masalah ekonomi kita: BUKAN RUPIAH (3)

beri NAFAS BUATAN @daya beli klas BAWAH, skarang JUGA @ PPH turunanimated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

analisis gw @ brexit 2016

 

turunKEN PPH, bri NAFAS BUATAN @daya beli klas BAWAH

per tgl 19 Juli 2018:

kurs yang jeblok di global

ets-small

 

Merdeka.com – Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menegaskan, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM sangat tepat untuk kondisi saat ini. Keputusan tersebut diyakini tidak akan mengganggu secara signifikan kinerja keuangan PT Pertamina (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah mengumumkan bahwa periode 1 Januari hingga 31 Maret 2018 harga Bahan Bakar Minyak tidak mengalami perubahan.

Dengan demikian, harga jual BBM untuk BBM Tertentu jenis Solar dan minyak tanah, serta BBM Khusus Penugasan yakni Premium mulai 1 Januari 2018 tidak mengalami perubahan. Minyak Tanah Rp 2.500 per liter, Minyak Solar Rp 5.150 per liter dan Bensin Premium RON 88 sebesar Rp 6.450 per liter.

Bagi masyarakat keputusan Jonan ini merupakan sinyal positif di penghujung tahun 2017. Jonan menjelaskan bahwa keputusan tidak menaikkan harga BBM, semata-mata untuk menjaga daya beli masyarakat.

Mamit Setiawan menilai, alasan Jonan tersebut sangat beralasan mengingat setahun terakhir ini, secara psikologis daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, mengalami penurunan. Kebijakan ini bisa menghindari terjadinya inflasi, di mana setiap kenaikan Rp 100 per liter maka akan menyumbang 0.12%-0.15%.

Namun sejumlah pihak mempertanyakan keputusan tersebut, karena akan membebani keuangan PT Pertamina (Persero). Apalagi secara makro harga minyak dunia sedang naik. Belum lagi Pertamina juga menjalankan penugasan BBM Satu Harga untuk daerah-daerah terpencil.

Mamit Setiawan mengatakan, kekhawatiran terhadap kondisi keuangan Pertamina itu tidak beralasan. Sebab saat Menteri ESDM mengumumkan penetapan harga BBM ini. Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik menjelaskan, walaupun beberapa waktu terakhir harga minyak dunia mengalami kenaikan, kinerja keuangan perusahaan yang dipimpinnya tetap terjaga. Terbukti Pertamina masih membukukan laba sebesar USD1,99 miliar atau hampir USD2 miliar.

“Pernyataan ini menyiratkan bahwa sebagai entitas yang mewakili negara, Pertamina selalu siap dalam menyalurkan BBM jenis Tertentu maupun Penugasan. Di samping itu, saham Pertamina juga 100% dimiliki oleh negara, oleh karenanya Pertamina wajib melaksanakan penugasan dari pemerintah,” jelas Mamit dalam pernyataan tertulisnya.

Pertamina, jelas Mamit, memahami dengan baik jika BBM memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Saat masyarakat mendapatkan harga BBM yang relatif stabil, secara otomatis akan menjaga daya beli masyarakat di sisi demand (konsumsi).

Setidaknya jika daya beli terjaga, maka masyarakat tetap dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer yang lebih penting. Kondisi sebaliknya, jika harga BBM naik, maka beban alokasi pengeluaran masyarakat pun bertambah di dua sisi, pertama untuk membeli BBM yang lebih mahal, sementara di sisi lainnya adalah untuk membeli harga-harga kebutuhan yang beranjak naik.

Jadi, ulas Mamit, jika kita melihat dengan jernih dan menyeluruh, kurang tepat kiranya jika ada pihak-pihak yang mengatakan kebijakan tidak naiknya Harga BBM akan membuat Pertamina merugi.

“Menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan risiko turunnya dividen yang diterima pemerintah dari PT Pertamina. Dengan nilai tukar Rupiah terhadap dolar di angka Rp 13.000 saja, laba Pertamina yang sebesar USD 1,99 miliar tersebut masih setara dengan Rp 25,8 triliun,” tegas Mamit.

Mamit menilai, ketangguhan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah telah teruji. Program BBM Satu Harga yang diamanatkan oleh pemerintah dapat diselesaikan dengan baik, 54 lembaga penyalur BBM Satu Harga telah berdiri di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) di tahun 2017. Hadirnya BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian setempat.

“Pertamina tentu memiliki perhitungan yang matang saat melaksanakan penugasan yang diberikan, walaupun apabila harga BBM disesuaikan tentu kinerja keuangan Pertamina akan lebih baik. Toh tanpa kenaikan pun mereka tetap membukukan laba,” katanya.

Awal November lalu, Pertamina mengklaim sepanjang Januari hingga September 2017, korporasi mencatatkan laba bersih USD1,99 miliar atau turun 29,6 persen dibandingkan capaian periode sama tahun lalu sebesar USD2,83 miliar. Sementara pendapatan Pertamina naik 18 persen dari USD26,62 miliar menjadi USD31,38 miliar.

Kenaikan pendapatan ini tidak terlepas dari tren harga minyak dunia yang cenderung naik sepanjang tahun 2017. Kenaikan ini juga ditopang dari penjualan produk BBM di luar BBM Jenis Tertentu dan Penugasan. [hhw]

stock-vector-analog-alarm-clock-icon-image-740947537

 

Jakarta detik – Optimisme konsumen pada November 2017 mengalami peningkatan. Ini sesuai dengan survei konsumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

Dalam survei disebutkan, peningkatan terjadi karena indeks keyakinan konsumen (IKK) pada November 2017 tercatat 122,1 naik dari bulan Oktober 2017 yang tercatat 120,7.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menjelaskan naiknya optimisme karena saat ini masyarakat sudah mulai berekspektasi baik terhadap perekonomian nasional.

“Konsumen sudah ekspektasi ekonomi yang cenderung membaik, ini sangat penting jika dilihat, kalau indeks ekspektasi harga dan trennya terkendali maka bisa terus membaik,” kata Josua saat dihubungi detikFinance, Jumat (8/12/2017).

Dia menjelaskan, perbaikan juga didorong oleh penghasilan masyarakat yang mulai membaik. Kebijakan pemerintah yang bisa mengerek pertumbuhan.

“Ada juga soal kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) kan, ada lagi padat karya cash, beras sejahtera hingga program keluarga harapan (PKH) yang diharapkan bisa terus meningkatkan keyakinan konsumen,” imbuh dia.

Josua menjelaskan, optimisme terus membaik ke depan. Meskipun polanya pendapatan masih untuk ditabung. Hal ini karena masyarakat masih melakukan wait and see terhadap situasi perekonomian.

Dari data BI meningkatnya optimisme IKK disumbang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang naik 1,9 poin dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) yang meningkat 1,0 poin. Kenaikan IKE terutama didorong oleh membaiknya persepsi konsumen pada seluruh kelompok pengeluaran terhadap penghasilan yang diterima saat ini.

Di samping itu, perbaikan IKE juga dipengaruhi oleh meningkatnya pembelian barang tahan lama. Sementara itu, kenaikan IEK dipengaruhi oleh ekspektasi seluruh kelompok pengeluaran terhadap kenaikan penghasilan ke depan dan peningkatan kegiatan usaha.

Hasil survei juga mengindikasikan ekspektasi konsumen terhadap kenaikan harga pada 3 bulan mendatang (Februari 2018). Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang sebesar 170,9, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 170,0.

Perkiraan naiknya tekanan harga ini terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran responden terhadap kenaikan harga energi, potensi kenaikan permintaan barang dan jasa jelang Tahun Baru Imlek, serta terkait ketersediaan pasokan bahan makanan pokok seperti beras. (mkj/mkj)

dollar small

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kendati relatif stagnan, prospek konsumsi masyarakat atau daya beli diyakini akan melonjak pada kuartal IV/2017.

Febrio N Kacaribu Head of Research for Makro and Finance LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan stagnasi daya beli terjadi karena kelas menengah selama tiga kuartal terakhir telah menahan belanjanya.

“Mereka sekarang cenderung menabung, ada beberapa alasan mungkin masalah politik atau menunggu akhir tahun,” kata Ferbrio di Kampus UI, Kamis (9/11/2017).

Meski demikian, sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi selama kuartal III kemarin, misalnya ekspor, tampaknya akan memberikan kembali kepercayaan  kalangan ini untuk meningkatkan konsumsinya.

Peningkatan konsumsi itu diprediksi mengerek pertumbuhan secara signifikan. Proyeksinya, pada kuartal IV daya beli masyarakat bisa naik ke angka 5,1% – 5,2%. Sehingga secara keseluruhan masih di angka 5,1% atau bahkan 5,15%.

“Misal akhir tahun ini mereka bisa jalan-jalan atau membeli barang baru,” jelasnya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis data bahwa daya beli masyarakat terus tergerus hingga kuartal ke III/2017. Pada kuartal tersebut daya beli berada di angka 4,93% atau turun dibandingkan kuartal I/2017 sebesar 4,95% dan kuartal II/2017 4,94%.

real1sas1small

Jakarta ID– Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Singapura sebagai negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia sepanjang triwulan ketiga 2017.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di Jakarta, Senin (30/10) mengatakan Singapura berada di urutan teratas dalam daftar negara-negara yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia sebanyak 2,5 miliar dolar AS (30,1 persen).

“Kalau dilihat dari negara asal investasi, tetap Singapura yang pertama,” katanya.

Posisi kedua ditempati oleh Jepang dengan 1,1 miliar dolar AS (13,3 persen), disusul Tiongkok dengan 800 juta dolar AS (9,6 persen), Amerika Serikat dengan 600 juta dolar AS (7,2 persen) dan Korea Selatan dengan 400 juta dolar AS (4,8 persen).

Azhar mengatakan, urutan tersebut tidak berubah dalam kurun waktu Januari-September 2017.

“Tidak ada perubahan yang mendasar karena yang teratas masih Singapura, Jepang, Tiongkok, AS dan Korea Selatan,” katanya.

BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III 2017 mencapai Rp176,6 triliun, naik 13,7 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp155,3 triliun.

“Sepanjang triwulan III 2017 realisasi investasi mencapai Rp176,6 triliun dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp64,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun,” kata Azhar.

Ada pun secara kumulatif, ia menjelaskan, sepanjang Januari-September 2017, realisasi investasi investasi sebesar Rp513,2 triliun terdiri atas PMDN Rp194,7 triliun (37,9 persen) dan PMA Rp318,5 triliun (62,1 persen).

“Kalau dihitung secara kumulatif, sepanjang Januari-September 2017 ini sudah mencapai 75,6 persen dari target 2017 sebesar Rp 678,8 triliun,” katanya.

Realisasi penanaman modal pada triwulan III Tahun 2017 telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang dengan rincian sebanyak 109.711 orang dari proyek PMDN dan sebanyak 176.786 orang dari proyek PMA

Sumber: ANTARA

ets-small

Jakarta detik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi setiap daerah sepanjang 2016. Jokowi menyebut daerah yang ekonominya tumbuh tinggi hingga minus.

Suasana menjadi riuh karena Jokowi tak hanya bicara soal capaian pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal penyerapan APBD, daerah yang parkir dana di bank, hingga soal penggunaan dana desa.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para kepala daerah di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

“Ini pertumbuhan ekonomi 2016 saya ingin mengucapkan selamat,” ujar Jokowi.

Jokowi lantas membacakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi 2016. Nomor satu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi 37 persen.

“Ada Bupati Banggai?” tanya Jokowi sambil melihat ke barisan kepala daerah yang duduk di depannya.

Banggai pertumbuhan ekonomi tinggi karena punya gas alam. Jokowi mengingatkan agar kepala daerahnya hati-hati mengelola gas alam.

Selanjutnya, Blora dengan pertumbuhan 23,5 persen di urutan kedua. Disusul Bojonegoro 21,90 persen, dan Morowali 13,18 persen.

Morowali tumbuh karena hasil nikel. Urutan selanjutnya ada Mimika dengan angka pertumbuhan 12,7 persen.

“Saya belum cek karena apa. Karena apa? Karena Freeport?” imbuh Jokowi.

Setelah menyampaikan deretan daerah yang ekonominya tumbuh tinggi, Jokowi kemudian membacakan daerah yang ekonominya minus.

“Ini ada yang minus-minus. Perlu saya bacakan enggak yang minus? Kabupaten Paser, Kabupaten Bengkalis. Ini yang tahun kemarin. Tahun ini harus betul-betul hati-hati. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Bontang. Sudah, nanti pada lihat,” tutur Jokowi.

Suasana berubah menjadi riuh. Terlihat raut-raut wajah heran, ada yang saling menatap. Namun Jokowi melanjutkan tuturannya.

Serapan APBD

Selain soal pertumbuhan ekonomi, Jokowi juga menyebut beberapa daerah dengan serapan APBD tinggi. Urutan pertama ada Kota Pariaman di angka 87 persen. “Berarti kerjanya ngebut,” kata Jokowi.

Urutan kedua serapan APBD tertinggi Tasikmalaya 76 persen, Garut 65 persen. Kabupaten Barru (Sulsel) 62 persen, dan Kabupaten Ciamis 60,6 persen.

“Ini yang serapannya rendah saya masih ragu. Masa serapannya hanya 10 persen, 13 persen? Dibacakan enggak ini (nama daerah dengan penyerapan anggaran terburuk)?” tanya Jokowi.

Ada yang menjawab, “Dibacakan!”

“Enggak usahlah, nanti kaget. Saya hanya geleng-geleng saja,” ucap Jokowi.

Selanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini membacakan peringkat daerah tentang dana parkir terbesar. Kabupaten Tangerang duduk di peringkat pertama, punya dana parkir 38 persen, disusul Jember 36 persen, Kota Tangerang 32 persen, dan Sidoarjo 31 persen.

“Segera gunakan, segera cairkan APBD itu supaya cepat beredar di masyarakat,” tutur Jokowi kepada kepala daerah agar dana parkir tak terlalu besar.

Dana desa

Giliran soal pemanfaatan dana desa yang sudah tiga tahun digelontorkan sebanyak Rp 127 triliun. Pemanfaatan dana desa yang terbaik diraih oleh dua kabupaten.

“Saya anggap pemanfaatan dana desanya terbaik karena bisa dibangun jalan 679 km, jembatan 1.975 meter, ini dikerjakan dalam tiga tahun setelah dana diberikan,” ucap Jokowi.

Yang dimaksud Jokowi sebagai daerah yang paling baik dalam penggunaan dana desa itu adalah Kabupaten Tulungagung.

“Diteruskan, Pak Bupati!” kata Jokowi kepada Bupati Tulungagung yang duduk di bagian belakang.

Di urutan kedua ada Kabupaten Jembrana. Kabupaten di Bali ini bisa membangun 129 km jalan, 8 meter jembatan, dan 4 unit pasar.

“Hal-hal seperti ini yang kita inginkan, agar dana itu betul-betul termanfaatkan dengan baik,” tutur Jokowi. (dnu/hns)

dreaming

Merdeka.com – Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari posisi tahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36.

Dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi permasalahan terbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh ketidakefisienan birokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya ketersediaan infrastruktur.

“Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek dasar penilaian,” tulis WEF.

Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang besar (berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi 26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara negara berkembang.

“Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada kepuasan berbisnis.”

WEF juga mencatat Indonesia masih memiliki nilai rendah pada aspek kesiapan teknologi. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia turut menjadi sorotan salah satunya akibat rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja.

[bim]

real1sas1small

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) menilai pemerintah harusnya lebih mementingkan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan mengejar penerimaan pajak.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerimaan pajak tidak akan tinggi jika pertumbuhan ekonominya juga tidak tinggi.

Untuk itu, Apindo meminta pemerintah tidak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan barang seperti telepon genggam atau handphone ke Surat Pelaporan Harta Tahunan (SPT) pajak.

Menurut, Apindo kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan terlalu berat bagi masyarakat. Sebab untuk masyarakat yang pendapatannya tinggi, pelaporan telepon genggam di SPT tidak akan jadi masalah. Tetapi untuk masyarakat yang pendapatannya rendah, kewajiban itu akan memberatkan.

(Baca: Sri Mulyani Sentil Pengkritik Smartphone Masuk SPT untuk Baca Aturan)

“Menurut saya pajak itu tetap mengikuti pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi tidak tinggi otomatis pajaknya tidak naik. Isu pertumbuhan ekonomi itu lebih penting. Kalau pajak itu mau diapain dan dikejar itu-itu aja orangnya,” ujar Hariyadi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (27/6/2017).

Meski demikian, Hariyadi mempersilahkan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak kepada barang yang belum dilaporkan ke SPT Pajak.

“Saya rasa itu (pengenaan pajak pada barang) memang tugasnya petugas pajak. Asalkan, jangan handphone dipajaki. Soalnya, agak sulit untuk mengekspan data seperti itu,” tambah dia.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa SPT wajib pajak orang pribadi tak hanya digunakan untuk melaporkan penghasilan saja, namun juga harta dari penghasilan tersebut.

“Jadi keseluruhan harta termasuk handphone yang dibeli dari penghasilan yang telah dibayar pajaknya wajib dilaporkan dalam (Lampiran) SPT Tahunan,” pungkas dia.

ets-small

HONG KONG — China’s ambitious Belt and Road Initiative, which promises over $1 trillion in infrastructure and spans more than 60 counties, has been met with growing ambivalence among those who stand to benefit from the massive program.

A business leader from Indonesia on Monday told a forum sponsored by the Hong Kong government that the project would potentially bolster the development of Southeast Asian countries by providing much-needed financial aid. But the huge influx of Chinese money has also discomfited the local community.

“China now is very aggressive with its initiative One-Belt, One-Road to come to all countries, including the ASEAN,” said Chairul Tanjung, chairman of Jakarta-based conglomerate CT Corp. “This is an opportunity, but sometimes, if you’re too aggressive coming without enough socialization — that will also make us [feel scared].”

Although China’s master plan to resurrect the historic Silk Road linking Asia and Europe might help plug the infrastructure gap of Asia — estimated at over $26 trillion through 2030, or roughly $1.7 trillion every year — it is also widely viewed as a geopolitical apparatus aimed at achieving regional hegemony.

Myanmar, Sri Lanka, and Pakistan are among the countries along the trade corridor that have seen protests and oppositions against Chinese-financed projects in recent years.

“What we need is more [communication] about your actual goal in coming to our countries,” said Tanjung, the sixth-richest man in Indonesia with a net worth of $4.9 billion in 2016, according to U.S. magazine Forbes. Known for his close ties with the country’s former president Susilo Bambang Yudhoyono and once a key government economic adviser, he has stayed out of politics since Joko Widodo came to power.

Under Widodo, direct investment from China tripled to a record $2.67 billion last year, making it the third-largest investor in Indonesia, behind Singapore and Japan, up from ninth place in 2016. But the influx of funds has prompted concerns that local workers are losing their jobs to imported Chinese labor, especially in the eastern island of Sulawesi, where Tanjung’s company has a prominent presence.

“We need somebody to try to bridge the communication between mainland [Chinese] companies [and] Indonesia [for] things to happen [quickly] and smoothly,” said Tanjung. He noted that one major challenge for the Belt and Road scheme to gain currency in Indonesia would be the country’s past experience in working closely with Japan.

“Indonesia has been supported by [the] Japanese [for] already more than 14 years in [its] infrastructure development,” explained Tanjung, pointing to the “differences” between Japanese and Chinese business practices as a significant obstacle that had to be overcome. He praised Singapore for being the “smarter” investor by virtue of its proximity to and understanding of Indonesia.

Speaking on the same panel, Jaime Augusto Zobel de Ayala, chairman of Philippine conglomerate Ayala Corp., also said the employment issue would be a source of potential tension arising from the Belt and Road Initiative. “There is a need to assimilate and build trust with the local environment,” he said, pointing to the large state-owned companies that normally win projects in the region.

Emoticons0051

Jakarta, CNN Indonesia — Industri ritel nasional agaknya ‘batuk-batuk’ di era pertumbuhan ekonomi moderat sekarang ini. Lihatlah sederet kasus peritel, seperti Hypermart yang sibuk berunding memohon kelonggaran bayar dengan pemasoknya, Ramayana yang menutup delapan gerainya, hingga yang paling parah, yaitu 7-Eleven menyetop seluruh operasionalnya.

Banyak ekonom kemudian menunjuk daya beli sebagai biang kerok. Memang, kalau ditelisik, tren daya beli masyarakat melemah dalam tiga tahun terakhir. Indikatornya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Data kuartalan Badan Pusat Statistik (BPS) melansir dari 5,59 persen pada kuartal kedua 2014 lalu, menjadi 4,95 persen periode yang sama tahun ini.

Harap maklum, Ekonom Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, ekonomi negara-negara di dunia juga melambat. Ambil contoh, riteler kelas kakap di Amerika Serikat, seperti Macy’s, Kohl’s, Walmart, dan Sears yang menutup ratusan toko mereka karena merugi tahun lalu.

Permasalahannya, apa daya beli jadi satu-satunya alasan riteler meradang?

Rhenald menampik hal itu. Kewajiban bayar Hypermat kepada pemasok yang tertunggak dan penutupan delapan gerai Ramayana, menurutnya, cuma sebagian kecil.
Toh, tidak ada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (26/8).

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pun boleh dibilang masih bagus, yakni 5,01 persen. Lalu, inflasi relatif terjaga di kisaran 3,88 persen per Juli 2017.

Nah, kemudian ‘batuk-batuk’ peritel ini, apa saja penyebabnya? Rhenald menilai, pergeseran penduduk dari kota-kota besar ke pinggiran, perubahan pola belanja masyarakat dari sebelumnya toko fisik (offline) ke toko online, perkembangan teknologi, termasuk peningkatan kelas ekonomi di masyarakat.

Di Jakarta, misalnya, penduduk yang bergeser ke pinggiran tidak lagi membanjiri pertokoan seperti Mangga Dua, Tanah Abang, atau Glodok. Melainkan berbelanja online. Selain karena alasan efisien, harga yang ditawarkan toko online pun lebih bersaing.

Teknologi juga telah memudahkan kebutuhan hidup orang banyak. Jangankan untuk belanja grosir, platform transportasi daring bahkan memungkinkan orang untuk memanggil tukang pijat ke rumah, tukang bersih-bersih rumah, atau antar-jemput barang.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Perlambatan pertumbuhan bisnis ritel diakuinya memang terjadi. Sehingga, banyak dari kalangan peritel yang mengalami penurunan omzet.

“Tetapi, tidak semata-mata karena daya beli. Kami menyadari, peritel butuh rekonsiliasi untuk memenangkan persaingan, misalnya dengan merelokasi toko, renovasi, pintar-pintar inovasi lah,” terang dia.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sepertinya melihat peluang itu. Makanya, manajemen santai saja dengan rencana perseroan menutup delapan gerainya di beberapa kota pada 28 Agustus nanti.

.

Setiadi Surya, Sekretaris Perusahaan Ramayana mengungkapkan, penutupan tidak bersifat permanen. Melainkan, untuk kebutuhan renovasi dalam satu-dua bulan ke depan. Lagipula, penutupan khusus divisi supermarket.

Ibarat kata, berbenah. Ya, perseroan tengah melakukan pembaruan sejumlah gerai, sekaligus berhitung untung-rugi dan luas gerai. Penutupan dilakukan terhadap gerai supermarket yang dianggap tidak terlalu menguntungkan.

“Misalnya, untuk Ramayana di Lampung, luas gerai supermarketnya kami kecilkan. Sementara, Ramayana di Pondok Gede, hanya gerai supermarketnya kami tutup, tetapi toko fesyen tetap ada,” imbuh Setiadi.

Perputaran Roda Ekonomi

Rhenald menegaskan, fenomena riteler gulung tikar belum terjadi di Indonesia. Tidak dalam waktu dekat. Namun, yang patut diperhatikan, perubahan pola belanja masyarakat memang mengarah dari toko offline ke toko online.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa belanja online masyarakat mencapai Rp75 triliun di sepanjang tahun lalu. Jika dibagi secara rata-rata pengguna internet yang berbelanja online sebanyak 24,73 juta orang, maka setiap orang mengirim uang mereka sebesar Rp3 juta per tahun ke transaksi dunia maya.

Alasan lain, bejibunnya jumlah wirausaha muda yang tersebar di platform marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli dan Elevania. Wirausaha-wirausaha muda ini disebut-sebut baru muncul beberapa tahun belakangan.

“Akhirnya, terjadinya peningkatan kelas ekonomi di masyarakat. Yang biasanya naik motor, mulai menyentuh mobil Low Cost Green Car yang harganya terjangkau. Mereka juga mulai liburan ke luar negeri. Roda ekonomi berputar, pengusaha tua mungkin tak merasakan ini, karena ini giliran wirausaha muda,” tutur Rhenald.

Jangan heran, jika Tokopedia misalnya, mampu mencetak penjualan Rp1 triliun per bulan di tahun lalu. Atau Blibli yang sukses meraup pertumbuhan penjualan hingga 200 persen pada momentum ramadan dan lebaran Juni lalu, serta OLX yang kebanjiran hingga 580 ribu calon pembeli mobil bekas dan 550 ribu calon pembeli motor bekas di situsnya.

Anda percaya roda ekonomi sedang berputar? (bir)

ets-small

JAKARTA okezone– 98 persen regulasi terkait paket kebijakan ekonomi telah rampung dibahas. Total 98 persen regulasi tersebut sebanyak 200 peraturan, terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

Tiga peraturan lainnya masih dalam pembahasan dan diharapkan akhir Juni sudah kelar semua. Tiga peraturan itu adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Agregator), Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Komponen Hidup Layak, dan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Perkembangan penyelesaian regulasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Senin (27/6/2016) di Jakarta.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Kepala staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Rapat juga mendengarkan laporan dari empat Pokja yang bernaung di bawah Satuan Tugas. Pokja I (Kampanye dan Diseminasi) akan memfokuskan publikasi berdasarkan success story adanya Paket Kebijakan Ekonomi.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 4 Pokja Pengawal Paket Kebijakan Ekonomi)

Materi komunikasi dibuat dalam dua bentuk. Satu yang sifatnya universal dan yang lainnya disesuaikan berdasarkan target audiences. Target audiences yang dimaksud adalah masyarakat internasional, masyarakat Indonesia, pelaku usaha, media, akademisi, lembaga keuangan, birokrasi internal, pusat dan daerah.

Pokja II telah siap melakukan monitoring dan/atau evaluasi substansi atas 200 regulasi yang telah selesaipembahasan.

Dari hasil pemetaan Paket Kebijakan Ekonomi, Pokja III (Evaluasi dan Analisa Dampak) akan fokus pada regulasi yang memiliki high impact untuk dievaluasi efektivitasnya. Pemetaan tersebut berdasarkan awareness, persepsi, dan efektivitas yang didapat dari survey, focus group discussion, dan liason.

Pemerintah akan terus melakukan serangkaian kebijakan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri, investasi, ekspor, wisata, serta daya beli masyarakat.

Kebijakan deregulasi ekonomi efektif apabilapertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,1 persen dan meningkat pada tahun berikutnya sampai diatas 7 persen pada tahun 2019.

Pemerintah menargetkan daya beli masyarakat meningkat sehingga pertumbuhan konsumsi tetap di atas 5 persen. Investasi di sektor manufaktur juga ditargetkan meningkat dan terdistribusi ke luar Pulau Jawa. Capaian lain yang diharapkan adalah berkembangnya jenis produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan perluasan pasar serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tersebar ke seluruh destinasi.

“Bagus kalau Satgas menjelaskan kasus yang sudah diselesaikan dan testimoni konkret dari masyarakat yang merasakan dampak positif Paket Kebijakan Ekonomi,” kata Darmin.

Sedangkan Menteri Polhukam mengharapkan tim satgas juga melihat masalah ketidakefisienan yang selama ini terjadi, termasuk kalau ada kendala akibat adanya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan.

(dni)

 dreaming

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya diterapkan oleh pemerintah Indonesia saja.

Kebijakan tax amnesty telah banyak diterapkan di negara maju maupun negara berkembang.

Contohnya, Brazil dan Argentina baru-baru ini juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty.

Pengamat perpajakan dari Univesitas Indonesia Danny Darussalam mengatakan sudah ada 31 negara yang telah menerapkan kebijakan tax amnesty, yang tujuannya untuk menambah penerimaan negara dari pajak akibat perlambatan ekonomi Dunia.

“Bahkan Amerika Serikat, dari total 50 negara bagiannya, 90 persen atau 45 negara bagian pernah menerapkan tax amnesty,” kata Danny Senin (20/6/2016) di Jakarta.

Menurut Danny tax amnesty bisa dijadikan jalan keluar bagi wajib pajak (WP) yang selama ini belum patuh untuk menjadi patuh.

Dengan tax amnesty, kata Danny, WP tidak patuh dengan WP patuh akan dikenakan pajak secara adil, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

“Tax amnesty justru memberikan keadilan karena beban pajak tidak dibebankan kepada WP yang itu-itu saja,” ujar Danny.

Selain itu, tax amnesty juga bisa mengurangi penumpang gelap atau WP yang menikmati pembangunan tanpa membayar pajak.

Apalagi menurut Danny, terdapat sebanyak 40-48 persen WP yang tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama empat tahun terakhir.

Namun, kata Danny, tax amnesty  juga dapat mengakibatkan ketidakpatuhan jika WP berharap ada lagi tax amnesty di masa yang akan datang.

“Untuk itu, perlu pernyataan tegas dari pemerintah bahwa tax amnesty yang digulirkan adalah yang terakhir dan tidak akan pernah ada lagi tax amnesty jilid berikutnya,” pungkas Danny.

butterfly

Jakarta berita1 – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan “jebakan Batman” untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan.

“Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan ‘jebakan Batman’, yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeu saat berbuka bersama dengan pimpinan media massa di Jakarta, Kamis (16/6).

Pada kesempatan ini, menkeu menjelaskan perkembangan terbaru RUU Tax Amnesty yang sedang dalam pembahasan dengan Panja DPR dan progres pembahasan RUU APBN Perubahan 2016.

Menkeu menyatakan, semangat tax amnesty adalah repatriasi, menarik masuk dana-dana dan kekayaan wajib pajak yang disimpan di luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan dalam surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak. “Setelah mereka melaporkan dengan benar, wajib pajak akan merasa lega dan bebas menginvestasikan dana tersebut ke mana saja tanpa ketakutan diperiksa aparat pajak,” tegasnya.

Menurut Bambang, berdasarkan data internal pemerintah, ada 214.488 perusahaan cangkang (special purpose vehicle/SPV) dan 6.519 rekening di luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan belum dicatatkan asetnya. Nilai lebih dari Rp 11.450 triliun selama periode 1995-2015.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto selaku wakil pemerintah dalam panitia kerja (panja) dalam pembahasan RUU Tax Amnesty menyatakan ada tiga aspek krusial yang dibahas dalam RUU tersebut. Pertama, bagaimana tax amnesty memberikan rasa aman kepada wajib pajak. Itu harus tercermin dalam formulasi.

Aspek kedua adalah bagaimana agar wajib pajak tertarik memanfaatkan tax amnesty dengan proses yang tidak berbelit serta tarif yang kompetitif.

Aspek ketiga adalah kepastian kerahasiaan data. Bagaimana data yang sudah disampaikan untuk keperluan tax amnesty ini benar-benar dijaga kerahasiaannya dan dilarang dibocorkan untuk kepentingan apa pun, termasuk untuk penyidikan atau keperluan pengadilan.

“Itulah yang membuat proses pembahasan lama, termasuk yang penting adalah bagaimana pasca-repatriasi para wajib pajak merasa nyaman dan tenang,” kata Hadiyanto.

Tarif Tebusan
Lebih lanjut menkeu menjelaskanpembahasan RUU Tax Amnesty cukup kondusif. Fraksi-fraksi dan panja mendukung RUU tersebut. Sebagian besar substansi sudah disepakati, tinggal masalah tarif tebusan dan periode pemberlakuan yang sengaja pembahasannya digeser ke tahap akhir.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa UU ini harus saleable, sehingga banyak menarik minat,” tuturnya.

Karena semangat utama UU Tax Amnesty adalah repatriasi, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan para manajer investasi untuk memanfaatkan momentum ini guna menarik capital inflow sebanyak mungkin.

Capital inflow sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa capital inflow saat ini cenderung meninggalkan emerging economies dan lari ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” kata menkeu.

Menkeu masih berpatokan pada asumsi bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai Rp 165 triliun, yang bersumber dari dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun. Apabila hasil tax amnesty di bawah ekspektasi, yakni dana yang dideklarasi dan direpatriasi tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, para wajib pajak akan diperiksa.

“Jika dari pemeriksaan mereka memang tidak melaporkan asetnya, akan dikenai penalti yang lebih besar,” ujar menkeu.

Menyinggung soal tarif, menkeu menyatakan bahwa ada kesepakatan bahwa tarif tebusan untuk dana yang direpatriasi akan dibuat serendah mungkin. Sedangkan tarif untuk dana yang hanya dideklarasi akan jauh lebih tinggi, minimal dua kali lipat.

“Sebab, kalau tarifnya tidak beda jauh, dikhawatirkan nanti mereka hanya mendeklarasi aset-asetnya, bukan merepatriasi,” katanya.

Sedangkan periode pemberlakuan, awalnya memang hanya Juli-Desember 2016, namun bisa diperpanjang hingga Maret atau April tahun depan. Menkeu yakin RUU Tax Amnesty selesai akhir Juni ini, sebelum RAPBN Perubahan 2016 disahkan.

“RAPBNP diharapkan tuntas sebelum Lebaran, setelah itu kita baru membahas RAPBN 2017,” ujar menkeu.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa potensi besar dana yang dideklarasi juga bersumber dari dalam negeri. Itu berasal dari rekening bank dan aset-aset tanah. “Ternyata kebanyakan saat beli tanah tidak memakai nama sendiri, tetapi pakai nama karyawan atau orang lain. Ada misalnya 100 sertifikat beda nama padahal yang punya satu orang atau satu developer. Itu nanti pasti akan kena, dan dihitung dari nilai wajar, bukan harga saat beli,” ucapnya.

RAPBNP 2016
Tentang RAPBNP 2016, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyatakan menyangkut asumsi pertumbumbuhan ekonomi, pemerintah menilai yang realistis adalah 5,1 persen. Jika DPR menghendaki 5,2 persen, pemerintah juga tetap optimistis hal itu bisa dicapai dengan berbagai upaya, termasuk dukungan pelonggaran moneter yang dilakukan BI dengan memangkas suku bunga acuan serta penyerapan anggaran yang maksimal.

Asumsi lain yang disepakati adalah laju inflasi 4 persen, kurs rupiah Rp 13.500 per dolar AS, harga minyak mentah (ICP) sebesar US$ 40 per barel, lifting minyak 820 barel per hari, danlifting gas 1.150 bph setara minyak.

Menkeu menambahkan, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) baru untuk PLN sebesar Rp 13 triliun, BPJS Kesehatan Rp 6 triliun, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selain itu, Kemkeu mengonversi dana alokasi umum (DAU) tunai menjadi nontunai dalam bentuk SPN bertenor 3 bulan. Hal ini diberikan kepada tiga provinsi dan tiga kabupaten sebagai uji coba. Langkah itu ditempuh mengingat DAU yang ditransfer ke daerah banyak tidak terpakai (idle).

“Ada sekitar Rp 238 triliun dana pemda yang idle dan disimpan di bank. Uang itu kan seharusnya dibelanjakan agar menggerakkan ekonomi daerah. Jadi pemberian DAU noncash ini untuk memberi pelajaran agar pemda jangan sembarangan membiarkan anggaran idle,” kata menkeu.

 

Hari Gunarto/AB

Investor Daily

 dollar small

ID: Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengemukakan, negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut slow back-loaded. Biasanya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun dan melonjak memasuki akhir tahun anggaran.

 

“Rendahnya penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kegagalan birokrasi,” tegas Bambang kepada Investor Daily.

 

Menurut dia, pemerintah harus melihat apa sesungguhnya yang terjadi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2016 lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Padahal, sudah ada XII paket kebijakan ekonomi yang digulirkan, namun paket-paket tersebut belum membawa dampak signifikan.

 

Bambang menyebut sejumlah faktor penyebab. Pertama, factor energi yang menyebabkan daya saing berkurang. Dia mencontohkan Pertalite di Indonesia dihargai Rp 7.000 per liter, padahal di luar negeri hanya separuhnya. Begitupula solar, di luar negara harga Rp 2.400-3.000 per liter, tapi di dalam negeri Rp 5.150 per liter. “Itu membebani biaya produksi industri,” katanya.

 

Kedua, kata bambang Haryo, harga jual listrik masih tinggi, padahal harga minyak dunia dan batubara terus menurun, sehingga bisnis di Tanah Air tidak kompetitif. “Iklim usaha jadi tidak kondusif, padahal kita punya pesaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang cukup dekat  yaitu Kamboja, Vietnam, dan Laos,” ucap dia.

 

Dia menambahkan, faktor ketiga, pemerintah harus memiliki skala prioritas mana infrastruktur yang perlu dibangun dan mana yang bisa ditunda. (im/az)

Emoticons0051

Jakarta, CNN Indonesia — Kewajiban bagi 23 bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan transaksi nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, berpotensi menabrak Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang tengah disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sinta Dewi, Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, mengatakan aturan pelaporan tersebut sangat bertentangan dengan butir RUU yang sedang dibuat. Terlebih data keuangan merupakan data sensitif yang dapat dilihat bila ada perjanjian tertulis serta pengecualian dalam rangka penegakan hukum, perlindungan negara, dan tidak sedikit pun tercantum disebabkan oleh pajak.

“RUU tersebut rencananya akan diusulkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun depan. Kebijakan laporan kartu kredit ini sedikit berkonflik dengan perlindungan data pribadi yang kami usulkan,” kata Sinta di Jakarta, Rabu (25/5).

Sinta mengungkapkan, perlu ada harmonisasi antara kedua beleid itu. Pasalnya, RUU Perlindungan Data Pribadi memang mengacu pada aturan perlindungan data pribadi di negara-negara Eropa yang lebih ketat dalam perlindungan data pribadi warga negaranya.

Seperti diketahui, PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan mewajibkan bank penerbit kertu kredit untuk melaporkan data detail transaksi kartu kredit nasabahnya.

Adapun aturan tersebut mewajibkan bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit melaporkan data dari nasabah yang bersumber dari billing statement atau tagihan. Di antaranya meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.

DJP menanti pelaporan perdana atas ketentuan tersebut paling lambat 31 Mei 2016 baik secara elektronik (online) maupun langsung. Selanjutnya, data transaksi kartu kredit nasabah wajib diserahkan setiap akhir bulan.

Genjot Transaksi Tunai

Sementara itu, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengungkapkan kebijakan pelaporan transaksi kartu kredit dapat memiliki dampak negatif bagi perekonomian nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari kemungkinan semakin besarnya perpindahan transaksi non tunai ke tunai.

Apalagi, masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkait keamanan data dari kebijakan pelaporan data kartu kredit oleh perbankan kepada DJP.

“Ada pontesi masyarakat akan pindah menggunakan transaksi tunai karena sudah tidak percaya pada perbankan karena data mereka tidak aman. Akibat hal tersebut tentu yang dirugikan nanti adalah Pemerintah sendiri karena akan keluarkan banyak uang untuk mencetak uang di pasar,” tegasnya.

Steve mengungkapkan, transaksi kartu kredit di Indonesia dalam satu tahun mencapai Rp21 triliun dengan jumlah 20 juta nasabah pemilik kartu kredit. Karena itu, dia berharap DJP dapat memberikan sosialisasi dan meyakinkan para nasabah kartu kredit terkait keamanan data serta mekanismenya.

Namun Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan DJP Yon Arsal menjamin pembukaan data rekening kartu kredit yang akan dilakukan Pemerintah dipastikan tidak membuat wajib pajak harus membayar pajak dua kali atas transaksi yang dilakukannya.

Pembukaan data ini hanya untuk mengecek silang dan menguji kembali data SPT wajib pajak yang sudah disampaikan kepada DJP, sehingga bisa dipastikan setiap data yang dilihat akan tersimpan aman.

“Jadi ini bukan suatu yang luar biasa, semua negara bisa mengakses berbagai data, kita memang belum dan harus lewat prosedur bertahap, jadi ini hanya untuk menguji data dan pembanding,” ujar dia. (gen)

dollar small

Jakarta detik -Hari ini, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan, atau BI Rate tetap di 6,75%. BI mengambil langkah ini karena adanya risiko-risiko eksternal yang meningkat.

Ekonom INDEF, Dzulfian Syafrian, mengatakan risiko pertama yang ada adalah hasil rapat atau biasa disebut Minutes of Meeting (MoM) para petinggi bank sentral Amerika Serikat (AS), yaitu Federal Reserve (The Fed) pada 27-26 April yang baru saja dirilis.

Dalam dokumen tersebut disampaikan, ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate (FFR) pada Juni 2016.

“Terakhir FFR naik sebesar 0,25 persen pada Desember 2015, pertama kali The Fed menaikkan suku bunganya dalam kurun waktu hampir 1 dekade,” jelas Dzulfian kepada detikFinance, Kamis (19/5/2016).

Kandidat Doktor Durham University Business School-Inggris ini mengatakan, dampak dari rencana kenaikan suku bunga acuan tersebut, dolar AS langsung mengalami penguatan terhadap sejumlah mata uang termasuk rupiah. Hari ini memang dolar AS mendekati Rp 13.600.

“Dolar AS mengalami penguatan/apresiasi, sedangkan pasar saham Amerika dan juga emas mengalami penurunan. Contoh, Indeks S&P 500 mengalami penurunan sebesar 0,2 persen setelah pengumuman hasil rapat ini, padahal sebelumnya mengalami kenaikan sekitar 0,6 persen. Emas juga mengalami penurunan sebesar 1,2 persen,” papar Dzulfian.

Dia menjelaskan, kemungkinan kenaikan FFR ini didorong oleh data-data perekonomian Amerika yang terus membaik, seperti inflasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi AS, menurut Dzulfian, sepertinya akan mendekati target yang telah ditentukan yaitu mencapai 2%.

Pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi AS juga sepertinya terus menguat. Jika data-data ini terus menunjukkan perbaikan, bukan tidak mungkin FFR akan naik pada Juni nanti.

Lalu risiko kedua adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh gonjang-ganjing keluarnya Inggris Raya (UK) dari Uni Eropa (EU), atau dikenal dengan istilah ‘Brexit’ yaitu singkatan dari ‘Britain Exits’. UK akan mengadakan pemilu untuk menentukan apakah mereka tetap berada di EU atau keluar pada 23 Juni mendatang. Isu Brexit ini sangat menjadi perhatian dunia, khususnya negara-negara Eropa dan AS.

“Risiko eksternal selanjutnya adalah kebingungan pasar atas kebijakan pemerintah China terhadap nilai tukar,” ujar Dzulfian.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar adalah salah satu senjata utama perekonomian China. Dzulfian menjelaskan, China mendevaluasi mata uangnya dalam rangka memberikan insentif untuk barang-barang ekspornya agar kompetitif, murah dan laku di pasar internasional.

“Selain itu, kita ketahui bahwa China adalah negara pengekspor terbesar di dunia, praktis segala macam hal-hal terkait kebijakan ekspor China, khususnya nilai tukar, pasti akan berdampak pada perekonomian dunia,” ungkapnya.

(wdl/wdl)

dollar small

INILAHCOM, Jakarta – Akhirnya, Menko Perekonomian Darmin Nasional mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI. Apa saja yang diatur dalam paket ini?

Didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Darmin menerangkan soal paket kebijakan ekonomi jilid XI di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Kata Darmin, paket ini fokus mengatur program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk memajukan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang eksport oriented. “Bunga KUR untuk UMKM berorientasi ekspor, tetap sama, yaitu 9 persen,” kata Menko Darmin.
Latar belakang dikeluarkannya kebijakan KUR Berorientasi Ekspor (KURBE), kata mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden SBY ini, menyasar UMKM yang memiliki potensi dan keunggulan kreativitas, serta usaha yang menghasilkan produk ekspor. Selain juga bertujuan untuk penganekaragaman produk ekspor Indonesia.

Selama ini, kata Darmin, upaya menggenjot ekspor produk UMKM acapkali terkendala masalah pembiayaan, serta kapasitas. Yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat.

Inti dari kebijakan KURBE ini, kata Darmin, adalah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM.

Selain itu, KURBE juga menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM Ekspor), dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank). Di mana, batas maksimal untuk KURBE Mikro sebesar Rp5 miliar, KURBE Kecil Rp25 miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp15 miliar).

Sedangkan untuk KURBE Menengah, batas maksimal sebesar Rp50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp25 miliar). Pemerintah menetapkan jangka waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5 tahun untuk KIE.

Selain KURBE, paket kebijakan ekonomi jilid XI mengatur adanya pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPn) serta Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Alasan dari kebijakan ini adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi serta pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun terakhir, berdampak kepada terpuruknya bisnis properti.

Kebijakan itu juga dalam rangka penghimpunan dana untuk perluasan usaha, beberapa pengusaha realestat Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga.

Kebijakan itu juga dilatarbelkangi jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah yaitu hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak tahun 2012.

Tidak menariknya DIRE di Indonesia disebabkan pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga Untuk meningkatkan penerbitan DIRE di dalam negeri, pada paket kebijakan ekonomi jilid V telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 belum mampu meningkatkan daya tarik penerbitan DIRE di Indonesia, karena tarif pajak yang dikenakan masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Paket kebijakan ekonomi jilid XI juga mengatur sektor logistik, yaitu pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management/ISRM). Latar belakang kebijakan ini, untuk penyelesaian customs clearance dan cargo release di pelabuhan masih terkendala oleh pelayanan atas perizinan ekspor impor oleh K/L.

Selain itu, adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas Pengguna Jasa yang sama di setiap Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga menimbulkan ketidakpastian dan in-efisiensi dalam kegiatan ekspor impor. Juga pengelolaan risiko pada Kementerian/Lembaga belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi.

Kebijakan itu juga dilatarbelkangi oleh posisi Indonesia dalam pemberian komitmen penerapan Trade Facilitation Agreement-World Trade Organization (TFA-WTO) masih rendah, yaitu Indonesia hanya memberikan komitmen dengan kategori A (langsung diterapkan setelah perjanjian entry into force) untuk 3 point perjanjian (pre-arrival processing, use of customs broker, dan penalty discipline) dari 48 poin yang diatur dalam TFA-WTO.

Selain itu, paket ini mendorong agar kinerja logistik bisa smeakin optimal. Di mana, waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time, saat ini, rata-rata mencapai 4,7 hari pada akhir 2015.

Dengan paket ini, layanan kegiatan impor/ekspor bisa semakin optimal dan efisien. Dengan begitu maka kepastian usaha bakal menguat, menekan biaya logisitik, efisiensi waktu dan biaya perizinan.

Dengan singkatnya dwelling time maka pengawasan bisa semakin efektif melalui integrasi pengelolaan risiko diantara Kementerian/Lembaga. Meningkatkan high compliance dan mendorong pelaku usaha untuk patuh karena adanya kepastian waktu pelayanan.

Pokok kebijakan terkait sektor logistik itu adalah mewajibkan semua Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Pemerintah menetapkan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam sistem INSW dengan melakukan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Untuk tahap awal meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time terhadap produk-produk bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang membutuhkan perizinan dari BPOM dari 4,7 Hari menjadi sekitar 3,7 Hari pada bulan Agustus 2016.

Pemerintah mewajibkan penerapan single risk management pada Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir tahun 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan dwelling time menjadi 3,5 Hari secara nasional.

Pemerintah juga menetapkan single risk management agar diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor, sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70% serta menurunkan dwelling time kurang dari 3 hari pada akhir 2017.

Industri Farmasi& Alat Kesehatan
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI juga berisi kebijakan Pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Saat ini, terdapat 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76%), tetapi 95 persen bahan baku obat masih impor.

Terdapat 95 industri alat kesehatan (alkes) yang memproduksi 60 jenis dengan teknologi middle-low dengan kelas risiko rendah-menengah, dengan pertumbuhan 12% per tahun, tetapi 90% alkes masih impor.

Selain itu, kondisi industri farmasi dan alkes tersebut dan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memerlukan dukungan kemampuan produksi dalam negeri, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi (tailor-made policy) yang melibatkan dukungan semua Kementerian/Lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan industri farmasi.

Tujuan dan manfaat kebijakan itu untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri dan meningkatkan daya saing ekspor, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi, mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat dan alat kesehatan.

Pokok kebijakannya yaitu menerbitkan Instruksi Presiden kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri.

Pokok-pokok Instruksi Presiden Itu adalah penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Selain itu pengembangan riset sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan ketersediaan bahan baku natural dan kimia dasar dan komponen pendukung industri farmasi dan alat kesehatan.

Juga penyusunan kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi industri farmasi dan alat kesehatan. Caranya dengan membuka Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih terbuka bagi penanaman modal asing, yaitu untuk bahan baku obat dari 85% menjadi 100% untuk PMA (Penanaman Modal Asing).

Nantinya bakal diterbitkan Inpres yang mendorong peningkatan kemampuan BUMN farmasi dan alat kesehatan, antara lain sinergisitas BUMN, finasial, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan (antara lain e-catalogue, standar obat di rumah sakit dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penggunaan produk dalam negeri).

Inpres juga berisi penyusunan kebijakan fiskal untuk industri farmasi dan alat kesehatan (Antara lain pembebasan atau penuranan bea masuk, tax holiday, tax allowance). [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2284346/inilah-isi-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-xi#sthash.q6J0OR7J.dpuf

rose KECIL

Merdeka.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sistem pengendalian resiko pelabuhan bernama Indonesia Single Risk Management yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI. Sistem ini nantinya akan memangkas dwelling time atau waktu bongkar muat pelabuhan mencapai 1 hari.

Menko Darmin menjabarkan, Indonesia Single Risk Management adalah suatu kesepakatan mengenai standardisasi pemeriksaan barang di pelabuhan. Selama ini, menurutnya, 18 kementerian dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan masih belum memiliki standard baku penilaian.

“Selama ini kan ada jalur hijau dan jalur merah di pelabuhan. Sehingga adanya hal ini akan memperlancar arus barang ekspor impor di pelabuhan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Dia menjelaskan nantinya proses dwelling time akan menjadi sekitar 3,7 hari atau kurang. Saat ini, per April 2016, proses dwelling time tercatat berada pada posisi 4,7 hari.

“Akan berkurang 1 hari dwelling time,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan jangan ada korban berikutnya dalam kasus lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan (dwelling time). Jokowi pernah mencopot Menko Kemaritiman sebelumnya, Indroyono Soesilo, karena dwelling time yang cukup lama.

“Jangan sampai ada lagi korban dalam kasus dwelling time, saya enggak main-main masalah ini,” tegas Presiden Jokowi di dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).

Presiden Jokowi menceritakan, sebelumnya dia telah melakukan pengecekan langsung terkait izin angkut muat barang di pelabuhan. Saat itu, kata dia, diketahui izin baru keluar dalam waktu enam hingga tujuh hari.

“Padahal Singapura hanya satu hari, Malaysia dua hari. Kita enam sampai tujuh hari,” beber dia.

“Mau bersaing dari mana kalau kita terus seperti itu?” keluhnya.

Pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan agar ada evaluasi izin angkut barang tersebut. Dia ingin Indonesia memiliki sistem dwelling time yang sama dengan negara luar, sehingga akses keluar masuk barang tidak menumpuk di pelabuhan Tanjung Priok.

Di samping itu, Presiden Jokowi memastikan pada bulan depan, dwelling time akan mencapai target yang dia harapkan yaitu pada angka tiga. Dengan demikian efisiensi aktivitas di pelabuhan berjalan lancar.

“Bulan-bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah masuk angka tiga,” tuntasnya.

gifi

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi-JK kembali mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terhitung sudah sebelas kali pemerintahan Jokowi mengeluarkan stimulus kebijakan mendorong perekonomian.

Pada paket kebijakan XI ini, pemerintah fokus memperbaiki industri farmasi dan kesehatan dalam negeri. Pemerintah akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) guna mendorong produksi obat dalam negeri, sehingga harga bisa bersaing.

“Agak panjang nanti langkah langkah yang akan akan kita ambil. Kita akan terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) ke kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat daya saing obat dalam negeri. Saya tidak bisa jelaskan teknisnya di sini, tapi nanti akan ada pengembangan riset, mendorong investasi industri farmasi dan lainnya,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Darmin, paket kebijakan soal farmasi ini harus dikeluarkan karena mayoritas bahan baku obat dalam negeri masih harus diimpor. Saat ini, tercatat 216 industri farmasi dalam negeri yang menguasai 76 persen pangsa pasar dalam negeri.

“Dari pangsa pasar itu, sebenarnya kalau dipelajari impornya masih 95 persen untuk bahan baku obat. Obatnya sudah buatan dalam negeri, tetapi bahan baku obatnya masih 95 persen dari 216 industri farmasi tadi itu impor. Baru 5 persen bahan baku dalam negeri,” tegas Darmin.

Selain itu, Indonesia saat ini mempunyai 95 industri kesehatan yang memproduksi 65 jenis alat kesehatan teknologi menengah dan rendah. Pertumbuhan industri alat kesehatan tercatat 12 persen setiap tahunnya. Namun, 90 persen alat kesehatan dalam negeri masih harus dipenuhi impor.

“Memperhatikan kondisi itu semua dan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memerlukan dukungan produksi dalam negeri, maka diambil langkah kebijakan terintegrasi spesifik satu per satu melibatkan semua kementerian, lembaga, pemangku kepentingan lainnya.”

Dari segi obat-obatan, saat ini tercatat 939 jenis obat yang tercatat di BPJS Kesehatan. Kebutuhan masyarakat didominasi jenis vitamin B, obat penurun panas seperti paracetamol, serta amoksilin. Total penjualan obat tahun lalu mencapai Rp 62,1 triliun.

“Karena itu kemudian kita menyusun SOP sedemikian rupa sehingga BPJS menggunakan produk obat dalam negeri tersebut. Apalagi setelah bahan baku dalam negeri pasti obat akan turun lebih rendah lagi,” tutup Darmin.

valentineEVERYsmall

[idr]

INILAHCOM, Jakarta – Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan meyakini bahwa perekonomian 2016 tak akan jauh-jauh dari 2015 alias jalan di tempat.

“Apakah ekonomi kita membaik? No,” papar Anton di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (21/03/2016).

Pesimisme Anton, tentu saja ada alasannya. Beberapa indikator ekonomi mulai dari inflasi tinggi, turunnya impor serta stagnant-nya impor barang.

“inflasi masih terlalu tinggi menurut saya sekarang ini, harusnya lebih rendah lagi, yang lebih membuat slowdown adalah impor turun dengan drastis, ekspor enggak naik. apakah dianggap perbaikan. Belum tentu,” papar Ekonom ini.

Ekonom menilai, penilaian lembaga luar negeri, seperti IMF, World Bank memang menunjukan data-data yang mengagumkan, namun apakah ini sudah cukup membuat optimisme ekonomi dalam negeri.

“Kita lihat data global keliatannya indikator-indikator menunjukkan perbaikan. Secara angka-angka ya, membaik, dibelakang itu apakah ekonomi kita membaik?,” tanya dia lagi.

Sebelummnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution tidak mau terburu-buru mengatakan kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik.

“Saya belum lihat rinciannya, yang saya tahu surplus migasnya ada sedikit saja, yang nonmigasnya ini lebih besar,” ujar Darmin.

Menurut dia, peningkatan kinerja ekspor pada bulan Februari memang sangat menggembirakan, namun dirinya tidak mau mengambil kesimpulan apakah kondisi ini akan terus berlangsung lama, mengingat kinerja impor Indonesia mengalami penurunan.

“Tapi sebetulnya kalau perekonomian kita bergerak naik, nilai impor mestinya pelan-pelan juga naik,” papar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Walaupun sebetulnya kata dia, saat ini tren perekonomian Indonesia memang cukup bagus dalam ekspor karena ada peningkatan. Namun dari sisi impor Indonesia masih mengalami penurunan. Hal ini dipastikan Darmin, jelas akan membuat nerasa perdagangan di bulan Februari 2016 menjadi surplus.

“Perbaikan ini belum seutuhnya berjalan baik. Sebab nilai impor Indonesia jutru masih turun,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada Februari 2016 mencatatkan surplus US$ 1,14 miliar. Di mana, nilai ekspor mencapai US$ 11,3 miliar, sementara impor US$ 10,16 miliar.

Namun nilai impor Indonesia Februari 2016 mencapai US$ 10,16 miliar, atau turun 2,91% dibandingkan Januari 2016. Hal ini juga menurun dibanding 11,71% dibanding Februari 2015.

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2282619/ekonom-siapa-bilang-ekonomi-indonesia-sudah-baik#sthash.O2Dz2gqt.dpuf

rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) berencana dalam waktu dekat untuk memberikan diskon hingga 30 persen bagi kendaraan Golongan II sampai dengan V.

Program diskon ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengemudi kendaraan golongan II–V, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis logistik, terutama di daerah-daerah yang dihubungkan oleh Tol Cipali.

Wakil Direktur Utama LMS, Hudaya Arryanto (Hudaya) mengatakan, pProgram ini merupakan inisiatif dan peran aktif LMS dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jalan tol, terutama kendaraan Golongan II–V.

“Program ini diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan arus logistik antar daerah, yang akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Hudaya.

Program diskon ini berlaku selama bulan April 2016. Seluruh pengemudi kendaraan Golongan II – V yang melalui Tol Cipaliakan mendapatkan diskon tariff tol hingga 30 persen.

“Melalui program ini diharapkan semakin banyak pengendara truk yang dapat mengakses dan merasakan manfaat Tol Cipali,” tutur Hudaya di Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016.

Keberadaan jalur Tol Cipali memangkas jarak tempuh hingga 40 KM dan waktu tempuh hingga 1,5 – 2 jam sekali jalan jika dibandingkan dengan jalur Pantura.

Selain efisiensi waktu, penggunaan jalur tol Cipali juga akan mengurangi biaya BBM serta menekan biaya perawatan (maintenance), karena kendaraan di tol akan mencapai kecepatan yang optimal (RPM rendah, kecepatan konstan).

Efisiensi waktu dan jarak tempuh ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi pengangkutan barang, sehingga akan mendorong peningkatan ritase truk.

“Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktifitas dan optimalisasi bisnis para pengusaha truk,” tambah Hudaya.

Selain program bulan diskon, LMS juga berencana menawarkan kerjasama strategis kepada pengusaha logistik dan truk untuk optimalisasi manfaat jalur tol Cipali.

Melalui kerjasama ini, perusahaan logistik yang bekerja sama dengan LMS akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari Tol Cipali.

Rencana kerjasama strategis yang akan ditawarkan kepada pengusaha truk ini merupakan komitmen LMS untuk mengoptimalkan manfaat Tol Cipali sebagai salah satu solusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Baik lokal maupun nasional, khususnya untuk industri logistik, pariwisata dan properti.

Tol Cipali memiliki panjang total 116,75 kilometer, diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi bulan Juni 2015 dan merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia.

Jalan tol ini merupakan sambungan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, menghubungkan Jalan Tol Palimanan-Kanci. Tol Cipalijuga menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

rose KECIL

JAKARTA – Sore ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penguatan. Rupiah ditutup mendekati level Rp13.000 per USD.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengaku turut bersyukur dengan perkasanya nilai tukar di pasar valas.

“Iya, iya, iya. Saya juga ikut bersyukur,” kata dia di Gedung DPR, Kamis (10/3/2016).

Lebih lanjut Agus mengatakan, menguatnya nilai tukar Rupiah juga karena kepercayaan terhadap Indonesia semakin meningkat. Reformasi struktural dan kebijakan yang ditempuh pemerintah menjadi salah satu pemicu menguatnya Rupiah.

“Kebijakan yang kelihatannya cukup konsisten di jalankan juga upaya pengendalian inflasi dan juga trade surplus, ini membawa confident dan membawa dana yang cukup besar ke Indonesia, dana yang masuk itu kan sudah lebih dari Rp30 triliun kan,” cetusnya.

Untuk diketahui, melansir Yahoofinance, nilai tukar Rupiah menguat 72,5 poin atau 0,55 persen ke angka Rp13.050 per USD. Adapun pada penutupan sebelumnya Rupiah berada di angka Rp13.122 per USD.

Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.050 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat 105 poin atau 0,80 persen ke angka Rp13.052 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.046-Rp13.165 per USD.

Melihat Bank Indonesia, kurs tengah Rupiah berada di level Rp13.149 per USD. Angka tersebut melemah dibandingkan periode sebelumnya di Rp13.128 per USD. Adapun kurs beli yang ditawarkan Rp13.083 per USD dan kurs jual yang ditawarkan Rp13.215 per USD.(rai)

(rhs)

rose KECIL

 

Bisnis.com, JAKARTA- Impor sudah menjadi semacam ritus tahunan. Impor juga menjadi siklus yang tiada putus di negeri ini. Apa susahnya memutus siklus impor di negeri ‘gemah ripah loh jinawi’ ini? Jawabnya: Susah Sekali.

Indonesia yang konon dijuluki Negeri Agraris justru kondisinya masih miris. Masih saja tidak bisa mandiri pangan. Belum mampu berdikari dalam urusan
swasembada komoditas pangan strategis.

Beras dan daging sapi merupakan dua komoditas pangan yang menjadi ‘pri madona’ impor dalam beberapa tahun terakhir.

Cabai, bawang merah, dan kedelai merupakan tanaman hortikultura yang menjadi ‘pelengkap’ paling sering didatangkan dari negara lain. Belakangan, jagung ‘kembali’ ikut meramaikan kha sanah impor komoditas pangan negeri ini.

Di Negeri Nusantara impor selalu dianggap menjadi ‘dewa penyelamat’ kebutuhan perut rakyat. Di sisi lain, impor juga bisa menjadi ‘barang haram’ yang tak patut disebut-sebut, terutama saat ‘panen raya’ ataupun masa kampanye pemilihan petinggi nasional. Swasembada Yes, Impor No.

Boleh jadi, sebagian dari kita masih bisa memaklumi fakta pemerintah masih mengeluarkan kebijakan impor komoditas pangan pada 2015. Impor beras, misalnya dipicu oleh faktor cuaca ekstrim El Nino. Impor daging sapi karena kebutuhan meningkat dan target swasembada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meleset.

Bagaimana dengan tahun ini, apakah Indonesia masih impor komoditas pangan? Niscaya impor. Pemerintah, kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, sulit menghindari impor pangan pada tahun ini untuk menjaga ketersediaan dan meredam kenaikan harga di pasar dalam negeri.

Dia juga melontarkan argumentasi bahwa kebijakan impor untuk penguat an stok dan memenuhi kebutuhan domestik. Komoditas pangan yang akan diimpor pada 2016 antara lain beras, daging sapi berupa sapi bakalan, dan gula mentah (raw sugar).

Impor sapi bakalan diperkirakan sekitar 700.000 ekor hingga 800.000 ekor, raw sugar lebih dari 3 juta ton. Adapun volume impor beras belum ditetapkan alias belum final, masih didiskusikan. Namun, sekali lagi, dan untuk kesekian kali apa yang diungkapkan oleh Menteri Perdagangan ‘tidak nyambung’ dengan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Lalu apa artinya klaim Mentan Amran bahwa Indonesia sudah mampu swasembada beras pada 2015?

Mentan menjelaskan, produksi padi berdasarkan angka sementara 2015 dari BPS naik 6,37% dibandingkan dengan 2014.

Catatan itu menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan, dan tak perlu lagi mendatangkan beras impor. Dia pun mengklaim prestasi itu sebagai salah satu kebijakan selama memimpin Kementerian Pertanian, antara lain pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan), perbaikan saluran irigasi, pemberian dan perbaikan mutu benih padi, serta pengawasan penyaluran pupuk yang tepat sasaran.

BPS menyebut beberapa wilayah yang mengalami kenaikan produktivitas pa da 2015 antara lain adalah Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Timur. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi.

Adapun wilayah yang mengalami penurunan adalah Jambi, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Presiden Jokowi di Istana Presiden belum lama ini, menegaskan perlunya cara pandang yang komprehensif dalam menata permintaan, memperbaiki pasokan, dan memperbarui mata rantai perdagangan.

Presiden meminta Kementan tidak hanya memikirkan petani. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan tidak boleh lagi memikirkan aspek perdagangan semata. Dengan kata lain, produsen, pedagang, dan konsumen jangan ada yang dirugikan.

Namun, tampaknya pada 2016 ini pemerintah tidak hanya akan meneken kebijakan impor beras, sapi bakalan, dan gula mentah. Sejumlah komoditas, menurut diskusi dengan sejumlah pelaku dan pakar pertanian yang saya ikuti, bakal kembali diimpor, terutama dari tanaman hortikultura. Sebut saja cabai dan bawang merah.

Ramalan itu hampir pasti terbukti jika pada April-Juni mendatang terjadi cuaca ekstrim La Nina. Kebalikan dari El Nino, La Nina akan mengakibatkan musim dingin lebih panjang ketimbang kemarau.

long jump iconJAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan proyekTol Trans Sumatera, di ruas tol Kualanamu-Tebing Tinggi dan tol Medan-Binjai pada Rabu 2 Maret 2016. Presiden Jokowi memastikan, tiga ruas tol di Sumatera Utara pun akan rampung pada pertengahan 2017.

Presiden Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita, mengatakan proyek Tol Trans Sumatera tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Jokowi dalam menangani masalah logistik, serta tidak belajar dari kesalahan masa lalu.

Dia menuturkan, bila Tol Trans Sumatera berjalan maka akan membuat pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Timur dan Barat Sumatera akan mengalami penurunan volume yang signifikan.

“Pada akhirnya akan membuat pelabuhan-pelabuhan tersebut merana dan merugi, padahal Jokowi sejak masa kampanye menyatakan bahwa laut adalah solusi logistik untuk Indonesia dalam menurunkan biaya logistik,” ujar Zaldy seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (3/3/2016).

Sikap tidak konsisten dari Jokowi yakni penurunan volume pelabuhan akibat pindahnya muatan ke tol karena lebih murah membuat bingung para pelaku logistik. Hal ini dikarenakan sektor logistik membutuhkan investasi besar dan jangka panjang.

Menurutnya, masalah Pantura di Jawa, yakni mengenai biaya perawatan jalan setiap tahun, kemacetan dan pemakaian BBM yang besar tidak menjadi pelajaran bagi Jokowi. “Padahal Jokowi punya ide untuk memindahkan muatan dari truk ke laut sampai 30 persen di Pantura. Hanya di Jawa biaya angkut dengan truk lebih murah daripada kereta api dan laut,” jelasnya.

“Sekarang ini di Sumatera biaya angkut laut lebih murah daripada truk tapi hal ini akan berbalik dan kesalahan yang sama akan terulang lagi,” imbuhnya.

(mrt)

long jump icon

bangkok post: JAKARTA — Indonesia’s central bank cut its main interest rate for the first time in 11 months, prioritising a boost to flagging economic growth over concerns looser policy could trigger further currency weakness.

Governor Agus Martowardojo and his board lowered the rate by 25 basis points to 7.25%, Bank Indonesia said Thursday. Thirteen of 23 economists surveyed by Bloomberg forecast the decision, while the remainder predicted policy makers would extend a pause. The authority also cut the rate it pays lenders on overnight deposits, known as the Fasbi, by 25 basis points to 5.25%.

The rate move came on a day when several people were killed in explosions and gunfire in the biggest attack in the capital since at least 2009, hurting sentiment and adding to financial market turmoil.

The central bank has faced political pressure to ease policy and revive an economy growing at the slowest pace since 2009, while grappling with a rupiah selloff. Contained inflation provides scope for policy makers to cut, though they also have to consider fallout from last week’s sharp drops in China’s currency and stocks.

The decision “is warranted given inflation is turning more favourable, along with more stable external conditions this week,” Euben Paracuelles, an economist at Nomura Holdings Inc in Singapore, said ahead of the announcement.

The rupiah has fallen 0.7% this year after a 10% depreciation in 2015. The benchmark Jakarta stock index fell 0.4% as of 1.10pm Bangkok time.

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan pelaku usaha Tanah Air memiliki kepercayaan diri tinggi untuk berekspansi setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 7,5% menjadi 7,25%.

Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan penurunan suku bunga telah sesuai dengan prediksi dunia usaha serta diluncurkan pada waktu yang tepat.

“Momennya pas. Ini sesuai prediksi. Bahkan perkiraan dan ekspektasi awal kami BI rate akan turun menjadi 7%. Kita harus tetap confident. Pelaku usaha tidak satupun memiliki keraguan untuk bergerak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/1/2016).

Faktor terbesar yang meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, lanjutnya, adalah sikap Presiden Joko Widodo yang tegas membangun iklim usaha dan investasi menjadi lebih baik.

Hal itu terlihat dari laju inflasi yang relatif rendah pada 2015 serta eksekusi APBN 2016 yang dilakukan sejak awal tahun.

Selain itu, penetapan target pajak yang terlampau tinggi yakni di atas Rp1.000 triliun juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah akan melakukan berbagai perbaikan untuk membiaya pembangunan infrastruktur.

long jump icon

 

JAKARTA. Tingginya tekanan eksternal kembali menjadi penyebab tergerusnya nilai tukar rupiah. Di pasar spot Selasa (12/1), valuasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) tergelincir 0,34% ke Rp 13.909 dibanding hari sebelumnya.

Sebaliknya, kurs tengah rupiah di Bank Indonesia terangkat 0,71% ke Rp 13.835.

David Sumual, Ekonom Bank Central Asia, mengatakan, dollar tengah menguat. Penyokongnya, data labor market conditions index Desember 2015 naik dari 2,7% ke 2,9%.

“Dengan minimnya dukungan internal, gempuran USD ini tidak memiliki penahan,” kata David.

Apalagi ada ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga di tahun 2016 sekitar 1,25%-1,50%. Di sisi lain, Yulia Safrina, Research and Analyst PT Monex Investindo Futures, belum melihat ada tanda-tanda China akan segera pulih dari gejolak ekonominya.

“Rupiah sebagai mata uang regional Asia, ikut terkena imbas negatif China,” kata Yulia. Rupiah diduga kembali melemah pada Rabu (13/1), jika surplus neraca perdagangan China Desember 2015 mengecil.

David menambahkan, pelaku pasar wait and see mengantisipasi rapat Dewan Gubernur BI yang berpeluang memutuskan penurunan suku bunga acuan atau BI rate.

David menduga, rupiah di 13.850–13.950. Prediksi Yulia, di 13.820–14.050.

http://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-mengantisipasi-bi-rate-turun
Sumber : KONTAN.CO.ID

long jump icon

Jokowi: Secepatnya Ubah “Dwelling Time”

Jakarta beritasatu-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli secepatnya melakukan perubahan konkret untuk menekan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan, Menko Maritim harus terus melakukan pembenahan, mulai dari customs clearance, post customs clearance hingga pembenahan jalur dan pemeriksaan fisik.

“Saya ingin melihat perubahan yang konkret,” kata Presiden ‎saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12).

Presiden Jokowi mengatakan, dwelling time harus ditekan agar ter‎cipta efisiensi dalam aktivitas bongkar barang di pelabuhan. Dia juga telah menugaskan jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi serta mengaudit dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya juga perlu sampaikan, bahwa saya juga telah dan terus memonitor ini melalui BPKP, yang saya terjunkan ke lapangan dan hasilnya saya sudah mendapatkannya,” jelas dia.

Dia menyatakan, pada era kompetisi, saat ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main dengan yang namanya ‎efisiensi dan dwelling time.

Jika tidak serius, kata Jokowi, negeri ini akan ketinggalan.

“Karena apa pun kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan antarnegara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan competitiveness kita, meningkatkan daya saing ekonomi kita. Begitu kita lambat, kita tidak efisien, kita akan ditinggal negara-negara lain,” jelas dia.

Presiden Jokowi juga menekankan tentang pentingnya mengatasi penumpukan kontainer yang melewati batas waktu, serta menangani akses menuju ke pelabuhan, baik lewat jalan raya maupun kereta api.

“Kita harapkan semuanya kita bisa atasi secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi.

Investor Daily

Novy Lumanauw/PCN

Investor Daily

long jump icon

Jakarta detik -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII. Ada 3 kebijakan pokok di dalamnya.

Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan total delapan paket kebijakan ekonomi. Paket-paket ini masih akan diterbitkan secara berkala oleh pemerintah.

Berikut ini selengkapnya seperti disajikan dalam infografis, Senin (21/12/2015).

(ang/wdl)

long jump icon

reuters : Asia policymakers on Thursday applauded an historic turn in U.S. monetary policy, but analysts cautioned that the region’s economies faced vulnerabilities even as markets took the Federal Reserve rate hike in their stride.

The prospect of the first hike in U.S. rates in almost a decade had kept emerging markets on edge in the weeks leading up to the Fed’s decision, amid fears investors would redirect capital to higher-yielding U.S. debt in a fresh blow to their shaky economies.

However, an initial rally smoothed the brows of Asian central bankers who were the first to respond to the hike as U.S. policymakers sought to end an era of ultra-low rates that followed the global financial crisis.

“The Fed’s action brings an end to the lift-off uncertainty,” said Amando Tetangco, the governor of the Philippine central bank as he prepared to chair the monetary policy meeting later on Thursday.

The palpable relief among policymakers, and investors, comes as the global economy navigates through some rough terrain, with many export-reliant economies hit by cooling growth in China and deflationary pressures rising amid a collapse in commodities.

Add to that mix pedestrian growth in Japan and the euro zone, and it isn’t hard to see why many investors were nervous about the prospects of rising borrowing costs in the United States.

Indeed, the more composed initial markets reaction was aided by the fact the Fed had clearly flagged the move in advance, and also said the pace of tightening would be gradual – an important signal for many asset markets adjusting to less stimulus after years of flush Fed liquidity.

Indonesia was at the center of the “taper tantrum” in mid-2013, when the Fed talked about cutting its bond purchases, and this year its rupiah currency has been one of the region’s worst-performers.

But the rupiah rallied on Thursday, and other regional currencies rose initially before pulling back, with Indonesia’s President Joko Widodo welcoming the Fed’s decision “because there is certainty.”

“The effect is positive for us – the stock index rose, the rupiah strengthened, the financial market reacted positively,” he told reporters.

MORE EASING IN ASIA

Others, however, cautioned that higher interest rates would pose problems for economies that were too reliant on debt-fueled growth.

“The Fed’s hike will stiffen the headwinds for growth in Asia,” said Fred Neumann, HSBC’s chief Asia economist.

“Rising funding costs, especially in highly indebted economies, will slow the leverage cycle on which regional demand has increasingly come to depend,” he said.

And despite the Fed hike, policy in much of Asia is set to loosen further in a reflection of the fitful growth in the region.

Barclays economist Wai Ho Leong expects monetary easing in the first half of next year to be led by India, China and probably also Indonesia and South Korea.

No one is turning hawkish after the Fed has hiked,” he said.

“Most central banks are dovish. This is to counter the effects of the trade recession, which hits Asia disproportionately harder than any other region in the world.”

Hong Kong’s top central banker, who was obliged to immediately match the Fed’s hike under the Chinese-run city’s peg to the U.S. dollar, said he expected only a modest outflow of capital as a result of the Fed’s move.

China’s central bank also added to the reassuring mood, penciling in economic growth of 6.8 percent for next year in a working paper released on Wednesday, down only slightly from an expected 6.9 percent this year.

A senior researcher at an official Chinese think tank chimed in, saying the hike would not lead to major economic disruption.

Zeng Gang, director of the Chinese Academy of Social Sciences banking research division, told the official People’s Daily paper that as the rate rise had been widely expected, it had been priced into markets, and that the People’s Bank of China would continue to lower reserve requirements next year to support a slowing economy.

Data showing drops in exports from Japan and Singapore, including big falls in shipments to China, sounded some of the few sour notes on Thursday, but Tokyo too voiced relief that emerging markets were taking the U.S. rate hike in their stride.

Indian policymakers, including Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan, have been touting the South Asian nation as being more insulated to Fed-related volatility than other emerging markets due to its better economic fundamentals.

“I think we are relatively well cushioned,” Chief Economic Adviser Arvind Subramanian said.

(Additional reporting by Nathaniel Taplin in Shanghai, Xiaoyi Shao in Beijing, Leika Kiharain Tokyo, Karen Lema in Manila, and Rajesh Kumar Singh and Suvashree Dey Choudhury in New Delhi. Writing by Mark Bendeich and Nicholas Owen; Editing by Shri Navaratnam)

Jakarta: Menteri Keuangan RI (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan kondisi perekonomian dunia yang sulit rupanya masih akan berlanjut di 2016.

Hal tersebut diungkapkan Bambang  dalam acara Investor Award dengan tema “Penobatan Tokoh Finanaial Indonesia”, yang digelar di Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2015) malam.

Bambang mengatakan sebelum menghadiri acara ini, dirinya menerima perwakilan setelah bertemu dengan tim dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang melakukan kajian terhadap negara-negara anggotanya baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor keuangan.

Dari pertemuan tersebut, kata Bambang, IMF beranggapan tahun depan belum tentu merupakan tahun yang lebih mudah bagi perekonomian dunia yang tentunya mempengaruhi perekonomian domestik.

“Karena mereka menganggap tahun depan pertumbuhan berat atau tidak mudah, maka akan ada revisi angka pertumbuhan ke bawah,” kata Bambang.

Mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini memaparkan, bank sentral AS, the Federal Reserve akan menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Menurut dia, kenaikan tersebut tentu sedikit banyak memberikan gejolak pada pasar surat utang.

Seperti halnya pada tahun 2013 lalu, ketika ada temper tantrum, kala itu ketika bos the Fed masih dijabat oleh Ben Bernanke yang memberi sinyal suku bunga harus dinaikkan membuat pasar keuangan bergejolak.

“Itu gejolaknya luar biasa, depresiasi nilai tukar paling lemah di 2013, dari Rp8.000 per USD menjadi Rp12.000 per USD waktu tahun,” ujar Bambang.

Belum lagi pelemahan ekonomi Tiongkok yang masih akan terjadi dan dampaknya ke Indonesia lebih riil. Namun demikian, meski berat, Pemerintah mencoba menaruh optimisme terlebih dahulu dengan memasang asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.

“Dengan upaya kita tahun depan akan menggenjot government spending agar lebih baik lagi,” jelas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/12/17/461135/menkeu-2016-masih-jadi-tahun-yang-berat-untuk-ekonomi
Sumber : METROTVNEWS.COM

long jump icon

ID: Menkeu mengungkapkan pula bahwa syarat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah mengatasi dua batu sandungan besar yang selama ini menghambat kemajuan. Keduanya adalah sulitnya melacak data pajak serta minimnya cadangan devisa karena hanya 11% devisa ekspor yang masuk ke sistem perbankan.

 

Menkeu menyatakan, pemerintah selama ini sulit memenuhi target penerimaan pajak karena minimnya data wajib pajak (WP), di samping kepatuhan mereka rendah. Kendala utama adalah masalah kerahasiaan bank yang tidak bisa ditembus aparat pajak. Padahal, kekayaan seseorang atau perusahaan tercermin pada rekening perbankan.

 

“Untuk minta data rekening harus ada alasan pemeriksaaan, harus ada izin menteri keuangan, juga OJK. Prosedurnya panjang. Nanti begitu izin pemeriksaan rekening bank keluar, tahu-tahu rekening mereka sudah kosong. Kadang ada oknum bank yang membocorkan,” kata Bambang.

 

Hal itu berbeda dengan institusi pajak AS, yakni IRS (Internal Revenue Services), yang dapat langsung memeriksa rekening bank wajib pajak tanpa harus meminta izin siapa pun. “Selama ini orang Ditjen Pajak seperti meraba-raba dalam gelap. Apalagi banyak di antara mereka yang tidak patuh, sehingga penerimaan tidak optimal dan tax ratio kita tertinggal dibanding Negara tetangga,” kata Menkeu.

 

Sementara itu, masalah kedua adalah cadangan devisa yang stagnan. Saat ini, hanya 11% cadangan devisa hasil ekspor yang masuk sistem perbankan. Menkeu menegaskan, semestinya cadangan devisa RI sangat mencukupi, karena pernah mengalami berbagai periode masa kejayaan ekspor, mulai bonanza minyak, booming ekspor tekstil, hingga kejayaan ekspor komoditas. “Tapi dari dulu cadangan devisa kita cuma segitu-segitu saja,” ujarnya.

 

Menkeu menegaskan, hal itu terjadi karena UU Lalu Lintas Devisa yang sangat liberal sehingga devisa bebas keluar masuk. Dia mencontohkan kebijakan negara tetangga, seperti Malaysia yang mewajibkan devisa ekspor untuk di-hold enam bulang di bank dan Thailand yang mewajibkan seluruh devisa ekspor dikonversi ke baht.

 

Menkeu menyebut dua masalah fundamental itu sebagai penyebab ekonomi RI tidak bisa tumbuh tinggi, minimal 7%. “Ada yang bilang ekonomi RI bisa tumbuh minimal 7% kalau dua masalah fundamental itu dibenahi,” kata dia. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-2-faktor-eksternal-bayangi-ekonomi-ri/135551

bird

Liputan6.com, Jakarta – Tantangan besar masih akan membayangi perekonomian Indonesia hingga akhir tahun. Harga komoditas yang rendah merupakan salah satu tantangan utama. Selain itu dampak kenaikan suku bunga AS juga akan ikut mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Bahkan, hal ini akan terus berlangsung hingga tahun depan. “Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan. Market mengantisipasi kemungkinan kenaikan Fed Fund rate, mungkin hari ini atau besok,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves dalam Indonesia Economic Quarterly (IEQ), di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya perekonomian Indonesia akan terus berfluktuasi menjelang kenaikan suku bunga AS. Hal ini yang menjadi tantangan bagi perekonomian nasional.

BACA JUGA

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik masih akan mampu diwujudkan Indoneaia dengan dorongan komitmen kebijakan infrastruktur dari pemerintah.

“Pemerintah harus komitmen terhadap pembangunan infrastruktur. Ekonomi Indonesia masih akan volatile di 2016. Tapi masih ada potensi untuk tumbuh,” ujar dia.

Ndiame Diop, Ekonom Utama Bank Dunia,  membenarkan jika di tahun depan tantangan perekonomian Indonesia masih akan berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 5,3 persen, lebih tinggi dari target pertumbuhan di 2015 yang sebesar 5  persen. Target 5,3 tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.(Vna/Nrm)

double arrow picSMALL

Jakarta Globe. Indonesia is not experiencing an economic crisis, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Luhut Panjaitan said on Monday, citing rising demand in a number of key sectors that had previously seen a slowdown.

Luhut said that cement production, as well as demand for motorcycles and steel, was back to normal.

“I’ve just received guests from REI [property group Real Estate Indonesia], and they told me that things are getting better now. Next year in the second quarter, property demand will increase again,” the coordinating minister said.

As reported by the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia’s economy grew 4.73 percent in the third quarter of this year, a slight increase compared with the 4.67 percent growth in the second quarter.

However, growth in the third quarter is still lower than the 5.01 percent recorded in the same period of 2014.

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memaparkan perbedaan kondisi ekonomi Indonesia pada 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia 2014 dan 2015 berbeda dengan kondisi ekonomi Tanah Air di rentang 2009–2013.

Pertama, harga komoditas. Saat ini harga komoditas telah merosot sehingga berdampak pada perekonomian di sejumlah daerah yang masih bergantung pada komoditas.

“Dulu tinggi sekarang harga komoditas rendah sehingga kita lihat ekonomi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pertumbuhan ekonomi dulu tinggi diatas nasional, sekarang hanya 2% hingga 3%,” ujarnya, Minggu (22/11/2015).

Aviliani memperkirakan tahun depan harga komoditas ini belum tentu dapat segera membaik sehingga pemerintah harus memiliki fokus pada daerah yang sangat bergantung dengan komoditas. Pasalnya, apabila pemerintah tidak segera bertindak maka akan berdampak pada angka pengangguran yang meningkat.

“Pemerintah harus punya concern pada daerah yang sangat tergantung dengan komoditas dan belum beralih bekerja yang lain. Kalau tidak pengguran terjadi pada provinsi yang bergantung komoditas. Itu bedanya,” kata Aviliani.

Harga komoditas yang merosot ini berdampak pada ekspor Indonesia yang juga turut menurun. Dulu, ekspor Indonesia mengalami peningkatan karena harga komoditas bukan dari sisi volume.

“Sekarang ekspor kita secara volume enggak turun banget tapi karena harga komoditas turun signifikan, maka secara signifikan pula ekspornya rendah,” ucapnya.

Sementara itu, untuk impor dikatakan menurun tetapi bila dilihat dari komposisinya yakni 75% merupakan impor bahan baku. Impor bahan baku ini mengalami peningkatan dari sebelumnya 70% di rentang 2009-2013.

Hal ini menunjukkan bahwa munculnya ekspansi dan pabrik baru yang menyebabkan ketergantungan impor menjadi tinggi. “Kalau impornya berkurang bagus enggak? Ya enggak bagus. Kenapa? Karena banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena produksi berkurang,” tutur Aviliani

Kedua, yakni terkait kondisi nilai tukar rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS senilai Rp13.500 hingga Rp13.800 ini berbeda pada saat dulu di rentang 2009 hingga 2013.

Pasalnya, pada saat itu Amerika melakukan kebijakan quantitative easing atau cetak uang sehingga mata uang di seluruh dunia terutama negara emerging market mengalami penguatan. “Saat Amerika sudah tidak cetak uang lagi, dana masuk ke Indonesia mulai menurun. Itulah mengapa rupiah melemah,” ujarnya

Kendati rupiah melemah, saat ini dana portofolio Indonesia masih tiga kali lipat dari foreign direct investment (FDI). Hal itu membuktikan Indonesia sangat mengandalkan dana jangka pendek. Apabila Indonesia tetap mengandalkan dana jangka pendek ini, maka sangat berat untuk menjaga nilai tukar dan volatilitas nilai tukar pun akan tetap tinggi.

Selain itu, aliran dana masuk atau capital inflow yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Indonesia masih mengandalkan dana jangka pendek sehingga volatilitas masih akan sangat tinggi,” kata Aviliani.

sindonews: Di  era globalisasi seperti saat ini, banyak gangguan  maupun gejolak yang sewaktu-waktu dapat membuat ekonomi negara keluar dari jalur. Untuk itu, perlu adanya suatu system pertahanan yang mempunyai mekanisme peredam dampak krisis yang built in pada dirinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Wakil Presiden Boediono, dalam sambutannya pada Forum Studi dan Diskusi Ekonomi 2015 di Auditorium Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, kemarin. “Ada tiga macam gangguan utama yang pernah menghadang ekonomi kita,” katanya.

Diantaranya, yang pertama merupakan gangguan dari gejolak harga komoditi-komoditi ekspor dan impor. Pada era 1980an silam, ekspor utama Indonesia merupakan minyak bumi. Harganya mengalami anjlok secara terus-menerus dengan konsekuensi serius pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan neraca perdagangan.

Kemudian pada dasawarsa 2000an sampai beberapa tahun lalu, mengalami hal yang kebalikannya. Yaitu harga minyak bumi terus-menerus meningkat. Tapi sayangnya pada masa itu sudah menjadi pengimpor minyak.

“Beberapa tahun ini, kita mengalami perlemahan berkepanjangan harga komoditi ekspor utama kita. Seperti batubara, mineral, kelapa sawit, dan karet. Kelompok gangguan ini kita sebut gejolak terms of trade, dengan berbagai konsekuensinya pada sektor riil dan keuangan dalam negeri,” ujarnya.

Kemudian gangguan yang kedua bersumber dari gejolak aliran modal. Di era globalisasi arus uang glonal yang jumlahnya triliunan dolar bisa berbalik arah dengan cepat dan imbasnya juga pada kurs. Likuiditas bank dan neraca modal atau capital account.

Pada putaran berikutnya, gejolak sektor keuangan ini kemudian merambat ke sektor riil berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tutup dan penurunan pertumbuhan.

“Kita mengalami sewaktu krisis keuangan Asia pada 1997-1998. Krisis yang meninggalkan jejak mendalam pada ekonomi kita. Kita mengalami hal yang sama pada masa krisis global tahun 2008-2009. Tetapi kali ini dengan kerusakan yang relative lebih ringan, berkat kesiapan kita yang lebih baik,” katanya.

Pada gangguan kelompok ketiga, lanjut dia, yang terkait dengan alam. Seperti El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan pada 1997-1998, tsunami 2004 dan bencana alam lainnya. “Nampaknya juga tahun ini (El Nino),” tuturnya.

Risiko gangguan seperti ini, suka atau tidak suka, akan selalu mengancam. Dari ketiga gejolak tersebut, pembalikan arus dana mempunyai dampak yang paling eksplosif di sektor keuangan. Sedangkan perubahan harga ekspor dan impor kurang eksplosif , tapi langsung masuk ke sektor riil dan bisa berlangsung lebih lama.

“Sementara itu, gangguan alam biasanya tidak memicu krisis, tapi dapat memperburuk keadaan. Jadwal kedatangan dari masing-masing gangguan, sulit diterka. Tetapi tentunya dampaknya akan lebih terasa berat apabila lebih dari satu macam gangguan terjadi secara bersamaan,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjutnya, perlu adanya pembentukan system pertahanan yang lebih efektif. Mempunyai mekanisme peredam dari dampak krisis tersebut. Artinya, pada tataran yang paling mendasar, struktur ekonomi harus dibangun sedemikian rupa agar tidak rentan terhadap gangguan tersebut.

“Kalau saya boleh mengibaratkan perekonomian sebagai sebuah kapal, konstruksi kapal itu harus tidak mudah oleng, tahan terpaan ombak, tidak mudah bocor, dan sebagainya,” katanya.

Untuk mengemudikan perekonomian dalam kondisi gangguan yang sewaktu-waktu bisa mengancam, harus perlu adanya satu prinsip kehati-hatian dan kuat untuk mengurangi risikonya. Dari kedua prinsip tersebut,  perlu adanya suatu design lini pertahanan.

Yaitu, lini pertahanan yang mengandalkan pada struktur ekonomi tahan krisis. Untuk menghindari terbenturnya struktur ekonomi yang rawan atau memperparah dampak guncangan.

“Sebagai contoh ketergantungan pada ekspor sejumlah kecil komoditi dan ketergantungan terlalu besar pada impor komodisi yang bersifat strategis. Misal , pangan dan energi. Negara seperti itu akan rawan terhadap gejolak terms of trade,” katanya.

Garis pertahanan kedua, ada pada tataran kebijakan. Kuncinya menanamkan kultur kehati-hatian di lembaga-lembaga utama pengelola ekonomi makro dan moneter.

“Memegang prinsip kehati-hatian harus sudah menjadi bagian dari insting para pembuat kebijakan,” katanya.

Untuk garis pertahanan ketiga, dilaksanakan pada saat-saat krisis. Ketika itulah diperlukan sebuah aturan yang jelas pada pihak-pihak yang harus menangani krisis untuk bertindak, secara sendiri-sendiri atau bersama.

“Lini pertahanan ketiga sangat penting karena merupakan lini terakhir untuk mengatasi krisis. Lini ini terdiri dari sebuah protocol yang harus dapat menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan untuk bergerak cepat dan tepat pada saat krisis,” ucapnya.

Mengenai penerapan ekonomi Islam, menurutnya memang bagus. Akan tetapi tetap harus dilakukan secara bertahap bila akan dijalankan. “Ekonomi Islam betul bagus, tapi tidak bisa diterapkan begitu saja. Harus berjalan secara bertahap, bisa dijalankan nantinya,” jelasnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, mengatakan sistem ekonomi berjalan terus menuju ke arah yang diharapkan baik. Bukan pada soal agama, tapi produk yang dihasilkan.

“Bagaimana membangun ekonomi yang siapapun bisa masuk, maka pemerintah menerapkan perbankan syariah. Penyempurnaan itu berjalan terus,” katanya.

Penyempurnaan dari sistem ekonomi Islam itu perlu dikembangkan, supaya menjawab banyak persoalan. Tidak menutup kemungkinan, penerapan ekonomi Islam bisa dilakukan pemerintah. “Itu bagian dari penyempurnaan,” ucapnya.
(dol)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1063537/34/perlu-ada-ketahanan-sistem-untuk-ekonomi-negara-1448170832

valentineEVERYsmall

JAKARTA-Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai jika suku bunga The Federal Reserve AS naik pada Desember 2015 ketidakpastian ekonomi akan berakhir dan menuntaskan sebagian besar efek negatif eksternal terhadap ekonomi Indonesia.

“Ketika sudah naik Desember 2015 nanti, maka sudah lewat ketidakpastian itu. Lalu apakah orang menunggu kenaikan suku bunga kedua. Tren kenaikan suku bunga sekarang sudah berbeda,” ujarnya dalam paparan ekonomi dan pasar modal 2016 yang digelar Aberdeen Asset Management di Jakarta, Kamis.

“Kenaikan suku bunga yang pertama sangat penting, yang kedua mungkin saja penting, dan yang ketiga sama sekali tidak penting,” tambahnya.

Mirza memahami saat ini pelaku pasar sangat menanti kepastian suku bunga The Fed pada Desember 2015 sehingga tekanan di pasar finansial masih membayangi.

Menurt dia, kenaikan suku bunga The Fed setelah penaikan perdana akan bertahap dan sangat perlahan. Dengan begitu imbasnya bagi pasar finansial negara “emerging markets” tidak besar.

“Jadi bagi saya ketidakpastiannya sudah lewat (setelah kenaikan suku bunga pertama). Nah silahkan terjemahkan sediri jika ketidakpastian sudah lewat itu akan seperti apa perekonomian,” ujarnya.

Menurut dia, ketidakpastian dari kenaikan bunga The Fed menjadi sumber terbesar tekanan bagi perekonomian negara berkembang saat ini.

Namun, selain dari The Fed, kata dia, tekanan lain juga masih menghadang dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dimana negara Tirai Bambu sedang mengahdap fase normal baru setelah pertumbuhan dua digit, menjadi satu digit.

Mirza mengatakan beberapa upaya Tiongkok untuk menuju stabilisasi ekonomi sudah mulai terasa. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Sentral Tiongkok mulai membuahkan hasil.

“Sebelum turunkan suku bunga, Tiongkok juga beberapa kali melonggarkan Giro Wajib Minimum. Dampak dari itu yang perlu kita tunggu,” kata dia.

Dari sisi domestik, Mirza meyakini, paket kebijakan pemerintah akan signifikan memperbaiki struktural ekonomi Indonesia.

Dia menyambut baik kebijakan deregulasi pemerintah untuk industri dan investasi. Selain itu, dia juga meyakini, pengembangan pariwisata dengan kebijakan bebas visa bagi 90 negara akan mendongkrak jumlah cadangan devisa.

“Tinggal kita pantau implementasinya, apakah sudah ada peraturan turunan untuk penerapannya,” ujarnya.

Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah melontarkan pendapat berbeda. Dia menilai kenaikan suku bunga The Fed mendatang belum tentu mengakhiri ketidakpastian eksternal bagi perekonomian Indonesia.

“Ada yang coba petakan dampak kenaikan Fed rate. Yang menarik, pada April-Agustus 1980, AS menaikkan suku bunganya, dan 1981 AS resesi ekonomi. Maka ketika the Fed itu menaikkan suku bunga, apakah sumber ketidakpastian akan hilang atau muncul yang baru? Itu belum pasti,” kata Firmanzah.

Berbagai analis memperkirakan akan terdapat periode penyesuaian (adjustment) selama 6 bulan pasca kenaikan Fed rate oleh banyak negara. kata dia.(ant/hrb)

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/fed-naik-ketidakpastian-ekonomi-berakhir/133028
Sumber : INVESTOR DAILY

bird

JAKARTA ID – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah gencar menyosialisasikan aturan mengenai logo Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada 118 barang yang diperdagangkan.

Salah satu dari barang yang diwajibkan menggunakan logo SNI adalah mainan anak. Sayangnya, pembuatan logo mainan anak masih dinilai mahal. Sehingga beberapa pemasok dan produsen tidak mendaftarkan barangnya untuk mendapatkan sertifikat SNI.

Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas mengatakan, produsen dan pemasok mainan acap kali mengeluhkan mahalnya pendaftaran SNI untuk satu barang.

“Keluhannya setiap pengurusan SNI itu karena biaya cukup besar,” kata dia kepada Okezone, Selasa (16/11/2015).

Dia menyebutkan, biayanya sekira 15 sampai 20 persen dari cost. Dengan begitu, tidak sedikit produsen memilih ‘nakal’ dan nekat menjual mainan tanpa logo SNI.

Beban ini tidak hanya dirasakan pemasok dan produsen. Karena tingginya harga pendaftaran, harga jual ke pengecer pun ikut tinggi. Imbasnya pengecer harus memasang harga tinggi pada mainan yang dijual.

Sudah tentu, kata dia, mempengaruhi pendapatan penjual. Masyarakat jadi ogah membeli mainan yang dipatok dengan harga tinggi.

“Di pengecer tentu kan harga naik tinggi, daya beli rendah, itu dampaknya ke pedagang, daya beli masyarakat jadi rendah,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/16/320/1250453/curhatan-importir-mainan-urus-sni-mahal-banget
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suharyanto mengatakan, Provinsi Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) sebesar 58,27 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,37 persen dan Pulau Kalimantan 7,99 persen.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB kuartal III 2015 mencapai Rp 2.982,6 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp 2.311,2 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2015 sebesar 4,73 persen didorong oleh hampir semua lapangan usaha.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,83 persen,” katanya.

Sedangkan sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,56 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

double arrow picSMALL

Jakarta infobank –PT Jasa Marga Tbk, mulai menaikkan tarif layanan jalan tol di 15 ruas. Kenaikan tarif masuk tol tersebut bervariasi mulai dari Rp500 per ruas hingga Rp2.500. Pasalnya, penyesuaian tarif tol ini rutin dilakukan setiap dua tahun sekali.

Adanya kenaikan tarif tol tersebut, dikhawatirkan akan ikut menyumbang inflasi hingga akhir tahun ini yang ditargetkan 4%plus minus 1%. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, bahwa kenaikan tarif tol ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. “Naiknya tarif tol ini saya rasa gak terlalu signifikan terpengaruhi. Tarif tolkan naiknya gak sampai 100% kan yaa. Jadi gak terlalu berpengaruh signifikan,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, di Jakarta, Senin, 2 November 2015.

Kontribusi tarif jalan tol terhadap inflasi sendiri sangatlah kecil yakni hanya 0,01%. Lain halnya jika yang mengalami kenaikan adalah, harga bahan makanan, Tarif Dasar Listrik (TDL), elpiji, dan bahan bakar minyak (BBM) yang dampaknya terhadap tingkat inflasi cukup besar.

Kenaikan tarif tol yang mulai berlaku 1 November 2015 berdasarkan surat putusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.507/KPTS/M/2015 tentang penyesuaian tarif. Dalam surat putusan tersebut kenaikan tarif tol diberlakukan pada 15 ruas tol.  Hal ini sesuai dengan aturan dalam penyesuaian tarif tol yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.38/2004 tentang jalan dan Pasal 68 ayait 1 mengenai peraturan pemerintah No.15/2005 tentang jalan tol bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif yang sesuai dengan pengaruh inflasi.

Berikut 15 ruas tol di Indonesia yang tarifnya mengalami kenaikan:
1. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
2. Tol Jakarta-Tangerang
3. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
4. Tol Lingkar Luar Jakarta
5. Tol Padalarang-Cileunyi
6. Tol Semarang Seksi ABC
7. Surabaya-Gempol
8. Palimanan-Plumbon-Kanci
9. Cipularang
10. Belawan-Medan-Tanjung Morawa
11. Serpong-Pondok Aren
12. Ujung Pandang tahap 1 dan tahap 2
13. Pondok Aren-Ulujami
14. Tol Bali Mandara
15. Tangerang-Merak (*) Rezkiana Nisaputra

valentineEVERYsmall

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan dua paket kebijakan ekonomipada September lalu dan selanjutan segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap III.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan paket ke III arahnya akan lebih menukik targetnya dibandingkan paket pertama dan kedua. “Intinya paket ini akan lebih menukik lebih jelas targetnya,”tutur Bambang di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurutnya, paket ke III, pertama ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan, mengingat terpengaruh kondisi nilai tukar, kemudian penurunan produksi akibat daya beli menurun.

“Sisi pertama dalam paket kebijakan kita lakukan evaluasi harga energi supaya tidak memberatkan. Harga energi di semua jenis dalam tren turun, namun berapa persis diturunkannya nanti diumumkan,” tuturnya.

Menurut Bambang, paket kebijakan tahap III ditujukan agar perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya. Lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan akan memberikan kredit usaha bagi UKM padat karya.

“Memberikan dukungan bagi UKM yang terancam usahanya, terganggu kondisinya sekarang. Kredit ini utamanya pada UKM padat karya,”tuturnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226371/menkeu-sebut-paket-kebijakan-tahap-iii-lebih-menukik
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Di tengah perlambatan ekonomi global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2015 meningkat, jika dibandingkan semester I-2015. Hal ini disampaikan Jokowi di PT Adis Dimension Foodwater.

“Di semester II ini, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik. Negara lain anjloknya lebih dari 1,5-2 persen. Kita turunnya 0,3 persen,” kata Jokowi, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Jokowi mendapatkan laporan dua hari lalu mengenai kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan belanja APBN seperti APBD provinsi, kabupaten/kota sudah terserap, bahkan laporan terakhir serapan APBN mencapai 64 persen. Diperkirakan, akhir tahun serapan anggaran mencapai 92 persen.

“Sehingga kita harapkan itu berdampak kepada ekonomi kita. Optimisme itu yang ingin kita sampaikan, jangan sampai situasi ekonomi melambat justru pesimis. Yang harus kita tumbuhkan itu optimisme,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus naik. Diharapkan, tahun depan pun pertumbuhan ekonomi akan mulai merangkak naik step by step sesuai target yang ditentukan yakni tumbuh sebesar 7 persen.

“Negara lain boleh turun (ekonominya), tapi negara kita naik pertumbuhannya,” tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226360/jokowi-ekonomi-negara-lain-anjlok-ri-harus-naik
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan era Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri mengatakan pemerintah harus berpikir realistis tanpa ekspektasi target tinggi. Dengan demikian, maka kepastian akan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dicapai.

Menurutnya, ekspektasi pemerintah akan pertumbuhan yang ditargetkan bertumbuh tinggi tahun ini membuat kepercayaan seluruh stakeholder mulai dari masyarakat, pengusaha, investor dan lainya menjadi berkurang.

“Kalau ditargetkan tinggi-tinggi target pertumbuhan akan gagal. Dunia juga enggak salah kan, jika pertumbuhan memang benar-benar 4,5 persen atau 4,7 persen. Growth kita 4,5-4,7 persen. Ekspektasi tinggi-tinggi kalau tidak tercapai kan sulit nantinya,” ujar Chatib dalam Seminar Nasional “Quo Vadis Ekoomi Indonesia”, di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Dia mengatakan, selama 10 tahun membantu di pemerintahan, Chatib tidak mempercayai adanya perubahan drastis. Artinya, cukupkan yang bagus-bagus dan jangan berpikir semua bisa terwujud. “Karena semuanya kan belum pasti. Jadi berpikir saja yang realistis, tidak ada perubahan yang langsung cepat,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengatakan seluruh stakeholder jangan pernah menganggap kondisi ekonomi saat ini lebih jelek dibandingkan kondisi zaman-zaman Presiden siapa pun. “Istilah “Enak Jaman Ku Toh”, semua itu enggak ada, berpikirlah yang ada saat ini, jangan melihat ke belakang,” tuturnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226361/mantan-menkeu-minta-pemerintah-realistis
Sumber : OKEZONE.COM

Di samping itu, Sunarsip menyebut pemerintah dan BI juga mesti membuat kebijakan yang tepat untuk mengembalikan atau mempertahankan daya beli masyarakat di tengah membesarnya gelombang PHK.

 

“Jadi, intinya, pemerintah saat ini ditantang untuk mengembalikan trust dan kredibilitasnya kepada pasar dalam jangka pendek, di antaranya pada tiga poin itu. Jika pemerintah mampu melakukannya dalam jangka pendek, akan bagus ke rupiah. Kalau tidak, rupiah akan sulit menguat dalam jangka pendek, walaupun ada paket-paket kebijakan lanjutan. Tapi, itu baru akan berdampak dalam jangka menengah dan panjang,” kata dia.

 

Terkait rencana pemerintah dan OJK mengeluarkan paket kebijakan lanjutan, Sunarsip mengatakan hal itu memang perlu terus dilakukan untuk mengembalikan trust dan pembenahan ekonomi nasional, walaupun dampak positifnya kemungkinan baru akan dirasakan dalam jangka panjang.

 

Dia sudah mendengar, Oktober ini, pemerintah tengah mempertimbangkan penurunan haga BBM bersubsidi untuk menaikkkan daya beli masyarakat. Namun, hal itu perlu dilakukan hati-hati dan jangan sampai merugikan Pertamina, yang selama ini telah mengeluh masih merugi karena harus menjual BBM bersubsidi dari pemerintah.

 

Sementara itu, dia menilai penurunan harga BBM bersubsidi bisa berdampak negatif terhadap neraca transaksi berjalan, yang mulai membaik. Rencana penurunan harga BBM bersubsidi bisa menjadi beban pemerintah karena harus membayar lebih mahal minyak yang diimpor dibandingkan menjualnya lebih murah ke masyarakat.

 

Menurut dia, rencana OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan untuk UMKM, di antaranya tentang modal ventura untuk para pengusaha kecil dan menengah yang belum tersentuh kredit perbankan (bankable) tapi sangat potensial, sangat bagus. Kebijakan ini sudah lama menjadi wacana, tapi belum pernah direalisasikan, serta belum terlalu dikenal di mata investor.

 

“Dampaknya akan lebih bagus ke sektor UMKM. Kalau ke rupiah belum akan direspons baik dalam jangka pendek. Apalagi, ventura hal baru dan belum terlalu dikenal pasar,” kata Sunarsip. (bersambung)

 

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/pemerintah-bi-harus-kembalikan-daya-beli-masyarakat/128980
Sumber : INVESTOR DAILY

ID_Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip berpendapat, paket kebijakan I, II, dan seterusnya memang perlu terus dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas moneter Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan investor, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

 

Jika hal itu terus dilakukan dan mampu meng-counter isu global, terutama rencana kenaikan Fed Fund rate (FFR), rupiah berpeluang kembali menguat atau paling tidak, tingkat atau persentase pelemahannya bisa ditahan lebih baik.

 

Dia memperkirakan rupiah masih akan berpeluang melemah dan fluktuasi hingga akhir tahun ini karena masih dipengaruhi oleh kebijakan The Fed yang belum jelas. Bulan lalu, The Fed telah memutuskan tidak menaikkan FFR.

 

“Kalau perkiraan saya, rupiah bisa menuju 15.000 hingga akhir tahun. Namun, jika pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan mampu mengembalikan trust pasar dan investor, serta melawan sentimen buruk global, bukan tak mungkin rupiah bisa kembali bergerak ke level Rp 14.000 pada akhir tahun,” ujar Sunarsip, Sabtu (3/10).

 

Dia menilai paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan keringanan pajak surat deposito Bank Indonesia (SDBI) untuk valas dan juga kebijakan BI di antaranya mulai mengintervensi pasar valas spot dan forward, serta diterbitkannya Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas sebenarnya sudah cukup bagus untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

 

“Kebijakan tersebut pada intinya akan mempermudah pencarian valas di pasar keuangan dalam negeri. Selain itu, pemerintah dan otoritas keuangan dan moneter juga mendorong agar valas sulit dibawa ke luar negeri. Namun, kebijakan itu lebih bersifat struktural dan dampaknya memerlukan waktu,” ucap dia.

 

Sunarsip mengingatkan pemerintah, serta BI dan OJK agar membuat kebijakan jangka pendek, di antaranya dengan mempermudah penyediaan valas untuk pembayaran utang luar negeri, terutama bagi sektor swasta. Selama ini, salah satu penyebab pelemahan rupiah karena banyaknya swasta yang berburu dolar AS untuk membayar utang.

 

Dia juga menyarankan pemerintah perlu menunjukkan kemampuannya dalam menangani sektor riil, terutama terkait mulai membesarnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. “Jadi, pemerintah harus bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi PHK dalam jangka pendek, sehingga pasar kembali percaya,” ujar dia. (bersambung)

 

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/kembalikan-kepercayaan-pasar/128981
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA – Melemahnya data-data ekonomi di Amerika Serikat (AS) nampaknya memberikan dampak negatif pada nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang dunia. Salah satu mata uang yang ikut menguat adalah Rupiah.

Analisis Senior OCBC Securities, Budi Wibowo, mengatakan data ekonomi Amerika yang jelek, membuat the Fed tidak akan berani menaikkan suku bunga. Meski demikian, dia melihat Rupiah akan kembali tertekan jika the Fed telah bereaksi.

“Jika the Fed naikkan suku bunga, Rupiah masih akan tertekan. Data ekonomi Amerika jelek, jadi berpotensi ditunda tahun depan, sekira Januari-Febuari,” kata dia di iBCM, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Melansir yahoofinance, Rupiah berhasil menguat 133 poin atau 0,9 persen ke Rp14.602 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini berada di kisaran Rp14.527-R[14.740 per USD.

Sementara di pasar spot Asia, berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan non-delivery forward menguat 55 poin atau 0,3 persen ke Rp14.590 per USD. Bloomberg mencatat, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp14.583-Rp14.651 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/278/1226109/rupiah-pagi-ini-kembali-hajar-dolar-as

Sumber : OKEZONE.COM

Sabtu, 3 Oktober 2015 – 14:55 wib

Intervensi BI Dianggap Percuma oleh Rizal Ramli

JAKARTA – Belakangan ini nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, Rupiah bertahan di level Rp14.600-an per USD.Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menilai, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menggebrak ekspor Indonesia. Salah satu caranya, Indonesia membuat kredit ekspor.

“Dari pada BI setiap hari intervensi USD250 juta, itu pun jebol,” kata Rizal di Pasaraya Blok M, Sabtu (3/10/2015.

Rizal bilang, jika uang tersebut dimanfaatkan untuk memberikan kredit ekspor, banyak pengusaha yang akan terbantu. Apalagi saat ini pabrik di Indonesia kelebihan produksi lantaran penjualan ritel menurun 30 persen.

“Pabrik kita kelebihan produksi, Rupiah lemah, itu dua faktor yang bisa genjot ekspor Indonesia, asal dibantu dengan adanya kredit ekspor,” jelas Rizal.

Menurutnya, negara membutuhkan terobosan baru untuk mengentaskan masalah seperti pelemahan Rupiah.

“New problem need, new solutions. Kalau kita bolak-balik melihat masalah dengan cara lama kita makin tenggelam, kita perlu cara tidak konvensional untuk manfaatkan momentum krisis ini,” tukasnya.

(mrt)

Bandung infobank–Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2015 tercatat 4,67% atau melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yakni 4,71%. Menurut Bank Indonesia (BI), naik turunnya ekonomi nasional tergantung dari pertumbuhan negara mitra dagang seperti China.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Grup Pengelolaan Relasi BI, Arbonas Hutabarat, di Bandung, Sabtu, 5 September 2015. Menurutnya, China merupakan salah satu mitra dagang Indonesia yang ekonominya sangat berpengaruh.

Sejalan dengan China yang merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, Arbonas mengungkapkan, setiap perekonomian China menurun 1%, maka akan berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia hingga 0,6%. Hal ini dikarenakan China sebagai pembeli dan Indonesia sebagai penjual.

“Ada bahayanya pertumbuhan China bagi indonesia, setiap 1% penurunan akan berdampak pada penurunan 0,6% terhadap perekonomian indonesia. Mereka itu pembeli, kalau harga komoditas turun dan permintaan dunia turun, kita bakal kena dampaknya,” ujarnya.

Dia mengatakan, empat komoditas unggulan Indonesia yang saat ini tengah mengalami anjlok, telah mengakibatkan permintaan China ikut menurun. Adanya kondisi itu, telah berdampak kepada ekspor Indonesia yang menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional ikut terkena imbasnya.

“Ekspor kita merosot. Contohnya batubara turun dari 173 dolar per metrik ton pada 2008 turun jadi 57 dolar per metrik ton pada 2015. Nah kenapa China mendevaluasi mata uangnya, karena ekspornya itu turun terus,” tutup Arbonas. (*)

Jakarta infobank–Bank Indonesia (BI) menilai, masih berlanjutnya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi oleh tren pelambatan pertumbuhan ekonomi dan arus modal keluar yang terjadi di pasar saham.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, di Jakarta, Jumat, 25 September 2015. “Rupiah ini kan juga dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi, terutama juga di equity market,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang diperkirakan hanya sebesar 4,9%, terutama didorong oleh kegiatan proyek infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan, misalnya penjualan semen yang mengalami peningkatan hingga 14%

Selain peningkatan pada penjualan semen yang tumbuh 14%, peningkatan signifikan juga terjadi pada impor besi dan baja sebesar 60%. Hal ini menandakan bahwa belanja modal pemerintah mengalami kenaikan dan sudah terakselerasi.

Lebih lanjut Juda mengungkapkan, prospek yang lebih positif pada pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada kuartal III dan kuartal IV-2015, diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar modal yang mengalami capital outflow.

“Kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan di atas 5%. Sebenarnya saat ini ekonomi sudah mulai rebound,” tutup Juda. (*)

suara pembaruan: Dua paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini menghasilkan respons dari beragam perwakilan dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan inti paket dari kebijakan pemerintah adalah serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi yang dinilai masih belum akan terasa dampaknya dalam waktu dekat.

“Paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah pada intinya adalah deregulasi dan debirokratisasi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan iklim investasi sehingga investasi akan masuk ke Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi, ujar dia, juga sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah karena hingga saat ini, peringkat kemudahaan berbisnis Indonesia masih sangat rendah (peringkat 114) jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (peringkat 26), Malaysia (18), Singapura (1), Filipina (95), dan Vietnam (78).

“Deregulasi dan debirokratisasi dalam paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu diapresiasi,” ujarnya.

Rosan melanjutkan, meski deregulasi dan debirokratisasi sangat penting, namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat, dan baru terasa dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan.

Ia mengingatkan bahwa Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan sepanjang tahun 2015, seperti pada Agustus penurunan Indeks Kondisi Ekonomi sebesar 2,3 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 0,5 poin dari bulan sebelumnya.

“Hasil survei mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga semakin menurun pada September 2015. Penurunan tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang,” katanya.

Rosan berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan.

Namun, lanjutnya, walaupun belum dapat dirasakan langusung, tetapi kebijakan pemerintahan tahap II ini dinilai sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan yang ada.

“Misalnya, pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing selama sebulan di perbankan dalam negeri,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, pemotongan akan lebih tinggi lagi, yakni tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Efektif 2016 Masukan lain terkait dengan paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah, dinilai masih fokus dalam memperkuat investasi dan pasar modal, sementara efektivitas untuk sektor riil dalam negeri diperkirakan baru terlihat pada tahun 2016.

“Kedua paket kebijakan masih bertujuan memperkuat investasi, meredam rupiah dan pasar modal. Bagi sektor riil, baru akan berdampak tahun depan bahkan sampai akhir tahun 2016,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dampak efektivitas baru terlihat pada tahun 2016 untuk sektor riil sebab dengan adanya kebijakan baru, langkah berikut dari para pengusaha dan investor akan membuat rencana bisnis baru sambil mengamati bagaimana sektor lain berbenah.

Dia berpendapat, kesamaan paket kebijakan jilid I dan II dari pemerintah adalah sama-sama mendorong “supply side” (sisi penawaran) seperti produksi dan investasi berjangka panjang.

Paket tersebut, lanjutnya, berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu, dan belum berfokus pada penguatan permintaan yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek.

“Sebab itu, kebijakan ini belum akan mendorong perdagangan, penguatan logistik, dan jaringan distribusi dalam jangka pendek,” papar Ketum Hipmi.

Ia juga menilai kebijakan itu juga belum langsung akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebelumnya, Ketua Bidang Perbankan Himpi Irfan Anwar mengemukakan, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

“Negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha, kecil, dan menengah (UKM) untuk menghadapi krisis,” ujar Irfan Anwar di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hal tersebut karena dalam beberapa episode krisis ekonomi di Indonesia, UKM dinilai mampu menyelamatkan perekonomian.

Selain itu, lanjutnya, UKM di Tanah Air juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak daripada usaha-usaha besar.

“Kami harapkan dalam paket-paket ekonomi, UKM ini perlu diakomodasi,” kata Irfan dan menambahkan, UKM mampu bertahan dan dapat menggenjot ekspor lebih kuat lagi.

Pemerintah RI juga telah mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp30 triliun atau sesuai target pada tahun 2015 dapat terserap dan tersalurkan guna membantu sektor UMKM di dalam negeri.

Tidak Langsung Sebagaimana telah diwartakan, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diakui tidak secara langsung bisa membuat perekonomian nasional menjadi baik seketika karena ada beberapa tahap yang dilalui untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

“Memang (paket kebijakan ekonomi) itu tidak serta merta (langsung membuat ekonomi menjadi baik),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9).

Wapres mengemukakan bahwa paket tersebut merupakan upaya yang terdiri beberapa langkah yang harus diambil seperti adanya langkah-langkah penghematan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, ke depannya bakal ada paket-paket kebijakan lainnya yang lebih merespons kebutuhan pasar.

“Sekarang baru paket kebijakan terkait deregulasi di perdagangan dan perindustrian,” katanya.

Teten juga memaparkan, dalam jangka pendek pemerintah ingin memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatakan investasi dan stabilisasi harga, kemudian menaikkan ekspor.

Kepala Staf Kepresidenan juga menuturkan, daya beli masyarakat bisa meningkat kalau ada peningkatan aktivitas perekonomian dalam negeri yang lebih bergairah sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan daya beli tersebut.

Menurut dia, kalau efek jangka pendek dari paket kebijakan ekonomi bisa langsung memperkuat nilai tukar rupiah maka hal itu dinilai tidak mungkin kecuali bila ada aliran dana yang masuk melimpah dari luar negeri serta terjadinya peningkatan ekspor.

Pemerintah Republik Indonesia juga sedang memperbaiki iklim investasi karena diakui bahwa untuk negara sasaran ekspor juga sedang mengalami pelemahan permintaan.

“Negara ekspor juga sedang lemah permintaannya. Nilai rupiah baru akan kuat kalau ada cash in flow penanaman modal sehingga dana masuk melimpah di dalam negeri,” katanya. [Ant/N-6]

Advertisements

beautiful: AUD bergejolak (2)

Sydney Jakarta Globe. Australia lived up to its “lucky country” nickname on Wednesday (06/06), posting the strongest annual economic expansion in nearly two years last quarter and extending a 27-year run of recession-free growth.

Gross domestic product rose by 1 percent in the first quarter, from an upwardly revised 0.5 percent in the December quarter, while annual growth jumped to 3.1 percent from the December quarter’s 2.4 percent.

The last time the economy ran that fast was in the second quarter of 2016.

Wednesday’s result just beat market forecasts for growth of 0.9 percent in the quarter and 2.8 percent on-year, pushing the local dollar to near a six-week high at $0.7665.

Booming exports, business investment and government spending drove first quarter growth although the outlook was dimmed by cautious household spending.

“It was a pretty lackluster quarter for expenditure. That’s the component of growth to watch going forward,” said Su-lin Ong, Sydney-based senior economist at RBC Capital Markets.

Household consumption, which accounts for around 57 percent of gross domestic product, contributed a meager 0.2 percentage point to growth in the quarter.

Real net national disposable income grew 2.5 percent over the year, but the increase per person was under 1 percent.

Household spending on insurance, transport, health care and utilities grew the most while spending on alcoholic drinks, cigarettes and eating out dropped, the data showed.

The savings ratio declined to 2.1 percent from 2.3 percent in December.

Australian consumers are saddled with a mountain of debt at a time when wages are rising at the slowest pace on record and the unemployment rate is still high at around 5.5 percent, so economists see consumer spending as likely to remain tepid.

“We fear that still subdued real income growth and the weakening housing market will mean a lot of the softness in consumption lingers,” said Paul Dales, Sydney-based chief economist at Capital Economics.

House prices, a major element of consumer confidence, have fallen for successive months since late last year as banks tightened their lending standards amid damaging revelations of some of their business practices.

“With a strong rise in inflation still unlikely and the Royal Commission casting a cloud over future lending conditions, the RBA probably won’t raise interest rates this year or for most of next year,” Dales said, referring to an ongoing government-led inquiry on banking misconduct.

Interbank interest rate futures are not fully priced for a hike until September 2019.

Reuters

real1sas1small

 

 

australia-gdp-growth

world finance: Australia’s economy has once again turned itself around, with the country posting positive GDP figures and avoiding what could have been the first technical recession in a quarter of a century. The result marks 101 quarters without consecutive declines, just shy of the Netherlands’ record of 103.

Figures released by the Australian Bureau of Statistics show Australia’s GDP grew a seasonally adjusted 1.1 percent in the final quarter of 2016, beating the expectations of many Australian banks. The result lifts Australia’s annual economic growth to 2.4 percent; a figure slightly below the country’s long term average of 2.75 percent and the Reserve Bank of Australia’s stated target of three percent.

Australia has now posted 101 quarters without consecutive declines, just shy of the Netherlands’ record of 103

The figures are largely the result of a surge in household spending, which contributed 0.5 percent of total GDP growth. However, this was contrasted by a 0.5 percent fall in wages, with Australians funding the growth by dipping into their savings.

The country’s household savings ratio fell from 6.3 percent to 5.2 percent, marking the lowest level since 2008. This suggests current growth in consumer spending may not be sustainable unless wages increase. Trade grew by 9.1 percent, largely thanks to rises in the price of coal and iron ore.

The results are a turnaround from the figures posted in September, in which Australia’s GDP contracted 0.5 percent – the first negative quarter in half a decade. The surprise result caught many off guard and prompted fears that Australia’s remarkable streak of consistent growth would soon be ending.

However, in light of these new results, Bloomberg reports the country is widely expected to surpass the Netherlands’ record.


For a detailed look at how Australia has avoided recession for 25 years, read World Finance’s special report on the country’s economic history.

ets-small

TEMPO.COJakarta – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia menghasilkan sejumlah kesepakatan. Khusus di bidang ekonomi, ada sejumlah kerja sama antarkedua negara yang bakal diwujudkan dalam waktu dekat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan nilai investasi yang akan digelontorkan investor Australia mencapai Rp 39 triliun. “Itu investasi yang saya targetkan dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” ucap Thomas dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 27 Februari 2017.

Investasi itu akan diperuntukkan bagi berbagai sektor, yaitu pertambangan, wisata bahari, infrastruktur, prasarana air, dan ekonomi digital.

Baca: Menteri Basuki Ingin Pemda Tambah Ruang Terbuka Hijau

Sedangkan khusus di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan Indonesia mendapatkan akses untuk pasar herbisida dan pestisida. Ia menyebut nilai impor Australia untuk kedua jenis zat kimia pembasmi hama tersebut mencapai US$ 1,3-1,5 miliar.

Dengan adanya akses masuk, ucap Enggartiasto, diharapkan nilai ekspor Indonesia untuk kedua jenis zat kimia pembasmi hama bisa meningkat. Sebab, selama ini ekspor terhambat oleh tarif. “Indonesia hanya bisa masuk dengan US$ 50 juta karena berbagai hambatan tarif,” katanya.

Simak: Sebelum Ramadan 2017, Kapal Roro Jakarta-Surabaya Beroperasi

Lalu dalam hal tarif bea masuk gula. Pemerintah Indonesia, menurut Enggartiasto, akan menyamakan tarif bea masuk gula dari Australia dengan gula dari ASEAN. Menurut dia, kebijakan ini hanya pengalihan saja karena Indonesia masih mengimpor gula. “Tapi sekarang (impornya) sebagian dari Thailand, sebagian bisa juga dari Australia,” ucapnya.

Enggartiasto beralasan cara ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan impor raw sugar dari satu negara, yaitu Thailand. Dengan adanya dua pilihan negara pengekspor, Indonesia bisa membandingkan dan mendapatkan harga yang diharapkan.

Simak: Jokowi Bidik Investasi dari 10 Pebisnis Australia

Selain itu, kedua negara bersepakat dalam hal relaksasi impor sapi. Pemerintah, kata Enggartiasto, telah menetapkan relaksasi berat sapi dari 350 kilogram menjadi 440 kilogram. Perubahan itu diklaim akan membuat harga sapi bakalan turun US$ 1 per kilogram. Ia menyatakan, setelah empat bulan sapi menjalani proses penggemukan, harga daging sapi segar akan turun. “Di luar dari harga daging beku yang sekarang sudah ada dengan maksimum Rp 80 ribu per kilogram,” tuturnya.

ADITYA BUDIMAN

ets-small

bloomberg: Australian Prime Minister Malcolm Turnbull warned that tougher economic times loom for the nation, even as voters signal their discontent with his government.

“We have had a good run over the last 25 years of continued economic growth,” Turnbull said in a speech in Canberra on Wednesday. “But the truth is that there are many parts of Australia where times are not so good, where jobs are scarce and prospects look less promising than they were.”

Just seven months after leading his Liberal-National coalition government to a razor-thin election victory, Turnbull’s bid to gain political momentum is being hampered by mounting signs of fiscal weakness. Third-quarter gross domestic product fell 0.5 percent — the first decline in more than five years — jobless figures are on the rise and a budget deficit that’s threatening the nation’s AAA rating is proving hard to budge.

That has taken a toll on his popularity. A poll published in December showed the main opposition Labor Party led the coalition by 52 percent to 48 percent on a two-party preferred basis. While Turnbull’s rating as preferred prime minister was down 2 percentage points to 41 percent, he still led Labor leader Bill Shorten, at 32 percent.

Not Convinced

The tougher economic climate for Turnbull, who campaigned in the July election on his ability to produce “jobs and growth,” comes as questions emerge about his political judgment and ability to push his legislative agenda through a Senate where cross-benchers collectively hold the balance of power.

“Voters don’t seem convinced that the government has the capacity to create an agenda that will genuinely assist the economy and job creation,” said Haydon Manning, a political analyst at Flinders University in Adelaide. “There’s a growing opinion among average Australians that Turnbull doesn’t have a strong vision for the nation and there’s question marks over whether he will survive the year as leader.”

With parliament resuming next week after a two-month hiatus, Turnbull used Wednesday’s address to the National Press Club to highlight his government’s plan to cut company taxes, which he said would give the average full-time worker an extra A$750 ($568) a year. The former banker also outlined a bid to overhaul funding of schools amid concern over declining student performance and a plan to make electricity more affordable.

“This isn’t an abstract issue,” Turnbull said. “Higher electricity prices mean more pressure on household budgets and businesses. That’s why energy will be a defining debate in this parliament.”

Turnbull also promoted the benefits of free trade, even after U.S. President Donald Trump ditched his nation’s plan to join the Trans-Pacific Partnership.

“That is why, although disappointed by America’s withdrawal from the TPP, we continue to work to open more markets for our exports with negotiations underway with India, Indonesia, the EU and in due course the United Kingdom,” Turnbull said.

Refugee Deal

Asked about the status of Australia’s deal for the U.S. to resettle asylum seekers detained in Pacific island camps, Turnbull repeated that Trump had given him a personal assurance. Hours earlier, White House Press Secretary Sean Spicer told reporters in Washington that the deal would go ahead, with the refugees subject to “extreme vetting.”

“As you’ve heard from the president’s own spokesman this morning, the Trump administration has committed to progress with the arrangements to honor the deal,” Turnbull said. “And that was the assurance the president gave me when we spoke at the weekend.”

ets-small

SYDNEY marketwatch–Australia’s resource-rich economy expanded in the second quarter of 2016, notching up 25 years since the country last felt the sting of recession.

GDP increased by 0.5% in the quarter and by 3.3% from a year earlier, a government report showed Wednesday. Economists had expected 0.6% growth on quarter and a 3.3% on-year increase.

The government revised its first-quarter growth figure down to 1.0% from 1.1%.

The economy was supported broadly in the quarter by growth in housing, company profits, government demand and rising export values.

Record low interest rates and weakness in the Australian dollar over recent years has also helped the economy shrug of a reliance on mining to transitioning to a broader economy.

beautiful: BERTAHAN tanpa QE (2017, 2018)

 

 

 

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) berpendapat kemajuan perekonomian global saat ini bukanlah ‘new normal’ karena ada risiko jangka menengah-panjang yang tetap harus diwaspadai.

Dalam World Economic Outlook (WEO) Update Januari 2018, Maurice Obstfeld, Kepala Ekonom IMF mengatakan kondisi yang terjadi saat ini belum bisa dianggap sebagai situasi ekonomi yang normal karena ada beberapa alasan. Sesuai proyeksi jangka menengah, ada keraguan terkait daya tahan momentum saat ini.

Pertama, perekonomian negara maju memimpin kenaikan pertumbuhan ekonomi, tapi mereka akan kembali ke tingkat pertumbuhan jangka panjang yang berada di bawah level sebelum krisis. Pasalnya, perubahan demografis dan produktivitas yang rendah memunculkan tantangan nyata untuk menuntut investasi besar pada sumber daya manusia dan penelitian. Eksportir bahan bakar menghadapi prospek suram dan harus menjalankan diversifikasi ekonomi.

Kedua, dua perekonomian yang terbesar mendorong pertumbuhan saat ini dan jangka pendek mendatang diperkirakan akan melambat. China akan mengurangi stimulus fiskal beberapa tahun terakhir, sejalan dengan upaya mengendalikan pertumbuhan kredit.

Di AS, risiko pertumbuhan seiring dengan berakhirnya insentif belanja sementara (terutama investasi) sebagai rentetan dari langkah pemotongan pajak. Pada saat yang bersamaan ada peningkatan utang pemerintah.

Ketiga, kondisi keuangan yang mudah dan dukungan fiskal juga meninggalkan warisan hutang – pemerintah maupun dalam beberapa kasus untuk korporasi dan rumah tangga – di negara maju dan berkembang.

Inflasi dan tingkat suku bunga tetap rendah untuk saat ini, tapi kenaikan yang mendadak akan memperketat kondisi keuangan secara global. Ini akan mendorong pasar untuk mengevaluasi kembali keberlanjutan utang dalam beberapa kasus. Kenaikan harga saham juga akan rentan dan meningkatkan risiko dari gangguan penyesuaian harga.

Keempat, meskipun terjadi pertumbuhan di Eropa, Asia, dan Amerika Utara, ada wilayah yang terbebani dengan pelemahan dari perekonomian yang lebih besar, yakni Timur Tengah dan Sub-Sahara Afrika.

Pasalnya, pertumbuhan rendah, sebagian didorong oleh cuaca buruk. Beberapa kali hal ini ditambah dengan perselisihan masyarakat sipil sehingga memicu migrasi yang signifikan. Perbaikan di beberapa kawasan Amerika Latin penting, tapi pertumbuhan agregat ini di kawasan ini terbebani dengan keruntuhan ekonomi di Venezuela.

Kelima, tingkat ketimpangan tinggi di negara berkembang dan negara berpendapatan rendah. Ini akan membawa benih gangguan di masa depan, kecuali pertumbuhan ekonomi dapat dibuat lebih inklusif.

“Betapapun menggodanya duduk santai dan menikmati sinar matahari, kebijakan bisa dan harus bergerak untuk memperkuat pemulihan,” ungkap Maurice.

Saat ini menjadi momentum untuk membangun buffer kebijakan, memperkuat pertahanan terhadap ketidakstabilan keuangan, serta berinvestasi pada reformasi struktural, infrastruktur produktif, dan manusia.

“Resesi berikutnya mungkin lebih dekat dari perkiraan kita dan amunisi untuk melawannya jauh lebih terbatas dari pada satu dekade yang lalu, terutama karena utang publik jauh lebih tinggi,” imbuhnya.

IMF, melalui WEO Update yang dirilis pada Senin (22/1/2018) di Davos, Swiss – bersamaan dengan pertemuan World Economic Forum 2018 – kembali mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini.

IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini dan 2019 sebesar 3,9%. Proyeksi itu secara otomatis naik sekitar 0,2% dibandingkan estimasi dalam WEO yang dirilis pada Oktober 2017 sebesar 3,7%. Selain itu, IMF juga mengerek estimasi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu dari sebelumnya 3,6% menjadi 3,7%.

real1sas1small

 

NEW YORK, KOMPAS.com – Alarm pembayaran utang Venezuelaberdetak kian kencang. Namun demikian, rangkaian pembayaran untuk utang-utang yang jumlahnya kecil sudah terlambat.

Mengutip CNBC, Minggu (22/10/2017), BUMN minyak Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) memiliki dua tagihan pembayaran obligasi dengan nilai sekitar 2 miliar dollar AS yang jatuh tempo pada dua pekan ke depan. Namun demikian, PDVSA kini juga tengah berupaya bebas dari default.

“Anda sampai pada tahap tidak cukup uang untuk mengecek uang untuk membayar tagihan,” kata Ray Zucaro, direktur investasi RVX Asset Management.

Pekan lalu, Venezuela tidak bisa membayar 5 pembayaran kupon dengan nilai 350 juta dollar AS terkait utang PDVSA dan perusahaan listrik Electricidad de Caracas. Pembayaran kupon selanjutnya adalah pada Jumat pekan depan.

PDVSA harus membayar 841 juta dollar AS terkait prinsipal ditambah bunga obligasi. Ini adalah saat kritis bagi Venezuela karena sudah terancam default.

Pada 2 November 2017, pembayaran obligasi PDVSA mencapai 1,2 miliar dollar AS. Total outstanding obligasi untuk tahun 2017 sekitar 3,4 miliar dollar AS.

Sejalan dengan kondisi krisis ekonomi dan politik Venezuela yang kian parah, cadangan devisa Venezuela hanya mencapai 9,9 miliar dollar AS. Namun, para analis menyatakan, lebih dari separuh cadangan devisa hanya berupa emas dan aset tak likuid.

gifi

WASHINGTON okezone – Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Maurice Obstfeld mengatakan perbaikan ekonomi global yang sedang terjadi harus didukung oleh sejumlah kebijakan agar pemulihan tidak hanya berdampak jangka pendek.

“Pemulihan yang sedang terjadi ini memberikan tantangan bagi pemangku kebijakan untuk bertindak,” kata Obstfeld dalam menyampaikan publikasi World Economic Outlook (WEO) terbaru di Washington DC, AS, Selasa pagi.

Baca juga: Ekonomi Global Diprediksi Tumbuh 3,6% di 2017, IMF: Pemulihan Melaju dengan Cepat!

Obstfeld mengatakan kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan secara konsisten melaksanakan reformasi struktural ketika fundamental ekonomi dalam keadaan stabil.

“Negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi baik, harus memulai konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mengurangi tingkat utang dan menyediakan bantalan sebagai antisipasi terhadap krisis,” ujarnya.

Baca juga: IMF: Pemulihan Ekonomi Global yang Ditunggu Sedang Mengakar!

Ia menambahkan penyediaan sarana infrastruktur dan belanja untuk kebutuhan pendidikan sangat penting karena bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan global.

Selain itu, Obstfelt memastikan investasi terhadap sumber daya manusia harus ikut diupayakan terutama terhadap generasi muda karena bisa mendukung peningkatan produktivitas.

Baca juga: Ini Keunikan Jepang, China, dan Korea di Mata ASEAN

“Investasi dalam sumber daya manusia bisa memberikan peningkatan terhadap upah pekerja, namun pemerintah juga harus memperbaiki distorsi yang bisa mengganggu daya tawar para pekerja,” ujarnya.

Kebijakan moneter yang memadai, tambah dia, bisa ikut memberikan peran utama yang didukung oleh komunikasi yang baik dari bank sentral serta waktu yang tepat dalam melaksanakan normalisasi kebijakan moneter.

“Pelaksanaan yang tepat bisa mencegah terjadinya turbulensi dalam pasar finansial dan pengetatan sistem keuangan secara tiba-tiba, yang bisa mengganggu pemulihan dan berdampak ke negara berkembang,” jelas Obstfeld.

Secara keseluruhan, sejumlah persoalan global sangat membutuhkan kerjasama multilateral untuk memperkuat sistem perdagangan global, memperbaiki kualitas regulasi keuangan, meningkatkan peran sistem jaminan keuangan global, mengatasi penghindaran pajak internasional dan memerangi penyakit menular.

“Tidak kalah pentingnya, persoalan efek rumah kaca dan emisi gas harus ditangani sebelum permasalahan ini meluas dan upaya untuk membantu negara-negara miskin dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Obstfeld.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global pada 2017 tumbuh 3,6 persen dan pada 2018 tumbuh 3,7 persen yang didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian di berbagai kawasan.

(rzy)

real1sas1small

WASHINGTON okezone – Negara-negara berkembang atau emerging markets akan menarik lebih dari USD1 triliun atau setara Rp13.500 triliun arus masuk modal dari investor asing pada 2017 untuk pertama kalinya sejak 2014, berkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan meningkatnya selera risiko global. Demikian dikutip dalam laporan Institute of International Finance (IIF)

“Dengan pertumbuhan global berbasis luas dan inflasi masih terkendali, selera risiko (risk appetite) global telah mendekati tingkat tertinggi pasca krisis. Selain itu, pertumbuhan mengalami akselerasi lebih cepat di negara-negara berkembang daripada di negara-negara mapan, biasanya merupakan faktor penarik yang besar bagi investor,” kata Hung Tran, direktur pelaksana di IIF.

“Mendorong revisi kami naik untuk 2017 adalah aliran masuk portofolio utang, ekuitas, dan perbankan yang lebih kuat daripada perkiraan. Kami melihat ini berlanjut ke tahun berikutnya,” tambahnya.

Baca Juga: Yakinkan Kondisi Ekonomi Positif, Presiden Jokowi: Ingat, Saya Tiap Hari di Lapangan!

IIF mengatakan arus modal non-residen ke pasar negara-negara berkembang akan meningkat menjadi USD1,1 triliun pada 2017, merayap naik menjadi USD1,2 triliun pada 2018.

Ini menandai pemulihan menjadi empat persen dari produk domestik bruto (PDB) negara-negara berkembang dari hanya 1,5% dari PDB pada 2015, IIF mencatat dalam laporan tersebut, meskipun masih jauh di bawah puncak sebelum krisis sebesar sembilan persen dari PDB.

IIF mencatat bahwa satu alasan untuk rebound tahun ini, adalah terjadinya penurunan besar arus modal keluar negara-negara berkembang, dari lebih dari USD1 triliun pada 2016 menjadi sekitar USD770 miliar tahun ini. Oleh karena itu, arus modal bersih ke pasar negara berkembang telah berayun dari arus keluar bersih besar dalam beberapa tahun terakhir ke arus masuk bersih kecil.

Baca Juga: Ubah Skema Penawaran Investasi, Kepala BKPM: Ini Terobosan yang Kita Butuhkan

Sedangkan untuk China, yang mengalami arus keluar modal besar-besaran pada 2015 dan 2016, IIF mengatakan bahwa arus modal bersih ke China diperkirakan berayun kembali ke tingkat yang jauh lebih seimbang tahun ini.

“Meskipun kami tetap secara luas konstruktif mengenai fundamental dan valuasi emerging markets, arus ke emerging markets pasti akan menghadapi masalah karena Fed melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya,” kata Sonja Gibbs, direktur senior pasar modal global di IIF.

“Jika imbal hasil obligasi global mulai meningkat lebih cepat daripada perkiraan yang dipicu oleh inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini bisa menjadi latar belakang yang jauh lebih menantang, terutama untuk arus utang emerging markets,” tambahnya.

(dni)

real1sas1small

 

nhk: The Bank of Japan’s quarterly survey of large manufacturers shows confidence at its highest level in 10 years.

BOJ officials released the results of their Tankan survey on Monday.

The officials ask some 11,000 companies across Japan about business conditions. The latest data covers July to September.

BOJ economists say manufacturer sentiment stands at plus 22, up 5 points from the previous survey… and the 4th rise in a row.

The sentiment for major non-manufacturers remained the same as the last quarter.
The Tankan index represents the difference in the percentage of companies that say business is good and those that say it’s bad.

A positive reading means more companies are optimistic.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

INILAHCOM, Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis (27/7/2017) sore, bergerak menguat sebesar 25 poin menjadi Rp13.313 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.338 per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis (27/7/2017) mengatakan bahwa dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah seiring dengan respon pelaku pasar terhadap hasil keputusan Komite Pasar Terbuka Bank Sentral AS atau the Fed (FOMC) yang menahan tingkat suku bunga acuan.

“FOMC tidak menghasilkan keputusan menaikkan suku bunga acuan. The Fed mempertahankan suku bunga bunga acuannya di kisaran 1-1,25 persen, hal itu karena inflasi di AS yang cenderung menurun,” papar Ariston.

Ia menambahkan bahwa sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga acuannya mengakibatkan aksi jual dolar AS dan beralih ke aset negara-negara berkembang seiring dengan menyempitnya spread yield obligasi.

Ariston mengatakan bahwa data ekonomi Amerika Serikat mengenai data pesanan barang modal inti serta data klaim pengangguran mingguan akan menjadi perhatian pelaku pasar selanjutnya.

Sementara itu,Research Analyst FXTM, Lukman Otunuga menambahkan bahwa optimisme terhadap ekonomi Indonesia cenderung membaik menyusul laporan investasi asing langsung meningkat tajam pada kuartal kedua tahun 2017.

“Arus masuk investasi asing langsung meningkat membuat sentimen domestik membaik, dan data domestik juga menunjukkan stabilitas sehingga prospek ekonomi secara umum terlihat menjanjikan,” kata Otunuga.

Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Kamis ini (27/7) mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat ke posisi Rp13.315 dibandingkan hari sebelumnya (Rabu, 26/7) Rp13.334 per dolar AS. [tar]

real1sas1small

JAKARTA kontan. Banyak pihak cukup optimistis memandang perekonomian dunia di tahun 2017. Riset Bank Dunia yang dirilis Selasa (10/1) menunjukkan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Ekonomi negara-negara maju bisa naik tipis menjadi 1,8% di 2017. Stimulus fiskal yang bergulir di negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti AS diprediksi bisa menciptakan percepatan pertumbuhan domestik dan global.

Ekonomi negara-negara berkembang secara umum diperkirakan bisa tumbuh menjadi 4,2% di tahun ini dari 3,4% di 2016 di tengah sentimen kenaikan harga-harga komoditas dunia. Namun, prospek pertumbuhan ekonomi ini diselimuti pula oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara-negara maju seperti AS. Ketidakpastian kebijakan ekonomi global yang berlarut-larut bisa menyebabkan tersendatnya aktivitas investasi di berbagai negara.

Perlambatan investasi ini telah terlihat beberapa tahun terakhir di negara-negara berkembang, yang berkontribusi sekitar sepertiga PDB dunia. Pertumbuhan investasi turun 3,4% di 2015 dari 10% secara rata-rata di 2010. Dan kemungkinan penurunan pertumbuhan investasi di 2016 kembali terpangkas sebanyak 0,5%.

Kondisi tersebut menunjukkan efek dari krisis yang cukup berat di tahun-tahun belakangan. Ini juga merefleksikan banyaknya tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti melemahnya harga komoditas, investasi asing yang melambat, dan lebih luas lagi beban utang swasta yang meningkat serta risiko politik.

Di antara negara-negara maju, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 2,2% di tengah ekspektasi perbaikan iklim investasi dan manufaktur yang melambat di 2016. Stimulus fiskal dan inisiatif kebijakan yang ditempuh AS diharapkan bisa berefek positif pada ekonomi global.

“Karena peran AS di perekonomian dunia itu besar, perubahan arah kebijakan mungkin akan berefek ke ekonomi global. Kebijakan fiskal AS yang ekspansif bisa mengerek pertumbuhan di dalam negeri AS dan juga global dalam jangka dekat. Namun, perubahan kebijakan di bidang perdagangan dan kebijakan lainnya bisa menjadi sandungan,” ujar World Bank Development Economics Prospects Director Ayhan Kose dalam riset.

Terkecuali China, ekonomi di negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik berpotensi tumbuh 5% di 2017. Adapun Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% berkat peningkatan investasi swasta yang masuk. Prediksi itu dipertahankan dari proyeksi Bank Dunia sebelumnya pada Juni 2016.

Sementara Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017 sebesar 5,1%, stabil dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang diperkirakan 5%-5,1%.

Pengetatan kebijakan pemerintah termasuk Indonesia yang telah dijalankan sebelumnya membantu meningkatkan kepercayaan pasar. Sehingga tekanan pada nilai tukar mata berkurang dan memungkinkan pemerintah menjalankan pelonggaran kebijakan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo bilang, BI akan terus memantau perkembangan global terutama usai sumpah jabatan yang dilakukan Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017, serta rencana kebijakan fiskal oleh Amerika Serikat ke depan.

Dari sisi domestik, perbaikan-perbaikan data ekonomi Indonesia terjadi di akhir tahun. Di antaranya inflasi Desember 2016 yang tercatat 3,02% year on year (yoy), terendah sejak 2009 silam. Lalu realisasi fiskal 2016 yang baik yang ditunjukkan oleh defisit anggaran yang terjaga di level 2,46%.

Realisasi belanja pegawai, barang, dan modal yang lebih dari 85% menunjukkan daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akhir tahun lalu cukup besar. Selain itu, perbaikan juga ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang naik 9% (yoy) dan dana pihak ketiga yang mendekati 9% (yoy) di akhir tahun.

“Kalau lihat kondisi di dalam negeri tentu saja dengan melihat kondisi yang kondusif tadi stance dari suku bunga masih bisa ada sedikit ruangan. Tetapi kami kalibrasi dengan masalah kenaikan administered prices,” katanya.

Tekanan inflasi administered prices tahun ini yang berasal dari kenaikan tarif dasar listrik sebagai konsekuensi dari pencabutan subsidi listrik berdaya 900 volt ampere (VA) dan 450 VA serta kenaikan elpiji tiga kilogram (kg).

Risiko kredit

Dalam riset anyar Moody’s Investors Service yang juga dirilis Selasa (11/1), menunjukkan risiko kredit yang relatif stabil di kawasan Asia Pasifik pada tahun ini. Kenaikan tingkat pendapatan dan kinerja perusahaan yang lebih kuat di 2017 menjadi penyokong profil risiko kredit.

Meskipun pertumbuhan PDB di kawasan ini relatif kuat, namun aktivitas ekspor impor yang kurang greget serta risiko arus dana asing yang keluar dari emerging market bakal jadi batu sandungan. Potensi peningkatan suku bunga AS yang lebih cepat dari ekspektasi pasar bisa membuat arus dana asing keluar dari emerging market secara tiba-tiba.

Efek langsung akibat perubahan aliran dana itu paling terasa ketika pendanaan digunakan untuk menutupi rekening giro atau untuk pembayaran utang. Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko cukup tinggi dengan adanya potensi aliran keluar dana asing secara tiba-tiba tersebut.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap dana asing tecermin dalam imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) Indonesia bertenor 10 tahun mencatatkan level tertinggi di kawasan Asia.

Data Bloomberg per 5 Januari 2017, yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun mencapai 7,64%. Ini melampaui yield obligasi bertenor sama milik pemerintah Malaysia sebesar 4,21%, Filipina 4,19%, Singapura 2,47% dan Thailand 2,65%.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, tingkat yield SBN dipengaruhi oleh besarnya pasar SBN dan volatilitas nilai tukar. Dia juga menduga, tingginya yield Indonesia lantaran adanya kebutuhan mendesak pemerintah, khususnya strategi front loading yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja di tahun ini. Pemerintah memang ingin menerbitkan sekitar 60% obligasinya di semester pertama 2017.

Menurut Lana, pemerintah selalu bermasalah dengan arus kas di awal tahun lantaran penerimaan pajak baru masuk di akhir April setelah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sementara kebutuhan belanja sudah ada sejak 1 Januari.

Tingginya yield obligasi pemerintah juga menyebabkan terjadinya tarik menarik likuiditas antara pemerintah dan perbankan. “Oleh karena itu, harapannya penerimaan pajaknya bisa lebih tinggi agar tidak tergantung dengan utang,” tambah Lana.

Racikan kebijakan ekonomi untuk menjawab tantangan jangka pendek dan juga untuk mencapai perbaikan di jangka panjang juga menjadi kunci Moody’s untuk melihat risiko kredit di tahun ini. Ini yang membuat Moody’s menyematkan peringkat beragam di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Seperti Indonesia dan India misalnya saat ini berada di level Baa3 dengan outlook stabil. Adapun Filipina berada di level Baa2 stabil.

Sejumlah ekonom optimistis Indonesia masih menjadi tempat yang cukup menjanjikan bagi investor asing untuk memarkir dana. Hal ini disebabkan karena kondisi fundamental ekonomi serta kestabilan sosial politik Indonesia yang dinilai lebih baik ketimbang negara emerging market lainnya.

Senior Advisor Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero mengatakan, saat ini pesaing terdekat Indonesia di dalam kelompok emerging market adalah India. Namun, menurutnya, saat ini India dalam persoalan triple defisit, yaitu terjadi defisit pada neraca perdagangan, defisit anggaran belanja pemerintah, dan defisit pada transaksi berjalan.

Hal itu juga ditambah dengan kondisi perbankan yang dinilai lebih amburadul. “Di saat emerging market lain outflow. Indonesia berbeda. Investor keluar dari emerging market lain tapi di Indonesia bertahan atau malah bertambah,” ujar Poltak.

Chief Equity Strategist Deutsche Bank Heriyanto Irawan menambahkan, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia bisa dikendalikan pada level 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “CAD saat ini di Indonesia sudah sangat membaik. Asing kaget kalau CAD kita negatif, tapi negatifnya bukan karena ekspor impor kita negatif. Ekspor impor Indonesia good balance. Beda dengan kondisi di India,” katanya.

Pada tahun ini sejauh kondisi politik tidak sampai mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah sehingga membuat ekonomi memburuk dan berisiko membuat pembalikan arah arus dana asing, tampaknya peningkatan risiko utang negara di kawasan tidak besar.   big-dancing-banana-smiley-emoticon

Benar NYATA: boom KITA (4)

SURAT SRI Mulyani 2017, pra 2018

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

VIVA – Kenaikan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Internasional Fitch Rating dari BBB-/Outlook Positif menjadi BBB/Outlook Stabil ternyata memberikan dampak positif. Salah satunya adalah membuat biaya pendanaan atau cost of fund surat utang negara (SUN) semakin murah.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman. Menurut dia, kenaikan peringkat utang Indonesia juga menunjukkan kepercayaan dari investor.

“Baru saja kemarin Fitch menaikkan lagi rating Indonesia jadi satu not di atas investment grade. Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadapi soliditas membaiknya perekonomian Indonesia,” kata Luky di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017.

Ia mengatakan, dengan adanya kenaikan peringkat ini, akan mendorong lebih rendahnya biaya dana surat utang. “Kalau nanti kami terbitkan SUN itu, diharapkan mendorong lebih rendahnya cost of fund,” ujarnya.

Dengan demikian, kenaikan peringkat utang ini dapat menjadi modal yang baik bagi pemerintah untuk strategi pembiayaan tahun depan. Lembaga Fitch, dia menambahkan, menghargai dan mengakui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Itu semua jadi modal yang bagus buat kita hadapi 2018, terutama strategi pembiayaan kita seperti apa,” ujar dia.

Kendati demikian, ia mengaku sadar masih banyak pekerjaan rumah Indonesia untuk terus meningkatkan kepercayaan investor di dalam negeri. Di antaranya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga.

“Di bidang SDM, misalnya IPM kita masih relatif rendah dibanding negara peers atau tetangga kita,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, berbagai survei juga menyebutkan bahwa gap atau kesenjangan infrastruktur Indonesia dengan kebutuhan infrastruktur masih cukup tinggi.

“Kedua hal itu harus segera kami atasi. Enggak bisa menunggu. Kita memang bicara investasi yang hasilnya baru bisa dinikmati kemudian hari, tetapi itu harus dilakukan sejak sekarang,” tutur dia.

ets-small

BANDUNG – Rencana pembangunan Tol Soreang-Pasirkoja atau Tol Soroja muncul pada 1996. Namun baru pada 2015 bisa dilakukan lelang dan akhirnya diresmikan pada 4 Desember 2017.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan Tol Soroja di Gerbang Tol Soreang,Kabupatenn Bandung pada Senin 4 Desember 2017. peresmian tersebut menandai Tol Soroja sudah dapat dioperasikan oleh digunakan oleh masyarakat.

Sebelum diresmikan, Tol Soroja telah melalui uji kelayakan oleh Tim Laik Fungsi dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korlantas pada tanggal l6-l7 November 2017, meliputi Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi yang kemudian menetapkan tol tersebut laik operasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Tol Soreang-Pasirkoja Hari Ini, Berapa Tarifnya?

PT Citra Marga Lima Jabar (CMU) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pamegang konsesi Tol Soroja dibentuk oleh konsonium PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Sarana, setelah berhasil memenangkan tender Pengusahaan Jalan Tol Soroja Nomor: KU.03.01-Mn/503 yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 25 Juni 2015.

CMLJ memulai ground breaking Tol Soroja sejak September 2015. Tol sepanjang 10.57 km yang terdiri dari jalan utama dan akses gerbang tersebut terbagi dalam 2 seksi pembangunannya.

Seksi I ruas simpang susun Pasirkoja-Simpang susun Margaasih sepanjang 2,75 Km dan seksii II ruas simpang susun Margaasih simpang susun Katapang sepanjang 3,3 km serta ruas simpang susun Katapang-Soreang 2,l km.

Baca juga: Resmikan Tol Soroja, Jokowi “Bicara ala Kabayan”

Untuk memudahkan akses dan menjaga jaringan jalan eksisting, lingkup pengejaan konstruksi Tol Soroja aktualnya mencapai 26,4 kilometer (km), termasuk 12 ramp sepanjang 10,4 kilometer dan overpass sepanjang 3,7 kilometer.

Tol Soroja memiliki lima gerbang, yaitu Margaasih Barat, Margaasih Timur, Kutawaringin Barat, Kutawaringin Timur dan Soreang.

(rzk)

long jump icon

 

Jakarta detik stock-vector-analog-alarm-clock-icon-image-740947537 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa kondisi perekonomian RI mengalami perbaikan yang lebih cepat dibanding negara lain di dunia. Di mana Indonesia berhasil lebih cepat keluar dari perlambatan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Darmin dalam acara diskusi dengan 100 CEO Forum yang bertema Kebijakan Makro 2018 untuk menjaga pertumbuhan berkualitas, di Hotel Rafles Jalan Prof Dr, Satrio Kav 3-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

“Pada waktu ekonomi dunia masih terus melambat tahun 2012, 2013, 2014, 2015, sampai tahun lalu, dan tahun ini baru diperkirakan bergerak membaik kembali, namun ekonomi Indonesia sebetulnya melambat hanya sampai tahun 2015, tahun 2016 malah kita berhasil keluar dari jebakan perlambatan itu,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, selama ini banyak yang melihat bahwa ekonomi Indonesia tak tumbuh signifikan dari tahun 2016 lalu. Namun kata Darmin, hal itu dinilai cukup baik di tengah perekonomian dunia ya masih melambat.

“Memang kemudian tahun 2017 kelihatannya percepatannya tidak besar, kecil sekali tahun lalu 5%, sekarang 2017 5,1%, tetapi bedanya kita dengan irama ekonomi dunia kita berhasil dari perlambatan menuju percepatan. Pertanyaannya adalah, pada saat ekonomi dunia mulai membaik apa kita bisa memanfaatkannya lebih besar,” katanya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, bahwa pada saat global ekonomi global mengalami perlambatan, beberapa negara seperti China dan India juga mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan di negara masing-masing. Namun pada saat itu, perlambatan yang terjadi di Indonesia tidak besar.

Hal itu lantaran, pemerintah RI banyak mendorong investasi di sektor infrastruktur. Jadi walaupun ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tinggi, Indonesia tidak parah.

“Perlambatan ekonomi yang ekonomi dari negara-negara besar terutama di masa yang lalu perlambatan cukup dalam. China, India China dari 8% menjadi 6,7%. India seperti itu juga, tapi kita tak terlalu banyak turunnya dari 6% lebih sedikit menjadi sekarang 5%. Artinya ada hal-hal yang memang kita lakukan di Indonesia yang membuat iramanya berbeda, gerakannya dengan perekonomian dunia. Enggak banyak, tapi berbeda,” kata Darmin

“Apa yang dilakukan? Pada momen itu kita mendorong betul-betul investasi di bidang infrastruktur. Kelebihan dari kita mendorong infrastruktur dalam periode ekonomi dunia melambat adalah investornya ada. Kalau ada yang menghasilkan lalu mengekspor dia akan mikir dua kali, mau ekspor kemana. Tapi kalau undang investor bangun pelabuhan, jalan tol, yang hasilnya 5 tahun kemudian dan tahu track record ekonomi kita dia akan mau,” pungkasnya. (mkj/mkj)

real1sas1small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Credit Suisse Research Institute merilis laporan soal jumlah individu yang masuk kategori super tajir atau memiliki kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/UNHWI) di dunia. Indonesia pun tak luput dalam laporan tersebut.

Nilai patokan global untuk kepemilikan aset dalam kategori kekayaan bersih tinggi (High Net Worth/HNW) adalah dari US$1 juta sampai US$50 juta. Sementara untuk kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth/UHNW) mulai dari US$50 juta atau setara Rp675 miliar ke atas.

Laporan lembaga keuangan asal Swiss bertajuk Global Wealth Report 2017 itu menyatakan, pada tingkat kekayaan yang lebih tinggi, ada sekitar 111 ribu jutawan dengan harta yang diukur dalam dolar AS dan 868 individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Indonesia.

“Angka ini diperkirakan meningkat lebih dari 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan, menjadi 180 ribu jutawan dan lebih dari 1.400 individu berkekayaan bersih ultra tinggi pada tahun 2022,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (23/11).

Secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.

Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.

 

Ekonomi negara berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi. China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.

Dari tahun 2016 sampai 2017, jumlah jutawan secara global tumbuh 7 persen atau 2,3 juta orang menjadi 36 juta orang, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari AS dan negara negara Eropa Barat (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia).

Di wilayah Asia Pasifik, jumlah jutawan Australia bertambah 202 ribu orang menjadi 1,2 juta orang. Jutawan China bertambah 138 ribu menjadi dua juta orang. Sementara jutawan Taiwan bertambah 58 ribu orang menjadi 381 ribu orang.

Sementara jumlah jutawan di Asia Pasifik tumbuh 3 persen pada tahun 2017, di tingkat atas piramida kekayaan, wilayah ini mengalami pertumbuhan tercepat secara global dari segi jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi.

Angka pertumbuhan jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Asia Pasifik mencapai 18 persen menjadi 37.420 orang. Sementara jumlah miliarder tumbuh 24 persen menjadi 910 orang pada pertengahan tahun 2017.

ets-small

TEMPO.COJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada fenomena cukup positif dalam tiga tahun terakhir. Dua hal yang cukup melegakan adalah adanya pertumbuhan dari sisi investasi dan ekspor.

“Bahkan ekspor meningkat 17 persen. Itu fenomenal dibanding sebelumnya,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Baca: ADB: Ekspor Naik, Ekonomi Asia Akan Tumbuh Lebih Cepat

Sri Mulyani menjelaskan, pada kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekspor ditunjang dengan membaiknya kondisi eksternal belakangan. Ekspor tumbuh 17,3 persen atau melampaui impor, yang naik 15,1 persen.

Adapun investasi selama kuartal ketiga, yang tumbuh 7,1 persen dan ditambah dengan persepsi risiko investasi di Indonesia yang membaik, diharapkan bisa mendorong semakin banyak modal yang ditanamkan. Saat ini, Indonesia sudah meraih investment grade dari tiga rating agency. “Kita berharap akan terus menerus meningkat,” katanya. Selanjutnya, hal-hal yang disebut itu menyokong indeks bersaing Indonesia naik lima peringkat, dari ke-41 menjadi ke-36.

Begitu pula dengan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia yang naik dalam dua tahun terakhir menuju peringkat ke-72. “Dan sekarang kita mikir siapa di depan kita dan siapa yang kita lewati,” ucapnya.

Sri Mulyani menilai mulai pulihnya investasi yang disertai impor bahan baku dan bahan modal serta denyut investasi yang mulai muncul perlu dijaga pemerintah. “Indikator menunjukkan fokus pemerintah memperbaiki iklim investasi menunjukkan adanya konfirmasi bahwa ada apresiasi positif,” tuturnya.

Ekspor dan investasi ini merupakan faktor terpenting dan membedakan dalam pertumbuhan ekonomi yang muncul pada kuartal ketiga tahun ini. Sepanjang kuartal ketiga, ekonomi tercatat tumbuh 5,06 persen year-on-year.

“Kami melihat ada dua faktor yang sangat berbeda sekali track-nya dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, yaitu investasi dan ekspor,” katanya.

real1sas1small

TANGERANG – DHL Express, penyedia layanan logistik internasional mengapresiasi tiga tahun kerja Presiden RI Joko Widodo yang berhasil mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan sektor industri logistik.

Senior Technical Advisor untuk DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi melalui paket kebijakan ekonomi jilid XV tersebut terbukti mampu meningkatkan industri logistik.

“Ya, industri logistik saat ini meningkat. Saya setuju. Selama ini, dukungan Jokowi sangat luar biasa,” ujar Ahmad usai melakukan groundbreaking Jakarta Distribution Centre di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (20/11/2017).

 Baca Juga: Bangun Jakarta Distribution Centre di Bandara Soetta, DHL Express Rogoh Rp60 Miliar

Menurut Ahmad, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor industri logistik. Hal tersebut lantaran pola kehidupan masyarakat Indonesia yang konsumtif.

“Negara kita total penduduknya kurang lebih ada 250 juta jiwa dan masyarakatnya konsumtif. Hampir setiap hari orang berbelanja ke mal dan melakukan aktifitas pengiriman barang. Bisa dibayangkan prospek industri logistik di Indonesia bukan,” tuturnya.

 Baca Juga: DHL Kaji Tanam Investasi Berkelanjutan di RI

Meski demikian, Ahmad tidak memungkiri dalam setiap perjalanan bisnis pasti ada tantangan tersendiri. Pihak manajemen pun telah mempersiapkan segala upaya guna menjawab tantangan tersebut.

“Kita dalam perjalanan menuju kelas dunia. Dalam perjalanan pasti ada tantangan. Hal yg penting adalah kita akan bekerjasama dengan beacukai, PT AP II dan lain-lain supaya dapat memuluskan. Kita prepare dari sekarang,” tandasnya.

(dni)

ets-small

Jakarta – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan sejak tahun 2010.

Melalui skema subsidi ini, masyarakat yang ingin memiliki rumah dimudahkan dengan dibantu subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta, bunga fixed yang rendah sepanjang tahun dan cicilan yang ringan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fasilitas FLPP ditambah hingga bisa memperoleh fasilitas DP ringan hanya 1%.

Berdasarkan data pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP) yang diterima detikFinance, seperti dikutip Selasa (7/11/2017), KPR FLPP telah disalurkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Sejak digulirkan tahun 2010, total dana subsidi KPR FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp 29,52 triliun dengan jumlah rumah 507.458 unit.

Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak menyerap dana FLPP dengan porsi 37,29% dari total yang disalurkan atau Rp 10,82 triliun untuk 188.625 unit rumah.

Kemudian Provinsi Banten yang sudah menyerap dana subsidi FLPP sebanyak Rp 2,95 triliun untuk 52.640 unit rumah dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,69 triliun untuk 33.556 unit rumah.

Sementara provinsi yang paling rendah penyerapannya di antaranya Maluku sebesar Rp 1,96 miliar untuk 55 unit rumah, Kalimantan Utara sebesar Rp 8,5 miliar untuk 202 unit rumah, Maluku Utara sebesar Rp 16,5 miliar untuk 266 unit rumah dan DKI Jakarta sebesar Rp 29,81 miliar untuk 289 unit rumah.

Berikut daftar realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi sepanjang tahun 2010 hingga Oktober 2017:
1. Jawa Barat (Rp 10,8 triliun)
2. Banten (Rp 2,95 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 1,69 triliun)
4. Kalimantan Selatan (Rp 1,75 triliun)
5. Jawa Tengah (Rp 1,4 triliun)
6. Riau (Rp 1,24 triliun)
7. Sumsel (Rp 1,22 triliun)
8. Sumut (Rp 1,2 triliun)
9. Kalimantan Barat (Rp 1,02 triliun)
10. Sulsel (Rp 761 miliar)
11. Kepri (Rp 647 miliar)
12. Jambi (Rp 554 miliar)
13. Kalteng (Rp 552 miliar)
14. Sulut (Rp 407 miliar)
15. Sumbar (Rp 278 miliar)
16. Bengkulu (Rp 301 miliar)
17. Lampung (Rp 258 miliar)
18. Papua (Rp 410 miliar, unitnya lebih sedikit)
19. Sultra (Rp 234 miliar)
20. Sulteng (Rp 196 miliar)
21. Papua Barat (Rp 518 miliar, unitnya lebih sedikit)
22. Bangka Belitung (Rp 196 miliar)
23. Gorontalo (Rp 109 miliar)
24. Kalimantan Timur (Rp 117 miliar)
25. NTT (Rp 95 miliar)
26. Sulbar (Rp 80 miliar)
27. NTB (Rp 86 miliar)
28. DIY (Rp 58 miliar)
29. Aceh (Rp 83 miliar)
30. Bali (Rp 52 miliar)
31. DKI Jakarta (Rp 29 miliar)
32. Maluku Utara (Rp 16 miliar)
33. Kalimantan Utara (Rp 8,5 miliar)
34. Maluku (1,9 miliar). (eds/dna)

long jump icon

Jakarta detik – Indonesia kembali mendulang prestasi dalam peringkat kemudahan berusaha yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia (The World Bank). Dalam laporan terbarunya, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018.

Dalam Doing Business 2018 yang diterbitkan tadi malam seperti dikutip detikFinance, Rabu (01/11/2017), peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018.

Bank Dunia membuat peringkat ini berdasarkan berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

Posisi Indonesia ini masih lebih tinggi diantara sebagian negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78.

Dalam siaran pers yang disampaikan Kementerian Keuangan, Rabu (01/11/2017), World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu: (1) Simplifikasi pendaftaran usaha baru; (2) perbaikan akses atas listrik; (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha; (4) transparansi data kredit; (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas; (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau; dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Baca juga: Peringkat Kemudahan Investasi RI Naik ke Posisi 72

Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, diantaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis online serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi.

“Peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha.

“Ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini,” terangnya.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri. (ara/mkj)

ets-small

Jakarta beritasatu – Mulai awal Januari 2018, sekitar 15 juta rakyat desa akan terlibat dalam proyek padat karya yang digelar pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub) , dan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan berkoordinasi untuk melaksanakan proyek padat karya di 74.954 desa. Sedikitnya 200 orang per desa akan dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan secara padat karya.

“Rakyat desa akan diajak untuk bekerja dan hasil kerja mereka mendapatkan imbalan. Diupayakan mereka mendapat upah bulanan dan kalau bisa mingguan,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Untuk memantapkan program dan memuluskan koordinasi empat kementerian, saat ini tengah disusun peraturan presiden (perpres) tentang proyek padat karya ini.

Pembangunan infrastruktur di desa, kata Presiden, seminim mungkin menggunakan alat berat. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga manusia diserahkan kepada rakyat setempat dan dijadikan proyek padat karya. Rakyat dilibatkan dalam pembangunan jalan, selokan, waduk, embung, bendungan, irigasi, proyek air bersih, dan rumah warga. Ada proyek Kempupera, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

“Jika pada masa lalu ada BLT (Bantuan Langsung Tunai, red), mulai tahun depan ada kegiatan padat karya. Rakyat bekerja dan kemudian mendapat bayaran,” ungkap Presiden.

Pada 2017 terdapat 74.954 desa yang menerima Dana Desa. Jika tenaga kerja yang terserap 200 orang per desa, akan ada 14,99 juta rakyat yang bekerja.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun Dana Desa. Pada 2018, Dana Desa tetap sama. Pemerintah memilih untuk membereskan terlebih dahulu penyaluran Dana Desa agar tepat arah. Para pendamping Dana Desa diberdayakan agar penggunaannya lebih berkualitas. Pemerintah bahkan melibatkan Polri dalam pengawasan Dana Desa.

Tak Ada yang Mangkrak
Sejak awal memimpin negeri ini, 20 Oktober 2014, demikian Presiden, pihaknya memacu pembangunan berbagai jenis infrastruktur, baik infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, pertanian, maupun infrastruktur dasar. Harga BBM pada pengujung 2014 dinaikkan dan dana subsudi dialihkan untuk membangun infrastruktur. Hingga saat ini, semua pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. “Saya yakin tidak akan ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Tahun depan, banyak proyek infrastruktur yang sudah rampung,” kata Presiden.

Dia menjelaskan, banyak jalan dan waduk yang sudah bisa dioperasikan. Proyek infrastruktur bisa berjalan dengan baik karena pendanaannya tidak semuanya dari APBN. BUMN dan swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Ada banyak proyek yang didanai dan digarap bersama, sehingga meminimalkan risiko mangkrak.

Di Jakarta, sejumlah proyek infrastruktur masa lalu yang mangkrak diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Presiden yakin, proyek light rail transit (LRT) akan memberikan keuntungan kepada investor karena jalur LRT cukup panjang dan tidak hanya satu.

Presiden mengakui, pembangunan infrastruktur di Jakarta menimbulkan kemacetan. Karena itu, pembangunannya dipercepat agar tahun depan sudah rampung. Infrastruktur transportasi juga dibangun di daerah lain, termasuk di luar Jawa dan di kawasan Indonesia timur.

Untuk mendongrak daya beli rakyat, demikian Presiden, pemerintah akan mempercepat belanja modal agar tidak menumpuk di kuartal IV dan tidak ada dana yang diparkir di bank pemerintah daerah. Sedangkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, pemerintah akan mendorong pembangunan industri dengan memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha.

Presiden tidak menampik fakta tentang rendahnya laju pertumbuhan industri. Selain memberikan kemudahan investasi dan menata ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat, pemerintah akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), sejak 2015 atau sejak pemerintahan Jokowi, APBN menganggarkan Dana Desa yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada 2015, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20,8 triliun, angka itu melonjak 126 persen menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Tahun ini dan tahun depan, Dana Desa dianggarkan masing-masing Rp 60 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Namun, karena jumlah penduduk bertambah, persentase penduduk miskin berkurang tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen atau menjadi 27,77 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 17,10 juta orang atau 61 persen di antaranya berada di perdesaan.

Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83 dibanding 1,74 pada September 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,48, seiring naiknya garis kemiskinan dari Rp 361.990 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Kecuali itu, hingga kuartal II-2017, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data BPS juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2014, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,37 juta orang, pada 2015 naik menjadi 17,89 juta orang, namun pada 2016 turun menjadi 17,28 juta orang. Per Maret tahun ini, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,10 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduki miskin di perkotaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perdesaan dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Dorong Konsumsi
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin malam, mengungkapkan, program padat karya yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada Januari 2018 akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. “Dengan demikian, program tersebut bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan ke target APBN 2016 sebesar 5,4 persen,” ujar dia.

Dia mengakui, dibandingkan program sosial lainnya berupa BLT yang langsung digunakan untuk konsumsi, proyek padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bisa lebih efektif memutar perekonomian. “Soalnya, ini melibatkan lebih banyak sektor,” tutur dia.

Secara terpisah, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily menjelaskan, program padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bakal efektif memangkas angka kemiskinan di perdesaan. Syaratnya, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di perdesaan. “Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan sekitar 75.000 desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang sekitar 15 juta orang. Kalau penggunaan dana desa tepat sasaran, penyerapan tenaga kerja akan naik signifikan,” tegas dia.

Menurut Bhima, jika program padat karya itu berjalan sesuai rencana, akan ada penguatan daya beli masyarakat miskin di perdesaan. Juga akan terjadi pembukaan lapangan kerja secara massal di daerah, dengan catatan lebih dari 60 persen Dana Desa digunakan untuk belanja infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan desa. “Jumlah desa yang punya badan usaha milik desa (BUM-Des) masih sedikit. Saya kira untuk membuka lapangan kerja paling efektif adalah mendorong unit usaha BUM-Des di 74.000 lebih desa. Targetnya dalam satu tahun, 80 persen desa sudah punya unit usaha, terutama di sektor industri pengolahan,” papar dia.

Sementara anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, alokasi Dana Desa bila difokuskan untuk membangun infrastruktur di perdesaan bakal mampu memangkas angka kemiskinan. “Jika tahap infrastruktur sudah baik maka tahap berikutnya yaitu fokus pada penguatan ekonomi masyarakatnya,” kata Eva Kusuma Sundari dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, Dana Desa harus dikelola sebaik mungkin karena menjadi peluang untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan konsumsi masyarakat di perdesaan yang pada gilirannya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran bisa menghapus ketimpangan perekonomian antarwilayah,” tandas Eva.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengemukakan, alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar per desa jika dikelola dengan baik dan akuntabel bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. “Program ini sekaligus bisa mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” kata dia, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi tingkat kesenjangan dengan menciptakan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Pemerataan yang diupayakan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga melalui ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu penting seiring penambahan jumlah penduduk,” kata Sri Mulyani saat mengisi acara seminar Asia Pacific Food Forum 2017 di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Menkeu, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan kunci mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Sumber: BeritaSatu.com

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Ada cerita menarik di balik Bandara Silangit di Toba, Sumatera Utara (Sumut) menjadi bandara internasional.

Di sela peluncuran buku Jokowinomics di Wisma Bisnis Indonesia,  Rabu (25/10/2017), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita tentang keteguhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan bandara perintis tersebut sebagai bandara komersial.

“Padahal awalnya tidak ada sama sekali airline yang mau mendarat di sana, ” kata Budi di Jakarta.

Bahkan Garuda Indonesia, kata Budi, sebagai maskapai milik negara pun awalnya menentang. Padahal, potensi wisata Danau Toba amat besar.

Berdasarkan pengalaman Budi berkunjung ke Toba, masyarakat Toba sebenarnya punya daya beli yang cukup tinggi. Selain itu, jumlah penduduknya cukup banyak dan orang Batak dikenal suka pulang kampung.

Masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam untuk menuju Medan, sedangkan jika harus menggunakan pesawat kecil biayanya tidak terjangkau.

“Tapi mungkin feeling bisnis Pak Jokowi. Dua bulan setelah Garuda mendarat, Sriwijaya langsung buka flight, ” imbuhnya.

Bandara Silangit merupakan bandara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awalnya. Rencananya bandara ini akan diresmikan pada 28 Oktober mendatang sebagai bandara internasional. Pemerintah berharap dengan ditunjuknya Danau Toba sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata baru, bandara tersebut dapat berkontribusi lebih besar.

jatuhHAT1: jebakan “fatal” PENDAPATAN MENENGAH

cara L0L0$ dari JEBAKAN

dreaming

The middle-income trap

The forces of economic convergence are powerful, but not all powerful. Poor countries tend to grow faster than rich ones, largely because imitation is easier than invention. But that does not mean that every poor country of five decades ago has caught up, as today’s chart shows. It plots each country’s income per person (adjusted for purchasing power) relative to that of America, both in 1960 and in 2008. The chart appeared in the World Bank’s recent China 2030 report. If every country had caught up, they would all be found in the top row. In fact, most countries that were middle income in 1960 remained so in 2008 (see the middle cell of the chart). Only 13 countries escaped this middle-income trap, becoming high-income economies in 2008 (top-middle). One of these success stories, it should not be forgotten, was Greece.

yang lolos JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH:
mid income trap 2012 world bankB
CARA L0L0$:
Marc Saxer: (academia.edu) The Middle Income Trap is usually understood as the challenge of graduation to the next growth model. Amidst social and political conflict, however, what is necessary to graduate may not be implementable politically. Innovation led growth requires a skilled workforce. However, as long as the established middle class feels abused, it is not ready to pick up the tax bill for such redistributive capacity building. Solidarity between the classes cannot be imposed, but is only possible if millions of former farmhands are integrated into the social contract. The failure to upgrade human capital, however, will make the economic growth engine stutter. The Middle Income Trap therefore needs to be understood as a transformation trap, e.g. the inability to resolve the political and social contradictions of transformation. In the race for development, the greatest challenge is to unleash the dynamic of creative destruction while maintaining political stability. Only a social compromise between established and aspirational classes can generate the political stability needed to move up the value chain. Hence, a progressive transformation project needs to lay the social foundation for sustainable development. The paradigm discourse needs to be shifted from communalist patronage and identity politics to social empowerment and economic development.
tsunamiSMALL

Jakarta detik- Program padat karya cash yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimulai Januari 2018 mendatang. Program ini diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa.

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ahmad Erani Yustika menjelaskan, lewat padat karya cash, masyarakat desa bisa terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.

“Kalau kami nanti mulai 2018 akan meminta agar setiap program di kawasan pedesaan misalnya bangun jalan itu juga menggunakan tenaga kerja lokal,” kata Erani di Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).

Erani menambahkan, padat karya cash merupakan alokasi dana desa yang disiapkan khusus untuk masyarakat pedesaan yang terlibat langsung dalam pengembangan desanya. Masyarakat desa yang terlibat langsung bisa merasakan manfaat dari dana desa yang digulirkan pemerintah pusat.

“Selama ini dana desa banyak digunakan untuk infrastruktur bangun jalan, jembatan, dan seterusnya itu kemudian harus dipadatkaryakan. Semua menggunakan tenaga kerja desa dan setelah itu baru mereka dibayar digaji harian,” kata Erani.

Besaran upah yang dibayarkan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur desa pun mengikuti acuan di masing-masing daerah.

“Belum dibahas, tapi mengikuti patokan upah di masing-masing wilayah karena berbeda,” kata Erani.

Kehadiran padat karya cash juga diyakini bisa mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Selain itu, padat karya cash juga diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat desa.

“Gede karena 30% dana desa untuk ke sana. Sekitar Rp 20 triliun,” kata Erani. (ara/hns)

real1sas1small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Penduduk Indonesia diproyeksi tak akan memiliki pendapatan level menengah ke atas pada 2050 jika sejak kini pemerintah dan masyarakat tak mampu memanfaatkan bonus demografi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Chatib Basri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih stagnan di level 5 persen, dan akan bertahan stagnan di masa mendatang jika pemerintah tak berupaya lebih keras mendongkrak perekonomian nasional.

Nantinya, bonus demografi akan hilang seiring berjalannya waktu. Di masa mendatang, hanya akan ada penduduk berusia tua (Ageing Population) yang tak mampu dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dengan proyeksi Price Waterhouse Coopers PWC, pada tahun 2050 pendapatan per kapita US$20 ribu, ada risiko tua sebelum kaya, dan ini masalah,” Jelas Chatib saat membuka Diskusi Panel DBS Asian Insight Conference 2017 di Jakarta, Selasa (21/11).

Menurutnya, pendapatan per kapita US$20 ribu itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan hunian.

“Ketika mayoritas populasi sudah mulai tua, tidak bayar pajak, tidak bekerja, tetapi pelayanan kesehatan harus dapat, BPJS harus dipenuhi. Artinya tidak ada pendapatan tetapi negara harus menanggung beban,” terangnya.

Sebenarnya, lanjut Chatib, banyak negara di Asia yang sudah mengalami Ageing Population seperti Jepang dan Korea Selatan.
Hanya saja mereka tak memiliki risiko besar karena pernah menjadi negara maju dan pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 11 hingga 12 persen pertahun di masa lalu. Dengan demikian, Jepang dan Korea Selatan sudah bisa tergolong dalam negara berpendapatan atas dengan pendapatan US$ 38.897 dan US$ 27.538 saat ini.

Untuk mengantisipasi stagnansi ekonomi, pemerintah diminta menerapkan strategi untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni melalui konsumsi, dan investasi baik langsung maupun finansial.

“Indonesia harus segera memanfaatkan bonus demografi, di mana pada saat itu konsumsi banyak, tabungannya banyak dan itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” jelas Chatib

 

Jakarta detik – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai kondisi saat ini adalah waktu yang paling pas menggenjot pertumbuhan ekonomi. Momen tersebut, yaitu lompatan Indonesia yang saat ini masuk sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country).

“Banyak perubahan terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara middle income country. Kita sekarang mencoba membangun momentum pertumbuhan itu,” kata Sri Mulyani saat Peringatan 1 tahun beroperasinya Kantor Regional IFAD di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah fokus pada target menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

“Indonesia fokus pada pengurangan kemiskinan, kita masih mempunyai 10% dari populasi kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga pertumbuhan yang tak merata. Mengapa kita tak manfaatkan momentum ini,” jelasnya.

Sri Mulyani kemudian bicara strategi pemerintah untuk melakukan lompatan tersebut, yakni fokus pada peningkatan kualitas SDM.

“Apa strategi pemerintah? Sebagai negara dengan populasi besar, demografi usia muda, kita fokus berinvestasi pada SDM. Itulah mengapa betapa pentingnya membelanjakan pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lain,” ujar Sri Mulyani.

“Tapi ini juga sangat kompleks, bagaimana kita mengatur antara pemerintah pusat dan Pemda, karena sesuai aturan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar sudah didelegasikan ke Pemda,” tambahnya.

Lanjut dia, strategi pemerintah lainnya yakni menggenjot sektor infrastruktur, di mana kebijakan tersebut dianggap efektif mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

“Kedua yakni pemerintah Indonesia ingin momentum pertumbuhan untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan ini dilakukan dengan investasi di infrastruktur,” pungkasnya.(idr/hns)

butterfly

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui banyak masyarakat yang khawatir akan kondisi utang Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi utang Indonesia dan kenapa pemerintah harus berutang.

Sri Mulyani mengatakan, di 1998 Indonesia dihantam krisis ekonomi. Kemudian di 2008 dan 2014 ekonomi global melemah. Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk menangani dampak dari krisis tersebut.

“Namun, fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi pasca krisis menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun twitter resmi Kementerian Keuangan dikutip Minggu (30/7/2019).

Kondisi infrastruktur di Indonesia kini jauh tertinggal, dan dikhawatirkan jika tidak segera mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia akan mengalami masalah yang lebih besar. Infrastruktur yang tertinggal berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, rentan inflasi, daya saing rendah dan ketimpangan ekonomi dan sosial.

“Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia butuh anggaran besar salah satunya melalui pinjaman,” tuturnya.

Dijelaskan Sri Mulyani, pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Meski aman, pemerintah tetap mengelola utang tersebut dengan hati-hati, profesional dan bijaksana.

Dijelaskan Sri Mulyani, ada 3 hal yang harus diketahui mengenai utang. Pertama, rasio utang Indonesia saat ini 27,7 persen dari PDB dan defisit anggaran berada di kisaran 2,5 persen.

“Hal itu masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang,” tuturnya.

Kedua, penggunaan dana utang yang produktif. Dana utang yang dulu diperuntukkan untuk subsidi energi, kini dialihfungsikan untuk mendanai pembangunan nasional.

Dalam satu dekade terakhir dengan defisit fiskal 1,6 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,6 persen, salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2018.

Kemudian yang ketiga adalah resiko gagal bayar yang rendah. Sebagian besar utang Indonesia saat ini dalam bentuk rupiah dan dimiliki oleh investor domestik.

“Sehingga aman dari pengaruh ekonomi global,” tambahnya.

Sri Mulyani mengatakan, 3 lembaga pemeringkat kredit internasional menggolongkan Indonesia sebagai negara layak investasi.

“Hal tersebut berarti Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah,” tuturnya.

monetarySMALL

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dimulai sejak Mei 2016. Hasil sensus menunjukkan, ada peningkatan usaha sebesar 17,51% menjadi 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian yang ada di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan hasil sensus 10 tahun lalu ada kenaikan. Jumlah usaha hasil SE2006 sebesar 22,73 juta usaha, kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis (27/4).

Walau naik 17,51%, namun hasil SE2016 juga menggambarkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia adalah skala Usaha Mikro Kecil (UMK). Sebanyak 98,33% atau 26,26 juta usaha adalah UMK dan hanya 1,67% atau sebanyak 447,35 unit skala Usaha Menengah Besar (UMB). Merujuk SE2006, BPS mengkategorikan UMB adalah perusahaan dengan omzet lebih besar dari Rp 1 miliar.

Bila dilihat dari total usaha yang ada, sebagian aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir hanya terkonsentrasi di tiga sektor. Pertama, perdagangan besar dan eceran yang total usahanya mencapai 46%. Kedua, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 16,72%. Ketiga, sektor pengolahan sebesar 16,53% . Jadi kalau ditotal tiga itu sudah hampir 79,42%, jelasnya.

Dalam SE 2016 ini juga ditemukan bahwa distribusi tenaga kerja didominasi oleh perusahaan perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Setelah itu berturut-turut dikuti tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan sebesar 15,99 juta orang atau 22,75% dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,41 juta orang atau sebesar 11,97%.

SE2016 juga menggambarkan sebaran perusahaan di wilayah Indonesia belum merata. Sekitar 79,35% perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat lndonesia (Sumatra dan Jawa). Bahkan jika dikerucutkan lagi sekitar 60,74% berada di Pulau Jawa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui belum meratanya persebaran usaha. Hal itu terjadi karena struktur ekonomi Indonesia kontribusi terbesar dari Pulau Jawa. Dari ekonomi maupun penerimaan pajak, dominasi itu sangat terlihat,” ujarnya.

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Tak banyak para pekerja di Jakarta yang mampu membeli rumah di mana mereka bekerja. Sebagian besar para pekerja di Jakarta justru hanya mampu membeli rumah di pinggir Jakarta.

Saat ini, hanya ada 17 persen pekerja profesional di Jakarta yang mampu membeli rumah di ibu kota. Pekerja profesional tersebut merupakan generasi milenial.

CEO Karir.com Dino Martin mengatakan, situs pencari kerja, Karir.com dan situs jual beli properti Rumah123.com mengadakan survei beberapa waktu lalu. Survei tersebut ditujukan kepada para pekerja profesional di Jakarta yang lahir antara tahun 1981-1994 atau biasa disebut dengan generasi milenial.

Jumlah responden dalam survei tersebut mencapai 8.510 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.446 responden atau sekitar 17 persen yang bergaji lebih dari Rp 7,5 juta per bulan.

Sedangkan gaji rata-rata generasi milenial di Jakarta s‎ebesar Rp 6.072.111 per bulan. Sedangkan menurut Rumah123.com, untuk dapat mencicil rumah di ibukota, dibutuhkan gaji minimal Rp 7,5 juta per bulan.

“Dari data Salary Benchmark 1.2 milik Karir.com, hanya 17 persen saja profesional milenial di Jakarta yang memiliki gaji Rp 7,5 juta atau lebih,” ujar dia di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Sementara itu, Country General Manager Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, 17 persen generasi milenial di Jakarta ini harus mulai mencicil rumah dari sekarang. Sebab, semakin lama harga rumah terus meningkat, sehingga semakin sulit bagi para generasi ini untuk bisa membeli rumah.

“Dengan penghasilan Rp 7,5 juta itu pun mereka hanya bisa membeli rumah dengan kisaran harga tertinggi Rp 300 juta. Mempertimbangkan jumlah cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), mereka hanya bisa mencicil hingga Rp 2,2 juta per bulan, atau 30 persen dari gaji,” tandas dia. (Dny/Gdn)

 Emoticons0051

JG: Jakarta. A recent report on global wealth distribution showed that the top 1 percent of Indonesians remain in control of half of the country’s wealth despite a dent from weak global commodity prices, reflecting a wide wealth disparity that is unlikely to narrow anytime soon.

The seventh Global Wealth Report by Credit Suisse Research Institute shows that the richest 1 percent of Indonesia’s adult population of 164 million own 49.3 percent of the country’s $1.8 trillion wealth by June this year, a drop from last year’s 53.5 percent.

Indonesia is also the world’s fourth most unequal country, according to the study. Russia’s wealthiest 1 percent owns 74.5 percent assets in the country while in India 58.4 percent and in Thailand 58 percent.

“These numbers showed that social justice in Indonesia is yet to be seen,” Eric Alexander Sugandi, an economist with the Jakarta-based think tank Kenta Institute, said. The report found Indonesia is also home to 30 million of the so-called bottom billion, who own less than $248 worth of assets.

Despite the drop this year, the share of the top 1 percent wealth to the overall population is still trending upward, as they keep accumulating wealth through inheritance and investments, Eric said.

“Indonesia does not have inheritance tax like Japan. So the one percent’s wealth would be multiplied and unlikely to be caught up by the rest of the population,” he said.

Lana Soelistianingsih, an economist from Samuel Assets Management said, the top one percent could have suffered from weak prices of global commodities, mainly coal and palm oil, which made up most of the country’s billionaire’s assets.

Indonesian coal benchmark price was $51.8 per metric ton in June this year, down 13 percent from $59.6 in June last year. Malaysia Palm Oil Futures was up just 2 percent to $618 per metric ton over the period.

Rupiah depreciation against the US dollar — which the report noted totaling 46 percent drop since 2011 — has also caused wealth decline per adult, the report said.

Still, the report also showed that the remaining of Indonesian population saw some increase in their wealth, which serves as a “source of finance for future consumption, particularly for retirement, and for reducing vulnerability to shocks such as unemployment, ill health, or natural disasters.”

The median for wealth in Indonesia is $1,966 for every adult, up 22 percent from last year, the report shows. Indonesia’s total household wealth grew by 6.4 percent in 2016 to reach $1.8 trillion this year with 88 percent of it in form of real assets like property and land, and the remainder was in financial assets like time deposits, bonds and stocks.

The number is projected to increase about 44 percent to $2.6 trillion over the next five years.

Indonesia added 13,000 new dollar millionaires in a year, which added up to 112,000 millionaires who owned a total wealth of $500 billion by mid-year 2016. The report defined wealth as the value of financial assets and housing minus the debts owed by households.

The report estimates that the number of dollar millionaires in the country will increase by 55 percent to 173,000 over the next five years.

About 84 percent of the adult population in the country owns less than $10,000, falling into the “frontier wealth” category — in which an adult’s wealth is ranging from $5,000 to $25,000 — along with other countries like Ecuador, Egypt, Malaysia, Thailand and Tunisia, the report says.

Overall, the global wealth increased by 1.4 percent to $256 trillion, with Japan in the lead with a 19 percent wealth increase due to rate appreciation.

 ets-small

Jakarta kontan. Bank Indonesia (BI)  kembali menyerukan reformasi struktural. Pasalnya, kajian BI menyebut, masalah utama yang dihadapi oleh seluruh wilayah Indonesia masih seputar infrastruktur listrik, sumberdaya manusia (SDM), dan konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.

Karena itu, kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, reformasi struktural tidak  bisa ditawar lagi. “Sebab, nanti kita terjebak middle income trap,” katanya, Kamis (6/10).

Minimnya infrastruktur listrik, SDM, dan sulitnya konektivitas menjadi penghadang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Padahal,

  • pembangunan infrastruktur listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,26% per tahun,
  • pengembangan SDM meningkatkan penyerapan tenaga kerja 0,5% per tahun,
  • dan peningkatan efisiensi konektivitas dapat mendorong pertumbuhan 0,27% per tahun.

Jika reformasi struktural berhasil, BI yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat di atas 6%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dibarengi dengan inflasi rendah serta defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sehat. Namun jika gagal, pertumbuhan ekonomi akan terperangkap di level 5%, inflasi tinggi, dan CAD turun.

Juda bilang, Indonesia memiliki waktu 10 tahun dari sekarang untuk berbenah. Untuk itu, optimalisasi reformasi struktural harus dilakukan saat Indonesia mendapatkan bonus demografi.

Usia produktif penduduk Indonesia mengalami masa keemasan sejak tahun 2010. Peluang emas tersebut berakhir pada tahun 2030. “10 tahun lagi bonus demografi sudah berkurang,” katanya.

Menurutnya, Indonesia belum memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Itu terlihat dari pertumbuhan yang belum membaik signifikan dan meningkatnya rasio ketergantungan.

Ini menunjukkan kian tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga belum menunjukkan perkembangan yang memadai.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo bilang, Menteri Darmin Nasution menginginkan adanya paket kebijakan baru yang fokus pada deregulasi daerah.

Tujuannya untuk mengharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait izin investasi. “Ada memang izin, tapi ada juga persyaratan dijadikan izin,” katanya.

Ekonom senior Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko bilang, paket kebijakan ekonomi belum menyasar seluruh sektor substansial, seperti kesehatan. Karena itu, diperlukan regulasi tambahan untuk mempercepat reformasi struktural.

 ets-small

The emerging market bond rally is gathering steam.

A global hunt for yield coupled with a post-Brexit shift in economic sentiment in favour of emerging markets has helped drive record inflows and fuel bumper returns.

Emerging market sovereign bond yields have plunged to a record low 4.47 per cent this week, according to Bank of America Merrill Lynch indices. The asset class has returned a tasty 5.7 per cent year to date.

As developed market sovereign bond yields have plunged to new lows and a growing pool of debt – $13trn at the last count- now yields less than zero, investors have poured into emerging market bonds, writes Joel Lewin.

Emerging market debt funds raked in a record $4.9bn last week, according to EPFR data.

Boosted by a more cautious stance from the Federal Reserve, a wave of stimulus from other central banks, a rebound in commodity prices, a weaker dollar and a bumper rally in emerging market currencies, emerging market debt has hit a sweet spot.

Wike Groenenberg at BNP Paribas recently gushed:

EM have only enjoyed such a benign funding sentiment on one previous occasion since the Lehman collapse – at the peak of the US quantitative easing programme in 2012 – which at that time led to a strong performance in EM.

As the stars align in its favour, emerging market high yield corporate debt, one of the riskiest corners of the market, is enjoying a prolific rally.

The average yield for the asset class has plunged to a two-year low 7.45 per cent this week, a rapid turnaround after it ballooned to a four-year high of 11.26 per cent in January.

EM corporate junk bonds have returned 14.2 per cent so far this year, compared with 12.5 per cent for US junk, 5.7 per cent for euro junk and 5.6 per cent for sterling junk.

While Brexit is set to hit economic growth in the UK and Europe, emerging market assets could actually stand to benefit, says Brigitte Posch, head of emerging markets corporate debt at Babson.

Overall, while there may be some Brexit-related headwinds faced by EM corporate debt in the coming years, the asset class looks much less exposed and therefore better positioned than developed market asset classes.

EM Corporate fundamentals are relatively stable and companies have either no exposure or very limited exposure to the UK economy.

Medium to longer- term, the issue may be a relative positive for EM and highlight the independence of EM political and economic institutions.

Emerging market corporate junk bonds are in particularly sweet spot at the moment, says Ms Posch.

A slew of sovereign downgrades over the last few years have dragged emerging market companies into junk territory even though “some of these ‘fallen angels’ on the corporate side have all the attributes of an investment grade credit profile and therefore opportunities to earn a premium do exist” she says.

Last year’s commodities crash and emerging market rout forced EM companies to hunker down, cut costs, slash capex and sell off underperforming assets. As such, average leverage is now lower than in developed markets, meaning emerging market junk-rated companies are ready to ride the good times, or heaven forbid, well prepared to weather another crisis, she adds.

“What could end the benign EM environment?” asks Luis Costa at Citi.

Not much, it seems. Mr Costa writes:

In our view jitters into September FOMC will likely be short lived. Turkey is to remain an idiosyncratic issue. Risks from renminbi depreciation are likely contained in short run. An underwhelming BOJ is still a risk, though [but after today’s action, that seems unlikely].

Even Turkey’s failed coup has failed to dent this EM optimism. It’s done no favour for Turkish bonds but contrary to initial fears of a spillover into other countries’ assets, Turkey’s emerging market bedfellows could be set to benefit.

Mr Costa explains:

We continue to expect very limited fall-out.

With Turkey possibly still in the early stages of an asset price de-rating, other high-yielders — like South Africa — could get disproportionate support. It is plausible that the rand has actually outperformed because investors reallocated some funds from Turkey to South Africa

 

 ets-small

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 17% dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Rencana penurunan PPh tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR.

Saat ini tarif PPh sejumlah negara tetangga berada di bawah lndonesia. Vietnam dan Kamboja 20%, Thailand 20%-23%, Laos 24% dan Singapura 17%. Jika disetujui, penurunan tarif PPh Badan tersebut akan berdampak signifikan terhadap investasi, diantaranya terhadap sektor kendaraan bermotor.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing di sektor otomotif pada semester I/2016 mengalami kenaikan 17% menjadi US$1.304,3 juta dari US$1.118,9 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan penurunan tarif pajak di bawah tarif Thailand yang merupakan kompetitor utama sektor otomotif, Indonesia dapat mengambil posisi Thailand menjadi destinasi investasi utama kendaraan bermotor, terlebih ditopang oleh potensi pasar domestik yang besar.

“Namun rencana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak semakin menekan penerimaan negara,” papar riset HP Financials, Jumat (19/8/2016).

MASALAH EKONOMI INDONESIA: bukan RUP1AH … (2)

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 6.5%

 rose KECIL

TEMPO.CO, Jakarta – Bank sentral dari tiga negara Asean, masing-masing Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand meluncurkan The Local Currency Settlement Framework (LCS Framework), sebuah kerangka kerja sama mata uang lokal dari ketiga negara.

LCS Framework ini merupakan tonggak utama dalam kerja sama bank sentral di regional Asia Tenggara ke depan, terutama untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat.

Baca juga: Kerjasama Asean – Mercosur Fokus ke Investasi dan Perdagangan

“Kami sebagai otoritas moneter ingin melihat jauh, agar penggunaan Rupiah, Ringgit, dan Bath semakin kuat di pasar domestik masing-masing,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.

Peluncuran kerangka kerja sama kali ini merupakan kelanjutan dari Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga bank sentral pada 23 Desember 2016. Dalam MoU tersebut, sejumlah kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia dan Thailand telah disepekati, salah satunya terkait penyelesaian perdagangan internasional antara ketiga negara tersebut dengan menggunakan mata uang lokal: Rupiah (Indonesia), Ringgit (Malaysia), dan Baht (Thailand).

LCS Framework ini berupaya agar penggunaan mata uang dolar dalam kegiatan perdagangan antar ketiga negara bisa dikurangi. Sebab, selama ini, banyak transaksi ekspor dan impor barang harus dilakukan menggunakan dolar. “Jadi ini akan meningkatkan diversifikasi penggunaan mata uang dalam kegiatan ekonomi,” kata Agus.

Selain itu, LCS Framework ini juga dinilai akan mampu mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Sehingga, kegiatan perekonomian antar ketiga negara dengan lebih efisien.

Peluncuran LCS Framework hari ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad bin Ibrahim, dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob. Sejumlah perwakilan perbankan dari ketiga negara turut hadir dalam acara peluncuran ini.

Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad bin Ibrahim, menyampaikan hal senada. Menurut dia, peluncuran LCS Framework ini akan meningkatkan kepercayaan antar ketiga negara. “Indonesia dan Thailand adalah mitra penting bagi Malaysia,” ujarnya.

dollar small

oleh Eko B. Supriyanto

 

 

PEMERINTAH telah sepakat untuk memangkas besaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp47,5 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk infrastruktur yang menjadi jualan pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintah terpaksa memotong anggaran karena penerimaan pajak tak sesuai dengan harapan. Daripada mengorbankan defisit anggaran yang lebih besar, selain akan melanggar batas defisit yang disepakati sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), mau tak mau harus memotong pengeluaran. Tahap pertama pemotongan anggaran tidak termasuk pada anggaran wajib, seperti gaji atau subsidi pendidikan, tapi untuk hal-hal yang melekat pada perjalanan dinas dan seminar serta hal-hal lain seperti peninjauan proyek. Risiko akan lebih besar jika membiarkan defisit anggaran. Selain akan menekan nilai tukar rupiah, tentu harus mencari sumber-sumber penerimaan atau pemasukan, salah satunya akan berutang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Defisit anggaran yang besar dengan sendirinya akan menekan nilai tukar rupiah. Repot.

Sudah tentu pemotongan anggaran ini akan berdampak ke mana-mana, termasuk ke sektor perbankan lewat sektor riil yang selama ini mendapat berkah anggaran. Apalagi, ekonomi Indonesia adalah ekonomi APBN. Karena itu, pemotongan anggaran akan membawa dampak yang tidak kecil bagi perbankan dan sektor riil.

Obat yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) ialah penurunan BI Rate menjadi 6,50% dari sebelumnya 6,75%. Penurunan BI Rate ini memberi sinyal bahwa inflasi akan terjaga pada kisaran 4% dan dunia usaha akan merasa lebih longgar dalam berinvestasi. Peningkatan investasi menjadi penting setelah anggaran tidak sesuai dengan harapan.

Langkah BI menurunkan BI Rate sudah menunjukkan arah yang benar, kendati respons BI Rate berupa penurunan suku bunga kredit akan terjadi setidaknya pada tiga bulan ke depan. Transmisi penurunan suku bunga oleh BI ini memang tidak serta-merta akan menggairahkan kredit, tapi setidaknya arahnya sudah benar.

Permintaan kredit perbankan yang relatif rendah (7%) bukan semata-mata karena tinggi atau rendahnya suku bunga. Menurut catatan Infobank Institute, salah satu hal terpenting ialah risiko kredit yang masih tinggi akibat penurunan harga komoditas dan pertambangan serta transportasi. Sektor komoditas dan pertambangan yang kini meninggalkan non-performing loan (NPL) yang relatif tinggi di bank-bank BUMN dan bank swasta besar.

Risiko kredit menjadi pertimbangan utama, selain dunia usaha sendiri yang juga tidak banyak memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan. Lihat saja angka undisbursed loan terus membesar. Di lain sisi, angka loan to deposit ratio (LDR) juga sudah mendekati 89,6% atau sudah diambang batas tinggi, 92%.

Pemotongan anggaran, terutama anggaran departemen untuk keperluan perjalanan dinas, seminar, dan rapat-rapat, tentu akan membawa efek yang besar bagi dunia perhotelan, agen perjalanan, dan trasportasi.
Sebenarnya pemerintah sendiri banyak berharap dari tax amnesty yang diharapkan sedikit banyak akan menghasilkan penerimaan. Namun, dengan pemotongan anggaran ini memberikan sinyal bahwa pemerintah sendiri tidak yakin akan keberhasilan tax amnesty karena sudah lebih awal melakukan pemotongan anggaran.
Kita tidak berharap tax amnesty ini gagal karena jika gagal akan terjadi banyak pemangkasan, yang salah satunya bisa subsidi-subsidi atau gaji pegawai yang tidak kita harapkan. Atau, akan menaikkan tarif pajak yang membuat dunia usaha makin tidak kondusif.

Jika demikian, ada baiknya tax amnesty ini terus didorong untuk segera diberlakukan, kendati masih banyak argumen di masyarakat tentang istilah bebas dari kejahatan pajak tapi tidak bebas kejahatan tindak pidana yang lain. Meski Menteri Keuangan menegaskan, bagi yang membocorkan data-data tax amnesty akan terkena tindak pidana, di Indonesia kredibilitas lembaga terutama menyangkut data-data bisa didapat dengan mudah.

Kondisi keuangan negara saat ini benar-benar berada dalam tepi jurang. Jika tahun-tahun sebelumnya ada pada risiko penyerapan, sekarang lebih mengerikan, yaitu risiko penerimaan. Ketidakpastian penerimaan akibat lesunya ekonomi dan penurunan harga komoditas dan pertambangan akan mendorong pengelolaan anggaran rawan defisit.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya makin membuat situasi berusaha makin tidak keruan. Para menteri yang membuat kebijakan-kebijakan parsial dengan data yang berbeda, seperti data sapi, data ikan, dan data beras, membuat para menteri saling membuat kebijakan akrobat. Impor daging tapi tidak membuat daging turun harganya. Di bilang surplus beras tapi tidak ada satu negara di dunia pun yang mengimpor beras kita.

Pada akhirnya pemotongan anggaran belanja telah memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia tidak akan sebagus tahun lalu. Bank-bank harus menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang deg-degan ini. Penurunan suku bunga merupakan hal yang baik, tapi tidak otomatis akan menggenjot kredit, karena memang ekonomi Indonesia sedang rawan.

Selamat datang ekonomi cekak—ekonomi yang ketat dan bank-bank harus menekan banyak biaya sebagai konsekuensi dari penurunan pendapatan atas risiko kredit macet yang terus membesar. Lebih dari itu, perbankan membutuhkan kebijakan yang kredibel dan tak sekadar paket-paket yang entah bagaimana nasibnya. (*)

 

 

Penulis adalah Pimpinan Redaksi Infobank

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas mengenai deregulasi. Rapat koordinasi ini merupakan untuk yang kesekian kalinya dilakukan oleh Darmin demi memuluskan efektivitas pelaksanaan paket kebijakan.

Pantauan Okezone, Selasa (21/6/2016), hingga pukul 09.30 WIB, rapat koordinasi ini telah dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dijadwalkan, rapat koordinasi ini nantinya juga akan dihadiri oleh perwakilan Kadin, Hipmi, Apindo, Bekraf, dan BKPM.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah fokus untuk memangkas regulasi pada berbagai daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah investor agar dapat berinvestasi pada berbagai daerah. Sehingga, target Indonesia sentris dalam hal pembangunan dapat tercapai.

Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan 12 paket kebijakan. Hanya saja paket kebijakan tersebut baru efektif dirasakan oleh Jakarta dan Surabaya. Kedua daerah ini memang menjadi fokus pemerintah untuk menerapkan deregulasi karena menjadi daerah penilaian Bank Dunia untuk ease of doing business index atau indeks kemudahan berbisnis.

Untuk itu, demi menjamin terlaksananya aturan dalam paket kebijakan, khususnya dalam hal deregulasi, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) guna memantau deregulasi saat ini mulai memberikan respon atau pengaruh yang baik. Pembentukan pokja ini diterapkan guna mengawal dan mempercepat realisasi paket kebijakan ekonomi jilid I-XII sehingga berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pokja tersebut selain efektif memberikan perkembangan penyelesaian regulasi yang belum selesai, kasus operasional, dan usulan deregulasi lanjutan, juga akan membahas usulan format evaluasi, agenda kampanye dan diseminasi kebijakan deregulasi ekonomi.

Sekadar informasi, berapa regulasi yang tadinya belum tunas, namun saat ini telah tuntas pada Juni 2016 adalah Permen ATR/Kepala BPN No.11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Permentan No.29/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Permenaker No.20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

Sedangkan, enam peraturan turunan atau petunjuk teknis yang telah tuntas antara lain dari BKPM tentang Inland FTA, Kementerian ESDM tentang penyediaan tenaga listrik dan pemasangan converter kit, Kementerian ATR/BPN tentang hunian orang asing, Kementerian PUPR tentang pengusahaan sumber daya air dan Kementerian Pertanian tentang pelaksanaan impor ternak.

Akan tetapi, masih terdapat 20 peraturan petunjuk teknis paket kebijakan ekonomi yang belum tuntas di beberapa kementerian terkait serta enam regulasi turunan yang sedang menunggu pembahasan dan harmonisasi. Sehingga penerbitannya masih tertunda pada Juni 2016.

Guna mendorong percepatan regulasi yang belum terbit, rapat evaluasi dan Pokja akan dilakukan secara konsisten setiap minggu agar pelaksanaan paket kebijakan ekonomi dapat lebih efektif.

http://economy.okezone.com/read/2016/06/21/20/1420873/menko-darmin-kumpulkan-menteri-muluskan-12-paket-kebijakan-ekonomi
Sumber : OKEZONE.COM

Emoticons0051

KONTAN: Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atawa BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,5% merupakan salah satu upaya  mempercepat penurunan suku bunga perbankan. Suku bunga, khususnya suku bunga kredit,  diharapkan bisa kembali turun ke bawah 10%.

Tapi pemilihan waktu  memangkas BI rate kurang tepat lantaran dampaknya baru akan terasa minimal tiga bulan ke depan. Sebab, menjelang Lebaran masyarakat lebih membutuhkan uang tunai. Sehingga perbankan cenderung berusaha memenuhi untuk likuiditas tersebut.

Alhasil, penurunan BI rate ini tidak akan langsung ditanggapi perbankan segera memangkas bunga. Jadi, penurunan BI rate di tengah banyaknya permintaan uang tunai lebih berdampak netral atau minim.

Efeknya baru terasa setelah mudik, itupun jika likuiditas bank memadai. Padahal tujuan penurunan BI rate agar suku bunga perbankan turun, sehingga ekonomi bisa bergerak dan masyarakat bisa mengajukan kredit.

Jika BI ingin mendapat dampak lebih besar, seharusnya lebih agresif. Yakni dengan menurunkan BI rate 50 bps dan bulan depan turun lagi 75 bps.

Sebenarnya langkah BI ini bisa dimaklumi, mengingat masih banyak ketidakpastian dalam penerimaan negara. Mulai dari belum jelasnya nasib kebijakan pengampunan pajak atawa tax amnesty.

Menyusul, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang masih dibahas. Jadi, masih banyak pengeluaran pemerintah yang tertunda.

Sementara itu, langkah BI melakukan relaksasi pada aturan loan to value (LTV) sudah tepat. Pelonggaran kebijakan di sektor properti ini diperlukan kala ekonomi melambat.

Apalagi sektor properti memiliki tingkat kredit bermasalah atawa non performing loan (LTV) rendah. Diharapkan dengan relaksasi LTV ini kemampuan masyarakat untuk membeli rumah kembali bangkit. Tapi yang perlu diingat, dampak pelonggaran LTV baru kelihatan dalam enam bulan.

 globe

Bisnis.com, JAKARTA – Empat perguruan tinggi negeri bertengger sebagai empat universitas terbaik di  Indonesia  dalam riset 11 universitas terbaik Indonesia 2016 dari Quacquarelli Symonds. Uniknya, Universitas Muhammadiyah Surakarta mampu mengalahkan Universitas Brawijaya Malang.

Lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia Quacquarelli Symonds (http://www.qs.com) hari ini merilis hasil survei  peringkat universitas Asia 2016 dengan tajuk QS University Ranking: Asia 2016.

Penentuan peringkat 11 universitas terbaik Indonesia didasarkan pada peringkat universitas di Indonesia di kancah peringkat Asia.

Hasilnya, 11 perguruan tinggi terbaik Indonesia 2016 secara berturut-turut adalah: Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran,  Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Bina Nusantara.

11 Universitas Terbaik Indonesia di Kancah Asiah

No. Ranking Asia 2016 Perguraan Tinggi
1 67 Universitas Indonesia (Jakarta)
2 86 Institut Teknologi Bandung (Bandung)
3 105 Universitas Gadjah Mada (Jogjakarta)
4 190 Universitas Airlangga (Surabaya)
5 191 Institut Pertanian Bogor (IPB)
6 199 Universitas Padjadjaran (Bandung)
7 231-240 Universitas Diponegoro (Semarang)
8 251-300 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Surabaya)
9 251-300 Universitas Muhammadiyah Surakarta (Solo)
10 301-350 Universitas Brawijaya (Malang)
11 301-350 Universitas Bina Nusantara (Jakarta)

Sumber: Riset Quacquarelli Symonds

Peringkat UI, ITB, UGM meningkat signifikan. Peringkat UI meningkat dari 79 tahun lalu menjadi 67, ITB melejit dari 122 ke 86, dan UGM dari 137 ke 135.

Dua universitas negeri lain yang mengalami lompatan peringkat adalah IPB dari 211-220 ke 190 dan Undip dari 261-270 ke 231-240.

Ada pun universitas negeri yang mengalami penurunan peringkat secara drastis adalah Universitas Padjajaran dari 168 ke 199.

“Perguruan tinggi lain yang masuk peringkat tahun ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Muhammadiyah Surakarta di kelompok peringkat 251-300 serta Universitas Brawijaya dan Universitas Bina Nusantara di kelompok peringkat 301-350,” tulis laporan laporan QS University Rankings: Asia 2016 tersebut.

Penetapan peringkat perguruan tinggi tersebut didasarkan pada hasil riset Quacquarelli Symonds (http://www.qs.com) dengan menggunakan 9 indikator untuk menyusun peringkat 350 universitas Asia 2016. Rinciannya sebagai berikut.

1.Reputasi akademis (bobot 30%)

Survei dilakukan ke kalangan akademisi kampus di setiap jurusan/pogram studi untuk mengukur kekuatan jurusan/program studi tersebut

2.Reputasi karyawan (bobot 10%)

Mensurvei karyawan administrasi perguruan tinggi untuk mengukur kualitas layanan administasi perguruan tinggi.

3.Rasio fakultas/mahasiswa (bobot 20%)

Dihitung dari rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang lulus dari setiap program studi di perguruan tinggi

4.Penghargaan hasil riset (bobot 15%)

Indikatornya adalah jumlah riset ilmiah perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan sebagai tolok ukur reputasi karya ilmiah tersebut, yang dianalisis dengan program Scopus.

5. Jumlah riset ilmiah per fakultas (bobot 15%)

Dengan menggunakan aplikasi Scopus, jumlah riset ilmiah per fakultas dikalkulasi menjadi skor dengan bobot penilaian 15%.

6-7. Proporsi fakultas internasional (2,5%) dan mahasiswa internasional (2,5%)

Indikator ini menganalisis jumlah program studi internasional yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Sementara itu, pengukuran jumlah mahasiswa program studi internasional itu dilihat dari rasio jumlah mahasiswa internasional dibandingkan dengan pegawai administrasi PT sebagai penentu kualitas layanan administrasi program studi internasional tersebut.

8-9.Proporsi pertukaran mahasiswa ke luar negeri (2,5%) dan proporsi penerimaan pertukaran mahasiswa dari luar negeri.

Indikator ini dilihat dari jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri dalam rangka program pertukaran mahasiswa serta penerimaan mahasiswa dari luar negeri dalam rangka program tersebut.

Dari 9 indiaktor itu, Quacquarelli Symonds kemudian memeringkat 350 universitas di Asia 2016. Peringkatnya bertambah 50 universitas dibandingkan dengan riset  QS University Ranking: Asia 2015 yang hanya memeringkat 300 universitas.

Apakah ini berarti Quacquarelli Symonds hanya mensurvei  11 perguruan tinggi di Indonesia. Simona Bizzozero, Kepala Humas Quacquarelli Symonds, menegaskan lembaga survei global itu melakukan kajian terhadap seluruh universitas di Indonesia.

“Hanya 11 universitas itulah yang memenuhi  9 indikator itu dengan tiga kriteria dari kami,” ujarnya melalui surat elektronik kepada Bisnis.

Simona menyebutkan tiga kriteria adalah (1) memiliki program studi sarjana dan pasca sarjana; (2) menggelar riset minimal di dua dari program studi seni & humaniora, ilmu alam, ilmu hidup, ilmu sosial, serta teknologi & rekayasa; (3) disurvei dari dari responden staf pengajar dan staf administrasi secara global.

Peringkat Asia

Berdasarkan peringkat itu, Universitas Nasional Singapura masih bertengger di peringkat teratas dan tak tergoyahkan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2014.

Yang cukup menyolok dari hasil riset itu adalah kinerja Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang ajlok ke peringkat ke-6 Asia. Padahal dalam survei  QS University Ranking: Asia 2015, universitas kebanggan rakyat Korsel itu menempati peringkat ke-3.

Sementara itu Tsinghua University melejit dari peringkat  ke-11 tahun lalu menjadi peringkat ke-5 tahun ini.

Peringkat 20 Universitas Terbaik Asia 2016

Ranking 2016 2015 Universitas Negara
1 1 National University of Singapore (NUS) Singapura
2 2 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong
3 4 Nanyang Technological University (NTU) Singapura
4 5 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong
5 11 Tsinghua University China
6 3 KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology Korea Selatan
7 9 City University of Hong Kong Hong Kong
8 6 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong
9 7 Peking University China
10 8 Seoul National University (SNU) Korea Selatan
11 16 Fudan University China
12 10 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) Korea Selatan
13 12 The University of Tokyo Jepang
14 15 Tokyo Institute of Technology Jepang
15 14 Kyoto University Jepang
16 19 Korea University Korea Selatan
17 13 Osaka University Jepang
18 18 Yonsei University Korea Selatan
19 17 Sungkyunkwan University Korea Selatan
20 20 Tohoku University Jepang

Sumber: Riset Quacquarelli Symonds

 Emoticons0051

ID: Ekonom UGM Mudrajad Kuncoro menjelaskan, ke-12 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab akar masalah yang dihadapi dunia usaha dan masyarakat.

Faktanya, berdasarkan laporan Doing Business Bank Dunia tahun ini, memulai bisnis di Indonesia masih membutuhkan 13 prosedur, memakan waktu 46,5 hari, memakan biaya hingga 19,4% dari pendapatan per kapita, dan memerlukan modal minimal yang dibayar 31% dari pendapatan per kapita.

”Meskipun waktu lebih pendek, biayanya semakin mahal,” ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor FEB UGM itu.

Menurut Mudrajad, langkah pemerintah yang menerbitkan banyak paket kebijakan dan perencanaan layak diapresiasi. Namun, kekurangan pemerintah juga perlu dikoreksi, seperti implementasi, pemantauan, dan sanksi yang kurang.

”Saya usulkan, pemerintah pusat dan pemda melakukan perubahan bersama-sama agar tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan yang kontraproduktif terhadap dunia usaha,” ucap dia.

Kebersamaan pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan, kata Mudrajad, diarahkan untuk memberikan jawaban konkret setidaknya atas tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha, yakni penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan.

”Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah tidak hanya menghambat arus barang dan jasa, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Prioritas perlu diberikan pada deregulasi, debirokratisasi, dan koordinasi berbagai perda dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” papar dia. (mam/ths/az/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/birokrat-jadi-predator-belum-jadi-fasilitator/144582

dreaming

INILAHCOM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa ekonomi Indonesia selama 2 tahun kebelakang ini memang menghadapi ekonomi yang sulit, dari rendahnya harga minyak dunia, harga komoditas dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kita tengah melalui banyak hal yang tidak kita temui di masa lalu, ekonomi Indonesia, betul-betul mencoba menemukan taking chance, bagaimana menemukan kesempatan cara agar tidak terbawa arus perlambatan ekonomi dunia, dan itulah yang betul-betul diusahakan dalam 1-2 tahun terakhir ini,” kata Darmin saat membuka forum tahunan Indonesia Petroleum Assosiation (IPA) ke-41 di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Darmin mengatakan selama 2 tahun terkhir ini ekonomi Indonesia menghadapi ekonomi yang cukup sulit. Namun pemerintah berusaha keras untuk meredam gejolak ekonomi tersebut yang akan berdampak lebih besar terhadap Indonesia.

“Kita mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir kita sulit menghadapi perlambatan yang terjadi, atas dasar itu pemerintah mencoba meletakkan dasar-dasar untuk membalikkan arah perlambatan tersebut, kita mencatat pemerintah betul-betul berusaha mengundang investor,” paparnya.

Tak hanya itu kata pria kelahiran Tapanuli Sumatera Utara ini, pemerintah juga telah menelorkan selusin paket kebijakan ekonomi yang berperan mederegulasi dan membirokritisasi segala aspek kemudahan berimvestasi untuk memberikan stimulus ekonomi.

“Sampai hari ini pemerintah sudah menerbitkan 12 paket deregulasi, termasuk di dalamnya pelonggraran DNI maupun EODB, di Indonesia, dua hal itu yang merupakan backbone dua tahun terakhir, dan kita patutu bersyukur bahwa tendensi turun itu sudah mulai bisa kita belokkan,” katanya.

“Namun belum cukup membanggakan akan tetapi pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi terus menurun, kita mulai dengan 4,9 persen kuartal I di 2016,” tandasnya. [hid]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2298071/menko-darmin-sebut-2-tahun-ekonomi-di-masa-sulit#sthash.FyjRtrOB.dpuf

 doraemon

Jakarta  detik-Sudah 12 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, belum semua paket dapat terealisasi akibat beberapa peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan.

Demikianlah diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

“Kita kemudian melihat betul memang deregulasinya itu misalnya Peraturan Presiden. Memang betul di situ tidak dikatakan harus dibuat peraturan pelaksanaannya. Tapi ketika kita baca ternyata dia perlu peraturan pelaksanaan. Kalau nggak, nggak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Darmin tidak dapat mengungkapkan secara rinci. Akan tetapi setidaknya ada 26 Peraturan Menteri sebagai turunan dari Perpres yang harus diterbitkan. Selanjutnya perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

“Itu ada 26 Peraturan Menteri yang harus terbit. Ini pun sudah kita komunikasikan dengan KL dan proses sedang berlangsung,” ujar Darmin.

Dalam 12 paket kebijakan tersebut ada 203 aturan yang seharusnya telah diterbitkan namun hingga sekarang baru 194 peraturan yang diterbitkan meliputi PP, Perpres, Permen dan lainnya. Artinya masih ada 9 peraturan yang belum selesai.

Berikut daftar paket kebijakan yang telah terealisasi :

  • Paket 1 : 124 peraturan, selesai 97%
  • Paket 2 : 15 peraturan, selesai 100%
  • Paket 3 : 8 peraturan, selesai 100%
  • Paket 4 : 10 peraturan, selesai 80%
  • Paket 5 : 3 peraturan, selesai 100%
  • Paket 6 : 5 peraturan, selesai 100%
  • Paket 7 : 5 peraturan selesai 80%
  • Paket 8 : 3 peraturan selesai 100%
  • Paket 9 : 7 peraturan selesai 71%
  • Paket 10: 1 peraturan selesai 100%
  • Paket 11 : 5 peraturan, selesai 80%
  • Paket 12 : 17 peraturan, selesai 100%

(mkl/feb)

doraemon

JAKARTA (Reuters) – Indonesia has eased foreign ownership rules in the retail sector and port services as part of efforts to liberalise its economy, South-east Asia’s largest.

President Joko Widodo signed revised investment regulations, which spell out which sectors are partially closed or entirely closed to foreign investors, last week and it took effect immediately, according to a copy uploaded to a government website on Tuesday (May 24).

The government announced the revision to rules on foreign ownership – its so-called negative investment list – in February, saying it has decided to loosen restrictions on everything from restaurant to agriculture, transportation and movie theatres.

However, the new regulation set a 49 per cent foreign ownership cap on small e-commerce businesses, contradicting the government’s earlier statement that it will open the sector 100 per cent to foreign money.

ezgif.com-resize

JAKARTA kontan. Pasar merespon sinyal bank sentral AS The Federal Reserve yang mungkin menaikkan bunga Juni mendatang. Rupiah sore ini, Kamis (19/5), ditutup terdepresiasi 1,38% menjadi Rp 13.565 per dollar AS. 

Pelemahan Rupiah dikhawatirkan berimbas pada langkah pemerintah menutup defisit anggaran dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN), terutama yang dalam bentuk mata uang valuta asing. Dengan tertekannya mata uang Garuda, dihawatirkan mendorong yield atau imbal hasil SBN menjadi lebih tinggi.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengaku tidak terlalu khawatir. Sebab, penerbitan SBN sudah dilakukan di awal tahun, atau menggunakan strategi front loading.

Jadi, sebagian besar kebutuhan pembiayaan sudah terpenuhi. Kecuali jika terjadi pelebaran defisit anggaran, yang membuat jumlah pembiayaan bertambah.

Terkait ini, Robert mengatakan kondisi pelemahan Rupiah belum tentu akan bertahan lama. “Pada saat penerbitan semoga sudah kembali,” kata Robert, Kamis (19/5) di Jakarta.

Ada dua alasan Robert merasa aman dari ancaman pelemahan Rupiah. Pertama, peluang meningkatnya status rating utang pemerintah menurut lembaga Standard & Poor’s (S&P) menjadi investment grade.

Meski belum pasti, tetapi dengan berbagai pencapaian dan manajemen risiko yang dimiliki pemerintah, seharusnya S&P tidak ragu untuk menaikan rating Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki Bilateral Swap Arrangement (BSA) untuk mengantisipasi aksi jual SBN.

Kedua, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, alias tax amnesty. Kebijakan ini dipercaya bisa menambah likuiditas yang cukup besar ke pasar keuangan dan surat utang.

Jika ada tambahan likuiditas, maka permintaan akan instrumen investasi tinggi. Dengan begitu maka harga semua instrumen akan meningkat, akibatnya yield akan tertekan.

Kedua hal tadi dipercaya bisa mengopset atau menutupi dampak negatif dari kebijakan The Fed jika benar-benar menaikan Fed fund rate pada Juni mendatang.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Pemerintah Yakin Pembiayaan Aman Hadapi Ancaman The Fed

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi industri manufaktur setahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen untuk industri sedang dan besar, dan tumbuh 5,91 persen untuk industri mikro dan kecil.

Kepala BPS Suryamin menuturkan untuk industri sedang dan besar ada empat industri yang mengalami pertumbuhan produksi signifikan.

Produksi industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional pada kuartal-I 2016 naik 10,5 persen dibandingkan kuartal-I 2015.

“Porsi atau share industri farmasi , produk obat kimia dan obat tradisional naik sebesar 0,54 persen,” kata Suryamin dalam paparan BPS di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Produksi barang galian bukan logam pada kuartal-I 2016 juta naik sebesar 8,58 persen dibandingkan kuartal-I 2015. Share barang galian bukan logam dalam industri manufaktur sedang dan besar mencapai 2,1 persen.

Adapun produksi logam dasar pada kuartal-I 2016 naik 7,61 persen dibandingkan kuartal-I 2015, di mana share industri ini sebesar 4,22 persen.

“Makanan yang memiliki share terbesar yakni 26,85 persen, produksi manufakturnya juga tumbuh 4,54 persen,” imbuh Suryamin.

Di level industri mikro dan kecil, pertumbuhan produksi terbesar terjadi pada komputer, barang elektronika, dan optik yang naik 24,26 persen dibandingkan kuartal-I 2015.

Selain itu, mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) juga naik 24,17 persen. “Percetakan dan reproduksi media rekaman naik 23,31 persen” kata Suryamin.

bird

Metrotvnews.com, Balikpapan: Kementerian bidang Perekonomian menyatakan Paket Kebijakan Ekonomi XII sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia akan memfokuskan kemudahan berusaha.

“Kami punya fokus setiap kali (mengeluarkan kebijakan). Kemarin (Paket Jilid XI) fokusnya logistik, sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi XII adalah bagaimana menciptakan kemudahan berusaha,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawady, usai Inseminasi dan Diseminasi Paket Kebijakan Perekonomian, di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Kamis (21/4/2016).

Eddy mengatakan Paket Kebijakan Jilid XII ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan investasi, dan penguatan komoditas ekspor. Menurutnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih dibebankan dengan adanya perizinan, sertifikasi dan proses birokrasi lainnya yang menjadi hambatan berusaha.

Selain itu, paket kebijakan yang segera diumumkan oleh  pemerintah ini selalu ada keberlanjutan dari paket sebelumnya yang telah dilakukan. Terkait kebijakan sebelumnya, pemerintah pada 29 Maret 2016 mengumumkan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.

“Kemungkinan Paket XIII nanti akan masuk pada investasi dan logistik lagi. Kita akan lihat, kalau ada hambatan kita ubah,” ujar Eddy.

Namun demikian, ia menegaskan pemahaman kebijakan selalu terkendala terkait penjelasan detail oleh pelaksana kebijakan sehingga ada perbedaan implementasi antara pusat dan daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat harus memahami setiap Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dievaluasi.

Seperti yang telah diberitakan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII setelah mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Eropa. “Pulang dari Eropa kita akan keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pebisnis, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia menekankan tiga hal yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural atau deregulasi dan peningkatan kualitas SDM.

http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/nbwdGamk-paket-kebijakan-ekonomi-xii-fokus-di-kemudahan-berusaha
Sumber : METROTVNEWS.COM

spiral

Everybody seems to be betting big on Indonesia as the country of the future in Asia. Even as they do, some executives in Jakarta are returning to the past, using interpretations of the law to leave international bills unpaid.

Indonesia was the best performer among countries represented in an Asia dollar bond index from Merrill Lynch in the first quarter, and its equity market closed the period as the region’s third-best gainer. Bond investors who stayed the course through volatility made a 7.6 percent return.

In the same quarter, however, companies dealt major blows to foreign creditors using tactics that might make an aggressive New York lawyer cringe. In January, advisers for the cellphone retailer PT Trikomsel managed to get a court decision that effectively dismissed any claims from foreign creditors, among them holders of S$215 million ($159 million) of notes sold in Singapore. On Friday, Reuters reported that a Jakarta judge excluded Standard Chartered from a creditor list and raised questions about the validity of the bank’s claims to recoup a $1 billion loan made to tycoon Samin Tan’s coal miner Borneo Lumbung Energi & Metal.

Sorry, Can’t Pay You
Indonesian defaults on offshore debt have been accelerating
Source: Bloomberg

According to Debtwire, the strategy being used against Standard Chartered could be extended to other loans to miners, in the same way that Trikomsel’s tactic has been used before against bondholders. In summary: Foreign money is welcome, but if borrowers have trouble paying, lenders have no right to sue.

The Trikomsel strategy was first employed by Asia Pulp and Paper, which in 2001 recorded the biggest debt default in the region’s history. APP’s bonds were sold by an offshore special purpose vehicle, which extended the cash to the parent through an intercompany loan — a common occurrence in Indonesia. When restructuring started, judges in Jakarta said the shell subsidiary lending the money had a vote on how creditors would be repaid, but those who bought the bonds from it didn’t.

Standard Chartered is being dogged by a requirement that mining companies, which are regulated by the government, request authorization before they do deals. Such regulatory blessing was ignored in good times. The rule has been recalled to suit borrowers struggling with payments. If other miners use the same tactic, Standard Chartered could be looking at much larger losses.

The bank won’t be alone, however. From regional institutions such as Singapore’s DBS to global powerhouses like Credit Suisse, lending to Indonesian resources companies used to be a great way to drive revenues.

What’s happening now is a reminder that while Indonesian law is as good as that in many Western countries, the legal environment and judges’ interpretations don’t always conform to what might be expected in New York, or even nearby in Singapore. As they ride the latest wave of optimism about the country, investors would do well to set aside some of their gains to ensure they have the best legal advice.

dollar small

JAKARTA okezone – Bocornya dokumen Panama Papers diragukan oleh Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya beberapa nama orang Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut ternyata dalam kondisi finansial yang kurang baik.

Direktur Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbani mengaku memiliki teman yang namanya masuk ke dalam daftar tersebut. Namun, sepengetahuannya, kondisi finansial dari kerabatnya tersebut sangat jauh dari gambaran sosok oknum ‘pengemplang’ pajak yang seharusnya bergelimang harta.

“Saya agak meragukan data itu. Karena ada beberapa orang yang sebetulnya secara finansial tidak pantas masuk ke situ. Saya punya teman yang kondisinya pas-pasan, malah ekonominya jelek, tapi namanya masuk,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Menurut Hamdi, teman yang tidak mau disebutkan namanya tersebut hanya dimanfaatkan namanya untuk membuat perusahaan formalitas yang hanya digunakan untuk menyimpan dana guna menghindari pajak di Indonesia.

“Itu teman dekat saya sendiri. Saya hubungi dia, kok nama kamu masuk? ‘Iya dulu nama saya pernah dipinjam untuk set up company’. Mungkin dulu namanya pernah di pinjam untuk bikin paper company. Jadi namanya muncul. Makanya saya lihat namanya aneh-aneh,” imbuhnya.

(Baca Juga: Menkeu Bakal Investigasi Dokumen Panama Papers)

Kendati meragukan data Panama Papers tersebut, Hamdi tidak memungkiri jika sebagian nama orang Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut memang berniat untuk menyimpan dana di wilayah tax heaven tersebut.

“Mungkin sebagian ada yang benar, orang yang tujuannya untuk mengakali pajak, tapi enggak semuanya juga. Jadi integritas datanya meragukan. Sepertinya mereka hanya mengambil nama-nama yang pernah masuk di perusahaan-perusahaan formalitas di sana,” katanya.

“Kasihan orang-orang yang namanya hanya dipakai untuk setup company kemudian namanya masuk ke situ. Padahal secara finansial orangnya tidak sesuai,” tambah dia.

(mrt)

dollar small

JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga akan mendorong para pelaku  koperasi dan UMKM berbasis ekspor untuk memanfaatkan program Kredit  Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).

Puspayoga, mengatakan KURBE sebagai bagian dari paket kebijakan XI yang baru saja diumumkan pemerintah  diharapkan bisa menjadi solusi masalah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,  dan Menengah (UMKM).

“Selama ini upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama masalah  pembiayaan, serta masalah dalam kapasitas UMKM yang menyangkut Sumber  Daya Manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Rabu (30/3/2016).

KURBE, kata dia,  akan menjadi instrumen yang menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM. Ke depanÂ

Puspayoga berharap KURBE dapat memberikan stimulus kepada UMKM untuk  meningkatkan ekspor nasional. KURBE juga diharapkan bisa meningkatkan  daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan serta meningkatkan  kualitas dan nilai tambah produk ekspor.

KURBE sendiri  sesuai paket kebijakan XI akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor  yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja  Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM.

Selain itu juga  penyaluran pembiayaan kepada skala UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM  Ekspor), dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI  (Indonesia Eximbank).

KURBE ditetapkan dengan tingkat suku bunga sebesar 9% p.a efektif (tanpa subsidi).

“Sedangkan untuk KURBE mikro maksimal plafond sebesar Rp5 miliar.”

Sementara KURBE  kecil maksimal Rp25 miliar dan KURBE menengah maksimal Rp50 miliar  dengan jangka Waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5  tahun untuk KIE.

KURBE menyasar  utamanya para supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan  industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai dengan skala usahanya.

http://industri.bisnis.com/read/20160330/87/532611/paket-kebijakan-xi-manfaatkan-kurbe-kemenkop-dorong-umkm-berbasis-ekspor-
Sumber : BISNIS.COM

dollar small

RMOL. Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis World Economics Forum (WEF) memperlihatkan daya saing Indonesia berada di peringkat 37 yang sebelumnya nangkring di peringkat 34.

Peringkat Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangganya, yakni Singapura di peringkat 2, Malaysia peringkat 18 dan Thailand di peringkat 32. Kendati begitu, Indonesia masih berada di atas Filipina (37), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90) dan Myanmar (131).

Demikian dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di hadapan para Rektor Perguruan Tinggi dalam acara Rakernis Balitbang Bidang Ketenagakerjaan, di Gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin, (21/3).

Menurut dia, pendapatan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2012, yakni sebesar 3.701 dolar AS per kapita. Namun terus menurun hingga tahun 2014.

“Dari sisi kualitas, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh yang pendidikan rendah,” ujar Hanif.

Hanif juga menyebutkan penduduk usia muda (15-24) tahun yang terjun ke pasar kerja, yakni di tahun 2015 sebanyak 15,75 juta. Mereka ini seharusnya masih tergolong bukan angkatan kerja, dan memerlukan peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pendidikan.

Gini ratio (kesenjangan kaya dan miskin) juga terus bertambah dalam sembilan tahun terakhir. Persentase jumlah kemiskinan memang menurun, tetapi sebaliknya penduduk kaya di Indonesia juga meningkat pesat.

“Ini semakin menambah lebar jurang antara kaya-miskin,” imbuhnya.

Karena itu, menurutnya kata kunci mengurangi jurang kaya dan miskin adalah pemerataan pembangunan, baik pemerataan pembangunan antarsektor, antarwilayah, maupun antardaerah, dengan melibatkan sebesar-besarnya angkatan kerja di Indonesia.

Ia menegaskan, pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dicegah dengan dalih apapun juga, sebab akan menambah angka pengangguran. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan angkatan kerja harus mampu berdaya saing dengan perusahaan dalam dan luar negeri.

“Bagi yang belum bekerja, langkahnya adalah melaksanaan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran,” ucapnya.[wid]

rose KECIL

JAKARTA kontan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menilai penurunan harga minyak dunia masih akan menjadi tantangan berat bagi perekonomian global dan ekonomi domestik pada 2016.

Harga minyak sebelumnya pernah stabil pada kisaran 100 dolar AS per barel selama kurang lebih tiga setengah tahun, tapi sejak 2014 harga minyak terus menurun.

“Harga minyak (rata-rata sepanjang tahun 2016) diperkirakan akan berada pada kisaran 15-20 dolar AS per barel,” ujar Fadel dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis.

Menurut Fadel, jika harga minyak turun 20 persen masih positif karena mengurangi inflasi dan biaya logistik minyak turun 20 persen.

Namun, turun harga minyak sampai 75 persen tersebut berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Ia menuturkan, dampaknya akan merembet kepada penurunan signifikan pada Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas.

Penerimaan sektor migas pada 2015 lalu mencapai 12,86 miliar dolar AS dari target yang ditetapkan 14,99 miliar dolar AS atau 85,79 persen dari target.

Harga minyak dunia sendiri belakangan menunjukkan tren meningkat setelah sempat menyentuh level di bawah 30 dolar AS per barel. Posisi harga minyak dunia terakhir mencapai level 38,46 dolar AS per barel.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

okezone JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak mengkhawatirkan mengenai prediksi International Monetary Fund (IMF) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 sebesar 4,9 persen.

Meskipun, pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi di APBN 2016 sebesar 5,3 persen. Menurut Darmin, pada realisasi pertumbuhan ekonomi di 205 yang mencapai 4,79 persen juga lantaran adanya upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi setiap kuartalnya.

“Tahun lalu juga begitu. Memang tahun lalu kita agak rendah, tapi dari kuartal ke kuartal kita makin baik loh. Kuartal 3, kuartal 4. Berarti ya ke depannya bisa juga kita dorong lebih baik,” kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Meski prediksi IMF jauh di bawah target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam APBN. Namun, Darmin tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 sebesar 5,3 persen.

“Untuk mencapai apa yang ditargetkan di APBN, 5,3 persen, ya saya kok tidak melihat itu sesuatu yang berat untuk dicapai,” tambahnya.

Dapat diketahui, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 akan berada di kisaran 4,9 persen setelah pada 2016 mencapai 4,79 persen. IMF menilai prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih baik, terutama karena dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

(mrt)

bird

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penamaan Modal (BKPM) Franky Sibarani hari ini turut mendampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam menyambut investor Belgia. Seperti yang diketahui, hari ini Indonesia kedatangan 301 delegasi dari Belgia yang berasal dari 200 perusahaan.

Dalam pertemuan ini, investor asal Belgia sempat mengutarakan keberatan dari besaran pajak di Indonesia. Belgia pun meminta Indonesia untuk memberikan fasilitas dalam hal perpajakan.

“Dalam pertemuan pertama itu adalah masalah pajak. Ada keluhan mengenai pajak. Itu akan kita fasilitasi,” kata Franky saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurut Franky, meskipun Belgia tidak tercatat ke dalam 20 besar sebagai investor asing di lantai bursa, namun pemerintah tetap akan memberikan prioritas dan fasilitas dalam hal perpajakan. Sebab, minta Belgia untuk berinvestasi tak hanya dalam bidang satu bidang, melainkan dalam berbagai bidang seperti pariwisata hingga perdagangan.

“Sampai saat ini memang investor dari Belgia itu tidak masuk dalam 20 besar di bursa. Tapi itu pekerjaan rumah kita,” tukasnya.

Seperti yang diketahui, saat ini Belgia menduduki peringkat 32 daftar investor di pasar saham Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan nilai investasi Belgia akan semakin meningkat dan memberikan manfaat bagi pembangunan di Indonesia.

http://economy.okezone.com/read/2016/03/14/20/1335214/investor-belgia-keluhkan-besaran-pajak-indonesia
Sumber : OKEZONE.COM

valentineEVERYsmall

kontan:

JAKARTA. Pemerintah masih perlu terus mendorong daya beli masyarakat. Penilaian ini disampaikan oleh Bank Indonesia (BI).

Bank sentral mencatat, di dua bulan pertama tahun 2016 ini, tingkat konsumsi rumah tangga masih tergolong rendah dibandingkan kuartal IV 2015 lalu.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, tren pelambatan konsumsi rumah tangga sudah terjadi sejak tahun lalu. Tren ini ia perkirakan masih berlangsung hingga kuartal pertama ini.

Pendapat Agus ini diperkuat oleh hasi survei BI tentang indeks keyakinan konsumen (IKK) di Februari yang turun dari bulan sebelumnya. IKK pada Februari 2016 menurun menjadi 110 dari sebelumnya 112,6 pada Januari lalu.

Sebab itu, Agus memprediksi, pertumbuhan konsumsi kuartal pertama 2016 ini lebih rendah dari kuartal IV tahun lalu. Sebelumnya, Kepala Departemen Ekonomi BI Juda Agung memproyeksi, pertumbuhan konsumsi di kuartal I 2016 sebesar 5%.

“Pada kuartal IV 2015 ada peran pemerintah dan pelaksanaan Pilkada,” kata Agus, Jumat (4/3) di Jakarta.

Gubernur BI memberikan catatan, meski BI sudah mengeluarkan kebijakan moneter yang semakin longgar dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) selama Januari-Februari, dampak pelonggaran moneter itu belum terlihat.

Sebab, kebijakan moneter memang tidak bisa langsung berdampak ke masyarakat. Agus mengingatkan, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk mendorong konsumsi. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan di sisi fiskal.

Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Dalam pertemuan negara-negara G-20 beberapa waktu lalu di Shanghai, China, sejumlah gubernur bank sentral menyampaikan, kebijakan di sisi moneter sudah cukup banyak.

Yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini adalah reformasi struktural. Sebab itu, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil harus benar-benar berkordinasi untuk merespons hal tersebut.

Sinyalemen ini boleh jadi sinyal dari BI tentang kebijakan bunga dalam rapat Dewan Gubernur BI Maret ini. Di sisi lain, Agus meminta pemerintah untuk memperhatikan reformasi ketenagakerjaan.

Reformasi ketenagakerjaan bukan hanya bagaimana menyusun konsep remunerasi atau cara merekrut tenagakerja, tetapi terkait kebijakan menjaga pengangguran agar tidak meningkat. Misalnya, di saat banyak pemutusan hubungan kerja, pemerintah harus menyiapkan regulasi tentang kepastian bagi pegawai yang kehilangan pekerjaan agar bisa mendapatkan pekerjaan lagi.

Selain itu, jika perlu, pemerintah mengurangi pemecatan. Bantuan langsung Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai, untuk mendorong konsumsi, pemerintah perlu segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ini dimungkinkan karena penurunan harga minyak dunia cukup besar. Pemerintah juga perlu mempercepat penyaluran subsidi langsung pemerintah dalam bentuk tunai (cash transfer). Cara ini efektif mendorong daya beli dalam waktu singkat.

Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Bappenas Sidqi Lego Pangesthi bilang, bantuan sosial masih perlu persiapan media penyalurannya dan lembaga yang akan terlibat. Jadi untuk melaksanakannya butuh waktu.

rose KECIL

Jakarta: Perekonomian dunia sekarang ini sedang dilanda perlambatan dan memiliki dampak negatif bagi negara-negara didalamnya. Bahkan, kebanyakan negara maju mengandalkan kebijakan moneter suku bunga negatif (negative rate) untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

Hal tersebut seperti dikatakan Ekonom Croco Researt Institute Raden Pardede, dalam acara ISEI, di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu 2 Maret. Dalam hal ini, Raden menyinggung langkah pemerintah dan otoritas keuangan yang berniat untuk menerapkan suku bunga rendah.

“Ini adalah pelajaran penting buat indonesia bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya satu monetary policy saja. Suku bunga turun enggak selesai masalahnya,” kata Raden.

Dirinya memandang, kebijakan tingkat suku bunga rendah menjadi sumber ketidakpastian. Ketidakpastian ini membuat masa depan perekonomian dunia menjadi kembali tidak jelas dan nantinya memicu adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

“Tidak ada motor pengerak ekonomi dunia, kecuali India, tapi India juga kecil. Tapi yang terjadi saat ini adalah perlambatan ekonomi dunia,” ujar dia.

Dirinya menganalogikan perlambatan ini seperti adanya angin haluan atau headwinds yang menghambat pesawat terbang. Jika anginnya datang dari depan dan pesawat dalam keadaan menurun itu masih baik. Namun yang berbahaya adalah ketika ada angin dari samping atau crossways.

“Ini berbahaya yaitu dimulai dari China dengan financial soft-nya bisa terjadi, kemudian negara-negara penghasil minyak, seluruh hasil minyak sekarang mengalami persoalan-persoalan. Perusahaan penghasil minyak juga diprediksi kurang maksimal,” jelas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/03/03/493177/suku-bunga-rendah-dinilai-tidak-selesaikan-persoalan-ek
Sumber : METROTVNEWS.COM

rose KECIL

JAKARTA kontan. Insentif listrik yang diberikan pemerintah kepada industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi nasional dan global yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu sudah dimanfaatkan oleh para pengusaha. Sofyan Basyir, Direktur Utama PLN mengatakan, sampai saat ini sudah ada 250 industri yang memanfaatkan insentif tersebut.

Ke-250 industri tersebut telah mengajukan permintaan diskon tarif listrik sebesar 30% karena ingin menaikkan kapasitas produksinya pada pukul 23.00 sampai 08.00. Selain itu, ada juga 250 industri lainnya yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban bayar tagihan listrik karena sedang kesulitan uang.

“Sebagian besar tekstil di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyerapan tenaga kerjanya besar,” kata Sofyan di Jakarta pekan kemarin.

Sayang, Sofyan tidak menjelaskan secara rinci siapa saja industri dan besarnya diskon serta penundaan pembayaran yang diberikan. Pemerintah mengobral banyak insentif untuk membantu industri dalam negeri menghadapi perlambatan ekonomi global dan nasional. Setidaknya ada dua insentif besar yang mereka berikan.

Pertama, diskon sebesar 30% dari tarif normal. Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, insentif ini diberikan bagi industri yang menaikkan kapasitas produksinya pada pukul 23.00 sampai 08.00.

“Ini untuk mendorong industri berbasih mekanik untuk memaksimalkan produksinya di malam hari ketika beban rata- rata sedang menurun,” kata Sudirman di Jakarta beberapa waktu lalu.

Insentif ke dua, menunda kewajiban bayar tagihan listrik bagi industri yang mengalami kesulitan cash flow dan berpotensi melakukan PHK. Sudirman mengatakan, industri dengan kategori tersebut hanya akan diberikan kewajiban bayar sebesar 60% dari total tagihan mereka.

Sementara itu, 40% tagihan lainnya, akan ditunda pembayarannya.

“Pembayarannya akan ditunda dan baru dibayar 13 bulan dari sekarang,” katanya.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian berharap dengan pemberian insentif- insentif tersebut bisa memberikan pertolongan bagi industri di dalam negeri untuk menghadapi beban perlambatan ekonomi.

rose KECIL

JAKARTA ID– Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku terus memonitor pengimplementasian paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan pemerintah. Sejak digulirkan paket pertama pada September 2015 hingga paket IX pada Januari lalu, Darmin mengklaim implementasinya telah mencapai 95%.

 

“Jadi, jangan khawatir dan mengira kita tidak memonitor serta tidak ada aturan pelaksanaannya yang tidak selesai. Kita sudah mencapai 94-95%,” kata Darmin, Kamis (11/2).

 

Darmin menanggapi keraguan sejumlah kalangan terkait implementasi paket kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah dinilai hanya membuat paket kebijakan tetapi implementasinya kurang karena tidak dilakukan evaluasi.

 

Dia mengatakan, pemerintah hanya membuat satu aturan terkait pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi X, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) pengganti Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

 

“Semua bahan sudah selesai dan dalam beberapa hari saya akan ajukan kepada Pak Pramono (Sekretaris Kabinet) untuk dicek dan diteken Presiden. Jadi, dalam seminggu atau dua minggu akan selesai,” kata Darmin.

 

Terkait paket-paket kebijakan ekonomi I-IX, Raden Pardede menilai, yang diperlukan saat ini adalah monitoringdan evaluasi. “Pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Sekarang ini yang diperlukan adalah monitoring dan evaluasi, karena masih banyak yang belum jalan,” kata Raden.

 

Sandiaga S Uno menyatakan, Kadin akan mengawal paket kebijakan ekonomi X tersebut dengan melakukan pelatihan dan inkubasi khususnya kepada pengusaha mikro yang paling rentan. “Menurut kajian, dari paket kebijakan ekonomi I-IX, baru 30-40% yang berjalan dan peraturannya sudah diterapkan. Sisanya masih dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi aturan,” kata Sandiaga. (nov/th)

valentineEVERYsmall

Washington, Feb 4, 2016 (AFP)
International Monetary Fund chief Christine Lagarde warned Thursday that the slowdown in emerging-market economies could lead to rising inequalities in the global economy.

In the wake of China’s cooling economy and the steep fall in commodity prices, the emerging-market economies are seeing growth falter and are facing “a new, harsh reality,” Lagarde said in a speech at the University of Maryland.

“Growth rates are down, capital flows have reversed, and medium-term prospects have deteriorated sharply,” the IMF managing director told a forum, according to the prepared text of her speech.

China, the world’s second-largest economy, posted its weakest growth in a quarter of a century in 2015, and Brazil and Russia are in recession.

The IMF now projects that income levels of the emerging and developing economies will converge to advanced economy levels at less than two thirds the pace it predicted a decade ago, Lagarde said.

“This means that millions of poor people are finding it more difficult to get ahead. And members of the newly created middle classes are finding their expectations unfulfilled,” she said.

The consequences of the interconnected global slowdown will not be merely economic, she pointed out: “It also carries with it the risk of rising inequality, protectionism, and populism.”

To address the growing global weakness, the IMF chief recommended that emerging-market economies, particularly those that export commodities, improve their spending policies and increase non-commodity revenues to make their budget adjustments “less painful.”

And to boost growth, Lagarde called on both advanced and emerging economies to step up efforts to open up global trade systems “and promote trade integration through regional and multilateral agreements.”

Earlier Thursday, the biggest trade deal in history was signed in New Zealand, yoking 12 Pacific Rim countries in the Trans-Pacific Partnership that aims to slash tariffs and trade barriers for 40 percent of the global economy.

The US-led initiative, which does not include China, requires ratification by the member states before it takes effect.

bird

JAKARTA sindonews- Pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid IX. Peluncuran paket ini sedikit melenceng dari rencana awal pada pertengahan Januari 2016.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, paket kebijakan jilid IX ini terdiri dari tiga poin yaitu berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota.

“Paket kebijakan ekonomi IX diumumkan hari ini, 27 Januari. Ada tiga kelompok. Soal logistik ada lima peraturan yang akan di breakdown oleh Pak menko perekonomian,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tenaga listrik, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.

“Sampai 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 gigawatt (GW) dengan energi terjual mencapai 220 terrawatt hour (TWH). Rasio elektrifikasi saat ini 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elastisitasi 1,2%,” terang dia.

Dia menjelaskan, dengan adanya Perpres tersebut, PT PLN (Persero) akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah juga akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN, dan lain-lain.

“Juga fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik,” terangnya.

Di sisi lain, PLN juga wajib mengutamakan penggunaaan barang/jasa dalam negeri melalui proses pengadaan inovatif. Misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang/jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan dalam negeri.

Selain listrik, yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi IX adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2016, kebutuhan nasional mencapai 2,61 kg per kapita, sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

“Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi, terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor,” ungkap dia.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Yakni, melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Namun, karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Untuk itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE.

Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau saat harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan memengaruhi stabilitas harga.

“Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau. Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat,” terang Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menambahkan, untuk peningkatan sektor logistik di desa dan kota, pemerintah sepakat untuk melakukan deregulasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan pembangunan konektivitas ekonomi desa dan kota.

Adapun lima jenis usaha yang dideregulasi adalah pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik (single billing), sinergi BUMN membangun agregator atau konsolidator ekspor produk UKM, goegraphical indications, dan ekonomi kreatif, sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik, dan penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.

“Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota,” tandas dia.

(izz)

double arrow picSMALL

Jakarta detik-Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan penguatannya.

Berdasarkan data perdagangan Reuters, Senin (25/1/2016), dolar AS pagi ini dibuka melemah di posisi Rp 13.796, dibandingkan penutupan perdagangan pada akhir pekan lalu yang berada di posisi Rp 13.822.

Meski demikian, penguatan rupiah tak bertahan lama. Dolar AS perlahan menguat.

Mata uang Paman Sam tersebut bergerak naik hingga ke level tertingginya pagi ini di Rp 13.845.

Hingga pukul 09.19 WIB, dolar AS bergerak menurun dari level tertingginya di Rp 13.840.

Penguatan rupiah terjadi merespon harga minyak dunia yang mulai naik. Setelah sempat terkoreksi hingga di bawah US$ 29 per barel, WTI Crude Oil mengalami rebound hingga US$ 32.19.

Meski demikian, masih perlu diwaspadai fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, perlambatan ekonomi China juga bisa menghambat laju rupiah.

Hal lain, kepastian suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (the Fed) akan menggerakkan volatiltas rupiah.

(drk/drk)

long jump icon

MUMBAI, KOMPAS.com – Pertumbuhan ekonomi India mencapai angka 7,4 persen pada kuartal III-2015. Berdasarkan data resmi pemerintah,  Selasa (1/12/2015), capaian ini jauh di atas capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yang mencapai 7 persen.

Faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi India ini adalah permintaan domestik dan dan aktivitas manufaktur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi India berhasil melampaui China yang mencatat pertumbuhan ekonomi 6,9 persen.

Perekonomian India telah diuntungkan dari jatuhnya harga komoditas yang membuat impor barang seperti minyak dan emasmenjadi murah. Data ini menunjukkan bahwa India terus menjadi salah satu ekonomi utama yang membukukan pertumbuhan paling cepat di dunia.

Meski demikian, ekonomi India dinilai masih perlu untuk tumbuh lebih tinggi untuk menyerap lebih banyak lapangan kerja bagi penduduknya. Oleh sebab itu, India perlu investasi besar yang berarti diperlukan iklim bisnis yang bersahabat.

Data perekonomian yang baru saja dirilis tersebut merupakan kabar baik bagi pemerintah India yang menghadapi kritik karena tidak menepati janji untuk melakukan reformasi ekonomi. Selain itu, kondisi politik terkait pemilihan umum pun mempengaruhi kondisi ekonomi.

Hari ini, Bank sentral India akan melakukan pertemuan guna menentukan suku bunga acuan sebagai langkah lanjutan usai rilis pertumbuhan ekonomi. Bulan lalu, bank sentral memangkas suku bunga acuan hingga berada pada posisi 6,75 persen.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Erlangga Djumena
Sumber : BBC

RBI latest interest rate changes

 change date percentage
 september 29 2015 6.750 %
 june 02 2015 7.250 %
 march 04 2015 7.500 %
 january 15 2015 7.750 %
 january 28 2014 8.000 %
 october 29 2013 7.750 %
 september 20 2013 7.500 %
 may 03 2013 7.250 %
 march 19 2013 7.500 %
 january 29 2013 7.750 %

JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan jika Indonesia akan mencontoh India dalam mengatasi kestabilan mata uang negaranya Rupe terhadap penguatan dolar Amerika Serikat (AS).Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengamini apa yang diungkapkan Menkeu tersebut. Menurutnya, India memang sanggup menghadapi fenomena penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, kondisi domestik India menjadi lebih baik. Pasalnya, Bank Central India mampu mengantisipasi perkembangan isu dolar akan menguat.

“Itu yang mempengaruhi depresiasi di India tidak terlalu besar terhadap dolar. Saya yakin bank Central India mengantisipasi perkembangan itu,”ujar Perry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurutnya, India memiliki Gubernur Bank Central India yang sangat kuat. Dalam membuat kerangka kebijakan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dan mata uang terkendali.

“Beliau sangat disiplin membuat kerangka kebijakan dan keputusan yang dibentuk India betul-betul membuat inflasi dalam negeri terkendali dan juga perhitungan terhadap mata uang bisa dikalkulasi,” tuturnya.

Sekadar informasi, hal tersebut terkait dengan keinginan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan untuk bisa seperti India yang mampu mengatasi pelemahan Rupe terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut Bambang, India mampu menstabilkan mata uangnya dengan mengurangi impor dengan menggantinya dengan produksi dalam negeri yang dinamakan oleh Kedutan Besar India yaitu “Make in India”.

http://economy.okezone.com/read/2015/09/29/20/1223100/bi-dukung-pemerintah-tiru-india-lawan-dolar-as
Sumber : OKEZONE.COM

Summary of other central banks’ interest rates

 central bank interest rate region percentage date
 FED interest rate United States 0.250 % 12-16-2008
 RBA interest rate Australia 2.000 % 05-05-2015
 BACEN interest rate Brazil 14.250 % 07-30-2015
 BoE interest rate Great Britain 0.500 % 03-05-2009
 BOC interest rate Canada 0.500 % 07-15-2015
 PBC interest rate China 4.600 % 08-25-2015
 ECB interest rate Europe 0.050 % 09-04-2014
 BoJ interest rate Japan 0.100 % 10-05-2010
 CBR interest rate Russia 11.000 % 07-31-2015
 SARB interest rate South Africa 6.000 % 07-23-2015

MUMBAI: The rupee rose by 19 paise at 65.77 against the US dollar in early trade on Wednesday at the Interbank Foreign Exchange after the Reserve Bank cut interest rates by 0.50 per cent on Tuesday (9/29/2015).

Forex dealers said besides a higher opening in domestic equity market, the dollar’s weakness against other currencies overseas, supported the rupee.

The domestic currency had gained nine paise to close at 65.96 against the US currency in Tuesday’s trade on persistent selling of dollars by banks and exporters amid sustained capital inflows.

Meanwhile, the benchmark BSE Sensex jumped 265.94 points, or 1.03 per cent, at 26,044.60 in early trade on Wednesday.

Seoul – Korea Selatan mencatat surplus neraca berjalan selama 42 bulan berturut-turut. Itu karena penurunan impor lebih cepat daripada ekspor, memperkuat kekhawatiran tentang apa yang disebut jenis resesi surplus, data bank sentral menunjukkan Jumat (02/10/2015).

tren bunga acuan korsel Okt 2015

Surplus transaksi berjalan Korsel mencapai US$8,46 miliar pada Agustus 2015, turun dari US$9,3 miliar sebulan sebelumnya, tetapi naik dari US$7,24 miliar dolar setahun sebelumnya, menurut bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BoK).

Neraca transaksi berjalan berada di posisi hitam selama 42 bulan berturut-turut sejak Maret 2012, mempertahankan tren surplus bulanan terpanjang. Kecenderungan surplus terjadi karena impor merosot pada kecepatan yang lebih cepat daripada ekspor. Ekspor dan impor berkurang tahun ini, meningkatkan kekhawatiran tentang pelambatan ekonomi.

Ekspor anjlok 11,7 persen dari setahun sebelumnya menjadi US$43,18 miliar pada Agustus 2015, dan impor jatuh 17,7 persen menjadi US$34,21 miliar. Surplus perdagangan untuk barang-barang mencapai US$8,97 miliar bulan lalu.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2241906/korsel-surplus-transaksi-berjalan-selama-42-bulan
Sumber : INILAH.COM

Seoul, Dec 3, 2015 (AFP)
South Korea’s economy grew at the fastest pace in more than five years in the third quarter, driven by a strong rebound in consumer spending, central bank data showed Thursday.

Asia’s fourth-largest economy expanded by 1.3 percent in the July-September period, the fastest on-quarter growth since the second quarter of 2010, the Bank of Korea said.

The quarter saw consumers venture back into shopping malls as the threat posed by a serious outbreak of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) receded.

Thirty-six people died in the outbreak, during which local businesses including shopping malls, restaurants and cinemas reported a sharp drop in sales as people shunned public venues with large crowds.

The tourism industry was hit particularly hard, with the number of foreign visitors plunging by up to 60 percent.

The third-quarter figure was higher than an earlier estimate of 1.2 percent and marked the first time in five quarters that it has exceeded the 1.0 percent mark.

Output in the manufacturing industry inched up only 0.1 percent on-quarter, reflecting a persistent slump in exports, which account for about half of South Korea’s GDP.

The central bank has predicted South Korea’s GDP would grow 2.7 percent this year. lim/gh/jah

6% @ BI Rate, ayo D0Nk!!!!!!

 

Jakarta infobank–Tingkat inflasi yang terus mengalami penurunan dimana pada Agustus dan September 2015 terjadi deflasi yang masing-masing sebesar 0,39% dan 0,08%, dinilai bisa menjadi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk melonggarkan kebijakan moneternya melalui penurunan BI Rate.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis, 5 November 2015. “Saya kira kita memiliki ruang dari sisi moneter, karena inflasinyakan sudah turun terus,” ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis, 5 November 2015..

Selain itu, dia menilai, Bank Sentral AS (The Fed) yang memutuskan untuk menunda kenaikan suku bunganya, juga bisa menjadi alasan BI untuk menurunkan suku bunga acuannya, karena normalisasi kebijakan moneter The Fed sampai saat ini belum menunjukkan kepastiannya.

“Sepanjang kondisi global yang tidak memberikan dampak yang berat terhadap kurs rupiah, saya kira ruang itu juga semakin terbuka,” tukas Halim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution juga pernah mengatakan, tingkat inflasi yang diperkirakan rendah pada akhir tahun ini, dapat menjadi peluang untuk penurunan suku bunga acuan BI.
“Sebenarnya dilihat dari itu, mestinya ada ruang untuk tingkat bunganya turun,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ruang untuk penurunan BI Rate bisa terlihat dari inflasi tahun kalender Januari-Oktober 2015 yang baru mencapai 2,16% dan inflasi secara tahun ke tahun (year on year) 6,25%. Namun, sejauh ini BI sebagai otoritas moneter mempunyai pertimbangan tersendiri.

Idealnya, kata Darmin, selisih antara BI Rate dengan tingkat inflasi adalah 100 basis poin (satu persen) bukan sebanyak 400 basis poin (empat persen) seperti saat ini. Menurutnya, dengan inflasi sekarang, makin lama real interest ratenya maka akan semakin besar.

“Nanti akhir tahun, inflasi di bawah 4%. Padahal BI Ratenya 7,5%, ada selisih empat persentase poin. Biasanya bedanya satu (persentase poin),” ujar dia.

Darmin menambahkan BI Rate yang terlalu tinggi dalam situasi saat ini telah membuat masyarakat enggan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan dan menahan konsumsinya, sehingga kondisi tersebut tentunya dapat memperlambat kinerja perekonomian. (*) Rezkiana Nisaputra

Jakarta detik -Pemerintah akan menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk perusahaan yang tengah dalam kesulitan dan terancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).”Kalau perusahaan kewalahan kan bisa PHK. Nah, ini kita bantu dengan kredit bersubsidi. (bunga) di bawah komersial,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2015)

Bila melihat secara keseluruhan, bunga komersial yang berlaku sekarang di atas 10%. ‎Bahkan dimungkinkan bunga yang diberikan nantinya bisa setara dengan level suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Sehingga cukup membantu perusahaan untuk kembali memproduksi.

Instansi yang akan memberikan kredit tersebut adalah Lembaga ‎Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Tahun ini telah diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut.

“LPEI intinya kan dapat PMN Rp 1 triliun akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Jadi suku bunganya lebih rendah dari komersial,” imbuhnya.

LPEI tidak hanya melayani perusahaan yang berorientasi ekspor saja, melainkan perusahaan padat karya. Walaupun tidak harus orientasinya ekspor. Asalkan perusahaan dapat kembali beroperasi dan tidak melakukan PHK.

“Kalau bisa jamin orang yang di PHK bisa ditarik lagi mungkin saja bisa,” tegas Bambang.

(mkl/ang)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak yakin kinerja neraca perdagangan November 2015 bakal bisa membantu memulihkan kekuatan nilai tukar rupiah yang makin loyo terhadap dollar AS.

Sebagaimana diketahui, pada penutupan perdagangan Senin (14/12/2015) sore, nilai tukar mata uang Garuda melemah sebesar 0,93 persen di posisi Rp 14.122 per dollar AS.

Menurut Darmin, pemilik dana lebih memperhatikan pengaruh dari eksternal daripada internal.

“Kalau ada kebijakan perubahan tingkat bunga (the Fed) itu biasanya akan membuat pemilik dana lebih terpengaru, dari sekedar data (ekonomi domestik),” ungkap Darmin kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali mendapat tekanan berat sepekan terakhir, setelah adanya isu kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve AS.

Darmin mengatakan, memang jelas isu itu membuat orang berspekulasi. Tekanan terhadap mata uang Garuda diprediksi akan terus terjadi sampai akhir pekan ini.

Meski begitu, Darmin menyatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan responsif.

“Kita akan siapkan kebijakan juga untuk menjawab itu. Tapi mungkin dalam satu-dua hari ini (baru dikeluarkan),” ucap Darmin.

strait times: Many emerging market currencies fell in value in August and September as various global worries took centre stage.

Investors were concerned that China would suffer a hard landing as the economy slowed significantly after years of boom.

In the world’s largest economy, the United States Federal Reserve back then offered a relatively downbeat assessment of the global economy. There were also concerns that when the Fed finally raises interest rates – an event that could well come this week – capital would leave emerging markets.

Dr Michael Hasenstab says, however, he saw at that time – and still sees – value in Malaysian and Indonesian government bonds.

Conditions in Malaysia were nowhere near as bad as they were in the Asian financial crisis, yet the ringgit was trading at levels not seen since that currency meltdown in 1997-98. In his assessment, the currency is “easily more than 20 per cent undervalued”.

Malaysia’s current account remains in surplus despite a slowing China and falling commodity prices, partly because electronics exports have been rising. Its central bank reserves also more than cover all their short-term external debt obligations, he noted.

In the case of Indonesia, interest rates and the value of the rupiah are attractive, added Dr Hasenstab, who is a portfolio manager for a number of funds, including the Templeton Global Bond Fund. Low government debt, reasonably strong domestic consumption and the elimination of fuel subsidies would likely benefit the country.

Q What was your reaction to the market volatility in the third quarter?

A Our view was that the global economy is not as bad as people think.

It has decelerated but it will still have reasonably positive growth next year.

The depreciation of the currency in China and the sell-off in the equity market were not indicative of a hard landing. The old capital-intensive, heavy-industry low-end manufacturing is decelerating and needs further restructuring.

But there is a new economy that is emerging to offset that – backed by the service sector, higher-quality growth, moving up the value-added chain and innovation.

Without a hard landing in China, a lot of emerging markets are far better positioned to deal with the Fed rate hike than they had been in previous periods.

We maintained our exposures in South Korea and Malaysia and added places like Indonesia and Mexico.

Q What are your top picks for these markets as of now?

A For Malaysia, we are now looking at local, shorter-maturity, local-currency government bonds, so we are getting exposure to the currency and local interest rates.

By our estimates, the Malaysian ringgit is easily more than 20 per cent undervalued.

The yields are fairly low – they are around 2 to 3 per cent – hence for Malaysia, it is mostly for the currency, not about the yield that you can earn. We are looking at shorter tenors because we do not want to take interest rate risk. Interest rates are very low, and over time, those will need to normalise higher.

Q Why are you optimistic on Malaysia in spite of China’s slowdown and falling commodity prices?

A It is true that Malaysia is going to be exporting less of the traditional exports to China, because of China’s industrial slowdown.

However, Malaysia’s trade balance and current account remain in surplus despite the slowdown in China and falling commodity prices because electronics exports have been rising.

Exports are almost equally balanced between electronics and commodities and Malaysia is a fairly competitive exporter of electronics. These are more consumer-related, and of which China is going to be consuming more. It can also export electronics to the world, so it’s not just China.

Q What are other reasons for optimism on Malaysia?

A The ringgit dropped to levels below those during the global financial crisis (RM3.60 per US$1) and the Asian financial crisis (it was RM4.20 per US$1 in 1998).

However, the Malaysian economy is far stronger today than it was during either the Asian or global financial crisis. Then, the country was running a current account deficit of 10 per cent of gross domestic product (GDP), with foreign reserves representing only three months of imports.

Yes, growth is slower than it was five years ago. The current account surplus has come down to about 2.5 per cent in the third quarter, but that did not justify such a decline.

The Malaysian central bank also did a very good job of managing this crisis. Instead of trying to intervene in the market and wasting reserves, it allowed the currency to adjust and kept its reserves. The reserves more than cover all its short-term external debt obligations, so it still has that insurance buffer.

The ringgit has also been penalised by negative political headlines about some high-profile corruption scandals. Certainly those are bad to see, but they are not systemic to the entire country.

The weakness in exchange will feed through into a growth in exports, so it will actually improve its current account.

Q What about Indonesia?

A We are looking at a mix of shorter and longer government bonds.

We think interest rates there are already fairly elevated. Yields are around 8 to 8.5 per cent – that’s a lot more attractive. The currency also looks attractive.

Indonesia is also primarily driven by domestic consumption, and that is still reasonably strong. Its big weakness has always been high oil prices. Oil prices are obviously not high now, so that is a benefit.

It has also, during this fall in energy prices, eliminated subsidies on fuel, and this gives a great future relief to the Budget because if energy prices do rise, the government is not going to be on the hook to subsidise those costs.

We also are quite encouraged by the new government in Indonesia. It is focused on infrastructure investment, which is really important for the country. Ports, roads, power – it is making some progress there. Indonesia also has very little government debt.

Q How would a Fed rate hike impact emerging markets?

A We do expect the Fed to hike rates this month and then continue to hike rates next year in a gradual path.

Ironically, this is the best thing for emerging markets because it would do two things. It would signal to the market that the global economy is not as bad as the Fed alluded to in September in its statement. It would also give the market a chance to observe that a Fed rate hike is really not that bad for these countries.

I think a couple of months after, when people observe that a Fed rate hike did not cause a recession in Mexico, for example, you would get a re-acceleration of emerging markets.

A version of this article appeared in the print edition of The Sunday Times on December 13, 2015, with the headline ‘Bullish on govt bonds in Malaysia, Indonesia’. Print Edition | Subscribe

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih menilai perekonomian Indonesia sangat tergantung pada Cina sebagai negara dengan konsumen komoditas terbesar di dunia. Jika Perekomian Cina belum membaik, kondisi ekonomi Indonesia pun belum bisa membaik. “Efek Cina itu besar, kalau dia tumbuh bagus komoditas Indonesia membaik,” ujar Lana di kantor Bank Indonesia pada Kamis, 10 Desember 2015.

Lana berujar jika Indonesia masih mengandalkan ekspor sektor sumber daya alam, ketergantungan pada Cina belum bisa dilepaskan. Sebab, saat ini sekitar 70 persen ekspor Indonesia berasal dari sumber daya alam. “Indonesia masih berharap pada Cina,” kata dia.

Harga komoditas Indonesia diperkirakan akan cenderung menurun selama ekonomi Cina belum membaik. Lana mengatakan selain dipengaruhi Cina, harga komoditas Indonesia juga dipengaruhi harga minyak mentah. “Harga minyak mentah turun, pasti yang basisnya energi juga turun seperti batu bara,” ujar Lana.

Lana menilai Indonesia harus memprioritaskan peningkatan daya beli masyarakat. Ekonomi domestik dari sisi konsumen rumah tangga harus diperkuat. Ia menilai daya beli masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Uaha tidak akan tumbuh jika daya beli masyarakat rendah. Dampak lain, kata Lana, adalah perlambatan kredit pelaku usaha terhadap bank. Pelaku usaha akan menurunkan volume produksi dan menunda kredit jika permintaan dari masyarakat turun. “Ngapain saya kredit kalau tidak saya pakai,” ujar Lana.

Menurut Lana, kebijakan BI tetap tidak menurunkan suku bunga di level 7,5 persen adalah tepat. Kestabilan akan terjaga sehingga pelaku usaha bisa menentukan biaya produksi di masa depan. “Tunggu sampai triwulan satu perkembangan rupiah stabil tidak, kalo itu stabil pelaku usaha pun bisa menghitung harga biaya produksi,” kata dia.

DANANG FIRMANTO

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) berulang kali menyindir Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan alias BI Rate. Bahkan kali ini, JK kembali menyentil bank sentral sambil memohon maaf atas pernyataannya soal BI Rate yang dianggap terlalu tinggi dibanding negara lain.

Saat memberi sambutan di acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat (4/12/2015) malam, JK menegaskan bahwa Indonesia harus memperhatikan biaya produksi yang terus merangkak naik. Banyak pihak terbiasa berpikir Indonesia harus mampu mengecap pertumbuhan ekonomi dua digit, sementara negara lain sudah membuang jauh pemikiran tersebut.

“Saya sudah berkali-kali bicara tentang BI untuk berpikir tenang bahwa tidak ada negara maju dengan bunga tinggi. Coba tunjukkan ke saya. Kalau biaya kita ketinggian di sektor ini, maka kita tidak mungkin bersaing dengan Vietnam, Malaysia dan Thailand yang bunganya lebih rendah dari kita,” tegas JK.

Menurutnya, hanya Turki dan Brazil yang kini menetapkan tingkat suku bunga tinggi dari Indonesia. Dengan begitu, BI perlu mengantisipasinya agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. JK mengatakan, teori ekonomi mengemukakan, jika suku bunga naik, maka investasi akan turun.

“Rumusnya itu saja. Jadi menyedihkan bagi kita semua, sehingga kita harus punya pikiran yang sama,” ujarnya.

Dijelaskan JK, tujuan utama Bank Sentral di seluruh dunia adalah menstabilkan nilai tukar mata uang dan mengendalikan inflasi. Sementara tujuan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Inflasi 5 persen sampai 6 persen tidak masalah untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang penting bisa di manage,” sambungnya.

Permohonan maaf JK terlontar ketika dirinya menyampaikan soal posisi BI sebagai lembaga atau institusi yang independen. JK menegaskan bahwa di Negara ini tidak ada yang independen karena semua institusi berada dalam satu bendera merah putih Indonesia dengan satu pimpinan yang dikepalai Presiden.

“Jadi selama Presiden kita kepala negara, semua harus tunduk kepada kepala negara.”

JK kembali mengeluarkan permintaan maaf mengenai statusnya yang independen, namun tetap harus mengacu pada kebijakan pemerintah. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-undang (UU) BI Tahun 2004 di pasal 7 bahwa BI dalam menjalankan kebijakan harus mempertimbangkan kebijakan umum perekonomian pemerintah. UU ini merupakan revisi dari UU BI Tahun 1999.

“Harus mempertimbangkan kebijakan umum perekonomian pemerintah. Tidak tahu kenapa tiba-tiba ditulis BI harus masuk ke Sidang Kabinet. Kalau begitu, Menteri juga bisa ikut di rapat Gubernur BI dong. Jadi adil kan. Nanti kita minta,” papar JK.

Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan JK soal sindiran tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara bungkam. Ia sama sekali tidak menjawab sepatah katapun saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut.

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, laju inflasi di November 2015 mencapai 0,21%. Secara kumulatif, Januari-Agustus 2015, laju inflasi adalah 2,37%. Sedangan inflasi tahunan (year on year) adalah 4,89%.

Demikian disampaikan Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

“Kalau dilihat dari gambaran ini untuk kondisi November terendah dalam 5 tahun terakhir, year on yearterendah sepanjang 2015, inflasi inti juga terendah sepanjang 2015,” ujar Sasmito

Sasmito menambahkan, untuk komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dan inflasi inti sebesar 4,77%

“Inflasi inti sepanjang 2015 lumayan bandel, akhirnya bisa mengecil saat ini, dan membuka peluang moneter,” jelas Sasmito.

(drk/hns)

JAKARTA sindonews-Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan sektor manufaktur harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang untuk menggantikan periode ekspor komoditas yang sudah berakhir.

“Kunci untuk bertahan di situasi perlambatan seperti ini adalah membangkitkan sektor manufaktur karena ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Menkeu dalam acara forum ekonomi di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan Indonesia saat ini mengalami perlambatan ekonomi karena harga komoditas sedang berfluktuasi tajam dan permintaan dari negara tujuan ekspor ikut menurun, padahal dalam beberapa tahun terakhir, sektor ekspor menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi.

“Era harga komoditas tinggi, ekspor bahan mentah serta investasi pada sektor perkebunan dan pertambangan sudah berakhir. Sudah jelas ada masalah sehingga kita kehilangan sumber pertumbuhan yang signifikan,” katanya.

Untuk itu sumber pertumbuhan yang baru harus dicari, dan pemerintah sudah menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang berdampak jangka pendek serta menengah panjang untuk mendorong kinerja sektor manufaktur.

“Kita harus memikirkan era baru dan tidak melupakan sumber pertumbuhan, agar tidak kalah bersaing dengan negara ’emerging’ lainnya. Saat ini bahkan Vietnam dan Filipina tumbuhnya spektakuler, maka kita harus mencari strategi baru,” ujar Menkeu.

Dalam jangka pendek, lanjut dia, paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, namun penerbitan paket dalam jangka menengah panjang bertujuan untuk penguatan investasi dan meningkatkan kinerja industri dalam negeri.

“Kita menawarkan deregulasi dan debirokratisasi, karena tanpa itu investor tidak akan masuk. Kita juga menawarkan insentif fiskal karena negara lain di ASEAN seperti Vietnam dan Filipina juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Dengan demikian, Menkeu mengharapkan dalam beberapa tahun kedepan, sektor manufaktur yang pondasinya berasal dari peningkatan investasi bisa menjadi andalan baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Sektor manufaktur memang hanya tumbuh 4,2 persen, tapi potensinya bisa mencapai 7 persen seperti di era 1990-1997. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi didukung oleh manufaktur padat karya. Jadi lupakan bergantung pada harga komoditas seperti minyak, itu seperti menunggu kepastian terkait kebijakan suku bunga The Fed,” katanya.(ant/hrb)

 

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pertimbangan utama Indonesia berniat gabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) untuk pangsa pasar yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meminimalisir adanya potensi diskriminasi produk dan barang asal Indonesia oleh negara-negara anggota pasar bebas buatan Amerika Serikat (AS) ini.

“Jadi nanti orang industri di anggota lainnya kayak Malaysia, Vietnam bisa dia barangnya lebih murah dari kita untuk diekspor ke negara-negara anggota mereka (TPP),” papar Wapres JK di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (20/11).

Indonesia, menurutnya, membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk melakukan kajian dokumen kepesertaan kelompok TPP. TPP sendiri, lanjut JK, belum efektif lantaran masing-masing negara yang sepakat untuk bergabung dengan TPP masih harus melakukan ratifikasi aturan-aturan di dalam negerinya masing-masing sebelum TPP berlaku.

“Kan ini mengikat jangka panjang jadi harus membentuk undang-undang, jadi masih harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing,” ujar JK.

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, tawaran dari China terkait kenaikan bilateral currency swap arrangement (BCSA) dari sebelumnya USD15 miliar menjadi USD20 miliar adalah bentuk kombinasi antara pemerintah dan BI.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk penguatan cadangan devisa dan bersifat stand by dan dana tersebut baru akan digunakan jika Bank Indonesia (BI) memerlukan untuk penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

“BCSA Ini adalah bentuk dan kombinasi oleh pemerintah dengan BI. Di dalam forum internasional juga disentuh dan dibicarakan oleh leaders, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Presiden China. Kita ikuti China naikin BCSA,” ucap Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Ditempat yang sama, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, dalam prosesnya, BI akan berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

“BI apresiasi dari USD15 menjadi USD20 miliar yang ditujukan likuiditi support. Ini bagian kami koordinasi, line of defend sektor eksternal kita. Ini merupakan bagian penguatan,” papar Perry.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia sudah menerima tawaran dari China terkait kenaikan bilateral currency swap arrangement (BCSA) dari sebelumnya USD15 miliar menjadi USD20 miliar. Penerimaan tawaran ini salah satu kesepakatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Xi Jinping di sela-sela pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Antalya, Turki.

“Betul, bahwa China sudah menawarkan dan kita sudah menerima kenaikan bilateral currency swap arrangement dari tadinya USD15 miliar menjadi USD20 miliar,” ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Bambang menjelaskan, tambahan demand tersebut bisa digunakan seluruhnya untuk dukungan likuiditas.

“Hasil pertemuan Presiden kita dengan Presiden Xi Jinping adalah komitmen China meningkatkan investasi di sektor riil dan kemungkinan investasi di portofolio,” sambungnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/17/20/1251050/dana-usd20-miliar-dari-china-hasil-kombinasi-pemerintah-bi
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTAsindo – Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mampu mengeluarkan Indonesia dari zona krisis. Apalagi saat ini dunia sedang mengalami pelemahan ekonomi.

Meskipun ‎pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7%, namun ini sudah merupakan bentuk survive di tengah perlambatan ekonomi global.

“Kalau kita lihat ekonomi setahun ini ekonomi melambat, baik atau jelek? Belum tentu jelek, karena ekonomi global lebih jelek. Orang-orang di dalam negeri kok ribut sih? Karena menurut orang Indonesia ekonomi kita jelek. Padahal negara lain bilang bagus,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Menurut Yudhi, Indonesia telah mampu bertahan dari perlambatan ekonomi global yang menerpa semua negara, termasuk China. Bahkan, kini ekonomi Indonesia tengah membaik dan meninggalkan zona merah krisis.

“Titik terburuknya sudah hampir lewat. Ekonomi itu naik turun, titik terendahnya sudah lewat sekarang saatnya beli saham gede-gedean,” tegasnya.

Perbaikan ekonomi ini juga didukung dengan membaiknya kinerja menteri dalam Kabinet Kerja. Sebab beberapa kementerian melakukan debirokrasi dan deregulasi sebagai bentuk kerja mereka.

“Ada perubahan signifikan berapa bulan terakhir, Juni -Juli menterinya bilang semuanya bagus-bagus. Sekarang mereka sudah bangun dan buat kebijakan berjilid-jilid,” pungkasnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058971/33/jokowi-diklaim-mampu-bawa-ri-keluar-zona-krisis-1446652528

Jakarta detik -Pemerintah akan menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk perusahaan yang tengah dalam kesulitan dan terancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau perusahaan kewalahan kan bisa PHK. Nah, ini kita bantu dengan kredit bersubsidi. (bunga) di bawah komersial,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2015)

Bila melihat secara keseluruhan, bunga komersial yang berlaku sekarang di atas 10%. ‎Bahkan dimungkinkan bunga yang diberikan nantinya bisa setara dengan level suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Sehingga cukup membantu perusahaan untuk kembali memproduksi.

Instansi yang akan memberikan kredit tersebut adalah Lembaga ‎Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Tahun ini telah diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut.

“LPEI intinya kan dapat PMN Rp 1 triliun akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Jadi suku bunganya lebih rendah dari komersial,” imbuhnya.

LPEI tidak hanya melayani perusahaan yang berorientasi ekspor saja, melainkan perusahaan padat karya. Walaupun tidak harus orientasinya ekspor. Asalkan perusahaan dapat kembali beroperasi dan tidak melakukan PHK.

“Kalau bisa jamin orang yang di PHK bisa ditarik lagi mungkin saja bisa,” tegas Bambang.

(mkl/ang)

TEMPO.CO, Jakarta -Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menuju level 15.000 per dolar, mengundang kecemasan Indonesia bakal kembali mengalami krisis moneter seperti kondisi 1998. Sebab, kurs rupiah yang pada waktu itu melonjak dari level 2.500 menjadi 16.650 per dolar menjadi ambang batas pelaku pasar untuk menilai apakah krisis moneter memang akan terjadi.

Analis Esandar Arthamas Berjangka, Tony Mariano menyangkal bila indikator krisis moneter hanya mengacu pada depresiasi kurs rupiah. Sebab, menurutnya, meskipun rupiah melemah namun kondisi fundamental ekonomi Indonesia 1998 dan 2015 yang jelas berbeda membuat situasi krisis moneter jauh api dari panggang. “Rupiah yang melemah tidak serta merta menjadi indikator mata uang Garuda sudah berada pada krisis moneter,” kata dia.

Tony pun menjelaskan defisit transaksi berjalan pada waktu itu mencapai jumlah 32,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Cadangan devisa sendiri bahkan tercatat sebesar US$ 17 miliar. “Jauh berbeda dari kondisi cadangan devisa Indonesia saat ini yang berjumlah US$ 105,34 miliar,” sambung dirinya.

Tony justru mengingatkan krisis moneter kala itu juga didorong psikologi pelaku pasar yang panik. Sebagian dari mereka yang akhirnya tak percaya dengan pemerintah, kemudian beramai-ramai mengalihkan portofolio asetnya ke dalam bentuk dolar. “Makanya, agar tak menjadi krisis, psikologi pelaku pasar dan masyarakat harus terus dijaga,” jelasnya.

Tak jauh berbeda, ekonom BNI Securities, Heru Irvansyah juga mengatakan rupiah yang melemah bukan satu-satunya ukuran krisis moneter Indonesia. Pelemahan rupiah yang lebih dominan disebabkan faktor penguatan dolar, dan bukan hanya faktor memburuknya perekonomian domestik, menurutnya menjadi dasar penting untuk menegaskan Indonesia belum berada pada situasi krisis. “Depresiasi rupiah dan sebagian kurs regional lebih dipengaruhi spekulasi kenaikan Fed’s rate,” ucapnya.

Apalagi, bagi Heru, manajemen dan regulasi makro ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik. Kondisi tersebut menambah kemungkinan Indonesia masih cukup aman dari situasi krisis. “Meskipun terbilang aman, namun sikap siaga krisis moneter harus dikedepankan.”

PDAT | MEGEL JEKSON

Jakarta (ANTARA News) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai Kebijakan Ekonomi paket ke III harus berfokus pada sisi keperluan, yang selama ini masih belum terakomodir dalam kebijakan paket pertama dan kedua.

“Untuk paket kebijakan yang akan datang harus berfokus pada hal tersebut, karena selama ini dalam paket I dan II pemerintah cenderung masih fokus pada supply side,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikatakan dia, setelah diskusi bisnis dan ekonomi Politik yang digelar INDEF bertajuk Rupiah Tersungkur, Paket Ekonomi Meluncur,  di Kantor Indef Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Pemerintah, lanjut Hartati, perlu berfokus pada sisi keperluan dengan mengembalikan daya beli masyarakat seperti dengan membuat kebijakan di sektor energi, salah satunya menurunkan harga BBM.

“Kita tahu persis penurunan harga BBM tidak langsung membuat harga-harga langsung turun, setelah sebelumnya melambung tinggi. Namun ini membantu penurunan biaya transportasi,” ujar dia.

Dia melihat, saat ini masyarakat dihadapkan oleh harga barang-barang yang mahal dan biaya transportasi mahal. Namun, ketika harga BBM diturunkan maka selisih dananya bisa dialokasikan untuk konsumsi.

Sementara itu, peneliti ekonomi INDEF, Imaduddin Abdullah, juga mengungkapkan pemerintah harus mengembalikan daya beli masyarakat dengan membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada sisi keperluan itu.

“Bisa dengan menggelontorkan paket stimulus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan mengintensifkan dan ekstensifkan berbagai bentuk cash transfer,” ujarnya.

Menurut dia, fokus pada sisi keperluan itu diperlukan, karena jika melihat deflasi sebesar 0,05 persen pada bulan September 2015 dapat dimaknai rendahnya permintaan masyarakat sebagai dampak terpukulnya daya beli masyarakat dan aspek permintaan.

“Padahal sisi keperluan masyarakat memiliki dampak besar bagi ekonomi Indonesia dimana 55 persen PDB Indonesia berasal dari konsumsi domestik. Indonesia juga selamat dari krisis global 2008 karena ditopang konsumsi domestik,” ujarnya.

Editor: Ade Marboen

Merdeka.com – Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (SKBI) mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan konsumen pada September 2015 melemah dibandingkan bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Sagara mengatakan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2015 tercatat sebesar 97,5, lebih rendah dibandingkan 112,6 pada bulan sebelumnya.

“Pelemahan IKK tersebut didorong oleh kedua komponen pembentuknya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” kata Tirta, seperti dikutip dari situs BI, Minggu (4/10).

Hasil survei juga mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga meningkat pada Desember 2015. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang yang naik 9,5 poin menjadi 164,5.

Peningkatan tertinggi diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Sementara itu, sejalan dengan melemahnya optimisme kenaikan penghasilan, responden memperkirakan peningkatan jumlah tabungan pada 6 bulan mendatang juga melambat dari bulan sebelumnya. Di sisi lain, jumlah pinjaman 6 bulan mendatang diperkirakan meningkat dari bulan sebelumnya.

[idr]

JAKARTA kontan. Obligasi negara ritel (ORI) seri 012 laku keras. Wajar bila pemerintah berencana menaikkan target penyerapan ORI tahun ini. Loto Srinaita Ginting, Direktur SUN Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) berujar bahwa pemesanan ORI sudah melampaui target sejak Kamis (1/10), dengan total pemesanan Rp 20,371 triliun.

Pemesanan berasal dari 33.533 orang investor ritel. Padahal masa pemesanan ORI012 berlangsung hingga 15 Oktober 2015.

“Kami berencana menaikkan target semula yang sebesar Rp 20 triliun,” ujar Loto, Jumat (2/10). Sayang, ia masih enggan menyebut target baru.

Jumat (2/10), permintaan naik lagi. Pelaksana Tugas Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara (SUN) Novi Puspita Wardani menyebutkan, pemerintah sudah menerima permintaan ORI012 Rp 21,76 triliun atau 108,78% dari target indikatif Rp 20 triliun.

Kebanyakan pesanan berasal dari wilayah Jakarta (45,01%), Indonesia Barat kecuali Jakarta (42,42%), dan Indonesia bagian Tengah dan Timur (12,57%).

Ramainya permintaan ORI012 dirasakan oleh agen penjual. Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Budi Satria mengatakan, tengah meminta tambahan jatah pemasaran ORI012 sekitar Rp 20 miliar kepada pemerintah. “Jatah kami sebesar Rp 1,07 triliun sudah habis dipesan,” kata Budi.

Vice President Wealth Management and Investment Bank Negara Indonesia Teddy Atmadja juga mengatakan, pemesanan ORI012 yang masuk sudah lebih dari Rp 3 triliun. Target penjualan perusahaan Rp 4,4 triliun.

Agen penjual lainnya, Reliance Securities juga sudah menjual hampir seluruh jatah yang diberikan pemerintah. Managing Director Reliance Securities Jurgan Usman mengatakan, permintaan yang sudah masuk sekitar Rp 180 miliar dari alokasi jatah sebesar Rp 200 miliar. “Sebanyak 65% permintaan berasal dari Jabodetabek. Sisanya dari Pulau Jawa dan luar Jawa,” ujarnya.

Sis Apik Wijayanto, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN) juga menyebut pemesanan ORI012 sudah mencapai 72% dari jatah yang diberikan oleh pemerintah.

Editor: Sanny Cicilia.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penurunan suku bunga bank. Namun, hal ini dinilai bukan merupakan langkah Pemerintah untuk melakukan intervensi Bank Indonesia (BI).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah anggapan permintaan Presiden Joko Widodo penurunan bunga bank merupakan langkah pemerintah mengintervensi otoritas moneter, BI. Menurutnya, permintaan Jokowi tersebut lebih ditekankan pada biaya-biaya administrasi perbankan yang dianggap terlalu tinggi sehingga menimbulkan inefisiensi bagi bank dan nasabah bank itu sendiri.

“Begini, yang coba dilihat bukan turunkan suku bunga bank melalui BI rate. Itu lain lagi. Bunga bank bisa dilihat dari biaya. Ada tabungan deposito. Terserah berapa rata-rata misal 6 persen. Ada biaya SDM, sewa gedung macam,” kata Darmin di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Darmin mencontohkan, tingginya bunga deposito yang ditawarkan oleh bank-bank besar. Dengan tawaran itu memang bank bisa mendapatkan sumber dana lebih banyak, namun dana tersebut harus dibayar mahal dan bisa mendorong tingginya komposisi biaya dana (cost of fund).

“Ditambah risiko bunga kredit. Yang ditengah ini kan urusan administratif bukan kebijakan moneter,” ucapnya.

Untuk membahas itu, pemerintah akan menggelar rapat pembahasan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya perbankan layaknya perusahaan umum lainnya yang memiliki beban administrasi dalam menjalankan operasionalnya.

“Jangan dianggap itu bicara dari segi kebijakan moneter. Biaya bank kan tidak beda amat dengan perusahaan lain,” ujarnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/02/20/1224977/jokowi-minta-turunkan-suku-bunga-berikut-penjelasan-darmin
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA. Di saat tak ada pihak yang memprediksi akan kemungkinan pembalikan arah rupiah, sejumlah analis melihat, pelemahan terhadap mata uang garuda ini mulai melambat. Pasalnya, defisit neraca perdagangan Indonesia mulai menurun dan cadangan devisa Indonesia dinilai masih dalam kondisi sehat.

Sekadar mengingatkan, pada kuartal tiga lalu, rupiah melemah hingga 9% menjadi 14.651 per dollar AS. Ini merupakan pelemahan kuartalan terbesar dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, indeks 20 mata uang negara berkembang mencatatkan pelemahan sebesar 8,3% pada periode yang sama.

Menurut Mitul Kotecha, head of foreign exchange and rates strategy for Asia Barclays di Singapura, laju pelemahan rupiah akan melemah dalam beberapa bulan ke depan. “Fundamental makroekonomi Indonesia tidak menjamin penurunan mata uang seperti ini,” jelasnya.

Dia bilang, Indonesia merasa cukup nyaman dengan jumlah cadangan devisa yang dimiliki saat ini. Berdasarkan catatannya, cadangan devisa Indonesia terpangkas 5,8% pada tahun ini, lebih rendah dari Malaysia yang melorot hingga 18%.

Hal senada juga diungkapkan oleh Roy Teo, senior foreign exchange strategist ABN Amro Bank NV di Singapura. “Rupiah memang masih akan underperform dibanding mata uang Asia lainnya, namun tidak sebesar yang kita lihat beberapa waktu terakhir. Jika rupiah mengalami pelemahan cukup besar, kami pikir Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga mereka untuk mempertahankan rupiah,” paparnya.

Tambahan informasi saja, pada kuartal lalu pelemahan rupiah merupakan yang terburuk di kawasan Asia setelah Malaysia yang mencapai 14%.

http://investasi.kontan.co.id/news/analis-asing-optimistis-terhadap-rupiah
Sumber : KONTAN.CO.ID

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Korporasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar mengatakan jumlah dana pihak ketiga (DPK) saat ini berlebih, tapi minim penyaluran pembiayaannya. “Ini karena faktor kondisi ekonomi. Ada sektor yang lesu dan mengalami penurunan, terutama yang bergantung sama komoditas,” katanya di kantornya, Kamis, 1 Oktober 2015.

Royke berharap paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah dapat membantu menggerakkan kembali perekonomian di sektor riil. “Jadi kalau ada perubahan regulasi yang memudahkan atau memberikan insentif untuk pengusaha kita ikut senang,” katanya.

Menurut dia, ketika pengusaha mulai kembali menggerakkan lagi aktivitas usahanya, maka akan ada kebutuhan pembiayaan perbankan.

Untuk Bank Mandiri, kredit korporasi yang tengah digenjot adalah infrastruktur. Antara lain pembiayaan jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api, listrik, dan gas. Terkait dengan kredit bermasalah (nonperforming loan) di sektor korporasi, menurut Royke, sejauh ini nilainya masih rendah yakni sekitar 1 persen. “Kalau NPL kami enggak ada masalah, relatif kecil.”

Rendahnya NPL karena Bank Mandiri menerapkan diversifikasi pembiayaan korporasi, tidak hanya tergantung pada satu bisnis.

“Antarperusahaan bisa saling membantu menutup cashflow masing-masing, sehingga pembayaran kredit pun tidak terganggu,” ucap Rokye.

GHOIDA RAHMAH

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin memaparkan, tiga faktor yang menghambat deflasi September 2015 ini adalah beras, uang kuliah akademi dan perguruan tinggi, serta emas perhiasan.

Harga beras pada bulan September naik 2,04 persen dibandingkan sebulan sebelumnya (mtm). Kenaikan harga beras tersebut memberikan andil kepada inflasi September sebesar 0,08 persen.

“Ini sedang agak berkurang pasokannya, meskipun masih ada beberapa panen gadu,” kata Suryamin dalam paparan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Kenaikan harga beras terjadi di 74 kota indeks harga konsumen (IHK), di mana kenaikan harga yang tertinggi terjadi di Bulukumba, Purwokerto, dan Pangkal Pinang masing-masing sebesar 6 persen.

Selain beras, dua komoditas lain yang menghambat deflasi September 2015 yakni uang kuliah akademi dan perguruan tinggi, dan emas perhiasan dengan kenaikan harga masing-masing 3,15 persen dan 3,44 persen (mtm). Kenaikan uang kuliah akademi dan perguruan tinggi memberikan andil terhadap inflasi September sebesar 0,05 persen.

Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan memberikan andil terhadap inflasi September sebesar 0,04 persen. “Kenaikan uang kuliah akademi dan perguruan tinggi karena memasuki tahun ajaran baru. Sedang, kenaikan harga emas perhiasan ini karena mengikuti harga internasional,” ucap Suryamin.

Sebagaimana diketahui, BPS melansir IHK pada September 2015 mengalami deflasi 0,05 persen. Akan tetapi deflasi ini lebih rendah daripada deflasi September 2013 yang mencapai 0,35 persen.

Suryamin memaparkan, sejumlah komoditas yang harganya turun dan membuat deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen yaitu daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, Pertamax, dan tarif angkutan udara.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAs.com – Daya saing Indonesia pada tahun 2015 berada di posisi 37 dunia, atau turun 3 peringkat dibandingkan tahun lalu. Sementara Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat masih menjadi penghuni 3 besar negara paling berdaya saing di dunia pada tahun 2015.

Demikian The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dikeluarkan  Forum Ekonomi Dunia (WEF), seperti dilansirBloomberg, Rabu (30/9/2015).

Laporan yang dilakukan terhadap 140 negara ini, disusun berdasarkan 113 indikator yang mempengaruhi produktivitas suatu negara. Indikator tersebut antara lain, infrastruktur, inovasi, dan lingkungan makro ekonomi.

Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52.  Bandingkan dengan daya saing negara ASEAN lainnya, seperti Singapura yang berada di posisi 2 dengan nilai 5,68. Kemudian Malaysia naik dua peringkat ke posisi 18 (5,23), dan Thailand  (4,64) meski turun 1 peringkat, tetapi tetap berada di atas Indonesia dengan ada di posisi 32.

Sementara Filipina dan Vietnam meski ada di bawah Indonesia, tetapi ke dua negara itu berhasil naik signifikan. Filipina (4,39) berada di posisi 47, melompat 5 peringkat dari tahun lalu. Sedangan Vietnam (4,30) melejit 12 peringkat ke posisi 56.

 

Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia sangat kompleks mulai dari penurunan ekspor, defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan.

“Kondisi ini lemah dan rentan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS),” kata Wakil Ketua Umum kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani, kepada pers di Jakarta, Rabu (30/9).

Secara umum, menurut Rosan, pelemahan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran terhadap rupiah.

“Faktor-faktor tersebut seperti aktivitas ekspor impor serta pergerakan investasi dari dan ke luar negeri. Faktor lain yang sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah inflasi,” papar dia.

Inflasi di Indonesia, lanjut Rosan, sebesar 7,3% dan salah satu yang tertinggi di Asean.

“Saat ini Indonesia tidak dalam kondisi krisis walaupun impor mengalami penurunan sebesar 17,8%. Posisi ekspor Indonesia berada pada posisi 89,8%, sedangkan impor pada posisi 84% dan ekspor anjlok karena harga komoditi minyak sawit, karet, batubara mengalami penurunan” ujarnya.

Rosan menambahkan, pemerintah harus memperkuat sektor industri untuk menghadapi melemahnya situasi ekonomi,

“Industri harus kuat terutama dalam sektor pertanian, Maritim, pariwisata dan jasa,” tutur Rosan.

Realisasi belanja pemerintah pusat dari APBNP 2015 tercatat 33,1% hingga semester I 2015. Sementara target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok 5,7% bsesuai APBNP 2015, namun pertumbuhan di triwulan I hanya mencatatkan 4,71%.

Di sisi lain, berbagai lembaga keuangan internasional telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, didorong oleh keberlanjutan pelambatan ekonomi global, dan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 yang di jauh di bawah ekspektasi.(imq)

 

http://id.beritasatu.com/business/permasalahan-ekonomi-indonesia-sangat-kompleks/128604
Sumber : INVESTOR DAILY

butterfly

Kabar24.com, JAKARTA– Presiden Joko Widodo  (Jokowi) menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden, Selasa, (29/9/2015).

Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait. Akibatnya, beberapa investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi,” kata Jokowi dengan nada meninggi.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah.

“Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan,” ujarnya.

Kedua, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi. “Sehingga sinyal investasi bisa dilihat.”

Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Dia meminta Kementrian Energi memastikan para investor mendapat kepastian soal ketersediaan pasokan listrik.

“Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu,” katanya.

Terakhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.

Keempat instruksi itu rupanya belum dijalankan kementrian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit-belit.

Dengan nada meninggi, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia hanya menduduki posisi keenam dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN. “Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan,” ujarnya.

Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sedangkan, Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari.

“Coba dicatat, malu kita. Karena itu, semua harus segera mengumpulkan hal yang berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah konkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha.”

Jokowi meminta setiap menteri kuat mengendalikan bawahannya dalam hal kebijakan. Dia meminta menteri tak terbawa arus pejabat setingkat eselon 1 dan 2.

“Kalau terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Apalagi kalau tidak punya keberanian lakukan terobosan ini, sudah lupakan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

KOMPAS.com – Sekitar sebulan menjelang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) genap setahun, kado pahit itu datang lagi. Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah.  Kemiskinan kerap diungkit di panggung kampanye, namun setelah itu lantas dilupakan dan seakan diacuhkan usai hingar bingar pemilu berlalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen dari total penduduk), meningkat 860.000 orang dibandingkan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.

Data indikator kemiskinan BPS itu molor berbulan-bulan dari bisanya yang dirilis disetiap pertengahan tahun. Pidato kenegaraan atau pidato nota keuangan oleh Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 lalu pun “sepi”  menyinggung indikator kemiskinan ini. Padahal biasanya, data ini disampaikan dalam pidato kenegaraan atau nota keuangan menjelang 17 Agustus di Gedung MPR DPR RI.

Molornya data ini menjadi keanehan dan sedikit menimbulkan kecurigaan di mata beberapa kalangan, ada yang ditutup tutupi. Begitu kesan yang muncul. Namun BPS beralasan, molornya data indikator kemiskinan utamanya adalah karena  jumlah responden yang disurvei Maret 2015 lebih banyak empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

“Karena memperbanyak sampel, menjadi empat kali lipat dari yang biasanya. Yang biasanya kita sampelnya 75.000 rumah tangga, sekarang 300.000 rumah tangga. Jadi, yang tadinya kita bisa mengerjakan satu bulan, sekarang empat bulan,” kata Kepada BPS Suryamin akhir Agustus lalu.

Di luar itu, data BPS begitu menohok. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015  meningkat dibandingkan Maret 2014, Maret 2013, bahkan Maret 2012 silam. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah mencapai  0,535, sementara Maret 2014 yaitu 0,435, Maret 2013 sebesar 0,432, dan Maret 2012 sebesar 0,473.

Tak cukup di situ, kado pahit itu kian lengkap karena indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan juga semakin parah. Pada Maret 2015, indeks kedalaman kemiskinan di level 1,971, meningkat dibandingkan Maret 2014 yaitu 1,753, Maret 2013 di level 1,745, dan Maret 2013 sebesar 1,880.

Menurut BPS, tingkat inflasi September 2014-Maret 2015 sebesar 4,03 persen menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Kedua, kenaikan harga pangan yaitu  beras yang melonjak 14,48 persen,cabai rawit 26,28 persen, dan gula pasir naik 1,92 persen.

Ketiga, upah buruh tani per hari pada Maret 2015 turun 1,34 persen dibandingkan September 2014, yaitu dari Rp 39.045 menjadi Rp 38.522. Dan faktor keempat yaitu tingkat inflasi perdesaan yang mencapai 4,40 persen.

Tenggelam di Kebisingan Elite
Di usia yang akan genap setahun pada 20 Oktober 2015 nanti, pemerintahan Jokowi-JK begitu banyak “bumbu”. Pertumbuhan ekonomi yang melemah disertai tak terkendalikan harga barang kebutuhan pokok, hingar bingar politik, dan masih carut marutnya penegakan hukum membuat ketiga bidang itu disorot tajam rakyat dari berbagai penjuru negeri —  aksi turun ke jalan atau aksi kritik pedas lewat media sosial.

Tak puas dengan kinerja itu, Presiden Jokowi “mengocok” ulang para kabinetnya. Nama-nama seperti Rahmat Gobel, Andrinof Chaniago, Indroyono Soesilo, dan Tedjo Eddi angkat kaki dari jajaran kabinet. Nama-nama kondang misalnya Darmin Nasution dan  Rizal Ramli masuk menepati pos Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemaritiman. Harapan perbaikan itu mulai muncul.

Lantas apa yang terjadi? harapan yang mulai mekar itu justru kuncup lagi. Menteri baru Rizal Ramli justru langsung mengkritik keras pemerintahan dimana ia berada di dalamnya. Rencana bisnis BUMN seperti Garuda, Mandiri, BNI, PLN, Pelindo II kena jurus “kepretan rajawali”.

Ya mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memang menasbihkan diri sebagai rajawali yang gemar “ngepret” sana sini — semua hal yang dinilainya tak tepat.

Tak ayal, aksi itu membuat panas kuping Menteri BUMN Rini Soemarno. Wanita yang juga mantan ketua tim transisi Jokowi itu pula langsung menegaskan tak ada seorang pun, termasuk menteri, yang boleh mengganggu ranah kerjanya yaitu urusan bisnis BUMN.

Tak cuma Rini, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said pun kena kepretan Rizal Ramli. Program 35.000 megawatt pembangkit listrik dinilai Rizal tak realistis. Target 5 tahun itu pun diminta direvisi. Wapres JK bereaksi keras, kemudian disambut ajakan debat terbuka oleh Rizal Ramli terkait program itu.

Kebisingan di bidang ekonomi dibuat makin bising. Keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menggeledah Kantor Pelindo II berbuntut panjang. Direktur Utama Pelindo II RJLino tak terima kantornya digeledah atas dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Di sini semua menjadi makin bising.

Saat penggeledahan berlangsung, RJ Lino mengadu kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Lewat sambungan telepon, Lino mengancam akan mengundurkan diri karena perlakukan Bareskrim yang dinilainya tak pantas.

Di tempat terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menelepon Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan meminta penanganan kasus hukum tak gaduh seperti yang terjadi di Pelindo II. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali bereaksi, kali ini dia mengatakan penegak hukum seharusnya tak memperkarakan suatu kebijakan.

Tak berselang lama, Kapolri mencopot Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso dan memutasinya ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Beberapa waktu lalu, Komisi III dan Komisi VI membentuk panitia kerja yang mengusut tuntas kasus Pelindo II. Kebisingan itu belum akan segera usai, nampaknya.

Kebisingan itu berlangsung di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang melambat. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS anjlok,  indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia terus melorot, pemutusan hubungan kerja (PHK) pun mengintai. Angka kemiskinan berpotensi terus meningkat.

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, para elite sudah seharusnya melihat dan menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini ada di tahap kritis. Dia pun menuntut pemerintah untuk padu dan tak lagi menonjolkan kebisingan.

“Jangan sampai orang dalam kondisi kritis ini diganggu dengan berbagai macam kebisingan yang tidak perlu, berantem sendiri tidak perlu, itu memicu kondisi yang semakin tidak stabil. Sekarang di antara elite, eksekutif terutama ini harus ada keterpaduan dan setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan,” ujar dia akhir pekan lalu.

“Setiap komentar atau statement apapun dari menteri itu yang akan dijadikan acuan dan panduan dunia usaha. Jadi begitu statemennya itu berbeda-beda pasti ini akan membingungkan, kebingungan itu juga akan menimbulkan berbagai macam interpretasi yang berbeda-beda,” kata Enny.

Para elite sudah seharusnya menghentikan segala hal yang bisa menciptakan ketidakpastian. Segera memikirkan cara ampuh mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.  Segera ciptakan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, lakukan kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, serta fokus bekerja tanpa harus menonjolkan kebisingan.

Vietnam’s economy grew 6.5% in January-September

ATSUSHI TOMIYAMA, Nikkei staff writer

HANOI — Vietnam’s gross domestic product expanded 6.5% in real terms between January and September, marking the sharpest year-on-year growth in five years for the period.

The manufacturing sector led the growth, with exports increasing for such items as mobile phones, textile products and shoes. The Southeast Asian country could post the highest full-year growth in the region.

Vietnam is a major smartphone production base, home to factories run by such companies as Samsung Electronics and Nokia. Mobile phone exports jumped 34%, while domestic sales also grew, especially of high-end smartphones.

Another major export, textiles, grew 11%. The Chinese currency’s devaluation in mid-August helped as Vietnam imports a large amount of materials from the country.

The weaker yuan also helped hold down inflation — Vietnam is a major importer of Chinese food and daily goods.

ezgif.com-resize

INILAHCOM, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan melihat sepanjang 2015 rupiah telah melemah lebih dari 18% bila dibandingkan dengan kurs awal Januari 2015.

Koordinator Bidang Ekonomi Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratiko mengatakan, sepanjang 2014 rupiah hanya melemah sekitar 1,74% yaitu dari Rp12.160 per dolar menjadi Rp12.385 di awal Januari 2015.

Dia menjelaskan pelemahan rupiah tersebut disebabkan beberapa faktor. Dalam bidang moneter yakni antisipasi investor atas rencana kenaikan suku bunga AS.

“Lalu, quantitative easing di Eropa, ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani dan kebijakan devaluasi Yuan yang kemungkinan diikuti negara lain,” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Selanjutnya, kata Hendrawan, pada saat waktu yang sama, harga komoditas ekspor utama Indonesia mengalami pelemahan dan beban pembayaran utang. “Dalam dolar (bunga dan cicilan) serta kebutuhan terhadap dolar pada sektor korporasi termasuk BUMN terus meningkat,” jelasnya.

Dia menegaskan pelemahan rupiah yang berlanjut akan menimbulkan dampak berantai apabila tidak diantisipasi seperti mengganggu kekuatan fundamental ekonomi nasional, menambah beban pembayaran utang.

“Pelemahan rupiah juga memukul sektor industri dengan komponen impor yang tinggi dan memberi tekanan terhadap inflasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan pimpinan DPR untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan BPK untuk miminta BPK melakukan pemeriksaan kinerja Bank Indonesia.

“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI sebagaimana diatur dalam UU No 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU No 15/2006 tentang BPK,” kata Hendrawan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap BI untuk melihat kinerja dan efektifitas manajemen pengelolaan nilai tukar rupiah, termasuk intervensi BI di pasar valuta.

“Jangan sampai terjadi kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak terhadap kinerja perekonomian nasional, dan kinerja pemerintah dengan merugikan masyarakat,” jelasnya.[yha] – See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2241134/ini-faktor-pelemahan-rupiah-versi-fraksi-pdip#sthash.iC00zsj9.dpuf

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan bagi para investor agar dapat melakukan pembangunan seusai mendapatkan izin prinsip.

“Kami mencoba ’short cut’ agar izin investasi itu bisa dilakukan investor sambil melakukan konstruksi dan mengurus izin yang lain, jadi secara pararel bisa diproses sambil berjalan,” katanya seusai mengikuti rapat koordinasi membahas perizinan investasi di Jakarta, Senin.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA-Franky menjelaskan selama ini setelah mendapatkan izin prinsip, investor harus mengurus perizinan yang lain dan baru bisa melakukan pembangunan konstruksi setelah keseluruhan proses izin tersebut selesai.

Dengan adanya proses deregulasi terhadap perizinan tersebut, tambah dia, maka setelah mendapatkan izin prinsip, investor bisa langsung memulai proses konstruksi agar bisa mempercepat masa produksi.

“Izin prinsip dan konstruksi umumnya dibutuhkan enam bulan hingga setahun. Proses itu bersama izin-izin yang lain membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kita akan mempercepat itu,” ujar Franky.

Ia menambahkan kemudahan proses perizinan ini lebih diwacanakan untuk membuka investasi di kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar lebih mudah pengawasannya dalam konteks lingkungan hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan pemerintah juga siap memberikan insentif bagi investor yang ingin membangun di kawasan terpencil maupun Indonesia bagian timur.

“Kita ingin ada rangsangan agar industri cepat berkembang, terutama di daerah timur seperti Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Bentuknya bisa bermacam-macam, ada tax holiday, tax allowance termasuk kemudahan di BKPM,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah ingin mempermudah para pengusaha manufaktur untuk mendapatkan bahan baku, karena selama ini bahan baku dalam kondisi saat ini sulit didapatkan dan harus diperoleh melalui impor.

“Berbagai macam izin di sektor kementerian harus dipermudah agar industri lebih mudah mendapatkan bahan baku, agar bisa menciptakan nilai tambah, melahirkan lapangan kerja lebih banyak dan mendorong ekspor,” kata Saleh.(ant/hrb)

 

http://id.beritasatu.com/business/investor-langsung-konstruksi-seusai-peroleh-izin/128459
Sumber : INVESTOR DAILY

gifi

Jakarta -Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) seolah tak terbendung, sebagai dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, per September 2015 total pekerja terkena PHK mencapai 43.085 orang. Jumlah ini meningkat 62% dari catatan Kemenaker PHK per Agustus 2015, yaitu26.506 orang.

Direktur Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kemenaker, Sahat Sinurat melalui keterangan tertulisnya menyatakan, ada 4 sektor penyumbang PHK terbesar yaitu garmen, industri sepatu, elektronik, dan batu bara.

Berikut data PHK di tiap provinsi di Indonesia.

DKI Jakarta 1.546 orang

  • Jakarta Pusat 553 orang
  • Jakarta Selatan 607 orang
  • Jakarta Timur 25 orang
  • Jakarta Barat 331 orang
  • Jakarta Utara 30 orang

Banten 7.294 orang

  • Kota Tangerang 200 orang
  • Kabupaten Tangerang 6.588 orang
  • Kabupaten Tangerang Selatan 43 orang
  • Kabupaten Lebak 243 orang
  • Kabupaten Serang 196 orang
  • Kota Serang 24 orang

Jawa Barat 7.779 orang

  • Kabupaten Bekasi 2.197 orang
  • Kabupaten Bogor 737 orang
  • Kabupaten Karawang 283 orang
  • Kabupaten Bandung 4.562 orang

Jawa Tengah 3.370 orang

  • Kota Semarang 1.073 orang
  • Kabupaten Semarang 1.240 orang
  • Kabupaten Sragen 249 orang
  • Kabupaten Magelang 232 orang
  • Kabupaten Pekalongan 111 orang
  • Kabupaten Purworejo 200 orang
  • Kabupaten Kudus 100 orang
  • Kabupaten Klaten 50 orang
  • Kabupaten Batang 115 orang

Jawa Timur 5.630 orang

  • Kota Surabaya 615 orang
  • Kabupaten Sidoarjo 378 orang
  • Kabupaten Pasuruan 1.244 orang
  • Kabupaten Probolinggo 1.493 orang
  • Kabupaten Bondowoso 41 orang
  • Kabupaten Jember 75 orang
  • Kota Malang 1.261 orang
  • Kota Batu 144 orang
  • Kabupaten Mojokerto 57 orang
  • Kabupaten Kediri 204 orang
  • Kabupaten Tulungagung 118 orang

Kalimantan Timur 10.721 orang

  • Kota Balikpapan 7.088 orang
  • Kota Berau 1.291 orang
  • Kabupaten Kutai Barat 1.109 orang
  • Kabupaten Kutai Kartanegara 567 orang
  • Kota Samarinda 360 orang
  • Kabupaten Kutai Timur 158 orang
  • Kota Bontang 76 orang
  • Kabupaten Panajam Pasir Utara 50 orang
  • Kabupaten pasir 22 orang

Sumatera Utara 398 orang

  • Kota Medan 398 orang

Kepulauan Riau 6.347 orang

  • Kota Batam 6.347 orang

(dnl/dnl)

terlanjur cinta: indon bole bangga lah yaow

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA — Purchasing Manager’s Index Manufaktur Indonesia yang dirilis Nikkei berada pada level 50,4 pada November lalu. Angka itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya pada level 50,1.

Indikator tersebut menandakan mulai terjadinya peningkatan aktivitas bisnis pada sektor industri pengolahan sepanjang November lalu. Indeks di atas 50 menunjukkan ekspansi manufaktur, sementara angka di bawah itu menandakan gejala kontraksi.

“Penguatan tersebut terutama terlihat dari adanya kenaikan output dan permintaan baru, meskpun laju kenaikannya belum begitu tinggi,” ujar Ekonom IHS Markit, Aashna Dodhia dalam siaran pers.

Menurutnya, pabrikan umumnya menghadapi kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Hanya saja, perusahaan manufaktur mulai mengurangi aktivitas pembelian bahan baku dan lebih mengoptimalkan cadangan stok.

Di samping itu, industri tengah menghadapi lonjakan biaya karena kenaikan harga bahan baku. Namun, pabrikan tak serta merta mengalihkan kenaikan beban biaya produksi tersebut dengan meningkatkan harga. Sebab konsumen pabrikan pada umumnya cenderung sensitif terhadap kenaikan harga

doraemon

JAKARTA okezone – Berbagai catatan meliputi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Catatan paling penting sepanjang pemerintahan Jokowi-JK adalah terkait pembangunan infrastruktur. Pada sektor ini, capaian pemerintah dinilai paling gemilang.

Merujuk data terakhir terkait progres pembangunan nasional, sebesar 42 persen atau sebanyak 94 proyek nasional tengah memasuki tahap konstruksi. Lima persen atau 13 proyek lainnya tengah memasuki tahap transaksi dan 83 proyek atau 37 persen masuk tahap perencanaan.

Berikut, Okezone paparkan sejumlah capaian pemerintah dalam sektor pembangunan infrastruktur.

1. Jalan Raya

Capaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan yang paling berhasil. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah membangun sepanjang 2.623 KM di seluruh Indonesia. Capaian tersebut sejatinya telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah, yakni membangun sepanjang 2.600 KM jalan raya hingga tahun 2019.

2. Jalan Tol

Pada sektor ini, pemerintah telah membangun sepanjang 568 KM jalur tol baru, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017. Sepanjang 176 KM jalur tol baru dibangun pemerintah selama tahun 2016. Sementara sisanya, yakni sepanjang 362 KM berhasil dibangun sepanjang tahun 2017.

Meski belum mencapai target yang ditetapkan, yakni 1000 KM jalur tol baru hingga tahun 2019, pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, capaian pemerintah dalam membangun integrasi antar wilayah Indonesia sudah cukup baik.

“Pembangunan tol sekarang ini kalau kita lihat selama zaman Pak Joko Widodo 3 tahun sudah dibangun 568 kilometer. Kalau dibandingkan yang lain masih lebih paten ini,” ujar Menko Luhut.

3. Kereta Api

Pembangunan infrastruktur penunjang perjalanan perkeretaapian pun terus digenjot pemerintah. Di Pulau Jawa, dari target 277 KM, pemerintah telah membangun sepanjang 103 KM jalur ganda lintas Selatan Jawa.

Sedangkan di Pulau Sumatera, pemerintah nampaknya perlu terus bekerja keras untuk mencapai target. Sebab, dari 1.582 KM yang ditargetkan, pemerintah baru berhasil membangun sepanjang 247 KM jalur Trans-Sumatera.

Begitu pula di Sulawesi. Dari target sepanjang 399 KM, pemerintah baru berhasil membangun 16 KM jalur Trans-Sulawesi.

4. Pelabuhan

Pada sektor kelautan, pemerintah nampaknya betul-betul serius membangun. Sesuai dengan instruksi Jokowi untuk memacu pertumbuhan sektor kemaritiman, pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur pada sektor ini.

Infrastruktur pelabuhan misalnya. Sejak tahun 2015, sebanyak 81 pelabuhan telah dibangun pemerintah. Berdasar data, pembangunan yang dilakukan terlihat cukup konsisten, dengan rincian 25 pelabuhan pada tahun 2015, 22 pelabuhan pada tahun 2016 dan melonjak hingga 34 pelabuhan sepanjang tahun 2017.

5. Bandara

Terakhir, pada sektor transportasi penerbangan, pemerintah telah membangun tujuh bandara baru dan merehabilitasi serta memodernisasi 439 bandara di seluruh Indonesia.

Adapun tujuh bandara baru itu adalah Bandara Maratua di Berau, Kalimantan Timur, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Letung di Kepulauan Riau, Bandara Tebelin di Kalimantan Barat, Bandara Namnivel di Buru, Maluku, Bandara Werur di Tambrauw, Papua Barat dan Bandara Koroway Batu di Tanah Merah, Papua.

Peresmian Bandara Maratua dan Morowali dilakukan pada Februari 2017 lalu. Sementara peresmian Bandara Letung dan Tebelin telah dilakukan pada Maret.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembangunan bandara menjadi prioritas pembangunan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Belasan bandara yang sudah kita bangun dan banyak juga yang sudah kita revitalisasi. Dan bandara-bandara yang kita bangun itu bukan saja Soekarno Hatta, tetapi juga bandara-bandara yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua,” kata Budi Karya.

(ydp)

(amr)

ets-small

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut gembira rilis data Top 50 Megahubs International Index 2017 yang menyebutkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali duduk di peringkat ke-7 sebagai bandara paling terkoneksi di dunia.

Indeks tersebut dirilis oleh perusahaan yang berbasis di UK, Air Travel Intelligence dengan menggunakan basis data international seat capacity sejak Juli 2016 hingga Juli 2017.

“Pasti ini membanggakan,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekoniman, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Bandara Internasional Soekarno-Hatta hanya kalah dari Heathrow, Frankfurt, Amsterdam, Chicago US, Toronto Canada, dan Changi Singapura. Bahkan di Asia Pasifik, bandara kebanggan masyarakat Indonesia itu ada diperingkat kedua, di bawah Bandara Changi.

(Baca juga: Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia)

Menurut Budi, hasil tersebut merupakan harapan yang terwujud dan berbanding lurus dengan upaya pemerintah mendatangkan banyak turis ke Indonesia. Tentu, salah satunya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Jadi saya pikir pengakuan dunia ini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi di luar itu, kita memang harus improve lagi supaya peringkatnya lebih naik lagi,” katanya.

Secara khusus, Budi memuji kinerja operator Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu PT Angkasa Pura II (AP II). Menurutnya, AP II mampu menggandeng imigrasi dan Bea Cukai sehingga pelayanan di bandara tersebut menjadi lebih baik.

(Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Paling Terkoneksi di Asia Pasifik, Peringkat Ke-7 di Dunia)

Ke depan, Budi mengharapkan agar peringkat Indonesia bisa terus melejit. Kementerian Perhubungan tutur dia, akan terus memperbaiki regulasi sehingga mampu meningkatkan semua kualitas bandara di Indonesia, baik dari sisi keamanan dan pelayanannya.

doraemon

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sunarsip*

Bulan lalu (14/8/2017), di harian ini, saya menulis artikel “Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli, dan Kebijakan Fiskal”. Pada bulan sebelumnya (17/7/2017), saya menulis “Utang Pemerintah: Antara Beban dan Efektivitasnya”. Melalui tulisan ini, saya merasa perlu mengulas kembali aspek-aspek yang telah saya bahas pada kedua tulisan tadi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh serta menemukan benang merah dibalik kinerja ekonomi kita saat ini, sekaligus informasi tambahan.

Sebagaimana rilis BPS bulan lalu, selama semester I-2017, ekonomi kita tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya  cukup baik. Namun, ekonomi kita sejatinya memiliki peluang tumbuh lebih besar lagi bila kita mampu mengoptimalkan kinerja beberapa aspek ekonomi yang saat ini kinerjanya melemah.

Kalau kita cermati, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terhadap PDB tinggi, kinerjanya kurang terlalu menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sebagai informasi, ketiga sektor tersebut kontribusinya terhadap PDB mencapai 46,79 persen (2016).

Sektor industri pengolahan yang pada 2016 memiliki kontribusi 20,51 persen terhadap PDB, pertumbuhannya cenderung melemah. Bila pada

2014, industri pengolahan masih tumbuh sebesar 4,64 persen, selanjutnya melemah menjadi

4,33 persen (2015) dan

4,29 persen (2016). Sementara itu, pada

semester I-2017, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,88 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 13,45 persen pada 2016. Bila pada 2014 sektor pertanian tumbuh 4,24 persen, selanjutnya pertumbuhannya melemah menjadi 3,77 persen (2015) dan 3,25 persen (2016). Hingga semester I-2017, sektor pertanian tumbuh lebih baik sebesar 5,11 persen tertolong oleh perbaikan harga komoditas.

Selama semester I-2017, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 13,19 persen (2016), pertumbuhannya mencapai 4,36 persen lebih baik dibanding dua tahun terakhir yang tumbuh 2,59 persen (2015) dan 3,93 persen (2016). Perbaikan kinerja sektor perdagangan ini ditopang oleh membaiknya perdagangan luar negeri yang pada dua tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Kalau kita amati, dinamika perekonomian sejak 2015 memang sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, baik perkebunan maupun pertambangan. Melemahnya harga komoditas sejak 2015 dan baru mulai pulih pada akhir 2016 turut memperlemah kinerja perekonomian kita. Namun demikian, faktor internal juga turut memberikan kontribusi terhadap pelemahan perekonomian kita tersebut. Salah satunya adalah soal pajak.

Sebagai informasi, di dalam postur PDB dari sisi lapangan usaha terdapat pos “Pajak dikurang subsidi atas produk”. Pos ini menggambarkan besarnya pajak yang dipungut setelah dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah atas unit-unit produksi. Pajak atas unit-unit produk ini pada umumnya berupa pajak tidak langsung yang meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak. Bila “Pajak dikurang subsidi atas produk” bernilai positif itu berarti pajak yang dipungut lebih besar dibanding subsidi yang diberikan pemerintah. Dalam prakteknya, “Pajak dikurang subsidi atas produk” selalu bernilai positif.

Data BPS memperlihatkan bahwa sejak 2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami kenaikan signifikan. Bila pada

2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan negatif -19,65 persen, selanjutnya

tumbuh 15,05 persen (2012),

21,80 persen (2013), dan

5,08 persen (2014). Pada dua tahun terakhir ini, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan signifikan yaitu

32,24 persen (2015),

19,31 persen (2016), dan pada

semester I-2017 lalu tumbuh 16,83 persen (yoy).

Saya melihat ada korelasi antara tingginya pertumbuhan “Pajak dikurang subsidi atas produk” ini dengan pelemahan daya beli masyarakat yang kini terjadi. Ini mengingat, pajak tidak langsung dari unit-unit produksi yang dipungut pemerintah oleh produsen pastinya dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga berakibat pada kenaikan harga barang. Kalau kita lihat kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran (demand), pelemahan daya beli ini terefleksikan dengan melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen terendah dibanding pertumbuhan tahunannya sejak 2011.

Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur, selain mengandalkan penerimaan perpajakan, pemerintah juga mengandalkan dana-dana dari utang. Tambahan utang baru secara neto memperlihatkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Bila pada

2010 tambahan utang neto mencapai Rp 86,93 trliun, selanjutnya menjadi

Rp 102,69 triliun (2011),

Rp 140,79 triliun (2012),

Rp 223,22 triliun (2013),

Rp 255,73 triliun (2014),

Rp 380,92 triliun (2015), dan

Rp402,01 triliun (2016). Pada

2017 ini, tambahan utang neto diperkirakan mencapai Rp 432,96 triliun dan di 2018 diperkirakan mencapai Rp 414,73 triliun.

Meskipun rasio utang pemerintah masih cukup aman, sekitar 30 persen terhadap PDB, namun kemampuan membayar cicilan pokok utang pemerintah cukup memberatkan. Indikasinya terlihat dari saldo keseimbangan primer (primary balance) yang mengalami defisit sejak 2012 dengan kecenderungan defisit yang terus meningkat. Defisit keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa untuk membayar bunga utang pemerintah saja, pemerintah harus menarik utang baru. Padahal, keseimbangan primer seyogyanya dijaga agar selalu positif dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada utang.
Sayangnya, di tengah upaya pemerintah meningkatkan penarikan pajak dan tambahan utang baru tersebut, kinerja sisi pengeluaran pemerintah cukup mengecewakan. Pada 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan negatif -0,15% dibanding 2015. Sedangkan pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi pemerintah praktis tidak tumbuh karena hanya tumbuh 0,03 persen (yoy).

Dari perspektif ini, sebenarnya kita dapat menduga benang merah dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh perlambatan pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar pada PDB. Selain akibat pelemahan harga komoditas, perlambatan ini patut diduga disebabkan pula oleh peningkatan pajak yang ditarik atas unit-unit produksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, selain perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, juga disumbangkan oleh pengeluaran pemerintah yang belum tumbuh.

Dengan kata lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, perbaikan pada sisi yang melemah mutlak dilakukan. Perbaikan dapat dilakukan pada kedua sisi, penawaran (lapangan usaha) maupun sisi pengeluaran, atau cukup pada salah satu sisi saja. Misalnya, bila pengurangan pajak tidak dapat dilakukan, perbaikan dapat dilakukan pada sisi pengeluaran melalui perbaikan daya beli. Perbaikan daya beli dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan menurunkan harga-harga terutama barang kebutuhan pokok yang harganya ditetapkan pemerintah. Tak kalah penting lainnya adalah perbaikan efektivitas belanja pemerintah.

*)Penulis adalah Chief Economist PT Bank Bukopin, Tbk. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

ets-small

JAKARTA okezone – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017 akan genap berusia 3 tahun. Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi kebijakan ekonomi telah menjadi fokus kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Pembangunan daerah punggiran juga tak luput dari perhatian dari Jokowi. Pembangunan pun gencar dilakukan pada daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Lantas, bagaimana hasil pembangunan proyek infrastruktur hingga saat ini?

Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total panjang ruas tol yang sukses dioperasionalkan dari tahun 2015 hingga akhir 2016 adalah sepanjang 176 kilometer (km). Jalan tol ini akan dibangun hingga mencapai 568 km hingga akhir tahun 2017.

Baca Selengkapnya: Catat! Jokowi Bangun 568 Km Tol hingga Akhir 2017

real1sas1small

Jakarta detik – Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.

Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.

Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

 

Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:
Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:
Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)
Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia
Adkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.

Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. (wdl/ang)

real1sas1small

 February 18, 2009, 2:49PM EST

Clinton Arrives in a Surprisingly Strong Indonesia

When the Secretary of State makes her stop in Jakarta on Feb. 18-19, she will see a country that has made big economic and political strides

A decade ago Indonesia was the sick man of Asia, its banks mired in bad debts, its foreign exchange reserves depleted, and its economy crippled by Asia’s 1997-98 financial crisis. Many parts of the sprawling archipelago were convulsed by bloody separatist conflicts, while Jakarta struggled to overcome the legacy of strongman Suharto’s 32-year rule that ended in 1998. But when Secretary of State Hillary Clinton makes her stop in Jakarta on Feb. 18 and 19, she will be visiting a country that boasts the region’s most successful economic and political transformations.

Clinton’s decision to include Indonesia in her first Asian trip on the job makes plenty of sense. Indonesia holds strong personal ties for her boss, who spent several years there as a child. It is also the world’s largest Islamic country: 85% of its 235 million people are Muslims. Yet it is also one of the most moderate Muslim nations, and a visit there fits in with President Barack Obama’s vow to reach out to followers of Islam in an attempt to rehabilitate America’s image abroad. “This visit is a symbolic gesture, and perceptions can be as important as reality,” says Jusuf Wanandi, vice-chairman of the Center for Strategic & International Studies in Jakarta. As “a moderate country,” Indonesia “can show to the Muslim world and the world at large that being Muslim can be compatible with modernity and democracy and also economic growth with equity,” says Wanandi, pointing out that 48 political parties will be participating in parliamentary elections in April.

ROBUST GDP GROWTH

While Indonesia was one of the worst-hit countries during the regional crisis of the late 1990s, it is poised to weather the current slowdown better than most, thanks in part to the relatively small role trade plays in its overall economy. Gross domestic product is forecast to grow 3.8% this year according to HSBC (HBC), which is a sharp slowdown from the 6.2% growth seen in 2008. Still, that looks pretty attractive compared with the expected performance of its neighbors: Singapore could contract 5%, South Korea 3.2%, Taiwan 3.6%, and Thailand 0.8%. Because exports have historically not been correlated with what happens in the U.S. economy, says Robert Prior-Wandesforth, Southeast Asian economist at HSBC, “the knock-on effect on the domestic economy will be relatively muted.” He also points out that Indonesia’s banks are in good shape, with the largest cushion of capital and the lowest loan-to-GDP ratios in the region.

That’s not to say Indonesia won’t be buffeted by what’s happening beyond its shores. The country has been hit hard by the collapse in commodity prices, upon which the resource-rich country depends for most of its export revenues from sales of gold, copper, nickel, and aluminum. This reflects the country’s limited success at diversifying beyond resource industries. Indonesia’s light manufacturing industry has lost out to China in recent years, though a handful of foreign brands, including Mattel (MAT), Nike (NKE), and Adidas still export from there.

FOREIGN INVESTORS

Most multinationals operating in Indonesia, however, are there to serve the domestic market. Philip Morris International (PM), for example, is the largest foreign investor, after paying $4.9 billion to buy local cigarette maker PT Hanjaya Mandala Sampoerna; the company opened a $220 million cigarette-rolling factory outside Jakarta last fall. Unilever continues to invest in both its ice cream and skin care brands in the country, too.

Weak commodity prices bode ill for the country’s investments, though. Some of the world’s biggest mining companies, including Freeport McMoRan (MMR), Newmont Mining (NEM), and Rio Tinto have concessions in Indonesia, but output at some mines has slumped, and money to develop new ones is scarce. The country’s decision to decentralize power in recent years has granted greater autonomy to provinces over how their resources should be exploited, but it has also created so many new bureaucratic hurdles (and new opportunities for corruption) that foreign companies have found it impossible to move forward with new projects. There have been no new metal mining projects in 12 years. Although Parliament passed a new mining law last December, implementing regulations that will clarify procedures aren’t likely to be released until after presidential elections in July.

Indeed, corruption remains one of the country’s biggest stumbling blocks to development. “This is a rich country, poor in governance,” says one researcher at a foreign investment bank who asked his name not be used. This is a sentiment shared by many in the government of President Bambang Yudhoyono, and in recent years the Corruption Eradication Commission has made progress in several high-profile cases, including a conviction of a former Central Bank governor in a bribery scandal. Such successes have helped Indonesia move up from 143rd to 126th place on Transparency International’s list of most corrupt countries, with first place indicating the lowest level of corruption. “The judiciary is weak and corrupt, and corruption is still of course rampant,” says Wanandi. “There is hope now that at least things have started in the right direction.”

Balfour is Asia Correspondent for BusinessWeek based in Hong Kong.

%d bloggers like this: