lapangDADA: boom kitA (3)

 

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kompas.com: Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2015 yang mencapai Rp 11.540 triliun.

kriteria CREDIT RATING

ets-small

IVAN TAMBUNAN_kompas.com: Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2016 mencapai Rp. 47,96 juta, naik secara signifikan dari Rp 30,8 juta pada tahun 2011.

Namun demikian, perlu ditelaah lebih dalam apakah kenaikan pendapatan per kapita tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pasalnya, kesenjangan ekonomi di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan Global Wealth Report dari Credit Suisse, Indonesia merupakan salah satu negara paling timpang di Dunia.

Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, pendapatan masyarakat perlu meningkat secara merata.

Salah satu cara ampuh untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa masyarakat menempatkan sebagian besar asetnya pada aset yang bersifat produktif seperti aset finansial dalam bentuk saham, reksa dana, obligasi maupun pinjaman.

Masalahnya, dalam Global Wealth 2017 Report yang dikeluarkan Boston Consulting Group, terkuak bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki aset kurang dari 1 juta dollar AS rata-rata memegang lebih dari 75 persen asetnya dalam bentuk uang dan tabungan.

Padahal bunga tabungan dan deposito di Indonesia hanya memberikan imbal hasil sampai sekitar 6 persen per tahun, jauh dari imbal hasil saham, reksa dana, obligasi dan pinjaman.

Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa 0,1 persen orang Indonesia menguasai 51,8 persen aset finansial.

Jenis aset finansial dan tingkat imbal hasilnya per tahun
Jenis aset finansial dan tingkat imbal hasilnya per tahun(Dok. Akseleran)

Tidak meratanya penguasaan aset finansial yang produktif di masyarakat disebabkan dua alasan utama. Yang pertama adalah permasalahan budaya dan ketidakpahaman. Banyak yang beranggapan investasi itu tabu dan tidak paham dengan produk investasi yang ada.

Alasan kedua adalah akses investasi yang tidak ramah, tidak mudah, dan menakutkan bagi banyak orang.

Untuk dapat membeli saham atau obligasi misalnya, selalu ada batasan minimal investasi yang besar, dengan kewajiban mendaftar secara fisik dan proses yang rumit. Hal tersebut menjadi momok bagi masyarakat lapisan terbawah untuk ikut berinvestasi dan membeli aset finansial.

Teknologi finansial ( tekfin) dapat menjadi andalan untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menguasai aset finansial dan mengatasi kedua permasalahan di atas.

Dengan kekuatan teknologi dan perangkat digital, perusahaan tekfin mempermudah dan menyederhanakan proses berinvestasi.

Selain itu, perusahaan tekfin juga berada di lini terdepan dalam melakukan edukasi mengenai aset finansial.

Sebagai contoh, sekarang melalui produk BukaReksa dari BukaLapak yang bekerja sama dengan Bareksa, orang bisa berinvestasi reksa dana secara online hanya dengan mengeluarkan dana sebesar Rp10.000 dan mengisi form yang relatif singkat.

Contoh lainnya, bila dulu orang sulit mendapatkan informasi lengkap seputar investasi saham di pasar modal, kini setiap orang bisa mengakses situs seperti Stockbit yang memberikan alat untuk menganalisa saham secara online dan mudah.

Salah satu layanan tekfin yang mengviralkan investasi bagi masyarakat adalah platform crowdfunding.

Di platform crowdfunding, masyarakat mengumpulkan dana secara bersama-sama untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan secara online.

Berbagai pilihan jenis aset finansial pun ditawarkan oleh berbagai platform crowdfunding di Indonesia, seperti Akseleran yang memberikan kesempatan berinvestasi pada UKM dalam bentuk pinjaman (biasa disebut p2p lending) dan penyertaan modal atau saham (biasa disebut equity crowdfunding).

Dalam membuka akses kepada masyarakat untuk menempatkan aset finansialnya, platform crowdfunding seperti Akseleran berperan untuk menciptakan proses mempertemukan penggalang dana dengan investor yang praktis, aman dan modern sehingga kegiatan transaksi dapat dilakukan secara elektronik melalui komputer, smartphone, atau perangkat digital lainnya.

Platform crowdfunding juga bertanggung jawab untuk mengurus proses administrasi dari investasi serta melakukan proses seleksi usaha, analisa kredit dan investasi, dan mitigasi risiko.

Tugas investor tinggal mempelajari kesempatan investasi yang ada dan melakukan investasi pada usaha yang dipercayainya.

Dengan nilai investasi mulai dari Rp.100.000, platform ini diharapkan mampu menarik perhatian investor pemula.

Dengan kemudahan yang ada, tak heran bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak OJK mengeluarkan aturan main peer-to-peer lending, investasi dalam bentuk pinjaman yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui berbagai platform crowdfunding telah mencapai Rp. 1 triliun.

Melalui upaya edukasi meningkatkan kesadaran akan pentingnya aset finansial yang dibarengi dengan akses investasi yang mudah, diharapkan kenaikan pendapatan per kapita dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun demikian, perusahaan tekfin tidak bisa melakukannya sendirian. Butuh dukungan stakeholder lain baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sendiri untuk menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mewujudkan cita-cita bersama ini.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah daerah diperkirakan baru akan jorjoran dalam merealisasikan belanja daerah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada Juni 2018 mendatang. Adapun hingga September, realisasi belanja daerah tercatat melambat 1,29 persen dari bulan sebelumnnya Rp74,25 triliun menjadi Rp73,3 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, secara historis memang realisasi belanja daerah baru melonjak pada kuartal IV. Sebab, pemda tak lagi menahan belanja seperti kuartal sebelumnya. Namun, ia melihat, realisasinya akan lebih cepat karena memasuki tahun politik.

“Ini pola penyerapan anggaran yang selalu terjadi setiap tahun (besar di akhir tahun). Tanpa tahun politik biasa terjadi, apalagi saat ini menjelang tahun politik,” ujar Eko kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/10).

Menurutnya, pemerintah pusat harus turut mendorong dan mengawasi penggunaan belanja daerah yang belum maksimal itu. Pasalnya, belanja daerah akan memberi pengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang selanjutnya diharapkan berkontribusi ke ekonomi nasional.

Terlebih di satu sisi, pemerintah pusat juga telah meningkatan jumlah penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pencairan TKDD dari pusat ke daerah telah mencapai Rp64 triliun per September lalu. Realisasi ini meningkat tinggi sebesar Rp20,47 triliun atau sekitar 47,1 persen dari Agustus 2017 yang hanya senilai Rp43,53 triliun.

“Jadi, ini selalu menumpuk di akhri tahun, sehingga belanja APBN tidak maksimal mendorong perekonomian daerah dan nasional. Harus kembali dipercepat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal beranggapan, melambatnya belanja daerah bisa terjadi lantaran beberapa program belum rampung, sehingga pelunasannya belum dicairkan.

Di sisi lain, kecakapan tiap daerah dalam mengelola keuangannya berbeda-beda. Hanya saja, memang faktor jelang Pilkada Serentak tak memungkiri terjadinya pencairan belanja jelang pesta demokrasi itu.

“Bahkan itu amat sangat mungkin digunakan untuk pencitraan, terutama di kantong-kantong yang ditargetkan akan mendulang suara banyak,” kata Faisal.

Mnafaatnya, memang jorjorannya belanja daerah itu bisa segera diserap oleh program-program pembangunan. “Minusnya, keberlanjutan program rendah karena sifatnya jangka pendek menjelang Pilkada,” terangnya.

Ekonom Samuel Aset Manajemen (SAM) Lana Soelistianingsih menyebut, realisasi belanja daerah akan tinggi pada kuartal IV 2017 hingga kuartal I 2018. Namun, pada kuartal II 2018 mungkin sedikit melemah lantaran fokus lebih banyak pada penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Kendati begitu, menurutnya, hal ini sulit dikontrol oleh pemerintah pusat lantaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada di tangan pemda.

“Pemerintah pusat punya kewajiban memberi uang berupa transfer ke daerah, tapi otoritas penggunaan ada di daerah. Itu susah dikontrol,” pungkasnya.

Adapun belanja daerah yang melambat turut membuat simpanan pemda di perbankan meningkat pada bulan lalu. Tercatat, simpanan pemda naik sebesar Rp15,4 triliun atau sekitar 7,3 persen pada September lalu, dari Agustus 2017 senilai Rp211,3 triliun. Sedangkan dibandingkan September 2016, simpanan pemda meningkat Rp19,9 triliun atau 9,6 persen dari sebelumnya Rp206,75 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pemerintah pusat tetap mendorong pemda agar sesegera mungkin menggunakan dana yang dimilikinya.

Dia mencontohkan, pemda dapat mencairkan anggaran di bulan berikutnya berdasarkan kinerja penyerapan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan. Langkah ini, katanya, dilakukan sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor No.112/PMK.07/1017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (agi)

dollar small

KUPANG, KOMPAS.com – Perusahaan asal China Fortun Sea Goup (Fuhai), saat ini telah menjajaki kerja sama dengan PT Binusindo Energi Indonesia, dalam hal investasi energi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

President Director PT Binusindo Energi Indonesia, Fabianus Bessie Banase mengaku, telah melakukan pertemuan dengan petinggi asal Perusahan Fuhai, saat kunjungan puluhan pengusaha asal China yang didampingi Konsulat Jenderal China di Denpasar, Hu Yinquan pada pekan lalu.

“Tahap pembicaraan, mereka masih pelajari. Tapi mereka pada dasarnya ingin suport gas dan sebagainya dan mereka tertarik berinvestasi energi,”kata Fabianus kepada Kompas.com, Senin (11/9/2017) malam.

Menurut Fabianus, perusahaan asal China yang memiliki lahan 1.000 hektar di Jambi dan mempunyai pabrik baja terbesar kedua di Indonesia itu, siap mensuport dana tak terbatas.

(Baca: Presiden Jokowi Dorong Investasi Energi Non-fosil)

 

Fabianus mengatakan, alasan para investor asal China itu tertarik berinvestasi di Kupang, karena NTT merupakan daerah segitiga emas. Ke depan NTT akan menjadi provinsi petro dollar.

Sementara itu PT Binusindo Energi Indonesia sendiri lanjut Fabianus, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi pertama di NTT dan bagian timur Indonesia.

Perusahaan ini dibangun di kawasan Industri Bolok, Kupang-NTT atau 20 kilometer arah Barat Kota Kupang, dengan luas areal mencapai 20 hektar lebih.

“Nilai investasinya sebesar Rp 1,5 triliun,” kata Fabianus.

Menurut Fabianus, pembangunan Industri di bidang energi ini, sejalan dengan kebutuhan akan energi secara nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya.

Industri energi juga mendukung program-program pemerintah diantaranya tol laut, harga dan ketahanan energi nasional.

Serta, semangat NTT turut serta berpartisipasi secara aktif membangun negara Indonesia atau yang selalu didengungkan Gubernur NTT yakni bangun Indonesia mulai dari NTT.

“Industri energi ini juga untuk meningkatkan perekonomian, serta mengantisipasi pertumbuhan industri pariwisata, apalagi NTT saat ini menjadi destinasi baru dengan ditetapkan komodo sebagai tujuh keajaiban dunia baru,” jelas putra asli Kabupaten Timor Tengah Utara itu.

monetarySMALL

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis, seluruh kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) bagi megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) rampung tahun 2018 mendatang. Kalau pun mundur, ia berharap PPA sudah bisa dilakukan di awal tahun 2019 mendatang.

Dengan demikian, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program 35 ribu MW diharapkan bisa rampung seluruhnya di tahun 2024 hingga 2025 mendatang. Adapun hingga 2019, ia berharap realisasi program 35 ribu MW yang rampung bisa mencapai 57,14 persen, atau sekitar 20 ribu MW.

“Saya yakin 2018, seluruhnya sudah kontrak. Paling lambat awal 2019,” kata Jonan dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (16/8).

Ia melanjutkan, estimasi awal penyelesaian 35 ribu MW adalah lima tahun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7 hingga 8 persen. Nyatanya, hingga saat ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir berkisar di angka 5 persen. Sehingga, ia mengklaim bahwa perlambatan itu juga berpengaruh ke realisasi 35 ribu MW.

“Indonesia bagian dari ekonomi global, perlambatan pertumbuhan berpengaruh, tidak mungkin akan naik sendiri,” ungkapnya.

Untuk mempercepat realisasi ini, pemerintah terus membenahi pengaturan mengenai poin-poin PPA. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah merevisi beleid ihwal pokok-pokok PPA melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 49 Tahun 2017 yang membebaskan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dari risiko kondisi kahar eksternal (force majeure).

“Pemerintah juga terus membenahi pengaturan pokok-pokok PPA, subsidi listrik tepat sasaran, hingga permasalahan penyediaan lahan dan perizinan dalam rangka percepatan pencapaian target 35 ribu,” pungkas Jonan.

Menurut data Kementerian ESDM, pembangkit yang sudah beroperasi dari mega proyek itu tercatat 768 MW. Angka itu mengambil 2,19 persen dari target penyelesaian 35 ribu MW.

Sementara itu, pembangkit yang sudah memasuki masa konstruksi tercatat 14.193 MW. Di sisi lain, PPA yang belum konstruksi tercatat 8.550 MW, pengadaan 5.155 MW, dan perencanaan 7.170 MW. (agi)

real1sas1small

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan stok ikan naik pesat saat ini sehingga perlu optimal diberdayakan demi kepentingan luas rakyat Indonesia.

“Stok ikan sudah naik banyak,” kata Susi di Jakarta, Senin, seraya menyatakan pemerintah kini memasang target konsumsi ikan dari 43 kg per kapita per tahun menjadi 46 kg per kapita per tahun.

Untuk itu perlu diperhatikan aspek pengangkutan dan transportasi agar target tercapai. “Demi Indonesia lebih baik, demi ikan kita bisa dimakan oleh bangsa kita, bisa diekspor menghasilkan devisa, kita akan bekerja sama,” kata Susi.

Dia mengharapkan lahir regulasi yang tidak menghambat upaya mewujudkan target itu.

Sebelumnya, Susi menyoroti masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan terus giat berkampanye untuk itu.

“Kalau dilihat dari statistik dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang misalnya sekarang sudah makan 86 kg per kapita/tahun. Indonesia baru pertama kali menginjak di atas 40 kg per kapita tahun 2016, sebelumnya tahun 2014 konsumsi di Indonesia hanya 36 kg per kapita, tahun 2015 naik menjadi 41 kg per kapita,” kata Susi.

Menurut Susi, kenaikan itu sudah luar biasa tetapi tetap harus ditingkatkan mengingat saat ini stok ikan di Indonesia naik pesat.

Susi menyatakan perang terhadap penangkapan ilegal ikan telah memberikan 7 kilogram tambahan konsumsi ikan dalam jangka waktu dua tahun ini kepada masyarakat.

“Kalau dihitung kenaikan 7 kg dikali dengan 250 juta penduduk Indonesia itu adalah 1.750 ton ikan telah dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Kalau dinilai Rp10 ribu per kg itu bernilai Rp175 triliun, dan itu nilai ekonomi yang luar biasa yang telah kita nikmati,” kata Susi.

Dia mengimbau masyarakat Indonesia lebih menggemari ikan agar dapat tumbuh sehat dan cerdas demi memenangkan persaingan global.

Editor: Jafar M Sidik

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA-Hasil riset Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menunjukkan biaya logistik Indonesia turun menjadi 23,5% dari sebelumnya 25,7% pada 2013.

Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan, data yang dirilis ALFI tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terlihat di lapangan.

“Data tersebut masuk akal. Indikator seperti infrastruktur dan birokrasi di pemerintah sudah semakin membaik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/7/2017).

Meskipun demikian, peran teknologi juga tak dapat dikesampingkan.

Menurut Zaroni, penggunaan teknologi membuat pengusaha dapat mengambil keputusan lebih cepat dibanding dulu. Dengan demikian usahanya bisa semakin efisien.

Contohnya adalah penggunaan aplikasi di smartphone untuk mengetahui volume barang yang akan diangkut atau mengecek kapan truk barang kosong.

Langkah pemerintah membenahi infrastruktur dan ketegasan terhadap pungli juga dinilai semakin membuat pengusaha logistik percaya diri dalam berbisnis.

“Tinggal bagaimana pemerintah mempercepat eksekusi regulasinya dan konsisten,” pungkasnya.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02% pada 2016. Angka pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding Capaian tahun 2015 sebesar 4,88%, namun lebih rendah dari asumsi dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2%.

Merespons positif data pertumbuhan ekonomi Indonesia, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 35,22 poin (0,65%) menjadi 5.395,9 poin pada perdagangan kemarin. Sementara nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada kemarin sore bergerak menguat sebesar 42 poin menjadi Rp 13.301, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 13.343 per dolar AS.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin siang menyebutkan, penyokong utama pertumbuhan ekonomi 2016 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01% dan memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56,5%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 4,48% (kontribusi ke PDB sebesar 32,57%), dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh 6,62% (kontribusi ke PDB sebesar 1,16%).

Namun demikian, ekspor terkontraksi sebesar 1,74% (kontribusi ke PDB sebesar 19,08%), impor minus 2,27% (kontribusi ke PDB 18,31%), dan pengeluaran konsumsi pemerintah minus 0,15% (kontribusi ke PDB 9.45%).

Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90%, diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 8,87%. Sektor pertam bangan dan penggalian meningkat seiring peningkatan produksi yang tumbuh 1,06% dibanding 2015 yang minus 3,42%.

Sementara itu, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing 58,49% dan 22,03%, kemudian diikuti Pulau Kalimantan 7,85%, Pulau Sulawesi 6,04%, dan sisanya 5,59% dari pulau-pulau lainnya.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 47,96 juta atau US$ 3.605,1, sedikit membaik dari tahun 2015 yang sebesar Rp 45,2 juta atau USS3.377,1 dari PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun.

Kuartal TW Menbaik
BPS juga menyebutkan,ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2016 tumbuh 4.94% dibandingkan kuartal IV-2015 (yearoyear/yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,57%. Sedangkan darisisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 6,72%, disusul pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,99%, dan PMTB 4,8%.

Sementara itu, dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq),ekonomi Indonesia di kuartal IV terkontraksi sebesar 1,77%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi 21,24%. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, kondisi perekonomian global pada kuartal IV-2016 menunjukkan peningkatan diseluruh negara, termasuk Indonesia. “Makanya ekspor kita terutama ke AS,Tiongkok, dan Jepang terus meningkat,” ungkap dia, di Kantor Pusat BPS,Jakarta, Senin (6/2).

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di akhir 2016 antara lain membaiknya pertumbuhan ekonomi beberapa negara dan meningkatnya harga komoditas, “Kondisi perekonomian global dikuartal IV menunjukkan peningkatan meski belum merata di seluruh negara. Selama kuartal IV juga harga komoditas dipasar global mulai meningkat dan berdampak ke ekspor impor kita,” tukasnya.

Suhariyanto menambahkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2016 lebih lambat dibanding tahun sebelumnya lantaran utamanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang minus 4,05% (dibanding tahun lalu yang tumbuh 5,38%) seiring pemangkasan anggaran. “Nampak ada penurunan belanja barang dan bantuan sosial, juga secara full year belanja modal (PMTB) turun 21,88%,”kata dia

Di sisi lain, meski sepanjang tahun lalu kinerja ekspor dan impor masih minus masing-masing 1,74% dan 2,27%,ekspor Indonesia mulai menuju teritori positif pada kuartal IV sebesar 4.24%, begitupun impor sebesar 2,82%.

Kinerja ekspor yang positif pada kuartal IV-2016 (dibanding kuartal IV-2015 negatif 6,38%) menandakan sepanjang kuartal IV-2016 harga komoditas dipasar global baik komoditas migas dan nonmigas menunjukkan perbaikan. Ini juga ditopang dari sisi perbaikan demand dimana tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia yakni Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat membaik.

Suhariyanto melihat tren teritori positif ekspor-impor masih akan berlanjut pada kuartal I-2017.

Direktur Neraca Produksi BPS Buyung Airlangga menambahkan, pertumbuhan ekonomi 2016 bisa lebih tinggi dari angka 5,02% jika stabilitas harga dan daya beli lebih terjaga dan pemerintah lebih ekspansif (tidak memangkas anggaran). Namun, dia mengakui pertumbuhan ekonomi sulit kembali ke era Presiden SBY ketika Indonesia menikmati berkah comodity booming sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4%.

Sedangkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati melihatt ren teritori ekspor dan impor positif bisa berlanjut selama harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang membaik. Di satu sisi, dengan adanya kebijakan proteksionis AS, Indonesia bisa mencari pasar baru selain mitra dagang utama selama ini yakni Tiongkok, Jepang, dan Singapura.

“Kita ada beberapa komoditas yang tidak di-banned oleh AS. Saya kira orang AS juga akan tetap membeli produk kita yang tidak diproduksi atau terlalu mahal di sana. Ini sekaligus kesempatan kita untuk memperluas pasar non-tradisional,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pertumbuhan ekonomi kuartal-IV sedikit dibawah ekspektasi. Meski demikian, penerimaan yang memang tidak begitu baik memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran. Dia melihat tantangan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih pada pengendalian inflasi.

“Tahun ini kita lebih sibuk dengan urusan inflasi. Ini penting untuk menjaga daya beli karena negara berkembang seperti kita pasti mengandalkan konsumsi rumah tangga,” kata Darmin.

Dihubungi terpisah, ekonom Bank BRI Akbar Suwardi berpendapat, dibanding kuartal IW2015, konsumsi masyarakat dan ekspor mengalami perbaikan di tengah pengeluaran pemerintah dan investasi turun.

Untuk perbaikan konsumsi, dia menilai sebenarnya sudah terlihat dengan mulai adanya perbaikan daya beli seiring dengan meningkatnya kredit perbankan diakhir tahun setelah di kuartal III sempat turun. Ini juga diperkuat dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah uang beredar di akhir tahun.

“Perbaikan ekspor terjadi seiring dengan perbaikan harga komoditas perkebunan sehingga secara keselurahan pelemahan ekspor telah terbukti dapat ditahan dan kondisini jauh lebih baik dari tahun 2015,” ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Akbar, adanya perbaikan impor khususnya impor barang mentah dan modal dari kuartal Ihinggakuartal TW menjadiindikator adanya perbaikan produksi dikuartal I dan II tahun 2017 meskipun masih terbatas.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang pada akhir tahun 2016 membayar dana yang sempat ditunda dan memaksimalkan realisasi belanja, namun efek pengeluaran pemerintah di akhir tahun tersebut tidaklah maksimal. Namun, dia memperkirakan dampak atau efeknya baru akan terasa khusunya ke tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017.

“Ke depan, konsumsi sebagai penyumbang ekonomi terbesar juga perlu dijaga daya beli masyarakat seiring kenaikan beberapa administered price seperti listrik, gas dan bahan bakar minyak. Sehingga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2016 akan terus berlanjut di tahun berikutnya,” kata Akbar.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengungkapkan, penurunan konsumsi pemerintah bisa disebabkan oleh aparaty ang menjadi terlalu berhati-hati dalam membelanjakan anggaran. Hal itu dilakukan untuk menjaga defisit agar tetap di bawah 3% terhadap PDB, selain juga karena kegagalan pemerintah dalam menyusun bujet yang kredibel. Akibatnya, anggaran kementerian/ lembaga tidak terserap optimal.

“Faktor kekhawatiran akan tembusnya defisit anggaran akhirnya banyak keluar regulasi yang membatasi belanja,” kata dia.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, seharusnya tahun lalu pemerintah tidak terlalu banyak memangkas anggaran.

Menurut dia, salah satu cara menyiasatinya adalah dengan memacu realisasi penerimaan dan mengombinasikannya dengan menambah pembiayaan. “Pemerintah bisa mengambil berbagai langkah kombinasi untuk menjadi konsumsi belanja pemerintah,” kata dia.

Sedangkan Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, meski secara persentase belanja pemerintah mengalami kontraksi, kualitas belanja dan efisiensi belanja diyakininya lebih baik. “Kalau kita lihat pola penyerapan anggaran tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sudah jauh lebih bagus dalam hal belanjarutin belanja barang, dari bulan ke bulan meningkat,” kata Josua

Prospek 2017
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 mencapai 5,10%, atau jauh lebih baik dari 2016 yang hanya 5,02%.

Seperti tahun 2016, lanjut dia, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hanya saja, kinerja ekspor tahun ini diyakini sedikit lebih baik karena mulai pulihnya perekonomian disejumlah negara tujuan ekspor.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini kurang lebih akan mencapai 5,10%, tidak akan tumbuh terlalu tinggi dibanding 2016, sebab pendorong ekonomi belum terlalu bergerak,“kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (6/2).

Untuk makin menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun ini, sudah saatnya pemerintah mendorong belanja pemerintah. Proses pengadaan proyek-proyek infrastruktur perlu dipercepat, seharusnya pada triwulan I-2017 proyek sudah mulai berjalan karena pengadaan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Sumber: InvestorDaily

2e615-padi2bkapas SMALL

JAKARTA kontan. Indonesia nampaknya terus menjadi sorotan dunia belakangan. Pasca mendapat label layak investasi atau investment grade atas surat utang Indonesia dari Standard and Poor’s (S&P), kabar baik kembali datang.

Hasil survei terbaru United National Conference On Trade and Developtment (UNCTAD) bertajuk The World Investment Report 2017 menyebutkan: Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif 2017-2019.

Posisi ini naik dari peringkat delapan dalam survei yang sama di tahun lalu. Survei bisnis UNCTAD atas sejumlah perusahaan multinasional, Indonesia meraih respon 11% dari total eksekutif yang disurvei.

Ketimbang negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi atas. Pesaing terdekat Thailand yang kini di peringkat 5, lebih baik dari tahun sebelumnya peringkat 14.

Filipina berada di peringkat 10, melorot satu tingkat dari peringkat tahun sebelumnya. Vietnam naik dua peringkat dari posisi 14 menjadi 12. Sedangkan Singapura di 13, naik lima tangga dari tahun lalu di peringkat 18.

Adapun peringkat 1 Amerika Serikat, disusul India dan China.

Hasil survei juga menyebutkan, para pebisnis menyakini pertumbuhan investasi di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Vietnam dan Singapura bakal lebih baik pada tahun ini dan ke depannya.

Mereka juga yakin ke depan, perbaikan ekonomi akan memberikan kekuatan serta meningkatkan investasi dalam beberapa tahun ke depan. Ini lantaran sejumlah perusahaan multinasional di sektor energi dan pertambangan mulai sembuh dari sakit, setelah dua tahun belakangan bisnis mereka terpuruk. Oleh karena itu, proyeksi mereka dalam dua tahun ke depan investasi akan bertambah.

Meski begitu, ketidakpastian masih membayang. Dalam survei, hanya 41% eksekutif yang menjadi responden akan membenamkan dana di tahun ini, adapun tahun 2018, mereka lebih optimis ditandai 50% responden akan menambah investasnya dan meningkat di 2019 dengan total 53% dari eksekutif.

real1sas1small

Jakarta detikfinance-
Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.
DPR Puji Laporan Keuangan Pemerintah 2016 Raih WTP
Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5/2017) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.
(adv/adv)

real1sas1small

INILAHCOM, Jakarta – Sepanjang 2016, angka gini ratio yang menggambarkan kesenjangan ekonomi di Indonesia, turun. Dari 0,003 menjadi 0,394 pada September 2016. Namun kategorinya tetap tinggi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution bilang, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggarap kelompok masyarakat bawah yang jumlahnya 40%. Agar perekonomian mereka bisa membaik.

Kata Darmin, maraknya proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat bawah. “Kenapa tahun 2016 tiba-tiba gini rasio langsung turun? Siapa itu? 40 persen terbawah yang pertumbuhan konsumsi lebih tinggi daripada 20 persen teratas. Dugaan saya karena kita bangun infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Pelabuhan laut udara, kereta api, semuanya. Pembangunan awal siapa yang bekerja? Pasti buruh,” kata Darmin di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (27/04/2017).

“Gini rasio di Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016. Artinya, kesenjangan ekonomi antara kelas atas dengan menengah dan bawah di Indonesia, berkurang,” tambah Darmin.

Akan tetapi, kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, penurunan gini rasio, bisa saja terhenti. Ketika proyek infrastruktur rampung maka yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah pengelola infrastruktur.

“Pertanyaannya, kalau sudah selesai infrastrukturnya, siapa yang untung? Siapa yang akan mendapat kenaikan penghasilan lebih banyak? (Masyarakat) Yang bawah atau yang atas? Prediksinya adalah yang atas. Artinya, bisa enggak meneruskan penurunan gini rasio,” tanya Darmin. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2375371/kesenjangan-ekonomi-digerus-proyek-infrastruktur#sthash.H8jOKrqg.dpuf

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo mengatakan kapal-kapal besar akan mulai merapat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyusul perbaikan pelayanan yang terus dilakukan pemerintah dan operator. Jokowi berharap kontainer tujuan Indonesia tak lagi transit di Singapura.

“Sebentar lagi atau pekan depan, akan ada kapal besar berukuran 10.000 TEUs (twenty feet equivalent unit) yang masuk ke Tanjung Priok,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan operasi Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Sabtu.

Ia berharap beroperasinya kapal besar di Palabuhan Tanjung Priok meningkatkan daya saing Indonesia dan mengurangi biaya transportasi. “Kita harapkan arus keluar masuk barang di pelabuhan dapat berlangsung cepat,” katanya.

Presiden Jokowi mengharapkan semua kontainer tujuan Indonesia tidak perlu lagi transit di Singapura, tapi langsung ke Tanjung Priok, dan berharap barang-barang masuk ke Indonesia, sebelum disebar ke seluruh Tanah Air atau sebaliknya, dikumpulkan dahulu di Tanjung Priok.

“Begitu di Tanjung Priok tidak lancar, yang lain juga tidak lancar. Alhamdulillah dengan peresmian Jalan Tol Akses Priok maka kecepatan kapal keluar atau masuk ke Priok dapat lebih baik, ini juga akan meningkatkan daya saing Indonesia,” kata presiden.

Dia menyebutkan pembangunan Jalan Tol Akses Priok sepanjang 11,4 km itu sempat tertunda karena sejumlah kendala.

“Saya masih ingat waktu menjadi gubernur DKI, pembangunan jalan tol ini mundur dua tahun karena masalah pembebasan lahan. Saya turun beberapa kali ke sini, hingga akhirnya masalah lahan dapat diselesaikan,” kata Jokowi.

Penyebab lainnya adalah ada kesalahan pada struktur awal jalan tol itu di mana 69 tiang harus dipotong sehingga harus mundur lima- enam tahun.

Ia menyebutkan jalan tol itu nantinya akan dilewati sekitar 3.600 kontainer per hari. “Itu banyak sekali dan diharapkan memberi kecepatan dan daya saing yang baik bagi Indonesia,” kata Jokowi.

Pembangunan jalan tol itu dibiayai Pemerintah Jepang melalui JICA sebesar Rp4,1 triliun. Pembangunan sudah dimulai pada 2003, namun tertunda dan dimulai lagi pada 2008.

Editor: Jafar M Sidik

ets-small

CIREBON okezone– Presiden RI Joko Widodo pada saat menghadiri haul, pertemuan dengan para kyai, dan peletakan batu pertama gedung serbaguna di Indor Sport Hall dan Audotorium Mbah Muqoyyim serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ( STIT) Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menyempatkan diri untuk menceritakan kekecewaannya kepada Raja Arab, Raja Salman yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia.

“Saat, Raja Salman berkunjung ke Indonesia dalam perjalanan ke Istana kala itu hujan tiba, saya pun langsung bergegas memayungi beliau,” kata Presiden RI Jokowi, Kamis (13/4/2017).

Bahkan, lanjut Jokowi, Ia pun menjadi supir Raja Salman selama berada di Indonesia dan Arab Saudi pun berinvestasi ke Indonesia sebesar Rp89 triliun, saat itu pihaknya sangat bersyukur.

“Namun, setelah saya mengetahui bahwa investasi Arab Saudi lebih besar saat berkunjung ke China di situ saya merasa kecewa padahal sudah saya payungi dan kemudikan sendiri,” tuturnya.

Jokowi pun akan terus berusaha berkoordinasi dengan Arab Saudi agar terus meningkatkan investasinya kepada Indonesia dengan nominal yang lebih dari ini.

(mrt)

dreaming

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan yang diterapkannya selama ini telah terbukti mampu mengembalikan sumber daya perikanan Indonesia. Kini, sumber daya tersebut bukan dinikmati oleh kapal-kapal pencuri, melainkan nelayan lokal.

Dia menceritakan, dua minggu lalu, ia pergi ke pulau-pulau kecil di timur Indonesia. Kedatangan Susi ini untuk mengecek langsung kondisi nelayan lokal setelah kebijakan-kebijakan yang telah dia terapkan selama ini.

“Dua minggu terakhir ini bisa dibilang saya hidup di laut, saya ke pulau-pulau kecil. Jalan ke Morela, Mamala, Kadatua, Kolaka, Teluk Bone, Wakatobi. Di Ambon, Kepala Dinas cerita ukuran ikan tuna (yang ditangkap) di pinggir laut rata-rata 4 kg. Jadi sudah besar-besar,” ‎ujar dia di Rumah Dinas Menteri, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurut Susi Pudjiastuti, nelayan kini sudah bisa menikmati hasil laut di perairan Indonesia. Hal tersebut berkat kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, seperti moratorium izin kapal hingga penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan.

“Kalau policy ini dapat dijaga, ini akan kembali ke 20 tahun lalu. Di pinggir (laut) tuna bisa di atas 30 kg. Bila tiga tahun ke depan kita tangkap tapi jaga WPP 714 sebagai wilayah pengembang ikan tuna dijaga, menurut orang Ambon dalam 3-4 tahun ke depan tuna bisa di atas 20 kg‎. Sekarang kakap merah di atas 6 kg, padahal dulu 1 kg-1,5 kg itu pun susah dapatnya,” jelas dia.

Tak sampai di situ, dengan sumber daya perikanan yang kembali melimpah, khususnya di wilayah timur Indonesia, kata Susi, pihaknya tengah mencari cara untuk mendistribusikan hasil perikanan tersebut ke wilayah yang kebutuhannya tinggi, seperti di Pulau Jawa.

“Persoalan berikutnya bagaimana mendatangkan dari kantong-kantong itu ke Jawa. Kita bawa Perindo, Perinus, tapi mereka punya keterbatasan, banyak pengusaha dari Jawa mulai ke sana. Ada permohonan siup (Surat Izin Usaha Perikanan) baru,” kata dia

Susi Pudjiastuti menyatakan, ia tidak puas hanya sampai di situ. Pihaknya akan terus memonitor stok sumber daya perikanan dan mencari cara untuk mendistribusikannya ke wilayah-wilayah yang permintaan hasil perikanannya tinggi.

“Tapi kita monitor, stok kita terus meningkat. Kita mencoba mendistribusikan supaya harga lebih baik. Kita bantuan media untuk monitor di media, untuk mengecek kebenarannya,” tandas dia. (Dny/Gdn)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA okezone – Asian Development Bank (ADB) mencatat, reformasi untuk meningkatkan produktivitas berdasarkan inovasi, pendidikan, dan infrastruktur dapat membantu negara berkembang di Asia dan Pasifik untuk naik tingkat ke status berpenghasilan tinggi. Hal ini pun menjadi topik bahasan khusus dalam laporan Asian Development Outlook 2017 (ADO).

“Dampak keberhasilan pembangunan Asia dan Pasifik adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya kini tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah. Para pembuat kebijakan perlu mengubah pendekatan mereka untuk mencapai penghasilan tinggi. Ini bukan Iagi masalah memakai lebih banyak sumber daya untuk tetap tumbuh, namun bahwa menjadikan perekonomian lebih produktif agar bisa naik ke tahap selanjutnya,” kata Ekonom Kepala ADB Yasuyuki Sawada dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2017).

Laporan ADB ini mencatat bahwa pada 1991, hanya 10% dari populasi Asia dan Pasifik yang tinggal di perekonomian berpenghasilan menengah. Pada 2015, angka tersebut telah meningkat hingga lebih dari 95% dari populasi kawasan ini. Hal ini didorong oleh pertumbuhan di negara berpenduduk terbanyak di kawasan ini seperti China, India, dan Indonesia.

Untuk meningkatkan produktivitas, negara-negara di kawasan Asia yang sedang berkembang perlu berfokus pada inovasi. Bila melihat berbagai negara berpenghasilan menengah yang mampu naik menjadi berpenghasilan tinggi, ADB mencatat bahwa kawasan ini memiliki akumulasi riset dan penelitian lebih dari dua setengah kali lipat dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya.

Inovasi memerlukan angkatan kerja terampil, sehingga perlu penekanan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam laporannya, ADB memperkirakan bahwa kenaikan 20% pada belanja modal manusia per kapita dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 3,1%.

Kebijakan pendidikan yang baik juga dapat mendorong kesetaraan dan menutup kesenjangan pendidikan yang lebar di antara kawasan Asia yang sedang berkembang dan perekonomian berpenghasilan tinggi, sembari mendorong inovasi dan kewirausahaan.

lnvestasi infrastruktur, terutama dalam teknologi energi dan Informasi dan komunikasi juga dapat berkontribusi bagi inovasi dan modal manusia, sehingga mempertahankan pertumbuhan di negara berpenghasilan menengah. Investasi publik satu kali dalam infrastruktur dengan nilai setara 1% produk domestik bruto. Hal ini pun dapat mengangkat keluaran (output) negara tersebut hingga 1,2% dalam 7 tahun.

ADB mencatat, rekam jejak Asia yang dinamis menunjukkan bahwa perjalanan menuju penghasilan tinggi dapat dilakukan, meskipun tidak mudah. Kelembagaan dan kebijakan yang mendukung, dan ditopang oleh stabilitas makroekonomi, dapat memperkuat pilar-pilar pertumbuhan produktivitas seperti inovasi, modal, manusia, dan infrastruktur.

(rzy)

ets-small

kompas.com: Sejumlah indikator menunjukkan roda perekonomian Indonesia selama awal 2017 bergerak relatif lebih cepat dari sebelumnya. Jika risiko eksternal dan internal bisa dikelola dengan baik, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di atas target APBN sebesar 5,1 persen.

Daya beli masyarakat yang selama 2015 dan 2016 relatif lemah, tampak mulai menguat. Hal itu terlihat dari inflasi inti yang terus meningkat pada dua bulan pertama 2017.

Inflasi inti, yang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar mulai merangkak naik sejak Januari 2017, mencapai 3,35 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pada Februari 2017, inflasi inti yoy meningkat lagi menjadi 3,41 persen.

Penyaluran kredit perbankan yang amat rendah pada 2016, juga mulai terakselerasi pada awal 2017. Per akhir Januari 2017, posisi kredit perbankan mencapai Rp 4.338,4 triliun, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit tahunan (year on year/yoy) pada Januari 2017 lebih cepat dibandingkan Desember 2016 yang sebesar 7,9 persen.

Kondisi itu menunjukkan, permintaan kredit dari sektor riil mulai meningkat, untuk kebutuhan modal kerja dan investasi.

Meningkatnya harga komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batubara juga mendorong aktivitas ekspor. Nilai ekspor nasional pada Februari 2017 sebesar 12,57 miliar dollar AS, naik 11,16 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya aktivitas sektor riil juga tercermin dari penerimaan pajak pemerintah. Realisasi penerimaan pajak selama Januari – Februari 2017 mencapai Rp 134,6 triliun, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode sama tahun 2016. Pada tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh negatif.

Di pasar keuangan dan pasar modal, geliat perekonomian juga makin terlihat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melonjak. Pada penutupan Rabu (16/3/2017) IHSG ditutup di level 5.432,38. Posisi ini naik 2,7 persen dibandingkan indeks pada awal Januari 2017 yang sebesar 5287,79.

Kenaikan IHSG mencerminkan masih tingginya kepercayaan investor baik asing maupun domestik terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah kondisi keuangan global yang belum stabil.

Geliat perekonomian tersebut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang cukup stabil. kurs rupiah misalnya, relatif stabil sejak awal Januari hingga pertengahan Maret 2017. Pada penutupan perdagangan Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) Rabu (16/3/2017), rupiah bertengger di posisi 13.375 per dollar AS.

Pada Rabu waktu AS atau Kamis (16/3/2017) dinihari WIB, Bank Sentral AS, Federal Reserve memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bp) dari 0,75 persen menjadi 1 persen.

Karena sudah diantisipasi pasar jauh-jauh hari, kenaikan Fed Funds rate tersebut tidak menimbulkan gejolak berarti. Bahkan IHSG dan kurs rupiah selama perdagangan hari ini justru menunjukkan penguatan.

Hari ini, Bank Indonesia rencananya akan mengumumkan putusan mengenai besaran suku bunga acuan, BI 7-days repo rate. BI bisa saja menaikkan atau mempertahankan BI rate. Namun, apa pun putusan BI, semoga geliat dan gairah perekonomian Indonesia terus berlanjut.

ets-small

Jakarta detik – Pemerintah Bangladesh memesan 250 kereta buatan BUMN yang bermarkas di Madiun, yaitu PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheik Hasina, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di sela-sela KTT IORA (Indian Ocean Rim Association), JCC, Selasa (7/3/2017).

Menurut Senior Manager Humas Protokoler dan PKBL PT INKA, M. Choliq, pembahasan lanjutan dengan pemerintah Bangladesh sudah dilakukan. Rencananya, kontrak pengadaan 250 kereta itu akan diteken akhir Maret atau April tahun ini.

“Mudah-mudahan akhir bulan ini atau bulan depan sudah tandatangan kontrak,” ujar Choliq kepada detikFinance, Rabu (8/3/2017).

Ini Penampakan Kereta INKA yang Bolak Balik Dipesan BangladeshFoto: Dok. PT INKA
Choliq menjelaskan, Bangladesh memesan kereta kelas eksekutif dan ekonomi. Kereta kelas eksekutif dilengkapi AC dan kipas angin. Sedangkan kelas ekonomi hanya dilengkapi kipas angin. Adapun operatornya nanti adalah BUMN Kereta Bangladesh.

“Kebetulan pemerintah Bangladesh mendukung, dan PM Bangladesh support banget,” kata Choliq.

INKA sudah tiga kali menang proyek pengadaan kereta Bangladesh. Pertama, pada 2012 INKA menang kontrak pengadaan 50 gerbong kereta senilai Rp 775 miliar.

Ini Penampakan Kereta INKA yang Bolak Balik Dipesan BangladeshFoto: Dok. PT INKA
Kedua, di 2014 INKA menang pengadaan 150 gerbong kereta senilai Rp 1,1 triliun. Ketiga, tahun ini INKA menang pengadaan 250 gerbong kereta senilai Rp 1,4 triliun.

Choliq menambahkan, jika kontrak ditandatangani sesuai rencana, maka pengiriman 250 unit kereta tahap pertama bisa berjalan akhir tahun ini.

“Yang 250 ini kalau sudah tandatangan kontrak, mudah-mudahan kita mulai kirim pertama akhir 2017, untuk 2018,” ujar Choliq.
(hns/wdl)

ets-small

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menurut Indeks Kepercayaan Konsumen dari Mastercard (Mastercard Index of Consumer Confidence) India menduduki peringkat teratas sebagai negara yang paling optimis di wilayah Asia Pasifik dalam kurun waktu semester ke-2 tahun 2016.

India bersama Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Bangladesh yang menduduki posisi lima teratas.

Secara keseluruhan, kepercayaan konsumen di Asia Pasifik tetap kuat. Hal ini ditunjukan dari stabilitas (dalam kisaran +/- 5 poin dibanding survei sebelumnya) di sembilan dari 17 negara Asia Pasifik.

Kenaikan sebesar 1,2 poin dari keseluruhan skor di semester satu 2016 menjadi 60,9 poin pada semester dua 2016, membuat kawasan Asia Pasifik berada sedikit di atas ambang nilai optimis, yaitu sebesar 60 poin.

Sementara itu, Indonesia mencatat beberapa peningkatan dalam survei kali ini. Peningkatan ini terjadi pada kelima komponen dengan kenaikan sebesar: Pandangan pada Pendapatan Reguler (81,3, +2,9), Kualitas Kehidupan (79,5, +12,7), Ekonomi (68,9, +17,4), Pekerjaan (66,5, +9,4) dan Pasar Saham (57,9, +2,9). Indeks dan laporan yang menyertainya tidak dapat ditafsirkan sebagai indikator dari kinerja keuangan Mastercard.

Namun, keseluruhan stabilitas tersebut menutupi sejumlah pergerakan yang signifikan di lima negara pada kawasan Asia Pasifik dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya.

Hong Kong, Thailand, dan Bangladesh mengalami peningkatan lebih dari 10 poin, sedangkan Malaysia dan Taiwan mengalami penurunan lebih dari 10 poin.

Bangladesh mencatat kenaikan terbesar yakni sebesar 11,2 poin menjadi 82,8 poin, sebuah peningkatan signifikan pada tingkat kepercayaan konsumen secara keseluruhan dibandingkan dengan semester satu 2016 yang mengalami kenaikan relatif kecil yakni sebesar 4,2 poin.

Kenaikan skor di Bangladesh dipicu oleh adanya peningkatan pada semua komponen, dengan peningkatan terbesar berasal dari meningkatnya ekspektasi terhadap pergerakan pasar saham (+24,6 poin).

Baik Thailand maupun Hong Kong juga mengalami kenaikan yang besar yakni sebesar 10,1 poin, dan hal tersebut menempatkan Thailand ke dalam zona optimis dan Hong Kong di zona netral.

Sementara itu, delapan dari 17 negara mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat kepercayaan dibandingkan dengan semester satu 2016.

Penurunan terbesar dalam tingkat kepercayaan tersebut dialami oleh Taiwan, diikuti oleh Malaysia, dan Myanmar. Menurut survei ini, prospek pasar saham merupakan pendorong utama dari penurunan tersebut.

Antara bulan November dan Desember 2016, sebanyak 8.723 responden berusia 18 hingga 64 tahun di 17 negara di wilayah Asia Pasifik diminta untuk memberikan pandangan mereka terhadap lima faktor perekonomian termasuk prospek perekonomian di negara mereka, prospek pekerjaan, prospek pendapatan reguler, pasar saham, serta kualitas hidup selama enam bulan ke depan.

Indeks ini dihitung dari skala 0 sampai dengan 100, dengan nol sebagai paling pesimis, 100 sebagai paling optimis, dan antara 40 sampai 60 sebagai netral.

Temuan-temuan Kunci di Asia Pasifik

  • Keseluruhan tingkat kepercayaan konsumen di wilayah Asia Pasifik tetap stabil dengan sedikit peningkatan sebesar 1,2 poin menjadi 60,9 pada semester dua 2016 dari sebelumnya sebesar 59,7 poin pada semester satu 2016, yang menyebabkan secara keseluruhan skor bergerak dari zona netral menjadi zona optimis. Jumlah negara dengan skor yang berada di bawah angka 50 sebagai garis netral tetap sama (delapan dari 17 negara) dibanding penelitian sebelumnya.
  • Bangladesh, yang mengalami peningkatan relatif kecil pada kepercayaan konsumen pada survei sebelumnya, mencatat peningkatan terbesar di antara 17 negara di kawasan Asia Pasifik dalam survei kali ini dengan peningkatan pada  kelima komponen dengan kenaikan lebih dari 10 poin pada komponen pandangan terhadap kondisi Pasar Saham (+24,6), Kualitas Kehidupan (+12,0), dan Keadaan Ekonomi (+11,7). Thailand dan Hong Kong juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan setidaknya memperoleh peningkatan sebesar 10 poin.
  • India (95,3), Myanmar (92,8), Vietnam (92,3) dan Filipina (91,6) tetap menjadi negara dengan konsumen yang sangat optimis dalam memandang prospek mereka ke depannya.
  • Penurunan tercatat terjadi di delapan dari 17 negara di Asia Pasifik, dengan penurunan paling signifikan dialami oleh Taiwan (-11,1) dan Malaysia (-10,2). Penurunan di Taiwan dan Malaysia menggeser negara-negara ini dari zona netral ke zona pesimis.

Rincian di Tingkat Masing-masing Negara

  • India (95,3) tetap berada dalam zona optimis, dengan penurunan yang relatif sedikit sebesar 2,4 poin secara keseluruhan, disebabkan oleh adanya penurunan di seluruh lima komponen, sedangkan Thailand (68,3) menghentikan pergeserannya selama dua tahun dengan mencatat peningkatan sebesar 10,1 poin di mana terjadi kenaikan pada kelima komponen dengan mendapatkan lebih dari 10 poin kenaikan pada pandangan terhadap prospek Ekonomi (+11,2), Pekerjaan (+11,1) dan Kualitas Kehidupan (+14,3).
  • Taiwan (34,2, -11,1) memperlihatkan penurunan terbesar pada tingkat kepercayaan diantara seluruh 17 negara yang disurvei. Sementara  kelima komponen mengalami penurunan, Pasar Saham (-18,3) dan Kualitas Kehidupan (-14,9) mengalami penurunan paling dalam di antara komponen lainnya.
  • Malaysia mengalami penurunan yang signifikan dibanding enam bulan yang lalu, dengan penurunan sebesar 10,2 poin menjadi 31,2, turun ke peringkat kedua terbawah di wilayah tersebut. Semua komponen di negara tersebut mengalami penurunan di mana pandangan terhadap kondisi Pasar Saham (-13,1) merupakan komponen yang paling besar berkontribusinya terhadap penurunan tersebut.
  • Singapura mengalami penurunan sebanyak 3,6 poin menjadi 30,0. Tiga komponen mengalami penurunan lebih dari 5 poin, termasuk Pendapatan Reguler (-6,5), Keadaan Ekonomi (-6,1), dan Pekerjaan (-5,2).
  • Korea (31,2, -3,0) bergerak lebih jauh ke zona dibawah 50, yang diakibatkan oleh penurunan sebesar 8,7 poin dalam kepercayaan pada pandangan pasar saham lokal (28,1), sementara pandangan ke depan di China (80,8, +4,8) terus meningkat sejak semester satu 2016 yang disebabkan oleh peningkatan di lima komponen, dengan pandangan terhadap kondisi pasar saham (+9,1) yang paling berkontribusi terhadap kenaikan tersebut.
  • Australia (46,5) tetap berada pada zona netral, mencatat kenaikan sebesar 4,2 poin dengan peningkatan pada kelima komponen, sementara Selandia Baru (62,2, +6,8) mencatat kenaikan dari zona netral ke zona optimis dibandingkan dengan survei sebelumnya, dengan memperoleh lebih dari 10 poin dalam pandangan pada Ekonomi (+12,7), Pekerjaan (+11,4), dan Kualitas Kehidupan (+10,3).
  • Vietnam (92,3, -2,5) dan Myanmar (92,8, -7,0) tetap berada pada zona sangat optimis, meskipun terdapat penurunan dari kepercayaan konsumen secara keseluruhan, yang dipimpin oleh penurunan signifikan pada komponen pasar saham (Pasar Properti bagi Myanmar yang tidak memliki pasar saham).
  • Kepercayaan konsumen di Hong Kong (42,2), Jepang (43,0) dan Sri Lanka (40,1), dimana seluruh negara ini sebelumnya berada di zona pesimis, mencatat kenaikan masing-masing sebesar 10,1 poin, 5,0 poin, dan 2,1 poin, yang menggeser ketiga negara tersebut dari zona pesimis ke zona netral.

Metodologi

Para responden diberi lima pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan selama enam bulan terhadap ekonomi, prospek pekerjaannya, pasar saham lokal, prospek pendapatan regularnya, dan kualitas kehidupannya.

Hasil dari tanggapan-tanggapan tersebut dikonversi ke dalam lima indeks komponen yang kemudian di rata-rata untuk membentuk nilai Indeks Mastercard Terhadap Kepercayaan Konsumen (MICC).

Nilai Indeks MICC dan lima nilai indeks komponen dari 0 – 100 dimana 0 mewakili sangat pesimis, 100 mewakili sangat optimis, dan 50 mewakili netral.

Tentang Indeks Mastercard terhadap Kepercayaan Konsumen

Penelitian Indeks Mastercard terhadap Kepercayaan Konsumen telah memiliki rekam jejak selama 20 tahun dari indeks-indeks kepercayaan konsumen yang dikumpulkan dari lebih 200.000 wawancara, yang belum ada bandingannya baik dalam lingkup penelitian maupun sejarah di seluruh Asia Pasifik.

Ini merupakan penelitian yang paling komprehensif dan terpanjang di wilayah tersebut.

Pada Juni 1997, indeks tersebut mengungkapkan penurunan terhadap kepercayaan konsumen, satu bulan sebelum devaluasi Baht Thai yang memicu krisis ekonomi daerah.

Pada Juni 2003, nilai indeks terhadap Pekerjaan di Hong Kong jatuh ke nilai rendah sebesar 20,0. Ini kemudian tercermin dalam tingkat pengangguran di Hong Kong, yang memuncak sebelum September 2003 sebanyak delapan persen.

Penelitian dimulai pada pertengahan pertama pada tahun 1993 dan telah dilakukan dua kali setahun.

Tujuh belas negara di Asia Pasifik yang berpartisipasi dalam penelitian: Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Mastercard Index of Consumer Confidence Data
Mastercard Index of Consumer Confidence Data – Semester 2 2016

 

ets-small

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara ‎Imam Apriyanto Putro mengatakan aset seluruh BUMN pada 2016 tumbuh 9,8 persen menjadi Rp 6.325 triliun dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 5.760 triliun.

Adapun laba dari 118 BUMN tumbuh 10,1 persen, yakni dari Rp 149 triliun pada 2015 menjadi Rp 164 triliun pada 2016.

Baca: Bertemu Inalum, Luhut Bahas Holding BUMN

”Dari sisi ekuitas, tumbuh 12,2 persen dari Rp 1.990 triliun pada 2015 menjadi Rp 2.233 triliun pada 2016, dan dari liabilitas tumbuh 8,5 persen dari Rp 3.769 triliun pada 2015 menjadi Rp 4.091 triliun pada 2016,” kata Imam dalam acara bincang media di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2017.

 

Baca:Tujuh Anak Usaha BUMN Konstruksi Akan Go Public

Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau Ebitda, menurut Imam, menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik di tengah situasi ekonomi global yang masih melambat. Pada 2015, Ebitda BUMN mencapai Rp 334 triliun. Tahun lalu, Ebitda BUMN tumbuh 11,7 persen atau mencapai Rp 373 triliun.

Belanja modal atau capex selama 2016, kata Imam, tumbuh sebesar 35 persen atau Rp 297 triliun dibanding tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 220 triliun. Adapun belanja operasional atau opex tumbuh negatif 2,8 persen, yakni dari Rp 1.561 triliun pada 2015 menjadi Rp 1.518 triliun pada 2016. “Ini agak anomali dibanding yang lain, menunjukkan adanya efisiensi,” ujar Imam.

Pendapatan BUMN tumbuh 6,1 persen pada 2016, yakni menjadi Rp 1.802 triliun dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1.669 triliun. Adapun pajak yang dibayarkan oleh BUMN mencapai Rp 167 triliun atau tumbuh 0,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 166 triliun. “Untuk dividen sama dengan yang disetorkan pada 2015, Rp 37 triliun,” kata Imam.

Pada 2016, Imam menambahkan, terdapat 16 BUMN yang mengalami kerugian. Namun data tersebut didasarkan pada angka prognosis dan belum diaudit. Imam berharap, apabila laporan keuangan dari seluruh BUMN telah rampung diaudit, jumlah BUMN yang mengalami kerugian tidak sebanyak berdasarkan data saat ini.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

ets-small

JAKARTA kontan. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin di Indonesia turun pada September 2016. Hal itu tecermin dari penurunan gini ratio September 2016 sebesar 0,003 poin menjadi 0,394 dibanding Maret 2016 atau turun 0,008 dibandingkan September 2015.

Penurunan tipis gini ratio disebabkan kenaikan lebih cepat pengeluaran per kapita pada 40% masyarakat terbawah dan menengah. Pengeluaran mereka naik lebih cepat dibandingkan pengeluaran per kapita pada 20% masyarakat teratas Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada September 2016, pengeluaran per kapita 40% masyarakat terbawah naik 4,56% year on year (yoy) dan pengeluaran per kapita 40% masyarakat menengah naik 11,69% (yoy). Sementara pengeluaran per kapita 20% masyarakat teratas hanya naik 3,83% (yoy).

BPS juga melaporkan provinsi dengan ketimpangan tertinggi ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,425, disusul Gorontalo (0,41) dan Jawa Timur (0,402). Sedangkan ketimpangan terendah ada Provinsi Bangka Belitung (0,288), yang diikuti Kalimantan Utara (0,305) dan Maluku Utara (0,309).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah bilang, lebih rendahnya kenaikan pengeluaran masyarakat atas dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya situasi perdagangan global yang belum sepenuhnya membaik. Kinerja ekspor Indonesia juga masih terbatas.

Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih dan masih di kisaran 5% hingga kuartal ketiga. “Itu yang paling berdampak utama di level atas,” kata Sairi, Rabu (1/2).

Sementara pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah naik karena pendapatan mereka naik, Kepala BPS Suhariyanto bilang, hal itu sejalan dengan survei ekonomi nasional yang menunjukkan di kelas menengah, jumlah dan persentase penduduk bekerja meningkat. “Ada geliat UMKM. Survei angkatan bekerja nasional Agustus 2016, memang ada peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri 4,77%,” tambahnya.

Kenaikan pengeluaran masyarakat menengah dan bawah juga dipengaruhi banyaknya pembangunan infrastruktur padat karya dan bantuan sosial kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya.

Sairi menambahkan, potensi pemulihan ekonomi pada tahun ini tidak serta merta memperbaiki tingkat pengeluaran masyarakat menengah bawah. Sebab, perbaikan ekonomi bisa jadi hanya meningkatkan pengeluaran masyarakat kelas atas, sehingga ketimpangan makin lebar. Pertumbuhan ekonomi biasanya dinikmati terlebih dahulu oleh masyarakat kelas atas.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mendadak berpotensi memperlebar kesenjangan. “Bisa saja dalam tempo tertentu terjadi pemulihan ekonomi, gini ratio tiba-tiba agak melebar,” katanya. Untuk itu, perlu antisipasi dengan memperkuat ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah dengan pembangunan infrastruktur, pemberian fasilitas kredit, dan bantuan sosial.

rose KECIL

INDEKS ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio nasional tercatat mengalami penyusutan dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,394 September 2016 lalu.

Hal itu disebabkan pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40% populasi terbawah dan 40% populasi menengah lebih pesat ketimbang pertumbuhan pada 20% populasi teratas.

“Lapisan penduduk ada 3, 40% terbawah, 40% kelas menengah, dan 20% teratas. Kenaikan pengeluaran per kapita untuk kelompok bawah dan menengah tumbuh lebih tinggi. 40% terbawah tumbuh 4,56%, menengah tumbuh 11,69%, dan 20% teratas tumbuh 3,83%,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/2).

Gini ratio tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada September 2014 yakni 0,414. Padahal sebelumnya secara nasional rasio ketimpangan hanya berkisar 0,378 hingga 0,388. Sejak saat itu pemerintah fokus mengagendakan penyusutan kesenjangan dalam program-programnya.

“Kuncinya ialah menurunkan ketimpangan kesempatan. Gini ratio bisa tinggi karena adanya ketimpangan kesempatan mengakses pendidikan, akses kesehatan, akses modal maupun lapangan pekerjaan,” lanjut Suhariyanto.

Ia menekankan susutnya ketimpangan tahun lalu tidak lepas dari kemajuan program pemerintah untuk mendistribusi aset, melakukan upaya legalisasi lahan, mempermudah akses modal kerja dan meningkatkan taraf pendidikan.

Di lain hal, lambatnya pertumbuhan pengeluaran masyarakat atas tahun lalu tak lepas dari gejolak global yang membuat mereka tahan konsumsi.

“Ini ada kelesuan di level atas, tentu efek situasi perdagangan global yang belum sepenuhnya recovery, ekspor kita masih terbatas, dan ya kinerja ekonomi kita sendiri belum sepenuhnya pulih. Tingkat pertumbuhan yang paling berdampak di level atas,” ucap Deputi Bidang Statistik Sosial M Sairy Habullah Sairy. (X-12)

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/90180/kelas-bawah-kian-berdaya-ketimpangan-turun/2017-02-01#sthash.bG7Qwvxn.dpuf

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.comBank Indonesia (BI) memandang Indonesia tidak akan terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.  Menurut BI, Indonesia hanya akan terkena dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, sejak dilantik pada Januari 2017 lalu, Trump sudah menerbitkan beragam kebijakan yang dipandang kontroversial.

Kebijakan kontroversial Trump tersebut antara lain keluarnya AS dari Kemitraan Trans Pasifik (TPP), pengenaan pajak kepada Meksiko, hingga larangan imigrasi bagi tujuh negara Muslim.

Kebijakan-kebijakan Trump tersebut berdampak luas bagi banyak negara di dunia.

Akan tetapi, BI memandang Indonesia tidak akan terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Trump. Mengapa demikian?

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, Indonesia cenderung akan memperoleh dampak dari China dan tidak langsung dari AS. Pasalnya, Indonesia tidak masuk pada rantai pasok China.

“Indonesia tidak akan terkena secara langsung dampak dari kebijakan Trump, tapi dari dampak tidak langsung dari China,” jelas Juda di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Kondisi Indonesia, kata Juda, berbeda dengan kondisi Singapura maupun Malaysia. Kedua negara tersebut memproduksi barang yang langsung masuk dalam rantai pasok ekspor China yang langsung diekspor ke AS.

Adapun produk ekspor Indonesia ke China, menurut Juda, lebih banyak dimanfaatkan bagi kegiatan produksi dan konsumsi di China. Dengan demikian, kebijakan Trump di AS tidak akan banyak berpengaruh ke Indonesia.

“Dibandingkan negara-negara lainnya di Asia, Indonesia paling kecil dampaknya terhadap kebijakan Trump. Sehingga, secara umum dampak kebijakan Trump ke Indonesia paling rendah,” ungkap Juda.

Emoticons0051

Jakarta detik- Periode 2016 merupakan rentang waktu yang sulit bagi banyak negara di dunia. Berulang kali ada persoalan di suatu negara menimbulkan ketidakpastian global dan menjadi sentimen negatif bagi negara lain.

Paling tidak adalah situasi terakhir yang muncul pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Serentak pasar keuangan banyak negara terkena gejolak. Meski besaran gejolaknya beragam.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil melalui situasi tersebut. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot. Tetapi tidak terjadi cukup dalam.

“Dalam beberapa bulan terakhir muncul ketidakpastian global yang cukup berat. Semua negara di dunia merasakannya tapi Indonesia cukup mampu melewatinya dengan baik,” kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia dalam acara Peluncuran Laporan Terbaru Ekonomi Indonesia di Pakarti Centre Building, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Chaves menyebutkan banyak negara yang terperosok cukup jauh dari kondisi sebelumnya, terutama negara berkembang. Bahkan seperti Brasil dan Rusia harus berjuang dari krisis ekonomi.

“Kadang-kadang hidup itu rumit,” ujar Rodrigo.

Dalam catatan Bank Dunia, Indonesia yang cukup baik melewati gejolak terlihat pada depresiasi rupiah yang terjadi hanya 3% pada kuartal terakhir di 2016. Pasar ekuitas kembali membaik walau tidak sepenuhnya, setelah mengalami penurunan sebesar 3,6%.

Inflasi masih pada kisaran yang ditetapkan, yakni sebesar 3,02%. Faktornya utamanya adalah pengendalian harga beras dan bahan bakar. Pertumbuhan ekonomi dimungkinkan mencapai 5,1% pada 2016 yang didorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pemerintah juga dianggap berhasil dalam mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan realisasi defisit 2,46% terhadap PDB pada akhir tahun. Padahal sebelumnya Bank Dunia memproyeksikan defisit mencapai 2,8% dari PDB. Ini juga tidak lepas dari optimalisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Di sisi lain, adanya perbaikan untuk kemudahan berusaha. Sebanyak 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan pemerintah berpengaruh terhadap masuknya investasi asing ke dalam negeri.

“Indonesia sudah berkomitmen untuk menjalankan reformasi, maka itu harus dilanjutkan agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” paparnya. (mkj/hns)

ets-small

Sementara itu, pengamat pasar modal Aria Santoso mengungkapkan, penguatan pasar saham RI tahun ini bakal ditopang oleh sejumlah faktor di dalam negeri. Tahun ini, pemerintah bakal kembali menerbitkan kebijakan yang lebih baik secara bertahap.

Pada awal tahun ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pertambangan, salah satunya terkait divestasi saham perusahaan tambang asing. Akan ada regulasi yang menyusul dan market akan menyesuaikan. Kami yakin pemerintah akan membuat regulasi yang dalam jangka panjang berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, sentimen dari Amerika masih terkait Donald Trump yang akan dilantik menjadi presiden ke-45 AS pada 20 Januari nanti. Di tengah kesan yang tidak terlalu bersahabat dengan pers, lanjut dia, sebagai pebisnis Trump pasti akan membuat kebijakan yang menguntungkan Amerika.

“Meski Trump sedikit congkak, dia masih berpikir jernih untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari negara-negara aliansi maupun regional. Sedangkan rencana The Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga tahun ini bertujuan menarik kembali dana ke Amerika. Itu merupakan salah satu kebijakan yang cukup mendukung kekuasaan presiden AS yang baru. Sepertinya mulai ada harapan investasi kembali ke Amerika,” kata Aria.

Meski demikian, lanjut dia, kebijakan dan regulasi yang akan dikeluarkan Indonesia untuk merespons sentimen global itu tidak akan kalah menarik. Indonesia diperkirakan mengeluarkan kebijakan yang mampu menarik investasi dari regional maupun global.

“The Fed memang diperkirakan menaikkan suku bunga secara bertahap tahun ini, namun Bank Sentral AS tersebut perlu mempertimbangkan juga kenaikannya dengan kondisi ekonomi AS. Jika suku bunga terlalu tinggi, tetapi tidak ke aktivitas riil, AS biasanya akan kembali menyesuaikan suku bunga. AS akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan tahun ini dan Indonesia bisa mengantisipasi. Indonesia masih punya strategi untuk menarik investor global,” ujar Aria.

Menurut Aria, hingga kuartal I tahun ini, masih ada kemungkinan penurunan IHSG terlebih dahulu menuju level 5.200-5.230, yang bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli saat harga saham terkoreksi. Dalam jangka pendek ini, ada tiga sektor yang diperkirakan prospektif, yakni perbankan, sektor barang konsumsi, dan aneka industri.

Sementara itu, dalam jangka panjang, sektor konstruksi, infrastruktur, dan semen bakal lebih prospektif, didorong kebijakan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur. (bersambung)

http://id.beritasatu.com/home/trump-akan-perbaiki-ekonomi/155293
Sumber : INVESTOR DAILY

doraemon

 

Jakarta ID- Perolehan devisa sektor pariwisata pada 2016 diperkirakan mencapai Rp 184 triliun atau melampaui target Rp 172 triliun. Alhasil, kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) akan naik menjadi 11,5% dari target awal 11%.

“Kami targetkan penerimaan devisa Rp 172 triliun pada tahun ini. Tapi sepertinya akan terlampaui dan mencapai Rp 184 triliun. Jadi lebih besar Rp 12 triliun dari target awal,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Rabu (21/12).

Arief menyebutkan, pencapaian hingga Oktober 2016 telah melampaui target Kementerian Pariwisata (Kemenpar). “Jadi year to date-nya sudah melampaui target. Prognosa kami, perolehan devisa akan overtarget di angka Rp 184 triliun,” tutur dia.

Perolehan devisa tersebut, kata Arief, naik 27,78% dari tahun lalu Rp 144 triliun. Peningkatan tersebut membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional juga naik dari 10% pada 2015 menjadi 11,5% pada tahun ini.

Dia menerangkan, devisa tersebut akan didapatkan dari 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang tahun ini. Hingga akhir Oktober 2016, jumlah kunjungan wisman ke Tanah Air telah mencapai 9,40 juta, atau 102,2% dari target year to date yang ditetapkan pemerintah sebanyak 9,2 juta kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi 15 juta kunjungan, dengan devisa yang dihasilkan Rp 200 triliun. Kontribusi terhadap PDB pun ditargetkan naik menjadi 13% dan indeks daya saing (WEF) akan membaik menjadi rangking 40 dari saat ini 50.

Sementara itu, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2017 ditargetkan 265 juta, atau naik dari estimasi tahun ini 260 juta orang.

 

 

Eva Fitriani/HK

Investor Daily

rose KECIL

Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (the Fed) telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25 bps. Saat ini, suku bunga acuan the Fed dipatok sebesar 0,75%.

Kenaikan suku bunga The Fed ini pun tidak begitu berdampak pada gejolak pasar yang terjadi di Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, hal ini salah satunya disebabkan karena pondasi ekonomi Indonesia yang sudah cukup kuat.

“Sekarang kita sudah cukup baik kan, berarti ekonomi kita cukup bagus,” kata Luhut di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (16/12/2016) malam.

The Fed pun berencana akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2017 mendatang. Menurut Luhut, hal ini tidak begitu menjadi kekhawatiran. Hanya saja, pemerintah tetap harus berhati-hati dengan rencana the Fed tersebut.

“Ya enggak apa-apa. Kita buktikan bahwa kita baik dan ke depan kita harus tetap lebih hati-hati supaya kita bagus. (Harus ada) efisiensi, kesederhanaan, penghematan di kiri kanan dan jangan ribut-ribut,” tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/12/17/20/1569044/fed-rate-bakal-naik-lagi-luhut-ekonomi-kita-cukup-bagus
Sumber : OKEZONE.COM

spiral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Indonesia telah mencatat sejarah dalam hal kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) dari Bank Dunia.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, deregulasi yang dilakukan Pemerintah RI membuahkan hasil, peringkat Indonesia naik 15 peringkat dan kini di peringkat 91 dari sebelumnya di posisi 106.

‎”Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank,” ujar Thomas, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sebelumnya, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 naik 8 peringkat dari posisi 122, kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 109.

‎Menurut Thomas, paket kebijakan ekonomi jilid I – XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan menjadi instrumen mendorong kenaikan peringkat tersebut.

“Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut,” ucapnya.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, bahwa Indonesia masuk dalam top reformers karena kerjasama seluruh kementerian dan lembaga sehingga berdampak positif pada peningkatan peringkat di tujuh indikator kemudahan berusaha.

“Koordinasi lebih erat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terakit termasuk daerah merupakan faktor yang krusial,” ujar Farah.

ets-small

Jakarta beritasatu- CEO Lippo Group James Riady memercayai bahwa ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh. Dengan demikian, Indonesia juga akan terus maju. Namun, pertumbuhan itu akan terancam bila regulasi yang dibuat pemerintah tak berpihak pada dunia usaha.

Hal tersebut dikemukakan James saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Sabtu (19/11).

“”Ekonomi dunia 24 persen itu Amerika,

kue Eropa keseluruhan 22 persen,

keseluruhan kue dari Jepang itu 5 persen,

Asia Tenggara 3,3 persen. Di Asia Tenggara itu 50 persen dari penduduknya dan saya yakin 50 persen dari kekayaannya itu di Indonesia. Amerika sekarang ini banyak masalah, masalah ekonomi banyak sekali. Eropa 10 tahun yang akan datang sulit, Jepang penduduknya terus menua. Amerika Latin dan Afrika bermasalah. Cuma satu tempat pertumbuhannya yang baik itu Asia Tenggara dan Indonesia memimpin,” katanya.

Namun, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan terancam jika akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu kebijakan pemerintah yang salah, sehingga menghasilkan regulasi yang juga tidak berpihak pada dunia usaha.

“Akar dari semua masalah adalah kebijakan pemerintah yang salah. Regulasi itu kan dari kebijakan. Jadi kalau kebijakannya salah, semuanya salah. Kalau semuanya beres, risiko berdagang lebih kecil, risiko perbankan lebih kecil. Akhirnya lebih gampang dapat uang dan membayar kembali kepada bank,” ujar James.

Kebijakan yang salah, lanjutnya, akan menghambat tumbuhnya entrepreneur baru. Padahal, keberadaannya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Tanah Air.

“Apa yang menjadi masalah terbesar entrepreneurship ini? Kembali kebijakan pemerintah dengan aturan yang berbelit menjadikan sang entrepreneur terlalu besar risikonya untuk memulai sesuatu. Mendirikan perusahaan lama, orang jadi tidak berani. Apalagi, melihat banyak yang gagal,” jelasnya.

Oleh karena itu, James mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga NU atau Nahdliyin mendesak pemerintah untuk membenahi kebijakan yang menyulitkan dan kerap menjadi sumber dari korupsi. Pemerintah setidaknya harus memastikan semua lembaga yang ada berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak menyulitkan berkembangnya para wirausaha baru.

“Kita semua ini harus mendesak pemerintah (membuat) kebijakan yang benar. Ini kanker utama bangsa, bukan korupsi. Ada korupsi karena kebijakannya yang salah memberi itu semua,” katanya.

 

 

Novi Setuningsih/AB

Suara Pembaruan

ets-small

JAKARTA . Bank Indonesia menilai peningkatan peringkat Indonesia dalam survei Ease on Doing Business (EoDB) 2017 yang dilansir World Bank merupakan bukti keberhasilan reformasi struktural. Bank sentral memberi poin khusus kepada Jakarta dan Surabaya dalam capaian prestasi tersebut.

Gubernur BI Agus Martowardojo menungkapkan kenaikan rating Indonesia sebanyak 15 peringkat dari 106 menjadi 91 posisi merupakan cerminan dari pembenahan yang dilakukan di sisi baik fiskal maupun moneter.

“Saya sambut baik memang ini sejalan  dengan reformasi kita. Kalau sekarang bisa sampai di bawah 100 itu suatu langkah baik bagi Indonesia. itu adalah langkah untuk Indonesia bisa tumbuh secara kuat dan berkesinambungan,” ujarnya dalam pelantikan Kepala PPATK di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (26/10).

Gubernur BI menyampaikan capaian itu juga membuktikan kerja sama antar institusi di Indonesia berfungsi dengan efektif, yakni antar kementerian/lembaga, antar lembaga negara serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Bukan hanya di pusat, tapi juga daerah, khususnya Jakarta dan Surabaya. Jadi untuk Jakarta dan Surabaya memang banyak berperan untuk peningkatan peringkat dalam EoDB itu,” ungkap Agus.

http://finansial.bisnis.com/read/20161026/9/596132/peringkat-kemudahan-berbisnis-membaik-bi-nlai-reformasi-struktural-sukses
Sumber : BISNIS.COM

ets-small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Kinerja ekspor Indonesia kembali terpuruk setelah hanya mencatatakan nilai US$12,51 miliar pada September lalu. Capaian ekspor tersebut turun dari perolehan bulan sebelumnya yang sebesar US$12,74 miliar, maupun dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$12,58 miliar.

Secara kumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kinerja ekspor Indonesia dalam sembilan bulan terakhir mencapai US$104,36 miliar, turun 9,4 persen dibandingkan raupan Januari-September 2015 yang sebesar US$115,2 miliar.

Penurunan ekspor terjadi untuk pengiriman minyak dan gas (migas) maupun komoditas non-migas. Ekspor migas membukukan nilai US$1,06 miliar, turun dari pencapaian bulan sebelumnya US$1,13 miliar maupun dibandingkan dengan ekspor September 2015 yang mencapai US$1,45 miliar.

Perolahan ekspor non-migas September menggenapi kinerja delapan bulan sebelumnya, sehingga ekspor non-migas total menyumbang US$9,69 miliar atau anjlok 32,6 persen dibandingkan  periode yang sama tahun lalu.

Sementara ekspor non-migas, selama 30 hari di bulan September lalu meraup nilai US$11,45 miliar. Nilainya menyusut jika dibandingkan perolehan Agustus yang sebesar US$11,6 miliar maupun September 2015 yang mencapai US$11,13 miliar.

Apabila dijumlahkan sejak awal tahun, ekspor non-migas hingga akhir bulan kesembilan mencapai US$94,66 miliar, turun 6 persen dari Januari-September tahun lalu yang mencapai US$100,8 miliar.

Dalam situs resminya, BPS menjabarkan, mayoritas kelompok barang non-migas mengalami penurunan ekspor pada September. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok barang perhiasan atau permata yang anjlok 25 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Diikuti dengan ekspor bijih, kerak dan abu logam yang minus 10 persen, kelompok biji-bijian berminyak negatif 78 persen, dan barang-barang rajutan turun 9,6 persen.

Demikian pula untuk tahun kalender, di mana ekspor kelompok lemak dan minyak nabati turun 14 persen, karet dan barang dari karet turun 10,5 persen, benda-benda dari baja negatif 15 persen, timah anjlok 19,6 persen, mesin/peralatan listrik melemah 6,7 persen, serta biji-bijian berminyak dan barang rajutan masing-masing turun 7 persen dan 1,9 persen.

Ekspor nonmigas terbesar masih ke

Amerika Serikat, yakni mencapai US$1,36 miliar, disusul ke

China US$1,35 miliar dan

Jepang US$1,11 miliar. Ketiga negara itu berkontribusi sebesar 33,28 persen dari total nilai ekspor September. Sementara ekspor ke 28 negara anggota

Uni Eropa sebesar US$1,22 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-September 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$18,86 miliar (18,07 persen), diikuti Jawa Timur US$13,96 miliar (13,38 persen) dan Kalimantan Timur US$9,92  miliar (9,50 persen).

(ags)

ets-small

 

Jakarta detik- Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen pada kuartal III-2016 sebesar 112,5, atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 111,6. Ini menunjukkan, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2016 akan lebih baik.

“Pada kuartal III indeks keyakinan konsumen naik,” ungkap Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, dalam jumpa pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Komponen pendorongnya adalah dari sisi penghasilan sekarang, yang mayoritas konsumen menganggap cukup. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama, seperti perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan peralatan elektronik dianggap pesimistis.

“Mereka masih pada level pesimistis untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dan pembelian barang tahan lama, walaupun sebenarnya ada perbaikan dari 94 menjadi 95,” terangnya.

Hendy menjelaskan, dengan posisi indeks tersebut, maka diproyeksikan konsumsi rumah tangga akan meningkat pada kuartal III-2016. Tercatat pada kuartal II-2016, dengan indeks 111,6 maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,04%.

“Dengan indikator ini, maka dapat diasumsikan konsumsi rumah tangga bisa lebih tinggi dari kuartal II,” ujar Hendy.

Survei konsumen BI sudah dimulai sejak lama, mengingat sebenarnya konsumsi rumah tangga memegang porsi sangat besar atas perekonomian Indonesia. Pada tahun lalu porsinya mencapai 55,9%.

Beberapa indikator yang ingin dicapai dari survei adalah terkait arah perkembangan konsumsi rumah tangga, ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi ke depan dan kondisi stabilitas sistem keuangan rumah tangga.

Pelaksanaan survei, meliputi 4.600 responden dari 18 kota pada 18 provinsi. Pemilihan kota mempertimbangkan peran konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan keterwakilan wilayah.(mkl/wdl)

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Agustus 2016 sebanyak 1,03 juta kunjungan. Kunjungan wisman didominasi oleh turis asal China.

Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto menyampaikan, jumlah wisman yang berasal dari China ada sebanyak 151.054 kunjungan.

Berturut-turut setelahnya yaitu dari Australia (105.754 kunjungan), Singapura (100.383 kunjungan), Malaysia (99.313 kunjungan) serta Jepang (56.831 kunjungan).

“Memang turis dari China ini paling besar, dan sebetulnya kalau dilihat perkembangannya bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain,” kata Kecuk di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Lebih jauh dia menjelaskan, bertumbuhnya wisman asal China ke berbagai destinasi dunia termasuk Indonesia ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi China yang masih lumayan tinggi. Selain itu ada juga kenaikan pendapatan per kapita penduduk China.

“Pertanyaannya turis-turis asal China ini betul-betul turis atau pekerja? Sebagian besar adalah turis. Yang nampak adalah turis,” kata Kecuk.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya baru saja berkunjung ke Sulawesi Utara. Dan memang kata Kecuk, ternyata saat ini banyak sekali penerbangan langsung (direct flight) dari daerah-daerah di China ke beberapa provinsi di Indonesia.

“Itu hanya sekadar contoh di Sulawesi Utara. Bisa ditelusuri lagi di berbagai provinsi. Jadi turis yang tercatat ini memang betul-betul turis, bukan pekerja (dari China),” kata Kecuk.

Kecuk mengatakan kunjungan wisman bulan Agustus yang mencapai 1,03 juta ini merupakan rekor kedua setelah pada Juli lalu juga menembus satu juta kunjungan.

Dengan capaian ini, maka jumlah kunjungan wisman dari Januari-Agustus 2016 mencapai 7,4 juta kunjungan.

“Data kunjugan wisman ini menggembirakan. Ini akan berdampak positif terhadap komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena tercatat sebagai ekspor jasa. Ke depan Indonesia harus memasarkan dengan lebih bagus, supaya lebih banyak wisman datang,” ucap Kecuk.

ets-small

cnbc.com: There’s more to Asia’s vast economy than just China and Singapore, both linchpins of regional growth.

Indonesia is slowly but surely cementing a reputation as a standout in the global economy, aided by a strong domestic economy and a government embracing pro-market reforms. With that in mind, the country recently saw its strongest growth in more than three years.

“Indonesia has been one of the stronger performing EM countries this year outside of countries like Brazil,” Clayton Fresk, portfolio manager at Stadion Money Management, which is based in Watkinsville, Georgia, and manages nearly $4 billion in assets, told CNBC recently.

“After experiencing a stable decline in [growth] since 2010 through mid-2015, that trend has reversed and the country is seeing small improvements in that reading over the past year,” Fresk added, with employment on the rise and interest rates on the wane.

As China’s slowing growth spills over into other developing economies in the region, Indonesia is gravitating above the turmoil. Earlier this year, the International Monetary Fund’s mission chief for Indonesiagave the government credit for its economic competence, and expects its economy to grow by 5 percent this year.

Analysts say Indonesia’s success is all the more impressive as major economies around the world continue to hew to loose monetary policies — which haven’t gotten them much bang for their buck — and developing economies struggle.

“Against this backdrop it is hard to find structural and sustainable growth stories,” Smriti Shekhar, portfolio manager with NN Investment Partners’ equity markets group told CNBC in a recent interview.

Indonesia’s vast population exhibits favorable demographics such as high life expectancy and fertility rates. Investors also like growth prospects, fiscal discipline and relatively low inflation of around 3-5 percent, making the country what Shekhar calls a “standout as an attractive market.”

Indonesia’s reform credentials have also stood out in 2016 with a new government, improved economic fundamentals, tax reform and the appointment of a credible new finance minister who was a former IMF official.

Foreign investors have lapped up Indonesian bonds at a very high rate — at least 40 percent, according to recent data — underscoring how the country’s relative attractiveness, but stoking concerns with the country’s officials. In a research note to clients this week, Bank of America-Merrill Lynch recommended maintaining exposure to long-dated Indonesian debt, based on “a supportive stance from global central banks” boosting the attractiveness of emerging government bonds.

A new tax amnesty plan rolled out in July is enhancing the reputation of the government of President Joko Widodo for solid management — and reaping it a windfall in tax revenue. Thus far, the amount collected has exceeded $350 billion, or about 9 percent of the total targeted by Indonesia’s central bank.

“Given the current pace, overseas repatriated assets could reach $10 billion or above as the scheme is completed next year,” Anthony Chan, Hong Kong-based Asian sovereign strategist at AB told CNBC recently.

That amount “would represent a very significant capital inflow into the country to support the Indoneisan rupiah,” the country’s currency, he added.

Indonesia’s young and vibrant population is another reason why investors see upside, especially when compared to the aging societies of the West and Japan.

Approximately 67 percent of Indonesia’s population is between 15 and 64 years old, according to World Bank data, putting the country’s average age at less than 30.

Although growth per capita is lower than that of China and neighboring Malaysia, a young aspirational middle class could provide a long runway for growth within the country.

Consumption is key for Indonesia, as well, with analysts citing substantial scope for urbanization and mortgage penetration and providing long-term growth options for many industries. The country also boasts a powerful combination of high savings and investment ratios, key for economic growth.

“While volatility will be a given, we are constructive on the Indonesian market,” said NN Investment’s Shekhar.

 

ets-small

Jakarta detik-Terminal Petikemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 secara resmi telah mulai beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya menyatakan, terminal ini memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektar (Ha) dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS).

Terminal diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas I3.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150.000 DWT.

“Terminal Petikemas Kalibaru mampu untuk menampung kapal besar dari Eropa, Asia Timur bisa langsung masuk ke Priok tanpa harus mampir ke negara lain,” ungkap Elvyn dalam sambutannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/6/2016)

Elvyn menuturkan, perlunya membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus petikemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapasitas penanganan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang semula berkisar 5 juta TEUs tahun pada tahun 2009-2010, ditanggulangi dalam jangka pendek dengan melakukan konfigurasi terminal, penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta TEUs/tahun.

“Dalam jangka panjang, kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah sebesar 11,5 juta TEUs/tahun setelah keseluruhan Terminal Kalibaru selesai,” ujarnya.

Terminal Petikemas Kalibaru merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 Terminal Kalibaru akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 Terminal Kalibaru. Ketika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

(mkl/drk)

Emoticons0051

Jakarta detik-Besok New Priok Container Terminal (NPCT) 1 milik PT Pelindo II, akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk persiapan peresmian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meninjau ke lokasi pelabuhan tersebut.

“Ya Insya Allah besok Presiden 8.30 WIB akan ke sini meresmikan pelabuhan di Kali Baru ini. Satu operasinya kan sudah jalan dan ini bagian dari menandai suatu spirit kita ingin menjadikan Priok riil hub. Karena kita masih harus berkompetisi dengan negara tetangga,” ujar Budi di Pelabuhan Peti Kemas NPCT 1, Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (12/9/2016).

Budi berharap pelabuhan baru ini bisa menjadi pelabuhan kelas Internasional, tempat persinggahan kapal-kapal besar. Nantinya, semua kegiatan transhipment atau bongkar muat kapal besar ke seluruh daerah di Indonesia harus melewati NPCT 1. Pembangunan NPCT 1, menurut Budi juga merupakan realisasi konsep tol laut.

“Banyak tugas kita bersama untuk menuju arah itu, tidak ringan tapi dengan suatu kesungguhan mandat dan visi presiden untuk menjadikan konektivitas menjadi tujuan dari konektivitas nasional. Bagaimana kapal-kapal, barang-barang yang mau menuju luar jakarta bisa ke Sumatera, Kalimantan, daerah lain, itu bukan dari pelabuhan lain tapi dari Priok,” papar Budi.

“Yaitu di sini mesti riil hub. Jadi riil hub itu begini, ada barang mau ke Palembang mau ke Lampung, sekarang itu bukan lewat Priok tapi lewat negara lain. Iya semua harus di sini, domestik dan internasional domestik,” imbuh Budi, saat meninjau persiapan peresmian NPCT 1 yang akan dilakukan Selasa besok oleh Jokowi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, berharap NPCT 1 menjadi terobosan terminal peti kemas modern baru di Indonesia. NPCT 1 menurut Elvyn, mampu menerima kapal-kapal besar di atas 10 ribu dan di atas 10 TEUs.

“Ini adalah satu pelabuhan yang disiapkan modern dengan peralatan yang canggih yang memenuhi standar internasional yang di era yang sekarang. Kita harap NPCT 1 ini menjadi era baru pengelolaan pelabuhan modern Indonesia karena akan mampu menerima kapal-kapal yang besar di atas 10.000 DWT dan di atas 10.000 TEUs dengan kedalaman mencapai 16 meter. Jadi saya ingin mengatakan mudah-mudahan ini menjadi awal di era baru pengelolaan pelabuhan modern berkelas dunia internasional di indonesia,” jelas Elvyn.

Untuk pengoperasian NPCT1, Pelindo II menggandeng operator kapal dan pelabuhan dunia seperti Mitsui & Co Ltd. (Mitsui), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) dan PSA International Pte Ltd (PSA).

(wdl/wdl)

Emoticons0051

the interpreter: The business press is full of dire predictions about sudden capital outflows from emerging economies, with a growing list of ‘fragile’ countries. Few commentators can resist making some reference to the disastrous 1997-98 Asian crisis, just to add an element of frisson to the story. But a repeat of 97-98 is extremely unlikely.

In recent years, particularly after the 2008 global financial crisis, we’ve come to revise our understanding of the Asian crisis.

Initial explanations identified the key cause as ‘crony capitalism’: monopolistic chaebols in South Korea, self-interested financiers in Thailand and the Soeharto clan in Indonesia.

These early explanations also blamed dirigiste economic policies, at variance with the internationally fashionableWashington Consensus. If a country was in trouble, it must be because it had strayed from the free market path. To restore order, budgets should be cut back and interest rates raised.

The 2008 global financial crisis showed that even advanced economies can get into trouble. Perhaps the best demonstration of the rethink was that the remedial policies of 2008 were, in general, the polar opposite of those practised in 1998.

The revised narrative of the Asian crisis gives a central role to the grossly excessive capital inflows in the five years prior to the crisis. At the time capital flows were widely seen as unambiguously beneficial. The IMF tried to have free capital flows written into its articles, accorded the same status as free trade. Any policy measure which tried to manage or limit these inflows was roundly condemned as ‘capital controls’.

The graph in this post tells the story. In the early 1990s, global financial integration brought a flood of capital into the fast-growing emerging economies.

Thailand, the first domino to fall, had inflows equal to 13% of GDP in 1996. As a result, the exchange rate came under inexorable upward pressure. This, together with the inflow-fueled booming economy, opened up the external deficit to 6% of GDP.

With an uncompetitive exchange rate and an asset price boom, Thailand was a house of cards, set up for a fall. Its neophyte financial regulators were not up to the task of protecting it. When the baht went into freefall in mid 1997, the contagion spread first to Indonesia and then Korea, which had both also been the recipients of excessive capital inflow.

There is much more to this story (particularly the inadequacy of the IMF-led rescue operations). But the point to be made here is that pro-cyclical volatile international capital flows played a central role in the Asian crisis.

How does this relate to today’s fragile emerging market economies?

Financial flows to emerging economies are now larger than in the 1990s and just as volatile (again, look at the graph). But most of the emerging economies have learned the lesson.

Indonesia provides an example. Having been singled out by financial markets as a member of the ‘fragile five,’ Indonesia trimmed the budget deficit by reducing petroleum subsidies, tweaked its interest rates higher, allowed the exchange rate to depreciate significantly, allowed the slowing economy to improve the external deficit, and backtracked on some of the economically dubious policies that accompany pre-election populism. Similarly, India and Brazil have tweaked policies to reduce vulnerabilities.

In short, most emerging economies are in far better shape than in 1997: scarred, wiser and far more experienced.

Can the same thing be said about the foreign providers of the capital? To make sense of the global financial sector’s current on/off capital flows, we have to understand that their country-specific knowledge is shallow. Portfolio managers are guided by simple rules of thumb, with their main attention focused on other players in the same market: when their fellow lemmings start running in the opposite direction, everyone wants to be immediately behind the pack leader.

The rules of thumb are crude. They include simple limits on external deficits, budget deficits, foreign debt and inflation. This crude evaluation system disciplines behaviour in emerging economies, perhaps unnecessarily. Bolder policies might boost infrastructure spending and speed growth. But most emerging-economy policy-makers accept that global markets won’t understand the subtle detail of more optimal policies — one day the lemmings will be spooked and run, taking their money with them.

Not all countries accept this externally dictated discipline. Countries like Argentina and Turkey are walking a tightrope. If, like Thailand, you want to have a political crisis, you need to be running an external surplus (as Thailand is). If you want to administer a huge credit stimulus that raises domestic debt sharply (as China did in 2009, saving the world from a much deeper recession), then you need a government with untrammeled policy powers, capital controls, an external surplus, and more foreign reserves than it knows what to do with.

Most emerging economies, however, accept the discipline. Their best tactic is to loudly proclaim their own virtuous prudence in the hope that foreign investors learn that emerging markets are not all the same.

This is not an ideal world. Over time, emerging markets need to find more ‘patient’ capital, such as foreign direct investment and long-term bond-holders. When they do, this will give them the freedom to actively discourage the volatile short-term capital flows that have proven so damaging.

spiral

Direktur Utama PT Bank Sinarmas (BSIM) Tbk Freenyan Liwang mencatat, sejak melakukan pencatatan saham perdana atau IPO pada akhir Desember 2010 lalu, BSIM berhasil catatkan kenaikan harga saham sebesar 421 persen. Kenaikan ini juga diiringi oleh kapitalisasi pasar yang saat ini melebihi Rp11 triliun.

“Pada Desember 2010 kita IPO dan harta per lembar sahamnya Rp150 dan harga tertinggi Rp850, kalau kemarin hartanya Rp770. Dalam waktu hampir enam tahun saham meningkat hampir lima kali,” jelasnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Kenaikan saham ini diyakini juga akan dirasakan oleh perusahaan lainnya. Bahkan, diyakini Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan menjadi salah satu pasar saham terbesar di dunia.

“Kalau ini terus berlanjut kita yakin Bursa Efek akan menjadi yang terbesar di dunia,” tutupnya.

Seperti diketahui, berkat adanya tax amnesty, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia cenderung meningkat. Bahkan, pasar modal Indonesia mencatatkan beberapa rekor sejak Juli lalu.

http://economy.okezone.com/read/2016/09/07/278/1483331/meningkat-421-bsim-yakin-bei-jadi-pasar-modal-terbesar-di-dunia
Sumber : OKEZONE.COM

doraemon

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada bulan Juli 2016 tercatat mencapai 1,03 juta kunjungan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menuturkan, pencapaian ini merupakan rekor, karena baru pertama kalinya dalam sejarah kunjungan wisman tembus satu juta.

“Ini sejarah baru jumlah wisman masuk ke Indonesia. Ini tertinggi yang pernah ada. Pertama kalinya melewati satu juta dalam satu bulan. Ini merupakan sejarah baru kita. Kita apresiasi Kementerian Pariwisata dan lainnya,” ungkap Sasmito dalam paparan di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Sasmito mengatakan, dibandingkan Juli 2015 terjadi kenaikan kunjungan wisman sebesar 17,68 persen.

Pada Juli 2015, jumlah kunjungan wisman masuk ke Indonesia sebanyak 877.600 kunjungan.

Adapun dibandingkan Juni 2016, terjadi kenaikan kunjungan wisman sebesar 20,42 persen. Pada Juni 2016, jumlah kunjungan wisman masuk ke Indonesia tercatat 857.700 kunjungan.

Sasmito menjelaskan, mayoritas wisman pada Juli 2016 masuk melalui 19 pintu utama, yakni sebanyak 968.216 kunjungan. Hanya 25.735 kunjungan yang melalui pos lintas batas, dan 38.790 kunjungan melalui pintu lain.

“Ada beberapa penyebab kunjungan Juli tembus sejuta, antara lain kampanye ke berbagai negara dan juga destinasi wisata yang lebih atraktif,” imbuh Sasmito.

Menurut kebangsaan, lima besar kunjungan wisman berasal dari Tiongkok (153.934 kunjungan), Australia (122.866 kunjungan), Singapura (94.187 kunjungan), Malaysia (90.479 kunjungan), dan Jepang (41.100 kunjungan).

dollar small

JAKARTA. Aktivitas manufaktur Indonesia akan tumbuh pada bulan Agustus setelah berkontraksi pada Juli ditopang oleh peningkatan arus masuk bisnis baru, menurut Markit Economics.

Markit Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada Agustus naik ke level 50,4 dari 48,4 pada bulan sebelumnya. Angka di atas level 50 berarti menunjukkan ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menandakan kontraksi.

Kenaikan tersebut mencerminkan ekspansi pada pesanan baru, produksi dan stok pembelian, serta volume pesanan pada Agustus.

Namun di sisi lain, angka lapangan pekerjaan kembali menurun.

Mengomentari data survei indeks manufaktur Indonesia, Ekonom HIS Markit Pollyanna De Lima mengatakan kembalinya pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada Agustus merupakan tanda yang positif, terutama setelah penurunan pada Juli menimbulkan kekhawatiran mulainya tren penurunan.

Data survei (juga) mengindikasikan bahwa perusahaan tanpa diragukan berhati-hati dalam hal prospek jangka pendek untuk lapangan pekerjaan baru dan produksi, seperti ditunjukkan oleh berkurangnya angka payroll, jelasnya, seperti dikutip dari Markit Economics, Kamis (1/9/2016)..

Lebih lanjut diungkapkan olehnya, IHS Markit berharap pertumbuhan PDB di Indonesia dapat naik dari 4,8% pada 2015 menjadi 5,1% tahun ini dengan antisipasi tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk mendukung konsumsi swasta.

http://finansial.bisnis.com/read/20160901/9/580341/pmi-manufaktur-aktivitas-industri-indonesia-tumbuh-pada-agustus
Sumber : BISNIS.COM

 

 

 

Jakarta kontan. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia kembali mengalami perbaikan. Namun, perbaikan tersebut masih berjalan lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397. Angka ini menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,402 dan dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,408.

“Artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada Maret 2015 hingga Maret 2016,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (18/8).

Adapun Gini Ratio di daerah perkotaan menunjukkan penurunan. Pada Maret 2016, Gini Ratio perkotaan sebesar 0,41, menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,419, yang juga menurun dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,428.

Begitu juga dengan Gini Ratio di perdesaan. Pada Maret 2016, Gini Ratio sebesar 0,327, menurun dari September 2015 yang sebesar 0,329, yang juga menurun diibanding Maret 2015 yang sebesar 0,334.

Perbaikan Gini Ratio ini terjadi karena adanya peningkatan distribusi pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Pada Maret 2016, distribusi pengeluaran kelompok ini sebesar 36,09%, meningkat dari September 2015 yang sebesar 34,70% dan dibanding Maret 2015 34,65%.

Sayangnya, distribusi pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sebesar 17,02%, menurun dibanding September 2015 sebesar 17,45% dan menurun dibanding Maret 2015 yang sebesar 17,10%.

Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi pada Maret 2016 sebesar 46,89%, turun dibanding September 2015 yang sebesar 47,84%. Tetapi meningkat dibanding Maret 2015 yang sebesar 48,25%.

dollar small

JAKARTA. Meski banyak gebrakan di sektor perikanan, Presiden Joko Widodo  masih tidak puas dengan pengembangan industri perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, ia memerintahkan 25 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengembangan sektor perikanan.

Lewat Instruksi Presiden No 7/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang diteken 22 Agustus 2016, Presiden menginstruksikan agar sejumlah instansi mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendorong percepatan pembangunan industri perikanan. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, Presiden memerintahkan dua hal.

Pertama, segera mengevaluasi peraturan penghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan dan tambak garam nasional. Kedua, segera menyusun peta jalan pengembangan industri perikanan, menetapkan lokasi, beserta masterplanpengembangan kawasan industri perikanan.

Bisa jadi, instruksi Presiden ini menjawab kegelisahan banyak pelaku usaha di sektor perikanan dua tahun terakhir. Kebijakan Menteri Susi yang lebih banyak membenahi sektor hulu dan penertiban penangkapan ikan berdampak pada industri hilir. Industri pengolahan ikan kesulitan pasokan bahan baku. Eksportir susah mengangkut ikan karena aturan transhipment.

Karena itu, Thomas Darmawan, Ketua Bidang Perikanan Apindo menyambut positif penerbitan inpres itu. “Selama ini, KKP sudah menyelesaikan permasalahan illegal fishing dan juga pencurian bahan bakar. Sayangnya, KKP lamban mengembangkan usaha di sektor perikanan,” tuturnya pada KONTAN, Kamis (25/8).

Segera menindaklanjuti

Thomas berharap KKP mengevaluasi efektivitas beberapa kebijakan, khususnya ada solusi atas kebijakan itu. Contohnya, pelarangan pemakaian pukat sebagai alat tangkap ikan. “Harus dipertimbangkan, alat ganti tangkapnya apa?” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyinkronkan aturan pusat dan daerah supaya pelaku usaha tidak lagi memanipulasi. Contohnya, banyak pemilik kapal turunkan ukuran badan kapal karena perbedaan aturan.

Aturan lain yang perlu ditinjau adalah kenaikan tarif PNBP sektor perikanan. “Kenaikannya 1.000%. Masalahnya, kapal belum operasi sudah ditarik, diijon. Ini memberatkan,” kata Thomas.

Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan berharap KKP cepat merespon instruksi Presiden itu dengan meninjau ulang aturan yang menghambat pengembangan industri perikanan. Salah satunya aturan soal bongkar muatan di tengah laut (transhipment). “Buka kembali dengan pengawalan ketat,” ungkapnya.

Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan enggan berkomentar atas instruksi tersebut. “Silakan langsung menghubungi Bu Susi,” ujarnya. KONTAN sudah meminta tanggapan lewat pesan tertulis pada Menteri Susi, tetapi tidak ada balasan.

Emoticons0051

[PARAPAT] SP: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Danau Toba mempunyai potensi besar untuk berkembang pesat dalam industri pariwisata berskala internasional.

“Danau Toba sudah dikenal masyarakat internasional. Pariwisata ini harus didukung, dan paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding sektor lain,” ujar Presiden di hadapan tokoh masyarakat di Parapat.

Presiden meminta, tokoh masyarakat, adat maupun budaya untuk turut memberikan pengarahan kepada masyarakat, sebab perubahan kultur memang harus dilakukan.

“Masyarakat harus mampu melayani wisatawan yang datang ke Danau Toba. Yang dikembangkan adalah ekoturisme, juga di zona otoritas akan dibangun tempat meeting, konferensi dan pameran mencakup 600 hektare,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan pariwisata Danau Toba menjadi perhatian khusus karena selama beberapa tahun terakhir terjadi penurunan citra dan branding sebagai kawasan wisata.

“Itulah alasan mengapa 10 destinasi lewat Keppres yang kita kerjakan adalah Danau Toba,” sebutnya. [155]

big-dancing-banana-smiley-emoticon

ID: Ketidakpastian ekonomi global belum segera berakhir. Persaingan antanegara di bidang perdagangan dan investasi semakin sengit. Bukan hanya negara berkembang, saat ini, negara maju juga berlomba menguasai pasar dan menarik minat investor asing. Di bidang pariwisata pun, kompetisi kian ketat dalam menarik minat wisatawan.

 

Tidak mudah bagi Indonesia untuk menaikkan nilai ekspor, menarik investasi dan wisman. Setiap negara berusaha menguasai pasar domestiknya. Berbagai kebijakan di bidang perdagangan digulirkan untuk melindungi pelaku usaha di dalam negerinya. Meski dalam era pasar bebas, pemerintah Negara maju mampu membuat kebijakan yang tidak melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO). Negara maju juga memberikan berbagai insentif bagi pemodal asing untuk menarik minat para investor dunia.

Setelah 71 tahun merdeka, PDB per kapita Indonesia masih US$ 3.500. Sedang Korsel yang merdeka 15 Agustus 1945, hanya terpaut dua hari, kini memiliki PDB per kapita US$ 26.000. Penduduk miskin kita masih 28 juta atau 10,8% dari total penduduk. Penganggur terbuka lebih dari 7 juta atau 5,5% dari angkatan kerja.

 

Kesenjangan sosial cukup tinggi seperti terlihat pada rasio Gini 0,397. Sedang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan baru mencapai angka 69,5.

 

Dalam peta persaingan ekonomi yang sudah sangat sengit, tidak mudah bagi Indonesia untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%. Hanya sempat tiga tahun, yakni 2010-2012, laju pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Sejak 2013, ekonomi Indonesi bertumbuh di bawah 6%.

 

Pada tahun 2013 dan 2014, ekonomi bertumbuh 5,6% dan 5%. Sedang pada tahun 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi melaju 4,8%. Dengan berbagai upaya, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua 2016 sebesar 4,9% dan 5,1%.

 

Merespons kondisi ini, Presiden Jokowi mengimbau semua pihak untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi bangsa pemenang. Untuk menjadi bangsa pemenang, demikian Presiden, Indonesia harus mampu memutuskan mata rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Selama ada kemiskinan dan pengangguran, sulit bagi Indonesia menjadi bangsa pemenang.

 

Jika kesenjangan sosial melebar dan ketimpangan meningkat, Indonesia bakal menghadapi bom waktu, yakni gejolak sosial yang dipicu oleh rasa ketidakadilan. Imbauan itu disampaikan Presiden pada sidang tahunan MPR RI, pidato kenegaraan di depan anggota DPR RI dan DPD RI, dan saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (16/8).

 

Presiden mengakui, upaya menjadi bangsa pemenang sudah dilakukan sejak presiden RI pertama. Namun, kompleksitas masalah dan level persaingan yang kian keras membuat bangsa Indonesia belum mencapai cita-cita proklamasi hingga ulang tahun kemerdekaan ke-71.

 

Untuk menjadi bangsa pemenang, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas atau terobosan. Setiap organisasi dan sektor perlu ditata kembali. Tanggung jawab utama untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa pemenang adalah para penyelenggara negara. Penyakit utama yang membuat penyelenggara negara tidak mampu melayani dengan baik rakyatnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi di Indonesia sudah menyebar dari tingkat atas hingga bawah, dari eksekutif dan legislatif hingga yudikatif, dan dari Sabang sampai Merauke.

 

Meski ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para aktor korupsi tetap menjalankan aksinya. Mereka yang tertangkap tangan dianggap orang sial. Peristiwa tangkap tangan sama sekali tidak menyurutkan semangat korupsi. Korupsi berjalan seiring dengan kolusi karena hanya dengan kolusi, korupsi bisa langgeng. Nepotisme bisa ditemukan di manamana. Karena rekrutmen pegawai dan jabatan kunci seperti kepala dinas dan jabatan publik seperi bupati dan wali kota tidak ditentukan berdasarkan meritokrasi. Bukan mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas yang mendapatkan jabatan kunci dan menjadi pejabat publik, melainkan mereka yang memiliki hubungan keluarga.

 

Selain KKN, penyakit utama yang merusak kualitas birokrasi adalah feodalisme yang kuat berakar di kalangan pejabat dan birokrasi. Para birokrat yang dalam posisi melayani tidak menjalankan tugasnya jika tidak ada tips. Penyakit feodalisme menghambat pelayanan dan menyuburkan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan birokrasi di daerah.

 

Reformasi birokrasi baru sebatas wacana. Dalam kenyataan, masyarakat masih berhadapan dengan birokrasi yang tidak efektif dan korup. Masalah Indonesia yang juga menjadi penghambat utama kemajuan adalah produk hukum yang tumpang tindih dan banyak loopholes atau celah hukum. Produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah perlu diatur kembali.

 

Reformasi hukum perlu dijalankan dengan sistematis agar tidak ada produk hukum yang saling bertentangan serta tidak ada bidang dan sektor yang tidak memiliki produk hukum yang baik. Kemajuan sebuah negara juga sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara.

 

Lemahnya fondasi ekonomi Indonesia adalah tidak ada kebijakan yang mendukung industri dalam negeri, kemajuan iptek, dan inovasi. Akibatnya, ekspor Indonesia didominasi komoditas atau produk primer. Iptek tidak berkembang karena riset tidak mendapat anggaran dan insentif yang cukup. Indonesia belum menjadi negara yang subur bagi lahirnya inovasi baru.

 

Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang hendak memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan keseimbangan baru. Ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur, industri dalam negeri, dan maritim. Sejak 2015, dana pembangunan infrastruktur terus meningkat.

 

Ekspor komoditas diganti dengan ekspor produk industri bernilai tambah tinggi. Potensi laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Jawa, melainkan akan digeser ke luar Jawa. Para pelaku usaha yang selama ini berada di zona nyaman harus lebih membelalakkan mata untuk lebih kreatif dan kompetitif, mencari terobosan baru guna memenangi persaingan. Bukan hanya pasar ekspor yang semakin sulit ditembus. Pasar dalam negeri pun sudah diserbu berbagai produk pertanian dan industri dari berbagai negara.

 

Setiap keluarga harus lebih bertanggung jawab mendidik anaknya menjadi manusia mandiri. Setiap anak harus dibiasakan menghadapi tantangan. Di sekolah dasar dan menengah, para guru perlu lebih mengedepankan peran sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan karakter siswa. Anak didik dirangsang untuk kreatif, bukan menghafal.

 

Semua pihak harus keluar dari zona nyaman dan berusaha menjadi bangsa pemenang. Meski sekolah, orang tua, dan dunia usaha mempunyai peran, tanggung jawab terbesar ada di para penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR. (*)

spiral

JAKARTA. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali naik 68% setelah pada Oktober tahun lalu turun ke angka 41%. Kenaikan kepercayaan publik ini disebabkan beberapa faktor, namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan kepada 1220 responden di 17 provinsi pada 1-9 Agustus kemarin, tercatat 36% responden menganggap kondisi ekonomi Indonesia kembali membaik, meskipun nilai yang sama diberikan untuk anggapan kondisi ekonomi tidak ada perubahan.

Yang paling dominan mempengaruhi anggapan ekonomi Indonesia membaik itu diukur dengan daya beli masyarakat. Masyarakat menilai jika kondisi inflasi turun dan daya beli masyarakat meningkat, kepercayaan publik akan naik. “Kalau inflasi naik maka sentimen publik menjadi negatif terhadap ekonomi dan kepercayaam terhadap Jokowi akan turun,” kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanudin Muhtadi, Minggu (14/8).

Dan itu terbukti saat kondisi inflasi mencapai mencapai 7,18 pada September 2015 lalu, hasil survei IPI menunjukan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurun drastis. Namun ketika kondisi inflasi bisa terjaga pada angka 3,12 pada Juli lalu, kepercayaan publik kembali meningkat.

Alhasil kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan itu bisa diukur dengan kondisi naik turunnya inflasi. Namun, ini akan menjadi problematik ketika pemerintah ingin mengambil jalan instan ketika mengendalikan laju inflasi.

Burhan juga mengatakan, pencapaian yang bisa dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu di bidang infrastruktur dengan membuat jalan-jalan umum, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan sarana transportasi umum. Namun sayangnya presiden Jokowi tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi orang miskin. “Terakhir Presiden Jokowi tidak bisa mengurangi pengangguran,” kata Burhan.

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

ID: Badan Pusat Statistik menyampaikan kabar yang melegakan hati, yakni turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Per Maret 2016, jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 28,01 juta orang atau 10,86%. Hal itu berarti berkurang 0,50 juta orang dibanding posisi September 2015 sebesar 28,51 juta atau 11,13%.

 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebesar 0,28 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,22 juta orang. Namun, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2016 mencapai 14,11% sedangkan daerah perkotaan hanya 7,79%.

 

Di negara manapun, angka kemiskinan adalah momok. Jumlah kemiskinan, baik dari sisi persentase maupun dari sisi angka, selalu menggambarkan bahwa negara tersebut tidak sejahtera. Semakin besar angka kemiskinan suatu negara, maka pemerintah negara bersangkutan dapat dinilai kurang sukses membawa rakyat ke taraf hidup yang lebih baik.

 

Mengharapkan republik ini dengan cepat bebas dari cengkeraman kemiskinan, tentu sesuatu yang nyaris mustahil. Sebab, faktanya, negeri ini masih banyak didiami oleh warga masyarakat, yang pendapatannya serba terbatas. Bahkan, untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-harinya pun, masih teramat sulit. Meski fakta tersebut sulit kita terima, sebab tak seorang pun yang mengakui bahwa negeri ini miskin. Lantas, mengapa sampai bisa terjadi hal-hal yang kontroversial, di mana rakyat miskin sedangkan negerinya kaya raya?

 

Selama ini, tak dapat dimungkiri bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini dari waktu ke waktu adalah menyangkut tingginya angka kemiskinan. Persoalan kemiskinan menjadi problema serius dalam sejarah Republik kita. Sejarah bangsa ini sebagian diisi dengan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

 

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 9-10% pada akhir 2016. Pemerintahan Jokowi berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memacu pembangunan infrastruktur, memprioritaskan program kedaulatan pangan, pariwisata, maritim, industri, pemerataan wilayah dan sebagainya.

 

Namun, bisa saja upaya pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi itu mengalami kemandulan. Penyebabnya, lemahnya kelembagaan. Dengan asumsi pemerintah peduli terhadap nasib kaum miskin pun, dengan tidak berfungsinya kelembagaan telah menggagalkan realisasi komitmen pemerintah. Di samping itu, Presiden Jokowi memang banyak menghadapi masalah politikhukum yang menguras tenaga dan pikirannya.

 

Ke depan, bisa saja pemerintah gagal lagi mencapai target, jika pola kerja dan perhatian pemerintah tidak berubah. Presiden saat ini memiliki banyak lembaga tapi tidak membuat pemerintah menjadi efektif. Fokusnya tidak di sana, jadi susah juga mengatakan apa yang akan terjadi pada masa depan. Dalam beberapa waktu yang lalu, kemiskinan menjadi “simbol” Republik ini. Hal ini tercermin dari banyaknya wilayah Republik yang dihiasi oleh peta kemiskinan. Banyak terdapat desa tertinggal.

 

Bahkan kini, bukan hanya desa lagi yang tertinggal, tetapi sudah daerah tertinggal. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lebih dari 60% orang miskin ada di wilayah perdesaan. Artinya, kebijakan ekonomi yang diproduksi pemerintah selama ini cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa.

 

Pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi, nyatanya masih terjadi kisah kemiskinan yang menyentak perhatian kita. Pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak selalu identik dengan lenyapnya kemiskinan (Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1981: 105). Salah satu penyebabnya adalah mekanisme efek tetesan ke bawah (trickle down effect) yang semula diyakini oleh beberapa pihak sebagai salah satu strategi yang tepat untuk memerangi kemiskinan, ternyata tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

 

Sebenarnya, negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28c Ayat (1), 28h Ayat (1 dan 3), Pasal 31 Ayat (1 dan 2) UUD 1945. Tapi, Negara telah gagal menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila seperti jauh panggang dari api.

 

Sampai sejauh ini rasanya saya belum dapat merasakan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Sebuah negara dianggap gagal jika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik.

 

A failed state results when the leadership and institutions of the state are wakened and discredited to the point where the state can no longer fulfill its responsibilities or exercise sovereignty power over the territory within its borders(Stoddard, A: Ethnonationalism and the Failed State: Sources of Civil State Fragmentation in the International Political Economy Emerge: A Graduate Journal of International Affairs, Volume-4, Carleton University, Kanada, 2000).

 

Tidak bisa dimungkiri bahwa data kemiskinan yang disampaikan BPS di atas telah mencoreng klaim “keberhasilan” yang digapai oleh pemimpin negara ini. Program Jokowi melalui “kartu sakti”, Nawacita, dan menggerakkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah belum mampu mengentaskan rakyat Indonesia dari lubang kemiskinan.

 

Di sini perlu ditegaskan, masih terjadinya pelanggaran konstitusi oleh para penyelenggara negara semakin membuktikan bahwa negeri ini sedang salah urus. Para penyelenggara belum memiliki kesadaran (keadaban) berkonstitusi dan bernegara yang baik. Rakyat pun hanya jadi tumbal kebijakan yang salah kaprah dan berpihak asing. Tak salah jika rakyat bergerak sendiri untuk menemukan kesejahteraan di negeri yang salah urus ini.

 

Problem kemiskinan seharusnya menggugah kesadaran para penyelenggara (khususnya Pemeritahan Jokowi) untuk secepatnya memperbaiki negara yang salah urus ini. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan program untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Presiden Jokowi dilantik, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun demokrasi yang lebih bermartabat, dan membumikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Janji itulah yang kini dan terus ditagih rakyat sepanjang periode Pemerintahan Jokowi. Visi misi Trisakti, sembilan agenda prioritas Nawa Cita, dan program antikemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Jokowi-JK dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan si miskin. Yang diperlukan orang miskin agar dapat keluar dari kemiskinan adalah lapangan kerja yang layak, perluasan kesempatan akses sumber daya, pemenuhan hak-hak dasar, dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

 

Paket kebijakan yang ditelurkan Presiden Jokowi harus secepatnya diimplementasikan. Tak kalah penting, negara harus menghentikan kebijakan impor dan bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan, energi, dan sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi tercapainya masyarakyat yang sejahtera dan penuh kemakmuran. Tentu orang miskin sangat berharap terangkat derajat kehidupannya lebih baik.

 

Joko Riyanto, Koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo

Advertisements

lagi lagi JANJI: small is not beautiful, indeed …

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah ingin meningkatkan peran koperasi terhadap ekonomi nasional. Hanya saja, terdapat salah satu kendala yang menahan laju pertumbuhan usaha koperasi, yakni pungutan pajak berganda.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyatakan usaha koperasi masih dikenakan pajak berganda atas pembagian sisa hasil usaha (SHU). Pungutan pajak dikenakan sebelum dan sesudah pembagian kepada setiap anggota.

BACA JUGA :
Usai Survei Lebih Sebulan, 4 WN Taiwan Selundupkan 1 Ton Sabu
Surplus Dagang Juli Diperkirakan Melonjak
Ini Tips Start Up Bangun Jejaring Media
“Padahal National Trades Union Congress di Singapura malah membebaskan pajak pada koperasi,” ujar Puspayoga saat menghadiri Kongres Koperasi di Makassar dalam siaran pers, Sabtu (15/7).

Pembebasan pajak pada koperasi merupakan salah satu rekomendasi Kongres Koperasi nasional di Makassar.

Pertumuan itu menghasilkan belasan rekomendasi lain untuk mengoptimalkan peran koperasi pada ekonomi nasional. Koperasi ditarget mampu berdiri sejajar dengan BUMN sebagai pemantik ekonomi domestik.

Beberapa rekomendasi lain yang dihasilkan merupakan modernisasi koperasi dengan pemanfaatan IT dan revitalisasi dan konsolidasi usaha KUD secara vertikal. “Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bangkit. Dan saya percaya dengan gerakan koperasi itu bisa terwujud,” ujar dia.

Menurutnya, peran koperasi terhadap produk domestik bruto nasional masih bisa dikembangkan. Tapi, kontribusi koperasi terhadap ekonomi terus mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir.

Menurutnya, peran koperasi terhadap PDB hanya sebesar 1,7% pada 2013. Tapi angka itu sudah meningkat menjadi sebesar 3,99% pada 2016.

Puspayoga optimistis peran koperasi terhadap PDB bisa meningkat signifikan bila hasil rekomendasi Kongres Koperasi diterapkan secara utuh.

Menurutnya bukan tidak mungkin Indonesua meningkatkan peran koperasi terhadap PDB sebesar 15%. Sebab koperasi di Perancis, Belanda, dan Selandia baru mampu berperan sebesar 20% terhadap PDB nasional.

 

Jumat, 09 Januari 2009 21:53 WIB
Bank Kecil Butuh Interbank
Penulis : Jajang
JAKARTA–MI: Kelangsungan operasional bank kecil menengah perlu dijaga dengan adanya penjaminan pasar uang antarbank (interbank). Penjaminan ini penting diberlakukan agar bank besar mau menempatkan dananya ke bank kecil.

“Sebab kalau tidak nanti akan banyak bank yang kolaps di 2009,” ujar Komisaris Independen BRI, Aviliani saat seminar Knowledge Sharing PT Permodalan Nasional Madani dengan tema Economic Up date and Over View 2008-Outlook 2009, Dampak dan Strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, di Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut Aviliani, dana interbank ini penting agar bank-bank besar berani untuk membantu bank-bank kecil yang kekurangan dana. Menurutnya, saat ini perpindahan dana dari bank kecil ke bank besar telah terjadi.

“Jadi sekarang BRI, BNI, Mandiri kelimpahan dana lebih besar dan sepertinya nasabah lebih percaya pada bank-bank pemerintah,” jelas Avi.

Pasar interbank makin ketat setelah kasus Bank Century gagal kliring yang kemudian diambil alih oleh pemerintah melalui LPS. Sebelumnya banyak pihak menilai jika interbank dijamin bank-bank akan berperilaku kurang hati-hati.

“Misalnya Bank Centruy, meskipun LPS sudah menyalurkan dana Rp2 triliun tapi semua nasabah ambil dana. Sekarang LPS bingung karena bank-bank besar tidak mau bantu sebab kalau terjadi likuidasi terjadi siapa yang jamin,” papar Aviliani.

Aviliani juga menyayangkan ditolaknya Perpou Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) oleh DPR. “Walaupun saat ini kondisi kita masih bagus, namun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. JPSK ini penting agar tidak terjadi BLBI tahap II,” pungkas Aviliani. (JJ/OL-06)

DUN1A TANPA BANK $ENTRAL

dreaming

gw bermimp1 1 hari nant1, dunia sama sekal1 TANPA BANK $ENTRAL

fungsi moneter BANK SENTRAL AKAN DIGANTIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA atawa MULTILATERAL yang FOKUS PADA 1 FUNGSI NEGARA yaitu MONETERIStik

apa seh moneter itu ?

monetarySMALL

(ekstremnya, satu hari nante, fungsi bank sentral digantikan oleh DRONE + ROBOT… :P)

WORLD without CENTRAL BANKS

globe

dollar small

For the past 70 years, Japan has been a crucible of experimentation in economic policy. During its go-go years, Tokyo’s unusual practices to spur rapid growth became a model for much of the rest of Asia, while its unconventional attempts to revive its post-bubble economy have helped economists understand what should and could be done to recover from financial crises.

Abenomics

Now Japan may be offering the world yet another lesson in economics — on the outer limits and ultimate effectiveness of monetary policy itself.

Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda disappointed investors on Friday when he offered only a minor boost in his asset-buying program as his latest effort to beat deflation and raise growth. With talk of “helicopter money” and other exotic strategies, many had convinced themselves that the BOJ would try to surprise markets with a much more dramatic decision. Voices immediately called for greater action. “We still expect the Bank to do more,” wrote economist Marcel Thieliant of Capital Economics in a Friday note.

In his press conference, Kuroda insisted that he wasn’t done yet — there were more bonds to buy, more rate cuts to try. But the truth is, at this stage, three years into his radical program to restart Japan, the BOJ might just be a spent force. As HSBC economist Frederic Neumann put it in a Friday report: “Today’s decision suggests that the BOJ has reached the limits of its current policy framework.”

Kuroda has already thrown everything into his fight to save Japan. Through his extensive program of quantitative easing, his bank now holds a third of all outstanding government bonds, and some experts believe there are limits to his ability to buy more and more of them. Yields on many of these bonds are already negative, which means the investors who are lending their money to the government are paying for the privilege. The total assets of the BOJ have more than doubled in the just the past three years.

Even if Kuroda could expand the easing program, there’s little reason to think it will make a big difference. At this point, further rate cuts or more bond-buying would only be on the margins of his actions thus far. And those haven’t gotten the BOJ very far. By one key measure, the economy sunk deeper into deflation in June. Earlier this month, the International Monetary Fund reduced its growth forecast for 2016 to an anemic 0.3 percent.

The fact is that BOJ can pump out as much cash as it wants, but unless companies and consumers use it to invest and spend, Kuroda’s “bazooka” can only fire blanks. The government simply hasn’t advanced the critical reforms — from deregulation to labor market repair — that would unleash new opportunities and convince investors to borrow, build and create.

Arguably, the case could be made that Japan would be much worse off without Kuroda’s experiments. But with so much largesse creating so little positive effect, we at least need to question if further easing could achieve that much more. In fact, greater action could have a damaging effect, by further straining banks and punishing savers. And those concerns are only going to grow over time. Kuroda may need to pretend he has unlimited room to maneuver in order not to spook markets. But he’s running a high risk of underwhelming them again, given the very real constraints on action.

There are uncomfortable lessons here for other central bankers. Mario Draghi, president of the European Central Bank, is, like Kuroda, under constant pressure to take more drastic steps to stoke inflation and growth. But Kuroda’s experience should act as a warning that his bank may eventually hit a ceiling as well. In China, where policymakers are easing money to spur growth, the BOJ’s traumas are clear proof that expanding cash without implementing true structural reforms only goes so far.

Kuroda’s only hope may be to tinker further with his unorthodox policies and take even more radical decisions — such as lending to banks at negative rates. Perhaps Japan will continue to be a laboratory of economic innovation. The results, though, are likely to be sobering.

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

long jump icon

 

marketwatch: During the financial crisis of 2008-09, politicians facing difficult and electorally unpopular decisions cleverly passed the responsibility for the economy to central bankers. These policymakers accepted the task to nurse the global economy to health.

But there are increasing doubts about central banks’ powers and their ability to deliver a recovery.

Policymakers have engineered an artificial stability. Budget deficits, low-, zero-, andnow negative interest rates , and quantitative easing (QE) have not restored global growth or increased inflation to levels necessary to bring high-debt under control.

Instead, low rates and the suppression of volatility have encouraged asset-price booms in many world markets. Since prices of assets act as collateral for loans, central banks are being forced to support these inflated values because of the potential threat to financial institutions holding the debt.

As the tried and tested policies lose efficacy, new unconventional initiatives have been viewed by markets with increasing suspicion and caution.

Do negative interest rates work?

(2:36)WSJ’s Jon Hilsenrath and Nell Henderson talk about today’s ‘bizarre negative world’ of interest rates and the reasons behind such unconventional moves.

Key to this debate is negative interest rate policy (NIRP), now in place in Europe and Japan, and most recently affecting German bonds.

Markets do not believe that NIRP will create the borrowing-driven consumption and investment that generates economic activity. Existing high-debt levels, poor employment prospects, low rates of wage growth, and overcapacity have lowered potential growth rates, sometimes substantially. NIRP is unlikely to create inflation for the same reasons, despite the stubborn belief among economic clergy that increasing money supply can and will ultimately always create large changes in price levels.

There are toxic by-products to this policy. Low- and negative rates threaten the ability of insurance companies and pension funds to meet contracted retirement payments. Bank profitability also has been adversely affected. Potential erosion of deposits may reduce banks’ ability to lend and also reduce the stability of funding.

The capacity of NIRP to devalue currencies to secure export competitiveness is also questionable. The euro EURUSD, -1.0303%  , yen USDJPY, -2.01%  and Swiss franc have not weakened significantly so far, despite additional monetary accommodation. One reason is that these countries have large current account surpluses: the eurozone (3.0% of GDP), Japan (2.9% of GDP), and Switzerland (12.5% of GDP). The increasing ineffectiveness of NIRP in managing currency values reflects the fact that the underlying problem of global imbalances remains unresolved.

Moreover, the manner of policymaking is unconvincing. The Federal Reserve’s attempt to normalize interest rates has been confused and contributed to instability. The European Central Bank looks increasingly impotent. The Bank of Japan’s insistence on its ability to launch new measures to reinvigorate the economy ring hollow.

Meanwhile, Chinese policymakers, until recently applauded as exemplary economic managers, have struggled to bring the country’s stock-market slide under control despite numerous expensive attempts. The People’s Bank of China has also struggled to prevent capital outflows or avoid pressure to devalue the yuan. Facing slowing growth and unwilling to reform quickly, China is reverting to a strategy of increasing spending and bank lending.

These new policies also frequently seem half-hearted. Japan’s NIRP proposals only affect a small part of the financial system, apparently to avoid destabilizing banks. China’s extra stimulus is mixed with intermittent warnings about excessive debt from “authoritative sources” creating confusion.

Despite the International Monetary Fund urging bold, broad measures, the G20 shows little appetite for new initiatives.

The weakness in the U.S. dollar DXY, +0.59%  following the March 2016 Shanghai Summit led to suggestions that the leading economies had agreed to lower the value of the dollar. This would alleviate pressure on China from a stronger yuan. It would also support commodity prices assisting lenders that have overextended themselves providing credit to commodity producers. But after a short period of stability, the accord, it there ever was one, seems to have unraveled.

International cooperation is eroding into conflict

Each nation now targets fiscal and monetary policy on domestic objectives, while paying lip service to not seeking currency devaluation or beggar-thy-neighbor policies. International cooperation is eroding into conflict. There is growing recognition that available options have diminished. ‘Helicopter money’, effectively governments making payments to citizens, is merely a novel form of government spending funded by debt purchased by the central bank or by creating money. It is unclear why these policies — which have been tried repeatedly since 2009 — will be more successful this time.

Policymakers are also unable to defend their actions. They rely on contra-factual arguments, asserting that their policies are successful because in their absence things would have been worse. What is clear is that the loss of faith in central banks poses a significant threat to the stability of the global economy and markets.

Satyajit Das is a former banker and author of  The Age of Stagnation (Prometheus Books).

bird

UPDATE: What if central banks were no longer independent?

05/19/16 05:11 PM EDT

By Joachim Fels

Inflation expectations would rise as the government expands its influence

Here’s a secular question for you: What if central banks weren’t independent?

At Pimco we have just wrapped up our annual Secular Forum, where we discuss the forces driving the global economy and formulate our outlook for the three- to five-year horizon, along with risks to that baseline view. (Click here for more information about the forum (https://sites.pimco.com/secular-outlook), including an essay by Rich Clarida and a list of speakers.) Inspired by the free-thinking, forward-looking debate at the forum, I would like to address the status of what has been a given: central bank independence.

Central bank independence is widely accepted as a necessary prerequisite for successful monetary policies. But considering political sentiment these days, along with the decline in inflation over the past few decades, there is a chance that this independence could come into question. If so, that scenario is not as scary as you might think. Hear me out …

Independence from government and the political process is obviously helpful when the main enemy is high inflation, as it enhances a central bank’s credibility and helps monetary policy makers do tough things without political interference. One example is the “Paul Volcker recession” of the early 1980s, which was necessary to end the Great Inflation.

But what happens when the main enemy is not inflation, but deflation, debt overhangs and financial crises — in other words, the world since 2008? Critics point out how the need or desire to defend their independence often hinders central banks from swiftly addressing these problems in the most direct and effective way (say, helicopter money or overt lender-of-last-resort action to underwrite troubled financial institutions or sovereigns).

Instead, independent central banks have had to deploy second-best interventions such as quantitative easing (QE) or negative interest rate policy (NIRP), which distort financial markets and can have severe distributive consequences. This actually has exposed central banks to severe criticism on two fronts — criticism of the second-best policies with their unforeseen effects and diminishing returns, and criticism for making decisions that the observers say belong in the hands of elected officials.

The not-too-distant past

It is worth remembering that central bank independence is a relatively new phenomenon. In the large majority of cases, central banks in the developed world gained independence in setting monetary policy only in the 1980s or as recently as the 1990s. The Bank of England was founded in 1694 but only gained operational independence to pursue a 2% inflation goal (set by the government) in 1997, which was year 303 of its existence.

The main rationale for making central banks independent was to enhance the credibility of inflation-targeting monetary policy, which became the standard approach to monetary policy after the demise of the gold standard and the ensuing Great Inflation of the 1970s and early 1980s. High and volatile inflation had become the economy’s main enemy, and the solution was to focus monetary policy exclusively on stabilizing inflation at low levels, with independence making that task easier to achieve.

But there’s an asymmetry in monetary policy — central banks can do more to restrain inflation than they can do to stimulate it. The main problems today, and most likely also over our secular horizon, are continuing disinflationary or even deflationary global forces, public and private-sector debt overhangs and the potential for new financial crises.

Many observers ask whether central banks have exhausted the capacity of the ordinary and extraordinary policy tools they have deployed since the financial crisis. Some of those observers may go on to say that central banks would be better equipped to counter the challenges in today’s economy if they worked in close collaboration with and under the control of a democratically legitimized government.

One argument for direct government involvement and responsibility is that many of the decisions that are required to address today’s greatest problems have significant distributive consequences and are thus in the realm of fiscal policy rather than monetary policy. Think of the decision to save one major financial institution or let another one go bust (many names spring to mind from the 2008–2009 financial crisis). Think of the decision to serve as lender of last resort to weak sovereigns (several names spring to mind from the more recent eurozone crisis). Or think of the decision to buy large amounts of public and/or private sector assets and introduce negative interest rates to (try to) bring inflation back up to target. All of these decisions are tough ones to make for an independent central bank that, if it decides to make them, will be harshly criticized by those who lose out in the redistribution that follows.

Independent central banks also often serve as easy scapegoats for politicians who balk at making tough decisions themselves. Again and again during the eurozone crisis, governments shied away from solving the sovereign debt and banking crises once and for all with fiscal instruments. Rather, they relied on the European Central Bank to step in, only to criticize monetary policy later for having overstepped its boundaries.

Eyes on the prize

If the (nearly) unthinkable came to pass and central banks came back under government oversight in setting policy, what would it mean in practical terms for the economy and markets? An almost immediate effect would be to raise inflation expectations as the government expands influence in monetary policy.

Also, central banks could bypass the entire financial sector by endowing the government directly with freshly created money (e.g., crediting the Treasury’s account at the Fed) that the government could then distribute to the public through tax-rebate checks or increased public spending — helicopter money. This could be a much more direct and effective way to overcome a demand deficiency and raise inflation expectations than using QE to remove financial assets that are in high demand (i.e., government bonds or high quality corporate bonds) or embarking on NIRP, which is an experiment with an uncertain outcome.

True, there are other ways to implement helicopter money than doing away formally with central bank independence. Former Fed Chair Ben Bernanke has made a very interesting proposal of how this could work. Essentially, the idea is for the independent Fed to decide how much money injection would be needed to achieve the mandated employment and inflation objectives and to credit the Treasury account with this amount. It would then be up to the government to distribute the money in any way it deems fit.

Targeting today’s problems

Critics contend that the main problem with central bank independence is that it was invented to solve a problem — high inflation — that no longer exists. Does their independence hinder central banks from pursuing the most direct and efficient solutions to today’s problems?

Trust me, for an economist born and raised in Germany to believe that the independent Deutsche Bundesbank should be the benchmark for all central banks, this is not an easy question to ponder. But the reality remains: Aggressive independent monetary policies across the world haven’t yet delivered inflation, and fiscal foot-dragging persists. A union of fiscal and monetary policy may become an option if the economy continues along this path.

Joachim Fels (https://www.pimco.com/experts/joachim-fels) is a managing director and global economic advisor at Pimco. The views expressed here are his own. This was first published on Pimco’s website as “The Downside of Central Bank Independence” (https://www.pimco.com/insights/economic-and-market-commentary/macro-perspectives/the-downside-of-central-bank-independence).

-Joachim Fels; 415-439-6400; AskNewswires@dowjones.com

RELATED: Central banks shouldn’t rely on QE, negative interest rates, helicopter money (http://www.marketwatch.com/story/central-banks-shouldnt-rely-on-qe-negative-interest-rates-helicopter-money-2016-05-18)

RELATED: Draghi plays defense as ECB faces political assault (http://www.marketwatch.com/story/draghi-plays-defense-as-ecb-faces-political-assault-2016-04-21)

RELATED: Fed’s structure is broken and needs overhaul, former insider says (http://www.marketwatch.com/story/feds-structure-is-broken-and-needs-overhaul-former-insider-says-2016-05-04)

RELATED: How the Fed ignored the constitution and played favorites during the 2008 crisis (http://www.marketwatch.com/story/how-the-fed-ignored-the-constitution-and-played-favorites-during-the-crisis-2016-04-25)


(END) Dow Jones Newswires

05-19-16 1711ET

ezgif.com-resize

roubini econmonitor: Satyajit Das   While the central bank and government policies have stabilised conditions, they have not restored growth or created sufficient inflation to address the world’s debt problems. As Helmuth von Moltke, a 19th century head of the Prussian army, observed: “No battle plan ever survives first contact with the enemy”.

Given that the bulk of recent growth was driven by debt fuelled consumption and investment, slower credit growth has predictably affected the level of economic activity. Slower population growth, lack of new markets with most nations integrated into the global trading system, slower rates of innovation, slower productivity improvement, an aging population in developed nations, declines in science education, the effect of climate change and decreasing return on investment in energy and food combined with the overhang of debt will limit growth for some time.

There is also little evidence of inflation, although asset prices have increased sharply in response to low interest rates.

From a policy perspective, inflation would assist in reducing debt levels by increasing nominal growth rates above the nominal interest rate. It would decrease purchasing power reducing the value of debt. Where the debt is held by foreign investors, it would reduce the value through depreciation of the currency. Inflation may also induce more consumption, as people accelerate purchases, anticipating higher prices in the future.

Policy makers fear deflation. General tax revenues would stagnate or even fall. Asset price falls would also reduce tax revenues. There would be an appreciation in the real value of debt. The high level of borrowing would be increasingly difficult to service, with serious consequences for the banking system.

The premise is that expanding money supply will create inflation as the monetary claims on real goods and services increases causing higher prices. In practice, the process is complex, with additional conditions needed to create inflation.

Central banks control the monetary base, a narrow measure of money supply made up of currency plus the reserves that commercial banks hold with the central bank. The relationship between the monetary base, credit creation, nominal income and economic activity is unstable. While the money supply has increased, the velocity of money has slowed.

The liquidity supplied is being held by banks as excess reserves with the central banks. Banks have not increased lending reflecting a lack of demand for credit and unwillingness to lend because of capital or other constraints. Reductions in permitted banking leverage, onerous liquidity controls and restrictions on risk transfer processes, such securitisation and derivatives, also affect the circulation of funds. The reduced velocity of money offsets the effect of increased money flows.

Inflation also requires an imbalance between demand and supply. Most developed economies have a significant “output gap” ranging from 2% to 8% (the amount by which the economy’s potential to produce goods exceeds total demand), though the extent is uncertain due to drops in participation in the labour force which may have reduced capacity. The gap reflects lower demand but also excess capacity. In many industries, such as automobiles, national and political considerations have meant maintenance of uneconomic operations. This translates into a lack of pricing power and low price inflation.

Economist Wynn Godley may have been correct when he observed that: “Governments can no more control stocks of either bank money or cash than a gardener can control the direction of a hosepipe by grabbing at the water jet”.

While ineffective in achieving its targeted outcomes, current policies have toxic by-products.

Expansionary fiscal policies have left many countries with large levels of sovereign debt. While there is debate about the sustainable level of government borrowing, there is agreement that high debt levels may adversely affect growth.

High levels of government debt also reduce flexibility and increase the risk of financial distress. The rapid build-up of government debt following the events of 2007/ 2008 now restricts the ability of many governments to respond to new crises.

ZIRP and QE distort normal economic activity.

Low interest rates reduce the income of retirees living off their savings, decreasing demand. Low rates perversely reduce consumption and increase savings as lower returns force people to set aside larger amounts for future needs.

Low rates artificially lower the cost of capital, favouring the substitution of labour for capital goods in the production process. Reduced employment which results in reduced income and consumption ultimately decreases economic activity.

CitiGroup equity strategist Robert Buckland argues that low rates and QE actually reduce employment and economic activity, rather than increasing them. These policies encourage a shift from bonds into equities. But as investors are looking for income rather than capital growth from shares, they force companies to increase dividends and undertake share buybacks.

To meet these pressures, companies boost cash flow and earnings by shedding workers and reducing investment to cut costs. This increases unemployment and reduces consumption, but increases equity prices. Low rates increase unfunded liabilities of defined benefits pension funds. These shortfalls ultimately retard growth as sponsors must divert earnings to meet these future liabilities.

Low rates ‘zombie-fy’ the economy. Low rates allow weak businesses to survive, directing cash flow to cover interest on loans which can never be repaid but which banks cannot afford to write off.  This ties up capital and reduces lending to productive enterprises, especially SMEs which account for a large portion of economic activity and employment. Firms do not dispose of or restructure underproductive investments. The creative destruction and re-allocation of resources necessary to restore the economy’s growth potential does not occur.

Low rates distort investment, encouraging excessive risk taking in search of higher returns. Risk premiums have fallen sharply to uneconomic levels in equities, dividend paying stocks, corporate debt, high yield bonds, structured securities and other risky assets.

The rush to re-risk has reduced general lending standards. Practices that contributed to the global financial crisis, such as reduced lending standards have re-emerged, driven by investors seeking additional return. Covenant lite loans, with low protection for lenders, are driving a resurgence of private equity activity. Borrowing to pay dividends to investors in private equity transactions has also risen. Even sub-prime loans and securitisations, in automobiles and commercial real estate, have re-commenced. These risks are compounded by the continued high levels of leverage in financial institution.

Many stock markets in developed countries, led by the US, recovered to their pre-crisis levels. The celebrations ignored the basis of the recovery, which was the excess liquidity that had been injected into the global economy by central banks.

The low rates, mispricing of risk and excessive debt levels that were the causes of the crisis are now considered the ‘solution’. It is reminiscent of the observation of Viennese critic Karl Krause about psychiatry: “the disease which masquerades as the cure”.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

time.com: Central banks are pulling out all the stops to turn around the global economy.

They’re pumping money into their economies, creating negative interest rates and buying billions of dollars in bonds. Yet experts are worried some of these strategies will not be enough to turn around the slump in the world.

“Major central banks have run out of ammo,” says Ed Yardeni, chief investment strategist at Yardeni Research.

Central bankers are trying to stabilize their economies and currencies as they navigate through the volatility of the global slowdown, market meltdowns and investors pulling cash out.

But many admit they don’t know what to do next.

“The world is an uncertain place, and all monetary policymakers can really be sure of is that what will happen is often different from what we currently expect,” Stanley Fischer, the No. 2 at the U.S. Federal Reserve, said in a recent speech.

Related: China central banks spends nearly $100 billion in January

Fischer and other central bank leaders are arguably running out of new tools to turn things around. The European Central Bank could buy more bonds in a few weeks to stimulate the continent’s economy but its leaders know that’s not a long-term solution.

“We are ready and able to play our part in the recovery,” ECB board member Benoît Coeuré said in a recent speech. “But for the recovery to become structural…monetary policy does not suffice.”

Amid all the volatility and uncertainty, experts are growing concerned that all these recent moves are merely a short-term boost and they lack a long-term solution.

Many experts argue that Congress and its global counterparts need to step up by providing policies that promote growth, such as spending on projects to build new roads, bridges and railways.

Low interest rates are “making us into drug addicts — we need more and more to achieve the same high. Eventually, we crash and burn without intervention,” says Sharon Stark, fixed income strategist at D.A. Davidson, an investment bank.

Related: Market now predicts zero Fed rate hikes in 2016

Stark is referring to the “easy money environment” central banks have created. It means businesses can cheaply borrow money and thus are incentivized to spend — a good thing.

But it also generates an environment where investors take more risk, borrowing money for cheap and plowing it into stocks, which artificially pumps up the value of the market. And that doesn’t translate to the broader economy.

Many experts like Stark believe “easy money” will be a long-term negative for the U.S. economy and others.

The global central banks’ moves also magnify how much of a burden they’ve taken on for the global economy’s performance in the absence of policies from the legislative branch.

In a perfect world, the Fed’s policies and Congress’ spending on projects would complement each other.

But since the financial crisis in 2008 the Fed’s role in managing the economy has greatly increased while Congress suffers through gridlock, epitomized by the government shutdown in October 2013.

Janet Yellen leads America’s central bank, the Federal Reserve, which is often considered the world’s central bank. She testifies Wednesday before Congress and she’ll likely be questioned about the economy and the central bank’s intentions.

On Monday, Chinese central bank officials announced they spent more money in January — on top of the $500 billion from last year — to prop up the country’s currency, the yuan. Two weeks ago, Japan’s central bank introduced negative interest rates hoping to encourage businesses and consumers to borrow more and help boost the economy.

Related: Bank of Japan cuts interest rate into negative territory

These actions come on the heels of the Federal Reserve raising rates in December for the first time in nearly a decade. It’s unlikely the Fed will raise rates again in March amid all the global market turmoil.

Despite their efforts, the global economy isn’t improving. The world can’t solely depend on central banks much longer.

“We can no longer rely on central banks,” investing guru Mohamed El-Erian, author of the new book “The Only Game in Town” recently told CNNMoney. “They’ve done all they can do and a bit more.”

marketwatch: Go long on cash, gold, and volatility and avoid risky assets at all cost until China, commodities, credit and consumer spending improve, a strategist said Friday.

That’s the recommendation of Michael Hartnett, chief investment strategist at Bank of America Merrill Lynch, who says the massive injection of funds undertaken by central banks around the world since the 2008 financial crisis has failed.

Hartnett, in a report titled, “The Fall of the QE Wall,” counted “637 rate cuts since Bear Stearns, $12.3 trillion of asset purchases by global central banks in the past 8 years, $8.3 trillion of government debt currently yielding 0% or less [and] 489 million people currently living in countries with official negative rates policies.”

Three landmark financial events — policy failures of the U.S. in 1937, Japan in the 1990s, and the Asian financial crisis in 1998 — are important case studies for today, Hartnett wrote.

“History is no foolproof guide to the future,” he said, but insisted that in a “dystopian” financial landscape dominated by bear markets, a deflationary recovery, quantitative failure and economic nationalism, they offer valuable insight for investors.

In late 1936, Harnett wrote, the Federal Reserve raised banks’ reserve requirements on concerns over inflationary pressure stemming from swelling gold reserves. That triggered a plunge in the Dow Jones Industrial Average and by late 1937, the U.S. had entered into a recession.

Stocks rebounded and interest rates fell after the Fed reduced reserve requirements.

BAML

There are even more striking lessons from Japan. The country, then the world’s second-largest economy after the U.S., suffered prolonged deflation and stagnation through out the 1990s, an era that came to be known as the “Lost Decade.” Among key takeaways: bonds are accurate barometers of deflation or inflation; rate-sensitive stocks such as banks become insensitive; and “best of breed” stocks outperform.

“The business cycle does not die and the inventory cycle in particular drives equity market inflection points within the big, fat trading range,” he said.

At the moment, Europe is inadvertently emulating Japan, as seen by the decline in European bank stocks and bond yields.

BAML

Hartnett believes 2016 looks a lot like 1998.

“Back then, as is the case today, a bull market and a U.S.-led economic recovery was interrupted by a crisis in Asia/emerging markets,” he wrote. “Other parallels to 1998 include high yield spread widening, collapsing oil prices, peak profits, high corporate leverage and widespread financial engineering.”

The key difference is that the Fed-funds rate is currently at 0.25%. It was 5.5% 18 years ago.

U.S. stocks bounced back on Friday from Thursday’s global rout, underpinned by strength in bank and energy stocks. The Dow Jones Industrial Average DJIA, +2.00% rallied 1.7% to 15,926, while the S&P 500 index rose 1.6% to 1,859.

In Hartnett’s opinion, the stock market is so bruised that it is ripe for a bear-market rally even though a near-term rebound is not likely without more pain.

“We think panic and a big policy move may be needed first,” he said.

The S&P 500 SPX, +1.95%  will likely have to sink below 1,800 or the 10-year Treasury yield will have to hit 1.5% for the Fed to retreat from its tightening cycle, according to Hartnett. If the S&P 500 crumbles below 1,600 and the 10-year yield plunges to 1%, coordinated global action—including a potential Shanghai Accordwhere central banks jointly move to bolster the Chinese yuan—cannot be ruled out, said Hartnett.

The yield on the 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, +0.00%  rose 3.6 basis points to 1.680%.

Separately, Bank of America Merrill Lynch on Friday lowered its 2016 target for the S&P 500 to 2,000 from 2,200 amid growing financial stress, dwindling policy options for the Fed and heightened possibility of a recession.

bbc.com: There is little agreement in the United States at the moment, but when it comes to the Federal Reserve, many Americans feel their central bank is broken, pointless or at worst bad for the country.

Just a third of Americans felt the Fed was doing a good or excellent job, according to the last Gallup poll to check on the bank’s popularity. The only US federal agency with a consistently lower approval rating was the IRS, the Internal Revenue Service or tax collector.

Politicians on both sides of the aisle have taken swipes at the Fed.

Republicans chastise the bank for its prolonged policy of low interest rates. Republican presidential candidate Donald Trump accused the Fed of keeping interest rates low to protect President Obama.

Democrats, meanwhile criticise attempts to raise rates.

In August, activists from the liberal-leaning Fed Up campaign protested outside a Fed meeting in support of low interest rate, saying that they say help low income families.

“There is no question that [the Fed’s] reputation has taken a hit from the extreme left and the extreme right,” says Donald Kohn, a Federal Reserve governor from 2002-2010.

Alan Greenspan’s tenure

It wasn’t always like this though. Under the tenure of Alan Greenspan – who served as the Fed’s chairman from 1987 to 2006 – many felt the central bank was a positive force for the economy.

During the 1990s US unemployment reached 4% while inflation remained low.

Mr Greenspan’s approval rating was 72% when he left the Fed. According to Allan Meltzer, author of The History of the Federal Reserve, Mr Greenspan’s tenure was “the best period in Federal Reserve history”.

He wasn’t without critics.

President George HW Bush and Republican members of Congress criticised Mr Greenspan and the Fed for raising interest rate in 1994. President Bush even accused Mr Greenspan’s policy of costing him the election against Bill Clinton.

Experts say many of the policies that helped the economy grow under President Clinton can really be credited to Mr Greenspan.

However, since the financial crisis politicians and economists have pointed to the loose monetary policies he championed as a factor leading to the crash.

Mr Greenspan also believed it was the Fed’s duty to “to serve as a source of liquidity to support the economic and financial system.”

This policy was a precursor to the 2008 bank bailouts.

Bailing out the banks

According Mr Meltzer, the Fed’s decision to bailout the banks has shaped many Americans’ current distrust of the central banking system more than the prolonged period of low interest rates.

“The public doesn’t think the government should be in the business of bailing out banks,” he says.

Politicians on both sides of the aisle have criticised the bailout, saying it helped banks at the expense of the American tax payer.

“If big financial institutions know they can get cheap cash from the Fed in a crisis, they have less incentive to manage their risks carefully,” says Senator Elizabeth Warren, a Democrat who has built a reputation for challenging Wall Street.

Supporters of the Fed’s bailout action argue it was necessary and see the anger it created as a symptom of the suspicion that already existed.

“The perception that expanding the discount window bailed out the big banks at the expense of Main Street comes from a long history of distrust a lot of Americans have in New York and Washington,” says Mr Kohn.

Disliked from the start

America’s distaste for central banks is not new. The country’s founders fought over whether a central bank was necessary.

Alexander Hamilton – America’s first secretary of the treasury – urged the creation of an institution to help manage a single currency for the new country and stabilize the states’ credit.

Opponents, including Thomas Jefferson – the third president of the US – saw the central bank as an unnecessary consolidation of power.

They argued it benefited investors, banks and businesses above the wider population.

The US had two central banks before the Fed. Both only lasted 20 years.

President Andrew Jackson, who opposed renewing the charter of the second US central bank, famously referred to it as “a den of vipers and thieves”.

The Federal Reserve itself was founded in 1913 in response to several financial crises.

Despite surviving 102 years the bank has been regularly flogged for failing to prevent financial crises, including the Great Recession.

The recent criticism of the Fed is not that different from the criticism central banks received at the country’s founding – favouring bankers and too much centralisation of power.

“The US already had a strong culture of freedom and it sees central banks as an opponent of freedom and a source of centralization that many dislike,” says Mr Meltzer.

This time around

To raise interest rates this time around the Fed will use a new method that has been criticised as benefiting banks.

Traditionally, the Fed increases the amount of securities it sells to banks. This forces banks to charge higher interest rates to bring in revenue to pay for the securities they are buying.

This time, the Fed will pay banks a higher interest rate for storing reserves at the central bank. If banks make more money holding reserves at the Fed they have no incentive to charge low interest rates.

Critics say the Fed should not be in the business of funding banks’ profits.

Becoming more likable

It is difficult, given America’s history, to say what might make the Fed more appealing.

In 2013, 74% of American supported auditing the Fed’s decisions and finances. A new bill to increase the amount the Fed is already audited has been proposed by Republican Senator Ran Paul.

At this point the only thing that might improve the Fed’s reputation is time and an improving economy.

But regardless of whether the Fed gets the decision right on Wednesday the critics will still be out there.

Washington – Satu RUU yang para kritikus katakan akan mempolitisasi pembuatan kebijakan Federal Reserve. Itu bahkan bisa membahayakan ekonomi AS disahkan DPR, Kamis (19/11/2015), karena dukungan yang kuat dari Partai Republik.

Tetapi rancangan undang-undang itu memiliki sedikit peluang dalam waktu dekat ini menjadi undang-undang, karena masih harus disahkan oleh Senat dan kemudian pergi ke Presiden Barack Obama, yang telah mengancam akan memvetonya. Undang-undang Pengawasan Reformasi Modernisasi Fed (FORM Act) akan membentuk patokan formulasi untuk mengukur hasil dari kebijakan moneter The Fed dan memungkinkan Kantor Akuntabilitas Pemerintah menilai kinerja relatif bank sentral terhadap peraturan. RUU tersebut juga akan membatasi kemampuan The Fed untuk mendukung lembaga keuangan bermasalah lebih jauh seperti dalam krisis ekonomi 2008.

Para pendukungnya mengatakan RUU itu akan membuat The Fed lebih transparan dan akuntabel dalam membuat kebijakan moneter, dan mencegahnya dari menghabiskan uang pembayar pajak untuk mempertahankan bank-bank bangkrut tetap hidup. FORM Act disahkan DPR dengan suara 241-185. Ketua DPR dari Partai Republik Paul Ryan menyambut baik undang-undang tersebut.

“Jika Federal Reserve menjelaskan kepada publik bagaimana ia membuat keputusan-keputusannya, orang-orang Amerika akan memiliki keyakinan yang lebih besar di dalamnya. Keluarga-keluarga bisa membuat rencana yang lebih baik untuk masa depan, menginvestasikan uang mereka dengan bijak dan menciptakan peluang bagi kita semua,” tegas dia dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

Tetapi Ketua The Fed Janet Yellen memperingatkan minggu ini dalam sebuah surat yang secara tegas menentang RUU yang akan mempolitisir kebijakan moneter dan sangat merusak ekonomi AS itu menjadi undang-undang. RUU itu juga kemungkinan menyebabkan … berkurangnya status dolar di pasar keuangan global, serta mengurangi stabilitas ekonomi dan keuangan.

Gedung Putih mengatakan awal pekan ini bahwa RUU itu mengancam salah satu pilar utama dari sistem keuangan negara dan ekonomi.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2253821/dpr-as-sahkan-ruu-kendalikan-the-fed
Sumber : INILAH.COM

double arrow picSMALL

forbes: Out of the “currency wars” of the 1930s, and then World War II, came a shared dream among the non-communist states: to establish a stable economic environment for business and trade. Representatives from forty-four countries met at the MountWashington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire, and recreated the world gold standard system.

The U.S. dollar was officially linked to gold at $35/ounce, its gold parity since 1934. Other currencies were linked to the dollar at fixed exchange rates, which effectively meant that they were linked to gold as well. The Japanese yen was 360/dollar, year after year. (360*35=12,600/oz.) The German mark was 4.20/dollar.

In June of this year, former Federal Reserve chairman Paul Volcker spoke at the annual meeting of the Bretton Woods Committee, and pined for the world in which he grew up and began his career.

Volcker was under-secretary of the Treasury for international monetary affairs from 1969 to 1974. The U.S. ended the Bretton Woods’ system’s official link to gold in 1971, and the system’s final dissolution was in the spring of 1973.

That would give you quite a perspective on the evolution of things since then. His conclusions?

“By now I think we can agree that the absence of an official, rules-based cooperatively managed, monetary system has not been a great success. In fact, international financial crises seem at least as frequent and more destructive in impeding economic stability and growth. …

That is all a long introduction to a plea – a plea for attention to the need for developing an international monetary and financial system worthy of our time.”

The rules of the “rules-based” Bretton Woods system were clear: the dollar was linked to gold at $35/oz., and other currencies were linked to the dollar, thus effectively linking them to gold as well.

If it’s that simple, and the results were good – the Bretton Woods era of the 1950s and 1960s was probably the most prosperous of the 20th century for the United States – then why not just recreate it?

Alas, the Bretton Woods system also had many problems – problems that were inherent in its creation.

The proper way to operate a gold standard system, and the proper way to institute fixed exchange rates with other currencies, is through what amounts to a currency board-type system. The daily operation of the system is automatic. There is no central bank policy board, interest rate policy, or anything of that sort. We have many currency boards in use today, and they work fine, as long as the proper operating principles are adhered to.

These currency board systems allow unimpeded foreign trade and capital flows, with no problems whatsoever.

But, that is not what the organizers at the Bretton Woods conference wanted. The idea of “central planning” of an economy was popular. The conference was held during wartime, when in fact even the U.S. economy was organized along lines not so much different than the Soviet system.

Rather, governments wanted to also be able to “manage” their economies through what amounts to funny-money manipulation – interest rate targets, monetary or credit growth targets, unemployment targets, trade balances, or other such things.

These two impossibly contradictory goals could only be sustained with heavy capital controls, and even then there were periodic currency devaluations.  The British pound, once the world’s beacon of currency stability, was devalued in 1949 and 1967. The French franc was devalued twice in 1948, twice again in 1949, and again in 1957, 1958, 1960, and 1969.

The U.S. was playing the same game – trying to reconcile a “domestic monetary policy” of funny-money manipulation with an “external monetary policy” of fixed exchange rates — and, just as had been the case repeatedly in Britain and France, got to the point where it had to make a decision. Either the U.S. had to give up its funny-money ambitions, and return to the stable-currency discipline implied by the gold standard parity of $35/oz., or it would have to devalue.

Nixon devalued. At first, he wanted a devaluation like Britain or France, or the U.S. in 1933 – to re-establish the dollar’s gold parity at a lower value. In the Smithsonian Agreement of December 1971, only four months after the devaluation, the dollar’s new gold parity was supposed to be $38/oz. But, the Nixonites didn’t want to abide by the necessary gold-standard operating principles, at $35/oz., $38/oz., or at any gold parity. Fed chief Arthur Burns’ printing press was Nixon’s 1972 re-election strategy (it worked). In effect, the dollar had become a floating currency.

What a mess!

Thus, if we are going to meet again at a mountain resort hotel and build a new world monetary system (I suggest Davos), it would be good to review the failures – and successes – of the past.

First, the successes: the Bretton Woods gold standard system did indeed provide the monetary foundation for peace and prosperity throughout the world, for as long as it lasted. This was a bountiful time, for all levels of society.

Stable money works.

Second, the failures: the notion of combining a “domestic monetary policy” of funny-money manipulation with an “external monetary policy” of a gold parity or another fixed-value system was a total failure, even with the imposition of quite a lot of capital controls. This impossible contradiction led to the breakdown of the system in a brief 27 years, in the midst of peace and prosperity.

So, don’t do that.

Third, the construction of the Bretton Woods system, with its extreme reliance on U.S. dollar “reserve currency” assets instead of a direct link with gold bullion for currencies worldwide, was needlessly fragile. Although Britain and France devalued without any major repercussions beyond their borders, when the U.S. floated the “reserve currency,” the entire system blew up.

It would have been better for each country to have an independent link with gold bullion, and not be dependent on any “reserve currency.” This is much more robust, and has no particular difficulties.

Although I think most mainstream academics are still rather confused by the Bretton Woods era (as were economists who lived during that time), these basic problems are nevertheless well-recognized.

Lewis Lehrman was a member of the Congressional Gold Standard Commission of 1981, and co-author of the 1982 book A Case for Gold with co-commissioner Ron Paul. Although perhaps best known for his stint as the president of Rite Aid RAD +0.00% until 1977, he was also a managing director of Morgan Stanley during the 1980s.

More recently, he summed up his proposals in the 2012 book The True Gold Standard. The title continues: “A Monetary Reform Plan Without Official Reserve Currencies.”

The True Gold Standard actually contains a proposal for a U.S.-led international conference rather like the one at Bretton Woods. However, Lehrman’s proposal eliminates the excessive reliance on “reserve currency” assets such as U.S. dollar-based debt, and proposes a direct link to gold for participants, as was more often the case pre-1913 (although there were reserve-currency-based systems then too).

Lehrman’s proposal also includes a provision for “redeemability” of dollar base money into gold coin and bullion, and vice versa, on demand for all dollar users. This is a basic element of contemporary currency board systems, and also of historic gold standard systems.

The Bretton Woods system had it in the form of bullion redeemability for foreign central banks at the London gold market. However, gold bullion and coins had been made illegal for U.S. citizens to hold beginning in 1933, which continued to 1974. This was another major flaw in the Bretton Woods system, not only because it eliminated the basic operating mechanism of historic gold standard systems (redeemability), but because even the idea that the system was, fundamentally, a gold-based arrangement became little understood. This was a major political cause of its eventual breakdown.

With a focus on redeemability as a basic operating mechanism of the system, Lehrman’s proposal would avoid the basic contradiction that eventually blew up Bretton Woods: trying to combine both a Classical stable-money and Mercantilist funny-money approach in one ugly disaster.

We could have another Bretton Woods-like conference, followed by another two decades – better yet, two centuries – of peace and economic abundance.

But, we better understand what we’re going to talk about once we get there.

the history of Federal Reserve in the U$A:

The Panic of 1907 was a financial crisis similar to the Panic of 1893 but resulted in a legislative framework that far exceeded that of the 1893 and earlier crises. Because of the length and severity of the crisis, as well as the outsized role that J.P. Morgan played, there was considerable pressure for legislative reform of the banking system.  To address the problems raised by the Panic of 1907, Congress passed the Aldrich-Vreeland Act in 1908 and the Federal Reserve Act in 1913.

The Panic of 1907 was precipitated by several events.  First, there was stress on the American money supply due to reconstruction aid to San Francisco after the April 1906 earthquake and to the Bank of England’s rising interest rates due to British insurance companies paying out so much to American policyholders. Second, the Hepburn Act, which gave the Interstate Commerce Commission the power to set maximum railroad rates, became law in July 1906 and resulted in the depreciation of value of railroad securities. These events led to a slide of almost 18% in the New York Stock market between September 1906 and March 1907, which became known as the “Rich Man’s Panic.”

The economy remained volatile throughout the summer of 1907 with a continual drop in the value of stocks. A series of events contributed to this decline: the failure of the New York City’s bond offering, the collapse of the copper market, and the $29 million fine against the Standard Oil Company for antitrust violations. Abroad, there were several runs on the banks in Egypt, Japan, Hamburg, and Chile. By September, the value of stocks had dropped by 24.4%. On October 22, 1907, the Knickerbocker Trust, the second-largest trust company in the United States, was forced to suspend, triggering fear throughout the country and massive cash withdrawals from New York City banks.

The Treasury Department intervened with a $25 million deposit in New York banks, and J.P. Morgan organized a pool of $10 million, but these efforts were insufficient to stop the spread of panic. Public confidence needed to be restored as Morgan, the other banks, and even the U.S. Treasury were low on funds. The bankers consequently talked to the press to persuade them that the worst had passed; and, on Monday, October 26, the New York Clearing House issued $100 million in loan certificates to be traded among banks to settle balances while allowing them to retain cash reserves for depositors. These actions led to a return of stability on Wall Street, although specie payments did not fully resume until January 1908 after considerable imports of gold.

In November, a new set of crises emerged with J.P. Morgan playing a critical role in each of them once again. By purchasing $30 million of bonds, Morgan precluded New York City from declaring bankruptcy; by organizing a $25 million loan to the Trust Company of America and other weak financial institutions, Morgan stopped another potential run on the banks; and by persuading anti-trust busting President Roosevelt to allow U.S. Steel to acquire the Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, Morgan was able to prevent another stock market crash. By the end of the year, the Panic of 1907 had ended with Morgan preventing a collapse of the entire financial and economic system of the United States.

In the aftermath of the Panic, there was a lengthy economic contraction from May 1907 to June 1908.  According to economists Christine Romer, Nathan S. Balke and Robert Gordon, the stock of money fell 6.8% from the second quarter of 1907 to the first quarter of 1908 with estimates of real GNP falling from 4.3-5.6% from 1907 to 1908.  Industrial production dropped further than any previous bank run and 1907 saw the second-highest volume of bankruptcies to that date.  Production fell by 11%, imports by 26%, and unemployment rose from under 3% to 8%. The frequency and severity of the 1907 Panic, in addition to the outsized but critical role that Morgan played, created considerable pressure for reform of the financial system.  This reform was directed at the banking system rather than the monetary standard, as the gold standard seemed to be in good working order when the crisis began.

In May 1908 Congress passed the Aldrich-Vreeland Act that permitted groups of banks acting in concert during emergencies to issue non-redeemable currency and withdraw them once the emergency had passed.  Simply put, according to The Cambridge Economic History of the United States, Volume 2, the Act legalized and regulated what had happened under Morgan’s leadership during the Panic of 1907.  More importantly, the Act also established the National Monetary Commission to investigate the Panic and to propose legislation to regulate banking.  The Commission issued 23 studies by leading scholars of money and banking with a final volume of recommendations.  The common theme in the reports was the need for the United States to have a lender-of-last-resort.  The Commission submitted its final report in 1912; and on December 23, 1913, Congress passed the Federal Reserve Act very much consistent with the Commission’s recommendations.

The Federal Reserve Act created a new form of currency, the Federal Reserve Note, which could be issued rapidly to meet a sudden demand for cash in banking crises. The U.S. government would create and loan these Notes to banks secured by various forms of bank assets. The Notes also could be used to acquire gold, as the law required that they be backed by 40% by gold. To be the lender-of-last-resort, the Federal Reserve would have to have a sufficiently large reserve of gold and rely upon its ability to attract additional gold during a crisis. The Act therefore took for granted the continuation of the gold standard which was viewed favorably by the public.

The Federal Reserve Act also established a banker’s bank, although it was prohibited from making loans to business or private individuals. As the banker’s bank, the Federal Reserve was given supervisory power to ensure that banks were in compliance with reserve requirements and other regulations. However, the organization of the Federal Reserve made this task difficult as it was organized into twelve federal districts with a board of governors exercising overall supervision. Member banks were to hold their reserves in their district banks. The result of this arrangement was a struggle between the board of governors and the district banks, particularly the Federal Reserve Bank of New York, over issues of independence, authority, and supervision.

By being committed to the gold standard, the United States had to reduce its money supply when economic expansion produced balance-of-payment deficits. However, economic expansions also increased the demand for credit and therefore required an increase in the money supply. As the lender-of-last-resort, the Federal Reserve had to expand the money supply while, at the same time, deplete its gold reserves. As long as the gold standard was maintained, this policy was sustainable. World War I and its aftermath made adherence to the gold standard impossible and put the Federal Reserve into new territory for which it was not prepared.

rose KECIL

Why do nations have central banks? Countries have developed without one, and sophisticated financial systems have evolved in their absence. Some countries with a central bank have suffered for having one. Zimbabwe comes to mind.

The Federal Reserve System was created by an act of Congress only in 1913. It then presided over a great wartime inflation followed by a major depression in 1920-21. The 1920s were an era of prosperity, due as much to Treasury Secretary Andrew Mellon’s wise fiscal policies as anything the Fed did. The Fed’s performance in the Great Depression was disastrous, a judgment shared by its current chairman, Ben Bernanke.

The Canadian banking system weathered the Great Depression without a central bank. Instead of the thousands of small, undiversified banks that the United States had, Canada had a small number of banks (with many branches across the country) that were able withstand localized downturns. Even in the Great Depression, banking failures in the U.S. were concentrated in specific regions. Canada’s central bank, the Bank of Canada, was created in 1935 in part because of pressure from the rest of the world. Canada had survived without it quite well.

In short, central banking has been neither necessary nor sufficient for the development of a modern economy and financial system. A number of reform proposals for the Fed are being crafted, but there is no agreement on why the institution exists.

Policy makers are debating the wisdom of the Fed’s dual mandate of providing price stability and full employment. Rep. Mike Pence (R., Ind.) has introduced a bill to amend the Federal Reserve Act to end the dual mandate and give the Fed one goal: maintaining price stability (H.R. 6406). The dual mandate is seen by many as giving the Fed an impossible assignment of simultaneously optimizing two variables with one policy tool. It is also not clear that a central bank is capable of maintaining full employment.

Yet maintaining stable prices was not part of the Fed’s original mandate and, aside from some economists, few thought it the Fed’s job. The gold standard provided for stable prices over time, and the Fed’s job was to maintain that standard (which does not require a central bank).

In the 19th century, the eminent British economist and journalist Walter Bagehot wrote Lombard Street: A Description of the Money Market as a treatise on the best central bank practice. Bagehot observed that the existence of the Bank of England centralized reserves in that institution. He preferred that banks provide for their own liquidity by holding a buffer of short-term marketable assets.

Bagehot’s goal was to devise central bank policy so that commercial banks would behave in ordinary times as if there were no central bank. In a liquidity crisis, commercial banks would turn to the Bank of England for support. That function, known as the lender of last resort, is the one carry-over to the Fed and all other central banks today. It appeared in the Federal Reserve Act as providing for an “elastic” currency, i.e., one whose quantity could grow or shrink at the Fed’s discretion.

The Fed’s first round of quantitative easing (printing money) was in response to the liquidity crisis of autumn 2008, which occurred in the wake of the Sept. 15 Lehman Brothers bankruptcy. It is not clear if QE was still needed by the time it was implemented at the end of 2008. It was likely too large and went on for too long. The Fed also forgot Bagehot’s dictum that a central bank should lend only on good assets at penalty interest rates. The latter principle was to ensure that emergency lending did not become a subsidy program. Economists will debate the episode for many years.

There is no liquidity crisis now, however, and no justification for continued lender-of-last-resort activity. There are quite possibly still large unrecognized losses on banks’ balance sheets associated with the housing collapse and other unwise lending. These losses mean such institutions are in reality undercapitalized, not short of liquidity.

The Fed’s critics increasingly see it as acting as an unelected fiscal authority. Its lending to select institutions constitutes credit allocation and surreptitious bailouts of large banks. Its policy of low interest rates is part of its bank support program.

Meanwhile, the economy suffers because none of the Fed’s policies will fix the banking system. The failure to fix the banks, not a nonexistent deflation threat, is what calls into mind Japan’s lost decade of the 1990s. Banks with large, unrecognized losses will not make new loans while losses from the old ones grow.

Regulators should be consistent in calling for banks to write down assets and recapitalize themselves (and not just apply the policy to smaller institutions that are being closed). Now is not the time for banks to raise dividends, as numerous large banks are seeking to do. Now is the time to raise capital. In the meantime, the Fed must stop conducting fiscal policy under the guise of monetary policy. Taxpayer bailouts of weakened banks would be a terrible idea. But, if done by Congress, it would at least be subject to democratic debate and be conducted in the open.

The Fed has been ceded a degree of operational independence by Congress to conduct monetary policy. That independence is viable only so long as the Fed sticks to conventional monetary policy. If it persists in acting also as a fiscal authority, ordinary citizens and their representatives are going to ask: Why do we have a central bank?

globe

What is the Function of A Central Bank?

A Central Bank has various functions:

  1. Issue notes and coins and ensure people have faith in notes which are printed, e.g. protect against forgery.
  2. Target low inflation, e.g. the Bank of England have an inflation target of 2% +/- 1. See: Bank of England inflation target. Low inflation helps to create greater economic stability and preserves the value of money and savings.
  3. Growth and Unemployment. As well as low inflation a Central Bank will consider other macro economic objectives such as economic growth and unemployment. For example, in a period of temporary cost push inflation, the Central Bank may accept a higher rate of inflation because it doesn’t want to push the economy into a recession.
  4. Set interest rates to target low inflation and maintain economic growth. See: how bank of England set interest rates. Every month the MPC will meet and evaluate whether inflationary pressures in the economy justify a rate increase. To make a judgement on inflationary pressures they will examine every aspect of the economic situation and look at a variety of economic statistics to get a picture of the whole economy.
  5. Use other monetary instruments to achieve macro economic targets. For example, in a liquidity trap, lower interest rates may be insufficient to boost spending and economic growth. In this situation, the Central Bank may resort to more unconventional monetary policies such as quantitative easing. This involves creating money and using this money to buy bonds; the aim of quantitative easing is to reduce interest rates and boost bank lending.
  6. Ensure stability of financial system, e.g. regulate bank lending and financial derivatives
  7. Lender of Last Resort to Commercial banks. If banks get into liquidity shortages then the Central Bank is able to lend the commercial bank sufficient funds to avoid the bank running short. This is a very important function as it helps maintain confidence in the banking system. If a bank ran out of money, people would lose confidence and want to withdraw their money from the bank. Having a lender of last resort means that we don’t expect a liquidity crisis with our banks, therefore people have high confidence in keeping our savings in banks. For example, the US Federal Reserve was created in 1907 after a bank panic was averted by intervention from J.P.Morgan; this led to the creation of a Central Bank who would have this function.
  8. Lender of Last Resort to Government. Government borrowing is financed by selling bonds on the open market. There may be some months where the government fails to sell sufficient bonds and so has a shortfall. This would cause panic amongst bond investors and they would be more likely to sell their government bonds and demand higher interest rates. However, if the Bank of England intervene and buy some government bonds then they can avoid these ‘liquidity shortages’. This gives bond investors more confidence and helps the government to borrow at lower interest rates.

monetarySMALL

diam2suka: BERTAHAN, china v. amrik (lanjutan): 111213

Dec. 10, 2013, 6:14 p.m. EST
House, Senate negotiators agree to budget deal
WASHINGTON (MarketWatch) – House and Senate negotiators reached a deal to set spending levels for the next two years and replace some automatic budget cuts known as the sequester, reports said. If agreed to by the full House and Senate, the deal would head off a government shutdown in mid-January and represent a rare pause in Washington’s budget wars. The deal would set spending levels at $1.012 trillion for fiscal 2014 and $1.014 trillion in 2015 and replace about $60 billion in automatic spending cuts including by increasing air travelers’ transportation security fees from $2.50 to $5 and cutting federal-worker pensions.
Dec. 5, 2013, 9:20 a.m. EST
U.S. third-quarter growth fastest since early 2012
Yet 3.6% increase driven by inventory buildup that’s not expected to last

By Jeffry Bartash, MarketWatch

WASHINGTON (MarketWatch) — The U.S. economy expanded by a

3.6% annual pace in the third quarter

to mark the fastest increase in a year and a half, but the revised gain was fueled by a huge buildup in inventories that’s likely to prove temporary.

This was the largest increase in inventories since 1998, and such large increases are usually followed by slower inventory growth in the following quarter. Most economists expect a slowdown in the final three months of 2013 that would drag GDP below 2%.

ECONOMY AND POLITICS | @MKTWEconomics

ISM doubters waiting for hard data to confirm uptrend
Not everyone’s sold on the gains in a key manufacturing survey.
• ISM manufacturing index booms in November
• Construction data suggests shutdown was blip
Already, some retail analysts say companies failed to sell as many goods during the kickoff to the holiday season as they expected. If that’s the case, companies might have to cut prices to drum sales and accept lower profit margins.

The 3.6% annualized growth rate is the fastest since the first quarter of 2012. Economists polled by MarketWatch had expected gross domestic product to be revised up to 3.2% from an initial reading of 2.8%.

Consumer spending, the main engine of the U.S. economy, was trimmed to a 1.4% increase from 1.5%, the Commerce Department reported Thursday.

Also, final sales of U.S.-produced goods and services was cut to 1.9% from an original estimate of 2.0%.

The growth in inventories was revised up to $116.5 billion from a preliminary estimate of $86 billion. That’s the biggest increase since the first quarter of 1998, with inventory stockpiling accounted for almost the entire upward revision in GDP.

Business investment in equipment was also revised up to show no change instead of a 3.7% drop.

Export growth, meanwhile, was reduced to 3.7% from 4.5% and imports were revised up to 2.7% from 1.9%.

Most of the other figures in the updated GDP report were little changed.
Fed unlikely to redraw markers for rate hike

1:16am EST
By Ann Saphir and Jonathan Spicer
SAN FRANCISCO/NEW YORK (Reuters) – Federal Reserve policymakers have cooled to the idea of explicitly raising the bar on future interest rate hikes, a sign the U.S. central bank is angling for a return to more subtle — and familiar — ways of explaining how it plans to steer the economy.
The Fed, still struggling to boost the U.S. recovery from the Great Recession, remains intent on assuring investors that easy monetary policy is here for the long haul. Households and businesses, in the Fed’s view, need low borrowing costs to get spending and investment back on a self-sustaining path.
That’s the reason the central bank took the unprecedented step last December of pledging to keep overnight interest rates near zero until unemployment falls to at least 6.5 percent, unless inflation threatens to rise above 2.5 percent.
By providing economic guideposts, or thresholds, the Fed hoped to convince investors it was serious about keeping overnight rates low. To the degree investors were convinced, the long-term borrowing costs markets set would stay low as well, since they embody expectations for future overnight rates.
But earlier this year, when Fed Chairman Ben Bernanke hinted the central bank could soon reduce its bond purchases – the other tool it has been using to hold down long-term rates – bond yields, which act as a benchmark for many borrowing rates, spiked, sparking a debate over whether the forward guidance on interest rates needed to be strengthened.
Last month, two highly publicized Fed research papers suggested that lowering the unemployment rate threshold could give the economy additional thrust, fueling a surge of speculation that such a plan was in the offing. Bernanke, after all, had earlier suggested it was a possibility.
But Fed officials appear to be leaning against such a move and have already moved back to the tried-and-true approach of letting a few well-chosen phrases guide market expectations.
Minutes from the Fed’s last policy meeting show only two officials backed a lower unemployment threshold — and one of them has since tamped down the idea. Meanwhile, remarks from Bernanke and Fed Vice Chair Janet Yellen suggest they have abandoned the notion.
Yellen, the nominee to succeed Bernanke as Fed chairman when his term expires January 31 and who has spearheaded the evolution of the Fed’s post-recession communications strategy, said policy was likely to stay loose “long after” one of the thresholds has been crossed. “It is also important to note that the thresholds are not triggers,” she said last month.
Bernanke similarly noted that rates could stay at rock bottom “well after” the 6.5 percent unemployment threshold was crossed. The jobless rate stood at 7.3 percent in October.
QUALITATIVE MESSAGES
Unlike the last time markets began seriously expecting a reduction to the Fed’s bond buying, back in September, investors now appear convinced that interest rates won’t start to move up for at least another year and a half.
“I think that the message that 6.5 (percent) is a threshold not a trigger and that rates will remain low even after that level is breached has sunk into market participants, so there is little benefit to changing the threshold,” said Tim Duy, an economics professor at the University of Oregon.
Indeed, minutes from the Fed’s October 29-30 policy-setting meeting suggest that aside from Charles Evans, president of the Chicago Federal Reserve Bank, and Minneapolis Fed chief Narayana Kocherlakota, there is little enthusiasm for reducing the unemployment threshold.
Even Evans, the original architect of threshold-based policy, has pulled back a bit.
Asked earlier last month if he would support Kocherlakota’s idea to promise low rates until unemployment falls to 5.5 percent, a level many economists believe is consistent with a healthy economy, Evans said he would.
He added: “I would guess that that’s a very aggressive action and perhaps only a more intermediate step would be called for.”
James Bullard, the St. Louis Fed president, who has called for adding a pledge to keep rates low as long inflation lingers below a certain floor, has a “few” like-minded thinkers among his colleagues, the Fed minutes show.
But Bullard acknowledged that it was more likely the Fed would “describe how we will behave after we pass the 6.5 percent threshold” rather than tweak the threshold itself.
That kind of qualitative description “is the way they will go for now,” said Eaton Vance portfolio manager Eric Stein. “The unemployment threshold and in particular raising the inflation target are probably too controversial to do right now although they could happen in the future.”
Not everyone agrees.
Carl Tannenbaum, a former Fed official who is now chief economist at Northern Trust, “absolutely” believes the Fed will lower the 6.5 percent unemployment threshold, given the necessity to keep long-term borrowing costs tamped down.
“It’s a way of keeping long-term rates from going too crazy,” he said. “They need to stay easy. … We’ve got really low inflation in this country.”
Policymakers, however, might have a hard time making the case that fresh thresholds will not simply be updated again and again. It “might cause us to lose credibility for the whole endeavor of having thresholds,” Bullard said.
They “are not to be abrogated lightly,” he told reporters on Nov 21. “If we move them around then markets would start to wonder whether we’ll move them again if data suggested we didn’t have the right number that was convenient at that point in time.”
(Reporting by Ann Saphir and Jonathan Spicer; Editing by Tim Ahmann and Leslie Adler)
Nov. 26, 2013, 4:48 p.m. EST
India can learn from Japan and China reforms
By Audrey Kaplan
marketwatch
When it comes to Asian economic reforms, there are a dizzying amount of headlines: Japan’s “Third Arrow” seeks to unlock growth potential; “New China” structural reforms focus on domestic consumption, tech and health care, Malaysia moves to tackle its hefty deficit and rationalize everything from food to fuel subsidies.

These are just a sample of the reforms garnering attention, and all represent long-term positives for each economy and for investors. However, no historical correlation has been proved between announced reforms and realized stock prices.

Why? Stock prices generally reflect fundamentals, i.e., corporate profitability, return on capital, margin growth and perceived long-term investment opportunities. These are the metrics on which investors should focus, with the understanding that reforms can help create a supportive environment. Given this backdrop, here’s our take on two Asian countries undergoing significant policy changes, and one in need of them.

Japan: During the first year of “Abenomics” implementation, policies have increased the monetary base and yielded a weaker yen. However, our research argues that the important takeaways are the measurable corporate benefits such as rising exports and capacity utilization, as well as higher consumer and corporate confidence levels.

These are favorable indicators for equity markets. But investors would do well to take note: It is not the announcement of a new reform or even a recycled reform proposal, but rather the company-by-company results that should be monitored. For example, an improving macro-environment led Japanese manufacturer Kubota to recently raise guidance, upgrading its EPS forecast 34%. Supported by a weaker yen, which is an indirect result of Abenomics, the company’s operating profit has jumped a stunning 87% year-over-year, primarily due to positive sales growth in China, Southeast Asia and the U.S.

China: The Communist Party of China’s Third Plenum earlier this month should not be seen as a make-or-break event, but the set of reform goals that have been announced represent small steps in the direction of ongoing progress.

The relaxation of the infamous “one-child” policy grabbed the headlines, but multiple smaller reforms move China closer to a free-market, consumer-led economy. These include policies that support less restrictive cross-border capital flows, a shift to a more mixed-ownership structure with profitability requirements for state-owned enterprises, liberalized interest rates that attempt to price debt issuance on risk, and a lessening of government control over initial public offerings.

These and other planned reforms are aimed at improving the efficient allocation of capital, and thus the usage of investor dollars. This, in turn, suggests a stock market re-rating may be in order. Chinese equities currently trade at about 10 times earnings, a one-third favorable discount to U.S. equity market’s current 15 P/E on the S&P 500. More broadly, the reforms are geared toward strengthening domestic consumption, which already has been picking up substantially. Chinese auto sales in October alone were up 25.5% year-over-year, and China’s Great Wall Motor Co. (SHA:CN:601633) is surging. Another way investors may wish to take advantage of this shift is to buy South Korea’s Hyundai Motor Co. (KRX:KR:005380) and Kia Motors (KRX:KR:000270) , both of which are beneficiaries of the rise in the China auto consumer.

India: India serves as a warning of what can happen when a country refuses to tackle long-term growth obstacles through necessary and prudent reforms.

As the world’s second most-populous country, with projections showing it should surpass China before 2030, India’s potential is well known. But the country is in need of a range of measures that would enable more business investment and fund productivity-enhancing educational and transportation infrastructure, while getting control of outsized deficits. Without growth-producing reforms, 2014 GDP growth is projected to be one standard deviation below India’s historical trend.

The bottom line is not complicated. Governments can create an environment that fosters entrepreneurs, business investment, consumption and growth. From there, it’s up to long-term investors to tailor their search toward companies that exhibit fundamental strengths, with an eye on reform announcements that may act as catalysts for improving fundamentals.

Federated Intercontinental Fund holds shares of Great Wall Motor, Hyundai Motor and Kia Motors as of this writing.
18. November 2013, 13:44:38 SGT
Cina Umumkan Perincian Reformasi Ekonomi
OlehRichard Silk
wsj
Kurangnya detail soal reformasi finansial adalah salah satu kekecewaan terbesar menyusul pertemuan petinggi Partai Komunis Cina di Beijing, Selasa pekan lalu. Namun laporan lengkap hasil pertemuan itu, yang dirilis online Jumat malam, menunjukkan bahwa Cina memang berencana mereformasi sektor keuangannya.

Cina akan mempercepat reformasi suku bunga dan mendirikan sebuah sistem jaminan simpanan, demikian menurut dokumen kebijakan setebal 20 halaman tersebut. Dokumen ini tidak menjelaskan detail dan tenggat waktu untuk kebijakan-kebijakan tersebut.

Saat ini pemerintah Cina menetapkan batas maksimal suku bunga untuk simpanan di bank. Aturan ini secara efektif memberikan subsidi untuk bank-bank dan kreditur, dengan mengorbankan tabungan nasabah. Pencabutan kontrol atas suku bunga akan mendorong lebih banyak uang tunai ke rumah tangga serta mengurangi investasi sia-sia oleh perusahaan yang diuntungkan oleh syarat-syarat kredit yang terlalu mudah. Sementara itu, kebijakan jaminan simpanan akan melindungi nasabah dari risiko gejolak finansial jika bank secara serampangan menjanjikan bunga yang lebih tinggi untuk bersaing merebutkan nasabah.

Cina juga akan “memperbaiki” mekanisme pengaturan nilai tukar yuan, demikian menurut dokumen itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Intervensi Cina dalam pasar valuta asing kian membuat Amerika Serikat jengah. Sejumlah anggota dewan legislatif Amerika Serikat bahkan dengan lantang mendesak agar Cina dijuluki “manipulator mata uang.”

Menurut dokumen itu, pemerintah pun akan mengizinkan investor swasta mendirikan bank. Kebijakan ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan Cina, yang selama ini didominasi negara. Pemerintah juga akan berupaya memperbaiki sistem pengaturan pailit, yang belum lama diterapkan.

Selain itu, pemerintah baru Cina akan membawa serangkaian kebijakan tertentu ke skala nasional. Kebijakan-kebijakan itu tengah diuji di Zona Perdagangan Bebas Shanghai. Salah satu di antaranya adalah “daftar negatif” investasi asing, yang berarti investor asing kini bebas memasuki semua sektor yang tidak dilarang secara langsung.

Pasar dibuat kecewa saat daftar negatif untuk zona perdagangan bebas memanjang hingga 10 halaman. Ini membuyarkan harapan bahwa daftar sektor yang dilarang akan dikurangi secara drastis. Meski demikian, daftar ini hanya berlaku untuk 2013 dan investor berharap daftar tahun depan akan lebih pendek.

Hal lain yang juga dicantumkan dalam dokumen hari Jumat itu adalah janji pemerintah untuk “mempertimbangkan” memberi perlakuan yang setara untuk perusahaan asing dan lokal, serta mereformasi sistem pencatatan modal bagi perusahaan baru.
Janet Yellen, akan Ungkap Misteri Tapering Fed?

Oleh: Chrissen Daulat Martin
pasarmodal – Jumat, 15 November 2013 | 00:04 WIB

INILAH.COM, New York – Selama tiga tahun terakhir sebagai Wakil Gubernur Fed, Janet Yellen telah memainkan peran sebagai pengawas kebijakan ke hulu. Sedangkan Bernanke sering memberikan pidato memusingkan ke pasar.

Namun hal itu tidak akan lagi terlihat, karena saat ini ia mendekati proses untuk menggantikan Ben Bernanke sebagai Ketua The Fed. Bernanke akan pensiun pada Januari 2014 mendatang. Ekonom mengharapkan Yellen memiliki pendekatan baru ke pasar.

“Ini adalah pertama kali dalam tugasnya bahwa ia harus menahan diri untuk menghindari gangguan,” kata Lou Crandall, ekonom di Wrightson ICAP seperti mengutip marketwatch.com, Kamis (14/11/2013).

Cara Yellen menangani para senator dengan akurat akan membuat penasaran insan pers. “Akan seperti apa konferensi persnya nanti,” tambah Crandall.

Sementara sidang uji kelayakan akan berlangsung ramai, prediksi Jaret Seiberg, seorang analis industri jasa keuangan di Guggenheim Partners. “Sidang uji kelayakan bukan lagi seperti layaknya seorang yang sedang diuji senator di komite (ekonomi perbankan),” kata Seiberg dalam sebuah catatannya.

Pasar telah meradang karena membutuhkan kejelasan tentang isu-isu kebijakan moneter. Yellen akan mendapatkan pertanyaan tentang kemungkinan waktu tapering program pembelian aset bank sentral US$85 milliar per bulan.

“Semakin banyak para senator mendorong Yellen untuk membahas kebijakan untuk prospek jangka pendek, maka semakin sedikit ruang bagi Yellen untuk menjawab,” kata Crandall.

Seperti nominasi Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir, Yellen cenderung menghindari memberi preview apapun, petunjuk atau perkiraan bagaimana dia bisa memutuskan untuk menggerakkan komite.

“Masih ada beberapa ketidakpastian besar tentang kondisi yang diperlukan untuk mulai mengurangi The Fed bond-buying,” kata Zach Pandl, senior strategi suku bunga di Columbia Manajemen di Minneapolis.

Beberapa pejabat Fed mengatakan peningkatan kumulatif dalam pasar tenaga kerja sejak program pembelian aset dimulai pada bulan September 2012 adalah cukup untuk mengurangi stimulus. Pendapat lain mengatakan dengan tegas bahwa tapering hanya dapat dimulai dalam masa pertumbuhan yang lebih cepat.

Yellen telah berhasil menghindari membuat pandangannya tentang tapering yang diperdebatkan itu berkecamuk sejak musim panas. “Dia diam terhadap masalah ini, ” kata Pandl

Pasar secara intuitif berpikir Yellen akan lebih peka dari Bernanke, dan mereka benar. Sebuah tinjauan menunjukkan selama masa jabatannya dia sering peka dan akhir dari spektrum.

Yellen memiliki perjalanan karir di bank sentral dalam tiga tahap. Dia adalah seorang gubernur Fed dari 1994 sampai 1997 sebelum mendapat tugas singkat sebagai kepala ekonom Presiden Bill Clinton.

Dia kemudian adalah presiden Fed San Francisco dari tahun 2004 sampai 2010, sebelum kembali ke Washington untuk menjadi wakil Bernanke. [hid]
Bank nasional gelar karpet merah untuk renminbi
Oleh Dea Chadiza Syafina – Kamis, 14 November 2013 | 16:06 WIB

JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi China yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, membuat banyak orang berharap China bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang bisa menandingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat (AS).
Begitu juga dalam hal mata uang. Pengamat ekonomi menilai, mata uang dolar AS akan mendapatkan pesaing dari renminbi atau mata uang Yuan dari China. Saat ini, renminbi adalah mata uang ketiga terbesar dari sisi nilai transaksi yang kerap digunakan untuk transaksi letter of credit (L/C).
Bisa jadi, suatu saat, China bisa mengambil alih posisi AS sebagai negara ekonomi dunia terbesar di pertengahan tahun 2020-an. Apalagi, China kini sudah menjadi eksportir terbesar dunia.
Pada tahun 2010 lalu, China mengambil alih posisi Jepang, sebagai negara ekonomi dunia terbesar kedua. Meningkatnya kinerja ekspor impor, membuat negara Tirai Bambu itu berhasil menjadi raksasa ekonomi baru.
Begitu juga di Indonesia. China berhasil menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan menyingkirkan Jepang. Hal ini terjadi karena tingginya transaksi perdagangan kedua negara. Potensi inilah yang dimanfaatkan perbankan dengan menyediakan layanan transaksi renminbi.
Ada beberapa bank yang sudah membuka layanan renminbi ini. Bank Mandiri contohnya, bank pelat merah ini membuka layanan transaksi renminbi mulai tahun ini. Keputusan itu diambil karena meluasnya penggunaan renminbi sebagai mata alat pembayaran di pasar dunia.
Selain itu, layanan ini tak lepas dari berbagai keuntungan yang diperoleh perusahaan yaitu : perusahaan di Indonesia mendapatkan tawaran payment terms yang lebih baik dari counterparty di China. Selain itu, proses pembayaran lebih efisien, serta adanya peluang Bank Mandiri untuk mendapatkan lebih banyak nasabah di China.
Sedangkan keuntungan counterparty di China adalah, bisa menimalisir foreign exchange risk, mengurangi kebutuhan hedging dan menghemat biaya. Perlu diketahui, Bank Mandiri kini melayani transaksi Renminbi yang terdiri dari; Giro Renminbi, Remittance Renminbi dan Trade Renminbi.
Giro Renminbi merupakan rekening bank yang digunakan untuk menampung dana serta melakukan transaksi operasional dalam mata uang Renminbi. Suku bunga yang dikenakan adalah suku bunga pasar yaitu berkisar antara 0% – 0,1%.
Sementara itu Remittance Renminbi adalah transaksi pengiriman uang yang dilakukan dan diterima secara langsung dalam mata uang Renminbi. Sedangkan untuk Trade Renminbi merupakan transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang Renminbi (RMB), dimana nasabah bisa langsung bertransaksi L/C, baik impor maupun ekspor, dalam mata uang RMB.
“Kami punya tabungan Renminbi untuk nasabah retail dengan suku bunga pasar,” kata Cera Wirastuti, Trade Finance Department Wholesale Transaction Banking Solutions Group Bank Mandiri kepada KONTAN.
Sementara itu, Bank Central Asia (BCA) ternyata sudah lebih dulu memaksimalkan transaksi renminbi. Inge Setiawati, Sekretaris Perusahaan BCA mengatakan, BCA sudah menggarap transaksi dengan China sejak 2006 .
BCA meluncurkan produk Outward Remittance Renminbi tahun 2008, Kemudian Trade Renminbi hadir di tahun 2009, serta Giro dan Deposito Renminbi keluar tahun 2011. Walaupun lama, namun pertumbuhan transaksi renminbi di BCA masih kalah dari pertumbuhan transaksi dolar AS.
Meski begitu, kata Inge, transaksi renminbi berpotensi berkembang pesat. Sementara itu, pertumbuhan transaksi renminbi di Mandiri belum bisa dilacak, sebab perseroan baru membuka layanan renminbi tahun ini.
Jika dibandingkan dengan total transaksi trade L/C di Bank Mandiri lainnya, maka transaksi renminbi ditargetkan menempati urutan kedua dengan proporsi 15,5%. Urutan pertama adalah Singapura dengan porsi 17,4%.
Layanan renminbi Bank Mandiri melayani kebutuhan nasabah bertransaksi bisnis di daratan China atau China mainland dan Hong Kong. Porsi ekspor ke China dibandingkan total ekspor Indonesia adalah 13,4%, sementara impor dari China 19,9%.
Selain itu, Renminbi telah menjadi mata uang ketiga dari sisi nilai transaksi yang kerap digunakan untuk penerbitan L/C, setelah US$ sebesar 84,4%, EUR 7% dan juga CNY 4%.
Cera bilang, pihak yang potensial menggunakan transaksi renminbi ini perusahaan yang berbisnis dengan perusahaan di China, seperti perusahaan pertambangan batubara, crumb rubber, bahan kayu, bauksit, perabot kayu, power plant, besi baja, logam dasar.
Selain itu, layanan renminbi juga bisa dimanfaatkan perusahaan Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan China seperti; Wilmar, APP Group, AKR Group dan sebagainya. Selain itu ada juga nasabah UMKM kami seperti pengusaha batik, souvenir, serta pelaku usaha retail. “Mereka sering melakukan transfer uang untuk kebutuhan pribadi juga,” jelas Cera.
Walaupun ada pertumbuhan transaksi renminbi, namun perdagangan Indonesia – China masih didominasi dolar AS. Namun begitu, transaksi renminbi berpeluang naik karena naiknya jumlah siswa Indonesia yang sekolah ke China dan naiknya investasi China di Indonesia.
Namun begitu, yang perlu diperhatikan adalah. Mata uang China ini bukanlah mata uang yang diperdagangkan dengan bebas. Sebab, China tidak menganut sistem devisa bebas. Sehingga, likuiditas mata uang ini masih terbatas.
Untuk mendukung transaksi, Bank Mandiri telah mendirikan Kantor Luar Negeri di Shanghai, China. Selain itu, Bank Mandiri berencana membuka China Desk di Jakarta yang akan menyediakan layanan saran kepada nasabah perihal peraturan perdagangan China. “Nasabah bisa meminta bantuan bank untuk mencari informasi perihal mitra bisnis yang sesuai bila ingin meluaskan bisnisnya ke China (dan HongKong),” ucap Cera.
What can we learn from the Depression?

Nov 8th 2013, 11:40 by C.R. | LONDON
the economist
SINCE the start of what some now call the “Great Recession” in 2007, economists have been unable to avoid comparing it with the Depression of the early 1930s. For some, the comparisons are explicit. Economists like Paul Krugman and Barry Eichengreen have drawn parallels between the two slumps. Olivier Blanchard, chief economist of the International Monetary Fund (IMF), warned several times over the last few years that the world risked falling into a new “Great Depression”. Economic historians themselves have had an unprecedented role in policy making during the recent crisis. Ben Bernanke at the Federal Reserve and Obama-administration advisors like Christina Romer all have academic backgrounds in the discipline.

Can economic historians give policy-makers advice on the basis of what they believed caused the Great Depression? A discussion of this topic by Britain’s top economic historians in a lecture at Cambridge University on November 4th suggested the question is more complex than it first appears. Although there are similarities between this crisis and that of the 1930s, much else—including

technology, geopolitics, and the role of the state

—has changed dramatically in the intervening period. Financial markets and credit systems now work in different ways than back then. Exotic derivatives like CDOs and CDSs only became widely used in the 1990s. Global economic institutions like the IMF and the World Bank did not exist, and Europe was dominated by the Treaty of Versailles rather than the European Union.

But what has made producing lessons more difficult is that many traditional views about the causes of the Depression have been overturned by academics in recent decades.

Take, for example, the view that the rise of protectionism, such as the Smoot-Hawley Tariffs of 1930, “caused” the Depression. According to research by Paul Bairoch, tariff rates in fact fell in the period immediately before the calamity. He found that average annual customs rates of countries in continental Europe remained broadly flat between 1913 and 1927—only rising from 24.6% to 24.9% in those fourteen years. European tariff rates continued to hold flat until 1930, well after the Depression had begun. Outside Europe, average tariff rates actually fell in the 1927-29 period as the result of the success of the International Economic Conference in 1927, at which countries around the world agreed to reduce barriers to trade.

Although the rise of protectionism increased the velocity and depth of the depression when tariffs started rising in 1930, they were still only responsible for part of the fall in world GDP during the Depression. Since American exports only accounted for 7% of GDP in 1929, falling trade volumes can only explain part of the 29.5% reduction in real GDP it experienced between 1929 and 1933.

The idea that the Wall Street crash caused the depression has also gone out of favour in recent years. This perception was popularised by the Harvard economist J. K. Galbraith, who in the 1950s emphasised the importance of the stock-market crash in sparking off the Great Depression.

However, historians in other parts of the world have pointed out that the global economy was already on a downward path before stock prices in New York started falling. American house prices peaked by the mid-1920s and the construction industry had gone into a tailspin by 1929. Industrial production in Germany and Britain, Europe’s largest economies, was already falling by mid-1928. The redirection of capital towards the overheating stock market in America exacerbated credit shortages elsewhere in the world before the crash. Businesses in Europe and Latin America were already facing a credit crunch by the start of 1929. As with the rise of protectionism, it seems that the Wall Street crash was a symptom of problems in the global economy, rather than the underlying cause of them.

Economic historians now focus on a different candidate to take the blame for the sudden economic collapse of the 1930s: the structure of the world financial system before 1929. In particular, the work of the economic historians such as Mr Eichengreen and Peter Temin has recently stressed the importance of the malfunctioning of the gold standard currency system as the cause of the Depression, as well as its severity.

From the mid-19th century most countries pegged their currencies to a fixed value of gold, an arrangement that became known as the “gold standard”. This system worked whilst countries helped each other with loans to solve periodic balance-of-payments crises (and while gold discoveries made for gentle price-level trends) but World War One disrupted this system. The result was that many countries found themselves with currencies fixed at an inappropriate rate of exchange to those of other countries. While France and America initially gained in the 1920s from holding their currencies at too low a value, countries like Britain and Germany suffered from recurrent balance-of-payments problems as the result their overvalued currencies.

This system came to a head when the global economy started what, at first, seemed to be a very ordinary business cycle downturn in the late-1920s. When the drop in global demand caused balance-of-payments crises in countries around the world due to gold outflows, they were forced to use fiscal and monetary means to deflate their economies to protect the fixed value of their currencies (they also resorted to tariffs).

This amplified the recession into a depression. According to some monetarist historians, the four waves of banking crises in the 1930-33 period that bankrupted half of America’s banks were caused by the Federal Reserve tightening monetary policy in response to gold outflows. Similar effects were seen in Europe too. Austerity in Germany and Austria lead to a wave of bank failures in 1931, plunging the central European economy into its most severe period of contraction. According to research by Mr Eichengreen, countries that escaped the gold standard and changed to floating exchange rates first, such as Britain in 1931 and America in 1933, tended to recover earlier and far faster. The critique of monetary policy as a conduit of Depression dates back to Milton Friedman and Anna Schwartz’s “Monetary History of the United States”, first published in 1963.

Policy-makers have drawn some lessons from the 1930s. Unlike in the Depression, central banks in Britain and America avoided unnecessary monetary tightening. Instead, they slashed interest rates and used unconventional monetary stimulus such as quantitative easing in an effort to fend off deflation (a scourge of the Depression). The role of banking crises in turning a normal recession into a deep depression has also been recognised. Governments pulled out the stops to prevent the Lehman failure from generating a global financial meltdown, keenly aware of the role of financial contagion in the 1930s.

However, lessons from the Great Depression for Europe’s current problems may be more difficult to discern than one might assume. The euro zone is a fixed-exchange-rate system, with elements similar to those of the gold standard. But the political and economic constraints holding back policy-makers are different from those that prevailed in the 1930s. Economists now say that the higher level of financial integration in Europe today makes leaving the euro-zone a much riskier prospect than was leaving the gold standard was back in the 1930s. And the euro zone has a central bank that

can print euros

—something the gold-standard system lacked.

Perhaps economic historians can make a better contribution by ensuring the past is not abused in debates about modern-day crises. For instance, putting all the blame on Wall Street for the Great Depression—or on bankers in the current crisis—does not stand up to historical scrutiny. The responsibility may more properly lie in a complex combination of factors, like how global financial systems are structured. But this still needs be interpreted from modern day evidence rather than in over-simplistic “lessons” from the past. As the Irish economic historian Cormac Ó Gráda once wrote, “shattering dangerous myths about the past is the historian’s social responsibility”. Such sentiments should apply to the Great Depression as much as they do any other episode in history.

Suggested reading:

Bairoch, P., (1993). Economics & World History: Myths and Paradoxes. Chicago: University of Chicago Press.

Bernanke, B. S., (2000). Essays on the Great Depression. Princeton: Princeton University Press.

Crafts, N.,and Fearon, P. (eds.), (2013). The Great Depression of the 1930s: Lessons for Today. Oxford: Oxford University Press.

Eichengreen, B., (1992). Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919-1939. Oxford: Oxford University Press.

Eichengreen, B., and Temin, P., (1997). “The Gold Standard and the Great Depression”. NBER Working Paper 6060.

Friedman, M., and Schwartz, A. J., (1963). A Monetary History of the United States 1867-1960. Princeton: Princeton University Press.

Galbraith, J. K., (1954). The Great Crash, 1929. New York: Time Incorporated.

Kindleberger, C. P., (1973). The World in Depression, 1929-39. Berkeley: University of California Press.
Oct. 21, 2013, 6:51 p.m. EDT
BHP Billiton ups iron-ore view after record output
marketwatch
By Rhiannon Hoyle
SYDNEY–BHP Billiton Ltd. BHP +0.98% raised its outlook for iron-ore production this fiscal year as it reported record output from its expanding mining hub in Australia’s resource-rich Pilbara region.

The world’s largest mining group said it now expects to produce 212 million metric tons of the steelmaking ingredient at its Australian mines in the year through June, up on previous guidance of 207 million tons. The guidance figures include the share of minority venture partners.

BHP has been lifting production capacity in the Pilbara region of Western Australia to feed Asian economies like China with iron ore, which goes into

steel for skyscrapers and industries like auto manufacturing.

Iron-ore miners have faced volatile commodity prices over the past 18 months as China’s economy slowed, raising concerns that demand for the commodity will ease. Recent demand data has proved surprisingly strong, though. China’s iron-ore imports in September were a record 74.6 million metric tons, up 15% on year.

Signs that China’s demand remains healthy is helping support iron-ore prices at a time when prices of other industrial commodities like coal and nickel remain weak. Prices have rebounded 22% to US$134.40 a ton since hitting a low in late May, although they are 7.2% lower than the start of the year.

BHP is one of the world’s largest producers of the commodity, competing with miners like Rio Tinto PLC (RIO) and Brazil’s Vale SA (VALE). Last week, Rio Tinto also reported record quarterly iron-ore production.

BHP said in a stock exchange filing Tuesday its own iron-ore output was up 2% in the three months through September compared with the immediately prior quarter, at 48.8 million tons. Output was up 23% on-year.

Analysts at Canadian investment bank Canaccord Genuity had tipped a 3.8% quarter-on-quarter fall, to 45.9 million tons, while UBS AG expected a 6% decline. J.P. Morgan analyst Lyndon Fagan this week increased his forecast to a 2% increase, to 48.8 million tons, citing strong shipment data from Australia’s major iron-ore export facilities at Port Hedland.

BHP ships from Port Hedland, along with smaller rivals Fortescue Metals Group Ltd. (FMG.AU) and Atlas Iron Ltd. (AGO.AU).

BHP’s plans to raise output from its Pilbara operations to 212 million tons this fiscal year, from 187 million tons in the year through June, comes at a time when rivals like Rio and Fortescue are also expanding mines or bringing new pits into operation. Rio Tinto expects to make a decision by the end of the year on whether to invest around US$5 billion in further expanding its Australian mines, a move seen as a litmus test of confidence in China’s resources demand.

Chief Executive Andrew Mackenzie said Tuesday a focus on boosting productivity was “already yielding strong results“, especially in the iron-ore business. Mr. Mackenzie took over as chief executive from Marius Kloppers in May, pledging a “laser-like” focus on costs and productivity.

BHP stripped out US$2.7 billion in costs last financial year and is targeting an almost 30% reduction in capital expenditure this year after spending peaked at US$22.9 billion.

In addition to iron ore, the miner’s most profitable business, BHP has since turned its attention to markets like petroleum and copper–as well as fertilizer ingredient potash–where profit margins tend to be bigger.

BHP said Tuesday it produced more oil and natural gas during the quarter, as it started up additional wells at its U.S. operations. Output was a record 62.7 million barrels of oil equivalent, it said. It kept full-year guidance unchanged at 250 million barrels.

Copper production was up 6% on-year at 403,300 tons on increased output from its Escondida mine in Chile, which is the world’s biggest mining operation for the industrial metal.

Among BHP’s other commodities, output of metallurgical coal for use in steelmaking was up 14% on-year at 10.2 million tons, while coal used in energy generation was up 3% at 19.6 million tons. Production of metals including lead and silver were lower on-year, it said, citing lower grades.
China’s third-quarter GDP growth fastest this year, but outlook murky

By Aileen Wang and Kevin Yao
BEIJING | Fri Oct 18, 2013 3:06am EDT
(Reuters) – China’s economy grew at its quickest pace this year between July and September, underpinned by investment, although analysts question if the vigor would continue in coming months.

The world’s second-largest economy grew 7.8 percent in the third quarter from a year earlier, in line with expectations, data from the National Bureau of Statistics showed on Friday.

So far this year, investment has accounted for more than half of the expansion, showing the challenges faced by Beijing in trying to restructure the economy towards consumption, which policymakers expect to provide more sustainable growth in the years ahead.

After slipping in eight of the last 10 quarters, analysts said growth may fall once again in the current October-to-December period. Exports are expected to soften and authorities may also rein-in credit expansion after inflation pushed to a seven-month high.

“The growth peak was behind us in the third quarter,” said Ting Lu, an economist at Bank of America-Merrill Lynch. “We believe the People’s Bank of China will slightly shift its monetary policy from a moderate expansion in the third quarter to a neutral stance.”

After three decades of double-digit expansion fuelled by exports and investment, Beijing is trying to shift or “restructure” the economic mix so that activity is geared much more to consumption.

That means the economy has slowed down compared with previous years, although sluggish global demand has provided an added weight dragging on China’s growth.

For the first nine months, the economy grew 7.7 percent, keeping it on track to achieve the government’s growth target of 7.5 percent this year, far outperforming other major economies but still the worst performance for China in 23 years.

The fragility of China’s latest economic revival comes as no surprise. Exports suffered a surprise fall in September after demand from emerging nations crumbled on volatile financial markets, a trend the government said this week is expected to last.

And with the yuan hitting a record high on Friday for the fifth consecutive day, powered in part by strong capital inflows, Chinese exporters may face a tougher time yet as the rising currency erodes their competitiveness.

“The economy is facing a complex and uncertain domestic and international environment,” Sheng Laiyun, a spokesman for the National Bureau of Statistics told a briefing.

“In addition, we have accumulated chronic structural imbalance problems in our economy and need to deepen reforms to address them.”

REBALANCING?

The latest data shows China is still a long way from having consumption as the mainstay driver of growth.

For the first nine months, consumption accounted for 46 percent of growth, much less than the 56 percent taken up by investment. Exports, on the other hand, subtracted 1.7 percent.

Investment in the property sector, where prices are at record highs despite measures to calm the market, appeared to be especially buoyant.

“We think the recovery in the third quarter was mainly driven by the strong momentum of the property market,” said Shen Jianguang, chief China economist with Mizuho Securities in Hong Kong.

Underscoring strong growth in the real estate industry, the sector accounted for 15.8 percent of the economic activity in the first nine months, up from 14.8 percent in the first half of the year.

Overall investment rose in the first nine months of 2013 by 20.2 percent compared with a year earlier. Analysts had expected a rise of 20.3 percent.

Other figures released on Friday suggested the economy was slowing down at the end of the third quarter.

Factory output in September rose 10.2 percent from a year earlier, slightly above expectations of 10.1 percent but weaker than August’s annual pace of 10.4 percent.

Retail sales rose 13.3 percent from a year earlier, slightly below expectations for an increase of 13.5 percent and slowing down from 13.4 percent in August.

CONTROL LOAN GROWTH

Most economists believe Chinese authorities will keep interest rates unchanged in the next year-and-a-half to underpin the economy.

Yet in a complication for policy, inflation hit a seven-month high in September of 3.1 percent at a time when the central bank has voiced concerns about a brisk expansion in credit.

This has led some economists to predict China may tweak its policies in coming months to put a brake on credit growth.

Lu from Bank of America-Merrill Lynch said the government could take steps to crimp rapid credit growth and avoid expanding its “mini stimulus”, which has so far included accelerating infrastructure investment.

“The new government under Premier Li Keqiang will prevent further quickening of credit growth,” Lu said.

Analysts polled by Reuters had expected the world’s second-largest economy to grow 7.8 percent in the third quarter from a year earlier, picking up from 7.5 percent in the second quarter and compared with 7.7 percent in the first.

The latest expansion was the strongest since 7.9 percent in the fourth quarter of 2012.

($1=6.0982 yuan)

(Additional reporting by Shao Xiaoyi and Natelie Thomas; Writing by Koh Gui Qing; Editing by Neil Fullick)
Oct. 16, 2013, 8:36 p.m. EDT
Obama says he will sign legislation ‘immediately’

By Steve Goldstein
WASHINGTON (MarketWatch) —

President Barack Obama on Wednesday night said he will sign legislation to lift the debt ceiling and re-open the government “immediately.” He thanked leaders of both parties for their support and said there will need to be work to regain the trust of the American people.

He answered one question, on whether this will happen all over again in a few months: “No.”
Jika AS Gagal Bayar Utang, Ini Negara-negara yang Paling “Menderita”
Senin, 14 Oktober 2013 | 13:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Jika pembicaraan mengenai penaikan pagu utang pemerintah AS tak tercapai hingga batas akhir Kamis (17/10/2013) pekan ini, negara-negara yang selama ini memegang surat utang pemerintah AS terancam akan rugi.

Hal ini karena negara-negara pemegang obligasi pemerintah AS tak mendapatkan pembayaran dari AS, alias surat utang yang dipegang menjadi default (gagal bayar).

Atas kemungkinan terjadinya kondisi itu, para petinggi institusi keuangan global telah memperingatkan Pemerintah AS, jika terjadi gagal bayar, hal itu akan menjadi musibah katastropik di pasar keuangan dan membuat instabilitas global.

Sejauh ini, batas atas utang pemerintah AS adalah 16,7 triliun dollar AS, dan pagu tersebut ingin dinaikkan sekitar 1 triliun dollar AS.

Negara-negara di Asia merupakan pemegang obligasi pemerintah AS dalam jumlah besar. Posisi teratas dan pemberi utang paling besar bagi AS, ditempati oleh China, dengan nilai obligasi yang dipegang mencapai 1,27 triliun AS.

Posisi kedua ditempati oleh Jepang, di mana negara ini memberikan utang kepada pemerintah AS sebesar 1,13 triliun dollar AS.

Di luar dua negara tersebut, ada beberapa negara di Asia yang terancam tak memperoleh pembayaran dari pemerintah AS, jika hingga Kamis besok belum ada kesepakatan mengenai anggaran antara DPR dan Senat AS.

Berikut adalah daftar negara-negara di kawasan Asia yang memegang obligasi pemerintah AS dalam jumlah cukup besar. Data didasarkan pada jumlah obligasi yang dipegang per Juli 2013

China — 1,27 triliun dollar AS
Jepang — 1,135 triliun dollar AS
Taiwan — 185,8 miliar dollar AS
Singapura — 81,5 miliar dollar AS
India — 59,1 miliar dollar AS
Korea — 51,4 miliar dollar AS
Thailand — 43,7 miliar dollar AS
Malaysia — 15,9 miliar dollar AS
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
“Kesabaran Orang Amerika Menipis Hadapi Shutdown”
Minggu, 13 Oktober 2013 12:15 wibSilvia Ramadhani – Okezone

WASHINGTON – Pemimpin mayoritas senat Demokrat, Dekorta Harry Reid mengadakan rapat dengan pemimpin Senat Republik Mitch McConnell pada Sabtu lalu. Berbagai pihak berharap pertemuan tersebut akan berdampak positif pada pergerakan pasar Amerika.

“Kami telah mengadakan pertemuan yang baik ” seperti dilansir Reuters, Minggu (13/10/2013).

Pertemuan ini pun disambut baik oleh para senator lain karena ini merupakan kali pertama keduanya bersama membahas permasalahan yang terjadi. Para senator ini berharap, negosiasi antara Reid dan McConnell segera menghasilkan kesepakatan jelas .

“Senator Reid dan Senator McConnell bertemu untuk pertama kalinya satu sama lain dan itu bagus,” kata Senator Republik Roy Blunt .

Bahkan jika senator membuat proposal bersama untuk mengakhiri shutdown pemerintah dan menaikkan plafon utang, paling tidak akan muncul beberapa dukungan untuk Republik. Terlebih lagi jika kesepakatan Senat termasuk baru untuk undang-undang.

Hal ini akan berpengaruh pada pasar. Menurut jajak pendapat, kesabaran orang Amerika telah menipis dengan taktik Republik yang menyebabkan shutdown pemerintah.

“Pasar menaruh harapan besar untuk kesepakatan tersebut, sehingga pasar cenderung turun sebagai realitas cek yang mengubah sentimen,” kata pendiri dan kepala investasi di Cumberland Advisors, David Kotok.

David ragu akan ada kesepakatan sebelum hari Kamis. “Pertarungan ini tampak jauh dari selesai,” ungkapnya. (kie) (wdi)
October 13, 2013
Warning of Global Risk, Leaders Urge U.S. to Solve Its Debt Limit Crisis
By ANNIE LOWREY
nyt
WASHINGTON — Global leaders at the World Bank and International Monetary Fund’s annual meetings here on Sunday pleaded, warned and cajoled: the United States must raise its debt ceiling and reopen its government or risk “massive disruption the world over,” as Christine Lagarde, the fund’s managing director, put it.

The United States’ fiscal problems unexpectedly overshadowed the meetings’ official agenda, with representatives from dozens of countries — including two of Washington’s most important economic partners, Saudi Arabia and China — publicly expressing their worries about what was happening on Capitol Hill and in the White House.

The leaders came to Washington to talk about the international recovery, Ms. Lagarde said in an interview on NBC’s “Meet the Press.” “Then, they found out that the debt ceiling was the issue,” she added. “They found out that the government had shut down and that there was no remedy in sight.”

“So it really completely transformed the meeting in the last few days,” Ms. Lagarde said.

“One thing we’re certain around the table, it was that if there is that degree of disruption, that lack of certainty, that lack of trust in the U.S. signature, it would mean massive disruption the world over,” she added. “And we would be at risk of tipping yet again into a recession. That was the impression around that big table.”

Many leaders at the meetings said they believed that the impasse would be resolved before Thursday, when the government would be at severe risk of not having enough money to pay all its bills on any given day going forward. But they pressed Treasury Secretary Jacob J. Lew and the Federal Reserve chairman, Ben S. Bernanke, on the issue, predicting that a default by the United States would lead to higher borrowing costs and a slowdown of the global economy.

Those warnings included sharp lines in official documents. “The United States needs to take urgent action to address short-term fiscal uncertainties,” said a communiqué by the fund’s International Monetary and Financial Committee.

A senior Treasury official said that American officials went into the meetings acknowledging how critical it would be to reopen the government and raise the debt limit.
Kebuntuan Fiskal AS Melebar, Bursa Wallstreet Senin (14/10/2013) Dikhawatirkan Anjlok
Sepudin Zuhri – Minggu, 13 Oktober 2013, 05:53 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota parlemen mengatakan mereka tidak memiliki rencana yang jelas untuk mencegah default AS dan mengakhiri penghentian anggaran (shutdown) pemerintah yang telah berlangsung 12 hari hari, karena pemimpin Senat bipartisan memulai diskusi lebih awal.

Senat Partai Republik hari ini memblokir rencana Demokrat untuk menangguhkan plafon utang sampai dengan 2014.
Pembicaraan antara DPR dari Partai Republik dan Presiden Barack Obama tersendat.

Adapun, Senat dari Partai Demokrat menolak usulan dari Senator Republik Susan Collins dari Maine Itu telah didapat momentum pada hari terakhir.

Senator Demokrat memperingatkan pasar saham potensial menurun pada 14 Oktober jika Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan.

Pemimpin Mayoritas Senat Harry Reid dan pemimpin minoritas Mitch McConnell mulai melakukan pembicaraan bahwa Reid menggambarkan sebagai “sangat awal.”

“Saya berharap pembicaraan kami memberikan beberapa hiburan kepada rakyat Amerika dan dunia,” ujar Reid Kepada wartawan hari ini di Capitol. “Kami sedang berusaha untuk mencari cara untuk maju.”

Reid dan pemimpin Demokrat lainnya bertemu dengan Obama di Gedung Putih hari ini.

Dengan lima hari tersisa sampai pinjaman AS otoritas penyimpangan pada Oktober 17 Anggota parlemen di kedua belah pihak (Demokrat dan Republik) dan kedua bilik (Senat) mengatakan mereka tidak yakin apakah proposal bisa diselesaikan.

Setelah 17 Oktober, AS akan memiliki $ 30 miliar ditambah pendapatan yang masuk dan akan mulai hilang pembayaran awal pada waktu sekitar 22-31 Oktober, Menurut Kantor Anggaran Kongres.

“Ini sedang bermain dengan api,” kata Senator Charles Schumer , Anggota Senat dari Partai Demokrat New York. Kami tidak tahu ketika pasar akan bereaksi terhadap ini . ”
“Saya khawatir pada Senin, ketika pasar Amerika dibuka, apakah pasar saham akan turun dan suku bunga akan naik jika kebuntuan terus terjadi,” ujar Schumer.

Indeks Standard & Poor 500 menguat kemarin setelah Ketua DPR John Boehner menawarkan batas utang dinaikkan sampai 22 November 2013 tanpa ssyarat kebijakan.

Source : Bloomberg
Editor : Sepudin Zuhri

beautiful: indon3$14 YANG $3j4ht3r4 …. 021112

Surplus Perdagangan Diperkirakan Hingga Akhir Tahun
Surplus neraca perdagangan Januari-September tembus US$1 miliar.
Kamis, 1 November 2012, 16:54 Nur Farida Ahniar, R. Jihad Akbar

VIVAnews- Surplus neraca perdagangan Indonesia diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun ini. Beberapa faktor yang mendukung yaitu meningkatnya permintaan dunia internasional untuk persiapan Natal dan terjadinya Topan Sandy di Amerika.

Ekonom Danareksa, Purbaya, mengatakan penguatan ekspor ini merupakan fenomena tahunan yang terjadi pada semester kedua. Di mana mulai turunnya kinerja impor khususnya barang modal yang mendukung investasi di Indonesia. “Biasanya ekspor kita naik di triwulan ketiga,” ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 1 November 2012.

Sementara itu semakin memburuknya kondisi Amerika akibat Badai Sandy, lanjutnya, memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kurangnya suplai komoditas sandangnya misalnya, membuat negara Paman Sam tersebut harus melakukan impor dari negara lain.

“Artinya kalau ada barang-barang kita yang dipakai di sana seperti baju, selimut, dan segala macem harusnya permintaannya akan kencang karena mereka harus beli baru,” tambahnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia selama Januari-September tembus sebesar US$1,03 miliar. Ekspor ke negara-negara non tradisional terus meningkat tajam.

Kepala BPS, Suryamin, menjelaskan neraca perdagangan September 2012 surplus US$552,9 juta, naik dibandingkan surplus neraca perdagangan Agustus US$248,5 juta. Sedangkan kumulatif neraca perdagangan Januari-September 2012 surplus US$1,03 miliar. (eh)
Rabu, 31 Oktober 2012 | 13:52 WIB
Indeks Kepercayaan Konsumen RI Tertinggi di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta – Hasil survei Nielsen Indonesia menunjukkan indeks kepercayaan konsumen Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia pada kuartal ketiga ini sebesar 199. Meski turun 1 poin dibanding kuartal lalu, Indonesia bersama India masih menempati posisi tertinggi di antara 58 negara yang disurvei.

“Krisis ekonomi global ternyata tidak menyurutkan keyakinan konsumen Indonesia akan kondisi keuangan mereka,” kata Managing Director Nielsen Indonesia, Catherine Eddy, di Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2012.

Survei Nielsen mengungkapkan bahwa empat dari lima (80 persen) konsumen Indonesia percaya keadaan keuangan mereka akan baik selama 12 bulan ke depan. Meski mengalami penurunan dibanding kuartal kedua (82 persen), konsumen Indonesia tetap menjadi yang paling optimistis mengenai keuangan pribadi mereka di kawasan Asia Pasifik, diikuti Filipina (78 persen), India (76 persen), dan Thailand (68 persen).

Catherine juga mengatakan bahwa 57 persen konsumen Indonesia yakin tahun ini adalah waktu yang sangat baik untuk berbelanja. Indikator ini menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia cukup tinggi sehingga yakin bisa membeli apa saja yang diinginkan dalam 12 bulan mendatang. “Ini merupakan pertanda baik bagi peluang bisnis di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Catherine, barang-barang yang meningkatkan gaya hidup dan kenyamanan seperti peralatan elektronik, teknologi, dan perabot tahan lama akan banyak terserap pasar. “Kemampuan produsen untuk memberikan kenyamanan dengan tetap memperhitungkan harga yang terjangkau akan jadi kunci untuk meraih konsumen kelas menengah Indonesia,” tuturnya.

Tak hanya semangat berbelanja, konsumen Indonesia ternyata juga masih bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Nielsen mencatat, 73 persen konsumen Indonesia menempatkan dana cadangan mereka dalam tabungan. Angka itu naik 5 pin dari kuarter lalu dan 9 poin lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Asia Pasifik. Selain itu, 32 persen konsumen mengindikasikan bahwa mereka akan menginvestasikan dana cadangan dalam bentuk saham atau reksadana. Angka ini sejalan dengan rata-rata di Asia Pasifik (30 persen). “Ini sangat positif, di mana konsumen Indonesia terbukti tetap mampu menabung sekaligus berbelanja,” kata Catherine.

Temuan tersebut, kata Catherine, bisa menjadi peluang besar bagi bank dan penyedia jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan kekayaan.

Hanya saja, gairah berbelanja dan menabung itu tak dibarengi dengan semangat melancong. Hanya 29 persen konsumen Indonesia yang memilih menggunakan dana cadangan mereka untuk berwisata. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumen Asia Pasifik yang 40 persen di antaranya memilih menggunakan tabungannya untuk berpelesiran.

PINGIT ARIA
October 22, 2012, 5:48 PM SGT

Analysts Have a Plan for Turbocharging Indonesia

By Eric Bellman

JAKARTA–With one of the highest economic growth rates in the world, Indonesia is experiencing good times right now but things could be even better if the government did more to revamp its economy, say international analysts.

Southeast Asia’s largest economy needs to do much more to slash bureaucracy and build infrastructure if it wants the party to continue, according to a report from Standard Chartered.

In its report entitled “Economic Reform: The Unfinished Agenda,” the bank looked at the state of reforms at countries around the world. If Indonesia can push through some of the difficult but necessary changes its economy needs, the report says its citizens will each be more than 40% richer in 2030. “Reform is the key to unlocking faster economic growth in developed countries as much as emerging markets,” said the report, which estimates countries lose between one percentage point and three percentage points of growth per year by delaying reform. “Without reform, economies become stuck in low-growth trajectories.”

Policy makers should take note as a 40% bump in per capita gross domestic product is not small change. The main areas that need work in Indonesia are outdated infrastructure as well as the growing number of bureaucrats and their too often confusing and even contradictory rules. As Indonesia has given more power to local officials, the number of local government bodies across the archipelago has jumped to close to 500 from 341 in 1998, the report said. The country now has around 4.6 million civil servants and 73% of them work at the local level.

Indonesia needs to rein in the spending and regulatory powers of these smaller players if it wants to encourage more investment and growth, analysts say.

“The government must address not only the size of the bureaucracy but also its lack of effectiveness,” in building infrastructure and encouraging investment, the Standard Chartered report said.

Ratings company Standard & Poor’s came out with its own wish list for Indonesia last week. It is the last big agency that rates Indonesia below investment grade. Fitch Ratings and Moody’s MCO -1.06% Investor Service already have an investment-grade rating for Indonesia.

While Indonesia is on the right track, it will need to push through unpopular reforms, such as raising the government-controlled price on fuel, and be cautious about adding further restrictions on foreign investment to stay on track, Standard & Poor’s said.

“There’s a perception that the government’s reform agenda has stalled, due to a lack of policy initiatives to promote long-term growth during President Yudhoyono’s second term and from a slew of measures or policy proposals that appear to be anti-foreign investor, ad hoc in nature, and not conducive to efficient allocation of resources,” the S&P report said.

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono’s spokesman didn’t immediately respond to a request for a reaction to the reports. In the past, the president has said he is committed to reforms but change often takes time in a diverse democracy like Indonesia.

Standard Chartered predicts that with the right reforms, Indonesia is on track to become the world’s sixth largest economy by 2030. But that will take some bold moves by a government that, with national elections less than two years away, has shown it is reluctant to rock the boat.
INVESTMENT GRADE: Pemberian Peringkat Ke RI Dongkrak Investasi Jepang

Demis Rizky Gosta

Kamis, 18 Oktober 2012 | 21:50 WIB

JAKARTA—Pemerintah mengharapkan penaikan peringkat investasi Indonesia oleh R&I bisa mendorong peningkatan investasi langsung dan portfolio dari Jepang.

Kepala BKPM Chatib Basri mengatakan pemberian peringkat investment grade dari R&I akan mendongkrak laju kenaikan arus modal asing dari Jepang.

Dia menegaskan perbaikan iklim investasi di Tanah Air sebetulnya telah tampak dari pentapan suku bungan yang rendah bagi obligasi terbitan Indonesia dan kenaikan nilai penanaman modal asing.

Pemberian peringkat investment grade, menurut Chatib, akan semakin menurunkan risiko pinjaman bagi perusahaan Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Biaya pinjaman jadi lebih murah Minat investasi eprusahaan Jepang akan meningkat,” katanya ketika dihubungi bisnis, Kamis (18/10).

Chatib optimistis target realisasi PMA Indonesia pada 2012 akan terlampaui setelah R&! memperbaiki peringkat investasi di Indonesia.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan peringkat investment grade dari R&I bisa memberi tambahan kepercayaan diri bagi investor ritel dan institusional Jepang.

“Itu adalah pandangan obyektif dari rating agency Jepang, ini memberi confidence yang lebih baik bagi masyarakat investor baik ritel maupun institusional di Jepang,” katanya.

Agus menjelaskan peningkatan investasi tersebut, di antaranya, merupakan upaya dari delegasi yang dikirimkan pemerintah untuk menyampaikan perkembangan kondisi fiskal, moneter dan riil di Indonesia. (if)
Menkeu: Indonesia harus waspada dengan investment grade
Reporter: Harwanto Bimo Pratomo
Kamis, 18 Oktober 2012 21:56:00
merdeka.com

Pemerintah mengatakan pemberian peringkat investment grade pada surat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Rating and InvestmentInformation (R&I) perlu diwaspadai oleh institusi Tanah Air dalam menghimpun pendanaan. Pasalnya, potensi pembalikan keadaan dengan tiba-tiba dapat terjadi sewaktu-waktu.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, meminta tiap institusi yang berniat meminjam dana asing perlu mengedepankan aspek kehati-hatiandan tata kelola likuiditas yang baik. Pemberian rating ini dipastikanakan mendatangkan modal asing yang besar menuju Indonesia dan pelaku usaha diminta tidak terlena.

“Di dunia sedang cukup banyak likuiditas dan cukup banyak mengalir ke Indonesia. Kita di Indonesia pelaku usahanya baik swasta maupun BUMN harus mampu mengelola likuiditas dengan baik,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).

Status investment grade akan membuat investasi baik pada portofolio maupun foreign direct investment (FDI) bergairah. Peringkat ini jugamembawa keuntungan pada pelaku usaha dengan murahnya penghimpunan dana.

“Namun, tetap pada swasta di Indonesia kami minta berhati-hati dalam meminjam. Kita musti bisa menjaga kesehatan institusi kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia kembali mendapatkan peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Rating and Investment Information, Inc. (R&I) yang menaikkan Sovereign Credit RatingIndonesia menjadi BBB- dengan outlook stabil.

Lembaga pemeringkat asal Jepang ini menilai bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan kenaikan bagi peringkat obligasi Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah pelemahan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2012 diperkirakan capai 6,3 persen.

R&I juga menilai pengelolaan fiskal Indonesia cukup konservatif didukung oleh utang pemerintah yang rendah. Di samping itu, sistemkeuangan dinilai semakin stabil.

Analis R&I menyatakan secara terperinci bahwa penurunan angka pengangguran yang diiringi peningkatan pendapatan perkapita, inflasiyang terjaga dan suku bunga yang relatif rendah telah mendorong peningkatan konsumsi swasta.

Konsumsi ini menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Selain itu, kepercayaan yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan foreign investment dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan dengan dukungan kestabilan politik.
[rin]

Tujuh Negara ini Selamat dari Krisis Ekonomi Global
Salah satunya adalah Indonesia, karena peningkatan daya beli konsumen.
Rabu, 17 Oktober 2012, 06:32 Denny Armandhanu

VIVAnews – Resesi akbar yang terjadi sejak tahun 2007 dan masih tersisa sampai sekarang membuat banyak negara hampir pailit. Para pemain besar perekonomian dunia juga terkena imbasnya, pertumbuhan ekonomi mereka melambat.

Resesi ini juga yang meruntuhkan banyak institusi finansial besar di berbagai negara, bank-bank terpaksa menggelontorkan dana talangan (bailout) dan ambruknya pasar saham. Di beberapa negara, sektor perumahan anjlok, usaha-usaha tutup akibat turunnya daya beli dan jumlah pengangguran meroket.

Negara adidaya macam Amerika Serikat dan China harus gigit jari dengan turunnya perekonomian mereka. Negara-negara Eropa harus berjuang menutupi utang mereka, dengan memberlakukan pengetatan anggaran, berujung pada kesengsaraan rakyat. Kerusuhan di mana-mana.

Namun, di tengah carut-marut ekonomi global, ada beberapa negara yang masih stabil, bahkan meningkat perekonomiannya. Jurnal ekonomi dan politik AS, Foreign Policy, bulan ini merangkum tujuh negara yang selamat dari krisis 2007, salah satunya tercatat adalah Indonesia. Berikut adalah daftar ke tujuh negara tersebut:

1. Korea Selatan
Kemajuan Korsel di tengah krisis ekonomi dunia tidak terlepas dari mimpi Presiden Lee Myung-bak untuk menjadikan negara itu sebagai negara kelas satu. Dalam mewujudkan mimpinya, Lee meningkatkan riset, pengembangan serta inovasi dari 3,4 persen menjadi 5 persen dengan bantuan subsidi pemerintah. Tercatat, beberapa perusahaan seperti Samsung, Kia dan Hyundai menangguk untung di saat yang lainnya terpuruk.

Korsel adalah negara pertama yang bangkit dari resesi pada tahun 2009. Pendapatan masyarakat Korsel meningkat pesat dalam 11 kuartal terakhir. Lembaga pemeringkat utang Fitch pada September tahun ini menetapkan Korsel sebagai negara surga bagi para investor.

2. Polandia
Dulu, Polandia dianggap sebagai negara paling tidak menjanjikan di Eropa timur, tertinggal jauh dari Republik Ceko dan Slovenia. Namun, krisis Eropa jadi berkah tersendiri bagi Polandia. Ekonomi negara ini meningkat 15,8 persen pada 2008 dan 2011, di saat ekonomi Eropa turun hingga setengahnya. Hal ini tidak lain berkat kebijakan fiskal dan keuangan Polandia yang brilian, tingkat utang yang rendah dan pasar yang luas bagi konsumen domestik.

Masyarakatnya juga ikut andil menyumbang peningkatan ekonomi Polandia. Pekerja di negara ini bekerja lebih lama 500 jam per tahun dibandingkan Jerman, dengan upah yang lebih kecil. Alhasil, Polandia adalah satu-satunya negara di Uni Eropa yang tidak terimbas krisis terparah pada 2009.

3. Kanada
Tahun ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, masyarakat Kanada lebih kaya dari pada masyarakat Amerika Serikat. Padahal dua dekade lalu, Kanada jatuh bangun menghadapi utang dan pertumbuhan yang minim.

Keberhasilan Kanada mengatasi krisis ekonomi adalah berkat penghematan yang mereka lakukan sejak tahun 1990an. Di tengah investasi pemerintah yang masif di bidang infrastruktur, perdana menteri kala itu, Paul Martin, juga mengeluarkan kebijakan yang melarang sektor perbankan melakukan praktik-praktik beresiko dan membahayakan institusi finansial lainnya.

Ahli ekonomi mencatat, pendapatan Kanada meningkat 15 persen dalam 10 tahun terakhir. Kanada juga merupakan 10 negara yang layak untuk tempat hidup.

4. Swedia
Saat krisis finansial menimpa Swedia pada 1992, pemerintah langsung mengambil alih beberapa bank. Swedia memotong pajak yang tinggi dari perusahaan-perusahaan dan individu, dan menggunakan sebagian besar anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Swedia mampu menjaga utang mereka tetap rendah, sekitar 38 persen dari GDP. Swedia tercatat sebagai negara dengan ekonomi tercepat-tumbuh se-Eropa pada 2011 setelah Estonia. Nilai mata uang krona juga terus melampaui euro.

5. Indonesia
Foreign Policy menuliskan, Indonesia tertolong oleh rasa percaya diri pemerintah dan rakyat yang luar biasa tinggi. Sebanyak delapan persen rakyatnya percaya bahwa negara ini akan menjadi negara superpower berikutnya. Indonesia juga melampaui India sebagai negara dengan konsumen paling optimis sedunia.

Pertumbuhan tahunan Indonesia stabil, 4,5 persen saat resesi dan menempati pertumbuhan kedua tertinggi di G-20 setelah China tahun lalu. Pertumbuhan ini berkat komoditi seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan timah. Tingkat konsumsi kelas menengah Indonesia juga meningkat pesat. Penjualan mobil naik 15 persen per tahun, berujung pada semakin banyaknya perusahaan otomotif yang investasi. Salah satunya adalah Nissan yang meningkatkan produksi mereka hingga dua kali lipat, atau senilai US$400 juta.

6. Turki
GDP dan pendapatan per kapita Turki hampir meningkat hingga tiga kali lipat di tengah krisis di Eropa. Turki sekarang menjadi produsen mobil terbesar bagi pasar Eropa. Sebut saja Honda, Hyundai, Renault, Toyota dan Ford buka pabrik di negara ini.

Kemajuan Turki adalah berkat pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang meliberalisasi investasi dan memperketat regulasi yang membendung korupsi. Turki juga telah mengembalikan perannya sebagai jembatan antara Eropa dan Timur Tengah. Mitra dagang terbesar Turki adalah Jerman, Mesir, Iran, Irak dan Arab Saudi.

7. Meksiko
Walaupun Meksiko terkenal banyak masalah, di antaranya kekerasan kartel narkoba yang membunuh lebih dari 50.000 orang dalam enam terakhir, namun ekonominya meroket. Pertumbuhan ekonomi Meksiko melampaui Brasil tahun lalu. Lebih dari 700.000 lapangan pekerjaan tercipta di negara ini pada 2010, menantang dominasi China dan AS sebagai produsen alat-alat rumah tangga.

Inflasi dan tingkat utang Meksiko juga sangat rendah. Untuk pertama kalinya tahun ini, tingkat migrasi warga Meksiko ke Amerika Serikat nihil, menandakan kemajuan membuat rakyat betah di negaranya sendiri.

PASAR MODAL: Indonesia hadapi risiko gelembung ekonomi

Ana Noviani

Senin, 15 Oktober 2012 | 21:34 WIB
bisnis indonesia

JAKARTA: Indonesia menghadapi risiko gelembung ekonomi di pasar modal dan aset properti seiring bergulirnya kebijakan moneter negara-negara maju yang mendorong membanjirnya likuiditas di pasar keuangan global.

Ekonom Senior Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan dalam 18-24 bulan ke depan, bank sentral negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang cenderung menerapkan tingkat suku bunga yang sangat rendah.

“Selain itu, mereka diperkirakan akan terus melakukan suntikan likuditas ke pasar finansialnya. Di AS melalui quantitative easing, di Eropa melalui pembelian surat utang negara-negara yang bermasalah seperti Yunani dan Italia. Untuk sementara kebijakan tersebut menciptakan ekses likuiditas,” tuturnya usai dialog Bank Dunia terkait perkembangan ekonomi Indonesia, Senin (15/10/2012).

Kelebihan likuditas di pasar finansial global, imbuhnya, untuk sementara akan diparkir di pasar uang dan surat berharga AS (U.S. treasury). Namun, apabila perekonomian Eropa dan AS mulai pulih dan risiko pasar finansial mereda, kelebihan likuiditas akan beralih ke negara yang ekonominya tumbuh pesat, seperti Indonesia.

“Masalahnya negara-negara seperti Indonesia, pertumbuhannya pesat tetapi tidak cukup pesat menyerap likuiditas ke sektor riil sehingga gap-nya akan masuk ke sektor finansial yaitu pasar saham dan obligasi,” paparnya.

Sayangnya, kata Fauzi, sektor keuangan, khususnya pasar modal di Indonesia belum cukup dalam untuk menampung kelebihan likuiditas. Akibatnya, mayoritas capital inflow akan lari ke pasar uang, surat berharga, properti, dan pasar modal. Menurutnya, dalam kondisi bubble harga aset finansial akan naik tajam antara 18%-20%.

“Di satu titik harga aset di pasar finansial akan naik tajam dan pada suatu saat bank sentral global ini menaikkan suku bunganya mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Maka akan tercipta asset bubble di mana pasar finansial di negara berkembang tersebut akan turun tajam,” jelas Fauzi.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menuturkan kelebihan likuiditas di pasar finansial global berpotensi masuk ke Indonesia. “Betul bahwa hal tersebut bisa menimbulkan gelembung di pasar properti dan aset pasar keuangan,” ujarnya.

Diop mengapresiasi sejumlah langkah yang telah diambil Bank Indonesia untuk mengantisipasi bubble di sektor keuangan. Misalnya, membatasi eksposure bank di sektor properti dan meningkatkan uang muka (down payment) kredit barang konsumsi.

“Bubble sangat terpengaruh oleh suplai dan demand di pasar. Menurut saya, Indonesia masih jauh dari kondisi ini, tapi memang perlu diwaspadai,” tuturnya.

Untuk menghadapi kesiagaan menghadapi krisis jangka pendek, imbuh Diop, Indonesia harus meningkatkan fokus pada upaya-upaya struktural yang bertujuan mendorong pertumbuhan. Upaya struktural jangka panjang tersebut a.l. memperkuat investasi di bidang infrastruktur, keterampilan, dan pendidikan, serta memperkuat perlindungan sosial.

Dalam penutupan pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan aksi pelonggaran moneter di negara maju dapat menyebabkan gelembung aset dan overheating di negara berkembang,

“Kebijakan moneter yang akomodatif… bisa mengganggu kapasitas ekonomi negara berkembang untuk menyerap besarnya arus modal masuk dan ini dapat menyebabkan overheating gelembung harga aset,” kata Lagarde. (msb)
Ekspor China di September melampaui perkiraan
Oleh Edy Can – Sabtu, 13 Oktober 2012 | 14:49 WIB | Sumber Bloomberg

kontan

BEIJING. Ekspor China pada September melesat dibandingkan tiga bulan terakhir. Pertumbuhan ekspor ini menghapuskan kekhawatiran perekonomian global menuju resesi seperti 2009 silam.

Bea Cukai China mengatakan, pengiriman barang ke luar negeri September lalu naik 9,9% dibandingkan bulan yang sama 2011 lalu. Kenaikan ini melampaui konsesus para analis yang memperkirakan, pertumbuhan ekspor China hanya sebesar 5,5%.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengiriman barang ke Amerika Serikat. Sementara ekspor ke Jepang untuk pertama kali naik sejak Juni lalu dan ke Asia terbang sebesar 25,5%.

Kenaikan ekspor ke negara tersebut mengkompensasi penurunan ekspor ke Uni Eropa. Ekspor China ke Eropa anjlok 10,7% bulan lalu.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan China pada bulan lalu masih surplus kendati ada peningkatan impor. Selama sembilan bulan pertama tahuni ini, surplus perdagangan China mencapai US$ 148,3 miliar atau naik 38% dibandingkan dengan periode yang sama 2011 lalu.

Pertumbuhan ekspor ini menghapuskan keraguan terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi China. Awal pekan ini, IMF telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi Negeri Tembok Raksasa tahun ini menjadi 7,8%. Angka pertumbuhan ini yang terendah sejak 1999.

“Kami melihat pertumbuhan ekspor China akan bertahan pada kisaran 8% hingga 9% pada kuartal keempat,” kata Analis ANZ Banking Group Liu Li-Gang.

Hasil survei Bloomberg memperkirakan, ekonomi China akan tumbuh sebesar 7,4% pada kuartal ketiga tahun ini. Rencananya China akan mengumumkan angka pertumbuhan pada 18 Oktober mendatang.
October 12, 2012, 1:28 AM SGT

Hunger Plunges Everywhere in Southeast Asia, Except the Philippines

wsj

By Eric Bellman

JAKARTA – The total number of chronically hungry people in Southeast Asia has plunged by close to 70 million in the last two decades thanks to economic growth and policies to feed the poor, but the number of people that regularly go to sleep with their stomachs growling in the Philippines has actually grown.

A United Nations Food and Agricultural Organization report this week showed the number of undernourished people in Southeast Asia fell a whopping 51% in the period between 1990 and this year. That was the biggest improvement of any of the regions the report surveyed.

Globally, the number of hungry people fell by only 13% during the same period, to 868 million people, according to the report, jointly published by the FAO, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Program Entitled the “State of Food Insecurity in the World 2012.”

“Among the regions, undernourishment in the past two decades decreased nearly 30% in Asia and the Pacific from 739 million to 563 million largely due to socio-economic progress,” the report said. “Despite population growth, the prevalence of undernourishment in the region decreased from 23.7% to 13.9%.”

The Philippines, however, saw the number of chronically hungry citizens rise. Back in the period between 1990 and 1992, the Philippines had around 15 million people considered undernourished. In the period between 2010 and 2012 the hungry horde had expanded 5% to 16 million. The only other Asian countries in the report that saw an increase in hungry people were Pakistan, Nepal and North Korea. The report did not include data from Myanmar.

While the percentage of hungry people in the Philippines has fallen from 24% in 1992 to 17% last year, the country’s high population growth rate has meant that even though a smaller slice of the populace doesn’t have enough food, the total number of undernourished has risen. The Philippines has more than 92 million people.

“Southeast Asia is probably doing better than any other part of the world. But over this time period (the Philippines) is the worst-performing of the countries,” said David Dawe, a Bangkok based senior economist for the FAO and one of the editors of the report. “The Philippines has one of the highest population growth rates in the region and that kind of amplifies the difference.”

The country may have adopted the slogan “It’s more Fun in the Philippines,” but there is also more hunger there because for the last decade its birth rates have been higher while its growth rates have been lower than those rates at most of its neighbors.

Another structural problem that may lead to more empty stomachs in the Philippines, could be that the benefits of economic growth do not trickle down to the masses.

“The Philippines has always been a nation where the fruits of growth tend to be shared less equally,” said Mr. Dawe. “The poverty rates have just not gone down all that much for its rate of GDP growth, so you don’t have as much impact on undernourishment.”

At the current rate of hunger, the Philippines looks like it will be one of the few countries in Asia to fail to get close to the United Nation’s Millennium Development Goals of halving the percentage of the populace which is hungry by 2015. Whether the country’s controversial reproductive health bill is passed or not, it will be too late to lower the birth rate to meet the target.

Ramon Carandang, secretary in President Benigno Aquino III’s communications office, said that the Philippines had performed better on some anti-povery metrics such as per capita income, purchasing power parity and the wealth gap than some of its neighbors.

“Having said that, it’s true that growth in the past tended to benefit a narrow segment of the population,’’ Mr. Carandang said. “This is partly because growth tended to be limited to sectors that did not have a big impact on poverty. Areas like real estate development and financial services, for example.’’

While the Philippines did badly relative to Asia, the report showed that there were much hungrier regions in the world. The number of undernourished people in Africa shot up 37% during the 20 year covered in the report and some Latin American countries, notably Guatemala and Paraguay, saw their number of hungry citizens rise.

– Josephine Cuneta contributed to this article
MANUFAKTUR INDONESIA: Bakal ulangi sukses sebelum krisis 1997

Ana Noviani

Rabu, 10 Oktober 2012 | 20:48 WIB
bisnis indonesia

JAKARTA: Bank Dunia menilai sektor manufaktur Indonesia berpotensi mengulang cerita sukses dengan tumbuh 8%-10% seperti sebelum krisis Asia 1997-1998.

Ekonom Senior Bank Dunia Sjamsu Rahardja mengatakan sektor pengolahan sangat penting untuk menfasilitasi transformasi perekonomian suatu negara. Indonesia memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan sektor manufaktur.

“Indonesia memiliki kesempatan unik yang belum tereksplorasi. Middle income tumbuh, prospek menjadi negara ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada 2030, ini peluang bagi industri manufaktur untuk berkembang,” ujarnya dalam seminar dan peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ‘Mempercepat Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia’, Rabu (10/10/2012).

Menurutnya, peningkatan konsumsi domestik mendorong industri manufaktur untuk tumbuh lebih pesat. Utamanya di sektor logam, makanan, bahan kimia, dan suku cadang otomotif.

Sebagai negara berkembang, lanjutnya, pendapatan per kapita Indonesia terus meningkat dari US$400 menjadi US$1400 pada 2012. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan secara demografi dengan tumbuhnya populasi usia muda.

“Di sinilah ada peluang bisnis, karena ada permintaan yang tinggi terhadap produk-produk manufaktur dan ada angkatan kerja potensial yang dapat berkontribusi dalam proses produksi,” tuturnya.

Sektor manufaktur Indonesia juga diuntungkan oleh upah buruh yang diproyeksi lebih rendah dibandingkan China. Walaupun saat ini tingkat upah Indonesia dan China cenderung setara, namun beberapa tahun ke depan upah buruh di China diproyeksi terus meningkat di atas Indonesia. Hal ini berpotensi mendorong relokasi basis produksi dari China ke Indonesia.

“Artinya ada potensi upah di Indonesia lebih rendah dari China. Ini akan menguntungkan Indonesia, karena biaya produksi di China menjadi lebih mahal,” kata Sjamsu.

Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menggenjot sektor manufaktur di tengah turbulensi dan kompetisi global.

Kendala yang disoroti Bank Dunia mencakup perubahan di level makro dan mikro. Di level makro, lanjutnya, tingkat pengembalian modal sektor manufaktur di Indonesia cenderung turun dibandingkan periode 1990-1996.

Berdasarkan data Bank Dunia, pada 1990-1996, return industri manufaktur di Indonesia berada pada kisaran 11%-12%, namun merosot tajam ke level 4% pada periode 1999-2010. Dibandingkan dengan Thailand, Filipina, dan Malaysia, penurunan return sektor manufaktur di Indonesia terbilang paling tinggi.

“Rasio pengembalian modal menurun cukup tajam saat risiko untuk mendapat keuntungan semakin meningkat. Ini banyak terjadi di negara-negara Asia, tapi dampaknya yang paling besar terjadi di Indonesia, terutama di sektor yang padat karya,” ungkap Sjamsu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan sejak krisis Asia pada 1997-1998 lalu, banyak pengusaha lokal yang mengalihkan usahanya dari sektor manufaktur ke sektor yang menjanjikan laba lebih besar, seperti sektor sumber daya alam, perkebunan, dan jasa.

“Saat ini pemain di sektor manufaktur lebih banyak dari FDI (foreign direct investment). Sementara pengusaha manufaktur lokal kebanyakan skala kecil dan menengah. Karena mereka ingin survive,” ujarnya.

Sofjan menuturkan hambatan utama berkembangnya industri manufaktur di Tanah Air adalah tumpang tindih regulasi dan masalah perburuhan.

“Regulasi pusat dan daerah itu tumpang tindih. Belum lagi UU ketenagakerjaan yang terlalu kaku. Pemerintah juga mudah sekali berubah kebijakan ketika didesak melalui aksi demonstrasi,” kata Sofjan.

Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan sektor manufaktur menjadi tidak menarik bagi perbankan karena memiliki risiko yang relatif besar dibandingkan sektor ekonomi lain, terutama saat terjadi krisis ekonomi global.

“Manufaktur ini sektor yang sangat sensitif terhadap krisis global. NPL [non performing loan] industri pengolahan tercatat tertinggi dibandingkan sektor lain. Ini membuat perbankan makin hati-hati dalam menyalurkan kredit,” tuturnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, NPL sektor manufaktur pada Desember 2009 mencapai 5%, namun pada Juli 2012 turun ke level 2,6% tapi tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata NPL nasional, yakni 2,2%. (msb)

Senin, 08 Oktober 2012 | 19:05 WIB
Pemulihan Krisis Global Belum Bisa Diprediksi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menyatakan belum bisa memprediksi kapan krisis ekonomi global membaik. “Sangat bergantung pada keputusan politik negara-negara yang mengalami krisis ekonomi,” kata Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Rufinus saat ditemui di tengah-tengah acara “Forum Nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” di Hotel Indonesia Kempinski, Senin, 8 Oktober 2012.

Ditambah lagi, pemerintah harus mengambil keputusan penyelamatan ekonomi dalam negeri melalui proses politik. Masuknya unsur politik tersebut membuat negara yang mengalami krisis kesulitan mengambil kebijakan dalam mengatasi krisis. Sebab, pengambilan keputusan jadi berjalan alot dan berlarut-larut.

Sedikit saja kesalahan dan keterlambatan pengambilan kebijakan, kata dia, maka negara tersebut akan semakin terpuruk dalam krisis ekonomi dan membuat krisis global tidak dapat diprediksi pemulihannya. “Di negara-negara Eropa, krisis ekonomi umumnya terjadi akibat gagal bayar utang. Jika tidak ada kejelasan kebijakan apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan utangnya, krisis ekonomi global juga tidak dapat diprediksi kapan selesainya,” kata Bobby.

Ia mengungkapkan, pemerintah menyadari bahwa melemahnya nilai ekspor tidak bisa dihindari karena adanya pelemahan kondisi ekonomi global. Pemerintah sudah memprediksi hal tersebut jauh hari sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan agar depresi ekonomi dunia tidak memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Beberapa contoh kebijakan untuk menghalau perlambatan ekonomi nasional akibat perlambatan ekonomi dunia, di antaranya, dengan melakukan penghematan konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri, kebijakan pintu masuk impor hortikultura, serta mewajibkan pelaku usaha mineral dan batu bara menambah nilai produknya sebelum diekspor ke luar negeri.

RAFIKA AULIA
As Growth Falters, Analysts Ask has Asia Lost its Mojo?
October 07, 2012
jakarta globe

First the IMF warned developing Asia to brace for shocks from the West. Then the Asian Development Bank slashed its regional growth forecasts. Now analysts are asking, has Asia lost its mojo?

The European debt crisis and weakness in the United States have long been drags on Asian growth, but throw in China’s difficult leadership transition and the outlook is grim.

“It wasn’t supposed to turn out like this. Growth in recent months has faltered again, confounding expectations of a gradual recovery,” HSBC economists Qu Hongbin and Frederic Neumann wrote in a report released last week.

“China is one culprit, though a wobbly West is equally to blame.”

As Asia’s powerhouses China and India slow faster than many had expected, the ADB last Wednesday revised down its growth estimates for the region’s emerging economies to the lowest level since 2009.

Echoing assessments from the International Monetary Fund, the bank also warned of significant risks arising from the eurozone and the uncertain recovery in America, both of which are major export markets for Asian manufacturers.

“Developing Asia is slowing down much more than we expected,” ADB chief economist Changyong Rhee told reporters in Hong Kong.

“The years of two-digit growth in Asia are coming to an end.”

The bank cut its 2012 growth forecast for developing Asia, which comprises 45 nations, from 6.9 percent in April to 6.1 percent — the lowest since 2009 when the region expanded 6.0 percent.

It also revised downward the 7.3 percent growth outlook for 2013 to 6.7 percent. The region expanded 7.2 percent in 2011.

China’s gross domestic product (GDP) was seen expanding 7.7 percent this year — slow by the country’s recent standards — before bouncing back to 8.1 percent in 2013, still well below the 9.3 percent achieved last year.

The Manila-based lender said India would see GDP growth slow to 5.6 percent in 2012 before picking up to 6.7 percent next year.

Analysts are wondering when will China crack the whip and provide the policy stimulus its economy needs to avoid a hard landing. HSBC economists Qu and Neumann said they had expected Beijing to act sooner.

“China has held back in providing a determined stimulus, with obvious implications for economic growth regionally,” the economists wrote.

Domestic politics may be one reason Beijing seems unwilling or unable to use its fiscal reserves to boost growth, with the Communist Party leadership on the verge of a once-a-decade power shift that has been clouded by controversy.

“Given that growth is highly investment driven, supported especially by the public sector, any leadership change is bound to have a large impact on activity,” Qu and Neumann said.

“This year, more so than during other transitions, political uncertainty may have had an especially restraining effect on investment decisions.”

Asia’s worsening outlook is likely to be underlined when the IMF provides an update on the global economy in a twice-yearly report on Tuesday, in the run-up to weekend meetings of finance ministers from around the world in Tokyo.

But is it time to hit the panic buttons? Has Asia really lost its economic vim? Some analysts say no.

“Asia hasn’t quite lost its mojo yet, but patience is needed before growth accelerates to more accustomed speed,” Qu and Neumann said, predicting China would loosen policy early next year when the new leadership is in place.

Rhee agreed that there is no need for panic.

“This is a natural adjustment to a more sustainable growth pace,” he said of the outlook for developing Asia.

Of all the regions in the world that are struggling to cope with the fallout from Europe and the United States, Asia has the most ammunition in its policy armory to respond, research consultancy Capital Economics said Friday.

“Asia has significant scope to loosen both monetary and fiscal policy,” it said.

“Unlike in most of the developed world, interest rates are well above zero across Asia, meaning there is room for interest rates to be cut in most countries.”

ANZ bank said in an analysis last week that while growth in China and India was on the slide, the core economies of Southeast Asia were proving remarkably resilient.

It noted that while the rest of Asia had “re-linked” with the West — with domestic demand tracking weak external demand for exports — this was not the case in Southeast Asia’s biggest developing economies.

“This has broken down entirely in Asean [Association of Southeast Asian Nations] over the past few quarters with domestic demand and foreign demand now largely uncorrelated,” the ANZ report said.

This meant that Asian economies such as Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam would “likely hold up well” if the global economy slowed further.

Agence France-Presse
New cradles to graves
The welfare state is flowering in Asia. Will it free the continent from squalor? Or sink it in debt?

Sep 8th 2012 | DELHI, HONG KONG and JAKARTA | from the print edition

A CARTOON cat decorates the T-shirt worn by Agus Kurniawan, a two-year-old cradled in his mother’s lap. But the cat is hard to see, because young Agus cannot hold himself upright. His body is bowed by microcephaly, an undersized skull and brain, which plays havoc with his motor functions.

His mother has been advised to seek therapy in Bandung, 60km (37 miles) away from their home in Gunturmekar, a village in the Indonesian province of West Java. The family’s medical bills there would in principle be paid by the government under a scheme called Jamkesmas, which has covered over 76m of Indonesia’s poorer citizens since 2008.

But his mother says she cannot afford to make the trips. Her hopes now rest with another scheme called PNPM Generasi. It gives funds to the village (about 47m rupiah, or $5,300 last year) which a board of 11 villagers decides how to spend. But it is doubtful Agus will qualify. PNPM Generasi is dedicated to improving school attendance, maternal health and infant nutrition. But feeding is not Agus’s problem, his mother admits. He’ll eat anything.

For decades Indonesia’s government has tried to improve the lot of villages like Gunturmekar through piecemeal projects. Some, like Jamkesmas, have breadth but no depth: it has an annual budget of less than $10 per person. Others, like PNPM Generasi, respond to the community’s demands not the individual’s. But Indonesia is now embarking on something more systematic: it is laying the foundations of a welfare state.

Last October Indonesia’s parliament passed a law pledging to provide health insurance to all of the country’s 240m citizens from January 1st 2014. One government agency will collect premiums and foot the bills, making it the biggest single-payer system in the world, says Dr Hasbullah Thabrany of Universitas Indonesia in Jakarta. The same law also committed the government to extend pensions, death benefits and worker-accident insurance to the nation by July 2015. The government has said little about the cost or generosity of these broader benefits. If Indonesia tried to universalise the kind of package now enjoyed by civil servants and 9m salaried employees, it would have to collect over 18% of wages to fund the scheme fully, according to calculations by Mitchell Wiener of the World Bank. Passing the law is always easier than paying for it.

Indonesia is not the only country in developing Asia rapidly expanding health insurance. In the Philippines, 85% of the population are now members of PhilHealth, the government-owned health insurer, compared with 62% in 2010. China’s rural health-insurance scheme, which in 2003 covered 3% of the eligible population, now covers 97.5%, according to official statistics. India has also extended (albeit modest) health insurance to roughly 110m people, more than twice the number of the uninsured Americans whose plight motivated Obamacare; this is, as America’s vice-president once said about his boss’s reforms, a “big fucking deal”.

This new Asian interest in social welfare goes far beyond health. Thailand, which achieved universal health care in 2001, introduced pensions for the informal sector in May 2011. China’s National Audit Office last month declared that the country’s social-security system was “basically” in place. India expanded its job-guarantee programme to every rural district in 2008, promising 100 days of minimum-wage work a year to any rural household that asks for it.

Tigers turning marsupial

Rich countries like South Korea and Taiwan have gone further. In 2008 Korea introduced an earned-income tax credit, a universal basic pension and an insurance scheme providing long-term care for the elderly. December’s presidential election is fast becoming a game of welfare one-upmanship. Even Singapore, long opposed to the idea of a “crutch economy”, offered cash handouts, disguised as tax rebates, to people with low incomes and low-rent homes in this year’s budget.

Although poorer countries still limit themselves to ad hoc welfare offerings, fitting the spending level to revenues one budget at a time, there is an increasing trend towards entitlements served by statutory institutions that will outlive the budgetary cycle. As these systems mature, welfare provision will be demand-led, not supply-driven; welfare will become integral to the state. Asia’s tigerish economies are turning marsupial, carrying their dependants along with them as they prowl.

Some of the national leaders who unleashed those tiger economies would be shocked and disturbed by the development. To them the welfare state was a Western aberration that would serve only to undermine thrift, industry and filial duty. Those virtues, they argued, underpinned their economic miracles and won envious admiration abroad, not least in Western countries bent under the weight of their social obligations.

That is not to say that Asia boomed in the complete absence of welfare provisions. But its arrangements took a distinctive form which Ian Holliday of Hong Kong University has termed “productivist”. This model subordinated social policy to economic goals. In Europe, some politicians like to say growth is necessary to pay for health care and other goodies. Productivism reversed that logic: welfare provision is a means to the end of economic progress, not the other way around.

Institutionalised welfare provision was reserved not for the neediest cases, but for workers in the most productive industries. Even for these lucky few, welfare was not a right or an entitlement; it was more like an investment in manpower. Welfare services (injury insurance, health care, pensions) were delivered by state-owned corporations rather than ministries, in part so that no one would come to think of pensions and health as the state’s responsibility. This model of welfare tried to keep savings high and work incentives sharp. In Korea, for example, anyone aged 18-65 used to be ineligible for public assistance.

Thus Asia’s tigers kept social spending low as a percentage of GDP while their economies grew at unprecedented rates. This rapid economic progress was combined with big social advances in literacy and life expectancy. But the model fell foul of two closely linked disruptions and one implacable trend.

The trend was a steep decline in fertility. The average South Korean woman can now expect to give birth to only 1.39 children in her lifetime; in Singapore, the figure is 1.37; in Hong Kong, only 1.14. This welfare model assumed that Asia’s tightly knit families would take care of the social responsibilities its governments refused to shoulder. But asked to tutor their children, care for their parents and supplement their husband’s income, women have rebelled. The Singaporean women interviewed by Shirley Hsiao-Li Sun, a sociologist at Nanyang Technological University in Singapore, “want more direct and universal state subsidies, especially for education and health care,” she writes.

The disruptions were the interruption of miracle growth and the erosion of authoritarian rule. The Asian financial crisis of 1997-98 resulted in a spike in lay-offs among industrial workers, and governments found it impossible to leave the jobless masses to their fate. Before 1998, none of Taiwan’s unemployed got state benefits. By 2001, all of them did. In South Korea President Kim Dae-jung pushed through a controversial 1999 act guaranteeing a minimum income to the poor, even if they could work. That minimum is now about 97% of America’s poverty guideline, measured at purchasing-power parity, in a country with only about 67% of America’s GDP per head.

Asian values and welfare

At the same time, in much of Asia, newly assertive opposition parties showed that the distaste for welfare expressed by authoritarian leaders was not shared by the population at large. Welfare promises won votes. Even in China, where there are no national votes to win, policymakers began to promise a “harmonious society” not just a fast growth rate.

It seems that every country that can afford to build a welfare state will come under mounting pressure to do so. And much of Asia has hit the relevant level of prosperity (see chart 1). Indonesia is now almost as developed as America was in 1935 when it passed the landmark Social Security Act, according to figures compiled by the late Angus Maddison, an economic historian. China is already richer than Britain was in 1948, when it inaugurated the National Health Service (NHS) which, to judge by political ructions—and Olympic opening ceremonies—has become crucial to its sense of national identity.

Asian welfare still looks lean by Western standards. Public health spending is still only 2.5% of GDP, compared with about 7% in the OECD group of rich nations. That will change as Asia ages, but high co-payments (in South Korea), low payments to hospitals (in Thailand) and sparse facilities (in Indonesia and elsewhere) have also contained costs.

The results of the region’s welfare-state-building are neatly summarised by the Asian Development Bank’s Social Protection Index (see chart 2). It divides a country’s social spending by the number of potential beneficiaries and expresses the result as a percentage of the country’s GDP per head. If Japan’s social-security spending were divided in this way, each beneficiary would receive about 13% of the country’s GDP per head. For South Korea, even after two decades of democracy, that figure is only 7.1%

Asian countries have tended to spread their spending thin. South Korea’s means-tested basic pension covers about 70% of the elderly but pays only 5% of the average wage, according to Randall Jones of the OECD. Indonesia’s Jamkesmas scheme purports to cover everyone in the bottom 30%. But in reality, about 80% of cardholders do not know what they are entitled to, and some, like Agus’s mother, could not make it to a hospital even if they did.

The paucity of Asia’s coverage partly reflects distinctive problems. One is informal workers, who remain a big share of the labour force by rich-world standards even in relatively prosperous countries, where they include everyone from day labourers to self-employed lawyers. When Thailand tried to enroll people who were neither poor nor employed by big firms in a voluntary health-insurance scheme in the 1990s, the sick tended to join but the healthy stayed away, leaving a large share of the population uncovered. In 2001 the government decided it was cheaper to pay for their coverage itself, demanding only a 30-baht co-payment per visit to the doctor.

Just as contributions are hard to collect, so beneficiaries are often hard to identify. Many Asian programmes are intended only for the poor, but they can be hard to distinguish from everyone else. Over half of the Indonesians who now hold the free Jamkesmas health-insurance card do not belong to the bottom 30% for whom such cards are intended, says Matthew Wai-Poi of the World Bank. With the bank’s help, the government has drawn up a new list of the indigent, based on proxies for poverty (dirt floors, unprotected wells, shared toilets without drains, and so on) that are easier to verify and harder to manipulate. That said, in other countries people have been known to hide their motorbike and borrow the neighbours’ kids to seem more deserving than they are.

At least Jamkesmas attempts to target the poor. One of Indonesia’s biggest fiscal giveaways subsidises motor fuel regardless of who uses it, and thus mostly ends up with the car-owning rich. Last year those subsidies cost the government nine times what health care did.

The third problem is the sheer size of some countries and their range of living standards. Enforcing national welfare standards in a country like China, India or Indonesia is more akin to establishing common standards, not in a single country like Germany or Greece, but in the European Union as a whole—not something that has advanced noticeably far in 50 years.

Second-mover advantage

Under the current system migrant workers in China worry that their pension entitlements will not follow them if they move from one province to another. The owner of the Fukang Market store in a village outside Beijing is originally from Shanxi province, 500km away. He and his wife have not joined the local pension scheme, worried that if, say, their store were torn down, they would have to move—but their pension would not follow.

However, as latecomers to the welfare state, Asian countries also have certain advantages. They can learn from the West’s mistakes, and they can leapfrog some of its obsolete practices.

The starkest lesson they can learn is fiscal. Bambang Widianto, the head of Indonesia’s task-force against poverty, confesses to being scared by the example of Greece. Unlike Singapore, where citizens are required to contribute to a provident fund from which their pensions will be drawn, the pensions Indonesia has promised to offer to the nation in 2015 will be partly on a “defined benefit” basis, under which a person’s pension may not necessarily match his contributions. The government thus has crucial decisions to make about the size of the benefits and the distribution of the burden. Unfortunately, Mr Widianto says, “no one is doing those calculations right now.”

Statutory retirement ages tend to be low in developing Asia: averaging 59 for men and 58 for women, according to the OECD. In Thailand, people can withdraw their pension fund at 55 and many workers are required to retire at 60. Thai women can expect to live for 27 years after retirement, the OECD calculates; Sri Lankan women for almost 35 years. Fortunately, the fiscal problems implicit in such longevity can be headed off before the new schemes mature. As M. Ramesh of the Hong Kong Institute of Education points out, South Korea cut the benefits offered by its national pension scheme, introduced in 1988, before anyone had made the 20 years of contributions required to qualify for it.

New technological possibilities should make Asia’s schemes cheaper to run than the West’s old ones. Britain’s NHS spent almost ten years and £6.4 billion trying to get its records digitised before abandoning the effort last year. India’s new health-care scheme for the poor aims to be cashless and paperless from the start, using swipeable smart cards to make payments and convey information. In Pakistan over 140,000 poor people have received cash transfers over the phone under the Benazir Income Support Programme.

Some Asian countries will increasingly stake out the welfare frontier. The region has already set some records. Singapore must be the only capitalist society to house more than 80% of its population in public housing. South Korea beats the world in college enrolment (it has more students than 18- to 23-year-olds).

Beyond catch-up

But Asian countries will also face new challenges—or at least old challenges accelerated (see chart 3). Singapore, South Korea and Hong Kong are ageing faster than any other countries. By 2040 they will have fewer than two people of working age to support every person aged 65 or more. They will have to pioneer ways to lighten that burden and keep the elderly active. In the West, the welfare state rescued the elderly from indigence. In the East, it will have to spare them from indolence.

South Korea already subsidises the employment of the elderly. It is now also beginning to socialise the burden of caring for them. In 2008 it introduced insurance for long-term geriatric care. Needy cases are given a score out of 100 for decrepitude, based on whether they can brush their teeth, remember their birth date, and so on. If their score is bad enough, they may get help from the state with daily tasks like bathing or housework.

Singapore is helping people to flog their homes rather than to tidy them. It is offering S$20,000 ($16,000) to over-54-year-olds if they sell their flat, save the proceeds and move into one of the small studios the government is building.

By 2030 Asia (excluding Japan) will account for over half of the world’s elderly and about half of the global burden of non-communicable diseases, like cancer and diabetes. If Asia’s welfare provision continues to widen and deepen, the region will host most of the world’s pensioners and patients. Asia may no longer boast a distinctive welfare model. But by the time Agus’s mother retires, the world of welfare will have become increasingly Asian.

beautiful: VERY beautiful country … 300812

Inilah daftar negara tanpa pajak pendapatan
Oleh Zaskia Paramitha, CNBC – Rabu, 29 Agustus 2012 | 18:00 WIB

kontan

NEW YORK. Pajak merupakan sumber keuangan negara, termasuk pajak pribadi yang menjadi andalan pemerintah untuk mendapatkan dana untuk membiayai pelaksanaan negara. Di Amerika Serikat (AS) saja, perdebatan soal pajak pribadi berdengung dan terkait sampai ke pemilihan presiden.

Namun, tidak semua negara yang membutuhkan pajak dari rakyatnya, terutama pajak pribadi seperti pajak pendapatan. Hasil survei yang dilakukan KPMG terhadap 96 negara, setidaknya ada delapan negara yang tidak mengutip pajak dari pendapatan warga negaranya.

Beberapa negara diantaranya sebelumnya sudah terkenal sebagai negara bebas pajak, sementara yang lain telah berhasil memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mendanai pengeluaran pemerintah tanpa harus membebani warga negaranya.

Berikut negara bebas pajak pendapatan tersebut:

Uni Emirate Arab

Uni Emirat Arab (UEA) termasuk sebagai negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia, yakni US$ 48.200, dan tidak memberlakukan pajak pendapatan. Negara pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia ini, bergantung pada pajak yang dikenakan pada perusahaan minyak yang membayar pajak perusahaan sampai 55%.

Selain membebankan pajak ke perusahaan minyak, UEA juga membebankan perbankan asing pajak sebesar 20%. Saat ini, 80% dari pendapatan pajak negara berasal sektor perminyakan. Selain pajak, pendapatan lainnya berasal dari yang menyumbang 12% dari total pendapatan negara.

Qatar

Qatar terkenal sebagai negara produsen gas raksasa dunia. Menurut laporan Forbes, negara ini telah menjadi negara terkaya dunia tahun ini dengan GDP perkapita lebih dari US$ 88.000. Qatar saat ini bergantung pada sumber daya gas alam yang menjadi sumber pendapatan utama dari negaranya.

Negara ini tidak mengutip pajak pendapatan, dividen, royalti, maupun keuntungan dari properti. Qatar hidup dari pasokan gas-nya yang merupakan sumber ketiga terbesar dunia. Namun begitu, warga tetap dibebankan pajak 5% untuk biaya keamanan, sedangkan perusahaan membayar 10%.

Oman

Sama seperti negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah, sebagian besar dana pendapatan Oman diperoleh dari minyak mentah. April lalu, pendapatan negara dari sektor minyak mentah naik 35% ke angka US$8,49 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Minyak mentah telah menopang 71% dari total anggaran negara. Meski tak ada pajak pendapatan pribadi, warga negara harus memberikan kontribusi sebesar 6,5% dari pendapatan untuk fasilitas sosial dan keamanan.

Kuwait

Sebagai negara pengekspor minyak terbesar ke-6 di dunia, pendapatan sektor minyak mencapai US$63,5 miliar pada periode April-November tahun lalu. Sektor minyak mendanai 95% anggaran negara.

Sama seperti Oman, warga negara Kuwait harus menyisihkan 7,5% dari gaji per bulan untuk fasilitas sosial dan keamanan, sementara perusahaan harus membayar 11%. Meski merupakan salah satu negara terkaya di dunia, pemogokan dan protes dari sektor pekerja banyak terjadi dan menyebabkan pemerintah menaikkan upah pekerja sebesar 25%.

Cayman Island

Negara ini dikenal sebagai pusat keuangan lepas pantai, Cayman Island tidak memberlakukan pajak pendapatan pribadi bagi penduduknya. Cayman Island juga tidak menerapkan kewajiban membayar fasilitas sosial dan keamanan.

Meski begitu, perusahaan harus menyediakan rencana pensiun bagi para pekerjanya, termasuk ekspatriat yang telah bekerja selama 9 bulan di pulau tersebut. Negara ini juga tidak memberlakukan pajak pertambahan nilai atau pajak pemerintah, akan tetapi negara memiliki beberapa ketentuan pajak tidak langsung, misalnya bea masuk yang besarnya bisa mencapai 25%.

Bahrain

Tanpa pajak pendapatan pribadi, Bahrain bergantung pada tambang minyak Abu Safa, yang dikelola bersama Saudi Arabia. Hasil pajak dari minyak itu menopang 70% anggaran negara. Untuk fasilitas sosial dan keamanan, warga negara Bahrain harus menyumbang 7% dari gaji perbulan, sedangkan ekspatriat hanya perlu membayar 1%.

Bermuda

Tercatat sebagai salah satu negara paling makmur di dunia, Bermuda juga merupakan negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Meski tidak memberlakukan pajak pendapatan pribadi, pekerja wajib memberikan kontribusi 5,75% dan 16% dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.

Selain itu, pekerja harus membayar US$30,40 per minggu untuk biaya fasilitas sosial dan keamanan (termasuk asuransi). Pajak lain yang berlaku, antara lain pajak properti yang bisa mencapai angka 19%.

Bahama

DI antara negeri terkaya di Carribean, perekonomian Bahama sangat bergantung pada sektor pariwisata dan tambak lepas pantai. Sebesar 70% dari pendapatan negara berasal dari pajak barang impor. Meski tak ada pajak pendapatan pribadi, pekerja harus membayar 3,9% atau maksimal US$26.000 per tahun untuk fasilitas sosial dan kemanan yang dikenal dengan National Insurance.

beautiful: ketidaksetaraan ITU … 290312

Body of evidence
Is a concentration of wealth at the top to blame for financial crises?

Mar 17th 2012 | from the print edition

IN THE search for the villain behind the global financial crisis, some have pointed to inequality as a culprit. In his 2010 book “Fault Lines”, Raghuram Rajan of the University of Chicago argued that inequality was a cause of the crisis, and that the American government served as a willing accomplice. From the early 1980s the wages of working Americans with little or no university education fell ever farther behind those with university qualifications, he pointed out. Under pressure to respond to the problem of stagnating incomes, successive presidents and Congresses opened a flood of mortgage credit.

In 1992 the government reduced capital requirements at Fannie Mae and Freddie Mac, two huge sources of housing finance. In the 1990s the Federal Housing Administration expanded its loan guarantees to cover bigger mortgages with smaller down-payments. And in the 2000s Fannie and Freddie were encouraged to buy more subprime mortgage-backed securities. Inequality, Mr Rajan argued, prepared the ground for disaster.

Mr Rajan’s story was intended as a narrative of the subprime crisis in America, not as a general theory of financial dislocation. But others have noted that inequality also soared in the years before the Depression of the 1930s. In 2007 23.5% of all American income flowed to the top 1% of earners—their highest share since 1929. In a 2010 paper Michael Kumhof and Romain Rancière, two economists at the International Monetary Fund, built a model to show how inequality can systematically lead to crisis. An investor class may become better at capturing the returns to production, slowing wage growth and raising inequality. Workers then borrow to prop up their consumption. Leverage grows until crisis results. Their model absolves politicians of responsibility; inequality works its mischief without the help of government.

New research hints at other ways inequality could spur crisis. In a new paper* Marianne Bertrand and Adair Morse, both of the University of Chicago, study patterns of spending across American states between 1980 and 2008. In particular, they focus on how changes in the behaviour of the richest 20% of households affect the spending choices of the bottom 80%. They find that a rise in the level of consumption of rich households leads to more spending by the non-rich. This “trickle-down consumption” appears to result from a desire to keep up with the Joneses. Non-rich households spend more on luxury goods and services supplied to their more affluent neighbours—domestic services, say, or health clubs. Had the incomes of America’s top 20% of earners grown at the same, more leisurely pace as the median income, they reckon that the bottom 80% might have saved more over the past three decades—$500 per household per year for the entire period between 1980 and 2008, or $800 per year just before the crisis. In states where the highest earners were wealthiest, non-rich households were more likely to report “financial duress”.

The paper also reveals how responsive government is to rising income inequality. The authors analyse votes on the credit-expansion measures cited in Mr Rajan’s book. When support for a bill varies, the authors find that legislators representing more unequal districts were significantly more likely to back a loosening of mortgage rules.

Inequality may drive instability in other ways. Although sovereign borrowing was not a direct contributor to the crisis of 2008, it has since become the principal danger to the financial system. In another recent paper Marina Azzimonti of the Federal Reserve Bank of Philadelphia, Eva de Francisco of Towson University and Vincenzo Quadrini of the University of Southern California argue that income inequality may have had a troubling effect in this area of finance, too.

The authors’ models suggest that a less equitable distribution of wealth can boost demand for government borrowing to provide for the lagging average worker. In the recent past this demand would have coincided with a period of financial globalisation that allowed many governments to rack up debt cheaply. Across a sample of 22 OECD countries from 1973 to 2005, they find support for the notion that inequality, financial globalisation and rising government debt do indeed march together. The idea that inequality might create pressure for more redistribution through public borrowing also occurred to Mr Rajan, who acknowledges that stronger safety nets are a more common response to inequality than credit subsidies. Liberalised global finance and rising inequality may thus have led to surging public debts.

Reasonable doubt

Other economists wonder whether income inequality is not wrongly accused. Michael Bordo of Rutgers University and Christopher Meissner of the University of California at Davis recently studied 14 advanced countries from 1920 to 2008 to test the inequality-causes-busts hypothesis. They turn up a strong relationship between credit booms and financial crises—a result confirmed by many other economic studies. There is no consistent link between income concentration and credit booms, however.

Inequality occasionally rises with credit creation, as in America in the late 1920s and during the years before the 2008 crisis. This need not mean that the one causes the other, they note. In other cases, such as in Australia and Sweden in the 1980s, credit booms seem to drive inequality rather than the other way around. Elsewhere, as in 1990s Japan, rapid growth in the share of income going to the highest earners coincided with a slump in credit. Rising real incomes and low interest rates reliably lead to credit booms, they reckon, but inequality does not. Mr Rajan’s story may work for America’s 2008 crisis. It is not an iron law.

Sources

“Inequality, leverage and crises” by Michael Kumhof and Romain Rancière, IMF Working Paper, November 2010

“Trickle-down consumption” by Marianne Bertrand and Adair Morse, Working paper, February 2012

“Does inequality lead to a financial crisis?” by Michael Bordo and Christopher Meissner, NBER Working Paper, March 2012

“Financial globalization, inequality, and the raising of public debt” by Marina Azzimonti, Eva de Francisco and Vincenzo Quadrini, Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper, February 2012

Economist.com/blogs/freeexchange

%d bloggers like this: