwulan III 2014 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen. (Baca: Dua Titah Jokowi buat Menteri Keuangan Baru)

GANGSAR PARIKESIT

 

JAKARTA. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III 2014 sebesar 107,24. Indeks ini lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 106,00.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa sektor mengalami kenaikan indeks tendensi. Misalnya sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Indeks tendensi bisnis pada sektor ini pada triwulan II 2014 sebesar 102,13. Lalu naik menjadi 105,85 pada triwulan III.

BPS memperkirakan indeks tendensi bisnis pada triwulan IV akan lebih rendah dibanding triwulan III. “Kita perkirakan nilai ITB triwulan IV sebesar 103,94,” ujar Kepala BPS Suryamin Rabu (5/11).

Salah satu penyebab menurunnya indeks tendensi bisnis adalah pada sektor pertambangan dan penggalian yang belum mengalami peningkatan yang signifikan. Perkiraan ITB pada sektor ini pada triwulan IV 2014 sebesar 102,14. Sebelumnya pada triwulan III 2014 ITB sektor pertambangan dan penggalian sebesar 99,77.

http://nasional.kontan.co.id/news/indeks-tendensi-bisnis-di-kuartal-iii-naik-10724
Sumber : KONTAN.CO.ID

VIVAnews – Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa 4 November 2014 telah menerima para investor dari 20 negara di Istana Negara.

Anggota asosiasi investor, Tom Lembong mengatakan bahwa program-program Jokowi memang menarik investor. Tak heran, ini kali pertama para investor berbondong-bondong meminta izin Jokowi berinvestasi di Indonesia.

“Program Pak Jokowi sangat masuk akal, misalnya pariwisata kurang sekali pengembangannya. Sementara itu, kalau lihat objek wisatanya luar biasa bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara,” kata Tom usai bertemu dengan Jokowi.

Menurut dia, saat pertemuan itu, Jokowi menguraikan peluang-peluang ke depan dengan programnya mulai dari infrastruktur khususnya kelautan, dan pembangkit listrik dan kereta api.

“Ini investor yang bawa dana besar sekali. Total dana yang mereka kelola ada US$8 triliun. Jadi Rp96 ribu triliun. Jadi yang cocok buat mereka itu yang padat modal,” kata dia.

Sebagai contoh, kata dia, pembangunan tol laut, kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dan jalan tol.

Hingga saat ini, para investor itu masih menyurvei untuk wilayah Yogyakarta dan Bali. Sementara itu, untuk Indonesia timur akan dilakukan bertahap.

“Satu per satu. Mana yang masuk akal duluan, kami pakai akal sehat. Di Jawa-Bali saja masih banyak potensinya yang bisa dikembangkan. Tapi, kalau sudah berkembang di Jawa-Bali pasti akan melebar,” ujar dia.

Selain Yogyakarta dan Bali, Tom mengatakan, para investor juga melirik Jawa Tengah.

“Prospek banget, mulai dari harga tanah sampai tenaga kerja, wisata juga itu sangat impresif sekali dibandingkan Jakarta yang sudah mahal, juga ketersediaan air. Cuman masalahnya listrik,” kata dia.

Dia menambahkan, para investor mau datang ke Indonesia, karena daya tarik dari Jokowi. “Kalaungomong blak-blakan. Memang sudah disiapkan dari awal tahun dan ketahui bahwa ini pemilu yang historis. Tapi, memang harus kami akui Pak Jokowi itu magnet,” imbuhnya. (art)

 

Bisnis.com, JAKARTA – Para investor yang tergabung dalam 20-20 Investment Association melirik sektor padat modal seperti infrastruktur menjadi ladang investasi.

Investor dari Quvat Management Tom Lembong mengatakan program pemerintahan Joko Widodo seperti tol laut, pelabuhan, jalur KA, pembangkit listrik dan jalan tol sangat disukai oleh delegasi investor berkantong tebal tersebut.

“Ini investor yang bawa dana besar sekali US$8 triliun sekitar Rp96.000 triliun pasti cocok investasi mereka yang padat modal seperti infrastruktur,” katanya seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (4/10/2014).

Sejauh ini mereka menilai sektor komoditas kurang prospek lantaran harga kelapa sawit dan pertambangan sedang tertekan.

Menurut Tom, program Jokowi lebih masuk akal seperti pariwisata diprediksi mampu bersaing di kancah internasional.

Adapun nilai investasi yang akan dikucurkan masih dirahasiakan oleh Tom karena saat ini masih perlu survei beberapa lokasi yang akan dibidik.

Seperti Yogyakarta memiliki potensi luar biasa selain pariwisata yakni industri kreatif bidang informasi teknologi.

“Satu perusahaan yang akan kita kunjungi, itu namanya gameloft di Jogja. Ini industri yang sangat menarik, pasarnya global, buat budaya kita dan intelektual kita cocok,” jelas Tom.

Sedikit diceritakan oleh Tom, investor dalam 20-20 Investment Association merupakan investor jangka panjang sehingga diharapkan menekan ketergantungan terhadap hot money.

Mereka bergerak dalam bidang manajer investasi yang mengelola dana pensiun. Beberapa di antaranya yakni Canadian Pension Plan sebuah perusahaan dana pensiun dari Kanada, NPS (Nasional pension Service) perusahaan dari Korea.

Investor dari seluruh dunia itu akan berada di Indonesia selama tujuh hari, meliputi tiga hari di Jakarta, dua hari di Yogyakarta dan dua hari di Bali.

Beberapa hari ini di Jakarta mengadakan forum panel yang dihadiri perusahaan seperti PT Jasamarga Tbk., PT Pelindo III dan PT AKR Corporindo Tbk.

 

Editor : Rustam Agus

 

WE Online, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor bulan September 2014 sebesar US$ 15,28 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 3,87% dibanding September 2013. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Agustus 2014 juga terjadi kenaikan sebesar 5,48%.

Kepala BPS Suryamin mengatakan kenaikan ekspor September 2014 disebabkan oleh kenaikan dua kelompok komoditas, yaitu ekspor nonmigas dan ekspor migas. Bila dibandingkan September-Agsutus, ekspor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 6,48%, yaitu dari US$ 11,88 miliar menjadi US$ 12,65 miliar.

“Kenaikan ekspor nonmigas terjadi pada beberapa komoditas yang dominan di antaranya bahan bakar mineral naik 5,73%; lemak dan minyak hewan/nabati naik 4,26%; mesin dan peralatan listrik naik 3,29%; karet dan barang-barang dari karet naik 6,4%; mesin-mesin pesawat mekanik naik 11,08%,” kata Suryamin di Gedung BPS, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Sementara ekspor migas bulan September bila dibandingkan dengan Agustus 2014 juga mengalami kenaikan 0,94%, yaitu dari US$ 2,59 miliar menjadi US$ 2,6 miliar.

“Untuk ekspor migas, terjadi kenaikan pada ekspor minyak mentah sebesar 29,59%. Hasil minyak naik 24,5%, tetapi ekspor gas turun 18,02% sehingga total kenaikan ekspor migas 0,94%,” jelasnya.

Untuk total ekspor akumulasi Januari-September 2014 mencapai US$ 132,71 miliar atau terjadi penurunan 0,93% (year on year). Sementara ekspor nonmigas Januari-Septmeber 2014 sebesar US$ 109,30 miliar dan terjadi penurunan 0,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam share ekspor Agustus 2014 masih pada dua kelompok komoditas, yaitu pertama bahan bakar mineral sebesar US$ 16,2 miliar dan kedua kelompok lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$ 15,44 miliar.

Sementara untuk pangsa ekpor nonmigas Januari-September 2014 didominasi oleh tiga negara, yaitu Tiongkok sebesar US$ 12,58 miliar; Amerika Serikat US$ 11,87 miliar; dan Jepang sebesar US$ 10,71 miliar.

Penulis: Boyke P. Siregar

long jump iconinvestor daily:

JAKARTA– Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2014 berada pada kisaran 5,1% dan di akhir tahun pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2%.

Menurut dia, salah satu faktor penopang perekonomian Indonesia di triwulan III dan akhir tahun adalah operasi keuangan pemerintah yang mengalami peningkatan. Selain itu konsumsi swasta dan investasi juga tetap stabil.

Menurut Perry, kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok memang mengalami perlambatan tetapi kinerja ekspor Indonesia ke India mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ekspor ke Tiongkok melemah tetapi ekspor ke India terus naik, inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar dia ketika ditemui di kantornya, Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).

Perry mengatakan pelemahan perekonomian global sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama perekonomian Tiongkok.

Setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok memberikan dampak negatif ke indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turun sebesar 0,5%.

Dia mengatakan tahun depan juga tahun terberat bagi perekonomian karena adanya rencana kenaikan suku bunga global oleh Bank Sentral Amerika Serikat.

Jika kebijakan tersebut jadi diterapkan maka rupiah berpotensi melemah.

Menurut Perry, Indonesia bisa bertahan asalkan terus memperkuat fundamental perekonomian dengan cara menurunkan defisit transaksi berjalan dan menjaga laju inflasi. (dho)

bird

JAKARTA – Manajer Program Keuangan Terbuka International Finance Corporation (IFC) Ghada Teima mengatakan Indonesia harus menemukan model sendiri yang cukup ideal untuk mengembangkan keuangan inklusif karena hingga kini belum ditemukan cara yang berlaku secara global.

“Tidak ada satu model pun yang bisa dipakai secara global karena setiap negara memiliki karateristik berbeda-beda. Meski Tiongkok berhasil dengan bank tanpa kantornya, tapi model yang dipakai di sana belum tentu sukses di Indonesia,” kata Teima dalam Forum Internasional Finansial Forum yang diselenggarakan Bank Mandiri di Jakarta, Kamis (23/10).

Ia mengemukakan, untuk itu, berbagai pihak yang berkepentingan harus saling bekerja sama karena kesinergian antara pembuat regulasi dan kalangan perbankan menjadi penentu kesuksesan.

“Di beberapa negara terbukti sektor swasta dengan sistem pembayaran digital sangat membantu pengembangan finansial inklusif. Ada baiknya, Indonesia mempelajari mengenai ini, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara,” kata dia.

Ia menambahkan, regulasi menjadi hal terpenting dalam pengembangan keuangan terbuka ini karena menghubungkan perbankan dan masyarakat.

Perbankan menerapkan asas kehati-hatian, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah masih kekurangan literasi mengenai lembaga keuangan.

“Apakah diperbolehkan nantinya hanya diketahui nama atau alamat, atau harus menggunakan surat keterangan identitas tertentu. Di sinilah pentingnya regulasi yang berpihak untuk mendorong suatu pengembangan,” kata dia seperti dikutip Antara.

OJK segera meluncurkan aturan terkait penerapan bank tanpa kantor (branchless banking) sebagai realisasi sistem keuangan inklusif. Kedalaman askes terhadap perbankan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank tanpa kantor yang memanfaatkan jasa agen ini diharapkan membuka akses ke bank bagi kalangan masyarakat miskin.

Sementara, berdasarkan hasil data Bank Dunia tahun 2011, akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga yakni hanya 19,6 persen. Sebagai pembanding, Malaysia 66,7 persen, Fhilipina 26,5 pesen, Thailand 77,7 persen, Vietnam 21,4 persen, India 35,2 persen, Tiongkok 63,8 persen, Rusia 48,2 persen, Brasil 55,9 persen. (ID/ths)

JAKARTA—Joko Widodo adalah sosok pengusaha pertama yang menjadi presiden Indonesia. Pendukungnya berharap pragmatisme ala businessman yang tidak menyukai rumitnya birokrasi mampu memodernisasi ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi.

Namun Jokowi dihadapkan pada sebuah sistem ekonomi yang penuh tarik-menarik kepentingan, korupsi, dan nasionalisme ekonomi yang membatasi pertumbuhan. Nasionalisme juga mengurangi minat investor asing dan menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi bawah dalam peringkat Bank Dunia dari sisi kemudahan melakukan bisnis.

Mantan eksportir furniture itu belum mengumumkan rencana ekonomi yang spesifik.

“Jujur saja, tak ada seorang pun dari kita yang tahu,” kata seorang penasihat terdekatnya tentang kebijakan ekonomi Jokowi.

Meski demikian, ada anggapan Jokowi memiliki pandangan konvensional yang sama dengan pemerintah sebelumnya, walaupun di hadapan publik ia terlihat lebih mengutamakan aksi. Pemerintah terdahulu anti-impor, lebih mengutamakan badan usaha milik negara, dan membatasi aktivitas asing.

“Angin di Indonesia bertiup ke arah pengurangan keterlibatan asing dalam ekonomi,” kata Frederic Neumann, kepala riset ekonomi Asia di HSBC. “Ada risiko Presiden Joko Widodo mengikuti tren lebih restriktif yang ditetapkan pendahulunya.”

Politikus Indonesia sejak dulu beranggapan perusahaan asing mendapatkan manfaat yang terlalu besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menerapkan batasan baru bagi penanaman modal asing (PMA). Ini seperti memproteksi sektor minyak dan gas, membatasi jumlah tenaga kerja asing, memaksa banyak penambang asing mengurangi saham di unitnya di Indonesia, dan merilis persyaratan baru bagi pasokan produk lokal. Industri pertambangan hampir anjlok tahun ini, saat pemerintah melarang ekspor bijih mineral mentah guna meningkatkan investasi pemurnian mineral di dalam negeri.

Dalam satu tahun terakhir, PMA menurun. Meski masih menembus rekor tertinggi di Indonesia, jumlah PMA jauh lebih sedikit jika dibandingkan negara tetangga Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Investasi asing di Indonesia juga lebih kecil ketimbang negara berkembang besar lain yang juga memiliki sejarah nasionalisme ekonomi, seperti Brasil.

Jokowi membutuhkan PMA lebih besar guna mendanai pembangunan infrastruktur Indonesia yang kurang memadai serta mempersempit defisit neraca berjalan. PMA sangat dibutuhkan Indonesia saat ini, mengingat pertumbuhan ekonomi kini turun ke titik terendahnya sejak 2010.

Namun Jokowi belum secara terbuka mengatakan bahwa negara ini membutuhkan investasi asing. Rencana infrastrukturnya sejauh ini adalah membangun pelabuhan laut dalam di seluruh Indonesia guna meratakan distribusi keuntungan pertumbuhan ke daerah-daerah miskin.

Kendati demikian, menurut Doug Ramage, analis BowerGroupAsia di Jakarta, “pragmatisme Jokowi jelas terlihat.” Niat Jokowi untuk mengurangi kerumitan regulasi dan membersihkan birokrasi juga akan membantu perusahaan lokal dan asing. Namun “ia belum berupaya keras mengurangi nasionalisme ekonomi yang membatasi [pertumbuhan] Indonesia.”

real1sas1small

17. October 2014, 15:20:33 SGT

FDI Indonesia Naik 6,9%

Oleh I Made Sentana dan Linda Silaen

JAKARTA—Investasi asing langsung (FDI) Indonesia dalam kuartal III naik 6,9% dari setahun sebelumnya. Laju ini menyiratkan investor tampaknya tetap waspada akan pasar Indonesia, di tengah perekonomian global yang melambat serta politik dalam negeri yang terjerat ketidakpastian.

Berdasarkan data pemerintah, Indonesia meraup FDI $7,46 miliar atau setara Rp78,3 triliun antara Juli dan September. Pada periode yang sama untuk 2013, FDI sebesar $6,98 miliar. FDI naik 0,4% dari kuartal II. Pertumbuhan secara tahunan dalam kuartal III di bawah kenaikan dua digit seperti yang tercatat dua tahun silam.

Ketidakpastian politik Indonesia tak lepas dari langkah Prabowo Subianto, selepas pemilihan presiden (Pilpres) Juli silam. Kekalahan atas Joko Widodo mengantarkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sana, ia menggugat sejumlah kecurangan dalam Pilpres. MK menolak tuntutan Prabowo pada Agustus, memuluskan jalan Jokowi ke kursi kepresidenan.

Kemenangan Jokowi disambut baik pemodal asing. Sambutan didorong keberhasilan Jokowi kala menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah. Juga upayanya mendorong pembangunan dan perbaikan sejumlah infrastruktur Jakarta.

Senin mendatang, Jokowi akan disumpah menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia. Ia berjanji akan membangun sistem transportasi terintegrasi, sekaligus menambah pasokan listrik.

Tetap saja, optimisme akan perwujudan janji-janji Jokowi mulai menurun belakangan. Apalagi Koalisi Merah Putih, yang menjadi pendukung Prabowo Subianto, berhasil mengamankan kursi mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat.

doraemon

JAKARTA, KOMPAS.com -Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dinilai Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto memiliki dua sisi. Pertama, kesempatan produk-produk atau perusahaan Indonesia mengekspansi negara lain. Kedua sebaliknya, yaitu pasar Indonesia yang semakin dijajah barang-barang impor.

Berdasarkan dua sisi itu, muncul pemikiran bahwa potensi pasar dalam negeri yang besar lebih baik dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh stakeholder ekonomi Indonesia. “Muncul pemikiran, Pasar kita sendiri “bahenol”, seksi, ngapain ke pasar negara tetangga yang kerempeng?,” kata Ryan di Jakarta, Rabu (22/10/20).

Pendapat seperti itu muncul karena pasar di negara-negara ASEAN relatif sudah jenuh. Hal berbeda justru terjadi pada pasar Indonesia yang sangat bergairah terhadap barang-barang baru. Meskipun begitu, Ryan menilai bahwa stakeholders ekonomi Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu.

Misalkan dalam hal perbankan, tawaran yang diberikan oleh bank-bank Singapura biasanya menyasar masyarakat kelas atas yang memiliki dana besar. “Tapi kita jangan khawatir kebangetan lah, tawaran dari bank-bang Singapur paling untuk kelas tinggi, kan literasi mereka sudah sangat baik,” kata dia.


Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA – Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) mempertahan peringkat utang Reoublik Indonesia (Sovereign Credit Rating) pada BBB-, stable outlook.

JCR menyampaikan beberapa faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal.

Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia, antara lain ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang.

JCR mencatat respon kebijakan dari otoritas dalam rangka memastikan stabilitas ekonomi dalam menghadapi guncangan eksternal. Lebih lanjut, JCR menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa pemerintahan baru akan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang.

“Afirmasi peringkat oleh JCR merupakan pengakuan atas komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global,” jelas Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10/2014).

Agus melanjutkan, otoritas menyadari sepenuhnya hal yang menjadi concern dan akan terus menindaklanjuti dengan respon kebijakan yang sejauh ini telah memberikan hasil positif. Dari sisi BI kebijakan reformasi struktural yang dilakukan terutama dalam bentuk upaya berkelanjutan dalam pendalaman pasar keuangan.

“Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia,” ucap dia.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 13 November 2012.

http://economy.okezone.com/read/2014/10/23/20/1055897/japan-rating-pertahankan-peringkat-utang-ri-di-bbb

Sumber : OKEZONE.COM

Advertisements

beautiful: masalah ekonomi KITA : BUKAN rup1aH (5) … KAMI BAIK-BAIK SAJA

 

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kriteria CREDIT RATING

JAKARTA kontan. Standard & Poor’s (S&P) akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade), Jumat (19/5). Dalam situs resminya, S&P menaikkan rating surat utang rupiah dan valuta asing bertenor jangka panjang (long term) menjadi BBB-, dari sebelumnya BB+.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam penilaian S&P, manajemen APBN dianggap mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya langkah yang dilakukan pemerintah baik dari sisi belanja maupun penerimaan.

BACA JUGA :
Sri Mulyani kejar outlook positive dari S&P
Pendapat analis asing tentang investment grade S&P
Menkeu mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada tahun ini, meski pernah berujar ekonomi berpotensi tumbuh 5,2%. Sementara, pada 2018, ia berharap pertumbuhan berkisar 5,4%-5,6%. Untuk itu, butuh investasi dari dalam dan luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan rating yang bagus dari S&P, keduanya akan memberikan dampak positif terhadap persepsi investasi di Indonesia,

“Dan akan bisa memicu keputusan investasi baik investor dalam negeri melalui capital market, pendanaan perbankan, atau pendanaan korporasi. Perusahaan akan memiliki keputusan yang bisa meningkatkan tingkat investasi di indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk investor asing, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan dengan adanya hasil baik dari dua hal ini. “Termasuk keinginan kami meningkatkan ease of doing business, sehingga arus modal dari luar negeri untuk investasi dan ciptakan tenaga kerja jadi meningkat,” imbuhnya.

doraemon

Jakarta detik- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan sampai saat ini telah ada 76 Pusat Logistik Berikat (PLB) alias gudang raksasa yang telah beroperasi dengan nilai inventori mencapai Rp 910 triliun.

“Sampai sekarang pusat logistik yang sudah dikeluarkan bea cukai 76 lokasi. Mulai dari barat Lhokseumawe, timur Sorong, utara Balikpapan, Selatan di Jawa dan Bali, dengan nilai inventory yang disimpan Rp 910 triliun,” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Heru mengatakan, 76 PLB yang sudah beroperasi dimiliki oleh 43 entitas perusahaan yang bisa juga telah memiliki di beberapa lokasi PLB lainnya asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi.

“Sekarang pemerintah fokus untuk membentuk logistic center di beberapa daerah yang tujuannya untuk mempermudah suplai bahan baku dan penolong. Maka pemerintah sebanyak mungkin di masing-masing daerah mengeluarkan atau membentuk logistik-logistik center,” tambah dia.

Lanjut Heru, 76 PLB ini akan terus bertambah bahkan Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan pengembangan kawasan PLB yang akan menjadi hub wilayah. Seperti di wilayah Bali yang akan menjadi hub yang akan mengoptimalkan usaha sektor bandara.

“Denpasar sebagai hub udara karena kalau diperhatikan ada 104 reguler international flight dan kebanyakan flight itu angkut wisatawan maka bagasi atau lambung pesawat kosong. Banyak space yang bisa dimanfaatkan,” tukas dia. (mkj/mkj)

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah analis meyakini persepsi resiko investasi Indonesia yang tercermin dalam angka credit default swap (CDS) masih berpotensi menurun di masa mendatang yang mencerminkan iklim investasi yang sangat positif di dalam negeri.

CDS 5 tahun Indonesia sepanjang tahun ini sudah turun cukup dalam, dari posisi 157,89 pada akhir tahun lalu kini di kisaran 104,59. Posisi CDS 5 tahun tersebut bahkan pernah turun hingga ke level 91,54 pada Selasa (19/9) bulan lalu, atau level terendahnya dalam tujuh tahun terakhir.

CDS yang rendah merefleksikan resiko investasi yang lebih terkendali sekaligus menjanjikan peluang yang lebih besar bagi capital inflow bagi satu negara. Sejumlah analis yang diwawancarai Bisnis pada Senin (2/10/2017) pun berkeyakinan angka CDS masih akan turun, kendati Indonesia masih akan terpapar gejolak sentimen global.

Ariawan, fixed income analyst BNI Securities, mengatakan posisi CDS Indonesia saat ini relatif lebih baik dari negara-negara lain dengan peringkat yang sama yang masih di kisaran 130-an. CDS Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara dengan peringkat sedikit lebih tinggi, seperti Colombia dan Italia.

Menurutnya, CDS Indonesia berpotensi begerak menyaingi posisi CDS Filipina yang memiliki peringkat S&P satu level di atas Indonesia, yakni BBB, sementara Indoensia BBB-. Kedua negara mengantongi peringkat yang sama dari Fitch, yakni BBB-, tetapi CDS Filipina saat ini jauh lebih baik di posisi 67,26.

“Beberapa investor asing sudah melihat kita sudah layak naik peringkatnya oleh Fitch dan Moody’s, sehingga untuk bergerak menyaingi CDS Filipina itu sangat mungkin. Paling tidak tahun depan,” katanya.

 

Maximilianus Nico Demus, kepada divisi riset Indomitra Securities, mengatakan bahwa negara memang berkepentingan untuk menjaga CDS tetap rendah. Hal tersebut boleh jadi menjadi penyebab adanya indikasi keterlibatan “tangan-tangan yang tak terlihat” di pasar obligasi Indonesia yang menjaga yield tahun ini tetap rendah kendati dibanjiri sentimen global.

Hal ini erat terkait dengan agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi asing di sektor riil. Pemerintah tidak saja ingin capital inflow masuk di pasar modal yang sangat mudah kembali keluar.

“Ketika CDS kita rendah, nilai resiko negara kita rendah sehingga otomatis mengundang capital inflow. Selama ini kita dorong sektor pasar modal, tetapi bagaimana sektor riilnya? Ini yang didorong pemerintah sehingga menjaga CDS,” katanya.

Kendati begitu, dirinya menilai tantangan global akan cukup intensif mengganggu pasar lokal sehingga boleh jadi nilai CDS masih akan meningkat hingga akhir tahun. Hal tersebut terefleksi dari proyeksi pergerakan yield Surat Utang Negara.

Menurutnya, imbal hasil SUN 10 tahun bulan ini mungkin akan bergerak di kisaran 6,48%-6,6%, tetapi di akhir tahun kemungkinan meningkat di kisaran 6,55%-6,75%. Sementara itu, yield SUN 20 tahun yang saat ini diperkirakan di kisaran 7,2%-7,32% kemungkinan akan bergerak ke level 7,38%-7,51% di akhir tahun.

“Jadi memang proyeksinya sampai akhir tahun harga SUN turun karena potensi kenaikan The Fed dan proposal pemotongan pajak Trump yang disambut positif. Selain itu juga penggantian Yellen akan diamati pasar,” katanya.

Ramdhan Ario Maruto, fixed income analyst Anugerah Sekuritas Indonesia, mengatakan inflasi Indoensia yang terjaga di 3,72% yoy akan menjadi pemicu bagi pasar obligasi dalam negeri untuk menjadi lebih baik, mengimbangi tekanan eksternal.

Dirinya meyakini hal tersebut akan tercermin pula dalam hasil lelang esok, yang menurut perkiraannya penawaran investor masih akan tetap tinggi, meskipun pergerakan harga SUN cenderung flat kemarin pasca rilis data inflasi.

 

Koreksi yang terjadi pekan lalu pun terbukti hanya sesaat dan pasar cenderung segera pulih setelah terkoreksi. Dirinya meyakini, kondisi yang positif fundamental ekonomi akan menjaga kinerja pasar obligasi dan CDS hingga akhir tahun.

“Saya pikir ke depan [CDS] akan lebih baik, paling tidak berbalik lagi seperti posisi awalnya ketika dia bagus, di level 90-an. Namun, memang harus didukung kestabilan dari dalam, paling tidak inflasi kita terjaga. Cuma memang faktor eksternal pelemahan rupiah yang mesti diamati,” katanya.

Wahyu Trenggono, Direktur IBPA, mengatakan penurunan CDS yang konsisten selama setahun ini menunjukkan pasar surat utang Indonesia semakin baik di mata investor. Hal tersebut tidak mengherankan bila melihat data-data perekonomian Indonesia yang membaik.

Menurutnya, gangguan-gangguan tertentu bisa saja masih akan ada di pasar, tetapi sifatnya sangat janga pendek, seperti pelemahan rupiah, penurunan harga obligasi, outflow asing di pasar modal. Hal-hal tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor global, seperti rilis kebijakan pemangkasan pajak Amerika Serikat pekan lalu.

Namun, pasar terutama investor asing tentu sudah mengantisipasi gejolak tersebut dan nyatanya mereka tetap masuk ke pasar surat utang Indonesia. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang tahun ini konsisten meningkat, dari kisaran 37% di awal tahun, kini menjadi di kisaran 40%.

Tidak saja pada SBN, kepemilikan asing pada obligasi korporasi juga meningkat dari yang biasanya 4% kiini sekitar 6%. Artinya, persepsi yang positif itu berkembang pula hingga terhadap korporasi Indonesia.

“Gejolak itu bukan hal yang baru bagi pelaku pasar sehingga mereka sudah menghitung dalam strategi mereka. Setelah faktor eksternal itu dimasukkan pun ternyata portofolio asing di Indonesia tidak berkurang, justru tambah. Kalau masa depan Indonesia buruk, tentu mereka tidak beli,” katanya.

ets-small

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di saat ekonomi lesu, laba bersih beberapa bank besar yang sudah merilis laporan keuangan sampai September 2017 tercatat tumbuh dua digit.

Terbaru PT Bank Mandiri (persero) Tbk  mengumumkan bahwa laba sepanjang sembilan bulan 2017 sebesar Rp 15,07 triliun atau naik 25,4% secara tahunan atau year on year (yoy).

Bank besar lain seperti BNI mencatat laba yang tak kalah mentereng yaitu sebesar Rp 10,16 triliun atau naik 31,6% secara yoy.

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) juga kemarin mengumumkan realisasi laba sampai September 2017 sebesar Rp 2 triliun naik 24% secara yoy.

Aslan Lubis, Analis Eksekutif Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK bilang kinerja bank yang tumbuh dua digit di saat industri masih lesu ini karena bank menjadi makin efisien.

“Efisiensi yang membaik ini menjadi indikasi perbaikan kinerja,” kata Aslan kepada KONTAN, Selasa (24/10).

Secara umum OJK mengakui bahwa kinerja bank besar terutama bank BUMN pada tahun ini banyak didorong oleh faktor masifnya penyaluran kredit infrastruktur.

Tardi, Direktur Perbankan Ritel Bank Mandiri bilang kinerja bank yang membaik ditopang salah satunya karena produktivitas yang membaik.

“Selain itu kinerja juga membaik karena pencadangan yang menurun,” kata Tardi.

doraemon

TANGERANG – Kinerja perdagangan Indonesia diproyeksikan terus membaik seiring pemulihan ekonomi di negara pasar ekspor utama. Upaya diversifikasi pasar ekspor juga mulai menuai hasil.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2017 mencapai USD108,79 miliar atau meningkat 17,58% dibanding periode sama tahun 2016. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD98,77 miliar atau meningkat 17,73%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peningkatan perdagangan luar negeri Indonesia sebagai buah kerja sama antara eksportir swasta, dunia usaha, dan pemerintah, serta gencarnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam tiga tahun terakhir.

Naiknya peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global ke posisi 36 juga menambah optimisme akan membaiknya ekonomi dan perdagangan. ”Momentum ini harus dimaksimalkan sehingga perdagangan Indonesia bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Agar ekspor terus terdongkrak, Jokowi mengingatkan pelaku usaha dan eksportir memperhatikan standar dan kualitas produk, kesesuaian spesifikasi, dan ketepatan waktu pengiriman barang.

Baca Juga: Ekspor Peternakan RI Naik 22%, Mentan: Termasuk Babi ke Singapura

Jokowi juga meminta kementerian terkait menemukan solusi persoalan bahan baku dan hambatan di jalur logistik yang menyebabkan harga produk kurang bersaing. Pada kesempatan itu, Jokowi juga kembali berpesan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar terus membuka dan menembus pasar ekspor nontradisional.

”Kawasan Afrika, Eurasia, Timur Tengah, Asia Selatan, termasuk Turki, Pakistan, Rusia, dan Vietnam. Lihat kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi, segera munculkan industri baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Ini harus cepat sebelum didahului negara lain,” kata Jokowi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, Kemendag menggiatkan pembukaan pasar ekspor baru antara lain dengan mengunjungi Rusia dan beberapa negara di Afrika. ”Pada TEI tahun ini, buyer asing datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini menunjukkan usaha kita mendekati negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah mulai menunjukkan hasil,” kata Mendag.

Baca Juga: Wow, Kemenperin Bidik Ekspor Tekstil Tembus Rp199,5 Triliun di 2019

Menurut Mendag, penyelenggaraan TEI 2017 sangat fokus untuk mendatangkan buyer mancanegara. Buyer terbanyak yang telah mendaftar mengunjungi TEI antara lain datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Belanda, Malaysia, Afghanistan, dan Australia. Hingga 10 Oktober 2017 terdapat 7.084 permintaan terhadap produk Indonesia pada TEI 2017. ”Permintaan terbesar sejauh ini adalah untuk produk makanan dan minuman, produk dan jasa manufaktur, serta furnitur,” kata dia.

Keberhasilan mendatangkan buyer mancanegara juga tak lepas atas kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, atase perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) negara sahabat. ”Hari ini (kemarin) tercatat lebih dari 4500 buyer dari 79 negara. Jumlah ini akan bertambah dengan kedatangan buyer on spot,” katanya. Ajang TEI yang sudah kali ke-32 juga penting sebagai sarana promosi dan transaksi business-to-business (B2B) bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional. Nilai transaksi TEI 2017 ditargetkan mencapai Rp14,5 triliun.

Baca Juga: Top! Sarang Walet Kualitas Terbaik Asal Indonesia Siap Ekspor ke China

Dengan mengusung tema ”Global Partner for Sustainable Resources”, Mendag yakin Indonesia telah siap menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi Muhammad Lutfi mengatakan, TEI merupakan strategi dan langkah tepat meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia mampu menjadi mitra global untuk sumber daya berkelanjutan. Pada TEI kali ini Kadin juga terlibat aktif dalam 26 pertemuan dengan delegasi mancanegara.

Senada pemerintah, Kadin juga menyatakan optimisme akan membaiknya neraca perdagangan Indonesia. Menurut Lutfi, tren perbaikan ekonomi dunia yang ditandai pemulihan ekonomi AS dan pertumbuhan ekonomi China telah membawa optimisme baru bagi dunia usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, yang kian mengandalkan produk- produk bernilai tambah melalui ekspor nonmigas. ”Artinya, neraca perdagangan kita ke depan mestinya lebih baik karena AS dan China ini penentu bagi Indonesia,” katanya.

(kmj)

monetarySMALL

JAKARTA okezone– Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, meskipun secara angka belum terlihat secara signifikan, namun tanda-tanda perbaikan sektor perkantoran mulai terlihat pada kuartal III tahun ini. Hal ini terbukti dengan beberapa perusahaan yang mulai melakukan transaksi untuk menyewa perkantoran di wilayah Jakarta.

“Sudah mulai aktif lagi dan ramai lagi, kalau sebelum sebelumnya banyak yang datang dan banyak yang nanya nanya belum serius, kalau sekarang sudah mencapai eksekusi, itu sudah mulai terlihat saat ini. Itu yang terjadi,” ujarnya dalam acara property outlook kuartal III di Gedung World Trade Center (WTC), Jakarta, Selasa (3/10/2017).

“Kita lihat beberapa tenant yang bergerak dari sisi financial, shipping company, bank masih berekspansi terutama itu best company (e-commerce) yang menarik lagi adalah co-working atau private office,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya: Alhamdulillah! Tak Lagi Ruangan Kosong, Perkantoran di Jakarta Sudah Mulai Terisi

(kmj)

ets-small

Kuala Lumpur – Penampilan atlet difabel Indonesia di ASEAN Para Games 2017 Kuala Lumpur patut diacungi jempol. Kontingen Merah Putih menjadi juara umum dengan koleksi 126 medali emas.

Predikat juara umum ASEAN Para Games 2017 itu didapatkan Indonesia setelah mengoleksi 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu. Malaysia mengikuti di urutan kedua dengan koleksi 90 emas, 85 perak, 82 perunggu. Thailand menempati peringkat ketiga dengan raihan 68 emas, 72 perak, dan 92 perunggu.

“Terimakasih para atlet dan semua yang telah mendukung kelancaran perjuangan di Malaysia. Gelar juara umum pada ASEAN Para Games 2017 ini menjadi modal bagi Indonesia untuk membidik prestasi pada Asian Para Games 2018,” ujar Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Rhardian, yang juga asisten deputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu, dalam rilis kepada detikSport. 

“Mereka membuktikan keterbatasan bukan hambatan untuk menembus prestasi. Kesuksesan ini juga berkat kerjasama apik dan kompak seluruh anggota tim dan Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) serta National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia, dan pihak lainnya yang selama ini memberikan dukungan penuh,” Bayu menambahkan.

Sukses juara umum itu diraih kontingen Indonesia dengan menjadi yang terbaik pada beberapa cabang olahraga. di antaranya atletik, angkat berat, dan renang.

Multievent untuk atlet difabel itu dikuti oleh 11 negara se-Asia Tenggara dan memperebutkan total 1096 medali: 368 emas, 361 perak dan 367 perunggu. Kontingen Indonesia menurunkan 196 atlet.

Klasemen akhir ASEAN Para Games 2017: 

Urutan negara Emas Perak Perunggu Total
1. Indonesia 126 75 50 251
2. Malaysia 90 85 83 258
3. Thailand 68 73 95 236
4. Vietnam 40 61 60 161
5. Filipina 20 20 29 69
6. Myanmar 11 15 17 43
7. Singapura 10 18 24 52
8. Brunei Darussalam 2 6 6 14
9. Timor Leste 2 0 1 3
10. Kamboja 5 5 10
11. Laos 4 4 8

Medali per cabang olahraga yang diraih kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2017:

Cabang olahraga Emas Perak Perunggu Total
Atletik 40 28 17 85
Renang 39 13 12 64
Catur 14 9 5 28
Tenis Meja 14 9 1 21
Bulutangkis 8 5 4 17
Angkat berat 7 4 11
Sepeda 2 3 7 12
Panahan 1 3 4
Sepakbola 1 1
Boling 1 1

(fem/krs)

Jakarta – Ekonomi Indonesia diproyeksi mampu tumbuh 5,2% di tahun ini. Lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5%. Tapi proyeksi ini bisa saja buyar, kalau berbagai hal yang mengancam Indonesia tidak tertangani dengan tepat.

Demikianlah hasil kajian dari PT Bank UOB Indonesia yang diterima detikFinance, Senin (31/7/2017).

“Optimisme UOB berdasarkan kepada stabilitas harga komoditas dan kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh berkelanjutan. Kinerja ekspor yang positif memberikan kontribusi bagi mengecilnya defisit transaksi berjalan, yang akan meningkatkan sentimen positif bagi Indonesia,” kata Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam.

Ekspor yang terus beranjak naik sejak akhir tahun lalu memang jadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Setelah kejatuhan harga komoditas pada 5 tahun lalu yang membuat ekspor merosot jauh.

Pada semester I-2017, neraca perdagangan tercatat surplus. Di mana ekspor tumbuh 14%, sedangkan impor tumbuh 9%. Dari data tersebut, UOB memproyeksikan defisit transaksi berjalan terkendali pada level 1,8% terhadap PDB.

Inflasi memang akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, seiring dengan berbagai kebijakan pengaturan harga oleh pemerintah. Diproyeksikan inflasi mencapai 4,4%. Sementara nilai tukar akan tetap stabil Rp 13.300/US$ sampai akhir tahun.

Terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penempatan defisit anggaran sedikti di bawah batas, yaitu 2,92% terhadap PDB memang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi melihat proyeksi pemerintah dan kebiasaan setiap tahun, defisit bisa dijaga 2,7% terhadap PDB.

Peringkat layak investasi dari Standard & Poor’s dan pandangan positif dari Moody’s dan Fitch’s akan mendorong realisasi investasi lebih baik.

“Meskipun masih terjadi ketidakpastikan ekonomi global, investasi asing yang masuk ke Indonesia rata-rata per tahun sebesar US$ 29 miliar dalam empat tahun terakhir. Arus investasi diharapkan terus mengalir masuk dengan hadirnya berbagai inisiatif regional seperti seperti ‘Belt and Road’ dari Tiongkok yang merupakan inisiatif pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan konektivitas. Inisiatif seperti ini akan menciptakan berbagai kesempatan pertumbuhan bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional,” paparnya.

Pilihan pemerintah untuk pengembangan Indonesia timur dianggap sangat tepat. Dampaknya juga mulai terasa. Di 2016, Indonesia Timur berkontribusi sebesar 11,63% terhadap PDB Indonesia yang didukung oleh industri-industri, seperti pertanian, infrastruktur, layanan kesehatan, dan mineral.

“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar pulau di Indonesia Timur. Kami yakin bahwa proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap PDB Indonesia Timur,” jelas Kevin.

Gejolak Ekonomi Global Mengancam RI

Konsekuensi dari negara dengan ekonomi terbuka yaitu harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk yang datang dari negara lain. Bahkan dari negara yang hubungan perdagangannya dengan Indonesia sangat kecil.

UOB memandang berbagai peristiwa global yang bisa pengaruhi ekonomi Indonesia. Di antaranya pemilihan umum di Jerman dan kelanjutan dari negosiasi Brexit yang bisa mendatangkan ketidakpastian ekonomi.

“Dalam waktu dekat, kita mengantisipasi dapat terjadinya gejolak ekonomi di pasar keuangan global sebagai dampak dari ketidakpastian peristiwa geopolitik di Eropa, Inggris, dan Asia, serta kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, kami memperkirakan pasar keuangan serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan stabil, sehingga akan mendukung stabilitas harga komoditas dan perekonomian regional termasuk Indonesia,” kata Ekonom Senior UOB Group, Suan Teck Kin.

Hal lain adalah dari AS. Meskipun sudah dalam proyeksi kebanyakan investor dan analis tentang kenaikan suku bunga acuan, tapi pernyataan dan sikap dari Presiden AS Donald Trump seringkali menimbulkan ketidakpastian.

“Bank sentral Amerika Serikat (AS); The US Federal Reserve, diperkirakan akan meningkatkan tingkat suku bunga sekali lagi di bulan September sebelum adanya pengumuman Balance Sheet Reduction di bulan Desember 2017. Jika tidak ada perubahan yang signifikan atas kebijakan fiskal, pajak perdagangan Amerika Serikat,” terangnya.

China masih menyimpan risiko untuk Indonesia, baik dari sisi pasar keuangan maupun sektor rill. Ekonomi China masih dalam transformasi, dari investasi menuju konsumsi rumah tangga. Dalam beberapa kuartal terakhir, ekonomi China selalu bergerak di luar ekspektasi investor dan analis. Sehingga ke depan arah perekonomiannya pun tidak bisa dipastikan.

“Stabilitas perekonomian Tiongkok, depresiasi mata uang regional terhadap dolar AS akan dapat ditekan. Sementara walaupun beberapa negara yang berpotensi di Asia rentan terhadap penghindaran risiko (risk aversion), namun kekuatan fundamental ekonomi mereka diharapkan dapat memberikan pertahanan terhadap dampak arus investasi,” tukasnya. (mkj/wdl)

dreaming

Jakarta detik – President Group World Bank, Jim Yong Kim, mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata berada di level 5% menjadi capaian yang bisa membuat negara lain iri.

Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

“Alasan kita berada di sini adalah karena Indonesia dan pimpinan Presiden Jokowi memiliki cita-cita besar bagi negara dan rakyat. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari 5% yang akan membuat iri mayoritas negara di dunia,” kata Kim.

Untuk diketahui, Bank Dunia merupakan pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Nilainya mencapai Rp 234,48 triliun.

Menurut Kim, Presiden Jokowi juga berkeinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, serta membuat negara yang dipimpinnya saat ini menjadi negara dengan penghasilan yang tinggi.

World Bank, kata Kim, menjadi mitra Indonesia untuk memberikan cara-cara agar Indonesia mampu merealisasikan hal tersebut. Di mana, salah satunya dengan investasi untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya ingin mengatakan kemitraan kita dengan Indonesia sedekat kita dengan negara manapun di dunia. Sebagian alasannya adalah karena Sri Mulyani dan saya bekerja sama selama empat tahun di grup bank dunia dan dia tahu segalanya tentang organisasi kami dan apa yang harus kami tawarkan tetapi juga karena tujuan kami dalam mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran adalah hal yang kami bagi lengkap dengan pemerintah Indonesia,” papar dia.

Kim menuturkan, Bank Dunia menilai, Indonesia adalah satu tempat di dunia yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi.

“Ada leadership yang sangat kuat dari atas, ada industri pemula di begitu banyak daerah yang sekarang siap untuk investasi lebih besar terutama bagi investor luar Indonesia dan juga potensi pertumbuhan di sini sangat tinggi,” jelas dia.

Lanjut Kim, salah satu yang telah disepakati Indonesia dengan Bank Dunia mengenai annual meeting IMF-World Bank yang dilakukan pada 2018 di Bali. Tidak hanya itu, Kim mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga membahas berbagai jenis reformasi yang saat ini tengah dilakukan jajaran kabinet kerja.

“Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi dunia dan tujuan kami di sini adalah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan sektor swasta Indonesia. Kami akan menunjukkan seberapa cepat sebuah negara berkembang dapat beralih dari status rendah ke menengah ke atas. Kami percaya bahwa itu mungkin di sini kami sangat yakin bahwa ini mungkin di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kami berkomitmen pada kemitraan ini dengan cara yang jarang dilakukan dengan negara seukuran ini,” tukas dia. (wdl/wdl)

real1sas1small

TEMPO.COJakarta – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi atau Investment Grade pada 20 Juli 2017. Fitch memberikan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook.

Baca: Investment Grade Dorong Perbaikan Ekonomi …

Adapun beberapa faktor kunci pendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan eksposur pemerintah yang terbatas atas risiko sektor perbankan. Selain itu, Fitch juga mencatat hal yang menjadi perhatian yaitu sektor eksternal yang masih perlu diperkuat dan faktor struktural perihal tata kelola.

“Adapaun lingkungan bisnis masih perlu ditingkatkan,” tulis siaran pers Fitch Ratings, Kamis, 20 Juli 2017.

Fitch mengakui bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar Bank Indonesia serta penurunan pertumbuhan utang luar negeri korporasi telah berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Adapun kebijakan moneter dan nilai tukar tersebut dikeluarkan sebagai dampak dari penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait utang luar negeri.

Kemudian, kredibilitas asumsi pertumbuhan ekonomi dalam revisi anggaran Pemerintah tahun 2017 serta dorongan reformasi struktural yang kuat juga diapresiasi oleh Fitch. Pasalnya, hal tersebut mampu secara bertahap memperbaiki iklim usaha.

Namun, di sisi lain Fitch juga mencatat adanya upside risk terhadap penerimaan pemerintah sebagai dampak dari program pengampunan pajak (tax amnesty), aturan kewajiban pelaporan perpajakan, serta kesepakatan pertukaran data antar negara di masa mendatang.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan afirmasi rating Indonesia tersebut bisa menjadi faktor pendukung tambahan bagi Indonesia dalam menjaga keyakinan investor dan stakeholders lainnya. Hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk mempertahankan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.

“Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkontribusi dalam agenda reformasi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif,” ujar Agus.

Baca: Investment Grade dari S&P Perlu Didukung Payung …

Sebelum mendapatkan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook, Fitch memberikan outlook SCR Indonesia pada level stable. Keputusan sekaligus mengafirmasi rating pada level BBB- pada tanggal 21 Desember 2016.

LARISSA HUDA

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia tahun 2016 turun cukup signifikan.

Memberikan tanggapan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (18/7),  Sri Mulyani menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Sementara pendapatan per kapita mencapai Rp 47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 45,14 juta/tahun.

Tingkat ketimpangan pengeluaran atau rasio gini membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397. Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.

Tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, lanjut dia, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara.

Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional.

Namun, tegas Sri Mulyani, pemerintah tetap mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tercatat dalam APBN 2016, tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Sedangkan tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.

Untuk nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp 13.307 per USD di tengah kecenderungan penguatan dolar AS karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

“Penguatan rupiah tersebut terutama disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor’s, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN (kebijakan fiskal),” jelas dia.

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. ***

ets-small

JAKARTA kontan. Pasar surat utang Indonesia masih menarik bagi asing. Buktinya, global bond RI berdenominasi dollar Amerika Serikat yang ditawarkan pemerintah bertenor panjang menerima kelebihan permintaan di pasar global.

Pemerintah menetapkan target indikatif masing-masing senilai US$ 1 miliar dari obligasi global bertenor 10 dan 30 tahun. Bukan hanya berhasil menerima permintaan oversubscribed, pemerintah juga sukses menawarkan bond senilai 1 miliar euro bertenor 7 tahun.

Mengutip IFR News, Kamis (13/7) pemerintah Indonesia memikat permintaan US$ 4,1 miliar untuk obligasi bertenor 10 tahun, yang berasal dari 229 akun. Investor Asia membeli 40% dari notes 144A/Reg S tersebut, investor AS membeli 38%, dan akun dari Eropa membeli 22%.

Dari sisi institusinya, perusahaan pengelola dana dan manajer aset mengambill 56% porsi, tawaran dari bank mencapai 25% dari permintaan yang masuk, institusi pemerintahan dan tangan investasi pemerintahan menawar 10%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 7%, sedangkan private bank investor bermodal tebal mengambil porsi 2%.

Sedangkan bond 30 tahun berhasil menggaet permintaan senilai US$ 3,2 miliar dari 160 akun. Investor Asia dan AS sama-sama memakan porsi 38%, investor Eropa mengambil tempat 24%.

Dari tipe investor, manajer aset dan pengelola dana mengambil porsi 55%, perusahaan asuransi dan dana pensiun bergabung mengambil porsi 28%, tawaran dari bank memakan 10%, tangan investasi resmi pemerintah menyumbang 6% dari permintaan, sedangkan investor kakap dan private bank 1%.

Permintaan obligasi Indonesia cukup diuntungkan kondisi ekonomi global yang lebih relaks setelah pernyataan bank sentral AS Federal Reserve sehari sebelumnya. Gubernur The Fed Janet Yellen mengatakan, ekonomi AS cukup sehat untuk menjalani kenaikan bunga, tapi tingkat inflasi menahan kenaikan bunga AS.

Dollar AS terdepresiasi ke level terendah 9 bulan dan mendorong investor mengoleksi kembali aset-aset berisiko, seperti obligasi yang dirilis negara berkembang. “Seiring dengan bunga AS konsolidasi, nada positif negara berkembang seperti sebelum bulan Juni, kini kembali,” kata analis Jason Daw dari Societe Generale, seperti dikutip Reuters.

real1sas1small

JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa menarik masuk dana dari pasar keuangan global hingga US$ 700 miliar setelah Indonesia dianugerahi peringkat investment grade (BBB-) dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P). Peningkatan peringkat ini bakal memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

“Jadi, dengan adanya investment grade dari S&P, ada potensi US$ 700 miliar dana di pasar keuangan global yang selama ini belum bisa masuk, akan masuk. Banyak investment fund yang semula hanya bisa masuk ke negara dengan peringkat investasi dari tiga lembaga (Moodys, Fitch, dan S&P), itu bisa mengalir ke kita.,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (6/6).

Di luar itu, menurut dia, pemerintah masih berupaya untuk mencari cara agar peningkatan peringkat menjadi investment grade dari S&P itu bisa berdampak pada peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui surat utang.

Pandangan senada dikemukakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Ia menyatakan, akan ada arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air akibat pencapaian investment grade dari S&P itu. Ia memperkirakan terbanyak akan masuk ke pasar uang (portofolio), meski jumlahnya belum tentu sebanyak US$ 700 miliar.

“Saya nggak komentar soal US$ 700 miliarnya. Tapi, saya sudah melihat bahwa ada dua area yang bisa menambah investasi (baik dari FDI/foreign direct investment dan portfolio investment) setelah kenaikan peringkat investasi dari S&P,” ujar Agus. (c01/sn)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/bi-dua-area-bisa-menambah-investasi/161195

real1sas1small

JAKARTA kontan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat optimistis industri tekstil bakal tumbuh signifikan tahun ini. Namun ia memberikan beberapa catatan bahwa selain daya saing yang kuat, industri ini juga perlu dukungan dari pemerintah.

“Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur ini sangat diperlukan,” ucap Ade d isela-sela acara talkshow bisnis di Ibis, Jakarta (3/5).

Menurut Ade industri tekstil dan garmen saat ini kurang disokong. Sehingga ancamannya produsen sulit bersaing di pasar global. Bahkan, mengamankan pasar dalam negeri saja masih sulit.

“Kemarin sempat mencanangkan, soal penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal untuk industri tekstil 18-25 % energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya.

Sampai dengan kuartal satu tahun ini ekspor garmen Indonesia naik. “Naik sekitar 3,8 % atau senilai hampir US$ 4 miliar,” sebut Ade.

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah jawa tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi.

“Pemerintah saat ini juga menggalakkan pelatihan operator pabrikan sebanyak 100 ribu orang, semuanya bakal tersertifikasi dan bisa diterima di pasar global,” ungkapnya.

Saat ini banyak industri tekstil dan garmen yang memfokuskan pasar ekspor. Padahal pasar dalam negeri punya potensi besar. Ade memprediksi, nilai dari potensi pasar garmen dan tekstil di Indonesia hampir US$ 10 juta di tahun ini.

“Sayangnya produsen dalam negeri hanya menyumbang 30 %, sisanya impor,” kata Ade.

Kenyataannya, kata Ade, saat ini sebagian besar industri pakaian jadi 90 % bahan baku kainnya impor.

API masih mempelajari mengapa pasar domestik tertekan, namun ada beberapa dugaan terkait kelesuan pasar domestik disebabkan daya beli masyarakat terhadap produk sandang menurun. “Untuk triwulan ke depan produk garmen bakal positif naik, tapi untuk tekstil cenderung turun,” ungkap Ade.

Perusahaan seperti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex menilai setiap perusahaan punya strategi masing masing dalam menerapkan pemasarannya.

“Sritex memang banyak menjual ke pasar luar timbang dalam. Tapi kita juga banyak produksi produk yang baru juga,” sebut CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan S Loekminto, saat talkshow berlangsung (3/4).

Porsi penjualan Sritex dalam negeri masih 40%. Sedangkan luar negeri sekitar 60%. Iwan mengatakan, bisnis Sritex dalam negeri ada kenaikan namun tidak sekencang ekspor.

Sebanyak 50 % bahan baku Sritex masih impor, yang sebagian besar adalah kapas. Sedang bahan baku yang diperoleh dalam negeri berupa rayon polyester.

Menanggapi soal konsumsi energi listrik, Iwan mengatakan bahwa permasalahan itu tidak dialami oleh industri di Indonesia saja tapi seluruh dunia juga. “Yang penting saat ini kita bisa menangani inflasi yang tidak terkontrol,” ujarnya.

Sedangkan untuk penjualan ekspor, Ade mendorong agar pemerintah lekas bisa melakukan free trade agreement dengan Uni Eropa. Semenjak Amerika Serikat keluar dari TPP, industri tekstil dan garmen dalam negeri sempat khawatir sebab pasar Amerika banyak menyerap produk garmen Indonesia.

“Untuk itu perjanjian dengan uni Eropa harus segera dilaksanakan, saya melihat pasar di Eropa timur bisa jadi potensi, sebab mereka mempunyai kebutuhan akan tekstil yang besar,” kata Ade.

Sedang Sritex tidak ambil pusing dengan pakta perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Iwan mengatakan, industri lebih suka jika pemerintah bisa menjalin kerja sama bilateral daripada melakukan kesepakatan seperti itu. “Hubungan bilateral seperti dengan Amerika, untuk Eropa jujur saja kita belum ada solusinya,” ucapnya.

real1sas1small

Jakarta detik – Presiden Jokowi pagi ini meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, rumah yang disediakan akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan bulanan yang juga ringan.

“Ini rusunami yang nanti akan diperuntukkan untuk pekerja. Harganya kurang lebih Rp 293 juta. Dengan DP hanya 1%. Cicilan satu bulan Rp 1,12 juta,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.

Dalam program FLPP, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bunga KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.

Hunian yang akan diterima oleh pekerja, sambung Jokowi, juga akan memiliki ukuran yang layak. “Tipenya 30,” kata dia.

Terpisah, Presiden Komisaris PT PP, Andi Gani menjelaskan, proyek rusunami yang akan diberi nama Loftvilles Serpong ini bakal dibangun di atas lahan 8,2 hektar yang terdiri dari 11 tower.

Sembilan tower di antaraya terdiri 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya merupakan perumahan komersil non subsidi.

Luas bangunannya tiap rumah adalah 32 m yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. “Rusunami ini dilengkapi fasilitas penitipan anak para buruh, playground, playgroup, ruang publik serta fasilitas penunjang lainnya,” jelas Andi.

Menurut Andi, Loftvilles Serpong merupakan Rusunami pertama yang berlokasi strategis. Hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Hal ini berbeda dengan rumah susun murah lainnya selama ini yang berlokasi di pinggir kota.

Dengan fasilitas dan lokasi yang strategis, Andi mengatakan Rusunami Loftvilles Serpong tak kalah dengan perumahan buruh di Vina dan Korea Selatan.

Dia menambahkan, harga Rusunami ini sangat terjangkau buruh, yakni Rp 250 juta per unit. Untuk memastikan tepat sasaran kepada buruh, penjualan unitnya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank pemerintah.

“Kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa memiliki unit di Loftvilles Serpong, kecuali di dua tower yang komersil,” tambahnya. (mkl/dna)

real1sas1small

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kredit Saudi Fund for Development senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) yang ditawarkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam lawatannya ke Indonesia tidak akan cair dalam waktu dekat. Bambang becermin pada kredit serupa beberapa waktu lalu yang ternyata dikucurkan bersama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). “Proses administrasinya panjang karena mereka memastikan dana itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya,” kata dia kepada Tempo, Jumat 3 Maret 2017.

Menurut Bambang, skema pembiayaan bersama lembaga multilateral seperti IDB kerap digunakan negara kreditur lantaran tak semua negara memiliki kemampuan penyaluran kredit yang mumpuni. Meski begitu, dia menegaskan, komitmen kredit ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, mengingat selama ini dana dari Timur Tengah cuma menyasar negara maju yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Baca: Lawatan Raja Salman, RI dan Arab Angkat Citra Islam Moderat

Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, Basah Hernowo, juga mengatakan tak mudah mendapatkan pinjaman bilateral dan multilateral dari Timur Tengah. Selain adanya keterbatasan dana, para kreditur itu memiliki kriteria khusus. “Dana baru cair saat semua persiapan proyek sudah tersedia,” ujarnya.

 

Nilai bunga dan jangka waktu kredit, kata Basah, relatif bersaing dengan negara donor lain. Ciri lainnya, negara-negara Timur Tengah dan IDB lebih suka mendanai proyek-proyek sosial serta pendidikan agama. “Tapi tetap menguntungkan karena kita bisa menarik perhatian mereka ketimbang negara lain yang juga membutuhkannya.”

Dalam sidang tahunan 2016, IDB berkomitmen menyalurkan dana US$ 20 miliar hingga 2020. Lembaga itu membidik tiga proyek, yakni perbaikan kawasan kumuh, pengembangan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam, serta pengembangan jaringan listrik.

Rabu lalu, ada 11 kementerian dan lembaga negara yang menyepakati kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Merujuk pada Blue Book (daftar proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri) pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah yang memiliki rencana pendanaan dari luar negeri.

Baca: RI Dorong Arab Saudi Segera Bayar Santunan Para Korban Crane

Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh dana Saudi Fund for Development, sebanyak US$ 750 juta digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Sisanya akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. “Rambu-rambunya masih sangat umum,” kata Sri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlu ada promosi untuk menjaring pinjaman dan investasi asing. Dia tak menampik anggapan bahwa kurangnya akses dan data mengenai kondisi ekonomi menghambat upaya promosi oleh para diplomat. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan akan memberi ringkasan kondisi perekonomian kepada diplomat Indonesia di seluruh dunia. Informasi ini, kata Agus, antara lain berisi neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. “Jadi, para diplomat akan percaya diri saat presentasi di luar negeri,” kata Agus, Jumat 3 Maret 2017.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | ANDI IBNU

JAKARTA okezone– Pemerintah Indonesia resmi jalin kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. Kerjasama tersebut tertuang dalam 11 nota kesepahaman.

Penandatanganan 11 nota kesepahaman itu dilakukan oleh para menteri kedua negara yang dilakukan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Maret 2017.

Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai, kerjasama dagang ini jadi gerbang pembuka perdagangan kelas dunia untuk produk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umroh potensial bagi Arab.

“Indonesia salah satu penduduk muslim yang banyak kirim jamaah haji. Jadi relevan kalo kita tawarkan produk kita baik dari UMKM maupun industri untuk keperluan ibadah haji,” katanya kepada Okezone di Jakarta.

Tidak hanya sampai di situ, dengan masuknya produk karya Indonesia ke Arab Saudi, maka besar kemungkinan produk Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat global. Mengingat jamaah haji yang datang ke Arab tiap tahunnya berasal dari berbagai negara.

“Jadi pasarnya bukan hanya di masyarakat Arab Saudi tapi justru masyarakat dunia bisa lihat produk kita berkualitas, maka bisa jadi peluang besar,” tambahnya.

Saat ini pasokan perlengkapan haji justru datang dari Tiongkok. Abra optimis, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini maka Indonesia akan punya posisi yang lebih kuat di pasar Arab Saudi. “Dengan adanya perjanjian bilateral ada keistimewaan untuk produk kita,” pungkasnya.

Lantas seperti apa masyarakat melihat kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Apa yang diharapkan, berikut KATA MEREKA :

1. Andrian Prasetya (37) Pedagang

Iya saya tahu kalau Raja Salman dari Arab Saudi datang ke sini. Luar biasa yah penyambutannya, masyarakat juga antusias luar biasa. Tentu saya merasakan euforia kali yah, kalau ada Raja Salman di sini. Apalagi, kita kan lagi ramai soal masalah keagamaan, mungkin yah dengan kedatangan beliau, semuanya bisa selesai.

Harapannya sih semoga masalah keagamaan kita selesai, dan kerjasama bilateral semakin erat. Apalagi mau banyak kerjasama bidang investasi pariwisata, haji dan lainnya dengan nilai besar. Arab Saudi kan uangnya banyak. Saya harap ke depan juga bukan hanya Raja Salman, tapi ada tokoh mendunia lainnya.

2. Ilham Sumadi (29) Pekerja Swasta

Jelas lah saya tahu ada Raja Salman. Orang tua saya saja cerita sampai bela-belain ke Tol Jagowari buat ngelihat mobilnya doang, katanya ramai banget. Luar biasa sekali yah, di era Pak Jokowi, Raja Salman ke sini.

Saya yakin ini dampak baik untuk Indonesia dan Arab. Bagi Indonesia yang kondisinya sedang terpecah karena kasus penistaan agama, bisa mereda hadirnya Raja Salman. Bagi Arab, bisa banyak investasi di sini kan. Harapan saya sih, Arab memiliki dana yang besar oleh karena itu hubungan kita semakin erat, karena banyak umat Islam yang ingin ke Arab menunaikan ibadahnya, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan.

3. Mul Halim (24) Pekerja Swasta

Raja Salman ke sini saya tahu. Tapi menurut saya, kita melihatnya biasanya saja yah dan saya juga enggak terlalu heboh. Karena kan, kalau Raja Salman ke mana pun biasa bawa serombongan, bawa duit seabrek-abrek. Cuma yang menariknya kan, Raja Salman ini pernah ke Indonesia, tapi dulu waktu sama bapaknya ke sini. Makanya dia kan tanya, mana anak Soekarno, karena beberapa puluh tahun lagi pernah ke sini.

Harapan saya sebagai orang awan sih bukan investasinya tapi mau kalau kuota haji. Akses haji meningkat, supaya enggak mesti tunggu 18 tahun baru bisa berangkat. Itu harapannya sih. Kalau ke depan saya berharap ada Raja Inggris yang datang, pengaruhnya luar biasa, dan kerjasama kedua negara bisa lebih ditingkatkan.

4. Susanty (46) Ibu Rumah Tangga

Luar biasa yah Raja Salman bisa ke sini. Presidennya siapa dulu. Sebagai ibu-ibu pasti heboh dong, apalagi ini kan sejarah. Biar kata ngelihat mobilnya lewat saja sudah senang. Harapannya sih kalau investasi pariwisata, kita bisa ke Arab dan orang Arab bisa ke sini, ada hotel kita di sana dan dia juga ada hotel di sini. Saling menguntungkan.

5. David Simatupang (35) Pedagang

Saya merasakan kehebohan Raja Salman ke sini. Tapi sayangannya enggak bisa lihat langsung, cuma dari media aja ramai banget soal Raja Arab. Kalau harapan saya janji yang akan dikerjasamakan seperti UKM dan lainnya bisa direalisasikan ya.

Tapi saya menyoroti soal korban crane di Arab waktu itu. Saya berharap keluarga korban meninggal bisa diberangkatkan Umroh semua secara gratis sesuai janjinya. Kemudian kuota haji dapat diperbanyak karena kontribusi Indonesia sangat besar untuk itu. Peraturan dan kuota TKI juga diperbanyak dan diperjelas. Ke depan saya harapannya ada Raja Inggris datang ke sini, soalnya daya tariknya besar.

6. Syahrul (24) Pengemudi Ojek Online

Awalnya saya tidak tahu kalau ada Raja Arab datang. Waktu itu sedang mengantarkan penumpang, jalanan macet sekali, ternyata orang – orang bilang kalau ada Raja Arab datang. Banyak yang membicarakan tentang kedatangan Raja Arab, cukup heboh. Kalau mau mengantar penumpang kita juga tanya – tanya dulu, jalannya ditutup tidak buat sambutan Raja Arab.

Banyak yang bilang juga mau memberikan dana ke Indonesia. Bagus kalau ada bantuan dana. Semoga kita rakyat kecil ini bisa kecipratan. Buat membangun jalan biar tidak berlubang sana – sini, jadi masyarakat semuanya bisa menikmati dana sumbangannya.

7. Rifda Haniefa (23) Mahasiswa Pasca Sarjana

Bagaimana saya tidak tahu tentang kedatangan Raja Salman, kalau semua media serentak memberitakan tentang kedatangannya. Sambutannya cukup heboh, sampai Presiden Jokowi sendiri yang menjemput ke Bandara. Tapi baguslah, biar Arab memandang Indonesia juga bagus, sehingga kerjasamanya juga baik.

Saya tahu ada kesepakatan kerjasama, cukup banyak ada 11 bidang kerjasama tapi saya tidak tahu detailnya. Harapan saya semoga investasinya dalam jangka panjang, dialokasikan dengan benar, jangan sampai ada pihak – pihak yang menyalahgunakan investasi ini untuk kepentingan pribadi. Semoga tidak hanya kabar kedatangannya yang diketahui masyarakat tetapi investasinya juga bisa dirasakan masyarakat.

8. Reni Puspita (26) Pegawai Bank

Wah pasti saya tahu kedatangan Raja Arab, setiap hari ada pemberitaan di televisi dan online. Heboh sekali, baik dari sambutan maupun rombongan yang datang.

Tapi menurut saya penyambutannya memang harus begitu, karena Raja Arab bukan sekedar berkunjung tapi mau memberikan investasi juga. Semoga kerjasamanya terjalin baik dan awet.

Nilai investasinya cukup besar, utamanya di kilang minyak, mungkin karena baik Indonesia dan Arab punya usaha minyak. Harapannya semoga kerjasama dan investasi dengan Arab Saudi bisa membantu pembangunan Indonesia.

9. Marakhilda NH. Siregar (28) Pekerja Swasta

Saya mengetahui kedatangan Raja Arab dari informasi televisi dan sosial media. Kalau mau dibilang heboh menurut saya tidak begitu heboh sekali, karena memang penyambutan pemimpin Negara harus dilakukan dengan baik, karena mencerminkan kehormatan Indonesia. Saya sendiri cukup bangga, beliau kan Raja Mekkah dan Madinah, yang notabene adalah negara adidaya, jadi itu punya makna tersendiri.

Harapannya soal investasi, saya pribadi berharap investasi difokuskan pada pusat – pusat studi Islam di Indonesia, mengingat Indonesia dan Arab memiliki kecenderungan yang sama dalam bidang studi Islam.

10. Erta Mardiah (26) perawat

Pasti saya mengetahui kedatangan Raja Arab ini, karena banyak jadi perbincangan. Sebagai warga Indonesia saya cukup merasa senang karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Raja dari Negara besar penghasil minyak.

Semoga kedatangan Raja Arab bisa mempererat hubungan antar negara dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia melalui dana investasi yang diberikan.

(mrt)

REALISASI!

JAKARTA kontan. Optimisme konsumen secara umum terindikasi meningkat. Namun, peningkatan tersebut tak sejalan dengan optimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini maupun enam bulan ke depan.

Hasil survei Bank Indonesia (BI) menujukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Feburari lalu meningkat menjadi 117,1, naik 1,8 poin dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan juga peningkatan indeks ekspektasi konsumen (IEK) enam bulan ke depan.

Peningkatan IKE sebesar 1 poin menjadi 105,2, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara peningkatan IEK, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ekspektasi kegiatan usaha dan ekspektasi ketersediaan lapangan pekerjaan.

Namun, indeks penghasilan dalam IKE maupun indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK sama-sama turun. Indeks penghasilan dalam IKE turun 0,3 poin menjadi 118,2 dibanding bulan sebelumnya. Sementara indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK turun lebih dalam sebesar 2,1 poin menjadi 140,8 dibanding bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga pada tiga bulan ke depan menurun. “Menurut perkiraan responden, meskipun permintaan sembilan bahan pokok mulai meningkat menjelang bulan puasa pada akhir Mei 2017, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang diperkirakan menahan laju kenaikan harga pada Mei 2017,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi, Rabu (8/3).

Konsumen juga memperkirakan, tekanan kenaikan harga pada enam bulan ke depan menurun. Hal tersebut ditengarai seiring dengan kembali normalnya permintaan pasca Idul Fitri.

 

ets-small

Jakarta detik- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan siang tadi, Senin (6/3/2017), melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Surjono Abdullah Suharsono.

Pertemuan itu berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 13.00 WIB. Keduanya membahas soal pengoperasian kapal jenis roll on-roll off (roro) untuk wilayah Jakarta-Surabaya.

Usai pertemuan, Luhut memastikan bakal ada penambahan jadwal pelayaran dan armada kapal roro untuk lebih memaksimalkan layanan bagi pengguna jasa, dan mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut. Pasalnya, pengoperasian satu kapal roro mampu mengangkut 269 truk.

“Nah kita akan mulai, nanti investor masuk, kapalnya udah mau jalan, sekarang ditambahin empat, itu pagi dan sore, dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur lalu lintas darat,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Ia pun berharap, penambahan kapal dan jam operasi dari kapal roro bisa secepatnya dilakukan. Sebab, kata Luhut, dengan pengoperasian kapal roro dapat lebih meminimalisir pungutan liar (pungli) yang biasa ditemui di jalur darat, dan pengiriman barang menjadi lebih ekonomis.

“Kita harapkan beberapa bulan ini sudah akan ada kapal roro Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, atau Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta, atau Jakarta-Lampung, Lampung-Jakarta,” kata Luhut.

“Dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur darat. Kalau ini jalan akan membuat ekonomi kita ekonomis lagi, dan mengurangi pungli-pungli (di darat),” tutup Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, bila penambahan jadwal rute kapal roro dari Jakarta menuju Surabaya balal dimulai pada bulan April 2017 nanti.

Untuk pelayaran kapal roro tersebut telah ada operator yang akan mengoperasikan kapalnya, baik operator BUMN maupun operator swasta. Budi Karya juga mengatakan, Angkutan kapal feri jarak jauh Jakarta-Semarang-Surabaya ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar, karena angkutan barang beralih ke laut. (mkj/mkj)

ets-small

Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat jumlah penumpang domestik pesawat sepanjang 2016 mencapai 89,35 juta penumpang atau naik 16,6 persen dibandingkan realisasi 2015 sebesar 76,5 juta penumpang.

“Industri penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan transportasi laut hanya meningkat 0,52 persen dan kereta api sebesar 7,94 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Agus Santoso dalam siaran pers, Minggu (5/3).

Namun peningkatan pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia masih dibayangi dengan kecelakaan pesawat. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, pada 2016, terjadi 19 accident dan 26 serious incident. Hal ini meningkat dari 2015 yang tercatat hanya 11 accident dan 17 serious incident pesawat udara.

“Mengingat hal tersebut, permintaan transportasi udara yang tinggi tetap harus dibarengi pelayanan yang memprioritaskan keselamatan. Sesuai amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa transportasi harus mengedepankan keselamatan dan keamanan tanpa melupakan layanan penumpang,” tambah Agus.

Agus menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di penerbangan nasional, baik itu operator penerbangan, pengelola bandar udara, pengelola navigasi penerbangan, Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), dan otoritas bandar udara.

Untuk maskapai, kata dia, diminta serius mengimplementasikan prosedur yang tertuang dalam company operations manual (COM), company maintenance manual (CMM), dan safety management system (SMS).

Untuk pengelola bandar udara, Agus mengingatkan, agar memenuhi regulasi dalam hal inspeksi dan perawatan runway. Pengelola bandar udara juga harus tegas terkait penutupan bandara saat limit telah di bawah minimal (visibility dan water), sehingga tidak ada pilot yang mencoba-coba mendarat pada kondisi tersebut.

Smeentara pengelola bandara besar harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lapangan terbang (airstrip) yang pengoperasiannya belum sesuai standar kebandarudaraan. “Di seluruh airstrip juga dipersyaratkan personel kebandarudaraan,” kata Agus.

Agus menyatakan, pengelola navigasi penerbangan segera melakukan pemasangan peralatan navigasi sesuai standar di daerah Indonesia bagian Timur mengingat jumlah peralatan navigasi di lokasi tersebut masih kurang.

Adapun BMKG diminta melakukan pemutakhiran informasi cuaca dalam mendukung pengoperasian pesawat udara di Papua mengingat cuaca rentan berubah. Selain itu, diperlukan penambahan stasiun meteorologi (BMKG) di wilayah Papua. “Peran otoritas bandar udara harus diperkuat untuk pengawasan dengan menambah jumlah inspektur penerbangan dan dilakukan upgrading training yang saat ini dinilai masih kurang,” kata dia.

 

 

Thresa Sandra Desfika/WBP

BeritaSatu.com

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen di 2016. Dengan perbaikan kondisi ekonomi ini, pendapatan per kapita atau rata-rata orang Indonesia naik menjadi Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02 persen sepanjang 2016. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen dan ‎5,01 persen pada 2014.

Sementara lebih rendah dari pencapaian 2013, 2012, dan 2011 yang masing-masing 5,56 persen, 6,03 persen, dan 6,17 persen.

“Grafik pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan, tapi di 2016 naik, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi tambah kuat,” jelas dia saat Rilis Produk Domestik Bruto (PDB) di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Suhariyanto mengatakan, jumlah PDB Indonesia pada 2016 mencapai Rp 12.406,8 triliun. ‎Khusus di kuartal IV-2016, angka PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.194,8 triliun dan Rp 2.385,6 triliun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

“Dengan jumlah PDB Indonesia di 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun, pendapatan per kapita di Indonesia mencapai Rp 47,96 juta atau senilai US$ 3.605,06 di 2016,” terangnya.

Itu artinya, pendapatan rata-rata orang Indonesia sebesar Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan per orang.

Adapun realisasi PDB per kapita pada 2016 naik dibanding realisasi dua tahun lalu yang mencapai Rp 45,14 juta atau US$ 3.374,49 per tahun di 2015, dan Rp 41,92 juta atau US$ 3.531,85 pada 2014. (Fik/Nrm)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA kontan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (investment grade) pada 21 Desember 2016.

Terkait Hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, perbaikan outlook Fitch tersebut menunjukkan semakin meningkatnya optimisme dunia internasional atas prospek kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan domestik maupun global.

“Untuk itu, Indonesia akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui implementasi reformasi strukural serta meningkatkan sinergi kebijakan antar otoritas guna mempercepat transformasi ekonomi sehingga membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, inklusif, serta berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).

Lebih lanjut menurut Agus, dari sisi moneter, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal, yaitu pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kedua, menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang berkelanjutan.

Ketiga, menjaga kecukupan cadangan devisa. Keempat, memastikan ketersediaan pertahanan kedua baik dari bilateral, regional, maupun global. Kelima, mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN) bagi korporasi non bank. Keenam, terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan.

Sebelumnya, Fitch mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 23 Mei 2016. Dalam peningkatan Sovereign Credit Rating Indonesia hari ini, Fitch menyatakan bahwa ada beberapa faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook sovereign credit rating Indonesia.

Pertama, rekam jejak stabilitas makketahanan sektor eksternal,roekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan.

Ketiga, dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa perbaikan rating dimungkinkan apabila Indonesia mampu meningkatkan ketahanan sektor eksternal, melanjutkan perbaikan iklim investasi dan standar tata kelola, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia.

 

JAKARTA okezone – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating menjadi BBB- (Investment Grade) pada 21 Desember 2016. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan senang dengan hasil yang dirilis oleh Fitch. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah telah menuai hasil.

“Tentu saya senang mendengar bahwa asessment dari Fitch yang melihat outlook-nya dari normal jadi positif. Ini mengonfirmasi beberapa upaya pemerintah untuk menjaga fondasi beberapa waktu lalu dianggap salah satu sumber yang memiliki potensi risiko seperti APBN yang kita coba lakukan berbagai koreksi dan konsistensi sehingga mengurangi risiko,” kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan salah satu bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, baik dari sisi APBN, hingga lembaga keuangan. Pasalnya, hal ini tercapai saat ekonomi global melemah.

“Itu semua menggambarkan bahwa ambisi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tidak akan mengompromikan aspek sustainability atau keberlanjutan dari sisi APBN maupun sisi keseimbangan eksternal,” tutupnya.

(rai)

 

ets-small

 Jakarta detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Bila 2017, ekonomi ditargetkan 5,1%, maka 2018 pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%.

“Kemudian masuk APBN 2018, yang pertama yang kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6%,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Jokowi mengakui bahwa itu bukan persoalan yang mudah. Akan tetapi tinginya target akan mendorong jajaran pemerintah untuk lebih bekerja kerad ke depannya.

“Tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah,” imbuhnya.

Untuk mencapai target, maka investasi harus bisa tumbuh di atas 10%. Investasi akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Investasi harus tumbuh di atas 10%. Saya tidak tahu tahun lalu dan tahun ini berapa. Kepala BKPM kalau ada bisa menyampaikan perkiraan seperti apa dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Selanjutnya adalah konsumsi rumah tangga yang setidaknya harus tumbuh minimal 5%. Sedangkan sisi perdagangan diharapkan menuju ke arah yang positif.

“Ekspor juga sama harus bisa tumbuh diatas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2-3%. Tapi nanti tolong angka-angkanya, kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan tolong nanti bisa dikoreksi,” tukasnya. (mkl/ang)

ets-small

Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015

Jadwal Rilis : 2016-02-05

Abstraksi
  1. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1.
  2. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen.
  3. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.
  4. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
  5. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).

Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

“‎Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.

Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.

“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.

Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.

“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,‎” terangnya.

(mkl/rrd)

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

WE Online, Jakarta

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergeser dari fokus bank sentral mengawal stabilitas ekonomi ke fokus optimalisasi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Stabiltas itu sudah bukan isu sekarang. Kalau ada peluru (pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan), kita akan selalu tembakan ke sasarannya,” kara Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Perry mengatakan, ke depannya dalam sisa tahun ini, Bank Sentral akan segera memanfaatkan ruang moneter untuk fokus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada ruang untuk mendorong pertumbuhan, kita tidak akan segan-segan untuk mendorong pertumbuhan,” ujar Perry, merujuk pada kebijakan BI pada Kamis kemarin yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,5 persen dan penurunan dua instrumen makroprudensial.

Perry mengatakan penurunan BI Rate yang keempat kalinya tahun ini, merupakan cerminan pesan optimisme BI yang ingin disampaikan ke pelaku pasar, bahwa perekonomian domestik akan membaik.

Hal itu juga sejalan dengan masa transisi perubahan instrumen suku bunga acuan dari BI Rate yang akan menjadi suku bunga penjualan SUN ke perbankan (Reverse Repo Rate) bertenor 7 hari mulai 19 Agustus 2016.

Untuk sisi makroprudensial, Perry mengatakan kenaikan rasio pembiayaan perbankan terhadap aset (LTV) yang dinaikkan menjadi 85 persen dari 80 persen, akan memacu permintaan masyarakat, karena uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) akan turun jadi 15 persen.

Sedangkan dari sisi pasokan perbankan, BI juga menaikkan rasio kredit terhadap pendanaan (Loan To Funding Ratio/LFR) perbankan menjadi 80-92 persen dari 78-92 persen. Dengan begitu, perbankan minimal harus memiliki LFR sebesar 80 persen. LFR merupakan indikator intermediasi bank dalam menyerap dana masyarakat dan mengkonversikannya menjadi kredit.

Pada intinya, kata Perrry, BI ingin menaikkan kepercayaan diri dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian. Sebagai contoh, sasaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang dikeluarkan pada Kamis (17/6) menyasar aspek menyeluruh dari sisi permintaan maupun pasokan.

Selanjutanya, Perry mengharapkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah agar belanja fiskal dapat dicairkan dengan lebih cepat.

“Kebijakan ini adalah koordinasi yang kuat antara BI dan fiskal. Kita telah peringatkan pemerintah untuk perkuat belanja modal dan perlindungan sosial,” ujarnya.

“Ini penting untuk naikkan permintaan swasta, agar produksi, investasi dan permintaan naik. Pesan kita kedunia usaha, mari kita bangun ‘confidence’,” tambahnya. (Ant)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Emoticons0051

JAKARTA ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, pertumbuhan ekonomi RI dalam jangka menengah berada dalam tren meningkat. Hal ini didukung oleh struktur perekonomian yang lebih baik dan sumber pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi, serta reformasi struktural yang berkelanjutan. Selain itu, perekonomian juga semakin pulih.

Dia menjelaskan, perbaikan ekonomi ke depan didukung oleh faktor domestik maupun global. Agus mengatakan, prospek ekonomi domestik yang masih dalam tren meningkat ini didukung oleh perekonomian global yang semakin pulih Kebijakan struktural pemerintah di sektor riil semakin dapat mengatasi berbagai tantangan struktural.

Dengan begitu, bisa memperkuat fundamental sehingga perekonomian bisa lebih kuat dan tumbuh berkelanjutan. “Tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2- 5,6%, dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah,” ujar Agus dalam pidatonya pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2015 (LPI) di Jakarta, Kamis (28/4). LPI yang disusun tim BI ini bertajuk “Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural”.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga sesuai kisaran sasaran 4 plus minus 1% untuk 2016-2017, dan di kisaran 3,5 plus minus 1% dalam jangka menengah.

“Dengan struktur perekonomian yang lebih bagus dan sumber pertumbuhan ekonomi lebih terdiversifikasi, defisit transaksi berjalan akan terkendali pada tingkat aman dan dengan struktur yang lebih sehat,” papar Agus.

Agus memaparkan ada tiga pelajaran penting dari perekonomian 2015 yang menunjukkan perkembangan positif. Kendati tak bisa dipungkiri perekonomian tahun lalu penuh dengan tekanan eksternal dan domestik.

Beberapa pelajaran itu yakni kebijakan makroekonomi perlu diterapkan secara disiplin, hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Kemudian, perlunya dukungan sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan.

Yang terakhir, pentingnya reformasi struktural dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. “Ketiga pelajaran itu seperti kebijakan fiskal dan moneter harus diterapkan secara hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Bahkan setiap kebijakan makroekonomi yang diambil harus didukung oleh semua otoritas dan adanya implementasi reformasi struktural serta diversifikasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk hilirisasi,” kata dia. (ID/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-risiko-fiskal-jadi-kekhawatiran/143660

JAKARTA kontan. Rating agency Moody’s has given a warning about Indonesian corporate debt, which relies heavily on foreign sources, while choosing not to downgrade the sovereign rating of the country.

Moody’s kept the sovereign rating at

  • Baa3 with
  • a stable outlook as
  • government and corporate debts were at 26,8% and 23,7% of gross domestic product ( GDP ), respectively.
  • The level of government debt is moderate, as the average debt of other countries with the same rating is around 42%.

“However, almost half of the debt is denominated in foreign currencies, and overseas investors hold more than 38 percent of local government bonds,” managing director Atsi Seth said in Jakarta on Wednesday.

Compared to 2010, Indonesian corporate debt to GDP has increased by 11,3 percentage points from 12,4% to 23,7%, and most of the additional debts were foreign currency denominated.

While the overall leverage remained modest and non-performing loans stand at around 3%, Atsi explained, the rising cost of servicing foreign currency-denominated corporate debt and weaker dollar income from commodities had contributed to defaults in recent years.

“Further weakening in the rupiah or slowing in growth could spur defaults and weigh on bank asset quality. For instance, telecommunications company Trikomsel defaulted on a Singapore dollar bond in 2015 as debt servicing requirements ballooned due to the rupiah depreciation,” he said.

As for commodity based companies, Atsi continued, the risk of falling commodity prices which affect dollar income had reduced their natural hedge against foreign exchange volatility last year. Thus, coal miner Berau Coal Energy Tbk defaulted, after Bumi Resources Tbk registered a default in 2014. (Anton Hermansyah)

Singapura Bloomberg– Indonesia diperkirakan mampu menekan inflasi sesuai target di kisaran 3%-5% sejalan dengan menurunnya harga minyak. Pada Maret 2016, inflasi tercatat naik tipis sebesar 4,45% dibandingkan februari yang sebesar 4,42%. Inflasi harga pangan menjadi faktor pendorong inflasi sebesar 9,09%, atau naik dibandingkan Februari yang sebesar 7,55%, dan Desember yang sebesar 4,93%. Kenaikan inflasi harga pangan dibarengi oleh inflasi harga makanan.

Inflasi inti, tidak termasuk volatil harga pangan dan energi, jatuh ke 3,5% secara year on year pada Maret 2016, dibandingkan dengan 3,59% pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi September 2015 yang mencapai 5,07%. Inflasi inti saat ini merupakan yang terendah dalam lebih dari lima tahun.Kondisi ini memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) dengan mengurangi suku bunga acuan secara bertahap dengan total penurunan mencapai 75 bps.

Tamara Henderson, Intelligence Bloomberg mengatakan, kendati sudah menurunkan BI rate, diprediksi masih ada ruang bagi BI untuk kembali menurunkannya jika kondisi ekonomi terus membaik. Tentu saja BI tetap masih harus mempertimbangkan target inflasi dan kebijakan ekonomi global.

Kebijakan penurunan BI rate ini sejalan dengan dorongan pemerintah menekan suku bunga untuk masuk ke era suku bunga rendah. Jika itu dapat dicapai, maka diharapkan akan mampu mendukung investasi infrastruktur. Menurunnya harga minyak menjadi salah satu stimulus mendorong pertumbuhan.

Di tatanan ekonomi global, stimulus kebijakan pemerintah Tiongkok diprediksi akan berpengaruh positif menopang ekspor komoditas lain di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia juga telah membuka keran investasi, dimana orang asing diizinkan untuk berinvestasi. Ditambah lagi, dengan adanya kebijakan kemudahan berbisnis membuat peringkat investment grade Indonesia membaik.

Tamara memperkirakan, prospek ekonomi Indonesia di 2016 akan lebih baik. Blommberg setuju dengan proyeksi pertumbuhan Bank Indonesia yang memperkirakan ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% tahun ini. (*)

dollar small

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Japan’s Rating and Investment Information Inc. (R&I) has again rated Indonesia as “investment grade,” Bank Indonesia governor Agus Martowardojo said here on Tuesday.
The new rating came on April 4.

He said Indonesia’s economic resilience in the midst of economic volatility and global financial pressure was the basis for this rating.

“Indonesia’s economic resilience amidst global financial volatility and economic uncertainties has been recognized by the ranking agencies. The increasingly synergic combination of fiscal and monetary policies will make the economy healthier while efforts to usher in structural reforms are continuing,” he said.

Bank Indonesia reported that R&I had affirmed Indonesia’s sovereign credit rating at BBB-level or stable outlook on March 18, 2015.

He said Indonesia was rated as investment grade because its economy remained stable despite external uncertainties.

The monetary policy that was applied was accommodative and was accompanied by a proactive fiscal policy to support economic growth.

The executive director of Bank Indonesia’s Communication Department, Tirta Segara, said Indonesia’s fiscal deficit was also considered low with fiscal flow condition being under control.

Foreign exchange liquidity has also been maintained through central bank policy and good foreign exchange reserves although non-bank private foreign debt must be monitored closely.

“R&I thinks Indonesia’s domestic economic slowdown in 2015 was caused by economic uncertainty and global finance problems,” Tirta said.

In 2016, R&I saw Indonesia’s economy being boosted, with government spending acting as an economic mover and household consumption going up as a result of the central bank loosening its monetary policy.

R&I appreciated the government’s commitment to bring in structural reforms including energy subsidy reforms as a positive development.

“The energy subsidy reform made room for the fiscal sector to be able to increase allocation of spendings linked to infrastructure supply and other productive sectors to make Indonesia’s economy grow higher,” according to Bank Indonesia.

Sumber : Antara
animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA okezone – Rapat pembahasan lanjutan Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pengendalian Krisis Sektor Keuangan (RUU PPKSK) antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya selesai.

Menteri Keuangan Bambang Brodojonegoro mengatakan, hasil rapat hari ini sudah dilakukan secara optimal antara pemerintah dengan DPR. Semua aspek pertimbangan, baik itu pertimbangan politis ataupun teknis sudah ada keberadaanya dalam UU.

“Dengan UU ini, jadi nantinya bisa membuat sektor keuangan kita bisa menjadi nyaman untuk para pelakunya,”ujar Bambang di Gedung DPR Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Secara substansi, Bambang mengatakan pemerintah puas dengan apa yang telah dihasilkan selama rapat RUU PPKSK. “Kami puas. Pada intinya sudah memperhatikan semangat yang menjadi tren global yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Menurut Bambang, dengan kondisi global versi UU pada 2008 jelas berbeda kondisinya dengan 2016. Jadi bisa dimaklumi bahwa hasilnya cukup berbeda.

“Waktu 2008, semangat globalnya itu bailout, seperti yang dilakukan Amerika misalkan. Tapi 2016 terutama kita ada di G20 praktis kata bailout tidak pernah diucapkan. Semua bicara mengenai bail-in dan penguatan pada sektor keuangan itu sendiri. Jadi kita, memang semangatnya lebih kepada mencegah dari pada mengobati,”tandasnya.

(rzy)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta detik -Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi bisa mencapai 5,3% pada 2016, sesuai dengan asumsi makro pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2015 yang sebesar 4,8%.

“Pertumbuhan ekonomi, kami expect masih bisa tumbuh 5,3%,” ungkap Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti dalam Seminar 2015 in Review & Market Outlook 2016, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Faktor pendorong yang utama masih bersumber dari konsumsi rumah tangga. Destry optimistis, konsumsi masyarakat masih akan belum turun selama inflasi bisa dijaga oleh pemerintah. Pada 2015, inflasi berhasil dicapai pada level 3,35%.

“Orang Indonesia masih akan belanja, karena itu juga kelebihannya, semakin tinggi pendapatan, orang Indonesia lebih memilih belanja ketimbang menabung. Jadi itu kan memutar perekonomian,” jelasnya.

Kemudian adalah belanja pemerintah. Ada langkah perbaikan yang diambil pemerintah sejak awal tahun lalu. Di mana mengurangi belanja konsumsi seperti subsidi energi menjadi belanja produktif seperti infrastruktur, serta belanja untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Ini terlihat pada kuartal IV-2015, saat belanja pemerintah terserap cukup signifikan dan mampu mendorong ekonomi tumbuh tinggi.

“Saat ekonomi secara umum melemah, pemerintah sebagai agent development masuk dengan menaikkanspending,” kata Destry.

Pada awal 2016, belanja pemerintah juga diserap lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan percepatan lelang proyek pemerintah dan penarikan utang sejak Desember 2015.

“Ini juga yang membuat budget deficit pemerintah pada posisi akhir Februari mencapai 0,7%. Padahal biasanya belum defisit,” terangnya.

Presiden Direktur Eastpring Investments Indonesia, Riki Frindos menambahkan, kemampuan ekonomi untuk tumbuh tinggi akan memberikan dampak positif terhadap investor. Dikarenakan banyak negara masih berada dalam tren pelemahan.

“Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup bagus dan memberikan efek positif untuk investor,” ungkap Riki pada kesempatan yang sama.

Diperkirakan pada 2016, ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,1-5,3%. Sedangkan negara berkembang lain seperti Rusia masih -0,6%, Turki 2,9%, Brazil -1% dan Afrika Selatan 1,3% serta China sebesar 6,3%.

Riki menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak 2011. Harusnya, pemulihan ekonomi bisa terjadi pada tahun lalu, seiring dengan ekspektasi masyarakat saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Akan tetapi kapasitas pembangunan di Indonesia tidak mencukupi.

“Ini karena kapasitas kita menurun, sehingga saat ekonomi tumbuh tinggi, itu banyak justru masalah yang ditimbulkan dan kemudian melambat,” pungkasnya.

(mkl/drk)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

 

Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang terjadi saat ini, sebagai akibat derasnya aliran modal asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, nilai rupiah saat ini masih di bawah fundamentalnya (undervalued) sehingga berpotensi terus menguat lagi.

“Para pemilik dana menganggap investasi di Indonesia menjanjikan, uangnya masuk ke sini (Indonesia). Kalau masuk ke sini, rupiah kita menguat,” ujar Darmin di Jakarta, belum lama ini.

Darmin mengatakan masuknya aliran modal ke Indonesia karena tren suku bunga negatif yang terjadi di Uni Eropa maupun Jepang, dan lemahnya perekonomian di negara berkembang seperti Tiongkok.

Para investor asing, lanjut dia, mau mengalihkan dananya ke Indonesia karena menganggap perekonomian nasional saat ini dalam keadaan yang baik, dengan tingkat bunga acuan yang memadai, meskipun masih relatif tinggi.

Menurut Darmin, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah agar dana tersebut tetap bertahan di Indonesia, meskipun nantinya ada pembalikan modal. Namun, ia memprediksi kemungkinan pembalikan modal itu tidak akan terlalu menganggu kinerja rupiah.

“Kita tentu menjaga dengan meneruskan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tapi saya percaya ini tidak seperti di masa lalu, ketika AS mau meningkatkan tingkat bunga, suasananya sudah bergejolak,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak ingin kurs rupiah menguat terlalu cepat hingga melebihi fundamentalnya (overvalued). ”Tentu kita tidak ingin juga (rupiah) terlalu kuat di atas (nilai) fundamentalnya,” kata Darmin. Namun, dia enggan menyebut nilai fundamental rupiah saat ini.

Untuk diketahui, kurs tengah rupiah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada penutupan perdagangan pekan lalu berada di posisi Rp13.159/USD. Dengan demikian, penguatan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai 5,3% sejak 4 Januari (Rp13.898/US$). Darmin mengatakan, derasnya uang panas yang masuk ke Indonesia disebabkan investor global menganggap Indonesia sebagai negara emerging yang menjanjikan untuk berinvestasi.

Hal ini, kata dia, terjadi lantaran suku bunga acuan (BI Rate) masih tinggi meski otoritas moneter sudah menurunkan 25 basis poin pada bulan lalu. ”Pertumbuhan ekonomi kita juga dianggap tidak lagi menurun, bahkan mulai membaik lagi,” sambung Darmin. Dia optimistis, keberadaan uang panas tersebut akan bertahan cukup lama selama Uni Eropa dan Jepang menerapkan suku bunga negatif, termasuk China yang mulai menurunkan suku bunga acuannya.

Sementara bank sentral AS (The Fed), juga mulai ragu untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya mengingat kondisi makro ekonominya yang tidak mendukung. ”Kalau AS tiba-tiba menaikkan tingkat bunga akan ada sedikit banyak perubahan. Tapi saya percaya tidak seperti di masa-masa lalu di mana kemudian The Fed menaikkan sudah bergejolak sehingga sekarang orang bisa menghitung tidak banyak dampaknya,” ujarnya.

Darmin mengatakan, penguatan rupiah saat ini menuju ke arah sana. ”Ada beberapa pandangan yang mengatakan (nilai fundamental rupiah) Rp12.700/US$. Ada yang Rp12.500 per US$. Tapi, ada yang bilang kurang dari itu. Tapi intinya, kita sedang mendekati area fundamental kita,” ujarnya.

Idealnya, rupiah berada pada posisi yang sesuai dengan fundamentalnya atau netral. Dengan kata lain, kurs rupiah terhadap dolar AS perlu dijaga agar tidak terlalu kuat (overvalued ) atau pun terlalu lemah (undervalued ). ”Seharusnya dia (rupiah) bersifat netral karena yang dibutuhkan pengusaha adalah kestabilan,” ujarnya.

Mantan Gubernur BI itu mengatakan, kurs yang tidak stabil akan mengganggu dunia usaha. Apabila menguat terlalu cepat, maka kinerja ekspor akan terganggu dan impor barang konsumsi akan masif sehingga memperburuk neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sebaliknya, bila melemah terlalu cepat, maka impor menjadi mahal dan biaya produksi akan meningkat.

Menurut dia, rupiah masih mempunyai ruang untuk melanjutkan tren penguatan karena sentimen masuknyadanaasing, terutama menyasar imbal hasil (yield ) surat utang negara (SUN) masih terbuka lebar. Darmin pun menyebut, pemerintah dan BI perlu bekerja sama agar berbagai faktor ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap yield SUN bisa dikelola sehingga yield bisa turun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS karena arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi dan pasar saham. Dia menyebut, sejak awal tahun hingga kemarin arus dana asing yang masuk pasar obligasi mencapai US$2,3 miliar, sementara yang masuk ke pasar saham mencapai USid=”mce_marker”71,4 juta.

”Penguatan rupiah saat ini memang masih didominasi oleh faktor global dan saya melihat tren penguatan rupiah berpotensi berlanjut,” ujarnya. Berbagai faktor global juga mendukung penguatan rupiah lebih lanjut, ditambah fundamental makroekonomi Indonesia yang membaik karena didukung koordinasi BI dari sisi moneter dan pemerintah dari sisi fiskal untuk mendorong investasi, baik di pasar keuangan maupun sektor riil Sementara,

Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, masuknya investor global untuk membeli SUN membuat yield turun. Dia mengatakan, rata-rata yield pada akhir September tahun lalu mencapai 9,83% dan hingga kemarin hanya sekitar 7,97 %.

Di bagian lain Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2016 sebesar USid=”mce_marker”04,5 miliar. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2016 USid=”mce_marker”02,1 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaannya.

Sumber penerimaan berasal dari penerimaan devisa migas dan penarikan pinjaman pemerintah, juga dari hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. ”Hasil lelang SSBI valas ini jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaranutangluarnegeri pemerintah,” ujar Tirta dalam siaran pers kemarin.

Persediaan Valas Cukup

Sementara itu, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, sejak awal tahun hingga akhir bulan Februari, uang panas yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp35 triliun. Agus menyebut, uang panas itu lari ke surat utang negara (SUN) dan saham di pasar modal. ”Pekan keempat Februari juga ada reversal (uang panas keluar) Rp1,9 triliun. Lebih karena trader dalam negeri yang mengambil untung kemudian dia keluar. Jadi masih cukup sehat tersedianya valas di Indonesia,” ujarnya.

Agus menyampaikan masuknya uang panas tersebut karena kondisi perekonomian global yang semakin mengkhawatirkan karena proses pemulihannya yang begitu lambat. Beberapa negara Uni Eropa dan Jepang, kata Agus, juga menerapkan kebijakan moneter yang tidak konvensional dalam menghadapi dinamika global. ”Jadi yang ingin kami sampaikan ekonomi domestik menunjukkan kondisi yang cukup baik karena pengaruh yang besar dari pemerintah. Awal tahun belanja atau realisasi anggaran juga baik,” jelasnya.

Agus berharap, langkah pemerintah mempercepat belanja bisa mendorong laju produk domestik bruto (PDB) lebih cepat pada kuartal I/2016. Selain itu, dia juga berharap investasi swasta, terutama nonkonstruksi, bisa cepat bergerak karena sejauh ini, pergerakan investasi nonkonstruksi belum terlihat. ”Sehingga bisa ikut lebih terlihat pada kuartal II-2016 dan kuartal III-2016,” ujarnya. bari/mohar/fba

http://www.neraca.co.id/article/66587/deras-hot-money-masuk-ke-ri-faktor-penyebab-penguatan-rupiah-terhadap-us
Sumber : NERACA.CO.ID

double arrow picSMALL

JAKARTA – Belakangan ini pergerakan nilai tukar rupiah di pasar mata uang cukup cemerlang. Rupiah tercatat menguat ke batas atas Rp13.000-an per USD.

Menanggapi penguatan ini, Presiden RI Joko Widodo mengatakan penguatan rupiah terjadi sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

“Bicara Rupiah yang semakin menguat semakin baik, itu artinya adalah kebijakan-kebijakan, paket-paket deregulasi yang kita berikan juga kebijakan yang ada di BI, kebijakan yang ada di OJK, itu direspons positif oleh dunia usaha, oleh investasi,” paparnya di Cakung, Kamis (10/3/2016).

Dengan respons positif tersebut, Jokowi menilai, arus modal dari luar semakin deras dan membuat rupiah menguat. “Ada arus uang masuk, ada arus modal masuk sehingga ada captital inflow, kalau ada arus uang masuk ya otomatis (menguat),” tambahnya.

Menurutnya, penguatan nilai tukar ini tidak semata-mata karena faktor eksternal saja. Ada kontribusi positif dari faktor internal misalnya kebijakan dan deregulasi yang dilakukan pemerintah.

“Ya dua-duanya (eksternal-internal), kalau kamu enggak melakukan deregulasi apa-apa, faktor eksternal apapun enggak akan pengaruh,” cetusnya.

Melansir Yahoofinance, Kamis (10/3/2016) tercatat nilai tukar Rupiah di angka Rp13.160 per USD. Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.13.123 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat tipis 2 poin atau 0,58 persen ke angka Rp13.155 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.126-Rp13.165 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2016/03/10/278/1332120/rupiah-perkasa-apa-kata-jokowi
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan nilai tukar rupiah menyisakan kekhawatiran. Penguatan yang terlalu dalam dapat berakibat tidak kompetitifnya ekspor dalam negeri.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kekhawatiran tersebut terlalu dini. Menurutnya, level rupiah tersebut belum signifikan untuk menyebabkan gangguan ekspor.

“Saya yakin level ini belum sampai menyebabkan gangguan signifikan terhadap ekspor. Alasannya karena rupiah belum menyentuh titik optimalnya, saya perkirakan Rp12.500. Dengan kata lain rupiah belum overvalued,” ujarnya pada Senin (7/3/2016).

Selain itu, kata Tony, negara-negara kompetitor Indonesia juga mengalami apresisasi mata uang masing-masing.

Pada Senin pagi (7/3/2016), pagi dolar AS sempat menyentuh nilai terendahnya di Rp12.990 sebelum kembali naik lagi ke Rp13.020.

Sejak pekan lalu, dolar AS memperlihatkan tren melemah terhadap rupiah. Hal ini didorong oleh derasnya dana asing yang masuk ke sektor keuangan dalam negeri.

long jump iconJAKARTA okezone – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini Indonesia memiliki peluang untuk dapat meraih rating investment grade dari Standard & Poor’s (S&P) 500 pada April 2016 mendatang.

Kepala Divisi Riset PT BEI Poltak Hotradero‎ mengatakan, pada tahun lalu S&P 500 pernah mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Namun untuk tahun ini hanya S&P 500 satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia.

“Ini jadi harapan buat Indonesia. Kans Indonesia masuk dalam investment grade 60-70 persen. Penilaian mereka dilihat dari budget defisit,” katanya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Poltak mengaku optimis Indonesia bisa meraih rating investment tersebut, lantaran kondisi makro perekonomian Indonesia sudah cukup membaik. Ditambah lagi kebijakan pemerintah baik dari fiskal maupun moneter sudah fokus mendukung iklim investasi.

Menurutnya jika Indonesia meraih investment grade dari S&P 500 akan mendatangkan pengaruh positif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Terlebih saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sudah kembali diturunkan. “Prospek buat ekonomi kita semakin baik, pasar modal juga ikut. Ini kita harus manfaatkan,” tandasnya.

(mrt)

long jump icon

Bandung IB – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang juga dibarengi dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6,5%, diharap bakal mendongkrak perekonomian di 2016.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengungkapkan, dengan penurunan BI Rate dan GWM Primer ini diyakini akan mendorong pertumbuhan kredit di tahun ini menjadi dikisaran 14%, lantaran perbankan ikut merespon dengan menurunkan suku bunganya.

Menurut Solikin, dengan perbankan ikut merespon kebijakan BI tersebut, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari batas bawah yang ditetapkan oleh BI yakni 5,2%-5,6%. Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi akan menuju batas atas.

“Tahun ini masih 5,2%-5,6%. Kalau di APBNkan sekitar 5,3%. Dengan adanya BI Rate dan GWM turun ini akan memperkuat transmisi suku bunga bank, sukur-sukur bisa 5,4%. Tapi pasti akan meningkat. Jadi angka di 5,3% saja akan lewat dengan adanya kebijakan penurunan ini,” ujarnya di Bandung, Sabtu, 20 Februari 2016.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di batas atas tersebut akan tercapai asal didukung oleh stimulus fiskal yang jalan, dan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Sehingga dengan begitu tingkat konsumsi akan meningkat dan bakal mendongkrak perekonomian nasional.

“Ini ada prasyaratnya, stimulus fiskal harus jalan, infrastruktur juga harus jalan, ini akan memberikan dampak atau gairah dari posisi demandnya. Tapi yang pasti penurunan BI Rate dan GWM ini akan ada dampaknya ke perekonomian,” tutup Solikin. (*) Rezkiana Nisaputra

long jump icon

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pagi ini bakal meresmikan angkutan perintis kereta api relasi Cianjur-Sukabumi. Peresmian ini dilakukan di Stasiun Cianjur dan akan disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirut PT KAI Edy Sukmoro dan Dirjen Perkeretapaian Hermanto Dwiatmoko.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani masyarakat pada relasi Cianjur-Sukabumi dengan KA Siliwangi. Dari data yang diterima Okezone, Jumat (19/2/2016), KA Siliwangi akan melintasi sejumlah stasiun, antara lain Stasiun Cianjur, Stasiun Cilaku, Stasiun Cibeber, Stasiun Lampegan, Stasiun Cireungas dan Stasiun Gandasoli.

Sebelumnya, Kemenhub telah melakukan sejumlah pekerjaan guna peningkatan prasarana jalur KA tersebut. Misalnya, penggantian rel bantalan kayu menjadi bantalan besi antara Stasiun Lampengan hingga Stasiun Cibeber sepanjang 21,6 KM, perbaikan jalan KA yang longsor antara Stasiun Lampengan sampai Stasiun Cibeber, manteling dinding terowongan.

Selain itu, akan dilakukan peningkatan persintalan, penanganan longsor dengan Retaining Wall Beton dan penanggulangan badan jalan KA yang longsor akibat erosi aliran sungai.

KA Siliwangi akan terdiri dari lima rangkaian kereta dengan susunan empat kereta penumpang dan satu kereta makan. Semua rangkaian dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara.

Dalam satu kali perjalanan, KA Siliwangi mampu mengangkut 472 penumpang. Nantinya, KA Siliwangi akan melayani perjalanan Cianjur-Sukabumi sebanyak tiga kali sehari.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/19/320/1316109/jonan-resmikan-kereta-api-jurusan-sukabumi-cianjur
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA- Standard & Poor’s mengisyaratkan penundaan investment grade bagi Indonesia karena harga batu bara yang jatuh dalam setahun terakhir.

Head of Asia-Pacific Soveriegn Ratings di Standard & Poor’s Kim Eng Tan,  kepada Bloomberg,mengatakan harga batu bara yang merosot tajam berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kondisi tersebut membuat lembaga rating tersebut belum bisa menaikkan peringkat utang Indonesia dari level junk meskipun pemerintah RI telah mengambil langkah signifikan dalam reformasi subisdi BBM.

Tan menegaskan outlook atas perekonomian Indonesia masih positif dan peringkat utang RI berpeluang meningkat dalam 1–2 tahun ke depan.

Dia menyatakan defisit yang terus menipis adalah kunci Indonesia meraih investment grade.Pemerintah, tambah Tan, bisa membantu kenaikan persepsi atas utang RI melalui reformasi di sektor-sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan.

S&P adalah satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia, bahkan mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil pada Mei 2015.

Harga batu bara merosot 14% sepanjang 2015 dan telah turun lebih dari 50% sejak 2011. Indonesia tahun mencatatakan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak 2009, tumbuh 4,79%.

long jump icon

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) di Jakarta.

Dalam siaran persnya, Senin (1/2), JCR memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia padaBBB-/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, defisit fiskal yang terkendali dan pengelolaan utang pemerintah yang sehat, kondisi sektor perbankan yang relatif kuat, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal.

Lebih jauh JCR menyatakan bahwa stable outlookmencerminkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat termasuk peluncuran berbagai paket kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, afirmasi JCR menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global.

“Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi. Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook tanggal 22 Oktober 2014. (ID/ant/ths)

long jump icon

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service kembali menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) dengan rating Baa3 atau stable outlook.

Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggaptidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, peringkat outlook terbaru Indonesia yang dipublikasikan lembaga pemeringkatan Moody’s merupakan wujud pengakuan lembaga tersebut terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global dan volatilitas keuangan global.Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

“Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih berkualitas,” kata Agus di Jakarta, Jumat (29/1/2016)

Sebelumnya Lembaga Pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade). Dalam siaran persnya, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable.

Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

long jump icon

JAKARTA kontan. Ekonomi Indonesia yang melambat tak ikut menggerus peringkat Indonesia. Kamis (28/1), lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service tetap menegaskan peringkat Indonesia pada level layak investasi alias investment grade.

Moody’s tetap menyematkan peringkat Baa3 dengan prospek stabil pada peringkat utang Indonesia. Terakhir kali, Moody’s mengganjar peringkat utang Indonesia dengan kategori layak investasi pada 18 Januari 2012 silam. Peringkat tersebut tak diubah sampai sekarang.

Ada beberapa pertimbangan Moody’s masih memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Yakni, pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat kendati defisit fiskal meningkat. Selain itu, respons kebijakan otoritas dianggap efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Moody’s, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kendati tekanan eksternal masih berlangsung, ekonomi Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam keterangan tertulisnya menyatakan, penegasan peringkat Moody’s ini merupakan pengakuan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi penurunan perekonomian dan volatilitas keuangan global.

Menurut dia, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia lebih berkualitas

long jump icon

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.

Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menegaskan sovereign credit rating Indonesia di posisi BBB-/stable outlook (investment grade), Jumat (6/11). Penegasan Fitch itu meneguhkan kembali pengakuan terhadap komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural di tengah ketidakpastian ekonomi global.

 

“Respons kebijakan yang ditempuh otoritas telah membuahkan hasil positif baik dari sisi stabilitas makroekonomi maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

 

Dalam siaran persnya Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagisovereign credit rating Indonesia. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan Negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik disbanding negara peers, serta sector perbankan yang kuat dan solid.

 

Lebih lanjut, Fitch menyatakan, reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

 

Di samping itu, Fitch menyatakan, sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. Fitch sebelumnya telah melakukan penegasan atassovereign credit rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada 13 November 2014. (ns)

non resident portfolio flows 7 EM $B

 ffffffHHHHHfffffff

long jump icon

kompas.com: Pelemahan nilai mata uang sebagian besar negara di Asia terhadap dolar Amerika memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis 1997.  Krisis yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia serta tiga negara Asia, yakni Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan anjlok sampai 50 persen terhadap dolar Amerika.

Namun DBS Group Research dalam risetnya Triangulating Asian Angst: the US, China and the 97 question merasa yakin kondisi Asia saat ini jauh lebih bagus dari 1997. DBS menulis, saat ini pelemahan nilai mata uang di Indonesia dan tiga negara yang mengalami krisis paling parah pada 1997 hanya sebesar 15 persen. Penurunan itu tidak buruk, apalagi pada saat yang sama dolar menguat 20 persen terhadap euro dan yen.

Ini karena fondasi ekonomi Asia kini sudah lebih kokoh. Khususnya dalam pengelolaan neraca transaksi berjalan dan utang luar negeri.

Sebelum krisis terjadi, yakni sepuluh tahun terakhir hingga 1997, defisit transaksi berjalan Asia sangat besar. Penyebabnya, di masa itu, negara-negara Asia meminjam uang, namun tidak diinvestasikan secara benar.

Kondisi ini kemudian menjadi bumerang, ketika sejumlah negara di Asia itu mulai tampak kelimpungan tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan para kreditor berusaha ramai-ramai menarik dana mereka.

Belajar dari pengalaman pahit itu, pasca-krisis 1997, negara-negara Asia mulai mengurangi utang-utang mereka. Hasilnya, selama 18 tahun terakhir, hampir semua negara di Asia mengalami surplus transaksi berjalan yang sangat besar. Rasio utang luar negeri pun telah turun drastis. Indonesia contohnya, pada 1997 rasionya 57 persen, sekarang menjadi 23 persen terhadap PDB.

Memang benar, ada aliran modal keluar di pasar keuangan Asia. Tapi itu tidak lantas diikuti dengan anjloknya nilai tukar seperti pada 1997. Di pasar saham, investor memindahkan modalnya, tapi di pasar obligasi mereka masih bertahan. “Ini karena mereka melihat dalam jangka panjang Asia masih jauh dari krisis,” kata Chief Economist DBS David Carbon. (Adv)

JAKARTA ID-Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan jika ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, maka hal tersebut merupakan indikasi perekonomian Indonesia mengalami penguatan.

“Jika ada penurunan suku bunga acuan, artinya ini ada sinyal ekonomi Indonesia sudah tidak dalam tekanan,” kata Enny saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Karenanya, pada Rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (17/11) esok hari, Enny mengharapkan suku bunga acuan bank sentral Indonesia bisa turun bahkan hingga 50 basis poin.

“Kita harap bisa turun hingga 50 basis poin ke angka 7 persen sehingga ada dampak signifikan. Tapi berapapun turunnya, walau sekedar 25 basis poin, itu jadi satu acuan bahwa rezim pengetatan likuiditas ini sudah pecah telur,” katanya.

Enny mengatakan suku bunga acuan BI belum turun karena adanya kekhawatiran bank sentral tersebut bahwa sekalipun BI rate diturunkan, suku bunga kredit (lending rate) di perbankan tidak akan mengikuti.

“Penyebab utama yang jadi pakem pertimbangan BI adalah neraca pembayaran yang defisit. Namun pakem itu berlaku dalam kondisi ekonomi yang ideal masalahnya saat ini situasi kita tidak ideal dengan masalah pengangguran, pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya.

Untuk mendorong adanya penurunan lending rate itu, Enny berpandangan pemerintah harus bisa mendorong adanya relaksasi penurunan suku bunga kredit pinjaman pada perbankan milik negara yang hampir semuanya masuk jajaran 10 besar perbankan terbesar di Indonesia.

“Sehingga bisa diikuti bank lain, karena jika tidak nasabah bank swasta lainnya bisa hilang,” ujar dia.

Selain menginstruksikan relaksasi pada perbankan BUMN, pemerintah juga diharapkan untuk tidak membebani bank plat merah dengan dividen yang tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kredit bermasalahnya (NPL) tidak meninggi.

“Memang harus keja barengan dan saling mendukung jadi gak bisa hanya harapkan BI rate diturunkan maka semua selesai. Harus ada komitmen untuk melakukan stabilisasi harga dan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Antara, suku bunga BI Rate saat ini berada di posisi 7,5 persen. Beberapa kalangan termasuk dunia usaha meminta suku bunga acuan tersebut diturunkan karena inflasi yang rendah dan perekonomian membaik.

Mereka berpandangan jika BI Rate turun maka bunga kredit perbankan juga ikut turun. Dengan demikian dunia usaha bisa mendapatkan pendanaan lebih murah dalam melakukan ekspansi usaha yang membuka peluang pekerjaan lebih besar.(ant/hrb)

INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menjauhi fase krisis. Pelan tapi pasti, bergerak ke arah yang lebih positif.

Kata Bambang, indikasinya adalah dukungan Bank Dunia memberikan peranan penting sekaligus pesan kuat bagi pasar, sehubungan dengan gencarnya pembangunan ekonomi di Indonesia.

“Artinya, secara umum respon dari market positif, karena di tengah tren perlambatan ekonomi, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menggerakan ekonomi. Salah satunya lewat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Bambang di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (09/11/2015).

Bambang menambahkan, indikator lain yang menguatkan bahwa perekonomian Indonesia semakin menjauhi krisis adalah hasil rating dari S&P (standard and poor’s) yang menunjukkan adanya stabilitas tingkat investasi.

“Saya masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator makroekonomi Indonesia masih baik, Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat ketimbang triwulan II. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia makin baik pada tahun depan,” papar Bambang.

Untuk itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dan sudah melewati situasi ketidakpastian di tengah kondisi pelemahan ekonomi global. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2251215/menkeu-bambang-indonesia-menjauhi-krisis#sthash.AvcEqIBG.dpuf
JAKARTA – Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada triwulan IV-2015 dan triwulan berikutnya seiring pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang tercatat 4,73 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,67 persen (yoy).

Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana, Kamis (5/11), di Jakarta, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sejalan dengan berbagai indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“Kondisi ini juga menunjukkan semakin kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Andiwiana.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 yang meningkat terutama didorong oleh peran pemerintah yang lebih kuat, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan kemajuan proyek infrastruktur pemerintah yang signifikan di tengah sikap menunggu (wait and see) investor swasta. Konsumsi rumah tangga juga dinilai masih cukup kuat.

Di sisi eksternal, masih rendahnya harga komoditas dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura menyebabkan ekspor masih terkontraksi lebih dalam. Di sisi lain, pertumbuhan impor sedikit tertahan sejalan dengan perbaikan permintaan domestik.

“Bank Indonesia memandang perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut pada triwulan IV-2015. Peran Pemerintah diperkirakan semakin kuat antara lain melalui akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah yang mampu mendorong kinerja investasi yang lebih baik,” kata Andiwiana.

Ia menambahkan, investasi swasta diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, kinerja konsumsi diperkirakan membaik seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial juga diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan IV-2015.

Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan,” ujar Andiwiana. (ID/ant/ths)

TEMPO.CO, Jakarta -Membaiknya  perekonomian mulai terlihat pada kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah indikator seperti inflasi, penyaluran kredit, dan realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan.

Nilai tukar rupiah, yang sempat jeblok hingga hampir menembus 15 ribu per dolar AS pada bulan lalu, belakangan menguat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi juga membaik. Setidaknya ada tiga indikasi penting keadaan ekonomi saat ini:

1. Nilai tukar rupiah
Setelah berbulan-bulan didera oleh gonjang-ganjing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kini masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Nilai tukar rupiah per dolar AS pada 4 November 2015 sebesar  Rp 13.461. Angka ini  relatif rendah dibanding  bulan-bulan sebelumnya yang berada di atas 14 ribu per dolar AS.

2. Penyaluran kredit dan investasi
Data teranyar Bank Indonesia tentang perkembangan uang beredar per September 2015 menyebutkan kredit per September tumbuh 10,9 persen ketimbang bulan sebelumnya yang 10,8 persen. “Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, 4 November 2015.

 

Penyaluran kredit mulai meningkat pada triwulan ketiga 2015. Jika pada triluwan pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 3.713 triliun dan Rp 3.861 triliun, maka  pada triwulan ketiga mencapai Rp 3.916 triliun (angka per Agustus 2015).  Begitu pula investasi, secara berturut-turut angka dalam tiga triwulan terakhir adalah Rp 124,6 triliun, Rp 135,1 trilun, dan Rp 140,3 triliun.

 

3. Pertumbuhan ekonomi
Angka pertumbuhan ekonomi, meskipun sempat turun pada kuartal kedua ke level 4,67 persen, diyakini bakal membaik. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, kuartal ketiga tahun ini ekonomi bisa melaju hingga 4,85 persen di tengah perekonomian global yang masih tertekan. Baca juga: BI Prediksi Semester II Ekonomi Lebih Baik

 

Keyakinan akan membaiknya perekonomian  juga bertambah seiring dengan keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah. Stimulasi dalam bentuk anggaran belanja pembangunan–yang mendapat tambahan dari pemotongan dana subsidi yang dialihkan–menjadi pendorong bagi percepatan proyek-proyek infrastruktur. Hambatan investasi dikurangi dengan memperpendek alur perizinan dan menyediakan berbagai insentif, seperti tax holiday dan tax allowance.

 

RR. ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | INDRA (PDAT)

JAKARTA okezone- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tingginya minat investasi Tiongkok (China). Bahkan, negeri Tirai Bambu tersebut untuk periode kuartal III-2015 menduduki peringkat kelima dengan nilai realisiasi investasi mencapai USD 245,75 juta.

Seperti dilansir keterangan resminya, Kepala BKMP Franky Sibarani menyampaikan, nilai realisasi investasi tersebut berarti adanya kenaikan 151 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada dilevel USD 97,5 juta. Kali ini nilai investasi China sebesar USD245,75 juta dengan jumlah proyek mencapai 300 proyek.

“Naiknya realisasi Tiongkok ini menarik karena selama ini dari sisi komitmen mereka memang selalu tinggi, namun dalam proses realisasinya rendah. Rasio komitmen dan realisasi masih rendah dikisaran 10 persen,” ujarnya, Sabtu (24/10/2015).

Selama ini, lanjutnya China berada di luar 10 besar negara sumber investasi dan menjadi melesat menduduki peringkat kelima dalam periode kuartal III-2015. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi PMA lima besar berdasarkan asal negara adalah Singapura USD1,24 miliar, Jepang USD917 juta, Belanda USD 494 juta, Malaysia USD 322juta dan China USD245 juta.

Franky menambahkan, naiknya realisasi investasi China merupakan sesuatu yang positif dan menunjukkan upaya-upaya untuk menyakinkan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil.

“BKPM sendiri telah memiliki marketing officer khusus untuk mengawal minat investasi dari Tiongkok, selain itu dari sisi perencanaan kami juga berencana untuk membuka kantor perwakilan promosi investasi di Tiongkok,” paparnya.

Adapun investasi China dalam kurun periode kuartal III-2015 tercatat masuk ke sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah investasi mencapai USD92 juta, diikuti oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan jumlah investasi mencapai USD57 juta, serta industri makanan mencapai USD41 juta.

Sedangkan untuk lokasi, lanjut Franky, masih didominasi oleh Kalimantan Selatan dengan nilai investasi mencapai USD132,3 juta, diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi USD38,4 juta dan Sulawesi Tenggara USD27,9 juta.

(rzy)

JAKARTA okezone – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksipertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2015 sebesar 4,85 persen. Angka ini sama dengan prediksi Bank Indonesia (BI) sebelumnya.

“Sementara pakai yang BI, 4,85 persen,” kata Bambang di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menurutnya, angka tersebut sudah cocok lantaran kondisi perekonomian Indonesiamulai membaik. Terlebih ada dukungan dari penyerapan belanja Pemerintah yang mulai membaik.

“Ya, kan sudah 70 persen penyerapannya. Itu akibat dari government spending(membaiknya ekonomi) salah satunya,” ucap dia.

Dengan prediksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai lima persen. Mengingat, pada kuartal I-2015 PDB sebesar 4,7 persen dan kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen.

“Ya (enggak sampai lima), tapi kan memang negara-negara semua, negara lain pada turun semua,” tandas dia.

(mrt)

Liputan6.com, Jakarta – APBN 2016 telah disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada pekan lalu. Total belanja negara yang mencapai Rp 2.095 triliun tersebut harus segera digunakan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016.

Melanjutkan keputusan DPR RI itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan para menterinya untuk langsung bekerja. Setidaknya ada empat‎ menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelum menginjak 2016.

Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“‎Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender dan lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur‎,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut. Pasalnya, empat menteri tersebutlah yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur,” kata Jokowi.

Setelah melalui proses panjang sejak awal tahun ini hingga sempat menghadapi penyanderaan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 ‎disahkan menjadi UU APBN 2016 pada pembicaraan tingkat II Sidang Paripurna.

Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sebanyak 10 fraksi telah menentukan sikap terakhir dalam Pembicaraan Tingkat II. Dari 10 fraksi, sebanyak sembilan fraksi menerima dan memutuskan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN 2016. Sedangkan satu fraksi dari Gerindra menyatakan meminta waktu dan penjelasan dari pemerintah untuk menyepakati hal tersebut.

Sembilan fraksi yang mene‎rima pengesahan RUU APBN 2016 menjadi APBN, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura.

‎Adapun hasil pembahasan disetujui indikator asumsi makro, penerimaan dan pembiayaan tahun depan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen
4. ICP US$ 50 per barel
5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS
6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari
8. Pengangguran 5,2-5,5 persen
9. Angka kemiskinan 9,0-10,0 persen
10.Gini rasio 0,39
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1
12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun
13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun
14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun
16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun
17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun
18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun
19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun. (Yas/Gdn)**

Jakarta detik -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah disetujui sebagai Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu. Nilai belanja yang disepakati secara total adalah Rp 2.095,7 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, proses pembahasan sudah selesai dengan tepat waktu. Sekarang waktunya Kementerian Lembaga (K/L) segera mempersiapkan tender proyek percepatan realisasi anggaran.

“A‎lhamdulillah APBN 2016 sudah disetujui oleh DPR RI. Masalah APBN juga sudah disampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur,” tegas Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (‎2/11/2015)

Beberapa kementerian dengan belanja modal terbesar adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kementerian PUPR, Kemenhub, Pertanian, ESDM, ini segera dilelang, termasuk yang lain juga,” ujarnya.

Maka dengan demikian, Januari 2016 anggaran sudah dapat dicairkan. Menurut Jokowi, hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Sehingga pada Januari tanda tangan kontrak langsung uang muka sudah keluar, jangan ada kontraksi ekonomi karena keterlambatan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan infrastruktur. Ini agar segera dilaksanakan lelangnya,” kata Jokowi.

(mkl/dnl)

JAKARTA.   Presiden Joko Widodo Senin sore dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas sejumlah masalah termasuk rencana paket kebijakan ekonomi keenam.

Kepala Negara akan melangsungkan sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin pukul 15.00 WIB.

Selain mengenai rencana paket kebijakan ekonomi keenam, juga rencananya dibicarakan persiapan pilkada serentak dan juga APBN 2016.

Sebelumnya, pada pukul 14.00 WIB, Presiden dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.

Pemerintah pada pekan lalu sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (22/10) petang usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.

“Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Bambang(Menkeu) dan serta ‘best practice’ yang disampaikan Pak Rizal(Menko Kemaritiman) dan menghilangkan penghindaran pengenaan pajak berganda dan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apa pun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik,” kata Seskab Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral memuji kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pengenaan pajak berganda atas real estate investment class,” kata Agus.

Ia menambahkan,”dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporasi hadapi tantangan ke depan.” Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pengenaan pajak berganda bagi real estate investment class.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151102/9/487997/paket-kebijakan-ekonomi-hari-ini-dibahas-presiden-gelar-di-sidang-kabinet-paripurna
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA kontan. Pengusaha lokal optimistis perekonomian di Indonesia akan membaik dengan dikeluarkannya paket kebijakan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing dan menarik minat investor.

“Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut akan baik buat dunia usaha di dalam negeri. Oleh karenanya sebagai pengusaha saya akan melakukan penyesuaian dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian,” kata Komisaris Utama PT Dua Putra Utama Makmur Witjaksono, Jumat (30/10).

Paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Oleh karenanya, Witjak menilai saat ini tidak ada alasan bagi para pelaku usaha lokal dan nasional untuk tidak menambah jumlah investasinya.

“Kita sangat optimis dengan langkah yang diambil pemerintah. Untuk itu, kita sebagai pengusaha tidak perlu ragu untuk menanamkan investasi yang lebih besar,” katanya menambahkan.

Optimisme akan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut membuat perusahaan perikanan berbasis di Pati, Jawa Tengah tersebut berani untuk berencana meramaikan pasar modal Indonesia.

Di sektor perikanan, Witjak menilai kebijakan yang telah dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dalam menangani pencurian ikan membuat para pengusaha di bidang perikanan di dalam negeri sangat diuntungkan.

“Bagi kami kebijakan itu sangat menguntungkan karena membuat harga ikan kita bisa bersaing dengan negara lain. Kualitas ikan kita sangat bagus dibandingkan negara lain” katanya.

Pemerintah terus mendorong agar perusahaan lokal bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.

Salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian adalah dengan mendorong agar banyak perusahaan lokal yang bisa melantai di pasar modal Indonesia atau Internasional.

BANDUNG okezone – Pemerintah telah muluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I hingga V. Selanjutnya adalah paket kebijakan VI yang juga sudah diwacanakan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, sebenarnya paket yang dirancang untuk menjaga ekonomi Indonesia diusulkan diluncurkan bersamaan. Namun Presiden Jokowi meminta untuk tidak terburu-buru dan diluncurkan secara berkala.

“Jadi dua dua dulu. Nanti dikeluarkan lagi ada yang tentang investasi, insentif dan banyak,” ujarnya di sela diskusi Master Plan Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Kamis (29/10/2015).

Lalu, bagaimana dengan paket ke VI?

Muliaman tidak membicarakan secara gamblang, namun dia membocorkan sedikit isi paket tersebut. “Paket kebijakan jilid VI sudah ada persiapannya. Dari OJK juga sudah mempersiapkan. Arahnya lebih kepada pengawasan terintegrasi,” jelasnya.

Dalam diskusi, Muliaman sempat menyatakan paket kebijakan yang digulirkan akan memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perekonomian. Paket-paket tersebut semua terpadu dan bekerja secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, paket kebijakan mencakup beberapa sektor seperti energi, perbankan, deregulasi aturan dan menyederhanakan sistem ekonomi. Paket ini digulirkan untuk menjaga agar Indonesia aman dari gejolak ekonomi baik eksternal maupun internal.

(rzk)

JAKARTA kontan. Genap setahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden kemarin, Selasa (20/10). Meski Presiden melulu mendengungkan kerja, kerja, dan kerja, kinerja setahun ini, harus diakui, masih jauh dari pencapaian target.

Jokowi sejak awal sudah menyampaikan, ingin melakukan perubahan fundamental, tak sekadar memetik hasil jangka pendek. Pemerintah ingin membalikkan ekonomi yang tadinya berbasiskan konsumsi menjadi ekonomi produktif.

Artinya, produktif dari sisi manapun, mulai dari rakyat kecil yang bisa membuat lapangan kerja sendiri atau korporasi besar yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, sampai investor yang mengamankan permodalan dalam pembangunan ekonomi.

Ditambah dengan berbagai aksi terobosan, kebijakan pemerintah terkesan bukan obat cespleng sekali minum di tengah pelambatan ekonomi yang mendesak kemapuan ekonomi masyarakat. Misalnya saja penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang notabene mengikis daya beli sehari-hari, direlokasi untuk pembangunan infrastruktur, yang mungkin baru terlihat hasilnya dua-tiga tahun mendatang.

Paparan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK yang dirilis kantor staf kepresidenan, kemarin, lebih banyak menjelaskan mengenai rencana dan pelaksanaan ketimbang hasil yang sudah dicapai. Berikut beberapa hal yang  tengah digarap pemerintah untuk mendorong perekonomian:

Fondasi Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas hidup rakyat
Mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi produktif
BBM Menghapus subsidi BBM
Relokasi subsidi BBM Rp 200 triliun untuk program produktif dan infrastruktur
Indonesia sentris Meningkatkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris
Meningkatkan pembangunan daerah perbatasan, terpencil, dan kawasan timur
Meningkatkan pembangunan luar Jawa seperti tol Trans Sumatera dan Sulawesi, Trans Papua, Kereta api di Kalimantan dan Papua
Infrastruktur Mengurai proyek mangkrak, seperti Waduk Jatigede, tol Solo-Kertosono, Tol Cipali, dan PLTU Batang
Membangun 208 jalan darat perintis di luar Jawa, pelabuhan, 19 bandara,
Memerintahkan pembangunan 19 bandara baru, 177 penyebrangan perintis di luar Jawa
Perizinan Menjalankan pelayanan terpadu satu pintu
Memangkas proses perizinan kawasan industri menjadi 3 jam
Paket kebijakan Meluncurkan paket kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi
Paket I:  deregulasi/debirokratisasi 134 aturan penghambat investasi
Paket II: meringankan pajak dan mempermudah perizinan investasi.
Paket III:  insentif pada perusahaan dan kredit usaha rakyat
Paket IV: memperbaiki kesejahteraan pekerja dan mendorong lapangan pekerjaan
Swasembada pangan Memerintahkan pembangunan 13 bendungan baru, jaringan irigasi, membangun 1 juta hektare lahan sawah baru, serta memerintahkan pengadaan traktor untuk petani.
Nilai tukar Rupiah (20/10/15) berada di Rp 13.648 per dollar AS turun 12% dari posisi setahun lalu 12.033. Setahun terakhir, rupiah melemah 12%. Rupiah paling lemah berada di posisi 14.698 (28 September 2015), sementara terkuat di posisi 11.991 (21 Oktober 2014)
Pasar modal IHSG berada di level 4.585,82 dari setahun lalu 5.040,53. IHSG tercatat mengalami pelemahan 9,9%.
IHSG berada di tingkat tertinggi level 5.523,29 (7 April 2015) dan terendah di posisi 4.120 (28 September 2015).
Kabut asap Menjatuhkan sanksi pada 10 perusahaan pelaku pembakaran hutan, yaitu sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan, dan sanksi pencabutan.
membangun infrastruktur seperti kanal air di sekitar lahan gambut.
Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II di posisi 4,67%. Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8%-4,9%, dari sebelumnya 5,1%. Pertumbuhan kuartal III diperkirakan sebesar 4,85%.
sumber: Kantor Staf Presiden, riset KONTAN

 

 

Maklum, tapi tak puas

Respon publik seperti yang sudah diduga. Ketidakpuasan mendominasi pemerintahan pertama Jokowi – JK. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) misalnya, menghitung sekitar 54,7% dari 384 respondennya yang hampir separo berada di luar Jawa, merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Survei ini dilakukan pada 14-17 September 2015.

Ketidakpuasan masyarakat terutama terhadap tiga hal: tingginya harga bahan pokok, lemahnya nilai tukar rupiah, dan lambannya penanganan kabut asap. Juga, mahalnya harga BBM, susah mendapat lapangan kerja, kinerja menteri yang tak bagus, hingga biaya kesehatan mahal.

Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden memperlihatkan, secara umum, kelas atas memiliki tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, mencapai 66,1%. Sedangkan kelas bawah memiliki tingkat kepuasan 54,8%. Selengkapnya soal hasil survei ini bisa dilihat di http://bit.ly/1thjokowijk.

Namun, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melihat, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi. “Publik masih menilai kelemahan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar dalam tahun pertama pemerintahan,” kata  Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, Selasa (20/10), dikutipKompas.com.

Tidak ada juga calon pimpinan yang lebih dipercaya selain Jokowi. Namun, pasar akan menuntut kinerja dengan hasil lebih cepat di tahun kedua.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, turunnya kepuasan publik terhadap Jokowi – JK lantaran berbagai kebijakan misalnya Paket Kebijakan 1 – 4 baru terasa dampaknya dalam enam bulan mendatang, alias tidak instan.

Ia mengibaratkan, Jokowi seperti kusir yang menarik kuda-kudanya. Padahal seharusnya Jokowi memecut para menterinya untuk bekerja lebih cepat dan efisien. “Sebenarnya, pasar menginginkan orang-orang yang lebih baik di beberapa posisi menteri perekonomian,” ujarnya, Senin (19/10). Selain itu, pasar perlu kepastian proyek, misalnya megaproyek listrik 35.000 megawatt.

Tak semua pelaku pasar kecewa dengan kinerja Jokowi – JK. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah cukup tanggap dengan kondisi ekonomi baik domestik maupun dampak dari luar negeri. “Kami mengapresiasi itu karena cukup mengena dengan harapan-harapan dan langkah dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (19/10).

Para pengusaha mengaku mengerti, tantangan ekonomi tidak mudah. Ketika harga komoditas turun, ekonomi China lesu dan Amerika Serikat memperparah ketidakpastian dengan tak kunjung mengeksekusi rencana kenaikan bunga. Oleh karena itulah, Surya tak sependapat bila pemerintah disalahkan habis-habisan lantaran melemahnya ekonomi Indonesia saat ini.

 

Rencana tahun berikutnya?

Jokowi – JK masih berkutat dengan pembangunan infrastruktur, baik di darat maupun laut, di Jawa dan di luar Jawa. Penerimaan negara akan digenjot dan pemerintah berencana melaksanakan pembangunan mulai dari awal tahun 2016. Sehingga banyak lelang di kementerian yang sudah dilakukan mulai tahun ini.

Rencana perombakan kabinet atau reshuffle mulai bergaung. Jokowi melakukan evaluasi menteri dan kemungkinan akan merombak jajaran menterinya.

Toh, Presiden Jokowi yakin, masih bisa mengatasi segala persoalan. “Jalan perubahan dan transformasi fundamental ekonomi harus kita lakukan jika ingin mencapai Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Jokowi dalam paparan kinerjanya itu.

Di tengah bujet terbatas, Jokowi – JK harus memperhatikan iklim baru perdagangan bebas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2016. Tak pelak, Jokowi – JK harus mengebut membantu meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas, sembari mendorong kesejahteraan masyarakat 250 juta warga negara Indonesia.

Selamat melanjutkan tugas Jokowi – JK!

JAKARTA – World Bank (WB) mencatat kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan yang berhasil melaksanakan reformasi peraturan, sehingga mempermudah posisi doing business di negaranya.

Dalam laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi yang diterbitkan World Bank, Rabu (28/10/2015), Negara-negara di semua tingkat pendapatan telah melaksanakan reformasi, dan Vietnam, Hong Kong SAR, Tiongkok dan Indonesia unggul dalam daftar negara tersebut.

Di Indonesia misalnya, sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya.

Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas, antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.

Reformasi di Vietnam antara lain termasuk menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam dengan latar keuangan yang baik dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.

Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator Memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan, yang membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.

Peringkat bagi negara-negara lain di kawasan tersebut adalah Tiongkok di peringkat 84, Indonesia di peringkat 109, Jepang di peringkat 34, Filipina di peringkat 103, Thailand di peringkat 49 dan Vietnam di peringkat 90.

(mrt)
Jakarta -Perlambatan perekonomian belum berpengaruh yang siknifikan pada arus barang, khususnya jenis barang peti kemas yang melalui di beberapa Pelabuhan dibawah Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Indonesia Timur.

Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan III-2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan III-2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus.

Catatan tersebut merupakan realisasi arus peti kemas yang keluar masuk melalui beberapa pelabuhan yang melayani kegiatan petikemas dalam pengelolaan Pelindo III.

Pelindo III menangani kegiatan petikemas diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan Tenau Kupang.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa di sisa waktu tahun 2015 ini arus barang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan mulai berangsur-angsur membaiknya perekonomian di tanah air pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari pemerintah.

Hal ini juga didasarkan pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peningkatan arus barang jenis peti kemas dari tahun ke tahun juga dipicu oleh kian diminatinya sarana pengiriman barang dengan peti kemas oleh kalangan pelaku usaha khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2015).

Ia mengatakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah jalur/rute pelayaran petikemas domestik, disamping terjadi pertumbuhan arus barang menggunakan peti kemas pada beberapa pelabuhan meskipun masih single digit.

“Prediksinya, arus barang ke wilayah timur Indonesia bakal terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik,” kata Edi optimistis.

Diantara Pelabuhan yang mengalami peningkatan arus petikemas sepanjang triwulan III tahun 2015 diantaranya Terminal Petikemas Semarang (TPKS) tercatat 456.782 Teus sebelumnya hanya terealisasi 435.141 Teus, Pelabuhan Tenau Kupang tercatat 68.653 Teus sebelumnya tercatat 59.009 Teus, Pelabuhan Kumai juga mengalami peningkatan tercatat 18.503 Teus sedangkan sebelumnya hanya 15.874 Teus dan Pelabuhan Maumere terjadi peningkatan sebanyak 13.253 Teus sebelumnya hanya 12.597 Teus.

Sedangkan beberapa pelabuhan hingga triwulan III 2015 tercatat relatif stabil atau turun tipis diantaranya di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 2,2 juta Teus sebelumnya terealisir 2,2 juta Teus, Pelabuhan Banjarmasin terealisasi 285.726 Teus sebelumnya 306.459 Teus, Pelabuhan Benoa tercatat 16.226 Teus, Pelabuhan Sampit tercatat 31.492 Teus, Pelabuhan Kotabaru tercatat 6.298 Teus,Pelabuhan Lembar 15.458 Teus dan Pelabuhan Bima tercatat 6.047.

Sepanjang Januari hingga September 2015, berdasarkan catatan jumlah kapal yang masuk pada beberapa Pelabuhan dilingkungan Pelindo III tercatat sebanyak 50.930 unit dengan berat mencapai 195,8 juta GT.

Selain pengiriman barang dalam bentuk peti kemas, pengiriman barang dengan jenis general cargo dan curah kering hingga triwulan III 2015 pada beberapa pelabuhan di lingkungan Pelindo III tercatat 38,5 juta ton dan 3,2 juta meter kubik serta untuk jenis barang curah cair sebanyak 24,2 juta ton/liter. Jumlah penumpang kapal laut sampai dengan triwulan I tercatat 2,4 juta orang penumpang, sedangkan jumlah hewan yang diangkut melalui pelabuhan sebanyak 83.448 ekor.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik di kuartal III-2015. Setelah tumbuh 4,7% di semester I, maka ekonomi RI diprediksi tumbuh 4,85% di akhir September.

(feb/hen)
Jakarta detik -Kondisi perekonomian global masih ketidakpastian. Tak hanya negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga ikut terdampak akibat perlambatan ekonomi ini.

Meski demikian, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif di tengah volatilitas ekonomi global.

“Dalam situasi ini ketika ekonomi global hadapi ketidakpastian, negara maju juga alami krisis. Dukungan bank global sangat penting. Bank dunia akan memberi pesan kuat bagi pasar mengenai pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ingin sampaikan, kondisi global saat ini sedang tidak baik,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara Paparan Indonesia Economic Quarterly berjudul ‘Di Tengah Volatilitas Dunia’, di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Bambang menjelaskan, kondisi demikian tercermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang kembali memangkas proyeksi ekonomi dunia menjadi hanya 3,1% di Oktober 2015, yang sebelumnya di angka 3,3%.

Amerika Serikat (AS) yang awalnya diharapkan menjadi pendorong ekonomi dunia, saat ini masih berupaya untuk bisa bangkit.

“Ketidakpastian ini jadi fenomena wajar yang akan pengaruhi ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi,” katanya.

Namun demikian, Bambang menyebutkan, Indonesia berhasil melalui kondisi ketidakpastian ini dengan baik.

Salah satu hal yang membuat optimistis adalah soal keputusan lembaga rating internasional S&P yang menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator jika ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dengan baik.

“Saya masih optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Makro ekonomi kita masih baik. Inflasi tidak terlalu besar. FDI (Foreign Direct Investment) masih menunjukkan tren baik, neraca dagang surplus,” terang dia.

Di samping itu, Bambang menyebutkan, tingkat rasio utang Indonesia masih dalam posisi aman.

“Kami juga bisa jaga utang di bawah 25% selama 5 tahun. Kita disiplin defisit anggaran di bawah 3%. Saya senang kami sudah siapkan kebijakan strategis untuk tangani kondisi saat ini yang butuh strategi fiskal jangka pendek,” jelas dia.

Di sisi lain, Bambang menyebutkan, pemerintah juga melakukan reformasi anggaran untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Kami berusaha untuk menaikkan belanja kita dengan menaikkan belanja produktif. Kami sudah reformasi subsidi yang digunakan untuk infrastruktur. Kami naikkan transfer ke daerah. Kami juga reformasi perpajakan,” sebutnya.

Saat ini, Bambang menambahkan, pemerintah sedang kembali membangkitkan Indonesia sebagai macan Asia seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Kita juga sudah lakukan era positif pada 1998 dengan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Reformasi berhasil sejak awal 1980-an, memberi dorongan pada ekonomi. Saat itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Ini bukan pekerjaan mudah membangkitkan macan ini lagi. Kami berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang,” kata Bambang.

(drk/ang)

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap V. Direncanakan, pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap V akan dikeluarkan hari ini.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, isi paket kebijakan ekonomi tahap V, salah satunya mengenai penghitungan kembali aset-aset Badan Usaha Milik Negara (revaluasi aset atau penilaian kembali). Revaluasi aset BUMN memang sudah menjadi perhatian Jokowi, karena akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dihitung berdasarkan pajaknya.

“Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset,” kata Rizal di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

“Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan,” tegas Rizal.

Tidak hanya itu, negara pun akan mengalami keuntungan dari revaluasi aset BUMN, lantaran pajaknya dari revaluasi aset mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Misalnya, aset BUMN mencapai Rp150 triliun, sedangkan harus membayar pajak 30 persen dari Rp150 triliun, yakni sebesar Rp50 triliun.

“Kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi. 30 persen dari Rp150 triliun, itu Rp50 triliun, sehingga walaupun dicicil dalam tujuh tahun, sehingga negara punya sumber penerimaan pajak baru di luar yang biasa. Cara-cara terobosan ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih besar supaya ekonomi Indonesia bisa lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisional,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/22/19/1236187/rizal-ramli-banggakan-terobosannya-selamatkan-pln-dari-utang
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTA kontan. Sore ini, pemerintah berencana kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi.

Nah, menurut Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli paket kebijakan ini ada kaitannya dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk mendorong penerimaan pajak, pemerintah akan segera merevaluasi aset badan usaha milik negara (BUMN).

Dengan revaluasi, kemungkinan akan terjadi kenaikan aset.

Jika terjadi kenaikan aset, selisihnya itu akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Cara ini dinilai akan efektif mendorong penerimaan pajak yang kemungkinan tahun ini akan shortfall hingga lebih dari Rp 150 triliun. “Pajak atas revaluasi aset itu akan dicicil dalam tujuh tahun,” kara Rizal, di Istana Negara, Jakarta.

Dengan begitu negara akan memiliki sumber penerimaan negara baru dalam jumlah yang luar biasa.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan, kalau paket kebijakan terkait dengan perpajakan.

Hanya saja, Bambang tidak menjelaskan secara rinci kebijakan pajak apa yang dia maksud.

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V untuk mendorong perekonomian di tengah kelesuan, yang rencananya pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada sore ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku memiliki beberapa usulan dari paket tersebut.

Kepala BKPM Franky Sibarani memberi empat usulan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Menurut dia, usulan ini untuk memberi kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi sehingga investor lebih serius menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pertama, kita matangkan izin investasi. Kedua, kita usulkan untuk berikan tax allowance industri padat karya yang selama ini didorong ke luar Jawa. Tetapi dengan ketentuan tertentu bisa dimungkinkan di Jawa,” kata Franky, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2015, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2015).

Ketiga, pihaknya mengusulkan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan dalam kawasan berikat untuk mendapatkan status perusahaan. Menurut dia, investor yang ingin menanamkan modalnya di Perusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB) harus melalui lima tahapan untuk mendapatkan izin penanaman modal di PDKB.

“Kami sudah koordinasi agar status PDKB diberikan di depan. Karena dengan ini bisa secara paralel membangun tanpa proses master list. Kita dorong investasi yang ada agar lebih cepat dan investasi lebih terdorong khusus untuk padat karya,” paparnya.

Sedangkan yang terakhir, lanjut Franky, pihaknya mengusulkan untuk memberi fasilitas jalur hijau bagi masuknya impor barang modal bagi investor yang dalam tahap konstruksi. “Kita berikan fasilitas pada investor yang sedang dalam konstruksi melalui percepatan jalur hijau untuk impor barang modal dan bahan baku. Nanti persiapannya kita lihat seperti apa,” pungkas Franky.
ABD

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/22/443367/bkpm-beri-4-usulan-di-paket-kebijakan-kelima
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

Jakarta – Dalam pembukaan perdagangan antarbank di Jakarta, Kamis (22/10/2015), rupiah mengalami penguatan 85 poin menjadi Rp 13.638 di banding penutupan Rabu Rp 13.723 per US$.

“Harapan positif bagi pelaku pasar uang terhadap pemerintah yang akan kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V menjadi salah satu sentimen psitif bagi pasar uang,” kata Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova.

Bisa jadi, kata Rully, penguatan rupiah akibat respon pasar yang menunggu paket kebijakan ekonomi jilid V diluncurkan hari ini. “Pelaku pasar uang domestik masih dibayangi sentimen eksternal terutama dari rencana bank sentral Amerika Serikat (the Fed) menaikan suku bunga acuannya,” Rully.

Meski demikian, papar Rully, penguatan nilai tukar rupiah cenderung terbatas. Bisa jadi akan berubah seiring rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada pekan depan.

Sedangkan pelemahan ekonomi di Cina, kata Rully, dikhawatirkan membawa sentimen negatif terhadap nilai tukar mata uang di kawasan Ais, termasuk rupiah. Karena, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat dengan negeri Tirai Bambu itu.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2246824/sambut-paket-ekonomi-v-rupiah-kembali-berotot
Sumber : INILAH.COM

 

Jakarta detik-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi memberikan keuntungan bagi para eksportir. Eksportir yang untung adalah mereka yang produknya mengandalkan bahan baku lokal, sedangkan yang bahan baku impor sebaliknya.

Dolar AS beberapa waktu sempat menyentuh level Rp 14.600, kemudian bergerak ke level Rp 13.600. Level tersebut dianggap masih memberikan keuntungan besar untuk eksportir.

“Sekarang yang mendapat keuntungan dengan kurs dolar ke rupiah yang Rp 13.600 yang paling diunggulkan adalah ekspor yang memakai bahan baku lokal,” ujar Jokowi usai membuka acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-30 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi menyebutkan salah satu produk yang diuntungkan karena dolar menguat adalah produk rotan. Jokowi bercerita saat mengunjungi beberapa pengusaha rotan di acara Trade Expo Indonesia, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pengusaha rotan menerima keuntungan yang naik cukup signifikan.

“Kita lihat kayak rotan di Cirebon dari 1.200 sudah ke 1.700 pasti naik, karena memang ada ruang untuk berkompetisi,” sebutnya.

Hal ini juga membuka peluang untuk produk-produk lainnya. Sebab potensi bahan baku lokal untuk diolah sangat besar. Di samping juga sumber daya manusia (SDM) orang Indonesia yang kreatif.

“Saya kira semua produk, semua produk di Indonesia berpeluang,” tegas Jokowi.

(mkl/hen)

TEMPO.CO, Jakarta – Menjelang satu tahun usia pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berpendapat tidakfair bila menyalahkan presiden atas kondisi ekonomi saat ini. Menurut dia, saat dilantik pada 20 Oktober 2014, perekonomian global sedang menghadapi tantangan dengan menurunnya harga komoditas, melemahnya ekonomi Cina, spekulasi kenaikan suku bunga The Fed, dan menguatnya dolar Amerika.

“Ini semua tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Kalau yang disalahkan pemerintah kita, tidak fair, seluruh dunia mengalami ini,” katanya saat konferensi pers rapat kerja Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Senin, 19 Oktober 2015.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Menurut Suryo, langkah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan membuktikan bahwa pemerintah tanggap atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha. “Yang perlu kita jaga tinggal implementasinya dan tidak menimbulkan birokrasi-birokrasi baru” ucapnya.

Suryo menuturkan kebijakan yang menyangkut produksi, seperti penurunan biaya energi, telah tepat sasaran, menyentuh kepentingan UMKM dan dunia usaha. “Jadi harus fair bahwa masalah ekonomi yang dihadapi satu tahun ini tidak mudah.”

Seperti diketahui, guna menguatkan perekonomian Indonesia, sejak 9 September lalu pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yang berisikan antara lain deregulasi peraturan, insentif bagi perusahaan, penurunan harga solar, dan formula upah buruh.

AHMAD FAIZ IBNU SANI

okezone:

SEMARANG – Dampak penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa hari belakangan nampaknya belum berpengaruh signifikan kepada para pengusaha.”Kalau dampak positifnya pasti ada tetapi belum terlalu terasa, mungkin dalam waktu dekat ini akan mulai terasa khususnya dari sisi operasional perusahaan,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, di Semarang, Sabtu (17/10/2015).

Menurut dia, dampak penguatan Rupiah akan sangat dirasakan oleh industri yang selama ini masih bergantung pada bahan baku impor. “Dengan begitu daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin baik karena harganya juga dapat lebih ditekan,” katanya.

Salah satu sektor industri yang akan sangat merasakan dampak baiknya adalah industri tekstil. Menurut dia, hingga saat ini industri tekstil masih sangat tergantung oleh bahan baku dari luar negeri yaitu kapas.

Dia berharap, dengan adanya penguatan Rupiah dan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid IV tersebut akan menggeliatkan operasional industri dalam negeri. “Saya optimistis penguatan Rupiah dan paket kebijakan ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV,” katanya.

(mrt)

JAKARTA sindonews – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengemukakan, tidak ada hubungannya dana asing yang keluar (capital outflow) dari pasar saham dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang lesu.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang memandang, rupiah melemah akibat banyaknya dana asing keluar dari pasar modal.

“Saya hanya katakan begini, orang asing jual saham dalam rupiah. Itu bukan dana asing keluar, itu jual, net sell, apakah jadi USD lagi? Ya tidak, saya agak bingung korelasi (hubungan) net sell asing dengan rupiah lesu,” ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Tito menjelaskan, jika ada orang asing yang menjual kembali sahamnya, itu bukan dengan mata uang Negeri Paman Sam, melainkan tetap rupiah, sehingga tidak ada suplai USD yang berkurang.

Sementara, lanjut dia, ketika investor asing membeli saham di Indonesia, menggunakan mata uang Garuda, bukan dengan USD. Adapun dana asing saat ini sebanyak Rp2.800 triliun atau 65% dari kapitalisasi pasar saham.

“Dana asing 65% dari market cap yang 4.500, sekitar Rp2.800 triliun. Semua (orang asing) yang beli saham tidak di dolar-in kok. Jadi menurut saya ketika begitu dia jual saham, tidak di dolar-in. Kita bicara hanya net sell dan net buy,” jelas Tito.

Dia menambahkan, apa yang terjadi di pasar saham biasanya adalah dampak dari adanya persepsi investor. Tidak jarang, mendahului kondisi perekonomian. “Bursa biasanya adalah dampak persepsi, naik mendahului perekonomian, turun mendahului perekonomian,” pungkasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1053416/32/dirut-bei-tak-ada-hubungan-capital-outflow-dengan-rupiah-lesu-1444909949

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor karena membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah.

“Salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik direspons positif,” katanya kepada Antara di Kupang, Rabu, 14 Oktober 2015.

Dia mengemukakan pandangannya itu terkait efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional serta sentimennya terhadap penurunan biaya produki dan biaya distribusi di pasaran.

“Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.

Jadi menurut dia, setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.

Meski demikian, paket kebijakan ekonomi jilid I dan II telah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.

“Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional,” katanya.

Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.

Pemerintah juga katanya melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

Pada kebijakan tahap kedua, katanya pemerintah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Karena itu, katanya sebagai respons terhadap turunnya biaya produksi, pengusaha normalnya meningkatkan produksi. Namun dalam kondisi sekarang, perusahaan pun akan melihat terlebih dahulu, apakah produksi mereka akan dibeli konsumen.

Terkait gairah investor dalam konteks nasional, katanya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) turun dibanding periode yang sama tahun 2014.

ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA—Laju penguatan IHSG menipis di akhir sesi I Kamis (15/10/2015). Investor memanfaatkan rebound IHSG untuk profit taking sambil menanti sinyal dari Bank Indonesia.

IHSG menguat 0,88% atau naik 39,36 poin pada jeda siang ke level 4.522,44. Indeks terus bergerak di zona hijau sejak di buka naik 0,67% ke level 4.513,27 dan sempat menguat hingga 1,54% ke level 4.551,94 di perdagangan sesi I.

Penurunan laju penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan rupiah. Rupiah siang ini diperdagangkan menguat 266 poin ke Rp13.350 per dolar AS setelah pagi tadi sempat menguat drastis hngga 386 poin ke Rp13.230 per dolar AS.

Tim Riset NH Korindo Securities menyatakan hari ini investor cenderung menanti pengumuman bulanan kebijakan moneter Bank Indonesia.

“Walaupun BI diduga mempertahankan tingkat suku bunga, investor akan menunggu pernyataan dari bank sentral terkait kurs yang semakin kuat. Mereka mencari petunjuk peluang penurunan suku bunga,” tulis riset NH Korindo.

Riset dari Samuel Sekuritas menyatakan pergerakan IHSG terbatas karena investor hari ini memanfaatkan waktu menjelang pengumuman kinerja emiten kuartal III/2015 untuk melakukan aksi ambil untung.

Sebanyak 132 saham menguat, 99 saham melemah, dan 288 saham stagnan dari 519 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Astra International Tbk (ASII) kembali menjadi emiten yang paling menikmati apresiasi rupiah di pasar saham. Saham ASII memimpin IHSG dengan kenaikan 5,31%.

Penahan laju IHSG adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang melemah 2,8% dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang tuurn 3,57%. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga melemah 0,19%.

Seluruh indeks sektoral IHSG menguat pada jeda siang. Penguatan paling tajam terjadi pada indeks sektor aneka industri yang naik 4,33% didorong saham ASII.

Indeks Bisnis27 menguat 1,30% pada jeda siang ke level 380,54. Bisnis27 konsisten bergerak di zona hijau antara level 379,72—384,97.

JAKARTA sindonews- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menurunkan kembali pajak penghasilan (PPh) final pasal 19 soal selisih lebih revaluasi atas aset, dari yang semula 10% menjadi 3%.

Tadinya, kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2humas) Mekar Satria Utama, penurunannya menjadi 5%, namun karena ada penyesuaian terhadap tax amnesty jadi diturunkan lagi menjadi 3%.

“Jadi kami melakukan percepatan terhadap kebijakan soal tarif pajak revaluasi aktiva tetap. Dari yang awalnya 10% menjadi 5%. Kenapa kita turunkan lagi jadi 3%, karena disesuaikan dengan tarif tax amnesty,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Mekar mengatakan, langkah ini diambil karena kebijakan PPh final pasal 19 ini dinilai kurang menarik. Pada awalnya, juga yang diturunkan menjadi 3% hanya tanah, namun sekarang baik tanah maupun bangunan, disamaratakan.

“3% itu tadinya memang hanya tanah ya, bangunannya masih 4%-5%. Terus akhirnya kita gabungkan saja untuk membantu perusahaan bayar pajak. Supaya mereka enggak bingung,” katanya.

Mekar melanjutkan, minggu depan aturan tersebut bakal dikeluarkan dan diharapkan bisa masuk ke paket kebijakan pemerintah selanjutnya. “Mungkin bisa diterbitkan ya, supaya bisa mendorong revaluasi aset swasta dan BUMN,” pungkasnya.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051743/33/ini-alasan-ditjen-pajak-turunkan-pph-jadi-3-1444376496

JAKARTA sindonews – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan beberapa hal yang mungkin masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

“Kita masih mengolahnya, insya Allah (pekan depan keluar). Kita tetap akan buat iklim usaha lebih jelas dan sederhana, karena sektornya banyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Darmin mengatakan, dalam paket kebijakan lanjutan ada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah akan lebih fokus mendorong kegiatan ini, bukan lagi deregulasi seperti isi paket sebelumnya.

“Soal ketenagakerjaan mungkin. Saat ini kita kalau dibilang menyusun kebijakan bagaimana mendorong kegiatannya bukan deregulasi,” tegas Darmin.

Paket kebijakan ekonomi
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III

Kendati rupiah sudah semakin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dia menilai, semua fundamental ekonomi harus diperbaiki agar tidak terus melambat.

“Yang membaik itu baru rupiah, yang kita perlu kegiatan meningkatkan ekonomi supaya perlambatan tidak keterusan. Ini jangan dilihat semuanya sudah baik, ada rapat The Fed yang jalan lagi, tapi bukan ke arah sana (paket kebijakan IV),” tandasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051891/33/ini-bocoran-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-jokowi-1444402931

 

JAKARTA okezone – Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren penguatan. Tercatat, pada perdagangan akhir pekan ini, Rupiah menguat di level Rp13.400 per USD, bahkan sempat menyentuh level Rp13.200 per USD.Pergerakan Rupiah ini sedikit di bawah asumsi APBN 2016 di kisaran Rp13.900 per USD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah mengusulkan ke Bank Indonesia (BI) untuk menghitung mengenai fundamental nilai tukar Rupiahterhadap dolar AS.

“Sebetulnya saya sedang usulkan juga ke teman-teman di BI menghitung sebetulnya fundamental Rupiah berapa Rupiah sih per dolar,” sebut Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Dijelaskan Darmin, fundamental Rupiah terhadap dolar AS harus ada hitungan yang mendalam. Sayangnya, Darmin enggan membeberkan berapa fundamental Rupiah terhadap dolar AS.

“Perlu ada hitungan yang lebih dalam. Saya punya feelingnya, tapi ya nanti,” singkatnya.

(mrt)

 

JAKARTA okezone – Masih lambatnya perbaikan (recovery) ekonomi Amerika Serikat (AS) serta belum adanya kepastian fed fund rate membuat para investor melarikan dolar AS nya ke negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia. Hal inilah salah satu faktor penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Tercatat, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatannya hingga level Rp13.400 per USD, padahal pekan sebelumnya masih nyaman di level Rp14.700 per USD.

Menurut Kepala ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, para investor mencari negara-negara berkembang (emerging market) yang mempunyai riwayat pertumbuhan ekonomi yang baik (growth story) serta relatif stabil.

“Nah Indonesia sebetulnya punya growth story domestik ekonomi kita sekarang pun yang kelihatan mulai bottomed up kan,” kata Destry saat ditemui di Sekolah Tinggi Manajeman PPM, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Destry menjelaskan, perbaikan ekonomi domestik ini dapat dilihat dari sisi impor bahan baku yang naik, seperti industri semen, industri automotif, walaupun ekspor masih masih turun.

“Ekspor turun karena demand global lemah. Memang permintaannya enggak ada dan ekspor itu memang ada teknologi dan sebagainya, jadi memang enggak bisa tenaga kerja yang basic. imbuhnya,”

(rzk)

JAKARTA kontan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas di sektor hulu diprediksi bisa membawa efek bergulir (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi. Biarpun di sisi lain, penurunan harga gas di sektor hulu bisa membuat penerimaan negara mengalami penurunan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, penurunan harga gas sebesar US$ 1 bisa menurunkan penerimaan negara hingga Rp 6,6 triliun. Namun di sisi lain bisa menimbulkan penerimaan pajak hingga Rp 12,3 triliun. Selain itu juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 68,95 triliun.

Sementara itu, jika harga gas turun hingga US$ 2 maka akan ada penurunan negara mencapai Rp 13,39 triliun. Namun ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 24,6 triliun dan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 137,9 triliun.

“Jadi, range penurunan penerimaan negara antara Rp 6 triliun-13 triliun, menimbulkan penerimaan pajak antara Rp 12 triliun-Rp 24 triliun, dan multiplier ekonominya Rp 68 triliun-Rp 130 triliun,” ujar Wiratmaja, Kamis (8/10).

Penurunan harga gas di sektor hulu akan dilakukan mulai 1 Januari 2016 untuk industri pupuk, petrokimia, industri strategis, industri yang membuat nilai tambah gas besar, industri yang menggunakan gas sebagai proses produksi, dan industri manufaktur yang mempekerjakan banyak sekali karyawan.

Penurunan harga gas akan dilakukan untuk harga US$ 6 hingga US$ 8 per MMBTU. Khusus untuk harga gas US$ 8 per MMBTU akan diturunkan sebesar US$ 1-US$ 2 per MMBTU.

Agar harga gas yang dibeli oleh industri bisa cukup terjangkau, Direktorat Jenderal Migas juga akan melakukan kajian dan penyisiran di sektor distribusi dengan cara mengatur margin untuk trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan mengatur IRR gas bumi bagi trader yang memiliki fasilitas.

Editor: Hendra Gunawan.

Jakarta detik -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia belum sepenuhnya membaik. Saat ini baru nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai membaik, namun ekonomi masih mengalami perlambatan sehingga perlu didorong meningkat.

“Membaik itu kan baru kurs, yang kita perlukan kegiatan ekonomi meningkat supaya perlambatannya paling tidak, tidak keterusan lagi. Lebih bagus lagi kalau bisa berbalik menjadi meningkat,” ungkap Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurutnya, masih perlu ada paket kebijakan ekonomi jilid IV. Merupakan lanjutan dari tiga paket sebelumnya yang tengah dalam proses realisasi.

“Jadi ini semua masih memerlukan perbaikan izin usaha, penyederhanaan, aturan dan perizinan yang untuk mendorong terjadinya investasi dan perdagangan karena sebagian dari aturan yang ada mendorong ekspor dan sebagainya,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, paket kebijakan pertama difokuskan untuk investasi dan dorongan ekspor. Paket kedua lebih fokus kepada investasi dan paket ketiga menggabung dua unsur di paket sebelumnya ditambah dengan peningkatan daya beli masyarakat.

“Paket keempat tetap membuat iklim usaha itu lebih jelas, lebih sederhana, karena sektornya masih banyak. Pilihannya ada banyak, tapi mungkin saja soal ketenagakerjaan atau pengupahan,” imbuhnya .

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III-2015, Darmin memproyeksikan akan lebih tinggi dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7%. Secara keseluruhan di 2015, Darmin masih optimistis pada rentang 4,8-5%.

“Susah kalau kita mulai persis angkanya. Apa 4,9%, apa 5%, apa 4,8% ya bisa di antara itu lah,” tegas Darmin.

(mkl/hen)

RMOL. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap mulai terasa manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

“Paket-paket ini semakin lama semakin tajam, semakin fokus dan makin ada dampaknya untuk rakyat,” ujar Rizal usai orasi ilmiah dies natalis 57 universitas Jayabaya di Balai Prajurit, Tebet, Jakarta, Kamis (8/10).

Meski Rizal tak memungkiri masih banyak hal yang diperdebatkan seperti nilai ekonomi di berbagai sektor. Terpenting sudah ada niatan agar paket kebijakan itu juga dirasakan rakyat, tidak semata pengusaha.

Menurut Rizal, penurunan harga bahan bakar minyak jenis solar memang tidak sebesar yang diharapkan tapi setidaknya bisa membantu.

“Mudah-mudahan tahap berikutnya ada manfaat yang lebih besar untuk rakyat,” imbuh mantan menko perekonomian era Gusdur itu

Kemarin, paket kebijakan ekonomi tahap III resmi diluncurkan guna melengkapi dua paket ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo sejak awal September 2015 lalu.

Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

Sementara di tahap ketiga paket ekonomi mencakup mencakup tiga wilayah kebijakan, di antaranya penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.[wid]

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR RI terpaksa menunda agenda rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) terkait evaluasi tugas dan kebijakan bank sentral dalam menjaga rupiah.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, rapat kerja kali ini ditunda dengan alasan tak hadirnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan malah digantikan dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

Misbakhun menjelaskan, pertemuan tertutup di dalam ruang rapat Komisi XI hanya menanyakan adakah surat kuasa untuk perwakilan yang ditunjuk mewakilkan Agus dalam rapat kali ini. Saat jajaran BI bilang tidak ada, legislatif memutuskan untuk menunda. Dia berharap Senin depan Agus menjawab undangan DPR.

Dia bahkan mengatakan, Agus lebih mementingkan menghadiri acara di luar ketimbang menerima panggilan dari anggota dewan yang mewakili rakyat.

“Yang kita undang Gubernur BI sebagai pimpinan paling tinggi. Tapi enggak datang dan diwakilkan tanpa surat kuasa. BI memang tidak pernah menganggap serius undangan rapat dengan DPR,” tegas Misbakhun, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015) malam.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Komisi XI berencana menanyakan mengenai bagaimana cara bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, rupiah terjun bebas untuk waktu yang lama sampai menembus Rp14.800 per USD, padahal cadangan devisa yang digunakan untuk menyelamatkan rupiah sudah banyak yang terbuang.

“Contoh sederhana, kita ingin tahu strategi apa yang buat volatilitas tinggi tapi cadangan devisa dipakai banyak. Kita mau tahu selisih BI dapat berapa. Di saat rupiah mengalami volatilitas, BI dapat penghasilan dari selisih kurs. Nah kita mau tahu dapat berapa? 2015 dia pasti ikut menghitung, pasti dapat selisih kurs,” pungkasnya.
AHL

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/07/438715/agus-tak-hadir-bi-dianggap-tak-pernah-serius-tanggapi-undangan-rapat-dpr
Sumber : METROTVNEWS.COM

aaaaMMMMaaaaa

Bisnis.com, JAKARTA— Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kembali menguat tajam pada Kamis (8/10/2015) di saat rupiah berfluktuasi di pasar spot.

Data yang diterbitkan BI menempatkan Jisdor di level  Rp13.809 per dolar AS, terapresiasi 256 poin atau menguat 1,82% dari kurs Rabu.

Di pasar spot, rupiah berfluktasi antara penguatan hingga 107 poin ke Rp13.714 per dolar AS dan pelemahan hingga 109 poin ke Rp13.930 per dolar AS. Pada pukul 10.11 WIB, rupiah melemah 48 poin ke Rp13.869 per dolar AS.

Rangga Cipta, ekonom dari Samuel Sekuritas, mengatakan rupiah hari ini masih berpeluang meneruskan penguatan meski cenderung lebih terbatas.

Paket kebijakan III yang diumumkan kemarin sore di Kantor Presiden bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Namun, tekanan datang dari penyusutan cadangan devisa dan antisipasi sinyal dari notulensi rapat September The Fed yang dirilis besok dini hari.

“Pesimisme terhadap pemulihan ekonomi AS semakin terasa. Akan tetapi, menjelang rilis notulensi FOMC meeting dini hari esok, dolar index menguat tipis hingga pagi ini,” kata Rangga.

Bank Indonesia kemarin mengumumkan cadangan devisa Indonesia turun dari US$105,35 miliar per Agustus menjadi US$101,7 miliar per September, level terendah sejak Januari 2014.

 

 

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

 

8 Oktober Rp13.809
7 Oktober Rp14.065
6 Oktober Rp14.382
5 Oktober Rp14.604
2 Oktober Rp14.709

Sumber: Bank Indonesia

Jakarta, Oct 7, 2015 (AFP)
Indonesia Wednesday unveiled its third batch of stimulus measures in the space of a month, including a cut to energy prices, as Southeast Asia’s biggest economy battles a slowdown.

The economy is growing at its slowest pace for six years and the rupiah is at a 17-year low, as the country is hit hard along with other emerging markets by signs of strengthening in the US and turmoil in China.

In the third instalment of an economic policy package, the government announced a cut in a range of energy prices, including diesel, jet fuel, and liquefied petroleum gas, used by tens of millions across the country in cooking.

Other measures included the government offering to contribute towards insuring the country’s millions of farmers against losses, and making it easier for startups to get funding.

“The government is continuously improving the business climate,” Chief Economics Minister Darmin Nasution said, as he unveiled the steps in a televised address alongside other policymakers.

The decision to lower the price of diesel, from 6,900 rupiah (50 US cents) a litre to 6,700 a litre, came after President Joko Widodo last week requested a cut in fuel prices to help industry.

Fuel prices were heavily subsidised for decades in Indonesia until Widodo last year scrapped the payouts entirely for petrol and reduced them substantially for diesel to free up money for other government programmes.

The two previous batches of stimulus measures announced in September included measures to cut red tape and attract foreign investment.

There has been some relief for policymakers this week as the rupiah, which has been falling steeply, rebounded strongly after disappointing US jobs data lowered expectations the Federal Reserve will cut interest rates soon.

The unit surged 3.4 percent against the dollar Wednesday. The stock market has also made gains.

 

JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada pukul 17.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat konferensi bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Selain itu, dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara serta Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.

Menurut Pramono, setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III, Presiden Jokowi menitipkan kembali agar segera dikeluarkanya paket kebijakan ekonomi jilid IV yang akan diumumkan pada minggu depan.

“Pada pukul 17.00 WIB, pemerintah umumkan paket kebijakan ketiga. Dan Presiden titipkan ke kami, ke Menteri Koordinator (pak Darmin) akan ada paket kebijakan keempat, apakah minggu depan, apakah minggu depannya lagi,” jelas Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2016).

Pramono menyebut, dengan sudah diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah menyakini tingkat ampuhnya akan lebih nendang dibandingkan paket jilid II dalam membenahi perekonomian dalam negeri.

“Apalagi, momentum dimana Rupiah kuat signifikan. Kami dengar sudah dibawah Rp14.000, sudah Rp13.900 per USD. Momentum ini dijaga baik oleh pemerintah, BI dan OJK. Terutama pemerintah sebagai penanggung jawab fiskal, BI sisi moneter dan OJK,” tukasnya.

Paket kebijakan ekonomi jilid III ini akan berisi beberapa kebijakan, seperti kebijakan energi, salah satunya harga BBM. Tidak hanya itu, paket ini berisi mengenai kebijakan pertanahan serta kebijakan yang berada di BI dan OJK.

(rzy)

saat pengumuman paket kebijakan ke 3 antisipasi perlambatan ekonomi, GUBERNUR BANK INDONESIA ABSEN, Sekkab bilang: BELIAU ADA KEGIATAN LAIN, jadi HUBUNGAN KAMI BAIK-BAIK saja

.. bener khan, MASALAH EKONOMI KITA ITU BUKAN RUPIAH

… bahkan GUBERNUR BANK INDONESIA saja KABUR SAAT RUPIAH MENGUAT LUAR BIASA

… padahal MESTINYA BANGGA BANGET BAHWA KEBIJAKAN2 BI YANG COMPANG CAMPING AZA DAH SUKSES MENGGERET RUPIAH BALEK KANDANG …

… rupiah menguat berkat KEBERANIAN PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB dan BERSOLIDARITAS bersama INDUSTRI n KONSUMEN dalam MENGATASI PERLAMBATAN EKONOMI (saat GUBERNUR BI MALAH CUCI TANGAN DENGAN MEMBIARKAN BI RATE TETAP SETINGGI LANGIT)

… JADI emang betul, KAMI BAIK-BAIK SAJA, pak Sekkab

beautiful: BERTAHAN tanpa QE (2017)

 

 

ets-small

NEW YORK, KOMPAS.com – Alarm pembayaran utang Venezuelaberdetak kian kencang. Namun demikian, rangkaian pembayaran untuk utang-utang yang jumlahnya kecil sudah terlambat.

Mengutip CNBC, Minggu (22/10/2017), BUMN minyak Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) memiliki dua tagihan pembayaran obligasi dengan nilai sekitar 2 miliar dollar AS yang jatuh tempo pada dua pekan ke depan. Namun demikian, PDVSA kini juga tengah berupaya bebas dari default.

“Anda sampai pada tahap tidak cukup uang untuk mengecek uang untuk membayar tagihan,” kata Ray Zucaro, direktur investasi RVX Asset Management.

Pekan lalu, Venezuela tidak bisa membayar 5 pembayaran kupon dengan nilai 350 juta dollar AS terkait utang PDVSA dan perusahaan listrik Electricidad de Caracas. Pembayaran kupon selanjutnya adalah pada Jumat pekan depan.

PDVSA harus membayar 841 juta dollar AS terkait prinsipal ditambah bunga obligasi. Ini adalah saat kritis bagi Venezuela karena sudah terancam default.

Pada 2 November 2017, pembayaran obligasi PDVSA mencapai 1,2 miliar dollar AS. Total outstanding obligasi untuk tahun 2017 sekitar 3,4 miliar dollar AS.

Sejalan dengan kondisi krisis ekonomi dan politik Venezuela yang kian parah, cadangan devisa Venezuela hanya mencapai 9,9 miliar dollar AS. Namun, para analis menyatakan, lebih dari separuh cadangan devisa hanya berupa emas dan aset tak likuid.

gifi

WASHINGTON okezone – Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Maurice Obstfeld mengatakan perbaikan ekonomi global yang sedang terjadi harus didukung oleh sejumlah kebijakan agar pemulihan tidak hanya berdampak jangka pendek.

“Pemulihan yang sedang terjadi ini memberikan tantangan bagi pemangku kebijakan untuk bertindak,” kata Obstfeld dalam menyampaikan publikasi World Economic Outlook (WEO) terbaru di Washington DC, AS, Selasa pagi.

Baca juga: Ekonomi Global Diprediksi Tumbuh 3,6% di 2017, IMF: Pemulihan Melaju dengan Cepat!

Obstfeld mengatakan kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan secara konsisten melaksanakan reformasi struktural ketika fundamental ekonomi dalam keadaan stabil.

“Negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi baik, harus memulai konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mengurangi tingkat utang dan menyediakan bantalan sebagai antisipasi terhadap krisis,” ujarnya.

Baca juga: IMF: Pemulihan Ekonomi Global yang Ditunggu Sedang Mengakar!

Ia menambahkan penyediaan sarana infrastruktur dan belanja untuk kebutuhan pendidikan sangat penting karena bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan global.

Selain itu, Obstfelt memastikan investasi terhadap sumber daya manusia harus ikut diupayakan terutama terhadap generasi muda karena bisa mendukung peningkatan produktivitas.

Baca juga: Ini Keunikan Jepang, China, dan Korea di Mata ASEAN

“Investasi dalam sumber daya manusia bisa memberikan peningkatan terhadap upah pekerja, namun pemerintah juga harus memperbaiki distorsi yang bisa mengganggu daya tawar para pekerja,” ujarnya.

Kebijakan moneter yang memadai, tambah dia, bisa ikut memberikan peran utama yang didukung oleh komunikasi yang baik dari bank sentral serta waktu yang tepat dalam melaksanakan normalisasi kebijakan moneter.

“Pelaksanaan yang tepat bisa mencegah terjadinya turbulensi dalam pasar finansial dan pengetatan sistem keuangan secara tiba-tiba, yang bisa mengganggu pemulihan dan berdampak ke negara berkembang,” jelas Obstfeld.

Secara keseluruhan, sejumlah persoalan global sangat membutuhkan kerjasama multilateral untuk memperkuat sistem perdagangan global, memperbaiki kualitas regulasi keuangan, meningkatkan peran sistem jaminan keuangan global, mengatasi penghindaran pajak internasional dan memerangi penyakit menular.

“Tidak kalah pentingnya, persoalan efek rumah kaca dan emisi gas harus ditangani sebelum permasalahan ini meluas dan upaya untuk membantu negara-negara miskin dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Obstfeld.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global pada 2017 tumbuh 3,6 persen dan pada 2018 tumbuh 3,7 persen yang didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian di berbagai kawasan.

(rzy)

real1sas1small

WASHINGTON okezone – Negara-negara berkembang atau emerging markets akan menarik lebih dari USD1 triliun atau setara Rp13.500 triliun arus masuk modal dari investor asing pada 2017 untuk pertama kalinya sejak 2014, berkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan meningkatnya selera risiko global. Demikian dikutip dalam laporan Institute of International Finance (IIF)

“Dengan pertumbuhan global berbasis luas dan inflasi masih terkendali, selera risiko (risk appetite) global telah mendekati tingkat tertinggi pasca krisis. Selain itu, pertumbuhan mengalami akselerasi lebih cepat di negara-negara berkembang daripada di negara-negara mapan, biasanya merupakan faktor penarik yang besar bagi investor,” kata Hung Tran, direktur pelaksana di IIF.

“Mendorong revisi kami naik untuk 2017 adalah aliran masuk portofolio utang, ekuitas, dan perbankan yang lebih kuat daripada perkiraan. Kami melihat ini berlanjut ke tahun berikutnya,” tambahnya.

Baca Juga: Yakinkan Kondisi Ekonomi Positif, Presiden Jokowi: Ingat, Saya Tiap Hari di Lapangan!

IIF mengatakan arus modal non-residen ke pasar negara-negara berkembang akan meningkat menjadi USD1,1 triliun pada 2017, merayap naik menjadi USD1,2 triliun pada 2018.

Ini menandai pemulihan menjadi empat persen dari produk domestik bruto (PDB) negara-negara berkembang dari hanya 1,5% dari PDB pada 2015, IIF mencatat dalam laporan tersebut, meskipun masih jauh di bawah puncak sebelum krisis sebesar sembilan persen dari PDB.

IIF mencatat bahwa satu alasan untuk rebound tahun ini, adalah terjadinya penurunan besar arus modal keluar negara-negara berkembang, dari lebih dari USD1 triliun pada 2016 menjadi sekitar USD770 miliar tahun ini. Oleh karena itu, arus modal bersih ke pasar negara berkembang telah berayun dari arus keluar bersih besar dalam beberapa tahun terakhir ke arus masuk bersih kecil.

Baca Juga: Ubah Skema Penawaran Investasi, Kepala BKPM: Ini Terobosan yang Kita Butuhkan

Sedangkan untuk China, yang mengalami arus keluar modal besar-besaran pada 2015 dan 2016, IIF mengatakan bahwa arus modal bersih ke China diperkirakan berayun kembali ke tingkat yang jauh lebih seimbang tahun ini.

“Meskipun kami tetap secara luas konstruktif mengenai fundamental dan valuasi emerging markets, arus ke emerging markets pasti akan menghadapi masalah karena Fed melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya,” kata Sonja Gibbs, direktur senior pasar modal global di IIF.

“Jika imbal hasil obligasi global mulai meningkat lebih cepat daripada perkiraan yang dipicu oleh inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini bisa menjadi latar belakang yang jauh lebih menantang, terutama untuk arus utang emerging markets,” tambahnya.

(dni)

real1sas1small

 

nhk: The Bank of Japan’s quarterly survey of large manufacturers shows confidence at its highest level in 10 years.

BOJ officials released the results of their Tankan survey on Monday.

The officials ask some 11,000 companies across Japan about business conditions. The latest data covers July to September.

BOJ economists say manufacturer sentiment stands at plus 22, up 5 points from the previous survey… and the 4th rise in a row.

The sentiment for major non-manufacturers remained the same as the last quarter.
The Tankan index represents the difference in the percentage of companies that say business is good and those that say it’s bad.

A positive reading means more companies are optimistic.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

INILAHCOM, Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis (27/7/2017) sore, bergerak menguat sebesar 25 poin menjadi Rp13.313 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.338 per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis (27/7/2017) mengatakan bahwa dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah seiring dengan respon pelaku pasar terhadap hasil keputusan Komite Pasar Terbuka Bank Sentral AS atau the Fed (FOMC) yang menahan tingkat suku bunga acuan.

“FOMC tidak menghasilkan keputusan menaikkan suku bunga acuan. The Fed mempertahankan suku bunga bunga acuannya di kisaran 1-1,25 persen, hal itu karena inflasi di AS yang cenderung menurun,” papar Ariston.

Ia menambahkan bahwa sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga acuannya mengakibatkan aksi jual dolar AS dan beralih ke aset negara-negara berkembang seiring dengan menyempitnya spread yield obligasi.

Ariston mengatakan bahwa data ekonomi Amerika Serikat mengenai data pesanan barang modal inti serta data klaim pengangguran mingguan akan menjadi perhatian pelaku pasar selanjutnya.

Sementara itu,Research Analyst FXTM, Lukman Otunuga menambahkan bahwa optimisme terhadap ekonomi Indonesia cenderung membaik menyusul laporan investasi asing langsung meningkat tajam pada kuartal kedua tahun 2017.

“Arus masuk investasi asing langsung meningkat membuat sentimen domestik membaik, dan data domestik juga menunjukkan stabilitas sehingga prospek ekonomi secara umum terlihat menjanjikan,” kata Otunuga.

Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Kamis ini (27/7) mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat ke posisi Rp13.315 dibandingkan hari sebelumnya (Rabu, 26/7) Rp13.334 per dolar AS. [tar]

real1sas1small

JAKARTA kontan. Banyak pihak cukup optimistis memandang perekonomian dunia di tahun 2017. Riset Bank Dunia yang dirilis Selasa (10/1) menunjukkan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Ekonomi negara-negara maju bisa naik tipis menjadi 1,8% di 2017. Stimulus fiskal yang bergulir di negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti AS diprediksi bisa menciptakan percepatan pertumbuhan domestik dan global.

Ekonomi negara-negara berkembang secara umum diperkirakan bisa tumbuh menjadi 4,2% di tahun ini dari 3,4% di 2016 di tengah sentimen kenaikan harga-harga komoditas dunia. Namun, prospek pertumbuhan ekonomi ini diselimuti pula oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara-negara maju seperti AS. Ketidakpastian kebijakan ekonomi global yang berlarut-larut bisa menyebabkan tersendatnya aktivitas investasi di berbagai negara.

Perlambatan investasi ini telah terlihat beberapa tahun terakhir di negara-negara berkembang, yang berkontribusi sekitar sepertiga PDB dunia. Pertumbuhan investasi turun 3,4% di 2015 dari 10% secara rata-rata di 2010. Dan kemungkinan penurunan pertumbuhan investasi di 2016 kembali terpangkas sebanyak 0,5%.

Kondisi tersebut menunjukkan efek dari krisis yang cukup berat di tahun-tahun belakangan. Ini juga merefleksikan banyaknya tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti melemahnya harga komoditas, investasi asing yang melambat, dan lebih luas lagi beban utang swasta yang meningkat serta risiko politik.

Di antara negara-negara maju, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 2,2% di tengah ekspektasi perbaikan iklim investasi dan manufaktur yang melambat di 2016. Stimulus fiskal dan inisiatif kebijakan yang ditempuh AS diharapkan bisa berefek positif pada ekonomi global.

“Karena peran AS di perekonomian dunia itu besar, perubahan arah kebijakan mungkin akan berefek ke ekonomi global. Kebijakan fiskal AS yang ekspansif bisa mengerek pertumbuhan di dalam negeri AS dan juga global dalam jangka dekat. Namun, perubahan kebijakan di bidang perdagangan dan kebijakan lainnya bisa menjadi sandungan,” ujar World Bank Development Economics Prospects Director Ayhan Kose dalam riset.

Terkecuali China, ekonomi di negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik berpotensi tumbuh 5% di 2017. Adapun Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% berkat peningkatan investasi swasta yang masuk. Prediksi itu dipertahankan dari proyeksi Bank Dunia sebelumnya pada Juni 2016.

Sementara Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017 sebesar 5,1%, stabil dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang diperkirakan 5%-5,1%.

Pengetatan kebijakan pemerintah termasuk Indonesia yang telah dijalankan sebelumnya membantu meningkatkan kepercayaan pasar. Sehingga tekanan pada nilai tukar mata berkurang dan memungkinkan pemerintah menjalankan pelonggaran kebijakan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo bilang, BI akan terus memantau perkembangan global terutama usai sumpah jabatan yang dilakukan Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017, serta rencana kebijakan fiskal oleh Amerika Serikat ke depan.

Dari sisi domestik, perbaikan-perbaikan data ekonomi Indonesia terjadi di akhir tahun. Di antaranya inflasi Desember 2016 yang tercatat 3,02% year on year (yoy), terendah sejak 2009 silam. Lalu realisasi fiskal 2016 yang baik yang ditunjukkan oleh defisit anggaran yang terjaga di level 2,46%.

Realisasi belanja pegawai, barang, dan modal yang lebih dari 85% menunjukkan daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akhir tahun lalu cukup besar. Selain itu, perbaikan juga ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang naik 9% (yoy) dan dana pihak ketiga yang mendekati 9% (yoy) di akhir tahun.

“Kalau lihat kondisi di dalam negeri tentu saja dengan melihat kondisi yang kondusif tadi stance dari suku bunga masih bisa ada sedikit ruangan. Tetapi kami kalibrasi dengan masalah kenaikan administered prices,” katanya.

Tekanan inflasi administered prices tahun ini yang berasal dari kenaikan tarif dasar listrik sebagai konsekuensi dari pencabutan subsidi listrik berdaya 900 volt ampere (VA) dan 450 VA serta kenaikan elpiji tiga kilogram (kg).

Risiko kredit

Dalam riset anyar Moody’s Investors Service yang juga dirilis Selasa (11/1), menunjukkan risiko kredit yang relatif stabil di kawasan Asia Pasifik pada tahun ini. Kenaikan tingkat pendapatan dan kinerja perusahaan yang lebih kuat di 2017 menjadi penyokong profil risiko kredit.

Meskipun pertumbuhan PDB di kawasan ini relatif kuat, namun aktivitas ekspor impor yang kurang greget serta risiko arus dana asing yang keluar dari emerging market bakal jadi batu sandungan. Potensi peningkatan suku bunga AS yang lebih cepat dari ekspektasi pasar bisa membuat arus dana asing keluar dari emerging market secara tiba-tiba.

Efek langsung akibat perubahan aliran dana itu paling terasa ketika pendanaan digunakan untuk menutupi rekening giro atau untuk pembayaran utang. Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko cukup tinggi dengan adanya potensi aliran keluar dana asing secara tiba-tiba tersebut.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap dana asing tecermin dalam imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) Indonesia bertenor 10 tahun mencatatkan level tertinggi di kawasan Asia.

Data Bloomberg per 5 Januari 2017, yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun mencapai 7,64%. Ini melampaui yield obligasi bertenor sama milik pemerintah Malaysia sebesar 4,21%, Filipina 4,19%, Singapura 2,47% dan Thailand 2,65%.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, tingkat yield SBN dipengaruhi oleh besarnya pasar SBN dan volatilitas nilai tukar. Dia juga menduga, tingginya yield Indonesia lantaran adanya kebutuhan mendesak pemerintah, khususnya strategi front loading yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja di tahun ini. Pemerintah memang ingin menerbitkan sekitar 60% obligasinya di semester pertama 2017.

Menurut Lana, pemerintah selalu bermasalah dengan arus kas di awal tahun lantaran penerimaan pajak baru masuk di akhir April setelah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sementara kebutuhan belanja sudah ada sejak 1 Januari.

Tingginya yield obligasi pemerintah juga menyebabkan terjadinya tarik menarik likuiditas antara pemerintah dan perbankan. “Oleh karena itu, harapannya penerimaan pajaknya bisa lebih tinggi agar tidak tergantung dengan utang,” tambah Lana.

Racikan kebijakan ekonomi untuk menjawab tantangan jangka pendek dan juga untuk mencapai perbaikan di jangka panjang juga menjadi kunci Moody’s untuk melihat risiko kredit di tahun ini. Ini yang membuat Moody’s menyematkan peringkat beragam di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Seperti Indonesia dan India misalnya saat ini berada di level Baa3 dengan outlook stabil. Adapun Filipina berada di level Baa2 stabil.

Sejumlah ekonom optimistis Indonesia masih menjadi tempat yang cukup menjanjikan bagi investor asing untuk memarkir dana. Hal ini disebabkan karena kondisi fundamental ekonomi serta kestabilan sosial politik Indonesia yang dinilai lebih baik ketimbang negara emerging market lainnya.

Senior Advisor Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero mengatakan, saat ini pesaing terdekat Indonesia di dalam kelompok emerging market adalah India. Namun, menurutnya, saat ini India dalam persoalan triple defisit, yaitu terjadi defisit pada neraca perdagangan, defisit anggaran belanja pemerintah, dan defisit pada transaksi berjalan.

Hal itu juga ditambah dengan kondisi perbankan yang dinilai lebih amburadul. “Di saat emerging market lain outflow. Indonesia berbeda. Investor keluar dari emerging market lain tapi di Indonesia bertahan atau malah bertambah,” ujar Poltak.

Chief Equity Strategist Deutsche Bank Heriyanto Irawan menambahkan, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia bisa dikendalikan pada level 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “CAD saat ini di Indonesia sudah sangat membaik. Asing kaget kalau CAD kita negatif, tapi negatifnya bukan karena ekspor impor kita negatif. Ekspor impor Indonesia good balance. Beda dengan kondisi di India,” katanya.

Pada tahun ini sejauh kondisi politik tidak sampai mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah sehingga membuat ekonomi memburuk dan berisiko membuat pembalikan arah arus dana asing, tampaknya peningkatan risiko utang negara di kawasan tidak besar.   big-dancing-banana-smiley-emoticon

beautiful: banyak TAWAAN dan CANDA jelang KRISIS RAKSASA

big-dancing-banana-smiley-emoticon

minutes on FOMC end of 2008, January

A meeting of the Federal Open Market Committee was held in the offices of the Board of Governors of the Federal Reserve System in Washington, D.C., on Tuesday, January 29, 2008 at 2:00 p.m. and continued on Wednesday, January 30, 2008 at 9:00 a.m.
Present:
Mr. Bernanke, Chairman
Mr. Geithner, Vice Chairman
Mr. Fisher
Mr. Kohn
Mr. Kroszner
Mr. Mishkin
Ms. Pianalto
Mr. Plosser
Mr. Stern
Mr. Warsh

Messrs. Evans, Lacker, and Lockhart, and Ms. Yellen, Alternate Members of the Federal Open Market Committee

Messrs. Hoenig, Poole, and Rosengren, Presidents of the Federal Reserve Banks of Kansas City, St. Louis, and Boston, respectively

Mr. Madigan, Secretary and Economist
Ms. Danker, Deputy Secretary
Mr. Skidmore, Assistant Secretary
Ms. Smith, Assistant Secretary
Mr. Alvarez, General Counsel
Mr. Baxter, Deputy General Counsel
Mr. Sheets, Economist
Mr. Stockton, Economist

Messrs. Connors, English, and Kamin, Ms. Mester, Messrs. Rosenblum, Slifman, Sniderman, Tracy, and Wilcox, Associate Economists

Mr. Dudley, Manager, System Open Market Account

Mr. Struckmeyer,1 Deputy Staff Director, Office of Staff Director for Management, Board of Governors

Mr. Parkinson,2 Deputy Director, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Mr. Clouse, Senior Associate Director, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Ms. Liang and Messrs. Reifschneider and Wascher, Associate Directors, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Ms. Barger2 and Mr. Greenlee,2 Associate Directors, Division of Banking Supervision and Regulation, Board of Governors

Mr. Gibson,2 Deputy Associate Director, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Mr. Dale, Senior Adviser, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Oliner, Senior Adviser, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Messrs. Durham and Perli, Assistant Directors, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Blanchard, Assistant to the Board, Office of Board Members, Board of Governors

Mr. Small, Project Manager, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Bassett,3 Senior Economist, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Doyle,3 Senior Economist, Division of International Finance, Board of Governors

Ms. Kusko, 3 Senior Economist, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Mr. Luecke, Senior Financial Analyst, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Driscoll, Economist, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Ms. Low, Open Market Secretariat Specialist, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Ms. Green, First Vice President, Federal Reserve Bank of Richmond

Messrs. Fuhrer and Judd, Executive Vice Presidents, Federal Reserve Banks of Boston and San Francisco, respectively

Messrs. Altig and Angulo,2 Mses. Hirtle2 and Mosser, Messrs. Peters2 and Rasche, Senior Vice Presidents, Federal Reserve Banks of Atlanta, New York, New York, New York, New York, and St. Louis, respectively

Mr. Hakkio, Senior Adviser, Federal Reserve Bank of Kansas City

Mr. Krane, Vice President, Federal Reserve Bank of Chicago

Mr. Weber, Senior Research Officer, Federal Reserve Bank of Minneapolis

1. Attended Wednesday’s session. Return to text
2. Attended portion of the meeting relating to the analysis of policy issues raised by financial market developments. Return to text
3. Attended portion of the meeting relating to the economic outlook and monetary policy decision. Return to text

In the agenda for this meeting, it was reported that advices of the election of the following members and alternate members of the Federal Open Market Committee for a term beginning January 29, 2008 had been received and that these individuals had executed their oaths of office.

The elected members and alternate members were as follows:

Timothy F. Geithner, President of the Federal Reserve Bank of New York, with Christine M. Cumming, First Vice President of the Federal Reserve Bank of New York, as alternate.

Charles I. Plosser, President of the Federal Reserve Bank of Philadelphia, with Jeffrey M. Lacker, President of the Federal Reserve Bank of Richmond, as alternate.

Sandra Pianalto, President of the Federal Reserve Bank of Cleveland, with Charles L. Evans, President of the Federal Reserve Bank of Chicago, as alternate.

Richard W. Fisher, President of the Federal Reserve Bank of Dallas, with Dennis P. Lockhart, President of the Federal Reserve Bank of Atlanta, as alternate.

Gary H. Stern, President of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, with Janet L. Yellen, President of the Federal Reserve Bank of San Francisco, as alternate.

By unanimous vote, the following officers of the Federal Open Market Committee were selected to serve until the selection of their successors at the first regularly scheduled meeting of the Committee in 2009:

Ben S. Bernanke Chairman
Timothy F. Geithner Vice Chairman
Brian F. Madigan Secretary and Economist
Deborah J. Danker Deputy Secretary
David W. Skidmore Assistant Secretary
Michelle A. Smith Assistant Secretary
Scott G. Alvarez General Counsel
Thomas C. Baxter, Jr. Deputy General Counsel
Richard M. Ashton Assistant General Counsel
D. Nathan Sheets Economist
David J. Stockton Economist

Thomas A. Connors
William B. English
Steven B. Kamin
Loretta J. Mester
Arthur J. Rolnick
Harvey Rosenblum
Lawrence Slifman
Mark S. Sniderman
Joseph S. Tracy
David W. Wilcox Associate Economists
By unanimous vote, the Committee made a few amendments to its rules and to the Program for Security of FOMC Information. The amendments primarily addressed the Committee’s practice of approving the minutes via notation vote, attendance at Committee meetings, and access to Committee information by System employees.

By unanimous vote, the Federal Reserve Bank of New York was selected to execute transactions for the System Open Market Account.

By unanimous vote, William C. Dudley was selected to serve at the pleasure of the Committee as Manager, System Open Market Account, on the understanding that his selection was subject to being satisfactory to the Federal Reserve Bank of New York.

By unanimous vote, the Authorization for Domestic Open Market Operations was reaffirmed in the form shown below:

AUTHORIZATION FOR DOMESTIC OPEN MARKET OPERATIONS
(Reaffirmed January 29, 2008)

1. The Federal Open Market Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York, to the extent necessary to carry out the most recent domestic policy directive adopted at a meeting of the Committee:

(a) To buy or sell U.S. Government securities, including securities of the Federal Financing Bank, and securities that are direct obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, any agency of the United States in the open market, from or to securities dealers and foreign and international accounts maintained at the Federal Reserve Bank of New York, on a cash, regular, or deferred delivery basis, for the System Open Market Account at market prices, and, for such Account, to exchange maturing U.S. Government and Federal agency securities with the Treasury or the individual agencies or to allow them to mature without replacement;

(b) To buy U.S. Government securities, obligations that are direct obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, any agency of the United States, from dealers for the account of the System Open Market Account under agreements for repurchase of such securities or obligations in 65 business days or less, at rates that, unless otherwise expressly authorized by the Committee, shall be determined by competitive bidding, after applying reasonable limitations on the volume of agreements with individual dealers.

(c) To sell U.S. Government securities and obligations that are direct obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, any agency of the United States to dealers for System Open Market Account under agreements for the resale by dealers of such securities or obligations in 65 business days or less, at rates that, unless otherwise expressly authorized by the Committee, shall be determined by competitive bidding, after applying reasonable limitations on the volume of agreements with individual dealers.

2. In order to ensure the effective conduct of open market operations, the Federal Open Market Committee authorizes the Federal Reserve Bank of New York to lend on an overnight basis U.S. Government securities held in the System Open Market Account to dealers at rates that shall be determined by competitive bidding. The Federal Reserve Bank of New York shall set a minimum lending fee consistent with the objectives of the program and apply reasonable limitations on the total amount of a specific issue that may be auctioned and on the amount of securities that each dealer may borrow. The Federal Reserve Bank of New York may reject bids which could facilitate a dealer’s ability to control a single issue as determined solely by the Federal Reserve Bank of New York.

3. In order to ensure the effective conduct of open market operations, while assisting in the provision of short-term investments for foreign and international accounts maintained at the Federal Reserve Bank of New York and accounts maintained at the Federal Reserve Bank of New York as fiscal agent of the United States pursuant to Section 15 of the Federal Reserve Act, the Federal Open Market Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York (a) for System Open Market Account, to sell U.S. Government securities to such accounts on the bases set forth in paragraph l(a) under agreements providing for the resale by such accounts of those securities in 65 business days or less on terms comparable to those available on such transactions in the market; and (b) for New York Bank account, when appropriate, to undertake with dealers, subject to the conditions imposed on purchases and sales of securities in paragraph l(b), repurchase agreements in U.S. Government and agency securities, and to arrange corresponding sale and repurchase agreements between its own account and such foreign, international, and fiscal agency accounts maintained at the Bank. Transactions undertaken with such accounts under the provisions of this paragraph may provide for a service fee when appropriate.

4. In the execution of the Committee’s decision regarding policy during any intermeeting period, the Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York, upon the instruction of the Chairman of the Committee, to adjust somewhat in exceptional circumstances the degree of pressure on reserve positions and hence the intended federal funds rate. Any such adjustment shall be made in the context of the Committee’s discussion and decision at its most recent meeting and the Committee’s long-run objectives for price stability and sustainable economic growth, and shall be based on economic, financial, and monetary developments during the intermeeting period. Consistent with Committee practice, the Chairman, if feasible, will consult with the Committee before making any adjustment.

By unanimous vote, the Committee approved the Authorization for Foreign Currency Operations with an amendment to paragraph 1.D. regarding the maximum open position in all foreign currencies. Accordingly, the Authorization for Foreign Currency Operations was adopted, as shown below:

AUTHORIZATION FOR FOREIGN CURRENCY OPERATIONS
(Amended January 29, 2008)

1. The Federal Open Market Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York, for System Open Market Account, to the extent necessary to carry out the Committee’s foreign currency directive and express authorizations by the Committee pursuant thereto, and in conformity with such procedural instructions as the Committee may issue from time to time:

A. To purchase and sell the following foreign currencies in the form of cable transfers through spot or forward transactions on the open market at home and abroad, including transactions with the U.S. Treasury, with the U.S. Exchange Stabilization Fund established by Section 10 of the Gold Reserve Act of 1934, with foreign monetary authorities, with the Bank for International Settlements, and with other international financial institutions:

Canadian dollars
Danish kroner
Euro
Pounds sterling
Japanese yen
Mexican pesos
Norwegian kroner
Swedish kronor
Swiss francs
B. To hold balances of, and to have outstanding forward contracts to receive or to deliver, the foreign currencies listed in paragraph A above.

C. To draw foreign currencies and to permit foreign banks to draw dollars under the reciprocal currency arrangements listed in paragraph 2 below, provided that drawings by either party to any such arrangement shall be fully liquidated within 12 months after any amount outstanding at that time was first drawn, unless the Committee, because of exceptional circumstances, specifically authorizes a delay.

D. To maintain an overall open position in all foreign currencies not exceeding $25.0 billion. For this purpose, the overall open position in all foreign currencies is defined as the sum (disregarding signs) of net positions in individual currencies, excluding changes in dollar value due to foreign exchange rate movements and interest accruals. The net position in a single foreign currency is defined as holdings of balances in that currency, plus outstanding contracts for future receipt, minus outstanding contracts for future delivery of that currency, i.e., as the sum of these elements with due regard to sign.

2. The Federal Open Market Committee directs the Federal Reserve Bank of New York to maintain reciprocal currency arrangements (“swap” arrangements) for the System Open Market Account for periods up to a maximum of 12 months with the following foreign banks, which are among those designated by the Board of Governors of the Federal Reserve System under Section 214.5 of Regulation N, Relations with Foreign Banks and Bankers, and with the approval of the Committee to renew such arrangements on maturity:

Foreign bank Amount of arrangement
(millions of dollars equivalent)
Bank of Canada 2,000
Bank of Mexico 3,000
Any changes in the terms of existing swap arrangements, and the proposed terms of any new arrangements that may be authorized, shall be referred for review and approval to the Committee.

3. All transactions in foreign currencies undertaken under paragraph 1.A. above shall, unless otherwise expressly authorized by the Committee, be at prevailing market rates. For the purpose of providing an investment return on System holdings of foreign currencies or for the purpose of adjusting interest rates paid or received in connection with swap drawings, transactions with foreign central banks may be undertaken at non-market exchange rates.

4. It shall be the normal practice to arrange with foreign central banks for the coordination of foreign currency transactions. In making operating arrangements with foreign central banks on System holdings of foreign currencies, the Federal Reserve Bank of New York shall not commit itself to maintain any specific balance, unless authorized by the Federal Open Market Committee. Any agreements or understandings concerning the administration of the accounts maintained by the Federal Reserve Bank of New York with the foreign banks designated by the Board of Governors under Section 214.5 of Regulation N shall be referred for review and approval to the Committee.

5. Foreign currency holdings shall be invested to ensure that adequate liquidity is maintained to meet anticipated needs and so that each currency portfolio shall generally have an average duration of no more than 18 months (calculated as Macaulay duration). Such investments may include buying or selling outright obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, a foreign government or agency thereof; buying such securities under agreements for repurchase of such securities; selling such securities under agreements for the resale of such securities; and holding various time and other deposit accounts at foreign institutions. In addition, when appropriate in connection with arrangements to provide investment facilities for foreign currency holdings, U.S. Government securities may be purchased from foreign central banks under agreements for repurchase of such securities within 30 calendar days.

6. All operations undertaken pursuant to the preceding paragraphs shall be reported promptly to the Foreign Currency Subcommittee and the Committee. The Foreign Currency Subcommittee consists of the Chairman and Vice Chairman of the Committee, the Vice Chairman of the Board of Governors, and such other member of the Board as the Chairman may designate (or in the absence of members of the Board serving on the Subcommittee, other Board members designated by the Chairman as alternates, and in the absence of the Vice Chairman of the Committee, his alternate). Meetings of the Subcommittee shall be called at the request of any member, or at the request of the Manager, System Open Market Account (“Manager”), for the purposes of reviewing recent or contemplated operations and of consulting with the Manager on other matters relating to his responsibilities. At the request of any member of the Subcommittee, questions arising from such reviews and consultations shall be referred for determination to the Federal Open Market Committee.

7. The Chairman is authorized:

A. With the approval of the Committee, to enter into any needed agreement or understanding with the Secretary of the Treasury about the division of responsibility for foreign currency operations between the System and the Treasury;

B. To keep the Secretary of the Treasury fully advised concerning System foreign currency operations, and to consult with the Secretary on policy matters relating to foreign currency operations;

C. From time to time, to transmit appropriate reports and information to the National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies.

8. Staff officers of the Committee are authorized to transmit pertinent information on System foreign currency operations to appropriate officials of the Treasury Department.

9. All Federal Reserve Banks shall participate in the foreign currency operations for System Account in accordance with paragraph 3G(1) of the Board of Governors’ Statement of Procedure with Respect to Foreign Relationships of Federal Reserve Banks dated January 1, 1944.

By unanimous vote, the Foreign Currency Directive was reaffirmed in the form shown below:

FOREIGN CURRENCY DIRECTIVE
(Reaffirmed January 29, 2008)

1. System operations in foreign currencies shall generally be directed at countering disorderly market conditions, provided that market exchange rates for the U.S. dollar reflect actions and behavior consistent with IMF Article IV, Section 1.

2. To achieve this end the System shall:

A. Undertake spot and forward purchases and sales of foreign exchange.

B. Maintain reciprocal currency (“swap”) arrangements with selected foreign central banks.

C. Cooperate in other respects with central banks of other countries and with international monetary institutions.

3. Transactions may also be undertaken:

A. To adjust System balances in light of probable future needs for currencies.

B. To provide means for meeting System and Treasury commitments in particular currencies, and to facilitate operations of the Exchange Stabilization Fund.

C. For such other purposes as may be expressly authorized by the Committee.

4. System foreign currency operations shall be conducted:

A. In close and continuous consultation and cooperation with the United States Treasury;

B. In cooperation, as appropriate, with foreign monetary authorities; and

C. In a manner consistent with the obligations of the United States in the International Monetary Fund regarding exchange arrangements under IMF Article IV.

By unanimous vote, the Procedural Instructions with Respect to Foreign Currency Operations were reaffirmed in the form shown below:

PROCEDURAL INSTRUCTIONS WITH RESPECT TO FOREIGN CURRENCY OPERATIONS
(Reaffirmed January 29, 2008)

In conducting operations pursuant to the authorization and direction of the Federal Open Market Committee as set forth in the Authorization for Foreign Currency Operations and the Foreign Currency Directive, the Federal Reserve Bank of New York, through the Manager, System Open Market Account (“Manager”), shall be guided by the following procedural understandings with respect to consultations and clearances with the Committee, the Foreign Currency Subcommittee, and the Chairman of the Committee. All operations undertaken pursuant to such clearances shall be reported promptly to the Committee.

1. The Manager shall clear with the Subcommittee (or with the Chairman, if the Chairman believes that consultation with the Subcommittee is not feasible in the time available):

A. Any operation that would result in a change in the System’s overall open position in foreign currencies exceeding $300 million on any day or $600 million since the most recent regular meeting of the Committee.
B. Any operation that would result in a change on any day in the System’s net position in a single foreign currency exceeding $150 million, or $300 million when the operation is associated with repayment of swap drawings.
C. Any operation that might generate a substantial volume of trading in a particular currency by the System, even though the change in the System’s net position in that currency might be less than the limits specified in 1.B.
D. Any swap drawing proposed by a foreign bank not exceeding the larger of (i) $200 million or (ii) 15 percent of the size of the swap arrangement.
2. The Manager shall clear with the Committee (or with the Subcommittee, if the Subcommittee believes that consultation with the full Committee is not feasible in the time available, or with the Chairman, if the Chairman believes that consultation with the Subcommittee is not feasible in the time available):

A. Any operation that would result in a change in the System’s overall open position in foreign currencies exceeding $1.5 billion since the most recent regular meeting of the Committee.
B. Any swap drawing proposed by a foreign bank exceeding the larger of (i) $200 million or (ii) 15 percent of the size of the swap arrangement.
3. The Manager shall also consult with the Subcommittee or the Chairman about proposed swap drawings by the System and about any operations that are not of a routine character.

The Manager of the System Open Market Account reported on recent developments in foreign exchange markets. There were no open market operations in foreign currencies for the System’s account in the period since the previous meeting. The Manager also reported on developments in domestic financial markets and on System open market operations in government securities and federal agency obligations during the period since the previous meeting. By unanimous vote, the Committee ratified these transactions.

The information reviewed at the January meeting, which included the advance data on the national income and product accounts for the fourth quarter, indicated that economic activity had decelerated sharply in recent months. The contraction in homebuilding intensified in the fourth quarter, the growth in consumer spending slowed, and survey measures of both consumer and business sentiment were at low levels. In addition, industrial production contracted in the fourth quarter. Conditions in the labor market deteriorated noticeably, with private payroll employment posting a small decline in December and the unemployment rate rising. Readings on both headline and core inflation increased in recent months, although the twelve-month change in prices of core personal consumption expenditures in December was about the same as its year-earlier value.

On average, private nonfarm payroll employment in November and December rose at only about half of the average pace seen from July to October. Over 2007 as a whole, the deterioration in labor demand was most pronounced in the construction and financial activities industries, which had been hardest hit by the difficulties in the housing and mortgage markets. Manufacturing employment declined yet again in December, while the decrease in employment in retail trade nearly reversed the sizable increase in that sector recorded in November. Aggregate hours of production or nonsupervisory workers were unchanged in December. The unemployment rate rose to 5.0 percent in December after having been at or near 4.7 percent since September.

Industrial production declined in the fourth quarter, as a drag from motor vehicles and construction-related industries more than offset a positive contribution from other industries. Output in high-tech industries moderated in the fourth quarter, largely because of a deceleration in production of computers and semiconductors. Utilities output climbed for a second consecutive quarter, and mining output was boosted by increases in natural gas extraction and in crude oil.

The rise in real consumer spending moderated in the fourth quarter, with outlays on non-auto consumer goods increasing weakly. Spending on services rose solidly in November (the most recent month available), led by energy services and commissions paid to stockbrokers, but warmer-than-usual temperatures in December likely damped expenditures for energy services in that month. Sales of light motor vehicles were moderate during the fourth quarter. Real disposable personal income was little changed in the fourth quarter, held down by higher consumer energy prices. Also, the wealth-to-income ratio ticked down in the third quarter, and appeared likely to decline again in the fourth quarter, as equity prices had fallen since the end of the third quarter and available indicators pointed to continued declines in house prices in the fourth quarter. In December, readings on consumer sentiment remained at relatively low levels by historical standards.

Both single-family housing starts and permit issuance fell in December. Meanwhile, multifamily housing starts plunged in December, but permit issuance pointed to a rebound in multifamily starts in the near term. New home sales dropped in November and December after having held relatively steady since August, keeping inventories of unsold homes at elevated levels. Sales of existing homes also moved down in December but, on balance, had declined less in recent months than sales of new homes. Demand for housing through the end of 2007 likely continued to be restrained by tight financing conditions for jumbo and nonprime mortgages.

Real spending on equipment and software rose at a sluggish rate in the fourth quarter after having posted a solid increase in the third quarter. Sales of medium and heavy trucks edged up after falling to a four-year low. Spending on high-tech capital goods increased at a moderate pace over the second half of last year. Outside of the transportation and high-tech sectors, spending on equipment appeared to have declined last quarter after having posted sizable gains over the summer. Orders and shipments rose somewhat in the fourth quarter, but imports in the first two months of the quarter were below their average in the third quarter. Nonresidential construction remained vigorous in the fourth quarter. However, indicators of future spending in this sector pointed to a slowdown in coming months, with a decline in architectural billings, a rise in retail-sector vacancy rates, and survey reports that contractors were experiencing more difficulty in obtaining funding. More generally, surveys of business conditions and sentiment deteriorated and suggested that capital spending would be reduced in the near term.

Real nonfarm inventory investment excluding motor vehicles appeared to have stepped up from its average rate over the first three quarters of 2007. In November, the ratio of manufacturing and trade book-value inventories (excluding motor vehicles) to sales ticked down.

The U.S. international trade deficit widened slightly in October and then more substantially in November, as increases in imports in both months more than offset increases in exports. The increases in imports almost entirely reflected a jump in the value of imported oil. Non-oil goods imports were boosted by a large increase in imports of consumer goods and small increases in several other categories, which more than offset a steep decline in imports of non-oil industrial supplies. Imports of automotive products and capital goods recorded modest gains, with the increase in capital goods primarily reflecting a jump in imports of telecommunications equipment. Imports of services grew strongly. Exports in both months were boosted by higher exports of services. Exports of industrial supplies also recorded a strong gain, aided by a large increase in exports of fuels in November. Higher exports of semiconductors, aircraft, and machinery pushed up exports of capital goods, while exports of agricultural goods increased only slightly following a large jump in the third quarter. In contrast, exports of consumer goods fell from their third-quarter level.

Economic growth in the advanced foreign economies appeared to have slowed in the fourth quarter, with recent data on household expenditures and retail sales weakening on balance and consumers and businesses considerably less upbeat about growth prospects. In Japan, the estimate of real GDP growth in the third quarter was revised down, and business sentiment declined in December amidst concerns about high oil prices. In the euro area, retail sales growth declined in October and November, and consumer and business surveys in November and December pointed to economic weakness. In the United Kingdom, although real GDP grew solidly in the fourth quarter, the estimate of third-quarter real GDP growth was revised down. In Canada, indicators suggested that growth in economic activity moderated in the fourth quarter. Private employment shrank in December after having posted very strong growth in November. Incoming data on emerging-market economies pointed, on balance, to a slowing of growth in the fourth quarter. Overall, growth in emerging Asia appeared to have moderated somewhat in the fourth quarter, with trade balances declining in several countries as exports slowed. Readings on economic activity in Latin America were more mixed. Incoming data suggested that growth slowed in Mexico in the fourth quarter. In Brazil , third-quarter growth was solid, but indicators for the fourth quarter were mixed. Economic activity appeared to be strong in Argentina in both the third and fourth quarters.

In the United States, headline consumer price inflation stepped up noticeably in November and December from the low rates posted in the summer. Part of the increase reflected the rapid rise in energy prices, but prices of core personal consumption expenditures (PCE) also moved up faster in those months than they had earlier in the year. The pickup in core PCE inflation over the second half of 2007 reflected an acceleration in prices that had been unusually soft earlier in the year, such as prices for apparel, prescription drugs, and nonmarket services. For the year as a whole, core PCE prices increased at about the same rate as they had in 2006. Household survey measures of expectations for year-ahead inflation picked up in November and remained at that level in December and January. Households’ longer-term inflation expectations rose in December but ticked down in January. Average hourly earnings increased faster in November and December than they had in October, although over the twelve months that ended in December, this wage measure rose a bit more slowly than the elevated pace posted in 2006.

At its December meeting, the FOMC lowered its target for the federal funds rate 25 basis points, to 4-1/4 percent. In addition, the Board of Governors approved a decrease of 25 basis points in the discount rate, to 4-3/4 percent, leaving the gap between the federal funds rate target and the discount rate at 50 basis points. The Committee’s statement noted that incoming information suggested that economic growth was slowing, reflecting the intensification of the housing correction and some softening in business and consumer spending. Moreover, strains in financial markets had increased in recent weeks. The Committee indicated that its action, combined with the policy actions taken earlier, should help promote moderate growth over time. Readings on core inflation had improved modestly during the year, but elevated energy and commodity prices, among other factors, might put upward pressure on inflation. In this context, the Committee judged that some inflation risk remained and said that it would continue to monitor inflation developments carefully. Recent developments, including the deterioration in financial market conditions, had increased the uncertainty surrounding the outlook for economic growth and inflation. The Committee stated that it would continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and would act as needed to foster price stability and sustainable economic growth.

Over the intermeeting period, the expected path of monetary policy over the next year as measured by money market futures rates tilted down sharply, primarily in response to softer-than-expected economic data releases. The Committee’s action at its December meeting was largely anticipated by market participants, although some investors were surprised by the absence of any indication of accompanying measures to address strains in term funding markets. Some of that surprise was reversed the next day, following the announcement of a Term Auction Facility (TAF) and associated swap lines with the European Central Bank and the Swiss National Bank. The subsequent release of the minutes of the meeting elicited little market reaction. However, investors did mark down the expected path of policy in response to speeches by Federal Reserve officials; the speeches were interpreted as suggesting that signs of broader economic weakness and additional financial strains would likely require an easier stance of policy. The Committee’s decision to reduce the target federal funds rate 75 basis points on January 22 surprised market participants and led investors to mark down further the path of policy over the next few months. Consistent with the shift in the economic outlook, the revision in policy expectations, and the reduction in the target federal funds rate, yields on nominal Treasury coupon securities declined substantially over the period since the December FOMC meeting. The yield curve steepened somewhat further, with the two-year yield dropping more than the ten-year yield. Near-term inflation compensation increased in early January amid rising oil prices, but it retreated in later weeks, along with oil prices, and declined, on net, over the period.

Conditions in short-term funding markets improved notably over the intermeeting period, but strains remained. Spreads of rates on securities in interbank funding markets over risk-free rates narrowed somewhat following the announcement of the TAF on December 12 and eased considerably after year-end, although they remained at somewhat elevated levels. Spreads of rates on asset-backed commercial paper over risk-free rates also fell, on net, and the level of such paper outstanding increased in the first two weeks of January for the first time since August. In longer-term corporate markets, yields on investment-grade corporate bonds fell less than those on comparable-maturity Treasury securities, while yields on speculative-grade bonds rose considerably. As a result, corporate bond spreads climbed to their highest levels since early 2003, apparently reflecting increased concern among investors about the outlook for corporate credit quality over the next few years. Nonetheless, gross bond issuance in December remained strong. Commercial bank credit expanded briskly in December, supported by robust growth in business loans and in nonmortgage loans to households, and in the face of survey reports of tighter lending conditions. Over the intermeeting period, spreads on conforming mortgages over comparable-maturity Treasury securities remained about flat, as did spreads on jumbo mortgages, although credit availability for jumbo-mortgage borrowers continued to be tight. Broad stock price indexes fell over the intermeeting period on perceptions of a deteriorating economic outlook and additional write-downs by financial institutions. Similar stresses were again evident in the financial markets of major foreign economies. The trade-weighted foreign exchange value of the dollar against major currencies declined slightly, on balance, over the intermeeting period.

Debt in the domestic nonfinancial sector was estimated to have increased somewhat more slowly in the fourth quarter than in the third. The rate of increase of nonfinancial business debt decelerated in the fourth quarter from its rapid third-quarter pace despite robust bond issuance as the rise in commercial and industrial lending moderated. Household mortgage debt expanded at a slow rate in the fourth quarter, reflecting continued weakness in home prices, declining home sales, and tighter credit conditions for some borrowers. Nonmortgage consumer credit appeared to expand at a moderate pace. In December, the increase in M2 was up slightly from its November pace, boosted primarily by inflows into the relative safety and liquidity of money market mutual funds. The rise in small time deposits moderated but remained elevated, as several thrift institutions offered attractive deposit rates to secure funding. In contrast, liquid deposits continued to increase weakly and currency contracted noticeably, the latter apparently reflecting an ongoing trend in overseas demand away from U.S. dollar bank notes and towards the euro and other currencies.

In the forecast prepared for this meeting, the staff revised up slightly its estimated increase in aggregate economic activity in the fourth quarter of 2007 but revised down its projected increase for the first half of 2008. Although data on consumer spending and nonresidential construction activity for the fourth quarter had come in above the staff’s expectations, most of the information received over the intermeeting period was weaker than had been previously expected. The drop in housing activity continued to intensify, conditions in labor markets appeared to have deteriorated noticeably near year-end, and factory output had weakened. Consumer confidence remained low, and indicators of business sentiment had worsened. Equity prices had also fallen sharply so far in 2008, and, while the functioning of money markets had improved, conditions in some other financial markets had become more restrictive. The staff projection showed the weakness in spending dissipating over the second half of 2008 and 2009, in response to the cumulative easing of monetary policy since August, the abatement of housing weakness, a lessening drag from high oil prices, and the prospect of fiscal stimulus. Still, projected resource utilization was lower over the next two years than in the previous forecast. The projection for core PCE price inflation in 2008 was raised slightly in response to elevated readings in recent months. The forecast for headline PCE price inflation also incorporated a somewhat higher rate of increase for energy prices for the first half of 2008; as a result, headline PCE price inflation was now expected to exceed core PCE price inflation slightly for that year. The forecasts for both headline and core PCE price inflation for 2009 were unchanged, with both receding from their 2008 levels.

In conjunction with the FOMC meeting in January, all meeting participants (Federal Reserve Board members and Reserve Bank presidents) provided annual projections for economic growth, unemployment, and inflation for the period 2008 through 2010. The projections are described in the Summary of Economic Projections, which is attached as an addendum to these minutes.

In their discussion of the economic situation and outlook, and in the projections that they had submitted for this meeting, participants noted that information received since the December meeting had been decidedly downbeat on balance. In particular, the drop in housing activity had intensified, factory output had weakened, news on business investment had been soft, and conditions in labor markets appeared to have deteriorated. In addition, consumer confidence had remained low and business confidence appeared to have worsened. Although the functioning of money markets had improved notably, strains remained evident in a number of other financial markets, and credit conditions had become generally more restrictive. Against this backdrop, participants expected economic growth to remain weak in the first half of this year before picking up in the second half, aided in part by a more accommodative stance of monetary policy and by likely fiscal stimulus. Further ahead, participants judged that economic growth would continue to pick up gradually in 2009 and 2010. Nonetheless, with housing activity and house prices still declining and with financial conditions for businesses and households tightening further, significant uncertainties surrounded this outlook and the risks to economic growth in the near term appeared to be weighted to the downside. Indeed, several participants noted that the risks of a downturn in the economy were significant. Inflation data had been disappointing in recent months, and a few participants cited anecdotal reports that some firms were able to pass on costs to consumers. However, with inflation expectations anticipated to remain reasonably well anchored, energy and other commodity prices expected to flatten out, and pressures on resources likely to ease, participants generally expected inflation to moderate somewhat in coming quarters.

Meeting participants observed that conditions in short-term funding markets had improved considerably since the December meeting, reflecting the easing of pressures related to funding around the turn of the year as well as the implementation of the TAF. However, broader financial conditions had tightened significantly, on balance, in the weeks leading up to the meeting, as evidence of further deterioration in housing markets and investors’ more pessimistic view of the economic outlook adversely affected a range of financial markets. Many participants were concerned that the drop in equity prices, coupled with the ongoing decline in house prices, implied reductions in household wealth that would likely damp consumer spending. Moreover, elevated volatility in financial markets likely reflected increased uncertainty about the economic outlook, and that greater uncertainty could lead firms and households to limit spending. The availability of credit to consumers and businesses appeared to be tightening, likely adding to restraint on economic growth. Participants discussed the risks to financial markets and institutions posed by possible further deterioration in the condition of financial guarantors, and many perceived a possibility that additional downgrades in these firms’ credit ratings could put increased strains on financial markets. To be sure, some positive financial developments were evident. Banks appeared to be making some progress in strengthening their balance sheets, with several financial institutions able to raise significant amounts of capital to offset the large losses they had suffered in recent quarters. Nevertheless, participants generally viewed financial markets as still vulnerable to additional economic and credit weakness. Some noted the especially worrisome possibility of an adverse feedback loop, that is, a situation in which a tightening of credit conditions could depress investment and consumer spending, which, in turn, could feed back to a further tightening of credit conditions.

In their discussion of individual sectors of the economy, meeting participants emphasized that activity in housing markets had continued to deteriorate sharply. With single-family permits and starts still falling, sales of new homes dropping precipitously, sales of existing homes flat, and inventories of unsold homes remaining elevated even in the face of falling house prices, several participants noted the absence of signs of stabilization in the sector. Of further concern were the reduced availability of nonconforming loans and the apparent tightening by banks of credit standards on mortgages, both of which had the potential for intensifying the housing contraction. The recent declines in interest rates had spurred a surge in applications for mortgage refinancing and would limit the upward resets on the rates on outstanding adjustable-rate mortgages, both of which would tend to improve some households’ finances. Nonetheless, participants viewed the housing situation and its potential further effect on employment, income, and wealth as one of the major sources of downside risk to the economic outlook.

Recent data as well as anecdotal information indicated that consumer spending had decelerated considerably, perhaps partly reflecting a spillover from the weakness in the housing sector. Participants remarked that declining house prices and sales appeared to be depressing consumer sentiment and that the contraction in wealth associated with decreases in home and equity prices probably was restraining spending. In addition, consumption expenditures were being damped by slower growth in real disposable income induced by high energy prices and possibly by a softening of the labor market. The December employment report showed that job growth had slowed appreciably, and other indicators also pointed to emerging weakness in the labor market in the intermeeting period. And spending in the future could be affected by an ongoing tightening in the availability of consumer credit amid signs that lenders were becoming increasingly cautious in view of some deterioration of credit performance on consumer loans and widening expectations of slower income growth. Some participants, however, cited evidence that workers in some sectors were still in short supply and saw signs that the labor market remained resilient.

The outlook for business investment had turned weaker as well since the time of the December meeting. Several participants reported that firms in their districts were reducing capital expenditures in anticipation of a slowing in sales. Manufacturing activity appeared to have slowed or contracted in many districts. Although a few participants reported more upbeat attitudes among firms in the technology and energy sectors, business sentiment overall appeared to be declining. Moreover, a number of indicators pointed to a tightening in credit availability to businesses. For example, the Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices indicated that banks had tightened lending standards and pricing terms on business loans. Lending standards had been raised especially sharply on commercial real estate loans. While real outlays for nonresidential construction apparently continued to rise through the fourth quarter, anecdotal evidence pointed to a weakening of commercial real estate spending in several districts, with some projects being canceled or scaled back.

Most participants anticipated that a fiscal stimulus package, including tax rebates for households and bonus depreciation allowances for businesses, would be enacted before long and would support economic growth in the second half of the year. Some pointed out, however, that the fiscal stimulus package might not help in the near term, when the risks of a downturn in economic activity appeared largest. In addition, the effects of the proposed package would likely be temporary, with the stimulus reversing in 2009.

With regard to the external sector, some participants noted that growth abroad had recently been strong and that increasing U.S. exports had been a significant source of strength for the U.S. economy of late. However, available data suggested that economic activity outside the United States appeared to be decelerating somewhat. Although slowing foreign growth would reduce a source of support for the U.S. economy at the same time that domestic spending was slackening, it could also damp commodity prices and help reduce global price pressures.

Participants agreed that the inflation data that were received since the December meeting had been disappointing. But many believed that the slow growth in economic activity anticipated for the first half of this year and the associated slack in resource utilization would contribute to an easing of price pressures. Moreover, a leveling-off of energy and commodity prices such as that embedded in futures markets would also help moderate inflation pressures. However, some participants cautioned that commodity prices had remained stubbornly high for quite some time and that inferences drawn in the past from futures markets about likely trends in such prices had often proven inaccurate. Participants also related anecdotal evidence of firms facing increasing input cost pressures and in some cases being able to pass on those costs to consumers. Moreover, headline inflation had been generally above 2 percent over the past four years, and participants noted that such persistently elevated readings could ultimately affect inflation expectations. Some survey measures of inflation expectations had edged up in recent months, and longer-term financial market gauges of inflation compensation had climbed. The latter probably reflected at least in part increased uncertainty–inflation risk–rather than greater inflation expectations; increases in nominal wages did not appear to be incorporating higher inflation expectations. On balance, expectations seemed to remain fairly well anchored, but participants agreed that continued stability of inflation expectations was essential.

In the discussion of monetary policy for the intermeeting period, most members believed that a further significant easing in policy was warranted at this meeting to address the considerable worsening of the economic outlook since December as well as increased downside risks. As had been the case in some previous cyclical episodes, a relatively low real federal funds rate now appeared appropriate for a time to counter the factors that were restraining economic growth, including the slide in housing activity and prices, the tightening of credit availability, and the drop in equity prices. Members judged that a 50 basis point reduction in the federal funds rate, together with the Committee’s previous policy actions, would bring the real short-term rate to a level that was likely to help the economy expand at a moderate pace over time. Still, with no signs of stabilization in the housing sector and with financial conditions not yet stabilized, the Committee agreed that downside risks to growth would remain even after this action. Members were also mindful of the need for policy to promote price stability, and some noted that, when prospects for growth had improved, a reversal of a portion of the recent easing actions, possibly even a rapid reversal, might be appropriate. However, most members agreed that a 50 basis point easing at this meeting would likely not contribute to an increase in inflation pressures given the actual and expected weakness in economic growth and the consequent reduction in pressures on resources. Rather, members agreed that inflation was likely to moderate in coming quarters, but they also concurred that it would be necessary to continue to monitor inflation developments carefully.

The Committee agreed that the statement to be released after the meeting should indicate that financial markets remained under considerable stress, that credit had tightened further for some businesses and households, and that recent information pointed to a deepening of the housing contraction as well as to some softening in labor markets. The Committee again viewed it as appropriate to indicate that it expected inflation to moderate in coming quarters but also to emphasize that it would be necessary to monitor inflation developments carefully. The action taken at the meeting, combined with the cumulative policy easing already in place, should help to promote moderate growth over time and to mitigate the risks to economic activity. However, members concurred that downside risks to growth remained, and that the Committee would continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and would act in a timely manner as needed to address those risks.

At the conclusion of the discussion, the Committee voted to authorize and direct the Federal Reserve Bank of New York, until it was instructed otherwise, to execute transactions in the System Account in accordance with the following domestic policy directive:

“The Federal Open Market Committee seeks monetary and financial conditions that will foster price stability and promote sustainable growth in output. To further its long-run objectives, the Committee in the immediate future seeks conditions in reserve markets consistent with reducing the federal funds rate to an average of around 3 percent.”

The vote encompassed approval of the statement below to be released at 2:15 p.m.:

“The Federal Open Market Committee decided today to lower its target for the federal funds rate 50 basis points to 3 percent.

Financial markets remain under considerable stress, and credit has tightened further for some businesses and households. Moreover, recent information indicates a deepening of the housing contraction as well as some softening in labor markets.

The Committee expects inflation to moderate in coming quarters, but it will be necessary to continue to monitor inflation developments carefully.

Today’s policy action, combined with those taken earlier, should help to promote moderate growth over time and to mitigate the risks to economic activity. However, downside risks to growth remain. The Committee will continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and will act in a timely manner as needed to address those risks.”

Votes for this action: Messrs. Bernanke, Geithner, Kohn, Kroszner, and Mishkin, Ms. Pianalto, Messrs. Plosser, Stern, and Warsh.

Votes against this action: Mr. Fisher.

Mr. Fisher dissented because he preferred to leave the federal funds rate unchanged. The rate had been lowered by 75 basis points just one week earlier in a decision he supported, which brought the funds rate down 175 basis points since September. Given these actions, he felt that monetary policy was already quite stimulative, while headline inflation was too high at more than 3 percent over the last year. Demand-pull inflation pressures from emerging-market economies abroad appeared to be continuing, and anecdotal reports from business contacts suggested greater willingness domestically to pass rising costs through to prices. Moreover, Mr. Fisher was concerned that inflation expectations could become unanchored if the perception of negative real rates of interest were to become pervasive. At the same time, the economy appeared to be still growing, albeit at a substantially weakened pace. Given the policy tradeoffs confronting the FOMC at this time, Mr. Fisher saw the upside risks to inflation as being greater than the downside risks to longer-term economic growth, especially in light of the recent, aggressive easing of monetary policy and the lag before it would have its full effect on the economy.

The Committee then turned to a discussion of selected longer-term regulatory and structural issues raised by recent financial market developments. A staff presentation began by noting that the difficulties in financial markets started with unexpectedly heavy losses on subprime mortgages and related structured securities, which led investors to question the valuations of complex structured instruments more generally and to pull back from such investments. The resulting effects in markets put pressure on some large banking organizations, particularly through losses on subprime-mortgage-related securities and other assets, and through the unplanned expansion of balance sheets triggered by the disruption of various markets in which assets were securitized. The remainder of the presentation, and the discussion by meeting participants, focused on two issues: first, the important role of credit ratings in the securitization process, including the methods used to set ratings and the way investors use ratings in making their investment decisions; and second, how weaknesses in risk management practices at some large global financial services organizations appear to have led to outsized losses at those institutions, and the reasons that such weaknesses may have emerged at some firms and not at others.

It was agreed that the next meeting of the Committee would be held on Tuesday, March 18, 2008.

The meeting adjourned at 1:15 p.m.

Notation Vote
By notation vote completed on December 31, 2007, the Committee unanimously approved the minutes of the FOMC meeting held on December 11, 2007.

Conference Calls
On January 9, 2008, the Committee reviewed recent economic data and financial market developments. The available information suggested that the downside risks to growth had increased significantly since the time of the December FOMC meeting. Participants discussed the possibility that the slowing in economic growth and associated softening in labor markets might exacerbate the tightening in credit conditions and the correction in housing market activity and prices, which could in turn weigh further on economic activity. Participants emphasized the risks that such adverse dynamics could pose to economic and financial stability.

Participants noted that core price inflation had edged up in recent months, boosted in part by the pass-through of higher energy costs to the prices of core consumer goods and services. Inflation was expected to edge lower this year as energy prices leveled off and pressures on resources eased. However, this slowing in inflation was dependent on inflation expectations remaining well anchored, and participants noted that considerable uncertainty surrounded the inflation outlook.

Most participants were of the view that substantial additional policy easing in the near term might well be necessary to promote moderate economic growth over time and to reduce the downside risks to growth, and participants discussed the possible timing of such policy actions.

On January 21, 2008, the Committee again met by conference call. Incoming information since the conference call on January 9 had reinforced the view that the outlook for economic activity was weakening. Among other developments, strains in some financial markets had intensified, as it appeared that investors were becoming increasingly concerned about the economic outlook and the downside risks to activity. Participants discussed the possibility that these developments could lead to an excessive pull-back in credit availability and in investment. Although inflation was expected to moderate from recent elevated levels, participants stressed that this outlook relied upon inflation expectations remaining well anchored and that the inflation situation should continue to be monitored carefully.

All members judged that a substantial easing in policy in the near term was appropriate to foster moderate economic growth and reduce the downside risks to economic activity. Most members judged that an immediate reduction in the federal funds rate was called for to begin aligning the real policy rate with a weakening economic situation. Such an action, by demonstrating the Committee’s commitment to act decisively to support economic activity, might reduce concerns about economic prospects that seemed to be contributing to the deteriorating conditions in financial markets, which could feed back on the economy. However, some concern was expressed that an immediate policy action could be misinterpreted as directed at recent declines in stock prices, rather than the broader economic outlook, and one member believed it preferable to delay policy action until the scheduled FOMC meeting on January 29-30. Some members also noted that were policy to become very stimulative it would be important for the Committee to be decisive in reversing the course of interest rates once the economy had strengthened and downside risks had abated.

At the conclusion of the discussion, the Committee voted to authorize and direct the Federal Reserve Bank of New York, until it was instructed otherwise, to execute transactions in the System Account in accordance with the following domestic policy directive:

“The Federal Open Market Committee seeks monetary and financial conditions that will foster price stability and promote sustainable growth in output. To further its long-run objectives, the Committee in the immediate future seeks conditions in reserve markets consistent with reducing the federal funds rate to an average of around 3-1/2 percent.”

The vote encompassed approval of the text below for inclusion in the statement to be released at 8:30 a.m. on Tuesday, January 22:

“The Federal Open Market Committee has decided to lower its target for the federal funds rate 75 basis points to 3-1/2 percent.

The Committee took this action in view of a weakening of the economic outlook and increasing downside risks to growth. While strains in short-term funding markets have eased somewhat, broader financial market conditions have continued to deteriorate and credit has tightened further for some businesses and households. Moreover, incoming information indicates a deepening of the housing contraction as well as some softening in labor markets.

The Committee expects inflation to moderate in coming quarters, but it will be necessary to continue to monitor inflation developments carefully.

Appreciable downside risks to growth remain. The Committee will continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and will act in a timely manner as needed to address those risks.”

Votes for this action: Messrs. Bernanke, Geithner, Evans, Hoenig, Kohn, Kroszner, Rosengren, and Warsh.

Votes against this action: Mr. Poole

Absent and not voting: Mr. Mishkin

Mr. Poole dissented because he did not believe that current conditions justified policy action before the regularly scheduled meeting the following week.

_____________________________
Brian F. Madigan
Secretary

The difference between S&P and Moody’s

August 9, 2011
not Moody’s, which downgraded the US. I” data-share-img=”” data-share=”twitter,facebook,linkedin,reddit,google,mail” data-share-count=”false”>

Amidst all the downgrade talk, one crucial point has been largely missing: there’s a very good reason why it was S&P, and not Moody’s, which downgraded the US. It’s this: the two companies don’t measure the same thing with their credit ratings.

An S&P ratings seeks to measure only the probability of default. Nothing else matters — not the time that the issuer is likely to remain in default, not the expected way in which the default will be resolved. Most importantly, S&P simply doesn’t care what the recovery value is — the amount of money that investors end up with after the issuer has defaulted.

Moody’s, by contrast, is interested not in default probability per se, but rather expected losses. Default probability is part of the total expected loss — but then you have to also take into account what’s likely to happen if and when a default occurs.

The difference, as it applies to the US sovereign credit rating, is enormous. No one doubts America’s ability to pay its debts, and if the US should ever find itself in a position where it’s forced by law to default on a bond payment, that default is certain to be only temporary. Bondholders would get all of their money, in full, within a couple of weeks, and probably within a few days.

Contrast that with, say, some incomprehensibly complex constant proportion debt obligation, which makes all of its payments by dint of clever leverage games, and which, if it ever does default, does so with utter finality, and will never pay out a single cent again.

Let’s say, then, that Tim bought Treasuries in 2006, with their triple-A rating, while Chris bought triple-A CPDOs. They both had the same rating, but Treasuries were safer, and therefore had a lower yield. Tim was paying a premium for the liquidity associated with Treasuries: he knew that there would always be a willing buyer for them, even in the event of a default. And it’s conceivable that there was a tiny premium too for the fact that the recovery value on Treasury bonds is likely to be very close to 100%: if there ever is a default, investors will ultimately get back everything they’re owed. Chris, by contrast, knew that in the event that his CPDO defaulted, he’d get no money back at all.

All of those are very good reasons for Tim to pay more for his bonds than Chris paid for his. But all of them are explicitly ignored by S&P. S&P doesn’t put itself forward as some kind of investment-advice company: it takes no position on which bonds are good buys and which ones should be sold. All it does is try to rate credits on the basis of how likely they are to default.

Moody’s, by contrast, appreciates that bonds are investment instruments, and tries to build into its ratings the likelihood that investors will end up getting all their money back at the end of the day, rather than simply measuring how likely it is that there might be a default.

Here’s David Levey, for instance, the former managing director of sovereign ratings at Moody’s:

US Treasury bills and bonds, along with government-guaranteed bonds and highly-rated corporates, will for the foreseeable future remain the assets of choice for global investors seeking a “safe haven”, due to the unparalleled institutional strength, depth and liquidity of the market. Although there are several advanced Aaa-rated OECD countries with lower debt ratios and better fiscal outlooks than the US, their markets are generally too small to play that role.Since ratings are intended to function as a market signal, it makes little sense to implicitly suggest to investors seeking “risk-free” reserve assets that they reallocate their portfolios toward these relatively illiquid markets.

This is a very Moody’s thing to say, and is quite different from how the people at S&P think. S&P bends over backwards to try to say that it is not sending a market signal, and that a downgrade is not the same as a “sell” rating. Moody’s, by contrast, is a bit more realistic and appreciates that people use its ratings in the context of deciding which bonds to buy and which bonds to sell.

If Moody’s were to downgrade the US, then, that would indeed be an implicit suggestion that investors rotate out of Treasury bonds and into safer credits like, um, France and the UK. Which is a pretty silly idea. But S&P isn’t Moody’s, and so I think that Levey is wrong to say that S&P is making that suggestion.

Similarly, Nate Silver has a long post on “why S&P’s ratings are substandard and porous” which starts with the point of view of “an investor looking for guidance on which country’s debt was the safest to invest in.” That’s something you (purportedly) get from Moody’s; it’s not what you’re getting from S&P.

Silver also has a big problem with the fact that S&P ratings are more correlated with the Corruption Perceptions Index than they are with things like GDP growth or inflation, or debt. That fact, he says, “suggests that S&P is making a lot of judgment calls about countries.” Which, well, yes. Sovereign defaults are always political, rather than economic: if you looked only at macroeconomic ratios, then Ecuador should be investment grade, as would just about any other country which has recently defaulted and wiped out most of its debt. A sovereign credit rating is therefore primarily a function of a country’s willingness to pay, rather than its ability to pay.

Silver goes on to complain that credit ratings are a lagging indicator: upgrades and downgrades tend to lag the market, rather than anticipate it. Again, this is a complaint only if you think of the ratings agencies as being some kind of guide to help people beat the market. But they’re not. Sovereign upgrades and downgrades are big, important things, and the ratings agencies take their time over them — they’d much rather err on the side of caution and act too late than jump onto some wave of excitement and then regret doing so a few weeks later. That kind of activity they’re happy to leave to markets.

This is also the reason why S&P doesn’t much go in for multi-notch downgrades. Silver is right when he says this means that a country which has been downgraded to AA is a worse bet than a country that has been upgraded to AA: the former is much more likely to get another downgrade than it is an upgrade, while the latter is on an upgrade path and is more likely to get another upgrade than a downgrade. So they’re not exactly the same.

But the ratings agencies are very good at emphasizing that two countries with the same credit rating are far from identical in other respects. Again, S&P — and even Moody’s — would never say that investors should be agnostic when it comes to choosing between countries with the same credit rating. They’re just being cautious when it comes to their ratings moves, going slowly rather than quickly because that way they won’t make major multi-notch mistakes and they’re giving countries the opportunity to stop the deterioration in their ratings. The markets love to give an immediate verdict on creditworthiness: if you want that kind of thing, just look at bond prices or CDS spreads. Credit ratings are something different, which is a good thing.

Silver’s main thesis seems to be that the markets are a better guide to the markets than the credit rating agencies are. Which is true as far as it goes, but misses what it is that the ratings agencies in general, and S&P in particular, actually do. They’re a datapoint, not a financial advisor: ratings are more of a constant, in contrast to bond prices, which are highly variable. If you want a guide to bond prices, look at bond prices. If you want a guide to default probabilities, however, then the ratings agencies are still a good place to start.

doraemon

JAKARTA okezone – Sekira 7.000 bank menjadi korban dalam krisis 2008 lalu. Sementara itu, hanya 20 bank yang menjadi pemicu krisis keuangan global.

“Tujuh ribu bank tersebut tidak mengalami masalah serius. Mereka tidak melakukan hal buruk. Meraka adalah korban dari krisis yang dipicu 20 bank,” jelas CEO Wells Fargo, Dick Kovacevich, dilansir dari CNBC, Rabu (17/9/2014).

Dua puluh bank pemicu krisis tersebut, kata dia, kini sudah tidak ada. Kovacevich melontarkan komentar tersebut dalam rangka peringkatan enam tahun kolapsnya Lehman Brother, bank yang menjadi pemicu utama krisis finansial 2008.

Dia menyebutkan, saat ini kondisi industri perbankan jauh lebih baik sejak saat itu. “Mereka yang menjadi korban tidak bersalah, tapi mereka ikut dihukum akibat kelakukan 20 bad guy tadi,” ucap dia.

Kovacevich menyebut, kondisi industri perbankan sudah sangat kuat sekarang ini.

“Kami memiliki modal yang jauh lebih besar ketimbang 50 tahun lalu. Kredit macet menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Industri keuangan dalam kondisi sehat sekaang ini,” jelas dia. (rzy)

dollar small

Perbanas tegaskan krisis 2008 memang nyata
Oleh Adhitya Himawan – Jumat, 28 Maret 2014 | 21:08 WIB

kontan

JAKARTA. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menegaskan, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 2008 sungguh nyata. Sehingga Bank Indonesia (BI) memberikan kucuran likuiditas pada tiga bank BUMN besar di tanah air.

Menurut Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, jika tidak krisis pada saat itu, BI tak mungkin menambah likuditas sebesar Rp 15 triliun untuk tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat (BRI).
“Itu yang terjadi sehingga pemerintah harus menempatkan Rp 15 triliun untuk tiga bank BUMN. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa BI menempatkan dana itu,” ujar Sigit Pramono, dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Jumat (28/3).

Krisis berawal karena adanya guncangan ekonomi, saat itu episentrumnya ada di Amerika Serikat. Di tanah air, likuiditas perbankan semakin ketat dan hal tersebut dikhawatirkan memicu krisis. Bagi perbankan masalah likuiditas lebih penting dibandingkan ukuran kredit macet atau non performing loan (NPL). “Likuiditas itu ibaratnya seperti serangan jantung. Tetapi NPL itu seperti kanker yang menyerang perlahan,” ujar Sigit.

Sebagai praktisi perbankan, Sigit melihat tindakan penyelamatan bank yang dilakukan pemerintah saat itu sudah benar. Karena tidak menerapkan program blanket guarantee, pemerintah kemudian menaikkan batas simpanan penjaminan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar pada 2008 untuk menjaga agar nasabah tidak panik dan menarik dananya.

Kinerja perbankan secara umum pada 2008 memang membaik, tetapi tidak semua bank memiliki kinerja bagus. “Adanya isu penutupan bank pada saat suasana likuiditas yang ketat akan berbahaya,” pungkasnya.
Editor: Sanny Cicilia

rose KECIL

Feb. 21, 2014, 4:16 p.m. EST
5 indicators to help spot the next crisis
How 2008 Fed transcripts help identify signs of future recessions

By Jonnelle Marte, MarketWatch , Quentin Fottrell

The newly released transcripts from the Federal Reserve’s meetings in 2008, show they didn’t fully understand the magnitude of what was happening to the economy or how much worse things would get. They saw some painful shifts coming, like soaring gas prices and weaker spending. Here are some trends that helped Fed officials realize what was happening—and ones that might be valuable to investors and consumers on the lookout for the next crisis.

Oil prices peaked that July at nearly $150 a barrel and consumers faced sticker shock at the pump when gas prices topped $4 a gallon. Prices eventually came tumbling back down as the mortgage market collapsed. While higher gas prices aren’t necessarily a sign of an impending recession, consumers struggling to pay for gas often cut back spending in other areas, which can hurt the economy. And once energy price spikes subsided, Fed officials noted in the Dec. 16 meeting that any consumers feeling that relief had much bigger issues to worry about—such as sinking home prices.

Oil futures climb

As early as January, Fed officials had a hunch that gas prices were about to soar. Members watched as oil futures, a measure of the direction of oil prices that the typical driver may not watch closely, climbed higher. “I should note that households are on the verge of experiencing another stiff increase in gasoline prices over the next couple of months,” said David J. Stockton, who was then an economist with the Federal Reserve, during a Jan. 9, 2008 conference call. “And households are probably not yet aware that that’s on the way, except for those that actually follow oil futures markets.” Oil prices peaked that July at nearly $150 a barrel and consumers faced sticker shock at the pump when gas prices topped $4 a gallon. Prices eventually came tumbling back down as the mortgage market collapsed. While higher gas prices aren’t necessarily a sign of an impending recession, consumers struggling to pay for gas often cut back spending in other areas, which can hurt the economy. And once energy price spikes subsided, Fed officials noted in the Dec. 16 meeting that any consumers feeling that relief had much bigger issues to worry about—such as sinking home prices.

“On consumer spending, two large retailers report very subdued expectations going forward following the weak holiday season, which involved a lot of discounting.” By October, consumers were glum. “A home appliance retailer adds that he has never seen more uncertainty and gloom from both the retailers and the vendors,” Yellen noted. “This sentiment is echoed by a large retailer who says simply, ‘The holiday shopping season is going to stink.’”

Retailers slash prices

One sign there’s recession afoot: Consumers move to the bargain basement. U.S. Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen—then the president of the Federal Reserve Bank of San Francisco—said during the January 2008 meeting: “On consumer spending, two large retailers report very subdued expectations going forward following the weak holiday season, which involved a lot of discounting.” By October, consumers were glum. “A home appliance retailer adds that he has never seen more uncertainty and gloom from both the retailers and the vendors,” Yellen noted. “This sentiment is echoed by a large retailer who says simply, ‘The holiday shopping season is going to stink.’” By December, shoppers were indeed staying home. “Retailers are seeing a noticeable drop in attendance at their stores,” said Richard Fisher, president and CEO of the Federal Reserve Bank of Dallas.

“Some of the recent rise in delinquency rates for credit cards is in states with the largest house-price declines, and could represent spillovers from weak housing markets,”

Credit card debt soars

This was one of the first warning signs that Americans were facing an economic crisis. “Some of the recent rise in delinquency rates for credit cards is in states with the largest house-price declines, and could represent spillovers from weak housing markets,” according to Nellie Liang, an economist on the Board of Governors of the Federal Reserve System, at the Jan. 29 to 30, 2008 meeting of the Federal Open Market Committee. At the April 29 to 30 meeting, Fisher noted: “Wal-Mart reports the ‘cascading’ use of credit as a form of payment, as their CEO for U.S. operations put it.” By October, 60% of banks surveyed had tightened standards on both credit cards and other consumer loans, according to William Bassett, a member of the Board of Governors of the Federal Reserve.

bond spreads down, the stock market up, and market expectations for the path of policy revised higher

Bond markets rally

Bond market strength is often regarded as a sign that nervous investors are moving their money out of the stock market. The January 21, 2008 conference call was no exception. “Bond markets reacted as you might expect,” said William Dudley, then-executive vice president of the Market Group at the New York Fed. “Bond markets rallied as people became more pessimistic about the stock market.” As an indicator, it’s only as reliable as skittish investors, however. Stockton found what would turn out to be a brief glimmer of hope at the April 29 to 30, 2008 meeting. “More broadly, with bond spreads down, the stock market up, and market expectations for the path of policy revised higher, the situation certainly looks less menacing than at the time of the March meeting.”

confidence continued to sink as consumers faced steep job losses, sinking home prices and higher energy prices

Consumer sentiment drops

“The total drop that we have seen in recent months is similar to drops seen before previous recessions,” Stockton said of consumer confidence, a gauge of how consumers feel about their finances and the economy overall, during the Jan. 9 conference call. At the time, consumer spending was still exceeding expectations, justifying Stockton’s claim that officials were “not ready to make a recession call yet.” But confidence continued to sink as consumers faced steep job losses, sinking home prices and higher energy prices. By August, officials noted consumer sentiment had reached “sub-basement levels” and businesses were reporting weaker demand for goods. By September, consumers were falling behind on their loans and the credit crunch had begun. “Consumers do not have the same resilience now that they did at one point,” Randall Kroszner, then a governor of the Federal Reserve, said during the Sept. 16 meeting, two days after Lehman Brothers collapsed. “It’s not surprising that, after having run this marathon, they’re going to be a bit tired.”

valentineEVERYsmall

Fed Laughs Peaked in June 2007 Before Crisis Hit
By Jeff Kearns & Aki Ito – Jan 19, 2013 12:00 PM GMT+0700

ikon analisis gw

… ORANG amrik itu HEBAT n NYENTRIK youw … mosok STATISTIK TERTAWA MASUK DALAM NOTULA / transkrip RAPAT THE FED … lalu SETELAH DIHITUNG BAIK-BAIK TERNYATA ada KAITAN antara TAWAAN dan CANDAAN itu DENGAN KETIDAKSIAPAN THE FED MENGHADAPI dan MENCEGAH KRISIS KEUANGAN RAKSASA di AMRIK yang berimbas sampe ke INDONESIA juga, minimal dengan kasus Century … SAMA SEPERTI saat ini, BMKG KAGET KOK BISA2NYA HUJAN BIASA2 AJA BIKIN BANJIR RAKSASA DI JAKARTA … mungkin mesti dicek apakah RAPAT2 BMKG JUGA PENUH CANDAAN dan TAWAAN saat MEMBAHAS CUACA JABODETABEK SAAT2 SEBELUM BANJIR RAKSASA tersebut … 😦

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Federal Reserve policy makers deliberating how to safeguard the world’s largest economy as it neared the worst financial crisis in seven decades weren’t averse to sharing a few laughs. Their levity didn’t last.

Humor at 2007 meetings centered on coffee breaks, basketball rivalries and drug testing, according to transcripts released yesterday which highlight collegiality among policy makers debating the economic outlook and financial markets.

Ben S. Bernanke got the first laugh of 2007 on Jan. 30 after Donald Kohn, then vice chairman of the board, nominated him to continue serving as Federal Open Market Committee chairman. “Thank you,” Bernanke said, turning to his colleagues to ask: “Objections?”

FOMC merriment bubbled over into 66 outbreaks of laughter that month and peaked that June in 81 instances, transcripts show. Then, as the full magnitude of the subprime mortgage crisis hit home, references to laughter in August fell to 40. By December, the start of an 18-month recession, the FOMC was showing signs of a humor deficit, laughing just 22 times. Committee members that month mentioned recession 27 times.

FOMC merriment bubbled over into 66 outbreaks of laughter that month and peaked that June in 81 instances, transcripts show. Then, as the full magnitude of the subprime mortgage crisis hit home, references to laughter in August fell to 40. By December, the start of an 18-month recession, the FOMC was showing signs of a humor deficit, laughing just 22 times. Committee members that month mentioned recession 27 times.

FOMC participants in 2007 used jokes to underscore a point.

In June 2007, as subprime mortgage markets showed increasing indications of weakness and the outlook for U.S. homebuilders darkened, Dallas Fed President Richard Fisher said, “I only half-jokingly recommended that they take all sharp objects off their desks and seal their windows.”

Fisher provoked laughs again in October 2007 after citing a newspaper story reporting that companies stopped buying securities they don’t understand.
‘Lala Land’

“Investors are coming home from lala land,” he said. “If you will forgive me, you might say we have gone from the ridiculous to the subprime.”

“Let the transcript say ‘Groan,’” Richmond Fed President Jeffrey Lacker said.

Fisher hasn’t refrained from peppering his public speeches with quips and anecdotes. In a 2008 address he shared the name of the breeding bull at his Texas ranch: “Irrational Exuberance.” In a December speech, he disclosed the name of another one of his livestock: “Too Big to Fail.”

FOMC drollery may reflect what Fisher said is the amity among committee participants who leave meetings with cool tempers even after expressing divergent views on front-burner issues such as inflation.

“Unlike Congress, we all like each other afterwards,” Fisher said in a Jan. 17 Bloomberg News interview, describing how he disagreed with the FOMC decision last month to expand a bond-purchase program and link policy to economic indicators. “We all are very honest with each other.”
Avoid Recession

In December 2007, before the National Bureau of Economic Research had determined a recession had begun, David Stockton, the Fed board’s head of research and statistics, said central bank economists believed the U.S. would avoid a contraction.

“Our forecast could admittedly be read as still painting a pretty benign picture,” Stockton said, according to the transcripts. “So I tried not to take it personally when I received a notice the other day that the Board had approved more-frequent drug-testing for certain members of the senior staff, myself included.”

long jump icon

Economics after the crisis
New model army

Efforts are under way to improve macroeconomic models
Jan 19th 2013 | WASHINGTON, DC |From the print edition the economist

THE models that dismal scientists use to represent the way the economy works are sometimes found wanting. The Depression of the 1930s and the “stagflation” of the 1970s both forced rethinks. The financial crisis has sparked another.

The crisis showed that the standard macroeconomic models used by central bankers and other policymakers, which go by the catchy name of “dynamic stochastic general equilibrium” (DSGE) models, neither represent the financial system accurately nor allow for the booms and busts observed in the real world. A number of academics are trying to fix these failings.

Their first task is to put banks into the models. Today’s mainstream macro models contain a small number of “representative agents”, such as a household, a non-financial business and the government, but no banks. They were omitted because macroeconomists thought of them as a simple “veil” between savers and borrowers, rather than profit-seeking firms that make loans opportunistically and may themselves affect the economy.

This perspective has changed, to put it mildly. Hyun Song Shin of Princeton University has shown that banks’ internal risk models make them take more and more risk as asset prices rise, for instance. Yale’s John Geanakoplos has long argued that small changes in the willingness of creditors to lend against a given asset can have large effects on that asset’s price. Easy lending terms allow speculators with little cash to bid up prices far above their fundamental value. If lenders become more conservative, these marginal buyers are forced out of the market, causing prices to tumble.

Realistically representing the financial sector would help solve the other big problem with mainstream macro models: that they are inherently stable unless disturbed from the outside. This feature is helpful when studying how an economy in “equilibrium” responds to things like a spike in the price of petrol, but it limits economists’ understanding of why economies expand and contract in the absence of such external shocks. Highly leveraged financial firms with portfolios of risky assets are bound to upend an economy every so often. Having banks in models would generate shocks from within the system.

The world’s big central banks are interested in these new ideas, although staff economists are reluctant to abandon existing “industry-standard” models. If any central bank is likely to experiment, however, it is the European Central Bank, thanks to its “two-pillar approach” to assessing the risks of price stability. The ECB pays as much attention to “monetary analysis”, which includes things like bank lending and money creation, as to “economic analysis”, which is more concerned with things like inflation and joblessness.

Improving DSGE models is the obvious way to take the lessons of the crisis on board. But others exist too. “Agent-based modelling” tries to depict the transactions that might occur in an actual economy. These models are populated by millions of agents that gradually alter the economy as they interact with each other. The idea was developed in the 1990s when biologists wanted to study the behaviour of ant colonies and the flocking of birds. But modelling an entire economy did not become practical until recently because of the sheer number of calculations needed.

The evolutionary structure of agent-based models allows economists to study how bubbles and crises occur over time. For example, an increase in bank lending means more spending and therefore higher returns on existing investment, which in turn encourages further lending. But too much lending can prompt the central bank to raise rates if inflation starts to accelerate. Higher borrowing costs could lead to a wave of defaults and even to a crisis if too much debt was taken on during the boom.

The EURACE project, an initiative by a consortium of European research bodies, has produced a sophisticated agent-based model of the EU’s economy that scholars have used to model everything from labour-market liberalisation to the effects of quantitative easing. In Australia Steve Keen, an economist, and Russell Standish, a computational scientist, are developing a software package that would allow anyone to create and play with models of the economy that incorporate some of these new ideas. Called “Minsky”—after Hyman Minsky, an American economist celebrated for his work on boom-and-bust financial cycles—it places the banking system at the centre of the economy.

A long road lies ahead, however. “Nobody has got something so convincing that the mainstream has to put up its hands and surrender,” says Paul Ormerod, a British economist. No model yet produces the frequent small recessions, punctuated by rare depressions, seen in reality. But “ultimately,” Mr Shin says, “macro is an empirical subject.” It cannot forever remain “impervious to the facts”.

From the print edition: Finance and economics

lapangDADA: b00m kita (!?????) … 151216_240817

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 7%

perbandingan tren indeks bursa saham : INDONESIA lebe bagus daripada amrik, china, n oz 🙂

 

BI RATE TERLALU TINGGI KELAMAAN, TURUNken k 6% SEKARANG JUGA

 

Jakarta GLOBE. Indonesian Vice President Jusuf Kalla said late on Tuesday that the central bank should cut its policy rate to revive the slowing economy, local media reported, just hours after Bank Indonesia, BI, decided to keep the rate unchanged.On Tuesday, BI kept its key rate at 7.50 percent, saying the focus for monetary policy was maintaining the rupiah’s stability. It also introduced several measures to protect the rupiah, which it said was trading at an “undervalued” level.

“There is no way we will strengthen the rupiah by raising rates. In this kind of situation, the BI rate should be cut,” Kalla was quoted as saying by Kompas.com.

Kalla has long pressured the central bank to adopt a looser monetary stance to promote growth, which was at a six-year low in the second quarter.

In an interview with Reuters in March, Kalla said he wanted to see the benchmark interest rate at 6.50 percent by the end of this year.

The official outlook for economic growth is 5.0-5.2 percent for 2015. For next year, the government wants growth to rebound to 5.5 percent.

Finance Minister Bambang Brodjonegoro on Friday said there may be a window for Bank Indonesia to cut its rate next year to help the government achieve the growth target.

Bank Indonesia, which is independent from the government, will soon revise its growth outlook for this year from 5.0-5.4 percent, adjusting to the second-quarter gross domestic product (GDP) data, Governor Agus Martowardojo said in a press conference on Tuesday.

It maintained its outlook for growth at 5.4-5.8 percent next year.

Indonesia – Economic forecast summary (June 2015)

Economic growth has weakened in recent quarters, but activity is projected to pick up later in 2015 and strengthen further in 2016, as public spending gathers pace, confidence recovers and the expansionary impact of the depreciation of the rupiah takes hold. After spiking, following the removal of fuel subsidies, inflation is now moderating, in large part because of the fall in energy prices. Inflation is likely to stay high, as the recent currency weakness offsets lower energy prices. The exchange rate may remain fragile as the external imbalance persists.
Should the economy decelerate further, there is ample room for fiscal support while respecting the rule that the deficit remains under 3% of GDP. After a ¼ percentage point cut in February, official interest rates are assumed to remain unchanged through 2015 and then fall slightly in 2016. Structural reforms to improve the business environment and the fight against corruption need to continue and are crucial to make growth more inclusive.
Indonesia’s future development is being hobbled by critical infrastructure bottlenecks, particularly in transport and logistics, but also in electricity and water treatment. The abolition of fuel subsidies has provided the necessary fiscal space for increased public infrastructure investment. Accelerating the government’s investment plans, which is a priority, will require overcoming significant political, administrative and implementation impediments.

misery index_ind 11pt 2016

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta detik- Pertumbuhan di sektor pertanian tidak lepas dari berbagai program Pemerintah untuk mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pertanian strategis. Pemerintah menetapkan visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045.

“Untuk beras, bawang merah, dan cabai, Indonesia sudah tidak impor sejak tahun lalu. Untuk jagung, hingga saat ini kami belum keluarkan rekomendasi impor, dan bahkan bawang merah, kami balikkan keadaan dengan mengekspor ke Thailand dan direncanakan juga untuk beberapa negara Asia Tenggara,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2017).

Berdasarkan peta jalan lumbung pangan dunia, tahun ini Kementan menargetkan swasembada jagung. Selain itu, swasembada bawang putih dan gula konsumsi di 2019.

Pada 2020 komoditas yang ditargetkan swasembada adalah kedelai, tahun 2024 gula industri, tahun 2026 daging sapi, dan pada tahun 2045 diharapkan Indonesia sudah menjadi Lumbung Pangan Dunia.

Lebih lanjut, Amran juga menyebutkan Kementerian Pertanian bertekad untuk mengembalikan kejayaan kopi, rempah serta komoditas perkebunan lainnya dan subsektor hortikultura. Untuk itu, Kementan menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk dua subsektor tersebut.

“Kita optimistis bisa wujudkan. Tahun ini kita mulai kerjakan dengan memberi bantuan paket komplet secara gratis,” tegas Amran.

Kinerja ekonomi RI pada triwulan II 2017 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 3.366,8 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2017 dibandingkan triwulan II-2016 (y-o-y) tumbuh 5,01%.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), bila dilihat dari sisi produksi, sektor pertanian merupakan sektor kedua yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah industri pengolahan, dan masih di atas sektor perdagangan dan konstruksi.

Untuk triwulan II-2017 ini, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sebanyak 13,92%, sementara pada triwulan-I 2017 kontribusinya 13,59%.

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi kali ini cukup baik.

“Kita cuma di bawah Cina 6,9 persen. Dengan kondisi ketidakpastian perekonomian global dan penurunan harga komoditas, hasil ini cukup bagus,” jelas Suhariyanto.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q to q), sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,44%. Peningkatan ini diperoleh dari naiknya produksi sejumlah komoditas tanaman perkebunan seperti kopi dan tebu serta dari hortikultura. (ega/hns)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA kontan. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot

Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5%. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6%. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik.

Ia mengatakan, memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5% atau persisnya 4,93% pada triwulan I-2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini.

“Ini ada persoalan semantik semata jadi kalau konsumsi masyarakat sekarang tumbuhnya 4,93% dianggap itu lesu padahal masih tumbuh tapi melambat. Berbeda dengan merosot. Ada jutaan barang dan jasa, dan ada 100 yang turun omzetnya, dianggap lesu, tidak bisa,” ujarnya di kantor INDEF, Jakarta, Selasa (8/8).

Namun demikian ia berpendapat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Adapun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan.

Ketiga kelompok itu menurutnya, berada di kelompok masyarakat 40% terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat. Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Ia melanjutkan, strata masyarakat 40% di tengah (mid-40) dapat dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle.

“Dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun. Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik,” jelasnya.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

“Jadi, paling betul daya beli turun dari bottom 40. 40% rakyat termiskin, Jadi tidak otomatis nasionalnya turun karena 40% ini share-nya 17%,” kata dia.

Adapun menurut menurutnya masyarakat lower middle juga sudah kena penurunan daya beli gara-gara penyesuaian TDL, “Mereka magnitude-nya besar sekitar 36%,” ucapnya,

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan.

ets-small

Tokyo detik – Federasi bisnis terbesar di Jepang, Keidanren, menilai Indonesia sebagai mitra bisnis potensial bagi Jepang. Mereka berharap kerjasama bisnis kedua negara semakin dipererat lagi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik. Indonesia sangat penting dan posisinya sangat strategis di ASEAN. Tentu kami ingin kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang semakin baik lagi,” kata Shigeo Ohyagi, Chairman Japan Indonesia Economic Committee Keidanren, saat menyambut kedatangan Representative Director/Chairman Asia Pulp Paper Japan Inc, Tan Ui Sian, di kantor Keidanren di Tokyo, Jepang, Selasa (13/12/2016).

Dalam pertemuan itu Ohyagi juga menuturkan APPJ sebagai perusahaan Indonesia pertama yang diterima menjadi anggota forum bisnis terbesar di Jepang ini. Sembari mengapresiasi, Ohyagi juga meminta APPJ berpartisipasi dalam peningkatan hubungan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Jepang.

“Saya rasa kalau Keidanren juga mendukung keberadaan APPJ jadi melalui Keidanren kita bisa berfungsi lebih banyak. Bukan hanya APPJ dikenal di Jepang tapi kita bisa menjembatani kerjasama kedua negara paling tidak dalam segi ekonomi bisnis bisa diperkuat lagi,” kata Tan Ui Sian.

“Yang kita paling senang karena Keidanren memberikan support APPJ menjadi anggota pertama mereka dari Indonesia,” kata sambung Tan.

APPJ pun menjanjikan akan berusaha bekerja keras melibatkan semua stakeholder terkait supaya hubungan Indonesia dan Jepang bisa diperkuat.

“Untuk win-win, keuntungan di kedua belah pihak. Kita bisa berperan di sini,” pungkasnya. (van/dna)

 ets-small

 

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dinilai memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk bisa menjaga pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan ekonomi Indonesia yang masih bisa tumbuh 5 persen meski ekonomi global tengah melambat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyatakan, dengan fundamental yang kuat, ekonomi Indonesia mampu melewati banyak tantangan baik sisi internal maupun eksternal. Kekuatan ekonomi Indonesia ini pun mendapat pengakuan dari pihak asing.

“Pada waktu krisis moneter, ada pengamat asing yang mengatakan memerlukan seseorang yang jenius untuk membangkrutkan Indonesia. Dengan kata lain impossible. Karena negara lain masih susah, kita masih bisa tumbuh 5 persen,” ujar dia dalam acara Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di SCTV Tower, Jakarta, seperti ditulis Minggu (20/11/2016).

‎Selain itu, dengan kembali masuknya Sri Mulyani Indrawati ke dalam pemerintah, lanjut Anton, menambah keyakinan pada pelaku usaha dan investor akan perekonomian Indonesia ke depan. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut dinilai lebih realistis.

“Itupun gak lepas setelah Ibu Sri Mulyani kembali memperkuat kepercayaan diri pelaku usaha. Fiskal kita ini akan betul-betul jadi perhatian serius dan ditangani secara baik. OJK juga makin hari makin kuat,” kata dia.

‎Adanya paket kebijakan ekonomi hingga jilid 14 juga dinilai akan membantu perkuat perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kata Anton, Indonesia bisa mengontrol perekonomiannya sendiri dan tidak perlu selalu bergantung kondisi ekonomi global.

“Yang bisa kita kontrol yang bisa dilakukan dengan baik. Seperti paket ekonomi sampai 14,” tandas dia.

Emoticons0051

Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memulai pengerjaan kereta tanpa awak (Automated People Mover System) sejak September 2016. Penandatanganan kontrak kerja sama telah dilakukan antara PT Len Industri dan PT Angkasa Pura II telah dilakukan pada 1 September 2016.

Nilai investasi APMS yang akan selesai dikerjakan selama 300 hari mencapai Rp531 miliar itu akan digunakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Nantinya, moda transportasi tersebut akan memutar ke seluruh terminal, seperti Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 dan connecting building yang menjadi penghubung antar terminal dengan pusat perbelanjaan yang berada di tengah-tengah Terminal.

“Kalau saat ini bisa dikatakan moda transportasi tersebut seperti Shuttle bus, kedepan itu tidak ada lagi diganti menjadi APMS,” tutur Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta, M Suriawan Wakan, Rabu (19/10/2016).

Panjang lintasan kereta tanpa awak tersebut 2,98 kilometer dengan memiliki sistem teknologi sinyal modern atau dikenal dengan Communication Based Train Control (CBTC).

Proyek yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan 2017 itu nantinya akan dilengkapi dengan dua trase atau rel serta lima shelter. Masing-masing shelter terdapat di Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 serta di connecting building. “Khusus di Terminal 3 terdapat dua shelter, jadi total terdapat lima shelter,” tutur Wakan.

Pada saat pengoperasian nanti, akan ada tiga armada yang akan melayani penumpang. Masing-masing armada nantinya terdapat dua gerbong dengan kapasitas 176 penumpang satu armada.

Penumpang juga dijanjikan tidak akan menunggu terlalu lama saat menunggu kereta tanpa awak tersebut dengan view keindahan bandara. “Kita atur setiap lima menit sekali, tetapi itu tergantung jumlah penumpang dengan melihat kebutuhan penumpang,” katanya.

http://economy.okezone.com/read/2016/10/19/320/1518772/bandara-soekarno-hatta-mulai-pembangunan-kereta-tanpa-awak
Sumber : OKEZONE.COM

 ets-small

Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan negara pada APBNP 2015 hanya sebesar 85,6 persen atau hanya sebesar Rp1.508 triliun dari target yang sebesar Rp1.761,6 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendahaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono. Dia menyebutkan, capaian tersebut sudah sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Marwanto menuturkan, penyebab realisasi pendapatan negara pada APBNP 2015 yang terhitung rendah dikarenakan perlambatan ekonomi di sepanjang 2015, serta menurunnya harga minyak.

“Pada 2015 juga terjadi penurunan harga komoditas mineral, sehingga pendapatan negara hanya 85,6 persen,” kata Marwanto, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Dalam rapat RUU Pertanggungjawaban APBN 2015, Marwanto mengatakan, realisasi penerimaan pajak juga jauh dari target yang ditetapkan Rp1.489,2 triliun. Yang berhasil direalisasikan hanya 83,3 persen atau Rp1.240,4 triliun.

Tidak hanya itu, sambung Marwanto, target Penerimaan Negara Bukan Pajak juga hanya mampu direalisasikan sebesar 95 persen atau sebesar Rp255,6 triliun dari Rp269,1 triliun. Sementara untuk penerimaan hibah terealisasi sebesar Rp11,9 triliun, lebih besar dari target sebesar Rp3,3 triliun.

“Kami berpendapatan kreatifitas untuk mendorong penerimaan negara dan penyerapan anggaran terus menerus akan kita lakukan,” tandasnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/08/22/20/1469914/ekonomi-melambat-realisasi-pendapatan-apbnp-2015-hanya-85-6
Sumber : OKEZONE.COM

 

Emoticons0051

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah ingin melaksanakan pengampunan pajak karena ingin menambah pemasukan negara.

Namun tujuan lainnya ingin menambah Wajib Pajak (WP) dari para pengusaha lokal yang berada di luar negeri.

Mantan Deputi Senior Gubernur Bank IndonesiaAnwar Nasutionmengungkapkan tujuan pemerintah menarik investor lokal kembali ke tanah air sulit dilakukan.

Karena menurut Anwar tidak tenang pengusaha menyimpan uang di Indonesia.

“Indonesia bukan tempat yang nyaman taruh uang taruh kekayaan,” ujar Anwar di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Anwar menyebutkan sejak kerusuhan yang terjadi 13 Mei 1998, iklim investasi di Indonesia sudah tercoreng nama baiknya.

Sehingga banyak aliran dana dari investor asing keluar negeri mencari bank yang lebih aman.

“Alasan sistem hukum dan politik tidak kondusif menyimpan harta. Sebentar-sebentar demo, terjadi gejolak, terjadi revolusi,” kata Anwar.

Anwar berharap pemerintah memperbaiki iklim investasi lebih dulu sebelum menjalankan program pengampunan pajak.

Karena saat ini yang dibutuhkan Indonesia menurut Anwar tenaga ahli yang pindah keluar negeri, yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara.

“Padahal yang lari ini diperlukan untuk pembangunan, orang-orang itu punya keterampilan,” ungkap Anwar.

ezgif.com-resize

Bandung – Guna pengembangan perusahaan, termasuk mempersiapkan tenaga kerja andal untuk menggarap sejumlah proyek strategis, PT Perusahaan Listrik Negara merekrut ribuan pegawai baru, yang disaring melalui proses seleksi yang ketat. Salah satunya dengan menggunakan metode tes berbasis komputer (Computerized Adaptive Testing/CAT).

“Tahun ini adalah rekrutmen terbanyak, yakni 5.558 orang dari jenjang SMA/SMK, D3, S1 hingga S2.. Selain untuk menggantikan posisi karyawan yang pensiun sebanyak 2.000-an orang tiap tahun, juga untuk memenuhi kebutuhan PLN, terutama karena adanya proyek 35.000 MW dan 7.000 MW carry over,” kata Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali, Rabu (27/4).

Menurut Muhammad Ali, saat ini ada 1.466 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes IQ dengan metode CAT yang diselenggrakan di Kampus Politeknik Negeri (Polban) Bandung. Mereka sebelumnya telah lolos seleksi adminstrasi serta tes akademis dan bahasa Inggris, Tes IQ dengan metode CAT ini juga disebut dengan Test Adaptive PLN atau dikenal dengan TAP, dimana hasil tes ini akan menyesuaikan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di PLN.

TAP dengan metode CAT ini akan mengukur secara tepat kemampuan peserta, dimana tingkat kesukaran tes disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan reliable. CAT tidak hanya memindahkan butir soal yang ada dalam buku cetak ke dalam file komputer.

Penyajian soal tes disesuaikan dengan respon yang menunjukkan tingkat kemampuan peserta. Komputer dapat menyimpan informasi tes (bank soal) dan hanya menampilkan item-item sesuai kemampuan peserta. Urutan item pun akan diatur berdasarkan kemampuan masing-masing peserta, sehingga durasi waktu untuk melakukan tes pun akan berbeda-beda. Lamanya waktu tes dimungkinkan untuk diperpendek tanpa menghilangkan ketepatan pengukuran.

Dengan metode ini maka PLN dapat memperoleh hasil tes IQ secara langsung dan menyeluruh, tanpa menghitung hasil tes peserta secara satu per satu. Hal ini menjadi upaya PLN untuk menjaring calon pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

PLN menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan tes IQ menggunakan metode CAT untuk seleksi calon pegawai baru. Pengembangan metode ini dilakukan oleh Assesment Center PLN yang berada di bawah Unit PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) bersama ahli psikometri, baik dari dalam maupun luar negeri. Metode CAT ini diadopsi dari Cambridge University, London dan dikembangkan oleh PLN sejak tahun lalu.
“Hari ini untuk pertama kalinya kami menggunakan TAP sebagai salah satu tahapan seleksi di PLN, walaupun metode ini sudah digunakan sebelumnya untuk lingkungan internal PLN,” katanya.

 

 

Euis Rita Hartati/ERH

Investor Daily

doraemon

JAKARTA okezone – Keputusan pemerintah untuk membelanjakan dana APBN sejak awal 2016 ternyata telah berdampak pada perekonomian. Bahkan pada triwulan I-2016, BI mencatat pertumbuhan belanja jauh lebih tinggi apabila dibandingkan tahun lalu.

“Kalau kuartal I kan sebenarnya cukup tinggi ya kalau di belanja modalnya sekitar 160 persen, belanja barangnya juga 56 persen,” kata Direktur Eksekutif bidang Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung di kantor pusat BI, Jakarta, Selasa (29/4/2016).

Melihat tren tingginya belanja pemerintah ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengandalkan dari belanja dalam negeri. Sehingga, gejolak ekonomi global tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri apabila kesempatan ini berhasil dimanfaatkan.

“Jadi memang domestik demand-lah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita dari fiskal. Yang kedua tentu saja, adanya fiskal mulai bergerak, ini swasta mulai bergerak,” kata Juda.

“Tanda-tanda itu mulai ada, konsumsi, investasi swasta, walaupun memang belum terlalu strong, belum terlalu kuat tapi tanda-tanda perbaikan dari sektor swasta itu sudah ada,” jelasnya.

Sehingga, apabila belanja domestik ini dapat dimanfaatkan, maka bukan hal mustahil ekonomi Indonesia dapat melesat pada kuartal II-2016. Untuk itu, pemerintah perlu menggenjot belanja pada berbagai sektor, salah satunya adalah pada sektor infrastruktur.

“Kalau komitmen pemerintah untuk mengakselerasi khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur, saya masih optimistis di kuartal II ini akan tetap tinggi,” tukasnya.

(mrt)

doraemon

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks kesenjangan distribusi pengeluaran (gini ratio) berada di posisi 0,40 pada September 2015. Angka tesebut turun 0,01 dibandingkan Maret 2015.

(Baca: BPS: Kesenjangan antara Si Kaya dan Si Miskin Menyempit)

Menanggapi data itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim bahwa program pemerintah telah berjalan. Khusunya, program kerja yang terkait dengan “wong cilik”.

“Ya memang sudah dilaporkan beberapa minggu lalu. Itu artinya upaya-upaya kita untuk memperbaiki pendapatan masyarakat ditingkat bawah telah berjalan,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Pemerintah tutur dia tidak akan berhenti untuk terus mengecilkan gini ratio. Bahkan, Wapres juga menuturkan bahwa pemerintah tidaknya hanya menyentuh sisi ekonomi untuk mengecilkan gini ratio tersebut.

“Ya kita bantu ekonomi rakyat kecil, UKM. Lalu membantu kesehatan dan pendidikan. Itulah salah satu cara untuk mengurangi gap nya,” kata Wapres.

Pemerintah tidak menutup mata masih adanya kemiskinan. Oleh karena itulah ucap dia, pemerintah akan terus berusaha untuk mengecilkan gini ratio.

Di sektor perbankan misalnya, Kalla mengatakan bahwa penurunan suku bunga merupakan salah satu contoh program untuk masyarakat kecil. Dengan bunga bank yang turun, Wapres yakin masyakarat kecil akan mampu menjangkau akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

spiral

JAKARTA okezone – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengungkapkan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD ternyata tidak berdampak pada peningkatan nilai ekspor. Padahal, seharusnya para pengusaha dapat memanfaatkan pelemahan nilai tukar Rupiah untuk melakukan peningkatan nilai ekspor.

“Kemarin pada saat Rupiah melemah tidak ada yang memanfaatkan untuk menggenjot nilai ekspor. Ketika Rupiah anjlok, ekspor enggak naik,” kata Suryamin di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Namun, peningkatan nilai ekspor justru terjadi ketika Rupiah telah mulai menguat dalam tiga bulan terakhir. Bahkan, pada Maret 2016 BPS mencatat nilai ekspor mencapai USD11,79 miliar atau sebesar 4,25 persen.

Peningkatan ini, kata Suryamin, diperkirakan karena mulai meningkatnya harga komoditas. Selain itu, negara-negara seperti India dan China juga tengah membutuhkan komoditas asal Indonesia seperti CPO yang berdampak pada kenaikan harga komoditas.

“Dugaan kami memang karena permintaan dari luar meningkat. Jadi ekspor kita turut meningkat,” tukasnya.

(Baca juga: Peningkatan Ekspor Minuman Andil Terbesar Surplus di Maret)

Pada saat yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi Barang danJasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengungkapan, saat ini memang terdapat peningkatan ekspor terhadap India dan China. Sehingga, hal ini berdampak pada bertambahnya nilai ekspor terutama pada sektor non migas.

“Memang harga CPO dan batu bara Maret ini naik ya. Dan India, China permintaannya juga meningkat. Untuk batu bara saya peningkatan ekspor kita pada Februari lalu mencapai 4 juta ton dari 34 juta ton menjadi 38 juta ton,” tukasnya.

Peningkatan nilai ekspor CPO ini memang telah diprediksi akan berdampak pada kenaikan nilai ekspor di tengah penguatan Rupiah. Sebelumnya, Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengungkapan, ekspor CPO sepanjang Maret lalu mengalami kenaikan sebesar 10 persen. Hal inilah yang mendorong nilai ekspor Indonesia tetap tumbuh meskipun nilai tukar Rupiah menguat.

(kmj)

(rhs)

2e615-padi2bkapas SMALL

INILAHCOM, Jakarta – Saat ini, pertumbuhan perkantoran khususnya di Jabodetabek, cukup pesat. Tapi sayang, serapannya tergolong rendah. Menunjukkan bahwa perekonomian masih malas bergerak.

Demikian disampaikan Direktur Riset Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2016). “Dari segi pasokan, perkantoran di Jabodetabek terjadi peningkatan signifikan. Namun, segi penyerapan sangat-sangat kurang,” papar Arief.

Arief juga tak mau memprediksi, sampai kapan masa paceklik produk bisnis perkantoran ini bakal berakhir. Hanya dikatakan bahwa semuanya bergantung pertumbuhan ekonomi. “Kalau pertumbuhan perekonomian cepat, naiknya penjualan perkantoran juga cepat,” kata Arief.

Arief mengenang kembali era

  • krisis 1998. di mana tingkat hunian perkantoran rontok 74,5%.
  • Hal yang sama terjadi saat krisis finansial global beberapa tahun lalu, tingkat hunian menjadi 84,3 persen.

Lalu berapa saat ini? Akibat tingginya pembangunan gedung perkantoran yang tidak diimbangi serapan, berdampak kepada penurunan tingkat hunia. Untuk

  • saat ini, angkanya berada di kisaran 81%.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, tingkat hunian bakal masuk level terjeblok pada 2018 dengan angka 76%. Sebelumnya, konsultan properti, Colliers International menyatakan, pembangunan sarana transportasi massal mass rapid transit (MRT) khususnya di daerah sentra bisnis, seperti di Jalan Sudirman, Jakarta, juga mendorong pembangunan gedung pencakar langit.

“Ke depannya, kita akan lihat gedung-gedung di Sudirman akan lebih besar dan lebih tinggi,” kata Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto.

Menurut Ferry, dengan adanya MRT, maka beban jalan raya, bakal berkurang karena semakin banyak pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan MRT.

Perlambatan ekonomi global berimbas kepada Indonesia, tetapi pembangunan gedung perkantoran berskala besar khususnya di daerah strategis, jalan terus. “Koridor utama Sudirman masih menjadi magnet bagi pengembang dan pengelola untuk mengembangkan properti mereka,” kata Ferry.

Faktor lainnya yang mendukung lebih banyak pembangunan gedung pencakar adalah kebijakan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan rasio Kooefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk beberapa titik di dekat lokasi pembangunan stasiun MRT.

Berdasarkan data Colliers, Sudirman akan terus menjadi kontributor utama tambahan ruang kantor di daerah sentrabisnis (CBD), yaitu diperkirakan bakal terjadi penambahan 2,1 juta meter persegi ruang kantor di kawasan CBD Jakarta dan 42 persen jumlah itu ada di Sudirman. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2288194/jabodetabek-jadi-belantara-perkantoran-tapi-kosong#sthash.CIorsVGn.dpuf

dollar small

Semenjak di-groundbreakingpada Oktober 2013, kini penyelesaian pekerjaan konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta secara keseluruhan telah mencapai sekira 44,45 persen.

Berdasarkan data per 31 Maret 2016 dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (13/4/2016), rincian secara garis besarnya untuk pekerjaan proyek pada struktur layang telah menyelesaikan 28,45 persen dan struktur bawah tanah sebesar 60,61 persen.

Akan tetapi, secara umum, pekerjaan konstruksi yang tengah dilakukan saat ini antara lain pekerjaan konstruksi area depo MRT, pekerjaan pembuatan fondasi kolom jalur dan kolom untuk stasiun layang, pekerjaan pembangunan struktur boks stasiun bawah tanah, serta pekerjaan pembuatan terowongan jalur bawah tanah.

Manajemen PT MRT Jakarta senantiasa memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar pembangunan proyek MRT berlangsung dengan baik dan lancar hingga dapat selesai dengan tepat waktu.

Sekadar informasi, PT MRT Jakarta memulai groundbreaking konstruksi pembangunan proyek MRT Jakarta di Dukuh Atas pada 10 Oktober 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo.

Terlebih lagi, pembangunan MRT Jakarta ini sudah didengungkan sejak 24 tahun yang lalu dan dinanti-nanti oleh masyarakat Jakarta.

http://economy.okezone.com/read/2016/04/13/320/1361791/perkembangan-proyek-mrt-jakarta-fase-i-capai-44-45
Sumber : OKEZONE.COM

new chin year dragon 02

JAKARTA okezone – Bank Indonesia (BI) mengindikasikan kegiatan usaha pada kuartal I 2016 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tercermin dari Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mencatat saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan 3,02 persen pada kuartal IV 2015.

“Peningkatan kegiatan usaha terindikasi pada sebagian besar sektor, terutama sektor jasa-jasa (SBT 2,69 persen) dan sektor pengangkutan & komunikasi (SBT 2,10 persen). Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi dari kinerja keuangan yang membaik,” papar Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistyowati di Gedung BI, Senin (11/4/2016).

Di sisi lain, BI mencatat kondisi likuiditas dan rentabilitas dunia usaha pada kuarta I 2016 meningkat dibandingkan periode sebelumnya dengan SBT masing-masing sebesar 29,70 persen dan 28,99 persen. Dengan kondisi ini, dunia usaha menilai akses terhadap kredit perbankan lebih mudah dibandingkan kuartal sebelumnya dengan SBT 6,77 persen, naik dari dua persen pada periode sebelumnya.

“Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, rata-rata kapasitas produksi terpakai pada triwulan I-2016 berada di level 75,75 persen, meningkat dibandingkan 75,23 persen pada triwulan sebelumnya,” tambahnya.

Dia menuturkan, peningkatan kapasitas produksi terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih yang secara rata-rata sebesar 83,98 persen, naik dari 80,88 persen pada kuartal IV-2015. Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal I 2016 masih berada dalam tekanan kontraksi sebagaimana diindikasikan oleh SBT sebesar minus 0,77 persen, lebih rendah dibandingkan SBT periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar minus 0,34 persen.

Dirinya menjelaskan, kontraksi pada sektor industri pengolahan disebabkan oleh kontraksi pada indeks volume pesanan dan indeks tenaga kerja yang tercatat masing-masing sebesar 45,21 persen dan 46,61 persen.

BI memperkirakan kegiatan usaha pada kuartal II 2016, secara kuartalan diperkirakan mengalami ekspansi. Hal ini terindikasi dari SBT kegiatan usaha pada kuartal II 2016 sebesar 18,29 persen. Ekspansi kegiatan usaha diproyeksi terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan SBT masing-masing sebesar 3,95 persen dan 2,47 persen.

“Ekspansi kegiatan usaha sektor industri pengolahan pada kuartal II 2016 juga terindikasi dari nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) kuartal II 2016 sebesar 51,37 persen. Ekspansi sektor industri pengolahan terutama didorong oleh ekspansi indeks volume produksi dan indeks volume persediaan barang jadi masing-masing sebesar 60,55 persen dan 50,52 persen,” cetusnya.

(rzy)

rose KECIL

Merdeka.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibaranimenyebut Indonesia menerima aliran investasi dari sedikitnya 8 negara tax haven atau surga pajak. Aliran terbesar berasal dari British Virgin Islands

“Tapi sangat kecil nilai investasinya. Nilainya tidak sampai 10 persen dari total investasi asing selama 6 tahun terakhir,” tutur Franky di Kantornya, Jakarta, Senin (11/4).

Dia menguraikan, sepanjang 2010-2015, total investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai USD 146,677 miliar. Sepanjang periode tersebut, aliran investasi berasal dari kumpulan negara tax haven hanya sekitar USD 9 miliar.

“Jadi tidak besar nilai investasinya. Hanya USD 9 miliar selama enam tahun,” katanya

Berikut daftar investasi Negara Tax Haven di Indonesia:

1. Barbados, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 1 juta

2. Belize, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 4 juta

3. Bermuda, total investasi selama 2010-2015 sebesar 0 (nol)

4. British Virgin Islands, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 5,13 miliar

5. Cayman Island, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 226 juta

6. Luxemburg, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 439 juta

7. Mauritius, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 2,5 miliar

8. Seychelles, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 508 juta

dollar small

JAKARTA ID– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi minyak sampai Maret 2016 mencapai 835.234 barel per hari (bph). Realisasi ini mencapai 100,63% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar 830.000 bph.

Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan, produksi minyak nasional terus meningkat sejak awal tahun ini. Pada Maret lalu, rata-rata produksi minyak nasional mencapai 847.291 bph. Sementara produksi minyak harian pada Selasa (5/4) tercatat sebesar 846.338 bph.

“Untuk produksi rata-rata sepanjang 2016 ini yakni 835.234 bph atau mencapai 100,89% dari target dalam WP&B (work plan and budget/rencana kerja dan anggaran) 827.843 bph,” kata dia kepada Investor Daily,Rabu (6/4). Realisasi produksi tiga bulan awal 2016 ini juga melebih target APBN 830.000 bph.

Untuk realisasi produksi gas, lanjut dia, juga jauh lebih baik dari target yang ditetapkan dalam WP&B. Menurut dia, pada Maret lalu, rata-rata produksi gas nasional tercatat sebesar 8.290 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). Kemudian produksi gas harian mencapai 8.412 mmscfd.

“Sementara untuk rata-rata produksi gas sepanjang 2016 ini yakni 8.219 mmscfd atau 105,3% dari target WP&B 7.825 mmscfd,” ujar Elan.

Sehingga, tambah Elan, secara keseluruhan produksi migas pada kuartal 2016 ini cukup bagus. Rata-rata realisasi produksi migas pada kuartal pertama tercatat 2,3 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd). Sementara rata-rata produksi migas pada Maret lalu sudah lebih baik yakni 2,32 juta boped.

“Untuk produksi migas harian lebih baik lagi, yakni mencapai 2,34 juta boepd,” tutur dia. (ID/ayu)

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan lima pelabuhan di kawasan Indonesia Timur sebagai bagian dari perwujudan tol laut.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan bertolak menuju Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dari Kabupaten Pulau Morotai, pada Rabu pagi (6/4/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden dan rombongan akan menaiki pesawat CN-295 TNI AU dari Pangkalan TNI AU Leo Wattimena, Kabupaten Pulau Morotai, menuju Halmahera Utara.

Perjalanan itu, merupakan upaya Presiden untuk mewujudkan tol laut.

Rencananya, Presiden akan meresmikan lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor.

Peresmian kelima pelabuhan itu dipusatkan di Pelabuhan Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.

Pelabuhan adalah salah satu kunci dalam membangun suatu daerah, terlebih lagi bagi daerah yang berada di daerah-daerah terpencil.

Menurut Presiden sebelumnya, tanpa pelabuhan, potensi suatu daerah tidak akan dikenal dan menopang ekonomi masyarakat setempat karena tidak adanya kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang singgah di daerah itu.

Bahkan sebaliknya harga-harga barang di daerah itu dapat menjadi tinggi karena belum adanya konektivitas.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan pentingnya tol laut, yakni membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dengan jadwal yang pasti dari Sabang sampai Merauke.

Usai meresmikan kelima pelabuhan itu,

Presiden akan menyerahkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Beras Sejahtera di Kecamatan Galela.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan kembali ke Pangkalan TNI AU Leo Wattimena Pulau Morotai dengan menggunakan CN-295 TNI AU pada siang hari.

Di Morotai, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan akan berganti pesawat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 untuk menuju Jakarta dan diperkirakan tiba pada pukul 18.00 WIB.

dollar small

Ambon detik-Gempa  yang mengguncang  Kota Ambon, Maluku, akhir Desember tahun lalu sempat membuat posisi Jembatan Merah Putih bergeser. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, jembatan terpanjang di Indonesia Timur itu bergeser 9 centimeter (cm) akibat gempa bumi.

Meski sempat bergeser, Basuki mengatakan, kondisi jembatan masih aman karena pergesaran belum melewati batas toleransi yaitu 30 cm.

“Waktu gempa kemarin geser 9 cm, sementara kalau batas toleransi persisnya 30 cm. Jadi masih aman,” ujar Basuki di lokasi peresmian Jembatan Merah Putih, Ambon, Provinsi Maluku, Senin (4/4/2016)

Basuki menambahkan, Maluku memang masuk dalam zonasi gempa bumi. Namun, situasi itu tak akan mempengaruhi Jembatan Merah Putih karena telah dirancang tahan gempa.

Selain itu, Komite Jembatan dan Terowongan Kementerian PUPR juga sudah menyatakan jembatan ini tetap aman meski terjadi gempa

“Desain jembatan memang untuk  tahan gempa. Ada semacam rel, jadi kalau gempa jembatannya geser sendiri. Selain itu juga sudah diuji, ada kemarin 48 truk muatan penuh berjejer.” terang Basuki.

(hns/ang)

dollar small

INILAHCOM, Jakarta – Untuk melihat pelaksanaan Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), beberapa waktu lalu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengunjung dua kawasan industri di Bekasi, Jawa Barat.

Dua kawasan industri yang dikunjungi adalah Delta Silicon 8 dan Fajar Industrial Estate masing-masing dengan luasan 158 hektar dan 300 hektar.

Franky menyampaikan, tujuan dari kunjungan ini adalah melihat perkembangan kemudahanan layanan investasi konstruksi (KLIK) yang merupakan bagian dari implementasi 17 nota kesepahaman tentang KLIK, yang ditandatangani oleh pimpinan pusat dan daerah, serta instansi terkait.

“Kemudahan layanan investasi langsung konstruksi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan perizinan hingga ke tingkat daerah,” ujar Franky.

Menurut Franky, kemudahan investasi langsung konstruksi juga merupakan bagian dari arahan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan yang saling berkaitan. Di antaranya yakni fokuspemerintah yakni deregulasi nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Saat itu, Presiden juga mengapresiasi positif langkah kerjasama lintas horizontal baik antar Kementerian dan Lembaga maupun lintas vertikal Pusat dengan Daerah dan mengharapkan hal ini konkrit direalisasikan di lapangan,” ungkap Franky.

Franky menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga berharap, agar daerah dapat mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan di daerah yang menjadi kewenangannya. “Yang terakhir adalah pentingnya koordinasi lintas sektor dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan kebijakan di lapangan,” lanjutnya.

KLIK merupakan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dimana investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dar BKPM. Pengurusan izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan 9IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation).

Tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 17.154 hektar. 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektar, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2285424/sambangi-2-kawasan-industri-bos-bkpm-tinjau-klik#sthash.K9bZOJCw.dpuf

rose KECIL

JAKARTA ID – Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% pada 2016 seiring dengan respon positif konsumen dan investor terhadap upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan reformasi struktural.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh ekspansi fiskal yang berpengaruh pada investasi pemerintah di semester satu dan kontribusi konsumsi swasta di semester dua,” kata ekonom ADB Priasto Aji dalam pemaparan di Jakarta, Rabu.

Priasto menjelaskan penyerapan belanja pemerintah khususnya belanja modal yang tinggi sejak awal tahun memberikan sumbangan terhadap peningkatan investasi dan mendorong pembangunan proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

“Kita berkeyakinan proses penyerapan lebih cepat karena proses ’procurement’ telah dilakukan sejak tahun lalu, sehingga semester satu ini mendapatkan dorongan dari investasi pemerintah, apalagi dana desa juga sudah tersalurkan,” ujarnya.

Selain itu, penyerapan belanja ini juga didukung dengan deregulasi yang telah dilakukan pemerintah berupa penerbitan paket kebijakan sejak tahun lalu yang bisa membuka peluang tumbuhnya investasi swasta pada semester dua 2016.

“Upaya untuk meningkatkan iklim investasi akan berdampak pada semester dua. Reformasi kebijakan pemerintah yang sedang berjalan diperkirakan akan memberikan stimulus pada investasi swasta, terutama dalam jangka menengah,” kata Priasto.

Secara keseluruhan, perbaikan struktural dan percepatan belanja pemerintah ini memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi rumah tangga, yang diproyeksikan tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada 2016.

Namun, kinerja ekspor tetap mengalami kelesuan karena negara mitra dagang Indonesia masih dilanda perlemahan ekonomi, sehingga pemerintah harus mulai mempertimbangkan diversifikasi produk maupun negara tujuan ekspor.

Meskipun prospek ekonomi Indonesia dalam 2016 terlihat lebih baik dari tahun sebelumnya, ADB mencatat ada berbagai risiko yang berpotensi bisa mengganggu kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan, apabila reformasi tidak dilakukan secara konsisten.

Risiko tersebut antara lain penundaan pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah dan kemungkinan tidak tercapainya penerimaan pajak, yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan dunia bisnis.

Risiko lainnya adalah kenaikan laju inflasi akibat terbatasnya pasokan bahan makanan serta tantangan eksternal berupa harga komoditas global yang melemah dan kelesuan ekonomi di negara mitra dagang Indonesia. (ant/gor)

dollar small

Bisnis.com, JAKARTA – Target pertumbuhan 7% tidak akan tercapai pada akhir pemerintahan Joko Widodo. Target tersebut baru bisa dicapai pada 2025.

Ekonom senior Soebroto memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal membaik ke level 5,2% hingga 5,3% dari realisasi tahun lalu yang hanya 4,79%. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai level 7% sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi.

Dia menghitung pertumbuhan ekonomi pada 2019 berada di kisaran 6%. “Jadi saya kira-kira 2025 mungkin kita sudah bisa 7%,” katanya dalam diskusi Strategi industrialisasi di Indonesia dalam  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Jakarta pada Kamis (31/3/2016).

Soebroto menuturkan pemerintah perlu memaksimalkan sumber daya di laut untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Selama ini perekonomian Indonesia masih ditopang sumber daya di darat. “Sekitar 70% kekayaan berada di laut dan 30% di darat, tapi yang 70% belum dimanfaatkan.”

Mantan dosen Universitas Indonesia itu mengungkapkan sumber daya kelautan tidak terbatas pada perikanan. Potensi lain seperti wisata dan transportasi harus dikembangkan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memaksimalkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan mayoritas perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Jika UMKM digerakkan secara masif, ungkapnya, pertumbuhan ekonomi 7% bakal tercapai.

Dia mengemukakan pendapatan per kapita Indonesia bakal meningkat dua kali lipat saat pertumbuhan ekonomi bertahan 7% dalam 10 tahun secara terus menerus. Namun jika pertumbuhan ekonomi berada di level 5%, pendapatan per kapita dua kali lipat baru tercapai selama 14 tahun.

Lebih jauh, Subroto menilai pemerintahan Jokowi hanya memikirkan pembangunan jangka pendek 5 tahun. Visi pembangunan jangka panjang belum terpikirkan.

Oleh karena itu, Mantan Menteri Energi dan Pertambangan era Orde Baru ini menyarankan agar Jokowi merumuskan program jangka panjang. “Presiden bisa menugaskan KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) untuk mengemban tugas ini.”

Ketua KEIN Sutrisno Bachir mengemukakan para elit tidak boleh memikirkan siklus politik 5 tahunan saja. Mereka harus memiliki tujuan yang sama untuk membangun Indonesia. “Sekarang melihat kok tidak ada arahnya lagi. Semua hanya memikirkan kelompok sendiri.”

Karena itu, dia menjanjikan KEIN akan merapatkan barisan agar ada tujuan bersama. Salah satunya melalui forum kerja sama dengan beberapa kementerian, serta rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

bird
Bisnis.com, TARAKAN – Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang terintegrasi dengan laut.
Kepala Bandara Internasional Juwata Syamsul Banri mengatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi, Bandara Juwata akan menjadi bandara terunik di Indonesia karena terintegrasi dengan laut.
Pasalnya, moda transportasi sungai dan laut tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat Kaltara.
“Bandara itu punya masyarakat. Masterplan juga dinamis. Jadi secara pribadi bandara akan maju terus. Kemajuan cukup pesat terjadi di Tarakan dan Kaltara ini punya potensi yang besar sehingga harus dipush untuk memenuhi kebutuhan transportasi,” ujarnya, Selasa (22/3/2016).
Dia mengklaim bandara yang terintegrasi dengan laut ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.
Nantinya, di bandara ini akan ada dibangun jalur yang terintegrasi dengan sungai yang ada di sekitar bandara.
Tentunya sungai ini bermuara dengan laut. Pasalnya, kota Tarakan ini dikelilingi laut dan menjadi supporting daerah perbatasan untuk empat wilayah kabupaten yakni Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Malinau.
“Tarakan di Kaltara diklaim sebagai kota jasa sehingga orang mau kemana pun melalui Tarakan dan terintegrasi dengan jalur ekonomi. Banyak orang yang terlambat terbang karena antara pelabuhan berjarak 5 KM dan mereka harus melalui jalan raya sehingga memakan waktu. Konsep integrasi ini juga menjadi solusi pemecahan kemacetan di Tarakan,” kata Syamsul.
Nantinya, akan ada speedboat atau kapal yang dapat digunakan penumpang bandara yang menghubungan antara bandara dengan laut.
“Ada kapal khusus, tidak semua kapal bisa masuk ke sungai yang menghubungkan bandara ini. Ini akan jadi peluang usaha.
Bahkan, bisa nanti harga tiket disatukan dengan tiket pesawat dan kapal bagi mereka yang di daerah kabupaten di luar pulau Tarakan,” ucapnya.
Saat ini, rencana integrasi bandara dengan laut dalam tahap kajian studi untuk pembangunannya.
Rencananya, pada 2017 akan dimulai peletakan batu pertama untuk pembangunan bandara yang terkoneksi dengan laut.
“Tahun depan mulai pembangunannya. Untuk DEDnya (Detail Engineering Design) telah dibuat oleh Pemprov. Ini lagi dalam tahap kajian studinya,” tutur Syamsul.

 

bird

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan komitmen investasi dari Cina pada 2016 mencapai US$ 30 miliar. “Pada 2017, targetnya dua kali lipat yaitu US$ 60 miliar,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.

Menurut dia, rasio investasi Cina yang tidak lebih dari 10 persen membuatnya memasang target komitmen investasi yang tinggi guna mendongkrak investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. “Sambil dibenahi perusahaannya yang akan masuk ke Indonesia,” katanya.

Berdasarkan catatan BKPM, total komitmen investasi dari China yang diraih Indonesia sepanjang 2015 mencapai US$ 22,6 miliar  atau naik dari tahun sebelumnya sebesar US$15,7 miliar. Adapun nilai komitmen investasi dari Cina sepanjang Januari-Februari 2016 mencapai US$ 3,2 miliar.

Franky menuturkan, berdasarkan data Financial Times, per Februari 2016, investasi Cina keluar negeri sepanjang 2010-2015 mencapai US$ 219,9 miliar. Sekitar US$ 23,2 miliar  investasi Cina itu masuk ke Indonesia (11%). “Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi Cina,  di bawah Amerika Serikat, kemudian disusul Rusia dan India,” katanya.

Ia menambahkan, menjadikan Cina sebagai salah satu negara prioritas investasi merupakan hasil pemetaan data yang dilakukan BKPM lantaran negara tersebut merupakan penyumbang investasi terbesar ke lima di dunia.  Di atas Cina, terdapat Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris yang juga masuk daftar negara prioritas investasi oleh BKPM.

ANTARA

valentineEVERYsmall

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia akhirnya memiliki Undang-undang (UU) Anti Krisis Keuangan dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

RUU PPKSP disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III tahun 2015-2016, pada Kamis (17/3/2016).

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, setelah disahkannya RUU PPKSK, perlu didorong upaya pencegahan krisis melalui penguatan fungsi pengawasan perbankan, khususnya untuk bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik.

“Untuk pertama kalinya, penetapan daftar bank sistemik dilakukan paling lambat tiga bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini,” kata dia.

Artinya, penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan, lanjut Bambang.

Penanganan terhadap permasalahan bank mengedepankan konsepbail-in, yaitu penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank itu sendiri.

Antara lain berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri perbankan.

Selanjutnya, apabila bank mengalami permasalahan solvabilitas, RUU ini memperkenalkan dua metode baru untuk penanganan yang lebih efektif.

Metode tersebut yakni, pengalihan sebagian atau seluruh asset dan/atau kewajiban bank kepada bank lain sebagai bank penerima (purchase and assumption), atau pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara (bridge bank).

Perkuat OJK

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan bahwa ada kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak tercantum dalam UU Anti Krisis Keuangan. Tapi, kesepakatan tersebut bisa digunakan sebagai landasan untuk memutuskan penyelamatan sebuah bank.

“Yang tidak muncul di UU itu juga ada, yang sudah kita sepakati bersama-sama OJK,” kata Darmin, Kamis malam, di kantornya.

Darmin mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya pemerintah telah memperkuat fungsi pengawasan OJK.

Dengan fungsi pengawasan yang lebih kuat, pengawas bisa dengan cepat mendeteksi bank bermasalah. OJK juga bisa  memerintahkan supaya pemilik bank segera membereskan masalah tersebut.

“Jadi, jangan tunggu sampai masalahnya berat, baru dipikirkan jalan keluarnya,” kata Darmin.

RUU PPKSK sebelumnya disebut RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini terdiri dari delapan bab dan 55 pasal.

Ruang lingkup RUU mencakup  tiga hal. Yakni, pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sitem keuangan, dan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Aprillia Ika

 rose KECIL

JAKARTA kontan. Risiko investasi Tanah Air diterawang akan membaik hingga pengujung tahun 2016. Risiko berinvestasi di dalam negeri setidaknya tercermin pada angka Credit Default Swap (CDS) Indonesia.

Mengacu Bloomberg per Jumat (18/3), CDS Indonesia bertenor lima tahun sebesar 185,11, level terendah sejak Agustus 2015. Pencapaian tersebut juga membaik 19,48% (ytd) dari posisi akhir tahun 2015 yang tercatat 229,92.

Semakin rendah angka CDS berarti risiko berinvestasi di area tersebut semakin minim. Sebaliknya, semakin besar angka CDS menandakan risiko berinvestasi di suatu kawasan kian tinggi.

Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra memproyeksikan, risiko investasi dalam negeri bakal membaik di waktu mendatang. Asal pergerakan rupiah tetap stabil. Data neraca perdagangan Indonesia juga diharapkan membaik.

Adapun per Februari 2016, neraca perdagangan Tanah Air surplus US$ 1,1 miliar. Pemerintah diharapkan juga senantiasa mengeksekusi berbagai program dan kebijakan yang telah direncanakan, semisal pembangunan infrastruktur guna menggairahkan ekonomi.

Made memprediksi, masih ada peluang bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya yang saat ini di level 6,75%. Asal inflasi dalam negeri terjaga.

“Melemahnya dollar AS akibat keputusan The Fed mengerek harga komoditas, termasuk minyak. Kondisi ini harus dicermati karena bisa berdampak pada inflasi,” jelasnya. Pemerintah mematok target inflasi tahun 2016 di level 3% – 5%.

valentineEVERYsmall

sindonews: PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia diprediksi pada kisaran 4,9% hingga 5,4% pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan tersebut dirilis oleh tiga lembaga yang berbeda yakni Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund /IMF), Bank Dunia (World Bank), dan Bank Indonesia (BI).

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,9% pada 2016. Perkiraan itu lebih tinggi 0,2% dari pencapaian tahun lalu, namun lebih rendah 0,1% dibandingkan pada 2014 yang mencapai sekitar 5%.

Sedangkan Bank Dunia melakukan koreksi atas prediksi pertumbuhan yang sudah diumumkan akhir tahun lalu. Bank Dunia memberi angka sekitar 5,1% atau direvisi turun 0,2% dari proyeksi sebelumnya. Sementara proyeksi BI telah dikoreksi naik dari 5,3% menjadi 5,4%.

Proyeksi itu telah memberi angin segar terhadap dunia usaha. Walau prediksi tiga lembaga yang sangat kredibel tersebut menunjukkan peningkatan dibanding pertumbuhan ekonomi tahun lalu, ketiganya sepakat mengingatkan pemerintah agar tetap melangkah superhati-hati karena pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya mengembuskan angin segar sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi perekonomian dua negara besar yang mengendalikan perekonomian global yakni China dan Amerika Serikat (AS) masih lesu. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu sedang berjuang bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang terus merosot belakangan ini.

Sedangkan perekonomian AS masih berfluktuatif dan membuat bank sentral negara tersebut terlihat gamang dalam pengambilan kebijakan. Setidaknya tercermin dari rencana kenaikan suku bunga The Fed yang masih tarik ulur dan berdampak langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setelah perekonomian Indonesia mengalami perlambatan selama beberapa tahun, sebagaimana publikasi terbaru IMF bahwa pertumbuhan ekonomi akan terakselerasi tahun ini. Hal itu dipicu oleh belanja investasi pemerintah yang semakin lancar dan lahirnya sentimen positif berkaitan dengan reformasi birokrasi yang terkait dengan penyederhanaan dan pemangkasan waktu untuk memperoleh izin usaha.

Sementara itu, BI menyatakan rentang pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2% hingga 5,6%, namun bank sentral mengambil angka moderat pada level 5,4%. Proyeksi BI sejalan dengan analisis IMF terkait belanja investasi.

Gubernur BI Agus Martowardojo meyakini belanja investasi pemerintah dan swasta tahun ini akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, pihak bank sentral mewanti-wanti pemerintah untuk memperhatikan kinerja ekspor dan impor yang masih terjadi kontraksi.

Yang menarik dicermati adalah koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia. Meski prediksinya masih di atas 5%, itu mengundang kekhawatiran sebab dalam publikasi Bank Dunia diselipkan beberapa catatan bahwa faktor yang bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi selain datang dari luar juga pengaruh dari domestik yang masih banyak misalnya persoalan harga pangan.

Bank Dunia mencontohkan harga komoditas dan permintaan impor dunia masih rendah. Akibat itu, pendapatan ekspor tidak maksimal untuk membesarkan isi pundi-pundi keuangan negara. Di sisi lain, pihak Bank Dunia mengakui pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan jangka pendek, namun pengaruhnya belum besar dalam mengimbangi penurunan pendapatan dari perdagangan komoditas yang harganya sedang anjlok.

Lebih spesifik lagi, dalam laporan yang bertajuk Indonesia Economic Quarterly Edisi Maret 2016, World Bank menyoroti persoalan logistik di Indonesia yang masih mahal. Biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemanfaatan aset-aset logistik. Bank Dunia menyarankan pemerintah mereformasi sektor logistik terkait pengembangan daerah terpencil sekaligus bertujuan mendiversifikasi ekonomi. Selain itu, Bank Dunia juga mengingatkan bahwa persoalan kesenjangan dan ketimpangan di Indonesia makin melebar sehingga perlu penanganan secepatnya.

Masalah kesenjangan dan ketimpangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terganggu. Jadi, pemerintah tetap harus hati-hati meniti tahun ini meski tiga lembaga tepercaya memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam level positif dibandingkan tahun sebelumnya.

(kri)

long jump icon

Jakarta -Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2015 mencapai 5,06%, sementara di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,79%, atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02%.

Menurut Ekonom Faisal Basri, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus terus dijaga tetap stabil, jangan sampai setelah naik tinggi kemudian turun lagi.

“Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan, ini tahunan. Tapi kalau kita lihat quarterly itu sudah mencapai titik rendahnya triwulan ke-2. Triwulan terkahir sudah naik agak-agak banyak. Dan semoga akan naik terus. Ini yang harus dijaga momentumnya. Jangan seperti Amerika sudah naik, terus turun lagi,” jelas dia dalam Acara Market & Economic Outlook 2016 “Strategi Investasi di Tahun Monyet”, di Graha Niaga, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Faisal menyebutkan, pulau paling baik pertumbuhannya adalah pertama Bali dan Nusa Tenggara, pertumbuhannya mencapai 10% lebih, kedua Sulawesi 8%, ketiga Papua, dan Maluku. Paling jelek Kalimantan hanya 1,3%, kedua Sumatera, sementara Jawa stabil dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Mudah-mudahan kalau lebih diperhatikan, ini Kawasan Timur akan menjadi sumber pertumbuhan yang luar biasa untuk Indonesia,” katanya.

Mengapa Sumatera dan Kalimantan anjlok?

“Karena harga komoditi turun terus dan belum menunjukkan titik terendahnya. Jadi, belum ada turningpointnya kita lihat. Minus semua untuk oil dan lain-lain. Dan tahun ini diperkirakan akan terus tertekan. Jadino hope lah. Sumber pertumbuhan masih mengandalkan ekspor,” katanya.

Ekonomi Indonesia ini, kata Faisal, ditopang oleh sektor jasa keuangan. Namun, jangan melulu mengandalkan sektor jasa, sektor lain juga perlu digenjot.

Unfortunatelly sektor jasanya naik kencang sekali. Tapi sektor barangnya jangan membele. Sehingga dikhawatirkan seluruh rakyat Indonesia 100% hidup dari sektor jasa,” tandasnya.

(drk/hns)

long jump icon

Darmin: Kita Sudah Berhasil Balik Arah dari Perlambatan Ekonomi

Maikel Jefriando – detikfinance
Rabu, 02/03/2016 16:11 WIB

Jakarta -Pemerintah mengakui perlambatan ekonomi dunia masih terus berlanjut hingga sekarang. Untungnya bagi Indonesia, pada akhir 2015 lalu berhasil membalikkan arah perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, Indonesia sebenarnya berada di posisi yang cukup tertekan, seiring dengan perlambatan ekonomi global. Negara-negara yang merupakan mitra dagang utama seperti China justru terlihat semakin memburuk.

“Karena mitra dagang utama kita, China justru sedang alami perlambatan yang agak khusus,” ungkap Darmin, dalam seminar di acara Ikatan Sarjana Ekonomi Jakarta (ISEI) di Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/3/2016)

Dia menjelaskan pada dua kuartal awal di 2015, ekonomi Indonesia masih melambat, dengan realisasi masing-masing 4,71% dan 4,67%. Kemudian sejumlah paket kebijakan ekonomi diluncurkan, dan pada kuartal III-2015 mulai naik sedikit menjadi 4,73%, dan kuartal IV-2015 menjadi 5,04%.

“Kami sudah membalikkan arah yang tadinya terus melambat, kuartal III membaik dan kuartal IV juga,” jelas Darmin.

Darmin menggambarkan, Amerika Serikat (AS) memang punya jurus jitu saat didera krisis finansial beberapa tahun lalu dengan menerapkan tingkat bunga yang mendekati 0%. Uni Eropa dan Jepang mencoba menerapkan hal yang sama, tapi dampaknya masih belum seperti yang diharapkan.

“Dia keluar dari krisis, malah pindah ke negara lain, ke negara-negara emerging. Maka bagaimana pun juga kami harus berupaya supaya jangan ketularan ke kami. Itu dasar ideologi pemerintah sekarang,” pungkasnya.

(mkl/wdl)

long jump icon

Liputan6.com, Jakarta – PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA telah mengirimkan produk lokomotif untuk pertama kalinya. Lokomotif tersebut merupakan lokomotif pesanan dari Kementerian Perhubungan.

General Manager Perencanaan dan Afffair INKA, I Ketut Astika menjelaskan, produk lokomotif pertama INKA ini telah dikirimkan dan siap untuk beroperasi di jalur kereta Sumatera.

“Sekarang posisinya masih dalam perjalanan ke Sumatera Utara. Kami kirim lewat pelabuhan di Surabaya,” kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (29/2/2016).

Jumlah lokomotif yang dikirim untuk beroperasi di wilayah Sumatera Utara ini ada dua unit. Keduanya merupakan pesanan dari Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.  Dalam perjanjian awal, Kementerian Perhubungan memesan lima unit lokomotif pada 2009 lalu.

Ketut bercerita, INKA telah mampu memproduksi lokomotif sejak 2013 lalu. Lokomotif milik INKA tersebut diberi nama CC300. Lokomotif tersebut terus dikembangkan setelah melalui proses ujicoba sebelum dioperasikan secara penuh.

Setelah semua proses ujicoba dan penyempurnaan dilakukan, INKA kemudian menyerahkan pesanan lokomotif tersebut kepada Kementerian Perhubungan. “Ini pertama kalinya beroperasi,” tegas Ketut.

Ada beberapa fitur canggih yang disematkan kepada CC300 ini. Beberapa diantaranya telah mengadopsi teknologi anti banjir. Teknologi ini juga menjadi teknologi pertama yang diterapkan di lokomotif.

Lokomotif ini sudah dilengkapi genset di dalamnya, sehingga tidak perlu lagi menarik 1 gerbong khusus untuk genset seperti yang biasa dilakukan pada di kereta penumpang diesel umumnya. Diesel ini nantinya berfungsi untuk membangkitkan fasilitas elektronik di dalam kereta seperti fasilitas penerangan (lampu) dan penyejuk udara (AC).

Harga dari satu lokomotif ini berkisar antara Rp 30 miliar hingga RP 40 miliar. (Yas/Gdn)

long jump iconTANJUNG PINANG, KOMPAS.com – Dalam beberapa tahun belakangan, semakin banyak wisatawan asal China yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Bahkan, setiap tahunnya sebanyak 75 juta orang wisatawan China melancong ke luar negeri.

Akan tetapi, dari jumlah yang amat besar tersebut, hanya sekitar 700.000 hingga 800.000 orang yang datang ke Indonesia. Artinya, kurang dari 1 persen dari jumlah tersebut yang melancong ke Tanah Air.

Banyaknya turis asal China menjadi peluang bagi maskapai penerbangan. “Market China adalah pasar masa depan untuk maskapai penerbangan Indonesia. Semuanya harus kompak membuat Indonesia menjadi tujuan wisata untuk pasar China,” ujar Commercial Director Sriwijaya Air Toto Nursatyo di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Jumat (26/2/2016).

Toto memaparkan, ada kebijakan yang diberlakukan di China di mana setiap penduduk dengan besaran pendapatan dan pajak tertentu diwajibkan bepergian ke luar negeri. Namun, mereka hanya boleh bepergian ke satu negara setiap tahun.

“Kenapa begitu, karena masalah moneter. Mereka mendorong orang China ke luar negeri untuk melihat globalisasi. Likuiditas mereka terlalu banyak, ketimbang bayar besar ke bunga bank, mereka membuat kebijakan ini agar uangnya dibelanjakan di luar negeri. Kebijakan ini membuat gerakan ke luar negeri memang didorong pemerintah,” terang Toto.

Toto menuturkan, potensi seperti ini dapat ditangkap oleh Indonesia untuk menarik wisatawan datang. Pasalnya, gelombang perjalanan para wisatawan dalam jumlah besar ini berlangsung setiap tahun dan secara terus-menerus.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

long jump iconJakarta detik -Investasi dari China terus tumbuh melampaui rata-rata realisasi selama 5 tahun terakhir. Dalam kurun 2010-2014, investasi yang dicatatkan dari China mencapai US$ 495 juta.

Angka ini meningkat 26% menjadi US$ 628 juta pada tahun 2015. Peningkatan realisasi investasi China ini merupakan salah satu indikator penetrasi investasi yang dilakukan oleh investor negeri tirai bambu ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menyampaikan bahwa pihaknya memonitor aktivitas investor China secara intensif karena terjadi peningkatan realisasi investasi yang cukup signifikan.

“Periode 2010-2014, nilai investasi yang masuk dari Tiongkok mencapai US$ 1,5 miliar. Angka ini bila dirata-rata hanya US$ 495 juta, bila dibandingkan dengan periode 2015, angkanya meningkat 26% menjadi US$ 628 juta,” ujarnya sesuai memberikan sambutan dalam acara Investor Forum China dan Hong Kong, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurut Franky, investor China dikenal agresif dalam memperoleh informasi mengenai peluang-peluang investasi di Indonesia. Dari laporan yang disampaikan oleh Marketing Officer BKPM ke Kepala BKPM, tercatat Tiongkok termasuk negara prioritas dengan interaksi investor yang cukup tinggi.

“Dari sisi komitmen investasi, komitmen investasi selama 2010-2014 mencapai US$ 11 miliar, sedangkan untuk tahun 2015 saja mencapai US$ 22 miliar,” ungkapnya.

Kepala BKPM memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan beberapa kemudahan layanan investasi di antaranya kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), layanan izin investasi 3 jam, percepatan fasilitas jalur hijau serta insentif terkait lainnya.

“Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan masuknya investasi yang berkualitas dari negara-negara prioritas investasi seperti China. Diharapkan ini akan berkontribusi positif pada pencapaian target tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun,” imbuhnya.

Sementara terkait komitmen investasi, China termasuk negara teratas yang mencatatkan nilai rencana investasi di Indonesia. BKPM mencatat sepanjang tahun 2015, pengajuan izin prinsip dari China yang masuk ke BKPM mencapai angka Rp 277 triliun.

Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di atas Singapura sebesar Rp 203 triliun dan Jepang sebesar Rp 100 triliun. China merupakan salah satu negara prioritas BKPM pada tahun 2015 bersama Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Timur Tengah, Malaysia, dan Inggris.

Terbesar Manfaatkan Layanan Investasi 3 Jam

Selain pertumbuhan realisasi investasi, langkah pemerintah untuk menawarkan kemudahan layanan izin investasi 3 jam direspons positif oleh investor China. Hingga 18 Februari 2016, tercatat ada 5 perusahaan asal China telah memanfaatkan layanan investasi tersebut. Dari jumlah tersebut, tercatat nilai investasi yang berhasil difasilitasi mencapai US$ 2,34 miliar (setara dengan Rp 32,5 triliun dengan kurs Rp 13.900).

Franky menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengkomunikasikan keberadaan layanan izin investasi 3 jam kepada investor, termasuk dari China sebagai salah satu negara yang menjadi prioritas pemasaran investasi.

“Sekarang ada peningkatan yang cukup positif, kalau layanan ini sebelumnya seminggu melayani kita, kami bulan lalu ada yang sehari melayani 3 investor termasuk Tiongkok. Jadi trennya positif,” lanjutnya.

Franky menambahkan bahwa dari nilai investasi sebesar Rp 32,5 triliun tersebut setara dengan 60% dari total 20 perusahaan yang mengurus investasi melalui layanan izin investasi 3 jam yang total investasinya mencapai Rp 54 triliun.

Dia melanjutkan bahwa, selain perusahaan-perusahaan investor China, terdapat 13 perusahaan supplierkomponen perusahaan otomotif China yang sudah antre untuk mengajukan izin 3 jam. 13 perusahaan tersebut merupakan bagian dari 15 perusahaan komponen, supplier bagi investor otomotif asal China, yang saat ini sedang proses konstruksi di Indonesia.

“2 perusahaan lainnya berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Ini sedang menjadi salah satu proyek yang akan dikawal oleh tim marketing officer China BKPM,” sebutnya.

Kemudahan layanan izin investasi 3 jam diharapkan dapat meningkatkan capaian target investasi tahun 2016 mencapai Rp 594,8 triliun naik dari realisasi investasi tahun sebelumnya sebesar Rp 545,4 triliun.

(hns/feb)

long jump icon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah siap memangkas anggaran kementerian sebesar sekitar 10 persen. Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).

Jusuf Kalla menyebut bahwa dengan perkembangan perekonomian Indonesia dan ekonomi global saat ini, mata anggaran yang akan dicantumkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan, juga harus menyesuaikan.

“Tentu harus ada anggaran perubahannya sesuai dengan kondisi kita,” ujarnya.

Ia belum bisa menentukan anggaran apa saja yang akan disesuaikan. Namun untuk program-program unggulan pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla seperti pembangunan infrastruktur, ia harapkan tidak akan diganggu anggarannya.

“Kita harapkan tidak, itu anggaran rutin saja dievaluasi, kalau infrastrukturnya tidak boleh turun,” jelasnya.

Data di Kementerian Keuangan sampai 5 Februari 2016 saja,defisit anggaran Pemerintah mencapai Rp 70 triliun. Jumlah ini setara dengan 0,55 persen dari target defisit dalam APBN 2016 sebesar Rp 271,2 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, total pendapatan negara per 5 Februari lalu mencapai Rp 94,4 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun atau baru 5,1 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp 1.548,7 triliun.

Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru Rp 16,1 triliun atau 5,9 persen dari target 2016 yang sebesar Rp 273,8 triliun.  Tragisnya, penerimaan dari hibah sampai saat ini belum ada pemasukan.

Merdeka.com – Pemerintah mendorong pengembangan wisata paus di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab, perairan di provinsi itu memiliki sedikitnya sepuluh jenis mamalia laut tersebut.

“Kalau dilihat untaian pulau di NTT, keunggulannya itu di paus. Setahu saya ada 10 jenis paus di provinsi ini. Saya minta tolong ini bisa dikembangkan,” kata Deputi IV Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin di Kupang, seperti dikutip Antara, Jumat (26/2).

Safri menuturkan keberadaan beraneka jenis paus tersebut bisa menjadi tontonan menarik bagi wisatawan. Terlebih, pariwisata sejenis itu belum banyak diketahui masyarakat luas.

“Saya minta tolong dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau kapan dan lokasi pemijahan paus agar bisa jadi tontonan menarik,” ujarnya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan pihaknya tengah mematangkan wacana wisata paus tersebut. Sejak tahun lalu, NTT telah bekerja sama dengan peneliti Australia untuk mempromosikan budaya berburu paus di Desa Lamalera, Kabupaten Lembata, NTT.

“Yang kami tahu, orang Lembata yang Katholik itu setiap tahun membunuh ikan paus. Makanya ini jadi pekerjaan rumah dinas perikanan untuk memantau kapan pemijahan ikan paus,” katanya.

Frans mengaku membutuhkan promosi untuk mengangkat pariwisata unik tersebut. Salah satu idenya menggelar seminar internasional tentang penangkapan paus pada Mei-Oktober.

“Kami ingin undang orang-orang yang pro dan kontra soal penangkapan ikan paus. Biar berdebat mereka, jadilah promosi besar angkat wisatanya. Waktu seminarnya digelar saat musim penangkapan. Jadi ramai.”

[yud]

JAKARTA kontan. Pemerintah benar-benar menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Salah satunya, dengan mendorong realisasi belanja modal di awal tahun.

Hal itu nampaknya bukan isapan jempol. Sebab, hingga akhir Januari saja realisasi belanja modal telah naik lebih dari 10 kali lipat dibandingkat periode yang sama tahun 2015.

DIrektorat Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono mengatakan realisasi belanja modal telah lebih dari Rp 1 triliun hingga akhir Januari. “Padahal, Januari 2015 hanya Rp 100 miliar,” katanya, Jumat (5/2) di Jakarta.

Namun berapa pastinya nilai belanja modal Marwanto enggan menyebutkan. yang jelas, alokasi belanja modal yang sudah dilakukan, digunakan untuk membayar uang muka atas proyek-proyek yang kontraknya selesai ditandatangani.

Ia juga bilang, realisasi total belanja pemerintah sudah mencapai Rp 160 triliun. Kebanyakan dari belanja itu dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri sipil.

Jumlah pembayaran gaji pegawai memang besar karena pemerintah telah membayar dua kali untuk Januari yang dicairkan pada awal Januari dan pada akhir Januari untuk membayar gaji bulan Februari.

 

JAKARTA kontan. Pemerintah menyerap dana senilai Rp 15 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (2/2). Jumlah dana yang diserap melebihi target indikatif, lantaran permintaan yield cukup rendah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat, total permintaan yang masuk mencapai Rp 34,63 triliun. Sementara, pemerintah mematok target indikatif Rp 12 triliun dan target maksimal Rp 18 triliun.

Penyerapan terbesar dari seri FR0073 mencapai Rp 5,75 triliun. Seri yang jatuh tempo 15 Mei 2031 mematok yield rata-rata tertimbang 8,41%. Diikuti, seri FR0056 dengan jumlah yang diserap Rp 3,3 triliun dan yield rata-rata tertimbang 8,07%.

Lalu, FR0053 yang dimenangkan sebanyak Rp 2,95 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 7,97%. Adapun, seri bertenor pendek, SPN12170203 menyerap dana senilai Rp 2 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,81%.

Lalu, seri SPN03160503 menyerap dana Rp 1 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 5,58%.

Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra menyebut, ada tiga faktor yang mendorong tingginya permintaan. Pertama, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade).

Kedua, penurunan suku bunga Bank of Japan (BoJ) di level negatif memberi angin segar bagi Indonesia. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan institusi seperti dana pensiun dan asuransi harus menempatkan dana minimal 10%-30% pada SUN.

Menurut Made, yield yang diminta investor cukup kompetitif, terlihat pada FR0053 dan FR0073. Makanya pemerintah memenangkan lelang di atas target indikatif. “Investor agresif ingin menggenggam SBN, sehingga tawaran yield cukup rendah,” ujarnya.

JAKARTA kontan. Jumlah dana mengendap (idle) per akhir 2015 menurun drastis. Data Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, hingga 31 Desember lalu, posisi dana yang mengendap yang tercermin dari besarnya simpanan pemerintah daerah di perbankan daerah sebesar Rp 99,68 triliun.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, posisi tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2014 yang sebesar Rp 113,08 triliun. Dana tidur tersebut juga lebih rendah ketimbang posisi November yang masih sebesar Rp 247,34 triliun.

Menurut Boediarso, penurunan tersebut terjadi lantaran adanya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang lebih banyak di Desember 2015 sehingga pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana simpanannya di perbankan.

Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 tidak seluruhnya, hanya 93,8% dari target sebesar Rp 664,6 triliun.

“Dengan lebih rendahnya realisasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut, maka mau tidak mau pemerintah daerah menggunakan dananya yang tersimpan di perbankan,” kaya Boediarso, Senin (25/1).

Sejak awal pemerintah selalu menggaungkan untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Namun menurut survei Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) 2016, iklim investasi di Indonesia masih dalam peringkat ke 109.

Padahal pemerintah sudah melakukan berbagau upaya untuk meningkatkan iklim investasi dengan mengeluarkan sederet kebijakan di bidang ekonomi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengungkapkan, Presiden Joko Widodo merasa tidak puas dan ingin meningkatkan peringkat iklim investasi tersebut.

“Kemarin pas rapat, Presiden ingin bagaiamana meningkatkan iklim investasi Indonesia, kalau sekarang peringkat 109 turun targetnya jadi ke 40. Karena kita jauh sekali dari negara tetangga, Malaysia saja ke 30, jauh sekali,” katanya di Nusa Dua, Bali, Jumat (22/1/2016).

Muliaman, mengatakan pemerintah saat ini sudah kembali melakukan indentisfikasi apa-apa saja yang menjadi penghambat iklim investasi. Penghambat tersebut nantinya akan di pangkas dengan mengeluarkan kebijakan.

“Sudah di indentisfikasi, banyak sekali perijinan yang musti di pangkas, minta SIUP dan sebagainya susah. Semuanya harus di permudah. Kalau semua ini jalan iklim investasi bisa meningkat,” imbuhnya

Seperti diketahu, meskipun dalam survei Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) 2016 yang dirilis World Bank Group menilai iklim investasi sudah mulai membaik. Posisi Indonesia naik 11 posisi dari sebelumnya peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei.

http://economy.okezone.com/read/2016/01/22/320/1294391/presiden-targetkan-peringkat-iklim-investasi-indonesia-naik-dari-109-ke-40
Sumber : OKEZONE.COM

WE Online, Cikalong Wetan, Jawa Barat – Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memberikan efek berantai pengembangan kawasan dan juga transportasi publik.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangunan proyek tersebut di kawasan perkebunan Walini Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016) mengatakan keberadaan kereta cepat akan mendorong kawasan di sekitarnya berkembang secara ekonomi.

“Saat kereta cepat ini selesai, LRT di Bandung juga selesai, yang diminta bukan hanya Bandung tapi Bandung Raya, saya jawab dan putuskan langsung, akan kita selesaikan,” kata Presiden.

 

Sementara itu Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan dalam laporannya mengatakan proyek yang ditargetkan selesai pada 2018 ini mayoritas menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja asal Tiongkok hanya terbatas pada tenaga ahli. Selain itu saat pengoperasian kereta cepat, akan ada 28.000 tenaga kerja yang terserap.

Kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp70 triliun dibiayai 75 persen dari pinjaman infrastruktur Tiongkok dan 25 persen pembiayaan dalam negeri.

Presiden Joko Widodo mengatakan APBN tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur model ini.

Menurut Kepala Negara, APBN digunakan bagi pembangunan infrastruktur di luar Jawa sehingga pembangunannya merata.

“Dengan model pembiayaan mandiri BUMN tiongkok dan Indonesia, maka pemerintah bisa konsentrasi gunakan dana APBN untuk bangun infrastruktur di Sumatera, Papua dan lainnya,” kata Presiden.

Pembangunan kereta cepat ini diyakini Presiden akan juga memicu inisiatif di daerah lainnya untuk pengembangan infrastruktur transportasi publik.

Dalam pencanganan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dari pemerintah Tiongkok hadir pejabat di bawah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Wang Yong dan Duta Besar Tiongkok Xie Fang serta perwakilan perusahaan kereta cepat Tiongkok. (Ant)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

JAKARTA – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai penurunan harga minyak yang terjadi saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan industrialisasi.

“Tadi kita diskusi yang menekankan keyakinan kita bahwa ini momentum industrialisasi untuk Indonesia,” kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir.

Ia menyebutkan Indonesia tidak boleh lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah tapi barang-barang yang diekspor harus sudah memiliki nilai tambah.

“Dengan turunnya harga minyak maka cost akan berkurang, cuma memang masih ada kendala masih tingginya bunga kredit padahal inflasi sudah rendah,” katanya.

Ia menyebutkan Presiden Jokowi menginginkan suku bunga dapat turun lebih cepat tahun 2016 ini supaya produk Indonesia bisa lebih kompetitif dibanding negara-negara lainnya khususnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Masukan-masukan yang kita berikan memang karena kebanyakan anggota KEIN para profesional dan interpreneur, adalah rekomendasi yang bisa dieksekusi, bisa dijalankan Presiden, bukan yang mengawang-awang,” katanya.

Soetrisno optimistis Indonesia akan menjadi negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Sekarang momentumnya, era pemerintahan sekarang pertumbuhan industri harus lebih tinggi,” katanya.

Mengenai perbedaan KEIN dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN), Soetrisno mengatakan KEN menangani masalah makro sementara KEIN menangani masalah industri.

“Kami mengarahkan agar negara kita menjadi negara industri maju seperti mungkin Jepan, Korea, Taiwan, kita akan menuju ke sana,” katanya.
http://economy.okezone.com/read/2016/01/21/320/1293526/kein-penurunan-harga-minyak-momentum-lakukan-industrialisasi

Â
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat global, Standard & Poor’s (S&P) menyematkan outlook negatif atau CreditWatch kepada delapan perusahaan Indonesia. Artinya, tahun ini masih akan menjadi tahun yang berat bagi sektor korporasi Tanah Air.

S&P mengumumkan, outlook negatif tersebut adalah yang tertinggi sejak 2009, yang menunjukkan downtrend selama 6 bulan terakhir. Dengan demikian, ada penurunan peringkat pada tahun ini.

“Penyebab utama downgrade tersebut adalah lebih kepada faktor struktural, termasuk tingginya investasi dan utang seiring melemahnya kondisi operasional. Tetapi, meningkatnya rating negatif memang terkait oleh likuiditas perseroan,” jelas analis kredit S&P Xavier Jean melalui keterangan resmi yang dirilis Selasa (19/1).

Menurutnya, pelemahan memang merata di semua sektor. Delapan perusahaan dengan outlook negatif, terdiri atas sektor komoditas, ritel, manufaktur, media dan real estate. Kemungkinan gagal bayar PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) terhadap utang obligasinya menunjukkan efek buruk dari lingkungan operasi yang kuat, depresiasi kurs dan peningkatan utang terhadap kualitas kredit.

Bahkan sektor real estate, yang sebelumnya bagus sampai semester I-2015, masih akan mengalami marketing salesyang stagnan, seiring pengembang yang cenderung menunggu visibilitas kondisi harga sebelum meluncurkan produk baru.

S&P memprediksi, pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) di level 4,9% tahun ini, lebih tinggi dari proyeksi tahun lalu yang sebesar 4,8%. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk hal ini, di antaranya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan peningkatan belanja di infrastruktur.

“Meskipun GDP meningkat di tengah tahun ini, kami percaya butuh waktu 6-9 bulan untuk meningkatkan sentimen pelanggan, pendapatan dan pertumbuhan margin untuk sektor korporasi,” papar Xavier.

Namun, mereka memprediksi sektor otomotif akan stabil setelah tahun lalu anjlok. “Harga bahan baku yang turun juga akan berdampak positif bagi sektor ban, kimia, pengolahan makanan dan poultry, di tengah depresiasi rupiah,” jelas dia.

Jatuh tempo utang dari perusahaan Indonesia tahun ini juga tercatat sedikit, kurang dari US$ 1 miliar. Namun yang banyak adalah utang sekitar US$ 5,5 miliar yang akan jatuh tempo antara 2017-2019. “Kami mencatat bahwa refinancing obligasi berdenominasi dolar AS dalam jumlah besar malah lebih rumit dan mahal, karena sentimen investor terhadap perusahaan di emerging market telah melemah,” imbuhnya.

Menurutnya, diversifikasi pendanaan d a p at membantu mengurangi ketergantungan terhadap obligasi dolar, terutama pada pasar obligasi domestik dan pinjaman bank dalam negeri. Kebijakan finansial per usahaan Indonesia juga mesti diperhatikan tahun ini. Contohnya, PT MNC Investama Tbk (BHIT) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah melakukan buy back dan kebijakan keuangan yang lebih ramah kepada pemegang saham.

“Remunerasi pemegang saham bisa mengikis likuiditas perusahaan, terutama jika mereka perlu untuk refinancing dalam waktu dekat atau jika mereka menghadapi lingkungan operasi yang sulit,” tambah Xavier.

Adapun rupiah juga menjadi penentu di tahun ini. S&P memprediksi sektor korporasi akan semakin tertekan jika rupiah melewati Rp 15.000 per dolar AS dalam 3-6 bulan. “Namun kami menilai rupiah yang saat ini di level Rp 13.900 tampaknya lebih kebal dibanding negara berkembang lain di Asia sejak awal tahun ini,” pungkasnya. (ian)

JAKARTA sindonews – Proses pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW  ditargetkan mampu menyerap 3,65 juta tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 650.000 orang diperkirakan bakal diserap secara langsung dalam proses pembangunan, dan sekitar 3 juta orang lainnya akan terserap secara tidak langsung.

Namun, proses pembangunan pembangkit listrik tersebut harus memperhatikan faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta harus didukung ketersediaan pekerja terampil, berkompeten dan bersertifikasi keahlian kerja.

“Proses pembangunan pembangkit listrik untuk menambah  ketersediaan tenaga listrik di Indonesia ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menaker menjelaskan, tenaga listrik mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sehingga perlu terus ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah cukup, merata, dan bermutu.

“Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi. Karena itu, peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu secara terus menerus ditingkatkan agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Hanif mengatakan, selama ini pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya sekaligus dan menekan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menerbitkan paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan Presiden Jokowi.

“Kebijakan paket-paket deregulasi seperti investasi, insentif listrik, harga BBM, aturan pengupahan serta insentif lainnya sangat bisa mengurangi angka PHK. Peluang kesempatan kerja sebanyak-banyaknya juga didorong kebijakan tersebut,” jelas dia.

Selain itu, kata  Hanif pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha kondusif agar dunia usaha, baik sektor hulu maupun hilir, tetap bergairah melakukan investasi di Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi, sehingga dapat bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Hal lain yang dibutuhkan adalah ketersediaan tenaga kerja terampil, berkompeten dan bersertifikasi keahlian kerja. Kita terus dorong agar secara kualitas dan kuantitas para pekerja kita mampu bersaing dan tampil sejajar dengan pekerja lainnya,” tandas Hanif.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058544/34/menaker-proyek-listrik-35-000-mw-serap-3-65-juta-pekerja-1446548422

 

SEMARANG sindonews – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Desember 2015, industri konveksi rumahan kebanjiran order pembuatan kaos bergambar pasangan calon wali kota atau bupati.

Tidak tanggung-tanggung kenaikan pesanan para perajin hingga 300%. Kenaikan itu terjadi sejak beberapa bulan terakhir saat para pasangan calon mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Salah seorang perajin kaos rumahan, Parwito mengaku, pesanan kaos ke tempatnya meningkat tajam sejak dua bulan terakhir. Tidak hanya dari Kota Semarang, tapi juga dari beberapa kota lain. Salah satunya adalah pesanan kaos dari salah satu pasangan calon bupati Kendal.

“Kalau dibandingkan hari-hari biasa, kenaikannya bisa sampai 300%. Ibaratnya kalau hari biasa tiap harinya produksi hanya sekitar 200 kaos, saat ini produksi bisa mencapai lebih dari 1.000 per hari,” kata pria yang akrab di sapa Dalang Kaos ini.

Dia menuturkan, pesanan kaos untuk kampaye rata-rata menggunakan kain PE dan Higet. Kedua jenis kain ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan cotton. Untuk harga, dibanderol mulai dari Rp10.000 sampai Rp40.000 per kaos.

“Rata-rata memang kain yang tipis, kalau untuk kain yang tebal seperti cotton biasanya hanya sendikit, karena hanya untuk tim sukses saja,” ungkapnya.

Peningkatan jumlah pesanan, kata Parwito, produksi tidak dikerjakan sendiri. Namun, disubkan atau menggandeng beberapa penjahit konveksi rumahan lain.

Untuk urusan sablon gambar, dia juga menyerahkan ke penyablon yang ada di sekitar lokasi usahanya. ”Sekarang karyawan saya delapan orang, kalau dibuat sendiri jelas tidak mampu. Makanya saya menggandeng konveksi lain,” terangnya.

Hal senada disampaikan Suyitno, pemilik konveksi di daerah Hasanudin, Semarang. Dia mengaku, sampai harus menambah pekerja untuk mengerjakan pesanan kaos. “Pesanan dari tim sukses calon wali kota tidak banyak, yang banyak justru menerima sub dari penjahit lain. Salah satunya dari Pak Dalang kaos (Parwito),” ujarnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058628/34/industri-konveksi-rumahan-kebanjiran-order-1446562254

 

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2015 menembus 869,2 ribu kunjungan atau naik 9,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi kenaikan tersebut merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah membebaskan visa untuk 75 negara ke Indonesia.

Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, jumlah turis yang melancong ke Indonesia pada bulan kesembilan mengalami lonjakan 9,84 persen menjadi 869,2 ribu dari periode yang sama tahun lalu sebesar 791,3 ribu. Dibanding Agustus 2015 yang terealisasi 850,5 ribu, kunjungan wisman di September ini naik 2,19 persen.

“Sebenarnya kalau dilihat periode 2014, realisasi kunjungan wisman pada September tahun lalu menurun menjadi 791,3 ribu dibanding Agustus 2014 sebesar 826,8 ribu kunjungan wisman,” ujarnya saat Konferensi Pers Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober di kantor BPS, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Suryamin mengaku, penyebab membludaknya kunjungan turis ke Indonesia karena kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara. Sebelumnya hanya 47 negara, kemudian kini bertambah menjadi 75 negara.

“Pembebasan visa bagi wisman dari puluhan negara berdampak sangat bagus. Jadi sudah menunjukkan hasilnya dari kebijakan pemerintah, mudah-mudahan tren kenaikan terus berlanjut,” terangnya.

Ia menyebut, peningkatan kunjungan wisman ini berimbas pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di hotel berbintang di Indonesia. Okupansi atau TPK terkerek naik menjadi 56,26 persen pada September ini. Sementara pada Agustus lalu sebesar 55,61 persen dan di periode September 2014 tercatat 54,21 persen.

“Dilihat dari negaranya, kunjungan wisman terbesar berasal dari 5 negara. Ke-4 di antaranya mengalami kenaikan jumlah kunjungan ke Indonesia, seperti turis asal Singapura, China dan Jepang. Sementara kunjungan turis asal Malaysia dan Australia ke Indonesia menurun,” jelas Suryamin.

Dari data BPS, jumlah kunjungan wisman asal Singapura pada September ini mencapai 124,410 kunjungan atau naik dibanding September 2014 sebesar 120.580 kunjungan. Pada periode yang sama, asal turis dari Malaysia turun sedikit dari 104.696 ‎menjadi 104.557 kunjungan. Kunjungan turis asal Australia tercatat anjlok dari 110.985 menjadi 104.544 kunjungan.

Turis asal China yang mengunjungi Indonesia naik dari 88.861 menjadi 101.752 kunjungan. Sementara jumlah pelancong asal Jepang ke Indonesia dari 45.393 di periode September 2014 menjadi 53.675 di periode September 2015. (Fik/Gdn)*

Jakarta detik -Pengusaha nasional pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, berencana membangun kawasan wisata dan taman hiburan sekelas Disneyland di Lido, Bogor, Jawa Barat. Kenapa Hary memilih Lido?

“Di Bali sudah susah cari lahan luas. Satu-satunya yang cocok di Jawa itu di Jawa Barat, yaitu Lido. Karena udara dingin, dekat Jakarta, dan dekat tol. Makanya kami bangun di situ. Di cari di mana pun, yang terbaik di situ. Ada di Sulawesi Utara, tapi infrastruktur tidak ada. Jadi itu alasan memilih Lido,” kata Hary saat berkunjung ke kantor detikcom, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Hary mengatakan, konsep tempat wisata yang akan dibangun di Lido seluas 3.000 hektar ini akan bersifat terintegrasi. Ada hotel, golf, taman hiburan, bahkan factory outlet khusus barang-barang bermerek yang sedang diskon.

“Kami bangun theme park sendiri setara Disneyland,” ujar Hary.

Seperti diketahui, dalam pembangunan kawasan wisata ini, Hary menggandeng Trump Hotel Collection. Trump pernah mengatakan, proyek di Lido, Bogor, Jawa Barat itu akan spektakuler, karena akan menghadirkan lapangan golf Trump yang pertama di Asia dan terintegrasi dengan fasilitas hiburan, rekreasi, kesehatan, hotel dan tempat tinggal.

“Keterlibatan Trump Collection sejak awal, akan memastikan resor ini dibangun dengan standar terbaik yang selama ini menjadi ciri khas Trump Hotel Collection,” ujar Trump.

“MNC Group akan mereposisi dan menjadikan Lido Lakes menjadi kawasan Kebanggaan Indonesia,” kata CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Area seluas 3.000 hektar (ha) itu akan menjadi resor yang terintegrasi, dengan kemudahan akses tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.

Selain resor dan lapangan golf, di dalam kawasan seluas 3.000 ha itu akan juga dibangun Theme Park, alias taman bermain pertama di Indonesia berstandar internasional, yang pengerjaannya akan melibatkan perusahaan dari Los Angeles, Amerika Serikat.

Kerjasama Trump dan MNC Group di Lido, Jawa Barat ini merupakan kerjasama kedua setelah sebelumnya Trump dan MNC Group sepakat membangun resor terpadu berkelas dunia di Tanah Lot, Bali.

Pada 2012 lalu, Hary Tanoe sudah memberi bocoran akan menggarap taman bermain kelas dunia di Lido. Nilai proyeknya waktu itu diperkirakan Rp 6 triliun.

(dnl/ang)

 

JAKARTA .   Kinerja industri manufaktur Indonesia sedikit membaik pada Oktober, antara lain ditopang oleh penurunan laju PHK di pabrik-pabrik.

Nikkei Indonesia Manufacturing PMI yang diterbitkan Senin (2/11/2015) naik dari 47,4 pada September menjadi 47,8 pada Oktober.

Data PMI menggambarkan perkembangan kinerja industri manufaktur dengan angka 50 atau lebih menunjukkan ekspansi. Indeks manufaktur Tanah Air telah berkontraksi selama 13 bulan berturut-turut.

“Laju penambahan pesanan baru terus melambat dan menyulitkan perusahaan menyerap tenaga kerja. Tren penurunan sebagian besar dipicu oleh anjloknya order dari luar negeri,” kata Pollyanna De Lima, ekonom dari Markit.

Lebih dari 30% manajer pembelian yang disurvei Markit menyatakan pabrik yang mereka kelola mengalami penurunan pesanan dari pasar luar negeri sepanajng Oktober.

Perlambatan laju kontraksi industri pengolahan di Tanah Air pada Oktober ditopang oleh penurunan tingkat pemangkasan tenaga kerja dibandingkan bulan sebelumnya.

Survei juga mengindikasikan stok bahan baku di gudang pabrik mulai menipis setelah tercatat naik dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada 2 bulan terakhir.

Kinerja industri manufaktur Indonesia juga masih tertekan oleh harga bahan baku impor yang tinggi. “Meskipun rupiah mulai menguat, kurs masih lebih buruk dibandingkan awal tahun,” kata De Lima.

 

Nikkei Indonesia Manufacturing PMI

 

 

Bulan

Indeks PMI
Oktober

47,8
September

47,4
Agustus

48,4
Juli

47,3
Juni

47,8
Sumber: Markit Economics

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151102/9/487966/indeks-pmi-indonesia-phk-berkurang-kontraksi-manufaktur-melambat-pada-oktober
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA – Kemudahan berusaha di Indonesia meningkat 11 peringkat dari sebelumnya peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei oleh World Bank Group. Adapun beberapa penyebab perbaikan kemudahan berusaha tersebut.

Deputi Bidang Perencanaan Modal BKPM Tamba Hutapea mengatakan, Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya dalam survei Ease of Doing Business (EODB) 2016. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara yang konsisten melakukan reformasi EODB sejak 2007.

Tamba melanjutkan, hasil survei yang dilakukan World Bank Group menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2014 sampai 1 Juni 2015. Di mana penilaiannya negara yang melakukan reformasi di tiga indikator atau lebih yang ditetapkan oleh World Bank Group.

“Jadi dalam periode tersebut, World Bank mencatat adanya tiga indikator perbaikan yang positif di antaranya memulai usaha, akses perkreditan, dan membayar pajak,” kata Tmba di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Tamba menyebutkan, dari survei yang dilakukan tercatat indikator memulai usaha mengalami penurunan dari 155 menjadi 173. Namun, World Bank mencatat hal yang positif antara lain waktu total untuk memulai usaha bisa dipangkas dari 52,5 hari menjadi 47,8 hari.

Demikian juga halnya untuk indikator akses perkreditan yang mengalami perbaikan dari sistem fidusia online yang salah satunya memungkinkan akses pencarian nama debitur. Selain itu juga indeks hak hukum yang meningkat dari empat menjadi lima.

Untuk indikator pembayaran pajak, kata Tamba, ada dua hal yang mengalami perbaikan, yakni pembayaran jaminan sosial (BPJS) secara elektronik dari 12 kali pembayaran menjadi 1 kali pembayaran. Kemudian jenis pembayaran berkurang dari 65 menjadi 54 jenis per tahun.

“Waktu yang diperlukan berkurang dari 253,5 jam menjadi 234 jam per tahun, selain itu besaran pajak berkurang dari 31,4 persen menjadi 29,7 persen dari laba,” tukas dia.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/28/320/1239513/alasan-peringkat-doing-business-indonesia-naik-11-level
Sumber : OKEZONE.COM

Rabu, 28/10/2015 NERACA

Jakarta – Industri pasar modal selalu terbuka lebar dan memberikan karpet merah terhadap investor asing untuk menanamkan dananya di pasar modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkat likuiditas pasar, jumlah emiten dan investor serta memacu daya saing pasar modal dalam negeri. Oleh karena itu, berbagai macam terobosan dilakukan BEI untuk mengajak perusahaan asing listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan salah satunya ketertarikan sejumlah perusahaan asal Korea Selatan untuk listing di Indonesia.

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio mengakui, sejumlah perusahaan asal Korea Selatan tertarik untuk mencatatkan sahamnya di Indonesia.”Pada prinsipnya Bursa Efek Indonesia cukup terbuka, salah satu perusahaan jasa keuangan Korea Selatan, IDS Holding menyampaikan perusahaan Korea cukup tertarik untuk mencatatkan sahamnya di Indonesia kalau memungkinkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/10).

Dia menambahkan bahwa IDS Holding juga tertarik untuk melakukan bisnis jasa keuangan di Indonesia, mengingat kinerja industri pasar modal Indonesia yang cukup positif. Saat ini IDS Holding sedang melakukan proses akuisisi terhadap NC Securities. Disebutkan, beberapa investor dibawa oleh IDS Holding ke Indonesia dan mereka sedang mencermati kondisi pasar modal Indonesia.

Tito Sulistio optimistis kinerja pasar modal Indonesia yang dapat dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada tahun ini mencatatkan hasil positif, menyusul kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.”Kepercayaan investor naik, yang paling terasa dampaknya terhadap pasar modal dari paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah yakni jilid V mengenai perpajakan. Program ‘tax amnesty’ akan dijalankan, saya percaya IHSG akan ‘creeping up’,” ucapnya.

Asal tahu saja, sejumlah jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia bersama IDS Holdings dan NC Securities melakukan seremoni pembukaan (bell ceremony) perdagangan saham pada Selasa (27/10). Langkah ini dianggap sebagai bentuk promosi pasar modal Indonesia. Acara tersebut juga sebagai bentuk keterbukaan BEI dan menunjukkan jika pasar modal di Indonesia aktif.

Sementara itu, Komisaris NC Securities, Bob Yanuar mengatakan, pihaknya sudah melakukan “technical assistance” terkait akuisisi yang dilakukan IDS Holding. Proses itu membutuh waktu sekitar satu tahun, mungkin semester II tahun depan akan selesai.”Besaran akuisisi masih dibicarakan, NC Securities akan mengeluarkan saham baru, kemungkinan besar IDS Holding akan menjadi mayoritas. Sudah sejak awal tahun 2015 ini IDS Holding sudah melakukan investasi ke dalam perusahaan,” paparnya.

Dia menyampaikan bahwa setelah akuisisi rampung dilaksanakan, pihak IDS Holding menargetkan dalam lima tahu ke depan NC Securities mask ke dalam 10 besar nilai transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. (bani)

 

http://www.neraca.co.id/article/60701/bentangkan-karpet-merah-untuk-asing-perusahaan-asal-korsel-siap-listing
Sumber : NERACA.CO.ID

 

JAKARTA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan hasil capaian kerjanya selama satu tahun di depan seluruh pimpinan daerah dan para menteri kabinet kerja saat Rapat Kerja Pemerintah.Pertama-tama, Jokowi telah mempercantik bandar udara (bandara) di hampir seluruh wilayah Indonesia hingga membangun jalan tol. Dalam satu tahun pertama pemerintah telah melakukan pengembangan bandara dengan merombak terminal dan memperpanjang landasan pacu (runwaynya).

“Setiap ke daerah saya diminta pak baru 1.500 meter minta 2.000 meter, minta 2.500 meter. Cepat juga tahun ini saya kira banyak bandara yang sudah diperpanjangrunwaynya. yang belum segera disusul,”tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi menambahkan, untuk pembangunan jalan tol, kini pemerintah masih berkonsentrasi membangun tol Trans Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Diharapkan, pada tiga tahun mendatang untuk ruas Lampung-Palembang dapat terselesaikan. Untuk tahap selanjutnya, menyasar pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Nanti pada tempat lain Manado juga dimulai,” sambungnya.

Tidak hanya itu, pada tahun ini pemerintahannya pun telah berhasil membangun 13 waduk dari rencana pembangunan 49 waduk. Diperkirakan, 49 waduk yang akan dibangun hingga lima tahun masa pemerintahan ini telah bisa mengairi dan memperluas sawah di Tanah Air.

“Hitung-hitungan kita 49 waduk itu sudah bisa mengairi dan memperluas sawah dan menaikkan produksi pangan. Karena konsentrasi kita fokus prioritas pada infrastruktur dan pangan. Perlu air didapat dari waduk, dialirkan lewat irigasi,” tukas Jokowi.

(rzk)

JAKARTA okezone – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, alasan pemberian fasilitas berupa pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset.

Alasan pertama untuk penerimaan pajak bertambah dan membantu perusahaan swasta maupun BUMN memperbaiki struktur permodalan.

“Dua-duanya, untuk perusahaan kan juga perlu. Ngapain perusahaan bayar pajak kalau tidak ada gunanya, ya dia melakukan itu karena memperbaiki struktur permodalan dan dia nanti kan bisa pinjam lebih tinggi dan modalnya lebih sehat, gitu,” ucap Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Bambang menjelaskan, untuk potensi penerimaan pajak sendiri diperkirakan akan cukup bagus. Hal ini mengacu kepada BUMN-BUMN yang memiliki aset besar, tentu akan menyumbang pajak yang lebih besar pula.

“Saya rasa cukup bagus, ya saya enggak ngomong angka dulu. Potensinya cukup bagus dan kita sudah mulai promosi juga ke calon-calon pemakai,” papar Bambang.

“Ya itu kan kalau semua perusahaan berpartisipasi kan bagus, yang penting dunia usaha tumbuh lagi bergairah lagi,” sambungnya.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan roadshow soal kebijakan ekonomi tahap V ini kepada perusahaan swasta dan BUMN.

“Iya, kita sudah ini. sudah roadshow, keliling,” tukasnya.

(rzy)

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meyakinkan kepala daerah bahwa situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Jokowi bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2015 bisa mencapai 4,85 persen dan inflasinya hingga akhir tahun bisa ditekan sampai di bawah 4 persen.

“Sekarang kita lihat, keadaan ekonomi kita banyak yang khawatir, banyak yang ngomong kita krisis ekonomi. Bapak, Ibu, harus lihat angka. Kita ini kalau terima tamu, mereka acung jempol ke Indonesia. Saya ingin tunjukkan posisi angka karena orang sering ditakuti dengan membandingkan 1998,” ujar Jokowi saat memberikan pemaparan kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara, Rabu (21/10/2015).

Jokowi mengatakan, berdasarkan prediksi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga akan meningkat menjadi 4,85 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 4,67 persen. Sementara itu, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 13 persen.

Sementara itu, dilihat dari inflasi, pada tahun 1998, inflasi pada saat itu mencapai 82 persen, sedangkan saat ini inflasi masih di bawah 5 persen.

Berdasarkan perkiraan BI, sebut Jokowi, hingga akhir tahun 2015, inflasi terjaga di bawah 4 persen.

“Padahal, tahun sebelumnya saja 8,5 persen. Hal ini bisa dicapai kalau harga bisa dikendalikan. Ada barang naik langsung diintervensi. Oleh sebab itu, saya saran minta agar setiap daerah itu ada anggaran intervensi kalau ada barang-barang yang ada kenaikan, suplai demand diatur oleh pemda,” kata dia.

Untuk nilai tukar, lanjut Jokowi, pada tahun 1998, nilai kurs rupiah mencapai Rp 16.600, melonjak jauh dari yang sebelumnya berada di level Rp 2.000. Sementara itu, saat ini, nilai tukar ada di level Rp 13.600.

“Tapi, pas saya masuk ada di level Rp 12.500, kenaikannya kurang lebih 8 persen. Beda. Ini 8 persen, dulu 800 persen,” ujar dia.

Selain itu, dilihat dari faktor kredit macet juga disebutkan Jokowi sangat berbeda. Jika pada tahun 1998 non performing loan (NPL) atau kredit macet mencapai 30 persen, saat ini hanya berkisar 2,6 persen-2,8 persen.

“Jadi, Bapak, Ibu, jangan nanti di medsos isu-isu ditanggapi dan Bapak, Ibu, pidato kita dalam keadaan krisis, krisis bagaimana? Sebanyak 4,6 persen kok krisis. Jangan ikut-ikut seperti itu. Kita ini harus menatap ke depan, optimistis,” ucap Jokowi.

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Bayu Galih

JAKARTA.   Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan paket kebijakan ekonomi jilid ke-IV  pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diluncurkan pada pekan lalu, tidak menyentuh sektor informal.

“Padahal dalam situasi perlambatan ekonomi saat ini, sektor informal perlu mendapat perhatian serius. Paket kebijakan ekonomi ini jauh dari harapan publik,” kata Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana, Senin (19/10/2015).

Menurut Mukhaer, seharusnya pada saat krisis ini, sektor informal menjadi “bantal pengaman” luapan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Sektor formal susah hidup tanpa sektor informal, justru produk barang dan jasa yang dihasilkan sektor formal akan bisa terdistribusi ke rakyat jika dimediasi oleh sektor informal.

MEK mempertanyakan apa alasan Jokowi-JK tidak memasukkan sektor informal dalam sebuah kebijakan. Padahal sektor informal adalah sektor di mana ekonomi rakyat banyak berjibaku di dalamnya. Ada sekitar 67% tenaga kerja menggantungkan harapan hidupnya di sektor informal.

Paket kebijakan ekonomi jilid ke-IV fokus pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor. “Paket kebijakan ekonomi IV perlu terus dikritisi publik”.

MEK juga meminta pemerintah untuk fokus dalam pencairan dana desa guna membangun infrastruktur, sehingga bisa menciptakan proyek-proyek padat karya yang mengerakkan ekonomi perdesaan.

“Dunia perguruan tinggi perlu dilibatkan dalam mengawasi pencairan dana desa tersebut,” ujarnya.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151019/9/483467/muhammadiyah-paket-kebijakan-ekonomi-ke-iv-dinilai-tak-sentuh-sektor-informal
Sumber : BISNIS.COM

Bisnis.com, BANDUNG – Kalangan pengusaha di Jawa Barat menilai proses relokasi industri padat karya ke Jabar Timur dan Jawa Tengah akan terus berlanjut menyusul iklim investasi lebih kondusif dan besaran pengupahan lebih rendah.

Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Industri Dedy Widjaja menyatakan saat ini sudah ada beberapa industri padat karya yang merelokasi usaha ke Jateng karena kondisi wilayah sangat mendukung untuk investasi.

Menurutnya, dukungan pemerintah setempat sangat terbuka terhadap investor serta upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Jabar.

“Di Jateng banyak tenaga kerja terampil karena banyak mereka yang pernah bekerja di Jabar. Bahkan, pekerja asalah Jateng diuntungkan karena relokasi pabrik membuat mereka bisa kembali ke kampung halaman,” ujarnya, Jumat (16/10/2015).

Dedy menjelaskan industri padat karya yang saat ini akan merelokasi usahanya sedang melakukan survei di beberapa kabupaten di Jateng. Tetapi, pihaknya belum mengetahui persis jumlahnya.

“Jumlah pastinya belum bisa diketahui. Yang pasti jumlahnya lumayan banyak,” ujarnya.

Adapun, relokasi industri padat karya dari Jabar bagian barat seperti Bogor, Karawang, Bekasi, dan sekitarnya ke Jabar bagian timur juga sudah banyak terjadi. Bahkan, beberapa industri padat karya mulai beroperasi di Majalengka.

“Relokasi industri padat karya di Majalengka dan sekitarnya juga menjadi bidikan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya, selain ke Jateng,” ungkapnya.

Akan tetapi, pihaknya berharap relokasi ke Jateng dan Jabar bagian timur jangan disalahartikan sebagai penutupan usaha, tetapi sebagai upaya pemerataan perekonomian yang selama ini masih timpang.

“Jadi relokasi ini jangan hanya diartikan negatif, karena pengusaha juga ingin terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi, di samping untuk efisiensi,” tegasnya.

Dedy meminta pemerintah daerah mempercepat pengembangan industri ke wilayah Aerocity dengan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan ketersediaan sumber daya manusia.

Selain itu, dibutuhkan juga dukungan tata ruang yang harus segera dirampungkan, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya bisa mulai meningkat.

okezone SEMARANG – Laju ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan belakangan memang tidak terlalu kencang. Pemerintah pun mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomiuntuk mendorong mesin-mesin pertumbuhan ekonomi.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, menilai dalam beberapa bulan ke depan ekonomi diyakini akan bergerak. Pasalnya, proyek-proyek pemerintah yang melibatkan masyarakat sudah mulai dijalankan. Dengan berjalannya proyek tersebut maka akan terjadi perputaran uang di kalangan masyarakat.

“Dengan adanya perputaran uang maka daya beli dari masyarakat akan meningkat. Apalagi ini jelang akhir tahun di mana kebutuhan masyarakat akan mengalami peningkatan,” katanya di Semarang, Sabtu (17/10/2015).

Frans mengakui untuk saat ini lebih optimistis dengan pasar di dalam negeri mengingat pasar luar negeri masih cenderung lesu. “Kalau untuk ekspor memang masih cukup lesu sehingga diharapkan pasar dalam negeri ini dapat menjadi alternatif untuk penjualan produk kami,” katanya.

Sekadar informasi, pemerintah telah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi secara bertahap. Dalam paket kebijakan tersebut, memuat deregulasi peraturan dan memberikan kepastian pada para pengusaha, seperti skema upah minimum.

(mrt)

Ini Penampakan Peternakan Sapi Yang Bikin Jokowi Geleng-geleng

Dana Aditiasari – detikfinance
Sabtu, 10/10/2015 16:21 WIB

Jakarta -detikFinance hari ini berkesempatan menyambangi komplek peternakan milik Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, Kementerian Pertanian yang terletak di Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, Padang, Sumatera Barat.

Area peternakan seluas 280 Hektare (Ha) ini lah yang pada Kamis (7/10/2015) lalu, membuat Presiden Joko Widodo terkesima hingga geleng-geleng.

Pantauan detikFinance di lokasi, tampak hamparan luas berbalut rumput hijau sejauh mata memandang. Di atasnya, terdapat ratusan bahkan ribuan ekor sapi berwarna coklat belang putih.

“Jumlahnya sekitar 1.250 ekor. 500 okor di antaranya bunting (hamil),” tutur Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas Sugiono yang hari ini mendampingi rombongan awak media di peternakan Padang Mengatas, Padang, Sabtu (10/10/2015).

Berfoto selfie di peternakan ini siapapun tak akan menyangka bahwa lokasinya berada di Indonesia, negara yang saat ini masih menjadi importir sapi dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya.

Di lokasi ini, sapi-sapi ternak bukan hanya dibesarkan, tetapi juga dibiakkan. Ada sedikitnya 1.250 ekor sapi dengan 500 ekor diantaranaya berada dalam keadaan hamil.

Sapi-sapi tersebut dibiarkan hidup bebas berkembang biak, mencari makan, dan tumbuh besar layaknya ladang peternakan sapi di New Zeland di Australia. Sehingga tak berlebihan kiranya tempat ini disebut sebagai New Zeland-nya Indonesia.

“Saya ingin, setelah melihat ini, siapapun akan terbuka matanya, terinspirasi, sadar. Oh ternyata Indonesia juga bisa seperti ini,” pungkas dia.

(dna/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, Persiden Jokowi bisa menjadi pemimpin hebat. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tokoh ke-7 dalam jajaran presiden RI itu.

“Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa jadi presiden hebat, dan itu sangat bisa. Syaratnya, kebijakan di dalam sumber daya alam (SDA) yang melimpah ini betul-betul sesuai konstitusi dan tidak dipereteli serta tidak disabotase oleh pejabat yang keblinger,” ujarRizal Ramli saat berbicara dalam acara seminar energi, di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Rizal Ramli mengaku jarang melihat pemimpin hebat di Indonesia. Dalam penilaian Rizal, hanya Soekarno dan Gus Dur yang masuk kategori hebat. Selebihnya biasa saja. Bahkan, kata dia, ada yang penakut.

Krisis pemimpin hebat itu, kata dia, tak terjadi di beberapa negara Asia, misalnya Singapura punya Lee Kuan Yew, Malaysia punya Mahatir Mohammad, sementara Tiongkok punya Deng Xiaoping. Tanpa para pemimpin itu, negara-negara tersebut tak akan pernah menjadi seperti saat ini.

Kebiasaan masyarakat Indonesia saat pemilihan umum (pemilu) dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Kata Rizal, saat ini masih banyak masyarakat yang hanya berharap dapat uang dari pesta demokrasi tersebut. Selain itu, dia mengatakan, ada juga yang berharap dapat pemimpin yang hanya bermodal tampan.

Pemimpin hebat tak akan lahir bila rakyatnya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pemimpin yang tampan atau meminta pemimpin yang hanya bagi-bagikan uang saat pemilu saja. Pemimpin hebat akan lahir bila rakyatnya meminta kepada Tuhan untuk diberi pemimpin yang hebat, yang amanah, dan mampu memperbaiki nasib bangsa Indonesia.

Sukoharjo detik -Pekan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tiga kali melakukan peninjauan ke lapangan, yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Jokowi pun memastikan, stok beras tahun ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Desember, sampai kok. Kemarin ke Gudang Bulog ada 1,7 juta ton itu apa? Tapi itu kan setiap bulan kan kita tarik 220.000 ton untuk Raskin. Ditarik pun kan dihitung saja, masih cukup enggak? Masih adakok,” ujar Jokowi usai di desa Sonorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (3/10/2015).

Sebelumnya pada Minggu (27/9), Jokowi meninjau hasil dari varietas padi jenis baru yakni IPB3S di Karawang, Jawa Barat. Kemudian pada Jumat (2/10), meninjau Gudang Bulog di Jakarta sekaligus meluncurkan program operasi pasar serentak.

Hari ini Jokowi meninjau hasil padi yang ditanam dengan pupuk mikrobia BeKa dan Pomi di Sukoharjo. Melihat hasil dari Karawang dan Sukoharjo, Jokowi ingin pola penanaman ini dikembangkan juga ke wilayah lain nantinya.

“Kita ingin melihat dalam Oktober ini seperti apa (hasilnya). Itulah kenapa lapangan terus kita lihat terus. Kalkulasinya ada kok. Kalau cukup tapi angkanya berapa dan kalau tak cukup angkanya juga berapa. Harus pasti, dong,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga berkomentar soal alih fungsi lahan persawahan, yang kemudian menjadi perumahan dan lain sebagainya. Menurutnya, harus ada penekanan manajemen tata ruang supaya lumbung ketahanan pangan terjaga.

(bag/dnl)

Cianjur detik -Meski banyak industri alas kaki saat ini mengalami kesulitan keuangan hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), masih ada investor yang justru meningkatkan penanaman modalnya dengan, membangun pabrik alas kaki baru di Indonesia.‎ Salah satunya adalah PT Pou Yuen Indonesia asal Taiwan.

Investor asing Taiwan ini sudah mulai berusaha di Indonesia sejak 1992, dan berani meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Pou Yuen Indonesia membuat pabrik baru lagi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang tahun ini saja sudah mulai menyerap 3.000 tenaga kerja. Dalam 4 tahun ke depan, penyerapan tenaga kerja akan meningkat hingga 15.000 orang.

Mereka menyebut iklim usaha di Indonesia masih bagus dan menjanjikan, di tengah lesunya perekonomian dunia. Menurut mereka, investasi di Indonesia masih lebih menjanjikan daripada di Myanmar, Kamboja, Laos, bahkan Vietnam.

“Kami melihat iklim di Indonesia bagus, masih menjanjikan, walaupun masih perlu kehati-hatian,” kata General Manager PT Pou Yuen Indonesia, Prince Tee‎, saat ditemui di pabrik PT Pou Yuen Indonesia, Cianjur, Sabtu (3/10/2015).

Tee mengungkapkan, pihaknya memilih untuk membangun ‎pabrik di Cianjur karena infrastruktur di daerah ini sudah bagus. jJarak ke Pelabuhan Tanjung Priok atau Cikarang Dry Port pun tidak terlalu jauh, sehingga pengiriman bahan baku ke pabrik dan sepatu untuk diekspor tidak sulit. “Infrastruktur menjadi pertimbangan utama, dekat dengan pelabuhan, ekspor dan impor bahan baku mudah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menuturkan, realisasi pembangunan pabrik sepatu Pou Yuen Indonesia ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang membuat kebijakan kondusif untuk investasi.

“Kalau kebijakan kepala daerah selalu bertentangan dengan investasi, tentu (kesempatan investasi) tidak akan diambil (investor), meski banyak tenaga kerja dan infrastruktur yang tersedia,” Franky menambahkan.

Franky pun memuji Pou Yuen Indonesia sebagai investor, yang setia karena rajin berinvestasi di Indonesia. Bahkan pada masa sulit seperti ini, ketika banyak perusahaan sejenis melakukan PHK, Pou Yuen Indonesia justru sebaliknya, merekrut banyak tenaga kerja baru. Total tenaga kerja yang telah dipekerjakan oleh perusahaan ini di Indonesia telah mencapai 200.000 orang.

“Kita perlu memberi apresiasi karena mereka setia berinvestasi, tidak sedikit investor padat karya yang bertahan sampai masa-masa sulit seperti saat ini. Kedua, mereka telah mempekerjajan 200 ribu dan terus tumbuh.‎ Di satu sisi kita lihat industri sejenis mengurangi tenaga kerja tapi ada juga yang merekrut dalam jumlah besar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PT Pou Yuen Indonesia membangun pabrik sepatu di Cianjur tahun ini. Pabrik seluas 58,5 hektar milik nvestor asing asal Taiwan ini bakal memiliki kapasitas produksi sepatu olahraga, hingga 10 juta pasang/tahun yang seluruhnya untuk pasar ekspor.

Total nilai investasinya sampai 2019 bakal mencapai US$ 36 juta, sampai saat ini sudah terealisasi US$ 26 juta atau sekitar Rp 325 miliar. Tenaga kerja yang akan diserap setiap tahunnya 3.000 orang, dan hingga selesainya konstruksi pada 2019 akan menyerap 15.000 orang tenaga kerja.

Pabrik sepatu ini akan memasok sepatu untuk sejumlah merek ternama seperti Adidas, Nike, Converse, dan sebagainya. Diperkirakan total nilai ekspornya bisa mencapai US$ 100 juta per tahun.

(dnl/dnl)

ID_ Menkeu Bambang Brodjonegoro mengakui, pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini akan sangat ditopang oleh percepatan belanja modal. Ia menjelaskan, per 18 September 2015, realisasi belanja sudah mencapai 60% dari total belanja pemerintah.

“Realisasi belanja sudah membaik di atas 60% dan secara nominal besarnya belanja pemerintah tahun ini di atas tahun lalu. Secara persentase memang lebih kecil, hal ini dikarenakan nilai belanja negara lebih besar dibandingkan tahun lalu,” ujar Bambang baru-baru ini.

Ketua Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, hingga 16 September 2015, realisasi belanja negara sebesar 59,8% dari target Rp 1.984,1 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan negara mencapai 50% lebih dari target Rp 1.761,6 triliun dalam APBNP 2015.

Mardiasmo memaparkan, hingga 16 September 2015, realisasi belanja barang dan modal kementerian dan lembaga (K/L) mencapai 32,14% dari total anggaran Rp 512,2 triliun dalam APBNP 2015.

Sementara itu, realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) K/L mencapai 68,27% dari total anggaran Rp 283,3 triliun. Dengan demikian, dari total belanja K/L sebesar Rp 795,5 triliun, secara nasional hingga 16 September 2015 rata-rata sudah terealisasi 44,8%. Serapan belanja barang dan modal K/L diharapkan meningkat drastis hingga akhir 2015 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini menembus 5%.

Mardiasmo menjelaskan, pihaknya tidak lagi menemukan adanya kendala pada K/L dalam realisasi belanja modal, terutama dari kementerian dengan alokasi yang besar. “Pemerintah yakin, sampai akhir tahun ini, total belanja negara bisa terealisasi 92-95%. Kalau belanja modal, bisa 90% itu sudah bagus,” papar Mardiasmo kepada Investor Daily di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/9) malam. (dho/en/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/api-realisasi-apbn-jadi-harapan-dongkrak-pertumbuhan/128391

[KARAWANG] Presiden Joko Widodo menegaskan hingga saat ini cadangan beras nasional mencukupi dan pemerintah belum berencana impor beras.

“Kebutuhan beras kita bisa dipenuhi dengan produksi petani, tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor. Meski banyak desakan untuk kita mengimpor beras,” kata Presiden usai meninjau pertanian di Karawang, Minggu (27/9).

Presiden menambahkan,”cadangan, beras sampai hari ini, ada 1,7 juta ton. Cukup aman. Ini masih ditambah lagi loh, masih ada panen Oktober, November pun masih ada sisa-sisa panen. Untuk menambah ini, jadi tambah dua bulan jadi berapa?.” Meski demikian, Presiden mengatakan ada cadangan beras yang akan digunakan untuk beras sejahtera dan juga kesiapan untuk menghadapi el nino sehingga persediaan beras cukup untuk Desember dan Januari.

“Tantangan ke depan adalah insentif untuk petani, sehingga semuanya bergairah untuk produksi. Kalau semuanya berpikiran untuk produksi, produksi seperti sekarang ini yang dilakukan IPB,” kata Presiden.

Selain itu juga diperlukan intensifikasi pangan sehingga produksi bisa meningkat.

“Intensifikasi seperti ini diperlukan. Jadi ada buat sawah baru, tetapi juga sawah yang ada intensifikasi sehingga hasil produksi per hektare meningkat total. Ini baru dicoba 500 hektare. Setelah ini, pak mentan beri tugas ke IPB 100.000 hektare, langsung. Nanti pembagian seperti apa, biar IPB yang pikirkan. Ke depan, bulog harus jadi penyangga supaya harga yang ada di pasar itu tidak dimainkan oleh spekulan,” kata Kepala Negara.

Pemerintah, kata Presiden, memutuskan enam provinsi menjadi penyangga pangan nasional masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Presiden memaparkan setidaknya ada potensi 15 juta ton hasil panen hingga Desember mendatang.

Kepala negara berpandangan perlu penghitungan yang matang sehingga cadangan pangan cukup.

“Ini masih dalam perhitungan karena dampak elnino. Ini masih perhitungan semuanya. Karena kita perlu cadangan yang betul-betul kita yakini aman semua, tidak ragu-ragu dengan kalkulasi lagi,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana meninjau penanaman varietas padi yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor di Karawang.

Kepala Negara didampingi Ibu Negara Iriana akan mengunjungi Desa Cikarang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto dalam penjelasannya kepada Presiden mengatakan padi dengan varietas IPB 3S dan IPB 4S tersebut ditanam di lahan percobaan seluas 730 hektare di Kabupaten Karawang.

Presiden menyaksikan penanaman padi dengan menggunakan mesin dan juga pemanenan padi dengan menggunakan combine (mesin panen-red).

Herry mengatakan pemanenan padi dengan combine bisa mengurangi potensi kehilangan gabah sehingga hasil panen lebih baik.

Mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Djarot Kusumayakti, Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar, Plt Bupati Karawang Selly, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moelyono dan sejumlah pejabat lainnya. [Ant/L-8]

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mendesak agar usulan penambahan desa dapat dikendalikan sehingga rencana alokasi dana desa rata-rata Rp1 miliar per desa pada 2017 dapat terpenuhi.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan dalam kurun waktu setengah tahun terakhir telah terjadi penambahan hingga 661 desa.

“Saat ini jumlah desa telah bertambah dari 74.093 desa pada posisi akhir 2014 menjadi 74.754 desa pada pertengahan tahun ini,” kata Menkeu melalui siaran pers, Jumat (25/9/2015).

Untuk tahun fiskal 2016, Pemerintah berencana meningkatkan anggaran Dana Desa senilai Rp46,9 triliun atau 6,4% dari seluruh pagu alokasi Dana Transfer ke Daerah.

Dalam APBN Perubahan 2015, anggaran Dana Desa tercatat sebesar Rp20,76 triliun atau 3,23%dari transfer ke daerah. Selanjutnya pada 2017, anggaran Dana Desa direncanakan mencapai 10% dari transfer ke daerah.

Liputan6.com, Jakarta – ‎Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan kembali Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam Paket Jilid II ini kebijakan ekonomi akan langsung berdampak pada rupiah.

“Kami sedang cari dan rumuskan apa insentif yang bisa diberikan kepada sektor ekspor. Kalau ditanya respon langsung atau tidak, mestinya langsung  bisa berimbas kepada penguatan nilai tukar rupiah,” ujar Darmin, usai memimpin pemakaman Pengacara Adnan Buyung Nasution, di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (24/9/2015).

Meski demikian, Darmin juga menuturkan, kebijakan dari pemerintah saja tak bakal bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Perlu adanya aksi nyata dari dunia usaha dalam negeri sehingga kebijakan tersebut bisa berdampak langsung. Oleh karena itu, ia meminta agar saat ini pelaku usaha menyiapkan fondasi yang kuat sehingga saat kebijakan tersebut dikeluarkan, implementasinya bisa langsung berdampak.

Darmin bercerita, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ini masih dalam tahap pembahasan. Fokus utama yang akan digenjot pemerintah terkait dunia industri dan pertanian.

“Kami masih membahasnya. Kami mau membuatnya tidak melebar, tapi mau mengerucut saja, lebih pada ekspor, kemudian investasi di industri dan pertanian,” ujar dia.

Dalam Paket Kebijakan Jilid II ini, Darmin menuturkan akan berisi sejumlah kebijakan baru dan deregulasi. Ia tidak merinci kedua hal tersebut. “Ada kebijakan dan deregulasi. Untuk deregulasi, kita sedang cari insentif yang bisa diberikan. Saat ini, nomor satu yang diperlukan adalah ekspor,” tandas Darmin.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I pada pada Rabu, 9 September 2015 kemarin. Dalam paket kebijakan tersebut terdapat deregulasi 134.

134 peraturan yang diubah tersebut telah disortir dari sebelumnya sebanyak 154 peraturan.‎ Dari 154 peraturan itu dijelaskan Darmin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada 2 inpres, Kementerian Perindustrian 1 Peraturan Pemerintah (PP), dan 14 Peraturan Menteri (Permen). Sementara dari Kementerian Perdagangan ada 30 Permen, 2 bukan dalam bentuk permen (lainnya).

Untuk di Kementerian Keuangan ada 4 PP, 6 Permen. Kementerian Pertanian ada 1 PP, 1 Perpres, 5 Permen. Kementerian ESDM ada 2 PP, 7 Perpres, 1 Permen, dan 1 di bawah Permen. Untuk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) ada 6 PP, 1 Perpres, 3 Permen. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 2 Permen. Kementerianm Tenaga Kerja ada 2 PP, 1 Peraturan dibawah Peraturan Menteri.

Sementara di Kementerian Perhubungan ada 5 Permen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada 1 PP. Kementerian Kesehatan ada 1 Permen. Kementerian Pariwisata ada 2 Perpres. Kementerian Koperasi dan UKM ada 29 Permen, BKPM ada 2 peraturan, dan BPOM 2 peraturan.

‎Dari keseluruhan peraturan tersebut ada manfaat yang dapat digaris bawahi oleh Darmin dan perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu percepatan pembangunan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (Silvanus Alvin/Gdn)

Jakarta detik -Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut, pihaknya berhasil mengerem angka impor produk pangan bahkan ada komoditas yang sebelumnya diusulkan harus diimpor namun bisa melakukan ekspor. Salah satunya ialah bawang.

“Coba lihat, bawang sebelum Ramadhan ada rencana mau impor, sekarang malah ekspor. Sudah ada 2.000 ton, dan ditargetkan ada 20.000 ton nanti ke beberapa negara. Sampai hari ini sudah hemat devisa Rp 50 triliun,” ungkap Amran ditemui di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta, Kamis (24/9/2015).

Meski demikian, ada komoditas yang permintaan tinggi seperti kedelai, hingga daging sapi yang masih harus diimpor. Meski diimpor, angkanya terus ditekan dengan jalan memaksimalkan produksi petani dan peternak lokal.

Langkah memotong angka impor terbukti mampu menghembat belanja dalam bentuk dolar Amerika Serika (AS) atau keluarnya devisa ke luar negeri.

“Jagung kita ekspor, meski tidak sebanyak tahun lalu. Kedelai kita impor sudah berkurang, beras sampai mau satu tahun pemerintahan Jokowi-JK belum ada impor sama sekali. Ini dong yang disorot (media),” imbuhnya.

Dalam urusan swasembada pangan, menurut Amran, Presiden Joko Widodo tidak main-main. Hal ini, terbukti dari kenaikan anggaran Kementan hingga dua kali lipat tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

“Seminggu dua kali Pak Presiden (telpon),” katanya.

Tak hanya itu, untuk pengendalian harga pangan, Kementan juga menggencarkan pendirian toko tani di sejumlah daerah yang mengalami fluktuasi harga kebutuhan pokok. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk pendirian 1.000 toko tani baru.

“Kita buat pasar toko tani Indonesia. Itu bisa memangkas rantai pasok dari pangan. Itu 1.000 toko di Surabaya Bandung, Jabodetabek, Makassar, Medan dan kota lain tahun depan. Sudah ada 40 toko tani dan itu sudah beroprasi. Kita bergerak cepat,” tutupnya.

(feb/feb)

Jakarta detik -Seretnya serapan anggaran pemerintah daerah (Pemda) membuat uang negara di daerah sebanyak ratusan triliun rupiah menganggur. Salah satu faktor penyebabnya karena rendahnya serapan anggaran, akibat ada kekhawatiran pemda dalam menyerap anggaran.

Rendahnya serapan ini, merupakan buntut ketakutan Pemda membuat program inisiatif yang kreatif dari pemda karena takut dikriminalisasi, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan jaminan.

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh Dartanto mengatakan, ketakutan Pemda menyerap anggaran cukup beralasan, mengingat jaminan pemerintah pusat lewat surat edaran Jokowi belum sampai ke Polda hingga Polres setempat.

“Di level nasional saja imbauan presiden tidak terlalu didengar Kapolri. Makanya bupati gubernur itu kurang yakin, ini beneran nggak sih. Polri saja belum jamin secara resmi, apalagi Kapolda hingga Kapolres, tentu kalau mau buat program kreatif bisa ditangkap,” jelas Teguh dalam diskusi Senator Kita, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Teguh mengungkapkan, daripada terus mendorong-dorong Pemda menghabiskan dana transfer yang diendapkan di BPD, lebih baik pemerintah pusat menganggap kondisi saat ini sebagai pelajaran, dan memaksimalkan sisa angaran di awal tahun depan.

“Kalau suruh gelontorin anggaran dalam waktu 3 bulan itu bahaya. Harus hati-hati, buat program bagus takut dipidana, akhirnya didorong-dorong terus hanya dihabiskan buat program yang tidak banyak manfaatnya, seperti seminar atau diklat. Itu kan yang paling gampang buat Pemda kalau mau aman,” paparnya.

Senada dengan Teguh, Guru Besar Bidang Pertanian Bustanul Arifin mengatakan, menghabiskan anggaran di 3 bulan terakhir juga tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi jika perencanaan programnya kurang jelas.

Teguh mengusulkan, sisa anggaran Pemda sebaiknya dipakai untuk program yang sifatnya riil dan sektoral, serta dapat langsung dirasakan manfaatnya. Salah satunya,dengan menggelontorkan sisa APBD untuk membeli komoditas perkebunan petani.

“Harga karet dan sawit kan lagi parah-parahnya. Kaya karet alam anjlok karena yang sintesis juga turun setelah minyak dunia turun. Pakai dana yang nganggur buat beli karet di petani, semacam buffer. Sekarang pohon-pohon karet nggak disadap karena buruh sadap lebih mahal dari karetnya,” kata Bustanul.

“Uang di Pemda ambil buat stabilisasi harga. Jadi negara ini bisa hadir buat petani pas lagi sulit. Kalau kakao dan kopi masih stabil, daripada di push-push pemda habiskan anggaran, lebih baik pakai uangnya beli komoditas. Terutama Pemda yang jadi sentra-sentra perkebunan,” tambahnya.

Sebelumnya banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke pemerintah daerah menganggur di bank-bank pembangunan daerah (BPD). Per Juni, nilainya mencapai Rp 273,5 triliun.

(hen/hen)

Bisnis.com, Nanning-Guangxi, CHINA — Total perdagangan Indonesia dan China selama semester I/2015 menembus angka US$22,5 miliar, meski secara keseluruhan tetap membukukan posisi defisit bagi RI.

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzuliah Ishak mengatakan peningkatan arus perdagangan dan investasi China ke Indonesia memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, dengan rata-rata pertumbuhan perdagangan bilateral kedua negara mencapai 6,7% selama lima tahun terakhir.

China, ujarnya, juga telah menjadi mitra dagang terbesar pertama bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan mencapai US$48,2 miliar, atau melebihi seperempat dari total perdagangan Indonesia dengan dunia pada 2014.

Sementara neraca perdagangan ke dua negara pada 2014 menunjukkan posisi defisit untuk Indonesia sebesar US$13 miliar.

“Pada periode Januari-Juni tahun 2015, total perdagangan kedua negara mencapai US$22,3 miliyar, atau mengalami penurunan 8,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya kala membuka Indonesia Trade and Investment Seminar di China Asean Expo (CAEXPO) ke-12 di Nanning Convention Center, Sabtu (19/9/2015).

Nus menuturkan Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa devaluasi mata uang China, Yuan, mampu dimanfaatkan oleh pelaku usaha di dalam negeri untuk mendorong ekspor, khususnya untuk produk-produk dengan lokal konten yang tinggi seperti produk pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Dia menjelaskan kedua negara memiliki komitmen tingkat tinggi yaitu pada saat Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden RRC, Xi Jian Ping pada kesempatan Konperensi Asia Afrika di Jakarta Mei 2015.

JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan produksi minyak bumi nasional menunjukkan tren kenaikan. Produksi rata-rata pada Agustus kemarin sebesar 776.500 barel per hari. Sementara pada September 2015, produksi rata-rata berada pada angka 800.500 barel per hari.

Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono mengatakan, produksi rata-rata minyak bumi periode Januari-September 2015 mencapai 783.000 barel per hari. Capaian tersebut sekitar 95% dari target produksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

“Untuk gas, produksinya cenderung stagnan pada angka 8.000 juta kaki kubik per hari,” kata Budi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (15/9).

Budi menuturkan, secara total produksi rata-rata minyak dan gas bumi sebesar 2,21 juta barel ekuivalen per hari. Dia optimistis produksi rata-rata akan terus meningkat hingga akhir tahun dengan selesainya beberapa proyek migas. “Industri hulu migas dituntut bekerja keras untuk mencapai target lifting migas yang ditetapkan pemerintah,” ujarnyanya.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan, realisasi penerimaan negara per 4 September 2015 tercatat sebesar US$ 10,03 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Jumlah ini sekitar 67% dari target penerimaan sebesar US$ 14,99 miliar.

Dia mengungkapkan, pencapaian target nasional bukan hal yang mudah karena terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Terlebih di tengah turunnya harga minyak dunia, industri hulu migas dituntut melaksanakan efisiensi biaya operasi. Di antaranya adalah renegosiasi ulang dengan sub kontraktor agar dapat memberikan fleksibilitas harga sehingga dapat menjaga keekonomian proyek yang telah direncanakan. Sebagai contoh kasus, renegosiasi kontrak rig di Total E&P Indonesie dan PHE WMO.

“Cara lain dengan melakukan perubahan skenario operasi lapangan yang lebih sederhana serta kolaborasi operasi dengan perusahaan migas yang wilayahnya berdekatan, seperti sharing penggunaan material dan peralatan,” ujarnya

Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar menambahkan, industri hulu migas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kontribusinya lebih dari 300.000 barel ekuivalen minyak per hari. Kontribusi itu 15% dari total produksi migas nasional.

Jumlah ini akan meningkat cukup signifikan saat Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu mencapai produksi puncak sebesar 205.000 barel per hari pada akhir 2015. Saat ini, produksi Banyu Urip berkisar 80.000 barel per hari.

“Industri hulu migas masih menghadapi kendala non teknis. Salah satunya, kepentingan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, terutama minimnya pengetahuan daerah mengenai dana bagi hasil migas, serta peran daerah dalam bentuk participating interest,” ujarnya.

Ali mengingatkan, migas merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh sebab itu pemanfaatan dana bagi hasil sebaiknya digunakan untuk meningkatkan dan membangun potensi-potensi di daerah yang sifatnya lebih jangka panjang dan dapat memacu pertumbuhan sektor lain.

“Paradigma pengelolaan industri hulu migas telah bergeser dari hanya penghasil penerimaandan sumber energi, menjadi penciptaan nilai tambah dengan cara memperkuat dan memberdayakan kapasitas nasional,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menjadi keniscayaan untuk mencapai tata kelola migas yang lebih efektif. “Transparansi, dialog dan komunikasi intensif merupakan faktor agar semua pihak memberikan dukungan sehingga operasi lancar dan sukses,” katanya.

http://id.beritasatu.com/home/produksi-minyak-bumi-tren-naik/127360

Sumber : INVESTOR DAILY

Bandung B1 – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, mengatakan, peletakan batu pertama atau ground breaking Bandara Internasional Jabar (BIJB), Kertajati, di Kabupaten Majalengka, direncanakan pada Oktober 2015.

“Memang sebelumnya, kami dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jabar merencanakanground breaking Bandara Kertajati September ini. Namun diundur, karena masih menunggu kesepahaman dengan Angkasa Pura (AP) II dalam bentuk joint venture,” kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Minggu (13/9).

Menurutnya, proses kerja sama dua pihak atau lebih dalam sebuah kerja sama bisnis atau joint venture memang sedikit memakan waktu, walaupun secara prinsip, BIJB dan PT Angkasa Pura II (Persero) telah sepakat.

“Kami lebih memilih menunggu proses joint venture dengan Angkasa Pura II, karena lebih enak kalau saat membangun BIJB atas nama berdua. Berarti sudah ada kesepahaman antara BUMN dan BUMD,” ujarnya.

Ia mengatakan, nantinya pengelolaan Bandara Kertajati akan dilakukan bersama manajemen yang mengoperasikan Bandara Husein Sastranegara Bandung, sehingga proses manajemennya lebih mudah.

“Jika pengelolaannya satu manajemen kan lebih enak. Nanti tinggal dikelola. Misalnya, ketika hari pertama BIJB dioperasikan berapa penerbangan yang akan dilarikan ke sana, kalau di Husein sudah padat. Katakanlah, kalau mau menambah ritme atau penerbangan tentu sudah tak bisa di Bandara Husein lagi, kan harus ke Kertajati” katanya.

Ia menuturkan, tidak ada hambatan apapun terkait pembangunan Bandara Kertajati dan proses pembebasan lahan berlangsung lancar, termasuk pembangunan sesi udara dan darat.

“Pembebasan lahan sekarang sudah 900 hektare (ha). Kalau di APBDP ada pembebasan lahan, tentu akan mencapai seribu lebih,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Dedi Taufik menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Kertajati.

“Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dengan menggelontorkan dana untuk pembangunan BIJB. Pada 2013, Rp 130 miliar, 2014 membantu Rp 85 miliar, tahun ini Rp 185 miliar, dan tahun depan Rp 300 miliar,” kata Dedi Taufik.

/FAB

Antara

Jeddah B1 – Perusahaan minyak asal Arab Saudi Aramco menyampaikan komitmennya untuk menanamkan investasi di Indonesia senilai US$ 10 miliar.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di sela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah menteri dari Arab Saudi di Istana Raja Faisal, Jeddah, Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Jakarta, mengatakan komitmen investasi tersebut untuk pembangunan kilang, depo (storage) dan sistem distribusi.

“Pertemuan dengan Menteri Keuangan Arab Saudi, salah satunya keinginan dari perusahaan Aramco, milik Saudi Arabia membangun kilang dan storage dan akan mempunyai distribusi di Indonesia, daerahnya diatur lebih lanjut,” kata Pramono.

Seskab mengatakan dalam beberapa bulan terakhir pemerintah memang tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan swasta membangun kilang dan storage.

“Pemerintah sekarang selesaikan Perpres untuk swasta dibolehkan masuk dalam kilang, sudah disiapkan sebelumnya bukan khusus Aramco, finaliasasi satu sampai dua minggu ke depan, bukan hanya Aramco perusahaan swasta dipersilakan,” kata Seskab.

Pemerintah mengharapkan dengan aturan baru ini maka Indonesia akan memiliki kilang baru.

Selain pembicaraan tentang investasi di bidang energi, juga dibicarakan tentang pembukaan cabang Bank BNI baik di Jeddah, Mekkah maupun Madinah.

Keberadaan BNI di tiga kota tersebut diharapkan bisa memudahkan warga Indonesia yang umroh maupun menjalankan ibadah haji.

“Presiden gembira dengan perkembangan yang ada, pemerintah Arab Saudi akui ada upaya pembahasan secara maraton dan melihat ini kesungguhan untuk meningkatkan keakraban dan kerja sama,” kata Pramono Anung.

/PCN

Antara

JAKARTA SH – Di ajang pameran Izmir International Fair (IIF) 2015 di Turki, produk-produk unggulan Indonesia berhasil meraup transaksi jutaan dolar.
Produk-produk tersebut di antaranya produk kertas yang dipesan sebanyak dua kontainer per bulan, bernilai US$ 1-1,5 juta per bulan. Produk tekstil diorder senilai US$ 35.000-50.000 per bulan, kemudian minyak esensial sebanyak satu barel per bulan.
 “Produk-produk Indonesia banyak dipesan selama pameran,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak, melalui keterangan pers tertulis yang diterima SH, Kamis (10/9).
Selanjutnya, produk kantung plastik degradable senilai US$ 262.500 per bulan, serta produk makanan olahan sebanyak dua kontainer atau setara dengan US$ 5 juta. Produk ban mobil  juga mendapatkan kontrak 200.000 unit per tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumen Turki. Pencapaian dalam pameran di Izmir ini sekaligus melengkapi surplus perdagangan Indonesia dengan Turki.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Turki pada 2014 mencapai US$ 2,47 miliar, sedangkan pada periode Januari-Juni 2015 mencapai US$ 734 juta. Dalam periode 2010-2014, total perdagangan kedua negara mengalami pertumbuhan 16,56 persen per tahun.
Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia selalu mencatatkan surplus dengan Turki.
Pada semester I tahun ini, Indonesia mencapai surplus US$ 487 juta. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Turki pada semester I tahun ini mencapai US$ 611 juta yang didominasi serat stafel buatan (HS 55) dengan pangsa 26,9 persen.
Filamen buatan (HS 54) 19,6 persen, karet dan barang dari karet (HS 40) 9,7 persen, lemak dan minyak hewan (HS 15) 6,99 persen, dan bahan bakar mineral (HS 27) 3,3 persen.

Sumber : Sinar Harapan

JAKARTA sindonews – Pengusaha swasta mengungkapkan bahwa saat ini sikap pemerintah masih saja tidak imbang dengan hanya memprioritaskan kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara kepentingan swasta justru dikesampingkan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik mengaku bahwa pemerintah seakan memiliki kecenderungan bahwa dunia usaha adalah warga negara kelas dua. Orientasi pemerintah masih kepada BUMN, yang sejatinya juga punya tugas sebagai agen pembangunan (agent of development).

“Ini kelihatannya dunia usaha itu orang yang dibutuhkan tapi juga kurang ditengok. Apalagi sekarang, pemerintah punya kecenderungan dunia usaha warga negara kelas dua. Orientasinya masih ke BUMN. Itu yang kita melihat seperti itu,” katanya di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Sebagai agen pembangunan, sambung dia, perusahaan pelat merah sejatinya tidak bisa hanya mengejar keuntungan semata. Berbeda dengan pengusaha swasta yang menurutnya memang berorientasi kepada keuntungan.

“Misalnya saat Lino (Dirut Pelindo II-RJ Lino)bilang i am make this company rich. Buat saya itu salah. Karena tugasnya Lino sebagai dirut BUMN, dia bukan hanya membuat itu perusahaan Pelindo II kaya,” imbuh dia.

Menurut Suryani,  RJ Lino seharusnya menyingkirkan ego sentral dengan berniat menjadikan perusahaan negara tersebut kaya. Seharusnya, ia fokus kepada urusan memperlancar arus barang masuk dan keluar dari pelabuhan.

“Dia harus memperlancar arus barang pengusaha swasta yang ada. Jadi enggak boleh ada ego sentralnya. Ini belum ada dibenaknya pemerintahan sekarang. Memang ini sudah terjadi semenjak reformasi, bukan salah Jokowi saja. Jadi saya kira sudah waktunya orientasi dikembalikan lagi,” tandasnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1043885/34/swasta-sebut-pemerintah-hanya-prioritaskan-bumn-1442048348

JAKARTA sindonews – Paket kebijakan ekonomi September I yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya ekonom Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menilai paket kebijakan tersebut hanya sebagai obat pemulihan ekonomi sesaat sehingga tidak akan kelihatan hasilnya dalam jangka pendek.

Mantan Deputi III bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan Jokowi ini mengungkapkan, pemerintah secara langsung mengakui ada permasalahan di bidang ekonomi sehingga dikeluarkan paket kebijakan.

“Yang jelas positifnya ada respon dari pemerintah paling enggak mereka mengaku kalau sekarang memang ada masalah (di bidang ekonomi),” ungkap Purbaya ketika dihubungi, Kamis(10/9).

Dia memandang, dari sisi pasar keuangan paket kebijakan ekonomi Jokowi lebih bersifat jangka panjang. Apalagi akan disusul paket kebijakan tahap II, III dan seterusnya. Faktor paling utama yang harus dikerjakan adalah membuktikan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini disampaikan kepada masyarakat.

“Negatifnya kok enggak satu gelombang saja (paket kebijakan)? Apakah gelombang kedua sudah matang atau belum?” tanya Purbaya.

Dia mengaku, tidak terlibat dalam penyusunan paket kebijakan ekonomi saat menjadi bagian kantor staf presiden. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi tahap I hanyalah obat mujarab ‘sesaat’ menahan kejatuhan pasar yang ditandai apakah kurs rupiah dan IHSG bergerak positif. Sementara investor hanya menggunakan jurus wait and see sembari menunggu paket kebijakan selanjutnya.

“Peluang rebound cukup terbuka jika implementasinya bagus. Fokuslah mengerjakan program yang sudah ada dan jangan banyak keluarin regulasi yang baru. Kan ada penegasan dari Presiden program yang lama bakal tetap dijalankan,” pungkas Purbaya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1043027/33/paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-hanya-obat-sesaat-1441873119

bloomberg: Hours into his job as an Indonesian government minister, Rizal Ramli went public with his views on what President Joko Widodo’s government was doing wrong.

Listing policy problems in sectors including electricity generation and aviation, Ramli’s remarks set the tone for a tense first meeting last month of Widodo’s post-reshuffle cabinet. In a second-level boardroom in the whitewashed colonial-era state palace in Jakarta, Ramli was rebuked by Vice President Jusuf Kalla. Widodo spoke little during the exchange, though pointed out it was his job to make decisions.

“I told him that ministers can’t behave like that,” Kalla said of Ramli, who is coordinating minister for maritime affairs and a former finance minister. “In the cabinet meeting, everyone was angry at him.” That hasn’t deterred Ramli, who is still calling out policy missteps and said in an interview last week he was appointed to “rock some boats”.

A little over a year ago Widodo, known as Jokowi, was catapulted to the presidency of the world’s fourth-most populous nation, the first leader outside the party machinery that has dominated politics and a commodities-driven economy — Southeast Asia’s largest — for decades.

Entranced by his image as an incorruptible man of the people who could take on vested interests and deliver, Indonesians turned out in droves to vote for the former small business owner who had impressed as Jakarta governor. Famed for walking the streets without security guards to stop and chat with locals, Jokowi, a heavy metal music fan, was treated like a rock star, triggering comparisons with U.S. President Barack Obama and India’s Narendra Modi.

Those selling points may be his biggest weakness as hopes fade he can deliver on policies to boost growth and shield the economy from the headwinds hitting markets as China slows. Hemmed in by his own party, his broader ruling coalition, a byzantine bureaucracy and competing power bases, Jokowi, 54, faces falling popularity and frustration among business leaders who say the country may miss the chance to become a dominant emerging market.

Stocks, Rupiah

Investors are responding: The stock index is Asia’s worst-performing national benchmark this year and the last time the rupiah was this weak it helped topple then-leader Suharto in 1998.

Jokowi's approval rating after a year is lagging his predecessor
Jokowi’s approval rating after a year is lagging his predecessor

“The administration of President Jokowi remains disorganized,” said Bambang Soesatyo, treasurer of the opposition Golkar party. “Coordination between institutions is not running well, ministers are working individually. That’s because of the leader’s lack of authority.”

The challenges are immense. Jokowi governs about 17,000 islands, among them the tourist mecca of Bali, that would stretch almost from New York to London. He inherited a system of government that concentrates power in local chiefs and must deal with oligarchs controlling mineral wealth, plus ubiquitous corruption.

Indonesia, a mix of cultures and ethnicities, has more Muslims than any other country and is the world’s third-biggest democracy. It is home to vocal and occasionally violent Islamist extremists.

Gasoline Subsidies

Jokowi has had some success: He scrapped decades-old subsidies on gasoline that distorted the economy and sapped government coffers — total fuel subsidies cost the state budget 240 trillion rupiah ($16.8 billion) in 2014. As part of efforts to tackle corruption and a so-called “oil mafia,” he shut down the state oil company’s trading arm.

The National Mandate Party defected from the opposition to his coalition this month, giving Jokowi closer to half the parliamentary seats.

He’s budgeted 290 trillion rupiah for infrastructure in 2015, the most in the country’s history, promising to build roads, ports and railways with the help of investment from China and Japan. On Wednesday he broke ground on a light-rail project in Jakarta, with construction to start before the end of the year. He also said the government would adjust dozens of regulations but gave few details, saying the changes would be completed in a matter of months.

“I see an improvement in the political situation,” said Christian Kartawijaya, President Director of PT Indocement Tunggal Prakarsa, one of Indonesia’s largest cement makers. “The government has a good will and a pure heart. But now it needs to be supported by ‘let’s do it’. From the business side, we are ready to support that.”

Jokowi faces a tougher external economic environment than his predecessor, Susilo Bambang Yudhoyono. After a commodity boom last decade that fueled demand for Indonesia’s natural resources faded, growth has slowed to a near-six-year low and government spending has missed targets. Jokowi has struggled to capitalize on the groundswell that got him elected on a platform of change, reflected in policy U-turns from a toll road tax to rules on work permits for foreigners.

Flip Flops

Jokowi has acknowledged the damage the policy flip flops cause, with the head of his advisory board saying in July the president had sent a strong message they needed to stop. Jokowi doesn’t have a spokesman and rarely holds scheduled media conferences. His chief of staff didn’t respond to messages seeking comment.

At stake is the ability of Indonesia, where about half the population is aged below 30, to kick start a long-term overhaul of its infrastructure and institutions to become an Asian powerhouse. McKinsey & Co. predicted in 2012 it could overtake the U.K. and Germany to become a Group of Seven economy by 2030.

Indonesian quarterly GDP growth from 2012
Indonesian quarterly GDP growth from 2012

“The problem is whether all these reforms are supported by officials across government, ministers and especially the first echelon down,” said Nanang Hendarsah, a director at the central bank. “There can’t be any more policy flip flops. Inconsistency will make policy making lack credibility.”

In his reshuffle Jokowi promoted former commando Luhut Panjaitan, his main cabinet ally, to coordinating security minister, putting him at odds with party bosses who see Luhut as too influential. The team remains heavy on political appointees, including loyalists of the party of former President Megawati Soekarnoputri, rather than the technocrats Jokowi promised in his campaign.

Speaking in the interview, Ramli said Jokowi supported his push for better governance.

“He doesn’t know the elite in Jakarta, after he realized they have their own power game,” Ramli said. “I know who are the key players between business and power in Indonesia. He wants a fighter, he chose me because I’m a fighter.”

Land Matters

There have been a few public examples of tension between Jokowi and Kalla, who was also a vice president under Yudhoyono and had been mooted as a potential 2014 presidential candidate. The men had different views over who to put in the cabinet and how to reform the anti-corruption law.

Jokowi is “not very competent,” according to Hary Tanoesoedibjo, founder of conglomerate MNC Group and the 15th-richest Indonesian, who said the government needed to attract investment or risk higher unemployment. Tanoesoedibjo was a vice-presidential candidate in 2014 for the Hanura party.

There has been little progress in fixing land acquisition, as the rural poor who voted for Jokowi now stand in his way on projects from power stations to dams, protesting and refusing to leave their land. He visited a long-delayed $4 billion power project on Java island in August for an inauguration ceremony, even though the Japanese developers said they still had to buy 10 percent of the land they need. Jokowi had said construction could start in April.

Growth Forecasts

As of mid-July, the public works ministry, which received about 40 percent of the infrastructure budget, had only spent 20 percent of its earmarked funds.

“The problem is bureaucracy,” said Adityawarman, President Director of state-owned toll road company PT Jasa Marga. “Working requires a certain method and management. You can’t work on your own.”

Jokowi has four years to turn around his image before elections. The government is scaling back its forecasts for growth, predicting 5.5 percent next year versus Jokowi’s vision for a 7 percent expansion in his term.

“There is too much of a gap between his targets and his achievements,” said Fadli Zon, deputy chairman of beaten presidential candidate Prabowo Subianto’s Gerindra party. “We are a sweet opposition, maybe too sweet. If we were practicing real opposition we would be harder than this against the government.”

Faisal Eky, a jobless high-school graduate who queued to see Jokowi at an election rally and voted for him, said he hadn’t seen any benefit from his presidency.

“I got caught up in the excitement during the campaign, and since then there has been little to show for it,” he said, sipping sweet tea after handing in his latest job application. “I think Jokowi still cares for the common man but he is clearly not superman.”

PALU ID]- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani menilai, sektor Industri perlu dijadikan fondasi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, Kadin Indonesia mendukung rencana pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nasional.

“Kadin mendukung pemerintah yang sudah menunjukkan dukungan pada pertumbuhan sektor industri. Salah satunya melalui peresmian smelter nikel Morowali di Sulteng, oleh Presiden Jokowi pada Mei lalu. Untuk industri hulu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang minyak di Indonesia yang sudah cukup lama tertunda,” kata Roeslani dalam safari keliling Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (9/9) sore.

Menurut Rosan, kehadiran smelter dan kilang minyak pada sektor hulu industri akan memberikan nilai tambah pada komoditas atau produk yang dihasilkan. Karena Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menghasillkan produk turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Menghadapi krisis global, Chairman Recapital Group ini mengatakan, sebenarnya ada tiga sektor yang perlu mendapat penekanan. Tiga sektor itu adalah industri yang berbasis agribisnis, komoditas dan maritim.

Ketiga sektor tersebut, Indonesia sudah miliki sebagai modal dasar berupa ketersediaan kekayaan alam yang melimpah. “Dan salah satu provinsi yang layak mendapat perhatian terkait ketiga sektor industri tersebut adalah Sulteng,” ujarnya.

Rosan melanjutkan, penetapan Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga dapat menjadi katalisator arus investasi yang lebih besar lagi di Sulteng. Ke depan, selain sektor perdagangan, hotel, restoran, dan konstruksi yang semakin marak di Sulteng, investasi juga diarahkan pada hilirisasi produk-produk utama seperti kakao, rumput laut, kopra, maupun komoditas perikanan lainnya.

Rosan juga menyambut baik upaya peningkatan pariwisata di wilayah Sulteng melalui penyelenggaraan Sail Tomini. Demikian pula dukungan pemerintahan Jokowi-Jk melalui kehadiran Presiden pada puncak acara Sail Tomini di Pantai Kayu Bura Kabupaten Parigi Moutong, 19 September mendatang.

“Seperti juga ketiga sektor industri tadi, pariwisata adalah modal dasar. Kita tinggal meningkatkan kualitasnya dengan penyediaan layanan berkualitas, sarana-prasarana, dan SDM yang professional,” kata Rosan.

Rosan membenarkan pernyataan pemerintah bahwa Indonesia belum memasuki periode krisis sebagaimana 1998. Namun, menurutnya, dampak dari penurunan ekonomi telah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunuya adalah semakin sering terdengar informasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita ingin Kadin berkembang menjadi mitra pemerintah yang kredibel. Selain itu, Kadin perlu diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan dunia usaha, dan mampu menjabarkan apa yang dibutuhkan dunia usaha,” pungkas Rosan. (159/SP

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menyatakan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Agustus 2015 membaik dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan Survei Konsumen yang publikasikan Bank Indonesia pada Jumat (4/9/2015), hal ini terindikasi dari indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) Agustus 2015 yang tercatat sebesar 101,2 atau meningkat 2,4 poin dari bulan sebelumnya.

“Peningkatan IKE pada agustus 2015 didukung oleh peningkatan semua komponen pembentuknya,” demikian seperti tertulis dalam publikasi Bank Indonesia.

Meskipun terjadi peningkatan, ketersediaan lapangan kerja pada Agustus 2015 masih rendah ditengarai membuat konsumen cenderung menahan pembelian barang tahan lama.

Peningkatan IKE pada Agustus 2015 terjadi di 10 kota dengan peningkatan indeks tertinggi terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp4 juta-Rp5 juta per bulan.

Jakarta -Kedatangan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia cukup bikin heboh masyarakat. Banyak rumor dan spekulasi bermunculan meski bahkan sebelum Lagarde menginjakkan kaki di tanah air.

Salah satu yang hangat diperbincangkan terkait utang. Banyak yang berpikir bahwa kedatangan Lagarde untuk meminjamkan utang kepada Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harap maklum, soal utang IMF memang agak sensitif untuk banyak orang. Banyak orang Indonesia yang masih ‘trauma’ dengan utang IMF di akhir masa Orde Baru silam

Rumor dan kabar itu pun ternyata sampai ke telinga Lagarde. Dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Jokowi, Lagarde menyampaikan tanggapannya.

“Saya datang hari ini sebenarnya berharap untuk meminjam, tidak untuk meminjamkan. Meminjam keramahan dari Indonesia, kekuatan dan keindahan budayanya,” ungkap Lagarde di Istana Negara, Jakarta, (1/9/2015)

Lagarde tampak sedikit tertawa geli saat memberikan pernyataan tersebut. Ia pun melirik Jokowi yang berada di sebelahnya, dan keduanya saling tertawa.

Pada kesempatan itu Lagarde juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan antara Bank Dunia dan IMF pada 2018 mendatang.

“Hal ini dengan harapan besar bahwa kita di IMF akan mengadakan pertemuan dan merayakannya Indonesia pada 2018,” ujarnya.

Jokowi sebelumnya menjelaskan bahwa kedatangan Lagarde ke Indonesia dalam rangka pertemuan dengan Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Agus Martowardojo mengajak Lagarde untuk bertemu Jokowi.

“Bahwa beliau tadi datang ke Indonesia untuk konferensi tingkat tinggi IMF dan BI (Bank Indonesia). Keperluannya itu. Dan gubernur BI menyampaikan beliau ingin bertemu dengan saya dan saya menemuinya, kita berdiskusi banyak, terutama soal ekonomi global,” kata Jokowi usai pertemuan.

Usulkan AS Tunda Kenaikan Suku Bunga

Dalam pertemuan yang dihadiri Agus Marto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu Lagarde juga berbicara banyak soal perekonomian global.

Termasuk saran IMF untuk Bank Sentral AS The Fed terkait rencana kenaikan suku bunga acuan yang rencananya jatuh pada akhir tahun ini.

“Pandangannya, sebaiknya tingkat bunga itu naiknya nanti awal tahun depan tidak sekarang, naiknya secara sedikit-sedikit secara gradual, jadi itu lebih ke saran,” ungkap Bambang.

Usulan tersebut disampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah untuk menjaga kondisi banyak negara lain, khususnya negara berkembang. Karena dengan kenaikan suku bunga AS, maka akan memberikan tekanan tambahan untuk banyak negara.

“IMF ingin jaga balance antara perbaikan ekonomi Amerika dengan dampak dari normalisasi itu ke negara lain. Jadi jangan sampai ekonomi Amerika membaik tapi negara lain kena. Jadi balance, oke deh Amerika membaik, saatnya naik, tapi naiknya jangan gede-gede supaya negara lain tidak terdampak,” paparnya.

Akan tetapi, keputusan memang berada di tangan The Fed. Sementara IMF hanyalah memberikan saran.

“Ya mereka (IMF) tadi bilang itu usulan kita, tapi kan tetap The Fed yang tetap menentukan. Mereka kan punya target naiknya berapa, jadi kalau gradual, kita nggak tahu berapa lama. tapi usulannya mulai tahun depan,” tukasnya.

Besok, Lagarde akan menghadiri seminar internasional yang digelar Bank Indonesia (BI). Tema yang diangkat adalah The Futures of Asia’s Finance. Acara ini juga akan dihadiri oleh menteri-menteri terkait, para analis, bankir dan lainnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyebutkan, banyak materi yang akan dibahas nantinya. Kehadiran Lagarde adalah untuk memberikan pandangan terhadap perekonomian Asia, khususnya Indonesia.

“KitaKami membahas tentang ekonomi dunia, mendengar pandangan dari Managing Director Christine Lagarde dan beliau mendengar pandangan dari kami tentang Indonesia terus kita juga membicarakan tentang tantangan ke depan,” jelas Agus.

JAKARTA.  Arus investasi asing yang masuk ke Indonesia sepanjang semester I/2015 mencatatkan posisi tertinggi di Asean.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan selama semester I, arus investasi yang masuk ke Indonesia senilai US$13,66 miliar atau 31% dari seluruh investasi asing yang masuk ke Asean. Angka tersebut, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Vietnam senilai US$7,53 miliar (17%) dan Malaysia senilai US$7,01 miliar (16%).

“Ini memberikan gambaran di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, Indonesia masih potensial sebagai negara tujuan investasi utama di Asean,” ujarnya, Senin (31/8/2015)

Menurutnya, data ini juga mengonfirmasi penurunan nilai tukar rupiah dan pelambatan ekonomi Indonesia belum mempengaruhi arus investasi asing yang masuk ke Tanah Air.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini mengatakan secara global arus investasi sepanjang Semester I/2015 senilai US$311 miliar, menurun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$369,5 miliar.

Meski pun demikian, Asia-Pasifik menjadi satu-satunya wilayah yang masih mencatatkan pertumbuhan arus investasi positif. Arus investasi yang masuk ke Asia Pasifik semester tersebut naik 9,2% sebesar US$ 137,3 miliar dibandingkan tahun lalu US$125,8 miliar.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20150831/9/467368/bkpm-arus-investasi-ke-ri-tertinggi-di-asean-rupiah-dan-pelambatan-ekonomi-tak-pengaruhi-minat-asing
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA-Pemerintah menargetkan proyek pembangkit berkapasitas total 5.459 MW mulai beroperasi secara bertahap sepanjang Agustus hingga Desember 2015.

Data Kementerian ESDM yang dikutip di Jakarta, Senin menyebutkan, pada Agustus 2015, sebanyak 678 MW direncanakan mulai beroperasi (commercial on date/COD).

Lalu, September 2015, pembangkit berkapasitas 414 MW akan mulai COD, Oktober sebanyak 924 MW, COD November 803 MW, dan Desember akan ada COD sebanyak 1.328 MW.

Sementara, selama tujuh bulan pertama 2015 (Januari-Juli), pembangkit berkapasitas 1.312 MW sudah mulai COD.

Pemerintah juga menargetkan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchased agreement/PPA) sebanyak 22.728 MW sepanjang Agustus-Desember 2015 dan peletakan batu pertama (groundbreaking) 5.990 MW pada periode sama.

Rinciannya, pada Agustus 2015, PPA yang ditandatangani ditargetkan sebanyak 3.136 MW dan “groundbreaking” 2.100 MW.

Selanjutnya, pada September 2015, target penandatanganan PPA pembangkit ada 1.350 MW dan “groundbreaking” 1.650 MW.

Pada Oktober 2015, PPA yang ditandatangani 4.100 MW dan “grounbreaking” 1.080 MW, PPA November ada 9.536 MW dan “groundbreaking” 1.160 MW, dan Desember 2015 akan ada penandatanganan PPA 3.498 MW.

Sedangkan, pada periode Januari-Juli 2015, sudah ditandatangani PPA 1.108 MW.

Data tersebut juga menyebutkan, rencana total COD pembangkit pada periode 2016-2019 ada sebanyak 39.157 MW.

Rinciannya, pada 2016, COD pembangkit ditargetkan 4.212 MW, 2017 ada 6.389 MW, 2018 sebanyak 9.237 MW, dan 2019, pemerintah merencanakan COD sebesar 19.319 MW.

Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 291 proyek pembangkit dengan kapasitas 35.000 MW di luar 7.000 MW yang tengah berjalan.

Perkiraan nilai investasi proyek 35.000 MW tersebut 72,942 miliar dolar AS tidak termasuk biaya pembebasan lahan, bunga selama konstruksi, dan pajak.

Proyek juga mencakup 732 proyek transmisi dengan 75.000 set menara dan 1.375 unit gardu induk.

Lalu, kebutuhan konduktor alumunium mencapai 301.300 km, 2.600 set trafo, dan 3,5 juta ton baja (profil dan pipa luar pembangkit).

Sementara, tenaga kerja langsung yang dibutuhkan mencapai 650.000 dan tak langsung tiga juta pekerja dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen atau 29,2 miliar dolar AS.(ant/hrb)

 

http://id.beritasatu.com/home/pembangkit-5459-mw-beroperasi-hingga-desember/125946
Sumber : INVESTOR DAILY

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan pengairan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat pada Senin (31/8) didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Rencananya, penutupan saluran pengelak, dengan mengalirkan air dari Sungai Cimanuk ke waduk tersebut akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB.

“Saat ini sedang proses persiapan. Besok jam 10 tutup pintu terowongan akan dibuka yang artinya pengairan sudah mulai dilakukan,” ujar Harya Muldianto, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Waduk Jatigede kepada CNN Indonesia, Minggu (30/8).

Menurut Harya, Menteri Basuki telah mengundang secara resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan penggenangan Waduk Jatigede. “Sejauh ini kami masih menunggu konfirmasi kehadiran beliau,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR merencanakan penggenangan Waduk Jatigede 1 Agustus 2015. Namun, terpaksa ditunda menjadi 31 Agustus karena masih ada persoalan ganti rugi terhadap tanah, tanaman dan rumah warga yang akan tenggelam akibat proyek ini.

BACA FOKUS: Kisah Tiga Orde Waduk JatigedeProyek Jatigede

“Proses ganti uang sedang dan terus berlangsung, terutama untuk kepala keluarga (KK) di desa-desa yang akan ditenggelamkan lebih dulu,” tutur Harya.

Menurut Harya, sampai sat ini proses ganti rugi sudah sekitar 80 persen, dari total 10.924 KK di 19 desa yang asetnya akan ditenggelamkan. Sementara sisanya yang 20 persen, kata Harya, akan diupayakan tuntas pada bulan ini menunggu proses administrasi dan penetapan sejumlah ahli waris oleh pengadilan.

Harya menjelaskan ada dua kategori KK yang akan memperoleh dana ganti rugi. Kategori A atau yang pertama sebanyak 4.514 KK, merupakan kelompok masyarakat yang sudah mendapat ganti rugi pada tahun 80-an, dengan besaran kompensasi sebesar Rp 129 juta per KK.

Berikutnya adalah kategori B, lanjut Harya, yakni sebanyak 6.410 KK. Kelompok masyarakat ini hanya menerima dana kerohiman sebesar Rp Rp 29 juta per KK karena sebelumnya telah menerima ganti rugi.

LONDON kontan. Salah satu produsen belt Indonesia, Supreme Belting untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam penyelenggaraan 19th International Exhibition of Moscow International Motor Show (MIMS) Automechanika, yang digelar di Moskow tanggal 24-27 Agustus lalu.

Dalam pameran yang baru berakhir ini ditampilkan berbagai produk otomotif seperti spare parts, komponen otomotif, maupun peralatan untuk pemeliharaan otomotif dan aksesoris mobil, demikian keterangan KBRI Moskow yang diterima Antara London, Senin.

Keikutsertaan Supreme Belting Indonesia langkah awal untuk memasuki pasar otomotif Rusia dengan membawa brand Indonesia, yaitu Maxbelt. Selama ini Indonesia banyak memasok produk otomotif untuk berbagai perusahaan otomotif terkenal di Eropa dengan menggunakan brand perusahaan pemesan sehingga brand Indonesia sendiri belum begitu dikenal.

Dalam kegiatan otomotif di Eropa, dipamerkan berbagai produk mutakhir buatan negara yang sudah dikenal memiliki teknologi otomotif terkini, seperti Jerman, Prancis, Italia ataupun Inggris. Sementara dari Asia, masih didominasi Jepang dan Korea Selatan.

Indonesia memiliki peran dalam industri otomotif dunia, antara lain sebagai produsen spare part atau komponen otomotif berkualitas yang mendapat perhatian pemerintah agar produk otomotif Indonesia semakin dikenal di kalangan pecinta otomotif dunia.

Pameran MIMS Automechanika diikuti 1.338 peserta dari 39 negara, dengan brand yang sudah sangat dikenal pecinta otomotif, di antaranya Aisin, BMW Group Russia, Bosch, Mercedes-Benz RUS, Brembo, Brisk, Carvile, Delphi, Denso, Exedy Clutch Europe, Gates dan GAZ Group.

Beberapa negara yang hadir dengan menampilkan paviliun nasionalnya antara lain Italia, Spanyol, Turki, Singapura, Korea Selatan, Armenia, Taiwan, Kroasia dan Republik Ceko. Sementara perusahaan-perusahaan dari Jerman menampilkan berbagai produk, jasa dan teknologi di area khusus untuk produk Jerman.

Produk belt yang dihasilkan Supreme Belting Indonesia telah mengantongi sertifikat ISO 9001:2008 dan merupakan produsen power transmission belt pertama di Indonesia.

Produksi perusahaan Indonesia yang masuk pasar Rusia dan memiliki pasar yang baik, khususnya untuk produk filter dengan brand Sakura Filter, yang diproduksi Group ADR dengan standar ISO/TS dan telah diuji dengan ISO/IEC 17025:2005.

Partisipasi perusahaan Indonesia dalam ajang MIMS Automechanika perlu mendapat perhatian termasuk pemberian kemudahan mengikuti pameran di luar negeri, baik yang terkait pendanaan maupun strategi promosi dan pemilihan pameran yang potensial.

Produk Indonesia di Rusia cukup dikenal karena memiliki kualitas dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain namun perlu ditingkatkan adalah promosi dan pengenalan produk unggulan agar lebih dikenal di Rusia maupun negara-negara di sekitarnya.

Editor: Yudho Winarto.
SUMBER: ANTARA

 

Liputan6.com, Jakarta – Proses konsolidasi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum usai meski usia kekuasaannya hampir mencapai satu tahun. Diawali dengan defisit dukungan di legislatif dan dikuasainya DPR oleh kekuatan oposisi yang menciptakan divided government, Pemerintahan Jokowi juga harus berjibaku mengkonsolidasikan dukungan dari partai-partai pendukung.

Beberapa kegaduhan politik selama ini selalu terkait hubungan power play dengan koalisi pendukung. Presiden yang menginginkan adanya otonomi untuk membuat keputusan politik, acapkali dihadapkan pada keinginan partai-partai koalisi yang merasa memiliki saham besar dalam pemerintahan saat ini.

Salah satu persoalan klasik dalam pemerintahan presidensial adalah tarik ulur antar kekuatan politik dalam penyusunan kabinet. Kalau dalam sistem parlementer, keputusan terpenting seorang perdana menteri adalah menentukan kapan diadakannya pemilihan umum, maka bagi presiden salah satu keputusan terpenting yang menentukan survivalpolitiknya adalah berkaitan dengan political appointment.

Ketidaktepatan memilih pembantu-pembantunya di kabinet dan posisi strategis lainnya, merupakan perangkap politik yang dapat mengganjal jalannya pemerintahan. Bahkan mengancam kekuasaan presiden sendiri.

Presiden Jokowi tampaknya sadar dalam masa konsolidasi pemerintahan sampai saat ini, diperlukan sikap akomodatif terhadap kepentingan elit-elit koalisi yang menginginkan pengaruh besar di pemerintahan, dengan menempatkan loyalis-loyalisnya ke berbagai jabatan strategis.

Ini yang menyebabkan para anggota kabinet dan petinggi pemerintahan lainnya, bukanlah sepenuhnya all president’s persons. Karena beberapa di antara mereka masih memiliki loyalitas juga ke pimpinan partai atau sponsor politiknya.

Bahkan karena anggapan ketidakbebasannya dalam mengangkat petinggi pemerintahan, Jokowi dinilai secara naif sebagai pemimpin paling lemah dalam sejarah. Namun dinamika yang tidak mencerminkan sistem presidensial yang kuat tersebut perlahan mulai berubah.

Jokowi semakin matang meneguhkan kepemimpinannya dan mahir mengkonsolidasikan kekuasaan. Meminjam istilah Thomas Poguntke dan Paul Webb, dalam bukunya The Presidentialization of Politics (2005), Presiden Jokowi telah sukses melakukan awalan proses ‘presidensialisasi politik’. Di mana salah satu cirinya adalah “to govern past their parties rather than through them.”

Dalam memerintah, Jokowi meski masih terus melakukan konsultasi dengan elite-elite koalisi pendukungnya. Tapi keputusan-keputusannya semakin menegaskan kemandirian politiknya. Sejumlah contoh terlihat mulai dari pengangkatan Kepala Staf Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, hingga reshuffle kabinet pada 12 Agustus yang lalu maupun keputusan-keputusannya terkait program strategis pemerintah.

Presidensialisasi politik secara umum tampak dalam tiga wajah kepresidenan yaitu wajah eksekutif, wajah kepartaian, dan wajah elektoralnya. Executive face dari seorang presiden tampak dari menguatnya kontrol otonom dalam pelaksanan kekuasaan untuk mengangkat (the power of appointment), dan untuk memutuskan secara unilateral tanpa interferensi pihak-pihak luar (the power to decide).

Sementara wajah kepartaian seorang presiden akan diuji dalam seberapa jauh otonomi kepemimpinannya terhadap faksi-faksi maupun elite-elite partai politik. Apabila kepresidennya masih mencerminkan ketundukan terhadap elit pimpinan partai, cap sebagai presiden boneka akan sulit dihilangkan.

Yang terakhir, electoral face dari presidensialisasi terlihat ketika misalnya proses-proses penggalangan dukungan publik yang mempengaruhi proses elektoral nantinya tidak lagi yang bersifat ‘partified control’, di mana partai-partai mengontrol kerja-kerja elektoral. Tetapi proses pencarian dan penjagaan dukungan politik ini bergeser ke dominannya peran presiden.

Kepemimpinan dan kinerja presiden mestinya yang akan menentukan sukses tidaknya kompetisi elektoral partai pendukungnya, bukan lagi tergantung pada elit-elit pimpinan partai politik yang hasil kerjanya tidak mudah diukur.

Reshuffle kabinet lalu tampak mengindikasikan menguatnya presidensialisasi politik yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, sehingga tampak semua pihak menyambut baik keputusan penting tersebut. Partai koalisi pendukung senang, oposisi mengapresiasi, dan publik serta pasar menaruh kepercayaan sehingga tidak muncul kegaduhan di sekitar proses .

Percik-percik kegaduhan justru muncul setelahreshuffle reshuffle, ketika ada menteri baru yang melanggar etika pemerintahan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mencerminkan keamatirannya dalam mengemban posisi publik.

Dalam reshuffle tersebut Presiden Jokowi bisa mengakomodasi sebagian aspirasi PDIP, memperbaiki koordinasi pemerintahan dengan mengangkat tiga menko baru, serta mengganti menteri-menteri yang dipandang kurang optimal kerjanya.

Meski masih terbatas dan belum bisa mewujudkan dream team di pemerintahan, namunreshuffle tersebut telah mengirimkan sinyal bagus secara politik, bahwa Presiden memiliki keberanian untuk membongkar pasang kabinetnya.

Presiden terlihat tidak tersandera oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, sehingga pengangkatan menteri-menteri baru tidak disertai dengan akrobat dan manuver politik yang menimbulkan kegaduhan. Presiden juga terlihat memiliki otonomi dalam memutuskan beberapa nama untuk diganti atau dipertahankan.

Untuk memantapkan presidensialisasi politik, Jokowi sepertinya perlu mengadakanreshuffle jilid dua dalam tempo dekat, supaya menteri-menteri yang masih membebani laju kinerja pemerintahan dapat diganti dan soliditas pemerintahan dapat ditingkatkan.

Saat ini sepertinya Jokowi masih memiliki ministers, tapi belum kabinet yang anggota-anggotanya dapat bekerja secara sinergis dalam satu irama, dan pemikiran selaras dengan visi presiden.

Dengan reshuffle kabinet lagi secara mulus, setelah melewati satu tahun usia pemerintahannya, tahapan konsolidasi bisa diakhiri.

Pemerintah kemudian bisa menapaki periode implementasi janji-janji kampanye secara programatik dan teknokratik, dengan kabinet yang makin solid dan politik yang makin stabil karena reshuffle berikutnya harus bisa memperbesar dukungan politik di legislatif, dan semakin memperkuat hubungan presiden dengan partai-partai koalisi pendukung. (Sun/Yus) NICO HARJANTO – LIPUTAN 6

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kementerian dan kepala daerah untuk melakukan deregulasi besar-besaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

 

Presiden yakin memaksimalkan penyerahan anggaran adalah jalan keluar terbaik saat ekonomi terpuruk akibat turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS.

Deregulasi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah terobosan administrasi yang memutus rantai birokrasi yang menghambat terserapnya anggaran negara.

“Kita sudah bahas khusus soal ini kemarin dengan kementerian dan kepala daerah. Harus ada terobosan berupa deregulasi besar-besaran,” katanya di Surabaya, Selasa (25/8/2015).

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak pesimistis menghadapi turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS. Dia menegaskan, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri.

“Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Pesimistis, Kita Masih Pegang Duit.

Negara, kata Presiden Jokowi, masih memiliki anggaran yang cukup untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri.

“APBN masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya kita masih pegang duit,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah membuat instrumen untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah.

Sayangnya, menurut Presiden Jokowi, pengaruh eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang lebih mendominasi.

“Pengaruh eksternal dalam konteks saat ini lebih kuat, seperti krisis Yunani, naiknya suku bunga di Amerika, dan banyak lagi yang terjadi di negara luar,” ujarnya.

Presiden Jokowi lantas meminta semua pihak, termasuk media, untuk membuat masyarakat Indonesia tetap optimistis menghadapi masalah ekonomi global ini dan meyakinkan bahwa negara ini masih bisa melewati Krisis global dengan potensi yang dimiliki.

“Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin pesimistis,” katanya.


Penulis : Kontributor Surabaya, Achmad Faizal
Editor : Josephus Primus

Jakarta detik -Kondisi perlambatan ekonomi dirasakan dampaknya oleh hampir semua sektor usaha di Indonesia. Namun yang paling merasakan dampak dari lambatnya pertumbuhan ekonomi ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini UMKM adalah sektor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia.

“Usaha terbesar di negara kita memang UMKM. Sebanyak 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Kalau terjadi pelambatan, artinya yang melambat adalah yang jumlahnya paling besar itu,” tutur Enny di acara Diskusi Senator Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Enny mengatakan, UMKM bisa menjadi penopang ekonomi Indonesia di tengah gejolak perlambatan ekonomi global, yang saslah satu dampaknya adalah menurunkan daya beli masyarakat. Belum lagi menurut Enny, Indonesia tengah dihantam dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kalau Amerika Serikat menurunkan suku bunga The Fed (Federal Reserve) itu sengaja melemahkan mata uang. Kalau kita, tidak diturunkan saja sudah terdepresiasi. Masih ada kesempatan meningkatkan competitiveness di UMKM yang menopang 98% usaha. Kita harus tingkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) mulai dari sekolah menengah kejuruan diberi bekal spesifik,” papar Enny.

“Juli neraca lerdagangan masih surplus. Neraca perdagangan dengan China defisit luar biasa. Kalau China mendevaluasi mata uang, bagaimana bisa bersaing produk UMKM kita,” imbuhnya.

Karena sebagai penopang ekonomi terbesar di Indonesia, Enny mengatakan, pemerintah harus memfasilitasi UMKM agar terus berkembang. Saat ini, daya saing produk UMKM Indonesia masih belum tinggi dibanding produk sejenis dari negara lain. Oleh karena itu, fasilitas dari pemerintah sangat dibutuhkan.

“Contoh saja, beri kemasan menarik, dampingi mendapat labeling hingga didik menembus pasar ekspor. Subsidi KUR Rp 900 Miliar kami harap bisa terealisasi betul sampai ke UMKM di akhir tahun ini,” tutupnya.

(zul/ang)

JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia diambang krisis dengan terus melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat), dan sudah menembus Rp14.000,- per dolar AS. Kondisi seperti berdampak kepada masyarakat sehingga daya belinya berkurang.

Pengusaha dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad yang dihubungi, di Jakarta, Sabtu (22/8), menilai kondisi perekonomian Indonesia sudah diambang krisis dan diambang resesi.

“Ini berbahaya kalau rupiah kita terus melemah terhadap dolar AS karena berdampak kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat awam yang tidak mengetahui apa pelemahan rupiah terhadap dolar AS,” papar Fadel.

Namun, menurut Fadel, mereka akan terkena dampaknya akibat pelemahan rupiah tersebut. Karena harga kebutuhan pokok mereka akan terus merangka naik. “Kenaikan tersebut disebabkan naiknya biaya transportasi, dan juga kegiatan produksi perusahaan naik apalagi kalau perusahaan tersebut bahan bakunya bergantung kepada impor,” papar Fadel.

Ia menambahkan tidak ada jalan bagi perusahaan selain mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. “Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawannya, atau pekerjanya karena memang meningkatnya biaya produksi,” papar Fadel.

Fadel juga menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk Krisis Centre untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Sebab kondisi kita sudah mencapai ambang krisis dan resesi.

“Langkah pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap rupiah sangat berat karena akan menguras devisa negara. Sebab itu, hal tersebut tidak perlu dilakukan, memang salah satu jalan adalah menarik modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia,” terang Fadel.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, rupiah saat ini sedang berhadapan dengan kondisi tidak rasional. Artinya tidak mencerminkan fundamental karena serangan sentimen negatif berlebihan dari global. Pengaruh ini, tidak berhubungan dengan fundamental ekonomi Indonesia sehingga meski defisit transaksi berjalan membaik, kurs rupiah terus terpental jauh. (johara)

 

Jakarta
 

liputan 6 -Di tengah tak menentunya kondisi perekonomian global, Indonesia masih bisa menghela nafas – meski belum nafas lega sepenuhnya. Mengapa? Indonesia di era pemerintahan Jokowi-JK ternyata masih dinilai sebagai tujuan investasi utama, bersama negara-negara tetangga di kawasan seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia.

Laporan survei The Economist Corporate Network bertajuk “Investing Into Asia’s Reform Landscape: Asia Business Outlook Survey 2015” bahkan menyebutkan Indonesia berada di peringkat kedua Negara tujuan investasi utama di benu aini. Indonesia hanya kalah dari China.

Hasil survey itu sejalan dengan data Financial Times yang menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam jajaran lima besar Negara tujuan investor dari China dan Singapura, serta masuk daftar 10 besar tujuan investasi dari Jepang dan Korea.

Rupanya karena itu – meskipun dalam setahun terakhir perekonomian negeri ini melambat – angka realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia masih menanjak.

 

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan sampai Juni 2015, realisasi PMA mencapai 4.460 proyek senilai Rp92,2triliun (sekitar US$ 7,4 miliar), atau meningkat 18,2% dari Rp78 triliun pada periode yang sama pada tahun 2014.

BKPM telah menggelar survey untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan 100 proyek PMA yang sedang memasuki tahap konstruksi. Hasilnya dilaporkan tidak ada hambatan berarti. Survei ini diinstruksikan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk mengawal dan memastikan investasi-investasi asing tersebut berjalan lancar, sehingga pada gilirannya bisa menggerakkan perekonomian nasional.

Seratus proyek PMA tersebut terdiri atas: 64 proyek di sector industri, 14 di sector kelistrikan, dan sisanya di sector tambang, perkebunan, pariwisata, transportasi dan peternakan. Total nilai realisasi investasi 100 PMA itu mencapai Rp 80 triliun. Angka realisasi tertinggi dibukukan oleh sector industry dengan nilai investasi Rp 39,3 triliun atau 27 persen dari rencana investasi. (Lihat tabel)

“Identifikasi tersebut agar BKPM dan kementerian atau lembaga lainnya dapat mengantisipasi lebih awal, sehingga proses realisasi investasi tidak berhenti,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani

Tabel: 100 Perusahaan Proyek PMA Tahun 2010 – Maret 2015


Sumber: BKPM

Berdasarkan survei BKPM tahap pertama, 100 PMA tersebut diproyeksikan mampu menyerap 65 ribu tenaga kerja langsung, dan efek berantainya (multiplier effect) bagi penciptaan tenaga kerja tak langsung diproyeksikan sekitar empat kali lipat. Artinya, jumlah tenaga kerja yang berpotensi terserap dari 100 proyek PMA itu sekitar 240 ribu orang. Serapan ini sekitar 64 persen dari total penyerapan tenaga kerja dari seluruh proyek PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kuartal II 2015 sebanyak 370.945  orang.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen dari sebelumnya 5,9 persen (dengan angka pengangguran terbuka sebanyak 7,27 juta orang) pemerintahanJokowi-JK menargetkan penyerapan tenaga kerja mencapai 10 juta orang selama 2014-2019 atau dua juta tenaga kerja per tahun.

Berdasarkan target itu, potensi penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung dari 100 PMA di atas terlihat relative kecil–sekitar 12 persen dari keseluruhan target pemerintah.Namun, angka itu sejatinya melampaui rata-rata penyerapan tenaga kerja per kuartal seluruh PMA. Selama periode 2010 – Juni 2015, rata-rata penyerapan tenaga kerja per kuartal dari seluruh proyek PMA mencapai 215.209 orang, atau 10,7 persen dari target pemerintah.

Meskipun masih relatif rendah, peranan proyek PMA dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus menekan angka penggangguran, tetap penting. Angka serapannya cukupsignifikan. Dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, mencapai 4,7juta orang atau bertumbuh 13,74 persen per tahun.

Grafik: Penyerapan Tenaga Kerjaoleh PMA dan PMDN 2010 – Juni 2015

Sumber: BKPM

Substitusi impor

Penting untuk dicatat, proyek-proyek PMA tersebut sebagian besar berorientasi ekspor. Misalnya saja, sembilan PMA yang pernah dikunjungi langsung oleh Kepala BKPM Franky Sibarani mampu menyetor devisa ekspor sekitar US$800 juta per tahun dan bisa menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja.

Tak kalah penting, sebagian yang lain menghasilkan produk substitusi impor senilai US$810 juta per tahun.  Produk yang dihasilkan antara lain oleo chemicalsulphuric acid dan carbon disulphide.

DijelaskanFranky, Sembilan proyek tersebut sudah masuk tahap konstruksi. “Bahkan ada yang progress-nya sudah 90 persen”.

Salah satu perusahaan PMA dimaksud adalah PT Rayon Utama Makmur.  Perusahaan ini memproduksi bahan baku untuk benang yang selama ini masih diimpor. Langkah ini bisa menghemat devisa US$65-67 juta per tahun. “Kapasitas produksi kami 80 ribu ton serat rayon per tahun,” kata Head of Corporate Finance Rayon Utama, Bintoro Dibyoseputro.

Selain itu ada dua proyek PMA lain yang telah dikunjungi Franky. Pertama proyek investasi Jepang yang memproduksi komponen kabel kendaraan bermotor — di mana 90 persen  bahan bakunya berasal dari dalam negeri dan 76 persen output-nya akandiekspor. Yang kedua merupakan investasi dari China, yang memproduksi olahan ikan danu dang. Seratus persen produk perusahaan ini akan diekspor dengan nilai sekitar $500 juta per tahun.

Kontribusi perusahaan-perusahaan PMA seperti ini tak boleh disepelekan. Sebab, selama ini Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku dan bahan modal impor.

Lihat saja Data BPS. Impor industry dasar, seperti industry baja, petrokimia, dan bahan obat sepanjang Januari-September 2014 mencapai US$114,3 miliar atau sekitar 76 persen dari total impor 2013 sebesar US$149,7 miliar.

Semakin banyak perusahaan PMA dan PMDN yang menghasilkan produk subtitusi impor, semakin cepat kita terbebas dari deficit neraca perdagangan yang selama beberapa tahun terakhir menghantui perekonomian nasional.

JAKARTA okezoneKondisi perekonomian Indonesia saat ini mendekati lampu merah. Saat ini, kondisinya memasuki waspada krisis.”Kalau (menurut) saya sih (krisis) sudah indikasinya orange, sudah melewati kuning tapi belum merah, waspada dan hati-hati dalam pengertian kalau kebijakannya enggak tepat akan memperburuk situasi,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat ditemui di wilayah Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, beberapa indikator yang mencerminkan Indonesia waspada krisis. Yang pertama, pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi akhir-akhir ini sudah berimbas ke beberapa hal.

Salah satunya pada sisi impor. Menurutnya, 70 persen bahan baku industri manufaktur adalah produk impor, maka dengan melemahnya nilai tukar, beban impor semakin tinggi dan berimbas pada harga jual.

“Biaya produksi tinggi, harga jadi naik padahal daya beli lagi menurun, ujung-ujungnya apa? PHK,” sebutnya.

Indikator berikutnya adalah sektor pasar modal. Dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini menunjukkan banyak capital outflow yang keluar.

“IHSG minggu ini turun, 65 persen yang megang luar, SBN 40 persen asing, itu yang mesti di perhatikan betul,” tukasnya.

(rzk)

 

Jakarta GLOBE. Indonesian Vice President Jusuf Kalla said late on Tuesday that the central bank should cut its policy rate to revive the slowing economy, local media reported, just hours after Bank Indonesia, BI, decided to keep the rate unchanged.

On Tuesday, BI kept its key rate at 7.50 percent, saying the focus for monetary policy was maintaining the rupiah’s stability. It also introduced several measures to protect the rupiah, which it said was trading at an “undervalued” level.

“There is no way we will strengthen the rupiah by raising rates. In this kind of situation, the BI rate should be cut,” Kalla was quoted as saying by Kompas.com.

Kalla has long pressured the central bank to adopt a looser monetary stance to promote growth, which was at a six-year low in the second quarter.

In an interview with Reuters in March, Kalla said he wanted to see the benchmark interest rate at 6.50 percent by the end of this year.

The official outlook for economic growth is 5.0-5.2 percent for 2015. For next year, the government wants growth to rebound to 5.5 percent.

Finance Minister Bambang Brodjonegoro on Friday said there may be a window for Bank Indonesia to cut its rate next year to help the government achieve the growth target.

Bank Indonesia, which is independent from the government, will soon revise its growth outlook for this year from 5.0-5.4 percent, adjusting to the second-quarter gross domestic product (GDP) data, Governor Agus Martowardojo said in a press conference on Tuesday.

It maintained its outlook for growth at 5.4-5.8 percent next year.

 

JAKARTA – Realisasi belanja negara mencapai Rp 992 triliun lebih per 19 Agustus lalu, atau 50% lebih dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan negara mencapai 46% dari target Rp 1.761,6 triliun.

 

“Untuk realisasi belanja modal kementerian dan lembaga (K/L) hingga 19 Agustus lalu diperkirakan mencapai 20%, dari target Rp 252,84 triliun. Secara nominal, kementerian yang berkontribusi paling besar dalam realisasi belanja anggaran masih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perhubungan. Nanti detailnya awal bulan mendatang, karena biasanya kami terima laporan bulanan, bukan mingguan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) kepada Investor Daily, Jakarta, Kamis (20/8).

 

Mardiasmo menambahkan, pihaknya juga berusaha meningkatkan penerimaan dari pajak. Sebab, kalau target pajak tidak tercapai, defisit fiskal bisa melebar ke 2,1-2,2% dari produk domestik bruto (PDB), meski masih di bawah 2,7% dari PDB.

 

Sementara itu, Kementerian PUPR menyatakan, serapan anggaran negara di kementeriannya mencapai Rp 31 triliun atau 26,7% hingga 20 Agustus 2015. Proyek fisik yang belum dilelang sebesar Rp 4,2 triliun atau ada sisa 4% dari keseluruhan proyek.

 

Kementerian PUPR optimistis menyerap 30% anggaran hingga akhir Agustus ini. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, proyek-proyek yang menjadi sasaran serapan terutama proyek konektivitas.

 

“Sasaran serapan kami terutama ada pada proyek konektivitas seperti jalan. Selain itu, yang terkait dengan proyek pembangunan bendungan, di mana tahun ini kami menargetkan bisa membangun 13 waduk dan bendungan. Yang lainnya, sektor perumahan,” kata Taufik.

 

Ia mengatakan, pada akhir tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan serapan anggaran mencapai 93% dari total anggaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 118 triliiun. “Target kami, persentase serapan anggaran mencapai 93%. Biasanya tak akan terserap seluruhnya, sebab akan ada sisa tender maupun lelang. Kami juga melakukan efisiensi pengeluaran untuk administrasi,” kata dia.

 

 

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/rp-992-triliun-anggaran-negara-sudah-dibelanjakan/125195
Sumber : INVESTOR DAILY

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan bahwa terdapat tiga isu krusial menghadang Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk ditangani yaitu pangan, kurs rupiah, dan harga minyak.

“Kerentanan di bidang pangan baik aspek persediaan maupun lonjakan harga, pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan merosotnya harga minyak dunia akan menjadi isu krusial,” kata Andreas, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Dia mengatakan di bidang pangan, Indonesia sangat rentan terhadap permainan para spekulan dan mafia sehingga lonjakan harga berbagai komoditas seperti cabai, beras, daging dan bahan pangan lain seolah menjadi tradisi yang tak terselesaikan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan adanya fenomena alam berupa badai El Nino di mana Indonesia adalah salah satu negara yang bakal terkena dampaknya, sebagaimana yang terjadi pada 1997 (setahun sebelum krisis ekonomi 1998).

“Pemerintah harus menyiapkan kebijakan strategis yang bersifat antisipasif dari sekarang agar krisis seperti 1998 tidak terjadi,” jelas dia.

Sedangkan isu krusial di bidang nilai tukar yakni devaluasi mata uang yuan saat ini telah menambah ketidakpastian ekonomi global sehingga menambah kekhawatiran perekonomian dunia yang jika berlanjut berpotensi menimbulkan krisis lebih parah.

“Harus diakui bahwa sentimen pasar terhadap nilai tukar rupiah saat ini telanjur negatif,” jelasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan harga minyak, batas bawah yang diambil pemerintah sebesar USD60 per barel dari asumsi makro USD60-USD70 per barel dinilai sudah tepat. Namun gelojak internasional perlu diantisipasi terutama apabila senat AS menyetujui ditetapkannya perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Iran.

“Jika hal itu terjadi, minyak Iran akan membanjiri pasar yang otomatis menyebabkan harga minyak anjlok. Perlu ada skenario agar merosotnya harga minyak dunia dan rupiah tidak berimbas terlalu jauh ke sektor ekspor Indonesia. Sebab Indonesia mengandalkan ekspor komoditas di mana pasar komoditas ini akan terpukul apabila harga minyak dunia merosot,” pungkas dia.

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/18/159224/ada-3-isu-krusial-hadang-darmin-nasution
Sumber : METROTVNEWS.COM

bisnis indonesia: Terungkap sebuah fakta yang tak disangka-sangka. Di tengah kabar melambatnya perekonomian nasional, ternyata arus investasi masih mengalir kencang. Data harian ekonomi terkemuka asal Inggris, The Economist, menyebutkan untuk tahun 2015 Indonesia bertengger di peringkat kedua tujuan investasi dunia, setelah China.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada semester pertama 2015 naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang terserap pun cukup signifikan, sekitar 685 ribu.

Bagaimana strategi BKPM menggenjot realisasi investasi? Berikut petikan wawancara khusus dengan Kepala BKPM Franky Sibarani:

Bagaimana realisasi investasi sampai dengan Juni 2015? Bagaimana target ke depan?

Realisasi investasi (PMA dan PMDN) pada semester pertama 2015 naik 16,6 persen (dibanding semester pertama 2014) dengan nominal Rp259,7 triliun. Bila dihitung dari triwulan pertama 2015, realisasi investasi naik 8,4 persen. Target tahun ininominal realisasi investasi Rp519 triliun, atau  naik sekitar 14 persen dari pencapaian 2014. Itu targetnya dan kami masih optimistis  akan tercapai.

Untuk menggenjot investasi itu, kami punya perwakilan di delapan kota dan negara, seperti  Singapura, Taiwan, Jepang, Sydney, Abu Dhabi, London, dan New York. Kami sedang mengusahakan untuk membuka perwakilan di China.

Bagaimana dengan di dalam negeri?

Untuk dalam negeri, di BKPM ada yang disebut marketing officer. Marketing officer itulah yang mengikuti proses seorang investor yang prospektif menjadi minat investasi, dan membantu mereka melakukan riset atau membantu mereka datang ke Indonesia.Ada contoh, peminat di industri perkapalan diantar sampai Lampung atau Lamongan. Atau juga di industri printing, investor Jepang kami antar ke Surabaya untuk melihat lahan. Itu gunanya marketing officer kami.

Sejauh ini bagaimana kemajuan minat investasi?

Total minat investasi sudah mencapai $151 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun. Angkanya terus bergerak. Dari satu negara (investor) saja kita bisa dapat $400 juta dan itu akan terus kita kawal. Yang menarik, dari minat investasi inikita berpotensi menyerap hampir 14 juta tenaga kerja.

BKPM merekomendasikan sektor tertentu kepada calon investor?

Fokus BKPM saat ini di lima sektor. Pertama, infrastruktur, seperti listrik dan pelabuhan. Kedua pertanian, termasuk peternakan, didalamnya perkebunan dan tanaman  pangan. Ketiga, sektor maritim termasuk galangan kapal dan industri perikanan. Keempat, sektor industri, dan kelima pariwisata dan kewilayahan.

Sektor industri dibagi empat.

Pertama, industri padat karya. Kenapa? karena industri padat karya ini serapan tenaga kerjanya besar. Pemerintahan Jokowi-JK pada Nawacita-nya ingin menciptakan lapangan pekerjaan 2 juta per tahun. Jadi, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, berarti sebanyak 400 ribu orang harus diserap untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Kedua, industri berorientasi ekspor. Banyak industri kita yang kalau didorong untuk mengekspor ternyata mampu, termasuk industri sepatu, tekstil dan garmen. Ketiga, industri yang memproduksi bahan baku atau barang modal yang mensubtitusi produk impor. Jadi kita menekan impor supaya tidak mengeluarkan devisa. Keempat, downstream industri.

Kenapa BKPM hanya membidik 5 negara?

Terus terang bukan berarti kami tidak menangkap potensi investor diluar lima negara itu, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China.Tapi kelima negara ini tren pertumbuhannya sedang bagus. Diluar negara-negaraitu, kami juga memberi perhatian.

Saya bertemu dengan tiga investor dari Taiwan.  Dua investor akanmasuk ke industri consumer good dan satu di industri komponen. Mereka menyebutkan Indonesia strategis untuk basis produksi mereka. Mereka sadar 40 persen lebih penduduk ASEAN ada di Indonesia. Lalu secara ukuran perekonomian, 36 persen-nya ada di Indonesia. Jadi mereka melihat Indonesia sebagai pintu masuk bagi pasar ASEAN.

Apa pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi langsung?

Ada tiga arahan Presiden sebelum saya dilantik. Pertama, penyederhanaan perizinan. Waktu saya menjadi bagian dari dunia usaha, saya merupakan korban dari dari rumitnya perizinan di Indonesia, termasuk birokrasi regulasi yang tumpang tindih, dan banyak lainnya. Kedua, Presiden menugaskan saya menyelesaikan permasalahan investasi. Makanya kami punya program debottlenecking.

Ada 88 proyek mandek yang sedang kami tangani. Ada satu perusahaan semen berhenti selama satu tahun dan tidak bisa melanjutkan investasinya karena tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. Setelah Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diresmikan, kendala itu selesai hanya dalam 5 hari, dan langsung jalan lagi.

Tugas ketiga, meningkatkan investasi, temasuk iklim investasi.

Anda tadi bilang pernah menjadi korban?

Saya dulu kan berasal dari swasta, jadi saya paham. Presiden Jokowi juga, lho. Mengapa Presiden sangat concernterhadap dwelling time? Karena Beliau dulu eksportir dan pernah jadi korban begitu rumitnya proses di Tanjung Priok.

PTSP sudah bisa membawa perbaikan?

Sampai hari ini kami sudah menyelesaikan proses perizinan kelistrikan, dari semula butuh 925 hari menjadi 256 hari. Jenisnya, dari semula 49 perizinan menjadi hanya 25. Izin pertanahan ada lima yang kami sederhanakan. Empat penyederhaan terkait perhubungan.

Kemudian ada izin pendirian bangunan. Dari 17 prosedur, sekarang  tinggal 10 prosedur, dan waktunya pengurusannya turun darisemula 202 hari menjadi 149 hari. Lalu untuk izin menyambung listrik dari 5 prosedur menjadi 4, dari 94 hari menjadi 35 hari.

Kami juga memperbaiki easiness of doing business. Semula ada 114 parameter, targetnya kami pangkas jadi 10. Dulu ada 10 prosedur memakan waktu 52,5 hari. Sekarang tinggal 7 prosedur selama 9,2 hari. Kami menghapus kelengkapan surat keterangan domisili.

Poinnya adalah kami bekerja keras agar iklim investasi naik. Saya yakin lima tahun pemerintahan Jokowi-JK kepercayaan investor bisa lebih tinggi lagi.

Anda sepertinya yakin betul Indonesia bisa jadi negara utama tujuan investasi…

Mari kita lihat satu per satu. Misalnya Jepang. Mereka menempatkan indonesia sebagai negara nomor empat  tujuan investasi. Atau Taiwan yang menempatkan kita sebagai nomor lima.  Bahkan, Tiongkok memposisikan kita sebagai tujuan investasi nomor dua setelah Amerika Serikat. Korea Selatan menempatkan kita di urutan keenam setelah China, Amerika, Vietnam, India dan Uzbekistan. Terakhir, Singapura masih menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi nomor dua. Kami akan berjuang menaikkan posisi Indonesia. (ADV| at)

 

Jakarta. Economists have urged the government to introduce concrete steps to improve the country’s economic structure amid a slowdown caused by rupiah depreciation, low government spending and global issues.

 

Emerging markets, including Indonesia, have been badly impacted by a myriad of global issues leading to questions over the capabilities of President Joko Widodo’s administration.

Telisa Falianty, head of planning and public policy masters’s study at the economic faculty of State University of Indonesia, said it was important to improve the economy structure, especially industrialization, to avoid a middle-income trap.

She said there were indications Indonesia was heading toward the trap — in which a developing economy plateaus — including slowing manufacturing growth, limited diversification of industry and an unreliable labor market.

Citing modeling conduct last year by the World Bank, Telisa said that if Indonesia’s GDP grew by only 6 percent in 203o, income per capita would sit at 8,500 and the country would need growth of at least 10 percent by 2030 to boost income per capita to $16,618.

Telisa suggested that budget reallocations to productive sectors needed to be supported by monetary policy.

“To boost tax revenue, the government needs to coordinate with monetary sector so that they can minimize tax avoidance. The government needs also provide tax credit incentives related to foreign debts to keep the rupiah stable,” she said.

Telisa added that the government must also pay attention to domestic trade system to stabilize the food market.

“There must be firm action towards mafia that control the staple food,” she said.

The government has been accused of failing to control trade cartels which cause volatility in prices of staple foods such as meat, chilli, rice and soy.

Telisa also urged the government to accelerate capital spending and infrastructure disbursement, to issue packages of economic stimulus, lower the logistics costs and stabilize the rupiah exchange rate.

“The ministries must end sectoral ego and synchronize data with each other,”she said.

Global issues, such as the US Federal Reserve’s expected interest rate hike next month, has further weakened the rupiah and encouraged capital outflows. Moreover, China’s economic slowdown and the devaluation of the yuan has caused turbulence throughout the global financial market.

Analysts and economists have encouraged Joko’s government to exude more confidence to weather the storm and make Indonesia a magnet for global investors despite external influences.

The country’s large population of 250 million and a growing middle class creating a vast market is a drawcard to potential investors. Indonesia’s middle class is currently recorded at 45 million and is projected to reach 85 million by 2020 and 170 million by 2030, according to a report by global consulting firm McKinsey.

The archipelago is blessed with abundant natural resources like oil, gas, coal and other minerals and is major player in the global commodities market supplying palm oil, rubber, coffee and chocolate.

Juda Agung, executive director of economic and monetary policy at Indonesia’s central bank, said Indonesia needed to shift away from being a commodity-based economy to manufacture-based.

“Structural reform to national industry is key,” he said.

Particularly as China, Indonesia’s main export partner, will shift toward a high-technology industry through the Made in China 2025 program. This will lead to a decline in demand from China in basic commodities like rubber and steel, he said.

If reform in national industry is well implemented, Juda was optimistic Indonesia’s growth could reach between 5.4 and 5.8 percent by 2016, reaching 6 percent in 2017 and 6.5 percent in 2018. He predicted growth could reach the 7 percent figure touted by Joko by 2019, the last year of his administration.

InvestorDaily

JAKARTA – People Bank of China (PBOC) melakukan depresiasi pada nilai tukar Yuan, sebagai upaya untuk mendorong ekspor mereka dan memacu pertumbuhan ekonominya. Langkah bank sentral ini membuat mata uang negara-negara berkembang, termasuk Rupiah, mengalami tekanan.Namun, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, ada berkah pelemahan yuan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pelemahan Yuan akan memberikan berdampak positif bagi dunia internasional.

“Pelemahan tersebut akan memperlambat Amerika untuk menaikkan suku bunga,” kata dia di Jakarta.

Menurut dia, Pelemahan Yuan tidak akan banyak mempengaruhi ekspor Indonesia ke China. “Rupiah juga mengalami penurunan, secara komparatif tidak banyak berbeda kalau dari sisi ekspor kita,” terangnya.

Ketua Umum Partai Perindo itu menambahkan, yang terpenting adalah pemerintah harus memikirkan bagaimana Indonesia tetap bisa kompetitif di dunia internasional. Sebab, bila harga lebih murah maka produk China akan lebih kompetitif. “Peranan menteri perdagangan, menteri perindustrian untuk lebih cepat tanggap mengantisipasi perubahan ini,” pungkasnya.

Sekadar informasi, ekspor China turun 8,3 persen pada Juli. Turunnya ekspor mempengaruhi perekonomian Negeri Tirai Bambu tersebut. Perekonomian China yang melambat akan mempengaruhi ekonomi dunia. Setiap pelambatan China sebesar 1 persen maka Indonesia juga akan melambat sekitar 0,2-0,3 persen.

Saat ini, China adalah negara tujuan ekspor utama Indonesia, selain Amerika Serikat dan Jepang. Sebagai gambaran, per semester 1-2015 nilai ekspor non-migas Indonesia ke China mencapai USD6,64 miliar.

http://economy.okezone.com/read/2015/08/13/278/1195429/ht-sebut-pelemahan-yuan-baik-untuk-rupiah
Sumber : OKEZONE.COM

TEMPO.CO, Jakarta – Devaluasi Yuan sebesar 2 persen turut berdampak pada nilai tukar rupiah yang pada perdagangan hari ini turun 0,41 persen diangka 13.607. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan pelemahan akibat manuver Cina tersebut tak terhindarkan. “Hampir semua mata uang melemah,” ujar Mirza dalam keterangan resminya hari ini, Selasa, 11 Agustus 2015. Selain pergerakan Yuan tersebut, Dolar Amerika Serikat tetap saja menunjukkan tajinya sebagai sentimen utama pelemahan mata uang dunia. Menurut Mirza, setidaknya, Rupiah tak terkoreksi begitu parah di region Asia. Pernyataan Mirza merujuk pada pelemahan dollar Singapura, won Korea Selatan, dolar Taiwan, dan bath Thailand yang turun melebihi prosentase pelemahan rupiah (di atas 0,41 persen). Mirza mengklaim, rupiah kini, masih cukup kompetitif dan kuat, terutama pada ketatnya kompetisi ekspor manufaktur. Nilai tukar rupiah terhadap sektor pariwisata, ujar Mirza, juga masih kompetitif untuk menarik wisatawan. “Kami yakin hal ini bersifat sementara,” kata Mirza. Pun dia menjamin bank sentral negara akan terus memantau pergerakan rupiah dan takkan segan-segan melakukan intervensi untuk menekan volatilitas nilai tukar. Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati mengatakan hal ini akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. “Khususnya untuk pak Gobel,” katanya ketika dihubungi. Menurutnya, devaluasi yuan ini akan mematik banjir impor produk dari Cina karena harganya yang turun. Hal tersebut berujung pada potensi makin membengkaknya defisit neraca belanja antara Cina dan Indonesia. Penekanan impor dan peningkatan ekspor industri, ujarnya, menjadi solusi untuk menekan defisit di tengah jatuhnya sektor komoditas. “Kalau defisit semakin melebar, nilai tukar juga semakin riskan,” katanya. ANDI RUSLI   JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai 5,7 persen. Namun target tersebut dinilai terlalu ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II 2015 masih berada di level 4,67 persen.Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengatakan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi tidak akan sampai 5 pesen. “Akan ada sedikit peningkatan, tapi kalau target 5 persen kayaknya susah jadi kemungkinan meningkatnya kecil 4,8 persen atau 4,9 persen,” ungkapnya kepada Okezone, Selasa (11/8/2015). Lebih lanjut dia mengatakan, penyerapan anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah tidak banyak membantu. Pasalnya belanja pemerintah baru meningkat tiga bulan sebelum tahun berakhir. “Tiga bulan terakhir itu baru ada peningkatan tajam, kalau belanja hanya efektif di tiga bulan terakhir, maka mulitiplayer efek enggak akan maksimal,” imbuhnya. Menurutnya, kalaupun berdampak, belanja pemerintah hanya berdampak pada sektor yang langsung terkait dengan belanja modal. “Misal kalau belanja modal infrastruktur, paling yang akan tumbuh lebih tinggi sektor konstruksi dan beberapa industri bahan (bangunan) yang dibutuhkan,” tukasnya. http://economy.okezone.com/read/2015/08/10/20/1193788/ekonomi-indonesia-paling-banter-tumbuh-4-9   Sumber : OKEZONE.COM

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menyatakan optimisme konsumen terhadap kondisi enam bulan mendatang melemah dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan Survei Konsumen yang dipublikasikan Bank Indonesia, hal ini terindikasi dari indeks ekspektasi konsumen (IEK) pada Juli 2015 yang tercatat 120,9 atau turun 1,5 poin dari bulan sebelumnya. Melemahnya IEK Juli 2015 disebabkan oleh pelemahan pada seluruh komponen pembentuknya. “Turunnya optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha enam bulan mendatang ditenggarai menpengaruhi melemahnya optimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan,” tulis Bank Indonesia seperti yang dikutip Bisnis.com, Kamis (6/8/2015). Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh indeks ekspektasi kegiatan usaha yang tercatat turun sebesar 2,1 poin dari bulan sebelumnya. Lalu diikuti oleh penurunan pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan indeks ekspektasi penghasilan yang masing-masing tercatat turun sebesar 1,2 poin dan 1,0 poin. Secara regional, pelemahan IEK terjadi di 9 kota dengan penurunan indeks terbesar terjadi di Pontianak sebesar -21 poin dan Makassar -16,3 poin. Sementara itu, berdasarkan tingkat pengeluarannya, penurunan IEK terbesar terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran lebih dari Rp5 juta per bulan. bloomberg: Dear commodities investors: Welcome back to 2008!

komoditas merosot 2015 The meltdown has pushed as many commodities into bear markets as there were in the month after the collapse of Lehman Brothers Holdings Inc., which spurred the worst financial crisis seven years ago since the Great Depression. Eighteen of the 22 components in the Bloomberg Commodity Index have dropped at least 20 percent from recent closing highs, meeting the common definition of a bear market. That’s the same number as at the end of October 2008, when deepening financial turmoil sent global markets into a swoon.

A stronger U.S. dollar and China’s cooling economy are adding to pressure on raw materials. Two of the index’s top three weightings — gold and crude oil — are in bear markets. The gauge itself has bounced off 13-year lows for the past month. Four commodities — corn, natural gas, wheat and cattle — have managed to stay out of bear markets, due to bad weather and supply issues. Hedge funds are growing more pessimistic as the year has gone on. Money managers have slashed bets on higher commodity prices by half this year, anticipating lower oil and gold prices.

Four commodities — corn, natural gas, wheat and cattle — have managed to stay out of bear markets, due to bad weather and supply issues. Hedge funds are growing more pessimistic as the year has gone on. Money managers have slashed bets on higher commodity prices by half this year, anticipating lower oil and gold prices. JAKARTA – Pengusaha meyakini perbaikan kondisi perekonomian pada kuartal II-2015. Hal ini terlihat dari indeks tendensi bisnis (ITB) sebesar 105,46. “Ini hampir semua sektor ekonomi di atas 100 kecuali pertambangan dan penggalian,” kata Kepala BPS Suryamin di kantornya, Rabu (5/8/2015). Suryamin menuturkan, jika dibandingkan dengan kuartal I-2015, optimisme pebisnis tersebut meningkat dari 96,3. Hal ini karena semakin lama, pemerintah dipercaya akan selalu memperbaiki perekonomian Indonesia. “Peningkatan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 111,9, sedangkan yang terendah di real estate sebesar 102,63,” kata dia. Kemudian, lanjut dia, prediksi kuartal III-2015, indeks tendensi bisnis besarnya 106,09. Sehingga, dapat disimpulkan jika pelaku bisnis semakin percaya membaiknya kondisi ekonomi. http://economy.okezone.com/read/2015/08/05/20/1191054/pelambatan-ekonomi-ri-tak-bikin-pengusaha-gentar Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca perdagangan yang surplus dan inflasi yang relatif rendah, bukan alasan bagi pemerintah bersikap santai. Sebab, kedua indikator tersebut hanyalah sebagian dari begitu banyak indikator ekonomi  yang sebenarnya. Kajian ekonom Indonesia Green Investment Collectives (IGIco) Martin Panggabean justru menunjukkan hal sebaliknya. Menurut Martin, dilihat dari berbagai leading indicator economy, Indonesia kini bisa dikategorikan dalam tren menuju resesi. Kondisi resesi, papar Martin, tidak melulu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Resesi ekonomi juga bisa ditunjukkan oleh berbagai indikator lain, seperti pelemahan nilai tukar, perkembangan suku bunga, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga komoditas, jumlah cadangan devisa, kondisi likuiditas, serta nilai properti. Indikator-indikator tersebut menunjukkan, dalam satu tahun terakhir suku bunga pinjaman relatif naik, nilai tukar anjlok, bursa saham turun, pertumbuhan kredit melemah, begitu pun harga komoditas pun melorot. “Pelambatan ini sudah terindentifikasi sejak empat kuartal lalu,” ujar Martin, Selasa (16/6/2015) di Jakarta Nah, dari indikator-indikator itu, Martin menyimpulkan, Indonesia harus berupaya segera keluar dari zona resesi. Upaya tersebut bukan hanya menjadi urusan pemerintah di sektor fiskal dan Bank Indonesia di sisi moneter saja. Upaya juga harus dilakukan kementerian terkait yang berkontribusi dalam perkembangan sektor riil, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga kondisi pasar keuangan. Nah,  dampak dari pelemahan indikator ekonomi tersebut, di antaranya tampak dari anjloknya harga saham perusahaan properti dan saham perbankan. Namun, menurut Martin kondisi ini tak perlu membuat investor panik. Kata Martin, saat ini sektor finansial tetap menarik, meski investor dituntut mempunyai strategi sektoral yang tepat. (Asep Munazat Zatnika)


Editor : Erlangga Djumena
Sumber : KONTAN

gdp growth chinaVind1960_2014… per Juni 2015, data ekonomi China 10 kali lipat GDP INDONESIA: JAKARTA.  OECD memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9% pada 2015, di saat tekanan inflasi menghadang potensi stimulus moneter. Organisasi ekonomi negara maju yang berbasis di Prancis tersebut memaparkan proyeksi tentang di Indonesia laporan ‘OECD Economy Outlook 2015 yang diterbitkan kemarin. Produk domestik bruto Indonesia diprediksi hanya tumbuh 4,9% pada 2015 sebelum kembali melaju menuju pertumbuhan 5,5% pada 2016. Pasar komoditas menjadi alasan utama pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga komoditas yang rendah membuat kinerja ekspor memburuk sekaligus menghambat aliran investasi ke Indonesia. OECD juga memperkirakan Bank Indonesia tahun ini tidak akan menurunkan BI Rate karena tekanan depresiasi rupiah terhadap laju inflasi. Anjloknya nilai tukar rupiah beserta administred prices yang tinggi diperkirakan terus memacu laju tinggi sampai 2015, apalagi tingkat inflasi inti telah melonjak melewati target inflasi  4% (+/-) 1% pada awal 2015. Pemerintah Indonesia, lanjut laporan OECD, sudah memiliki peta jalan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi blue print tersebut sangat lambat. Pemerintah Presiden Jokowi disarankan memprioritaskan penyelesaian hambatan politik dan administrasi agar bisa merealisasikan rencana ekonominya. Ekonomi Indonesia diperkirakan baru kembali melaju pada 2016 jika pemerintah Indonesia bisa mengeksekusi rencana pembangunannya. Pada 2016, Bank Indonesia juga dinilai memiliki lebih banyak ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter seiring potensi disinflasi akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi 2015. Sementara itu Bank Indonesia, dalam rapat badan anggaran pekan lalu,  memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 5,1%.   Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia     2015 (%) 2016 (%) PDB 4,9 5,5 -Konsumsi Rumah Tangga 4,9 5,4 -Pengeluaran Pemerintah 2,9 3,9 -PMTB 5,0 6,0 -Ekspor 4,6 6,0 -Impor 2,5 5,9 Inflasi 6,2 5,0 CAD/PDB 2,1 2,2 sumber: OECD Economic Outlook 2015 http://finansial.bisnis.com/read/20150604/9/440027/ekonomi-ri-oecd-prediksi-cuma-tumbuh-49 Sumber : BISNIS.COM

Bisnis.com, JAKARTA – Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan konsumen pada Mei 2015 menguat, setelah melemah pada dua bulan sebelumnya. Seperti dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, penguataan tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2015 yang meningkat sebesar 5,4 poin menjadi 112,8. Penguatan IKK tersebut didorong oleh peningkatan pada kedua komponen pembentuknya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). “Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing naik sebesar 3,7 dan 7,0 poin dari bulan sebelumnya,” tulis Bank Indonesia, Rabu (3/6/2015). Hasil survei juga mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga menurun pada Agustus 2015 sejalan dengan kembali normalnya permintaan pasca Hari Raya Idul Fitri. Penurunan diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara itu, untuk kondisi pada 6 bulan mendatang yakni November 2015, responden memperkirakan peningkatan jumlah tabungan yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. “Hal tersebut terindikasi dari indeks perkiraan jumlah tabungan 6 bulan mendatang yang tercatat naik 1,5 poin dari bulan sebelumnya menjadi 129,0,” tutur Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA– Di tengah concern terhadap pelambatan ekonomi, muncul saran agar pemerintah memperlonggar kebijakan fiskal, dengan melebarkan rasio defisit anggaran menjadi maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Usulan tersebut, seperti diberitakan harian ini, Sabtu (30/5), hanyalah salah satu dari sekian ekspektasi beberapa kalangan, termasuk dunia usaha, yang sudah lama berharap agar pemerintah lebih ekspansif— tentu tanpa mengorbankan aspek kehati-hatian atau prudential— untuk melipatgandakan stimulus bagi perekonomian. Stimulus fiskal adalah salah satu resep yang dipakai saat perekonomian lesu lantaran sektor swasta tengah menahan diri. Pada kuartal pertama tahun ini, sektor swasta memang wait and see, lantaran menunggu kejelasan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Akibat hal itu, disertai dengan faktor pelambatan ekonomi global serta harga komoditas yang jatuh, ekonomi Indonesia mengalami pelambatan pada kuartal I/2015, yang hanya mampu tumbuh 4,71%. Angka itu di bawah target pemerintah yang semula mematok pertumbuhan di atas 5%. Pelambatan ekonomi pada kuartal I diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Diakui, penyebab penting pelambatan ekonomi itu adalah belanja domestik terutama realisasi anggaran pada kuartal I yang tidak sesuai rencana. Realisasi anggaran yang semestinya dapat didongkrak mulai Januari, ternyata baru dapat dimulai April karena terjadi perubahan APBN yang baru memperoleh persetujuan parlemen pada Februari. Melalui serangkaian proses tender dan proses administratif lainnya, pemerintah baru bisa menggenjot belanja mulai akhir April, dan proyek infrastruktur yang dibiayai APBN mulai dapat digerakkan. Karenanya, mulai kuartal II/2015 diharapkan menjadi titik balik perekonomian, di mana pengeluaran anggaran mulai dapat didongkrak melalui infrastructure project tersebut. Realisasi belanja itu menjadi stimulus (perangsang) bagi sektor swasta untuk bergerak. Apalagi, sebenarnya terdapat kenaikan realisasi investasi hingga 16% pada kuartal I/2015 lalu, dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi terutama pada realisasi investasi dalam negeri yang naik 22%, dan investasi asing naik 14%. Oleh sebab itu, kita melihat stimulus ekonomi dari realisasi anggaran itu ditanggapi positif oleh sektor swasta yang mulai ancang-ancang sejak kuartal II tahun ini. Harian ini mencatat, sebagai contoh, bank-bank sudah mulai menurunkan suku bunga deposito, yang diharapkan akan segera diikuti penurunan suku bunga kredit karena biaya sumber dana sudah mulai menurun. Ini berarti, sektor perbankan sudah mulai melihat penurunan potensi risiko bagi perekonomian. Aktivitas pasar modal juga mulai bergeliat, terlihat dari aksi korporasi perusahaan terbuka yang merencanakan rights issue maupun initial public offering atau penawaran saham perdana ke masyarakat. Berbagai aksi korporasi ini dimaknai sebagai mulai kembalinya trust terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, profil defisit transaksi berjalan yang selama ini ditakuti, juga mulai membaik terutama didorong oleh penurunan impor minyak, akibat penurunan harga komoditas hingga 40%, yang mendorong perbaikan rasio current account deficit. Oleh sebab itu, perkembangan tersebut menjadi momentum yang sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong agar perekonomian bergerak lebih cepat. Dalam konteks itulah, upaya melipatgandakan stimulus ekonomi perlu dilakukan. Caranya, dengan mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih akomodatif dan ekspansif. Target defisit fiskal yang ditetapkan hanya 1,9% dari PDB, rasanya terlalu kecil karena ruang gerak fiskal masih terbatas meskipun subsidi BBM sudah dihapuskan. Karena itu, perlu keberanian pemerintah Jokowi untuk menjalankan kebijakan fiskal yang lebih agresif, dengan melonggarkan defisit dalam kisaran maksimal 3% yang masih diperkenankan undang-undang. Selain itu, tentu dibutuhkan pula peran kebijakan moneter yang lebih longgar. Karenanya, tidak kalah penting adalah peran bank sentral. Bank Indonesia rasanya perlu meninggalkan egoisme yang lebih mengendepankan aspek stabilitas moneter semata, meski hal tersebut tetap patut dijaga. Penurunan level BI Rate, dan policy mix yang memungkinkan terjadinya pelonggaran moneter, kian diperlukan. Bank sentral perlu lebih bersungguh-sungguh mendukung pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya bank sentral menyingkirkan pendekatan yang lebih menganakemaskan stabilitas, namun mencekik roda perekonomian.

 beritasatu.com: PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia saat ini menghadapi masa perlambatan. Target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi pada 2015, sesuai dengan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU APBN 2015 sebesar 5,7 persen menjadi suatu tantangan dalam pencapaiannya.Sementara itu, pada tiga bulan pertama 2015, pertumbuhan ekonomi memang tumbuh melambat dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya, yakni hanya 4,71 persen. Bank Indonesia juga masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 akan mendekati batas bawah perkiraan BI, yakni 5,4 persen. Pada 2015, Bank Indonesia (BI) melihat pertumbuhan ada di tingkat bawah 5,4 persen.”Jadi, seandainya selama ini masih menargetkan ada di 5,4-5,8 persen, BI perkirakan di batas bawah sebetulnya. Kami akan lakukan review di Semester II 2015,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Jakarta.Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekonom Development Bank of Singapore (DBS) Group Research Gundy Cahyadi mengatakan bahwa proyeksi BI mengenai pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,4-5,8 persen merupakan prediksi yang optimistis mengingat terjadinya perlambatan ekonomi, baik dalam negeri maupun global. “Jadi, 5,4 persen mungkin agak sedikit ketinggian mengingat karena performance (pertumbuhan) kuartal pertama kelihatan bahwa angkanya menurun,” katanya dalam diskusi “Analisis India vs Indonesia sejak Taper Tantrums 2013”, beberapa waktu lalu.Sulit mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, menurut dia, karena pertumbuhan konsumsi sudah cukup melambat, pertumbuhan investor belum cukup meningkat, dan pertumbuhan ekspor masih stagnan. “Gambarannya tidak akan begitu berbeda,” ujarnya.Ia juga mengatakan bahwa asumsi makro dengan target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,7 persen terlalu optimistis. Pasalnya, pertumbuhan investasi pun belum memberikan sinyal positif untuk mendorong perekonomian. “Investasi di Indonesia tersendat karena sentimen terhadap rupiah yang masih melemah,” ujarnya.Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa DBS memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 sekitar 5,1 persen. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, relaksasi kebijakan investasi, dan memperlebar defisit anggaran untuk memberikan sinyal positif dalam mendorong perekonomian bangsa ke depan dan bergerak maju dari perlambatan ekonomi kuartal I-2015.Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki ruang untuk memperlebar defisit anggaran dengan menambah pinjaman sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, dibandingkan negara dengan peringkat utang yang serupa, Indonesia jauh lebih baik dengan persentase utang 25 persen dari produk domestik bruto (PDB).”Utang pemerintah Indonesia sebenarnya hanya sebesar 25 persen dari PDB dan ini tergolong relatif rendah. Kami percaya bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan defisitnya tahun ini untuk mendukung pertumbuhan PDB,” tutur dia.Relaksasi dan Realisasi Perseroan Terbatas (PT) Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) memprediksi investasi di pasar modal akan tumbuh lebih baik pada Kuartal II meskipun terjadi pelemahan di pasar saham pada Kuartal I. “Ke depan, kita optimistis investasi tumbuh. Kita lihat adanya relaksasi investasi,” kata Head of Research PT MAMI Katarina Setiawan dalam jumpa pers Pemaparan Kinerja Keuangan MAMI di World Trade Centre, Jakarta, beberapa waktu lalu.Ia mengatakan bahwa Kuartal I mengalami perlambatan dalam pertumbuhan investasi karena beberapa hal misalnya, anggaran di kementerian/lembaga dalam menjalankan program pemerintahan disetujui pada Februari sehingga proyek negara belum sepenuhnya berjalan.Sementara itu, kuartal kedua pada tahun ini akan mendorong tumbuhnya investasi karena ada perbaikan dari relaksasi kebijakan, seperti pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu yang lebih optimal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian, rencana relaksasi pada aturan uang muka pembelian rumah dengan cara kredit atau loan to value (LTV) di bidang properti oleh Otoritas Jasa Keuangan.”Ke depannya, kalau infrastucture spending (pembiayaan sektor infrastruktur) jalan, konstruksi dan infrastruktur tentu ada potensi perform (pertumbuhan) baik,” tuturnya.Ia mengatakan bahwa jika pendapatan domestik bruto naik lima persen saja, pembiayaan infrastruktur dapat naik 20-25 persen. “Kuartal II dari ekonomi makro kita harapkan baik dan laba emiten juga baik,” kata dia.Jika pemerintah terus berupaya melakukan relaksasi kebijakan terkait dengan investasi dan realisasi program pemerintahan, terutama di sektor infrastruktur, berjalan optimal, menurut dia, akan mendorong perekonomian nasional. Perekonomian juga akan didukung dengan dengan momentum puasa dan Lebaran dengan daya beli konsumen yang meningkat.Pemerintah juga mendorong pertumbuhan investasi seperti dengan berjalannya proyek pada tahap “grounbreaking”, proyek power plan, dan pembangunan sejuta rumah. “Dengan adanya beberapa proyek berjalan, confidence (kepercayaan), market (pasar), dan investor juga meningkat,” ujarnya.Pihaknya juga memprediksikan prospek 2015 pertumbuhan laba bersih per lembar saham atau “earning per share growth” (EPS) sebesar 9-12 persen, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sebesar 2,5-3,0 persen, inflasi 5,25-6,25 persen, produk domestik bruto sebesar 5-5,5 persen, dan BI rate 7-7,5 persen.Head of Equity PT MAMI Mohammad Anggun Indallah mengatakan bahwa pada awal 2015 pemerintah juga masih dalam proses berbenah diri dengan kepemimpinan baru. “Pada masa 3-6 bulan ini pemerintahan baru banyak yang harus dibereskan terlebih dahulu. Pembiayaan untuk belanja modal besar dan belum banyak terlaksana. Kalau pada Kuartal II mulai berjalan semuanya, dampaknya pada ekonomi baik,” katanya.Ia mengatakan bahwa para investor jangan menyimpulkan pertumbuhan ekonomi ke depan berdasarkan perlambatan ekonomi pada Kuartal I. “Investor saham dan reksa dana mindset-nya (pola pikir) harus jangka panjang. Ini transisi dari sesudah pemilihan umum, pemerintahan baru beres-beres. Investor harus benar-benar memperhatikan kinerja pemerintahan kita,” ujarnya.Dalam data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, tercatat pelaku pasar asing membukukan jual bersih (foreign net sell) sebesar Rp1,323 triliun, Kamis (30/4). Direktur Pengembangan Bisnis PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Putut E. Andanawarih mengatakan bahwa investor harus berhati-hati dalam menarik investasi di pasar modal dan melihat peluang ke depan yang lebih baik.”Justru dia (investor) menghentikan investasi, akan membuat dia kekurangan daya belinya. Keluar dari pasar dengan kondisi melemah seperti saat ini berarti kita (investor) mengesampingkan pertumbuhan besar di kemudian hari,” katanya.Ia mengatakan bahwa investor harus dapat melihat kondisi pelemahan di pasar modal sebagai peluang dalam mencari instrumen-instrumen investasi yang dapat meningkatkan daya beli. “Investor harus menyikapi kondisi pelemahan pasar modal pada Kuartal I dengan bijaksana yang market-nya (pasar) tidak optimistis, tetapi kita tetap menaruh investasi kita untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa investor harus melihat pemerintah akan lebih mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur pada Kuartal II 2015. “Kita jangan meng-underestimate (meremehkan) pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” tambah dia.Pada Kuartal II 2015, lanjutnya, realisasi program pembangunan pemerintah akan menjadi dorongan kuat untuk mengalirnya investasi karena kepercayaan investor meningkat. “Kalau pemerintah ke depan jadi merealisasikan proyek infrastrukturnya, perekonomian nasional membaik. Produk domestik bruto membaik, kinerja perusahaan membaik dan investasi di pasar modal membaik,” katanya.Sentimen Investor Ekonom Development Bank of Singapore (DBS) Group Research Gundy Cahyadi mengatakan bahwa prospek investasi Indonesia ke depan masih terpengaruh oleh pelemahan rupiah yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan investasi. “Rupiah trending sangat melemah menjadi faktor negatif prospek investasi di Indonesia,” katanya.Ia mengatakan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara pelaku industri juga harus tetap mengimpor barang untuk produksi dalam negeri. “Impor barang modal tidak bisa naik maka pertumbuhan investasinya juga turun,” tuturnya.Ia mengutarakan bahwa prospek rupiah ke depan menjadi satu hal penting untuk melihat prospek investasi ke depan. Selain pelemahan rupiah terhadap dolar AS, investasi di Indonesia juga dipengaruhi dengan harga komoditas yang lemah yang terus membebani pendapatan ekspor. Belanja modal yang dibutuhkan lebih banyak, menurut dia, perlu didukung oleh penerimaan yang lebih optimal. Namun, investasi dari asing dan penerimaan pajak belum dapat memberikan pengaruh dalam jangka pendek.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa target pendapatan dari segi pajak di Indonesia pada 2015 sebesar 30 persen merupakan suatu target yang optimistis. Dalam empat tahun terakhir, kata dia, pendapatan pajak mencapai 10 persen dan pada 2005 mengarah ke angka 30, yakni sekitar 25 persen. Padahal, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,9 persen dari produk domestik bruto, sedangkan penyerapan anggaran juga belum optimal.”Kalau pemerintah mau mempertahankan posisi fiskal dua persen di bawah APBN, mereka harus menurunkan pengeluaran fiskal pemerintah,” ujarnya.Ia mengatakan bahwa defisit transaksi berjalan menurun ke tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2014 dari 3,5 persen pada semester pertama 2013. “Walaupun ini merupakan peningkatan, defisit masih lebih tinggi dibanding negara-negara yang memiliki peringkat utang serupa,” katanya.Gundy menyebutkan sebagian besar peningkatan datang dari perlambatan drastis impor, yakni -15 persen periode tahunan (year on year) pada kuartal pertama 2015, termasuk dari barang modal. “Ini dapat menjadi kekhawatiran terkait dengan kemampuan produksi jangka panjang,” tuturnya.Sementara itu, pemerintah Indonesia belum mengendurkan peraturan untuk batas investasi langsung asing atau “foreign direct investment” (FDI) di dalam negeri. “Dengan tingkat FDI yang masih relatif rendah di beberapa tahun belakangan, kami melihat bahwa defisit neraca berjalan yang ‘sustainable’ (berkelanjutan) berada sekitar dua persen dari PDB,” ujarnya.Untuk itu, Indonesia perlu memberikan relaksasi terhadap batas investasi langsung. Kemudian, Indonesia dapat memperluas cadangan devisa untuk mengantisipasi risiko adanya arus modal keluar dan memperlebar defisit anggaran dengan pinjaman. Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia memperoleh dana untuk merealisasikan program pemerintah secara optimal, terutama pembangunan infrastruktur.”Pembangunan infrastruktur akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan meski belum dapat dirasakan dalam jangka pendek,” katanya.Ia mengatakan bahwa Indonesia juga menghadapi tantangan dengan inflasi yang meningkat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. “Sebenarnya trending inflasi juga sedikit meningkat, alasan utamanya adalah rupiah melemah,” ujarnya.Ia mengatakan bahwa inflasi meningkat akan mengakibatkan daya beli konsumen menurun. “Karena impor konten produksi masih tinggi, tren inflasi ke depan masih akan meningkat,” ujarnya. Di samping itu, President Director MAMI Legowo Kusumonegoro mengatakan ada kemungkinan bahwa keragu-raguan investor berinvestasi di Indonesia akibat perlambatan ekonomi di kuartal pertama berlanjut. “Pada kuartal kedua, kondisi ini akan berlanjut terkait dengan sentimen investor mungkin masih ragu-ragu, takut-takut berinvestasi,” katanya. Namun, pada kuartal kedua, lanjut dia, Indonesia akan lebih banyak terlibat dalam proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. “Indonesia akan lebih banyak terlibat dalam proyek pada infrastruktur pada kuartal kedua. Tentu saja jika investor bisa melihat ini lebih panjang lagi, investor harusnya tenang-tenang saja melihat potensi yang ada,” tuturnya. Ia menekankan, investor jangan terpengaruh dengan perlambatan ekonomi pada kuartal pertama karena perekonomian juga akan bertumbuh pada kuartal berikutnya seiring pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan. “Kita percaya bagaimana infrastruktur membawa roda ekonomi Indonesia jauh lebih cepat ke depan,” katanya. Vice President Director & Chief Agency Officer Manulife Indonesia Nelly Husnayati mengatakan bahwa dunia bisnis pada kuartal pertama baru mulai berjalan setelah transisi pemerintahan yang baru. “Memang kuartal pertama semua bisnis mulai berjalan lagi. Namun, kuartal kedua dinamikanya jauh lebih meninggi dan meningkat daripada kuartal pertama,” katanya. Terkendala harga komoditas Development Bank of Singapore (DBS) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat oleh penurunan harga komoditas sehingga pendapatan ekspor yang menopang pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh optimal. “Harga komoditas yang lemah terus membebani pendapatan ekspor,” katanya. Ia mengatakan bahwa harga komoditas rendah menekan pertumbuhan ekspor sehingga penerimaan negara juga tidak optimal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa pelemahan rupiah akan memengaruhi industri dalam negeri karena sebanyak 60-70 persen industri dalam negeri masih mengimpor bahan baku dan barang modal dari luar negeri dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Dengan biaya yang dikeluarkan lebih banyak akibat pelemahan rupiah, pada akhirnya kegiatan impor mengalami penurunan yang menyebabkan industri kurang bertumbuh sehingga menghambat ekspansi industri. Industri yang kurang bertumbuh juga akan berdampak pada sedikitnya investasi yang masuk karena tidak ada ekspansi. Ia mengatakan bahwa PDB sedang berada di kisaran level lima persen di bawah potensi jangka menengah 6-6,5 persen dan lebih lambat daripada rata-rata 5,5 persen di awal 2013. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga stabil di kisaran lima persen. Akan tetapi, ada indikasi pelemahan pada kuartal pertama 2015. Misalnya, penjualan otomotif menurun 15 persen periode tahunan (year on year) pada kuartal pertama 2015. “Impor barang-barang konsumen juga menurun 15 persen dibandingkan setahun sebelumnya,” ujarnya. AHL http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/06/01/400955/mendorong-sinyal-positif-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi Sumber : METROTVNEWS.COM
INILAHCOM, Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku masih banyak yang harus dibenahi untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang semakin terpuruk dan kehidupan rakyat semakin sulit. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, satu tahun terbentuknya KMP telah memperjuangkan kelangsungan demokrasi, dan berperan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. “Namun masih banyak yang harus dilakukan. Kita prihatin dengan kondisi ekonomi bangsa. Rakyat merasakan hidup semakin sulit,” kata Prabowo, melalui akun twitternya di @Prabowo08, Kamis (21/5/2015). Menurutnya, kegaduhan politik yang berkepanjangan menjadi salah satu pemicu perekonomian rakyat semakin memburuk. “Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan, tidak mungkin ekonomi kita maju kalau politik kita terus gaduh,” kata Prabowo. “Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri,” tegas Prabowo. [mes]

– See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2206768/prabowo-rakyat-semakin-sulit#sthash.YjpiJh7x.dpuf

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Pemeringkat Utang Standard & Poor’s (S&P) telah mengumumkan posisi peringkat utang Indonesia pada level BB+ dengan outlook/prospek membaik dari stabil menjadi positif. Padahal di periode ini, outlook utang negara lain justru merosot. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, perbaikan ini merupakan prestasi Indonesia karena melihat sejarahnya ada peningkatan rating dari posisi BB menjadi BB Plus pada April 2011. Lalu status BB Plus dengan outlook Stable bertahan sampai pengumuman S&P Kamis (21/5/2015). “Ini suatu gejala menarik, karena pada periode 2014-2015, ada beberapa emerging market yang malah mengalami downgrade rating,” ujar dia saat berbincang dengan wartawan, Jakarta. Bambang menuturkan, negara tersebut adalah Afrika Selatan yang mencatatkan peringkat utang dari stabil menjadi negatif pada Juni 2014. Kemudian Brazil dari BBB turun menjadi BB-, sedangkan Rusia lebih parah. Status surat utangnya jatuh ke posisi Junk dari BB+ pada Januari 2015. “Ini karena pengelolaan makro ekonomi Indonesia yang sudah berjalan tepat terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter,” tutur Bambang. Dia menjelaskan, alasan S&P menaikkan outlook peringkat utang Indonesia karena melihat kebijakan untuk memperbaiki struktur anggaran, menciptakan ruang fiskal lebih besar, ada kebijakan mempercepat pembebasan lahan untuk kepentingan publik, mengurangi proses perizinan dan memperbaiki insentif perpajakan untuk investasi asing. Selain itu, S&P melihat komitmen pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM dan meningkatkan penerimaan negara, menciptakan terobosan yang akan menggenjot penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. “Implikasinya mencari utang dari luar negeri jadi lebih mudah, cost of fund murah dan menambah basis investor. Karena ada investor yang syarat mau masuk ke sebuah negara harus mengantongi investment grade,” pungkas Bambang. (Fik/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta – Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak tajam pada sesi kedua perdagangan saham Kamis (21/5/2015). Rilis lembaga pemeringkat internasional S&P menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif diperkirakan berdampak positif ke IHSG.

Berdasarkan data RTI pada pukul 14.28 WIB, IHSG sempat naik 33,55 poin (0,63 persen) ke level 5.326,30. Indeks saham LQ45 menguat 1,03 persen ke level 931,87. Sebagian besar indeks saham acuan menghijau kecuali indeks saham DBX turun 0,45 persen ke level 700,45. Ada sebanyak 133 saham menghijau sehingga mengangkat IHSG ke zona hijau. Sedangkan 124 saham melemah sehingga menahan penguatan IHSG. Adapun 90 saham diam di tempat. IHSG sempat berada di level tertinggi 5.331,04 dan terendah 5.275,98 pada perdagangan saham hari ini. Transaksi harian saham juga cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham sekitar 166.162 kali dengan volume perdagangan saham 4,1 miliar saham. Nilai transaksi harian saham sekitar Rp 5,4 triliun. Berdasarkan data RTI, investor asing cenderung melakukan aksi beli bersih pada hari ini. Investor asing melakukan aksi beli bersih sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan pemodal lokal melakukan aksi jualnya sekitar Rp 400 miliar. Berdasarkan data RTI, nilai tukar rupiah berada di kisaran 13.105 per dolar Amerika Serikat (AS). Saham-saham berkapitalisasi besar terutama saham bank kembali mencatatkan keuntungan dan sebagai penggerak indeks saham. Saham BBTN naik 4,24 persen ke level Rp 1.230 per saham, saham BBRI mendaki 1,6 persen ke level Rp 12.675 per saham, dan saham BMRI menguat 2,44 persen ke level Rp 11.550 per saham. Sedangkan saham-saham yang menekan indeks saham antara lain saham AALI turun 3,56 persen ke level Rp 26.425 per saham, saham AKRA susut 2,18 persen ke level Rp 5.600 per saham, dan saham SRIL merosot 1,47 persen ke level 334 per saham. Gerak IHSG memang cenderung berfluktuaktif pada hari ini. IHSG sempat dibuka naik 17,23 poin (0,33 persen) ke level 5.309,98 pada pra pembukaan perdagangan saham. Namun, pada penutupan sesi pertama, IHSG turun 12,16 poin (0,23 persen0 ke level 5.280,58. Indeks saham LQ45 melemah 2,25 poin ke level 920. Dikabarkan, lembaga pemeringkat internasional S&P menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif. Rating peringkat Indonesia dipertahankan di BB+. Setelah ada kabar outlook Indonesia dinaikkan menjadi positif, laju IHSG langsung bergerak ke zona hijau. Kepala Riset PT NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengatakan, kemungkinan sentimen S&P menaikkan prospek Indonesia berdampak positif untuk IHSG. “Kemungkinan iya, tak ada sentimen positif lainnya,”kata Reza. (Ahm/)

NEW YORK – Sebanyak 15 negara telah melakukan langkah signifikan untuk mengurani besaran subsidi energi. Caranya, dengan menaikan harga energi, termasuk BBM. Alhasil, harga BBM di negara tersebut dan harga internasional tidak berbeda jauh. Langkah ini pun mengurangi nilai subsidi sampai USD190 miliar pada periode 2011-2015. Negara-negara yang telah melakukan reformasi subsidi energi, adalah: Angloa, Kamerun, Cote d Ivore, Mesir, India, Indonesia, Jordania, Malaysia, Mauriania, Meksiko, Moroko, Sudan, Thailand, Tunisia dan Yaman. Demikian terungkap dalam keterangan tertulis IMF, seperti dikutip CNBC, Rabu (20/5/2015). Anjloknya harga minyak pun menjadi peluang emas bagi negara-negara untuk mensukseskan reformasi subsidi energi. Di India, IMF melanjutkan, harga minyak diesel (solar) telah dilepas ke pasar, sebagai bagian pengurangan subsidi energi. Begitu juga dengan LPG, subsidinya semakin dipangkas dengan skema terbarunya.   http://economy.okezone.com/read/2015/05/19/213/1151950/15-negara-reformis-subsidi-energi-termasuk-indonesia Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA investor daily-Sebanyak 26 komunitas relawan Joko Widodo akan memperingati 17 tahun reformasi pada 21 Mei 2015 di kawasan Tugu Proklamasi, sekaligus menegaskan pemerintahan Jokowi telah membangun fondasi pembangunan reformasi yang berorientasi kemajuan bangsa untuk rakyat.

“Fondasi reformasi telah dijalankan dalam enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi walaupun memang belum langsung terlihat dan dirasakan rakyat. Tapi fondasi perubahan telah diletakkan Presiden, berupa perumahan buruh, rumah rakyat DP satu persen, pembangunan infrasruktur, pembangunan kabel optik bawah laut Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Hendrik Sirait, Sekjen Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) pada konferensi pers, di Jakarta, Minggu. Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi telah membuka ratusan ribu hektare lahan pertanian padi di Papua, pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera, pembangunan pembangkit listrik 30.000 megawatt, pembangunan ribuan kilometer jalan tol Trans Sumatera, ujar Hendrik lagi. Dalam jumpa pers itu, hadir para pimpinan relawan Jokowi yang juga para aktivis gerakan mahasiswa untuk reformasi 98, yakni Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi (aktivis 98 dari Universitas Indonesia), Mixil Minamunir, aktivis 98 dari Forkot, Berhard Haloho, aktivis 1998 dari Famred, Panel Barus juga aktivis 98 dari Pusat Informasi Rakyat (Pira), dan Sinnal Bleggur, Relawan Penggerak Jakarta Baru yang juga aktivis 1998 dari LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi). Presiden Jokowi yang terpilih menjadi Presiden ke-7 Indonesia telah membangkitkan lagi optimisme akan perubahan yang sempat mati suri selama 17 tahun, sehingga membuat para aktivis 1998 yang masih memegang teguh cita-cita reformasi kembali bersemangat. Dia menyatakan, banyak tantangan dan hambatan untuk mewujudkan Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Tapi, kami percaya niat baik dan kerja keras Presiden Jokowi akan berbuah manis bagi rakyat di masa depan,” kata Budi Arie, Ketua Umum DPP Projo yang juga aktivis UI 98. Menurut dia, setiap upaya dan gerakan yang akan menjatuhkan Presiden Jokowi, akan berhadapan dengan kami semua. “Menerjemahkan cita-cita reformasi dalam bentuk Nawacita hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki beban masa lalu. Presiden Jokowi pasti bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan bangsa,” katanya lagi. Peringatan 17 tahun reformasi akan dirayakan 26 komunitas relawan Jokowi di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Kamis (21/5). “Kami targetkan hadir sekitar 10.000 relawan Jokowi hadir dalam acara peringatan reformasi itu dari berbagai daerah. Mereka akan menggunakan kemeja putih,” kata Hendrik lagi. Berbagai acara akan diadakan di sana untuk menghibur para relawan, di antaranya orasi politik dari 26 komunitas relawan Jokowi, pernyataan bersama, pembacaan doa, pemutaran film, pemasangan lilin, dan acara hiburan musik. (ant/hrb)   Bisnis.com, JAKARTA – Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki asing memiliki porsi yang sangat besar di Indonesia. Hal itulah yang membuat Indonesia sangat rentan terkena terpaan ekonomi global. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menginginkan nantinya investor dan masyarakat Indonesia membeli surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di beberapa negara seperti Jepang, kepemilikan investor dalam negeri sangat besar di surat utang pemerintah sehingga berdampak pada ketahanan akan gejolak ekonomi global. “Utang akan lebih aman kalau negara utang sama masyarakatnya sendiri. Di sini minat masyarakat membeli surat utang masih minim saat ini,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2015). Dia menceritakan saat berkunjung ke Bank Pos Jepang beberapa waktu lalu yang merupakan bank terbesar di Jepang. Dirinya sangat terkejut dengan total aset yang dimiliki Bank Pos Jepang mencapai tiga kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Padahal, PBD Indonesia pada 2014 senilai Rp 10.542,7 triliun. Jepang saat memiliki debt to GDP ratio 200% tidak khawatir karena negeri Matahari Terbit itu berutang kepada rakyatnya sendiri. “Dia punya aset begitu besar karena bisa menjaring investor domestik. Hanya 9% utang ke asing, selebihnya utang pada masyarakatnya sendiri,” kata Bambang. Menurutnya, kalau Indonesia bisa menjaring investor dalam negeri maka mendapatkan solusi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. “Kalau kita sudah seperti Jepang, malah kami lebih nyaman untuk berutang dari masyarakatnya,” ucapnya. Bambang menambahkan masyarakat Indonesia harus mau diajak berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan, yakni dengan membayar pajak dan membeli surat utang. “Dengan membeli surat utang, masyarakat bisa terus memperoleh imbal hasil dan negara juga untung karena dapat dana segar. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menaruh dananya di luar negeri,” tuturnya.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2015 tercatat melambat bahkan menurun menjadi 4,71 persen. Alasan yakni government spending (belanja pemerintah) yang belum diserap secara utuh. Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko menilai meski nantinya  pada kuartal berikutnya pemerintah memacu belanjanya, itu belum bisa mendorong target pertumbuhan 5,7 persen dalam APBN Perubahan 2015 tercapai. “Kalau 5,7 persen jelas enggak bisa ya, sulit,” kata Pras di Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2015. Meski diakui, government spending merupakan faktor yang pendorong pertumbuhan. Menurutnya, pemerintah tetap harus meneruskan perubahan yang signifikan pada penyerapan belanjanya, terlebih untuk belanja modal karena dapat membantu perubahan ekonomi ke arah yang relatif lebih baik meski tidak tahun ini. “Investasi pemerintah itu bisa menyelamatkan ekonomi kita, sehingga harus didorong. Meskipun dampak positifnya akan tahun depan,” tutup dia. AHL http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/13/396000/belanja-pemerintah-dikejar-pe-5-7-tetap-sulit-dicapai Sumber : METROTVNEWS.COM   JAKARTA – Dalam melakukan ekspansi bisnis, maka perusahaan membutuhkan suatu merek kuat. Hal tersebut bertujuan untuk mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat menarik minat dari para konsumen. Direktur Utama PT Kalbe Farma Tbk Ongkie Tedjasurya mencontohkan, Indonesia dengan produksi bijih kopi terbesar nomor 3 di dunia seharusnya mampu menciptakan merek layaknya gerai kopi yang telah mendunia. Namun, pasalnya banyak sekali perusahaan lokal yang tidak mempunyai rasa kepercayaan diri dalam perusahaan untuk membangun suatu merek tersebut. “Contohnya, kopi kita yang produksinya nomor 3 di dunia, ini jangan sampai dimiliki asing. Coba bawa kopi Indonesia ke luar negeri. Tapi caranya ini yang sering kali perusahaan banyak gak pede (percaya diri) trading ke luar. Mampukah kita melakukan suatu market untuk membangun brand di luar, itu menurut saya challenge,” ucapnya saat ditemui di KalCare, Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Selasa (12/5/2015). Dia mengungkapkan rasa cukup prihatin jika potensi pasar di Indonesia yang begitu besar dan dapat bersaing di pasar internasional, namun hanya dapat dimanfaatkan di dalam negeri saja. “Saya cukup prihatin kalau potensi Indonesia hanya dipakai sebagai pasar. Padahal, brand-brand Indonesia mampu untuk bersaing di global,” imbuh dia. Namun, dia menyatakan rasa optimistisnya terhadap merek Indonesia yang dinilai mampu bersaing di pasar internasional. “Kita harus punya spirit harus mampu bersaing secara global. Saya punya keyakinan merek Indonesia punya potensi yang luar biasa. Karena produk itu bisa diproduksi di mana saja. Yang susah dibangun itu, merek,” pungkas Ongkie.   http://economy.okezone.com/read/2015/05/12/320/1148829/dirut-kalbe-brand-indonesia-mampu-bersaing-di-global Sumber : OKEZONE.COM Metrotvnews.com, Port Moresby, Papua Nugini: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget begitu mengetahui ada pengusaha asal Indonesia yang menguasai pasar Papua Nugini (PNG). Hal tersebut diketahuinya saat berdialog dengan salah satu warga negara Indonesia (WNI) yang hadir di Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby, Selasa (12/5/2015). Pengusaha asal Jakarta bernama Eko ini menyebut bahwa pasar swalayan PNG dikuasai 50 persen oleh perusahaan-perusahaan milik WNI. “Berapa persen menguasai pasar di PNG?” tanya Jokowi. “Mungkin sekitar 50 pesen,” jawab pengusaha yang terlihat malu-malu itu saat ditanyai Jokowi. “Separuh? Wah besar sekali itu,” balas Jokowi ketika mendengar angka kepemilikan bisnis swalayan yang besar itu. Saat Jokowi bertanya apakah ada kendala di lapangan yang menghambat, Eko pun mengeluhkan isi kandungan serta kurangnya penggunaan Bahasa Inggris pada produk-produk olahan asal Indoensia. Sehingga ia hanya mampu memasok 50 persen saja barang swalayan dari Indonesia. “Gampang kalau masalah itu saja, nanti packaging-nya dibenarkan. Kalau sudah menguasai seperti itu dan barangnya dari kita, ya kita kerjain,” sebut Jokowi saat menjanjikan produk Indonesia akan diperbaiki kualitas kemasannya. Kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini turut mengagendakan pertemuan dengan WNI yang berada di sana untuk bisa berdialog bersama presiden. AHL http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/12/125136/jokowi-kaget-pengusaha-ri-kuasai-pasar-swalayan-png Sumber : METROTVNEWS.COM Penasihat Tim Transisi Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK nanti akan menggenjot penerimaan pajak dengan menambah jumlah pembayar pajak. “Kami ingin pembayar pajak naik bertahap dari 10 juta sekarang menjadi 25 juta di akhir term pertama pemerintahan Jokowi,” kata Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa, 30 September 2014. Luhut menambahkan porsi penerimaan pajak yang saat ini 11 persen diharapkan bisa mencapai 15 persen pada akhir periode pertama masa pemerintahan Joko Widodo. Selain itu saat ini tim transisi tengah mengkaji perihal penurunan pajak korporasi dari dari 25 persen turun di kisaran 19 – 20 persen tahun depan. Dengan penurunan besaran pajak ini di harapkan perusahaan – perusahaan besar di Indonesia tak akan lagi melakukan kegiatan transfer pricing yang merugikan pemerintah triliunan rupiah. Serta tak ada lagi kebocoran di sektor perpajakan. “Pajak korporasi lagi dipikirkan untuk diturunkan supaya tidak ada lagi transfer pricing ke luar,” pungkas Luhut. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 sektor pajak menetapkan target sebesar Rp 1.072 triliun. Namun sampai 26 September 2014, realisasi penerimaan negara dari perpajakan baru mencapai Rp 683 triliun atau 63,71 persen dari target. Sedangkan dalam Rancangan APBN 2015, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.380 triliun.*** kinaya (tempo) JAKARTA – Rasa optimistis di kalangan pengusaha Indonesia mengalami lonjakan peningkatan yang tajam pada kuartal I-2015. Hal ini berbanding terbalik dengan situasi ekonomiyang melemah. Optimisme bisnis Indonesia tercatat tinggi sebesar 68 persen. Padahal sebelumnya hanya mampu mencapai angka 14 persen pada Q4-2014. Hal itu berdasarkan survei Grant Thornton International Business Report (IBR), Jumat (8/5/2015) Meskipun optimisme bisnis saat ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, 78 persen di Q1-2014, lonjakan optimisme yang terjadi ini dinilai memberikan sinyal yang prospektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang. Lonjakan tersebut sekaligus membawa Indonesia ke peringkat lima dalam skala global dari 36 negara yang disurvei pada kuartal I-2015. Optimisme bisnis Indonesia hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Irlandia (92 persen), India (89 persen), Filipina (86 persen), dan Belanda (78 persen). Optimisme bisnis Indonesia juga dilaporkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata optimisme bisnis di kawasan ASEAN (40 persen), dan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata global (33 persen). Bersama-sama dengan Filipina, Indonesia dianggap sebagai kontributor utama bagi peningkatan optimisme bisnis di kawasan ASEAN. Managing Partner di Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menjelaskan, lonjakan keyakinan ini kemungkinan terjadi karena beberapa hal. Kalangan pengusaha Indonesia saat ini cukup optimis dapat mencapai tingkat profit yang ditargetkan setelah menjalani kuartal pertama di tahun 2015. “Mereka cukup percaya diri akan berhasil mencapai target penjualan yang ditetapkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Ekspektasi atas pencapaian profit untuk 12 bulan mendatang meningkat hingga 50 persen, setelah sebelumnya hanya tercatat sebesar 20 persen pada Q4-2104, ” paparnya. Aspek regulasi dan proteksi industri, kenaikan biaya atas energi, dan ketidakpastian ekonomi tidak lagi dipandang sebagai hambatan besar bagi aktivitas bisnis di negara ini. Grant Thornton International Business Report (IBR) merupakan hasil pengolahan data perihal pandangan dan ekspektasi lebih dari 10 ribu entitas bisnis per tahun yang tersebar di 36 negara. Survei ini didasarkan atas data tren dengan kurun waktu 22 tahun untuk sebagian besar negara-negara Eropa dan 11 tahun dari sebagian besar negara-negara non-Eropa. http://economy.okezone.com/read/2015/05/07/20/1146120/ekonomi-ri-melemah-tapi-optimisme-pengusaha-melonjak Sumber : OKEZONE.COM Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya untuk memfasilitasi penyelenggaraan dialog investor India. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuannya dengan Duta Besar India di Indonesia Gurjit Singh, beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurut Franky, melalui forum tersebut pihaknya berharap dapat mendorong lebih banyak lagi masuknya investasi India ke Indonesia. BKPM mencatat Investasi India di Indonesia selama periode 2010-2014 tercatat berada diperingkat 23 dari total 108 negara, dengan total investasi sebesar USD231 juta dari 371 proyek. “Jumlah investasi India di Indonesia memang tidak sebesar negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. BKPM melihat potensi meningkatkan investasi dari Indonesia masih cukup besar. Terlebih Indonesia termasuk negara yang perekonomiannya cukup stabil di tengah pelambatan ekonomi global,” papar Franky, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (7/5/2015). Franky menambahkan, salah satu strategi BKPM untuk menarik investasi India adalah adanya reformasi layanan perizinan investasi melalui pembentukan PTSP Pusat. Menurutnya, PTSP Pusat dapat menjawab keluhan investor India selama ini terkait akan iklim investasi Indonesia soal perijinan dan regulasi yang berbelit serta tidak transparan. Hal ini dirasa sangat meresahkan investor India, terutama bagi investasi yang telah disiapkan untuk mengikuti tender-tender pemerintah. Dalam pertemuan dengan Dubes India tersebut, Kepala BKPM Franky Sibarani memaparkan potensi investasi, terkait proyek infrastruktur yang akan dibangun Pamerintah Indonesia seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, bandara, dan sebagainya, yang menawarkan peluang investasi sebesar USD141 Miliar bagi swasta, selama lima tahun ke depan. Franky juga menjelaskan fokus BKPM untuk mengembangkan empat Kawasan Ekonomi Khusus di Papua yaitu : Marauke, Teluk Bintuni, Sorong dan Raja Ampat. “Peluang-peluang investasi baik main projects maupun proyek penunjangnya dapat dimanfaatkan oleh investor India dengan bekerjasama dengan investor lokal dan BKPM siap memfasilitasi untuk mempertemukan para investor kedua negara,” pungkas Franky. ABD http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/07/394637/bkpm-akan-fasilitasi-dialog-investor-india Sumber : METROTVNEWS.COM By Anjani Trivedi KUALA LUMPUR, Malaysia–Southeast Asian finance ministers meeting Friday grappled with how to counter spillover effects from U.S. monetary policy and volatile financial markets, while bolstering their faltering economies. Central banks across the region, from Thailand to Indonesia, have cut interest rates this year to spur growth. Such monetary easing carries big risks, as the U.S. Federal Reserve is moving in the opposite direction, preparing to raise short-term interest rates later this year. The divergence in global monetary policy has caused outflows from the region’s stocks and bonds in recent months, weakening the currencies of many Asian economies that depend on short-term foreign financing. “We cannot rule out volatile capital flows,” said David Lipton, the International Monetary Fund’s No. 2, in a speech to Southeast Asian finance ministers meeting in Malaysia. “Countries will have to be careful to think through how their monetary policy and exchange-rate policies work.” Southeast Asia’s five biggest economies are expected to grow 5.2% this year, up from 2014 but unchanged from 2013 and below 6%-plus rates of recent years. Weak global demand is hurting the region’s exports of electronics, commodities and other goods, while local demand remains subdued due to a large debt overhang and low inflation. Many Southeast Asian central banks are worried that cutting interest rates too aggressively could spur capital flight and destabilize economies. But they are facing calls from business groups, and even from within their own governments, to loosen policy as growth slows. Thai Finance Minister Sommai Phasee, in an interview on the sidelines of the Malaysia meeting, publicly chastised his country’s central bank for not cutting rates more quickly. The Bank of Thailand cut its key interest rate to 1.75% last week, but has generally lagged behind other central banks, from India to China and South Korea, that have cut rates more than once in recent months. The Thai central bank fears precipitous action could lead to volatility in the baht. For now, the currency has remained stable, rising 0.5% against the U.S. dollar this year, at a time when many Asian currencies are weakening against a resurgent greenback. Some exporters and politicians have complained the restraint is hurting them, as other currencies fall more quickly, making those countries’ goods cheaper in global markets. “I hope the Bank of Thailand will play a more active role in our economy, ” said Mr. Sommai. “Once you start to cut rates that means you think about restoring and boosting the economy, then you should not do only one … you have to do more.” Some economists say lower interest rates are needed given falling inflation and high debt loads across the region. Others warn that a round of currency wars won’t help solve the overall problem of weak global demand, and countries should focus on productivity gains.

Indonesia‘s policy makers also are worried about capital outflows if the U.S. raises interest rates. Indonesia runs a big current-account deficit, making it dependent on short-term capital inflows for financing. Just below 40% of outstanding rupiah-currency bonds are held by foreigners.

The central bank cut interest rates earlier this year to boost an economy which is slowing fast due to lower prices for its exports of commodities like palm oil and coal. But that action spooked investors, who began to pull capital out of the country in recent weeks. Finance Minister Bambang Brodjonegoro, in an interview, said the country was working on reducing its dependence on foreign financing, including slashing foreigners’ holdings of bonds to 30%. One possibility, he added, was to rely more on loans from multilateral lenders. Indonesia is also working to reduce its fiscal and current-account deficits, moves that would shore up investor confidence in the country, Mr. Brodjonegoro said. “Basically, everything is on the table.” Write to Anjani Trivedi at anjani.trivedi@wsj.com

jatuhHAT1: jebakan “fatal” PENDAPATAN MENENGAH

cara L0L0$ dari JEBAKAN

dreaming

The middle-income trap

The forces of economic convergence are powerful, but not all powerful. Poor countries tend to grow faster than rich ones, largely because imitation is easier than invention. But that does not mean that every poor country of five decades ago has caught up, as today’s chart shows. It plots each country’s income per person (adjusted for purchasing power) relative to that of America, both in 1960 and in 2008. The chart appeared in the World Bank’s recent China 2030 report. If every country had caught up, they would all be found in the top row. In fact, most countries that were middle income in 1960 remained so in 2008 (see the middle cell of the chart). Only 13 countries escaped this middle-income trap, becoming high-income economies in 2008 (top-middle). One of these success stories, it should not be forgotten, was Greece.

yang lolos JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH:
mid income trap 2012 world bankB
CARA L0L0$:
Marc Saxer: (academia.edu) The Middle Income Trap is usually understood as the challenge of graduation to the next growth model. Amidst social and political conflict, however, what is necessary to graduate may not be implementable politically. Innovation led growth requires a skilled workforce. However, as long as the established middle class feels abused, it is not ready to pick up the tax bill for such redistributive capacity building. Solidarity between the classes cannot be imposed, but is only possible if millions of former farmhands are integrated into the social contract. The failure to upgrade human capital, however, will make the economic growth engine stutter. The Middle Income Trap therefore needs to be understood as a transformation trap, e.g. the inability to resolve the political and social contradictions of transformation. In the race for development, the greatest challenge is to unleash the dynamic of creative destruction while maintaining political stability. Only a social compromise between established and aspirational classes can generate the political stability needed to move up the value chain. Hence, a progressive transformation project needs to lay the social foundation for sustainable development. The paradigm discourse needs to be shifted from communalist patronage and identity politics to social empowerment and economic development.
tsunamiSMALL

Jakarta detik – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai kondisi saat ini adalah waktu yang paling pas menggenjot pertumbuhan ekonomi. Momen tersebut, yaitu lompatan Indonesia yang saat ini masuk sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country).

“Banyak perubahan terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara middle income country. Kita sekarang mencoba membangun momentum pertumbuhan itu,” kata Sri Mulyani saat Peringatan 1 tahun beroperasinya Kantor Regional IFAD di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah fokus pada target menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

“Indonesia fokus pada pengurangan kemiskinan, kita masih mempunyai 10% dari populasi kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga pertumbuhan yang tak merata. Mengapa kita tak manfaatkan momentum ini,” jelasnya.

Sri Mulyani kemudian bicara strategi pemerintah untuk melakukan lompatan tersebut, yakni fokus pada peningkatan kualitas SDM.

“Apa strategi pemerintah? Sebagai negara dengan populasi besar, demografi usia muda, kita fokus berinvestasi pada SDM. Itulah mengapa betapa pentingnya membelanjakan pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lain,” ujar Sri Mulyani.

“Tapi ini juga sangat kompleks, bagaimana kita mengatur antara pemerintah pusat dan Pemda, karena sesuai aturan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar sudah didelegasikan ke Pemda,” tambahnya.

Lanjut dia, strategi pemerintah lainnya yakni menggenjot sektor infrastruktur, di mana kebijakan tersebut dianggap efektif mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

“Kedua yakni pemerintah Indonesia ingin momentum pertumbuhan untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan ini dilakukan dengan investasi di infrastruktur,” pungkasnya.(idr/hns)

butterfly

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui banyak masyarakat yang khawatir akan kondisi utang Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi utang Indonesia dan kenapa pemerintah harus berutang.

Sri Mulyani mengatakan, di 1998 Indonesia dihantam krisis ekonomi. Kemudian di 2008 dan 2014 ekonomi global melemah. Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk menangani dampak dari krisis tersebut.

“Namun, fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi pasca krisis menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun twitter resmi Kementerian Keuangan dikutip Minggu (30/7/2019).

Kondisi infrastruktur di Indonesia kini jauh tertinggal, dan dikhawatirkan jika tidak segera mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia akan mengalami masalah yang lebih besar. Infrastruktur yang tertinggal berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, rentan inflasi, daya saing rendah dan ketimpangan ekonomi dan sosial.

“Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia butuh anggaran besar salah satunya melalui pinjaman,” tuturnya.

Dijelaskan Sri Mulyani, pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Meski aman, pemerintah tetap mengelola utang tersebut dengan hati-hati, profesional dan bijaksana.

Dijelaskan Sri Mulyani, ada 3 hal yang harus diketahui mengenai utang. Pertama, rasio utang Indonesia saat ini 27,7 persen dari PDB dan defisit anggaran berada di kisaran 2,5 persen.

“Hal itu masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang,” tuturnya.

Kedua, penggunaan dana utang yang produktif. Dana utang yang dulu diperuntukkan untuk subsidi energi, kini dialihfungsikan untuk mendanai pembangunan nasional.

Dalam satu dekade terakhir dengan defisit fiskal 1,6 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,6 persen, salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2018.

Kemudian yang ketiga adalah resiko gagal bayar yang rendah. Sebagian besar utang Indonesia saat ini dalam bentuk rupiah dan dimiliki oleh investor domestik.

“Sehingga aman dari pengaruh ekonomi global,” tambahnya.

Sri Mulyani mengatakan, 3 lembaga pemeringkat kredit internasional menggolongkan Indonesia sebagai negara layak investasi.

“Hal tersebut berarti Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah,” tuturnya.

monetarySMALL

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dimulai sejak Mei 2016. Hasil sensus menunjukkan, ada peningkatan usaha sebesar 17,51% menjadi 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian yang ada di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan hasil sensus 10 tahun lalu ada kenaikan. Jumlah usaha hasil SE2006 sebesar 22,73 juta usaha, kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis (27/4).

Walau naik 17,51%, namun hasil SE2016 juga menggambarkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia adalah skala Usaha Mikro Kecil (UMK). Sebanyak 98,33% atau 26,26 juta usaha adalah UMK dan hanya 1,67% atau sebanyak 447,35 unit skala Usaha Menengah Besar (UMB). Merujuk SE2006, BPS mengkategorikan UMB adalah perusahaan dengan omzet lebih besar dari Rp 1 miliar.

Bila dilihat dari total usaha yang ada, sebagian aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir hanya terkonsentrasi di tiga sektor. Pertama, perdagangan besar dan eceran yang total usahanya mencapai 46%. Kedua, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 16,72%. Ketiga, sektor pengolahan sebesar 16,53% . Jadi kalau ditotal tiga itu sudah hampir 79,42%, jelasnya.

Dalam SE 2016 ini juga ditemukan bahwa distribusi tenaga kerja didominasi oleh perusahaan perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Setelah itu berturut-turut dikuti tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan sebesar 15,99 juta orang atau 22,75% dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,41 juta orang atau sebesar 11,97%.

SE2016 juga menggambarkan sebaran perusahaan di wilayah Indonesia belum merata. Sekitar 79,35% perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat lndonesia (Sumatra dan Jawa). Bahkan jika dikerucutkan lagi sekitar 60,74% berada di Pulau Jawa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui belum meratanya persebaran usaha. Hal itu terjadi karena struktur ekonomi Indonesia kontribusi terbesar dari Pulau Jawa. Dari ekonomi maupun penerimaan pajak, dominasi itu sangat terlihat,” ujarnya.

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Tak banyak para pekerja di Jakarta yang mampu membeli rumah di mana mereka bekerja. Sebagian besar para pekerja di Jakarta justru hanya mampu membeli rumah di pinggir Jakarta.

Saat ini, hanya ada 17 persen pekerja profesional di Jakarta yang mampu membeli rumah di ibu kota. Pekerja profesional tersebut merupakan generasi milenial.

CEO Karir.com Dino Martin mengatakan, situs pencari kerja, Karir.com dan situs jual beli properti Rumah123.com mengadakan survei beberapa waktu lalu. Survei tersebut ditujukan kepada para pekerja profesional di Jakarta yang lahir antara tahun 1981-1994 atau biasa disebut dengan generasi milenial.

Jumlah responden dalam survei tersebut mencapai 8.510 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.446 responden atau sekitar 17 persen yang bergaji lebih dari Rp 7,5 juta per bulan.

Sedangkan gaji rata-rata generasi milenial di Jakarta s‎ebesar Rp 6.072.111 per bulan. Sedangkan menurut Rumah123.com, untuk dapat mencicil rumah di ibukota, dibutuhkan gaji minimal Rp 7,5 juta per bulan.

“Dari data Salary Benchmark 1.2 milik Karir.com, hanya 17 persen saja profesional milenial di Jakarta yang memiliki gaji Rp 7,5 juta atau lebih,” ujar dia di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Sementara itu, Country General Manager Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, 17 persen generasi milenial di Jakarta ini harus mulai mencicil rumah dari sekarang. Sebab, semakin lama harga rumah terus meningkat, sehingga semakin sulit bagi para generasi ini untuk bisa membeli rumah.

“Dengan penghasilan Rp 7,5 juta itu pun mereka hanya bisa membeli rumah dengan kisaran harga tertinggi Rp 300 juta. Mempertimbangkan jumlah cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), mereka hanya bisa mencicil hingga Rp 2,2 juta per bulan, atau 30 persen dari gaji,” tandas dia. (Dny/Gdn)

 Emoticons0051

JG: Jakarta. A recent report on global wealth distribution showed that the top 1 percent of Indonesians remain in control of half of the country’s wealth despite a dent from weak global commodity prices, reflecting a wide wealth disparity that is unlikely to narrow anytime soon.

The seventh Global Wealth Report by Credit Suisse Research Institute shows that the richest 1 percent of Indonesia’s adult population of 164 million own 49.3 percent of the country’s $1.8 trillion wealth by June this year, a drop from last year’s 53.5 percent.

Indonesia is also the world’s fourth most unequal country, according to the study. Russia’s wealthiest 1 percent owns 74.5 percent assets in the country while in India 58.4 percent and in Thailand 58 percent.

“These numbers showed that social justice in Indonesia is yet to be seen,” Eric Alexander Sugandi, an economist with the Jakarta-based think tank Kenta Institute, said. The report found Indonesia is also home to 30 million of the so-called bottom billion, who own less than $248 worth of assets.

Despite the drop this year, the share of the top 1 percent wealth to the overall population is still trending upward, as they keep accumulating wealth through inheritance and investments, Eric said.

“Indonesia does not have inheritance tax like Japan. So the one percent’s wealth would be multiplied and unlikely to be caught up by the rest of the population,” he said.

Lana Soelistianingsih, an economist from Samuel Assets Management said, the top one percent could have suffered from weak prices of global commodities, mainly coal and palm oil, which made up most of the country’s billionaire’s assets.

Indonesian coal benchmark price was $51.8 per metric ton in June this year, down 13 percent from $59.6 in June last year. Malaysia Palm Oil Futures was up just 2 percent to $618 per metric ton over the period.

Rupiah depreciation against the US dollar — which the report noted totaling 46 percent drop since 2011 — has also caused wealth decline per adult, the report said.

Still, the report also showed that the remaining of Indonesian population saw some increase in their wealth, which serves as a “source of finance for future consumption, particularly for retirement, and for reducing vulnerability to shocks such as unemployment, ill health, or natural disasters.”

The median for wealth in Indonesia is $1,966 for every adult, up 22 percent from last year, the report shows. Indonesia’s total household wealth grew by 6.4 percent in 2016 to reach $1.8 trillion this year with 88 percent of it in form of real assets like property and land, and the remainder was in financial assets like time deposits, bonds and stocks.

The number is projected to increase about 44 percent to $2.6 trillion over the next five years.

Indonesia added 13,000 new dollar millionaires in a year, which added up to 112,000 millionaires who owned a total wealth of $500 billion by mid-year 2016. The report defined wealth as the value of financial assets and housing minus the debts owed by households.

The report estimates that the number of dollar millionaires in the country will increase by 55 percent to 173,000 over the next five years.

About 84 percent of the adult population in the country owns less than $10,000, falling into the “frontier wealth” category — in which an adult’s wealth is ranging from $5,000 to $25,000 — along with other countries like Ecuador, Egypt, Malaysia, Thailand and Tunisia, the report says.

Overall, the global wealth increased by 1.4 percent to $256 trillion, with Japan in the lead with a 19 percent wealth increase due to rate appreciation.

 ets-small

Jakarta kontan. Bank Indonesia (BI)  kembali menyerukan reformasi struktural. Pasalnya, kajian BI menyebut, masalah utama yang dihadapi oleh seluruh wilayah Indonesia masih seputar infrastruktur listrik, sumberdaya manusia (SDM), dan konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.

Karena itu, kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, reformasi struktural tidak  bisa ditawar lagi. “Sebab, nanti kita terjebak middle income trap,” katanya, Kamis (6/10).

Minimnya infrastruktur listrik, SDM, dan sulitnya konektivitas menjadi penghadang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Padahal,

  • pembangunan infrastruktur listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,26% per tahun,
  • pengembangan SDM meningkatkan penyerapan tenaga kerja 0,5% per tahun,
  • dan peningkatan efisiensi konektivitas dapat mendorong pertumbuhan 0,27% per tahun.

Jika reformasi struktural berhasil, BI yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat di atas 6%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dibarengi dengan inflasi rendah serta defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sehat. Namun jika gagal, pertumbuhan ekonomi akan terperangkap di level 5%, inflasi tinggi, dan CAD turun.

Juda bilang, Indonesia memiliki waktu 10 tahun dari sekarang untuk berbenah. Untuk itu, optimalisasi reformasi struktural harus dilakukan saat Indonesia mendapatkan bonus demografi.

Usia produktif penduduk Indonesia mengalami masa keemasan sejak tahun 2010. Peluang emas tersebut berakhir pada tahun 2030. “10 tahun lagi bonus demografi sudah berkurang,” katanya.

Menurutnya, Indonesia belum memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Itu terlihat dari pertumbuhan yang belum membaik signifikan dan meningkatnya rasio ketergantungan.

Ini menunjukkan kian tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga belum menunjukkan perkembangan yang memadai.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo bilang, Menteri Darmin Nasution menginginkan adanya paket kebijakan baru yang fokus pada deregulasi daerah.

Tujuannya untuk mengharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait izin investasi. “Ada memang izin, tapi ada juga persyaratan dijadikan izin,” katanya.

Ekonom senior Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko bilang, paket kebijakan ekonomi belum menyasar seluruh sektor substansial, seperti kesehatan. Karena itu, diperlukan regulasi tambahan untuk mempercepat reformasi struktural.

 ets-small

The emerging market bond rally is gathering steam.

A global hunt for yield coupled with a post-Brexit shift in economic sentiment in favour of emerging markets has helped drive record inflows and fuel bumper returns.

Emerging market sovereign bond yields have plunged to a record low 4.47 per cent this week, according to Bank of America Merrill Lynch indices. The asset class has returned a tasty 5.7 per cent year to date.

As developed market sovereign bond yields have plunged to new lows and a growing pool of debt – $13trn at the last count- now yields less than zero, investors have poured into emerging market bonds, writes Joel Lewin.

Emerging market debt funds raked in a record $4.9bn last week, according to EPFR data.

Boosted by a more cautious stance from the Federal Reserve, a wave of stimulus from other central banks, a rebound in commodity prices, a weaker dollar and a bumper rally in emerging market currencies, emerging market debt has hit a sweet spot.

Wike Groenenberg at BNP Paribas recently gushed:

EM have only enjoyed such a benign funding sentiment on one previous occasion since the Lehman collapse – at the peak of the US quantitative easing programme in 2012 – which at that time led to a strong performance in EM.

As the stars align in its favour, emerging market high yield corporate debt, one of the riskiest corners of the market, is enjoying a prolific rally.

The average yield for the asset class has plunged to a two-year low 7.45 per cent this week, a rapid turnaround after it ballooned to a four-year high of 11.26 per cent in January.

EM corporate junk bonds have returned 14.2 per cent so far this year, compared with 12.5 per cent for US junk, 5.7 per cent for euro junk and 5.6 per cent for sterling junk.

While Brexit is set to hit economic growth in the UK and Europe, emerging market assets could actually stand to benefit, says Brigitte Posch, head of emerging markets corporate debt at Babson.

Overall, while there may be some Brexit-related headwinds faced by EM corporate debt in the coming years, the asset class looks much less exposed and therefore better positioned than developed market asset classes.

EM Corporate fundamentals are relatively stable and companies have either no exposure or very limited exposure to the UK economy.

Medium to longer- term, the issue may be a relative positive for EM and highlight the independence of EM political and economic institutions.

Emerging market corporate junk bonds are in particularly sweet spot at the moment, says Ms Posch.

A slew of sovereign downgrades over the last few years have dragged emerging market companies into junk territory even though “some of these ‘fallen angels’ on the corporate side have all the attributes of an investment grade credit profile and therefore opportunities to earn a premium do exist” she says.

Last year’s commodities crash and emerging market rout forced EM companies to hunker down, cut costs, slash capex and sell off underperforming assets. As such, average leverage is now lower than in developed markets, meaning emerging market junk-rated companies are ready to ride the good times, or heaven forbid, well prepared to weather another crisis, she adds.

“What could end the benign EM environment?” asks Luis Costa at Citi.

Not much, it seems. Mr Costa writes:

In our view jitters into September FOMC will likely be short lived. Turkey is to remain an idiosyncratic issue. Risks from renminbi depreciation are likely contained in short run. An underwhelming BOJ is still a risk, though [but after today’s action, that seems unlikely].

Even Turkey’s failed coup has failed to dent this EM optimism. It’s done no favour for Turkish bonds but contrary to initial fears of a spillover into other countries’ assets, Turkey’s emerging market bedfellows could be set to benefit.

Mr Costa explains:

We continue to expect very limited fall-out.

With Turkey possibly still in the early stages of an asset price de-rating, other high-yielders — like South Africa — could get disproportionate support. It is plausible that the rand has actually outperformed because investors reallocated some funds from Turkey to South Africa

 

 ets-small

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 17% dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Rencana penurunan PPh tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR.

Saat ini tarif PPh sejumlah negara tetangga berada di bawah lndonesia. Vietnam dan Kamboja 20%, Thailand 20%-23%, Laos 24% dan Singapura 17%. Jika disetujui, penurunan tarif PPh Badan tersebut akan berdampak signifikan terhadap investasi, diantaranya terhadap sektor kendaraan bermotor.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing di sektor otomotif pada semester I/2016 mengalami kenaikan 17% menjadi US$1.304,3 juta dari US$1.118,9 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan penurunan tarif pajak di bawah tarif Thailand yang merupakan kompetitor utama sektor otomotif, Indonesia dapat mengambil posisi Thailand menjadi destinasi investasi utama kendaraan bermotor, terlebih ditopang oleh potensi pasar domestik yang besar.

“Namun rencana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak semakin menekan penerimaan negara,” papar riset HP Financials, Jumat (19/8/2016).

lapang dada: B00M kite (2)

INI ALASAN UTAMA Sri Mulyani KEMBALI menjadi MENKEU

spiral

Jakarta detik – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggenjot pembangunan infrastruktur sejak awal kabinet berjalan. Pembangunan infrastruktur dikebut untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang selama ini sudah cukup tertinggal dibanding negara berkembang di kawasan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima detikFinance, seperti dikutip Jumat (3/8/2017), beberapa capaian yang telah diraih dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan jalan baru, jalan perbatasan, jalan tol, jembatan, bendungan, hingga perumahan.

Pada bidang ketahanan air dan pangan, hingga kini telah diselesaikan 7 bendungan, di antaranya Bendungan Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, dan Teritip. Selain itu telah dilakukan pembangunan 265.000 hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 1,05 juta ha jaringan irigasi.

Di bidang konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru, termasuk di dalamnya Jalan Trans Papua, perbatasan Papua, Trans Kalimantan, perbatasan Kalimantan, dan perbatasan NTT.

Sedangkan untuk jalan tol, hingga akhir 2016 ada 176 km jalan tol baru yang telah dioperasikan. Sedangkan hingga akhir 2017 ini, diharapkan ada tambahan jalan tol baru yang dioperasikan sepanjang 392 km, yang terdiri dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera.

“Sebagian besar di antaranya masih terus kami perjuangkan untuk dapat dituntaskan sebelum tahun 2019 yang akan datang,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Pemerintah juga tengah membangun jembatan baru sepanjang 29.859 meter, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura.

Dikebut Sejak 2014, Ini Capaian Pembangunan Infrastruktur JokowiFoto: poll

 

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang gagasannya telah dimulai sejak tahun 80-an. Pengerjaannya berhasil dimulai melalui skema KPBU sehingga mengurangi beban APBN. Ke depan, juga akan dilakukan kontrak 3 KPBU SPAM lainnya, yakni di Karian, Semarang Barat dan Bandar Lampung.

Sementara untuk pengembangan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, pemerintah telah menyelesaikan renovasi 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, yaitu Skouw di Papua, Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar serta Mota’ain, Motamasin, dan Wini di NTT.

Di bidang perumahan, pada 2015 telah terbangun 699.770 unit rumah, sedangkan di 2016 ada 805.169 unit rumah. (wdl/wdl)

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data.

“Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data,” ucap Sri Mulyani seperti dilansir oleh Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Selasa (18/7/2017).

Data tersebut dikeluarkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam publikasinya Government at a Glance 2017 yang pada 17 Juli 2017.

Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Salah satu bab dalam laporan tersebut mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait hal tersebut, OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP).

Berdasarkan hasil survei ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.

“Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif,” ujar Menkeu.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD seperti Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, Prancis 28% maupun negara-negara berkembang non OECD, yaitu India 73%, Brazil 26% dan Afrika Selatan 48%.

Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada 2016 adalah sebesar 80%, meningkat sebesar 28% dibandingkan dengan 2007 yang mencapai 52%.

“Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah,” kata Sri Mulyani.

Hal tersebut merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat Indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.

“Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah,” ucap Menteri Keuangan.

Terakhir, fakta bahwa Indonesia dan Swiss berada di posisi teratas juga mungkin merupakan hasil dari desentralisasi yang membawa pemerintah kedua negara lebih dekat dengan masyarakat.

Data Gallup berasal dari Jajak Pendapat Dunia Gallup (Gallup World Poll/ GWP) yang merupakan survei yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Survei tersebut merupakan satu-satunya yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah di negara OECD dan negara-negara besar lainnya.

ID: Namun, penilaian yang menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah tidak efektif disangkal oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo.

“Secara umum, peningkatan dana transfer ke daerah telah diikuti dengan pemerataan keuangan antardaerah yang lebih baik, serta adanya peningkatan kualitas layanan dasar publik dan kesejahteraan di daerah. Namun demikian, peningkatan tersebut masih bervariasi antardaerah,” ucap dia.

Menurut Boediarso, efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator. Pertama, perbaikan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang ditunjukkan dengan semakin membaiknya indeks pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

“Diukur dengan Index Williamson, yang menurun dari 0,76 pada tahun 2012, menjadi 0,7 pada tahun 2016. Semakin kecil Indeks Williamson menunjukkan kemampuan keuangan antardaerah semakin merata,” ujar dia.

Kedua, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Ketiga, di wilayah-wilayah tersebut juga terjadi peningkatan angka Partisipasi Murni (APM) SMP, peningkatan persentase rumah tangga terhadap akses air minum layak, serta peningkatan persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak.

Keempat, lanjut Boediarso, peningkatan pelayanan dasar publik per pulau juga diikuti dengan semakin membaiknya pemerataan pelayanan dasar publik antarwilayah yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya deviasi indikator layanan publik dasar tersebut.

Dan kelima, terkait perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan dengan adanya penurunan kesenjangan tingkat kemiskinan antarwilayah. Pada 2011 kesenjangan kemiskinan antarwilayah adalah 16,82% (persentase tertinggi 23,06% di wilayah Papua dan terendah 6,76% di wilayah Kalimantan). Sedangkan pada 2016 kesenjangan antarwilayah menjadi 15,53% (persentase tertinggi 21,98% di wilayah papua dan terendah 6,45% di wilayah Kalimantan.

Menurut Boediarso, masih terdapatnya deviasi tingkat kesejahteraan dan penyediaan pelayanan publik antardaerah, salah satunya disebabkan oleh kualitas belanja pemerintah daerah.

Dia mengakui, secara nasional porsi belanja pegawai masih mendominasi belanja APBD. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD trennya memang menurun, yaitu dari 44% pada tahun 2011 menjadi 35% pada tahun 2017. Namun demikian, secara nominal, belanja pegawai masih meningkat dan proporsinya masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang sifatnya langsung untuk pelayanan publik. (jn)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/implementasi-nawacita/162425

real1sas1small

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi atau Investment Grade. Kenaikan peringkat oleh S&P ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh dua perusahaan pemeringkat internasional lainnya pada tahun lalu.

Sebelumnya dua lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service dan Fitch Ratings memberikan penilaian positif terhadap utang Indonesia. Dengan kenaikan peringkat menjadi layak investasi ini maka akan membuka jalan bagi masuknya aliran dana asing sehingga mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dilansir dari Bloomberg, Jumat (19/5/2017), peringkat surat utang pemerintah (sovereign) Indonesia diangkat dari BB+ menjadi BBB-. S&P juga melaporkan bahwa outlook diubah menjadi stabil.

Goldman Sachs Group Inc. mengatakan, peningkatan peringkat ini dapat meningkatkan daya tarik aset Indonesia di antara investor institusi konservatif Jepang dan membantu menarik dana sebanyak US$ 5 miliar.

BACA JUGA
Menko Darmin: Tak Ada Alasan S&P Tak Naikkan Peringkat RI
Investasi ke RI Tetap Moncer Meski S&P Belum Naikkan Peringkat
RI Tetap Menarik bagi Investor Meski S&P Tak Naikkan Peringkat

S&P memang sedikit lambat memberi perubahan peringkat Indonesia karena kekhawatiran pertumbuhan dan meningkatnya kredit macet.

Namun, S&P menilai momentum dalam ekonomi Indonesia telah meningkat tahun ini karena ekspor kembali pulih, dimana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 5,1 persen pada 2017.

Kenaikan pemeringkatan oleh S&P ini juga didukung dari keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mampu memberikan menambah setoran pajak lebih dari US$ 11 miliar. Dana ini membantu mengurangi tekanan dalam anggaran dan menjadi sumber pemasukan untuk beberapa proyek infrastruktur.

Tahun lalu, pemerintah Indonesia memotong pengeluaran publik untuk memenuhi kenaikan defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB. Pemerintah juga membangun cadangan devisa ke level tertinggi sebesar US$ 123 miliar.

Dalam sejarahnya Indonesia pernah meraih status investment grade dari S&P pada saat sebelum krisis 1998. Indonesia justru meraih status investment grade pertama kali dari S&P pada pertengahan 1992, baru kemudian disusul Moody’s pada Maret 1994 dan Fitch pada Juni 1997 yang memberikan peringkat serupa.

Ekonomi Indonesia dinilai menjanjikan karena stabilitas yang terjaga dalam periode tersebut seiring pencitraan Indonesia sebagai “Macan Asia”.

Namun pada saat krisis Finansial Asia menghantam pada 1997-1999 merubah kondisi Indonesia. Saat diterpa krisis ekonomi, lembaga-lembaga kredit menilai betapa rentannya ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan.

Fitch dan Moody’s mulai melakukan penurunan peringkat atas Indonesia menjadi B- dan B3. Bahkan S&P memangkas peringkat Indonesia menjadi SD (selective default) atau gagal bayar selektif pada Maret 1999. (Vna/Gdn)

real1sas1small

JAKARTA kontan. Meski banyak pengembang listrik energi baru dan terbarukan ngedumel dengan berbagai aturan yang berat, toh Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim telah meneken 39 proyek pembangkit EBT. Dua diantaranya, bahkan sudah dalam tahap perjanjian jual beli listrik.

Jika ini betul, tentu mengejutkan. Pasalnya, sebulan lalu, pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang Indonesia mengirim surat ke Presiden untuk membatalkan Permen ESDM No 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Menurut pengusaha, aturan yang mengatur harga jual listrik EBT dipatok 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) setempat memberatkan pengembang listrik.

Direktur Bisnis Regional Sumatera Amir Rosidin mengatakan, berbekal aturan itu., PLN terus berupaya mempercepat penyebaran rasio elektrifikasi dengan menyalurkan listrik di desa-desa. Salah satunya, memanfaatkan energi terbarukan yang ada di wilayah masing-masing.

Bahkan, kata dia, PLN telah mendapat kepastian pasokan listrik berbahan bakar EBT dari Independent Power Producer (IPP) untuk wilayah Sumatra. Ini ditandai dengan penandatanganan momorandum of Understanding (MoU) dengan IPP. “Selain melakukan MoU dengan 37 IPP, PLN juga telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) untuk dua pembangkit,” terangnya, (19/5).

Perinciannya 37 pembangkit listrik itu, sebesar 150 MW bersumber mikro hidro, PLT biomassa sebesar 55 MW, PLT biogas 71 MW dan PLT surya sebesar 7 MW. Adapun pembangkit yang sudah PPA tersebut dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Muara Enim Sumatra Selatan dengan kapasitas 9 MW. Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Muara Enim Sumatra Selatan 9 MW.

Balik modal 10 tahun

Amir mengungkapkan, untuk IPA yang sudah PPA, pembangunan pembangkit ditargetkan rampung 18 bulan sampai 24 bulan ke depan. Ia juga berharap pembangkit ini meningkatkan porsi penggunaan EBT sebesar 23% pada 2025. “Saat ini pembangkit EBT di regional Sumatra sudah 1.506 MW atau 18% dari kapasitas pembangkit terpasang,” tandasnya.

Budi Pangestu, General Manajer Sumatrra Selatan Jambi dan Bengkulu (S2JB) PLN bilang, pengembang listrik swasta di sana masih mengeluh aturan harga jual listrik EBT. Aturan ini dianggap menghambat pengembang swasta mendapat utang bank karena tidak ekonomis. “Sebelumnya break even point (BEP) bisa tiga tahun, sekarang menjadi lebih panjang, 10 tahun,” katanya.

Budi bilang, wajar pengembang setrum mengeluh. Sebab tiap pengusaha tentu menginginkan keuntungan cepat. Pun, ia mengingatkan bukan berarti pengusaha akan rugi, cuma menunggu lebih lama untuk untung. Menurut Budi, dengan adanya BPP 85% itu, harga jual listrik ke masyarakat tetap terjangkau.
Continue reading “lapang dada: B00M kite (2)”

%d bloggers like this: