MASALAH EKONOMI INDONESIA: bukan RUP1AH … (2)

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 6.5%

 rose KECIL

TEMPO.CO, Jakarta – Bank sentral dari tiga negara Asean, masing-masing Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand meluncurkan The Local Currency Settlement Framework (LCS Framework), sebuah kerangka kerja sama mata uang lokal dari ketiga negara.

LCS Framework ini merupakan tonggak utama dalam kerja sama bank sentral di regional Asia Tenggara ke depan, terutama untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat.

Baca juga: Kerjasama Asean – Mercosur Fokus ke Investasi dan Perdagangan

“Kami sebagai otoritas moneter ingin melihat jauh, agar penggunaan Rupiah, Ringgit, dan Bath semakin kuat di pasar domestik masing-masing,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.

Peluncuran kerangka kerja sama kali ini merupakan kelanjutan dari Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga bank sentral pada 23 Desember 2016. Dalam MoU tersebut, sejumlah kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia dan Thailand telah disepekati, salah satunya terkait penyelesaian perdagangan internasional antara ketiga negara tersebut dengan menggunakan mata uang lokal: Rupiah (Indonesia), Ringgit (Malaysia), dan Baht (Thailand).

LCS Framework ini berupaya agar penggunaan mata uang dolar dalam kegiatan perdagangan antar ketiga negara bisa dikurangi. Sebab, selama ini, banyak transaksi ekspor dan impor barang harus dilakukan menggunakan dolar. “Jadi ini akan meningkatkan diversifikasi penggunaan mata uang dalam kegiatan ekonomi,” kata Agus.

Selain itu, LCS Framework ini juga dinilai akan mampu mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Sehingga, kegiatan perekonomian antar ketiga negara dengan lebih efisien.

Peluncuran LCS Framework hari ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad bin Ibrahim, dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob. Sejumlah perwakilan perbankan dari ketiga negara turut hadir dalam acara peluncuran ini.

Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad bin Ibrahim, menyampaikan hal senada. Menurut dia, peluncuran LCS Framework ini akan meningkatkan kepercayaan antar ketiga negara. “Indonesia dan Thailand adalah mitra penting bagi Malaysia,” ujarnya.

dollar small

oleh Eko B. Supriyanto

 

 

PEMERINTAH telah sepakat untuk memangkas besaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp47,5 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk infrastruktur yang menjadi jualan pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintah terpaksa memotong anggaran karena penerimaan pajak tak sesuai dengan harapan. Daripada mengorbankan defisit anggaran yang lebih besar, selain akan melanggar batas defisit yang disepakati sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), mau tak mau harus memotong pengeluaran. Tahap pertama pemotongan anggaran tidak termasuk pada anggaran wajib, seperti gaji atau subsidi pendidikan, tapi untuk hal-hal yang melekat pada perjalanan dinas dan seminar serta hal-hal lain seperti peninjauan proyek. Risiko akan lebih besar jika membiarkan defisit anggaran. Selain akan menekan nilai tukar rupiah, tentu harus mencari sumber-sumber penerimaan atau pemasukan, salah satunya akan berutang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Defisit anggaran yang besar dengan sendirinya akan menekan nilai tukar rupiah. Repot.

Sudah tentu pemotongan anggaran ini akan berdampak ke mana-mana, termasuk ke sektor perbankan lewat sektor riil yang selama ini mendapat berkah anggaran. Apalagi, ekonomi Indonesia adalah ekonomi APBN. Karena itu, pemotongan anggaran akan membawa dampak yang tidak kecil bagi perbankan dan sektor riil.

Obat yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) ialah penurunan BI Rate menjadi 6,50% dari sebelumnya 6,75%. Penurunan BI Rate ini memberi sinyal bahwa inflasi akan terjaga pada kisaran 4% dan dunia usaha akan merasa lebih longgar dalam berinvestasi. Peningkatan investasi menjadi penting setelah anggaran tidak sesuai dengan harapan.

Langkah BI menurunkan BI Rate sudah menunjukkan arah yang benar, kendati respons BI Rate berupa penurunan suku bunga kredit akan terjadi setidaknya pada tiga bulan ke depan. Transmisi penurunan suku bunga oleh BI ini memang tidak serta-merta akan menggairahkan kredit, tapi setidaknya arahnya sudah benar.

Permintaan kredit perbankan yang relatif rendah (7%) bukan semata-mata karena tinggi atau rendahnya suku bunga. Menurut catatan Infobank Institute, salah satu hal terpenting ialah risiko kredit yang masih tinggi akibat penurunan harga komoditas dan pertambangan serta transportasi. Sektor komoditas dan pertambangan yang kini meninggalkan non-performing loan (NPL) yang relatif tinggi di bank-bank BUMN dan bank swasta besar.

Risiko kredit menjadi pertimbangan utama, selain dunia usaha sendiri yang juga tidak banyak memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan. Lihat saja angka undisbursed loan terus membesar. Di lain sisi, angka loan to deposit ratio (LDR) juga sudah mendekati 89,6% atau sudah diambang batas tinggi, 92%.

Pemotongan anggaran, terutama anggaran departemen untuk keperluan perjalanan dinas, seminar, dan rapat-rapat, tentu akan membawa efek yang besar bagi dunia perhotelan, agen perjalanan, dan trasportasi.
Sebenarnya pemerintah sendiri banyak berharap dari tax amnesty yang diharapkan sedikit banyak akan menghasilkan penerimaan. Namun, dengan pemotongan anggaran ini memberikan sinyal bahwa pemerintah sendiri tidak yakin akan keberhasilan tax amnesty karena sudah lebih awal melakukan pemotongan anggaran.
Kita tidak berharap tax amnesty ini gagal karena jika gagal akan terjadi banyak pemangkasan, yang salah satunya bisa subsidi-subsidi atau gaji pegawai yang tidak kita harapkan. Atau, akan menaikkan tarif pajak yang membuat dunia usaha makin tidak kondusif.

Jika demikian, ada baiknya tax amnesty ini terus didorong untuk segera diberlakukan, kendati masih banyak argumen di masyarakat tentang istilah bebas dari kejahatan pajak tapi tidak bebas kejahatan tindak pidana yang lain. Meski Menteri Keuangan menegaskan, bagi yang membocorkan data-data tax amnesty akan terkena tindak pidana, di Indonesia kredibilitas lembaga terutama menyangkut data-data bisa didapat dengan mudah.

Kondisi keuangan negara saat ini benar-benar berada dalam tepi jurang. Jika tahun-tahun sebelumnya ada pada risiko penyerapan, sekarang lebih mengerikan, yaitu risiko penerimaan. Ketidakpastian penerimaan akibat lesunya ekonomi dan penurunan harga komoditas dan pertambangan akan mendorong pengelolaan anggaran rawan defisit.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya makin membuat situasi berusaha makin tidak keruan. Para menteri yang membuat kebijakan-kebijakan parsial dengan data yang berbeda, seperti data sapi, data ikan, dan data beras, membuat para menteri saling membuat kebijakan akrobat. Impor daging tapi tidak membuat daging turun harganya. Di bilang surplus beras tapi tidak ada satu negara di dunia pun yang mengimpor beras kita.

Pada akhirnya pemotongan anggaran belanja telah memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia tidak akan sebagus tahun lalu. Bank-bank harus menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang deg-degan ini. Penurunan suku bunga merupakan hal yang baik, tapi tidak otomatis akan menggenjot kredit, karena memang ekonomi Indonesia sedang rawan.

Selamat datang ekonomi cekak—ekonomi yang ketat dan bank-bank harus menekan banyak biaya sebagai konsekuensi dari penurunan pendapatan atas risiko kredit macet yang terus membesar. Lebih dari itu, perbankan membutuhkan kebijakan yang kredibel dan tak sekadar paket-paket yang entah bagaimana nasibnya. (*)

 

 

Penulis adalah Pimpinan Redaksi Infobank

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas mengenai deregulasi. Rapat koordinasi ini merupakan untuk yang kesekian kalinya dilakukan oleh Darmin demi memuluskan efektivitas pelaksanaan paket kebijakan.

Pantauan Okezone, Selasa (21/6/2016), hingga pukul 09.30 WIB, rapat koordinasi ini telah dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dijadwalkan, rapat koordinasi ini nantinya juga akan dihadiri oleh perwakilan Kadin, Hipmi, Apindo, Bekraf, dan BKPM.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah fokus untuk memangkas regulasi pada berbagai daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah investor agar dapat berinvestasi pada berbagai daerah. Sehingga, target Indonesia sentris dalam hal pembangunan dapat tercapai.

Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan 12 paket kebijakan. Hanya saja paket kebijakan tersebut baru efektif dirasakan oleh Jakarta dan Surabaya. Kedua daerah ini memang menjadi fokus pemerintah untuk menerapkan deregulasi karena menjadi daerah penilaian Bank Dunia untuk ease of doing business index atau indeks kemudahan berbisnis.

Untuk itu, demi menjamin terlaksananya aturan dalam paket kebijakan, khususnya dalam hal deregulasi, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) guna memantau deregulasi saat ini mulai memberikan respon atau pengaruh yang baik. Pembentukan pokja ini diterapkan guna mengawal dan mempercepat realisasi paket kebijakan ekonomi jilid I-XII sehingga berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pokja tersebut selain efektif memberikan perkembangan penyelesaian regulasi yang belum selesai, kasus operasional, dan usulan deregulasi lanjutan, juga akan membahas usulan format evaluasi, agenda kampanye dan diseminasi kebijakan deregulasi ekonomi.

Sekadar informasi, berapa regulasi yang tadinya belum tunas, namun saat ini telah tuntas pada Juni 2016 adalah Permen ATR/Kepala BPN No.11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Permentan No.29/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Permenaker No.20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

Sedangkan, enam peraturan turunan atau petunjuk teknis yang telah tuntas antara lain dari BKPM tentang Inland FTA, Kementerian ESDM tentang penyediaan tenaga listrik dan pemasangan converter kit, Kementerian ATR/BPN tentang hunian orang asing, Kementerian PUPR tentang pengusahaan sumber daya air dan Kementerian Pertanian tentang pelaksanaan impor ternak.

Akan tetapi, masih terdapat 20 peraturan petunjuk teknis paket kebijakan ekonomi yang belum tuntas di beberapa kementerian terkait serta enam regulasi turunan yang sedang menunggu pembahasan dan harmonisasi. Sehingga penerbitannya masih tertunda pada Juni 2016.

Guna mendorong percepatan regulasi yang belum terbit, rapat evaluasi dan Pokja akan dilakukan secara konsisten setiap minggu agar pelaksanaan paket kebijakan ekonomi dapat lebih efektif.

http://economy.okezone.com/read/2016/06/21/20/1420873/menko-darmin-kumpulkan-menteri-muluskan-12-paket-kebijakan-ekonomi
Sumber : OKEZONE.COM

Emoticons0051

KONTAN: Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atawa BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,5% merupakan salah satu upaya  mempercepat penurunan suku bunga perbankan. Suku bunga, khususnya suku bunga kredit,  diharapkan bisa kembali turun ke bawah 10%.

Tapi pemilihan waktu  memangkas BI rate kurang tepat lantaran dampaknya baru akan terasa minimal tiga bulan ke depan. Sebab, menjelang Lebaran masyarakat lebih membutuhkan uang tunai. Sehingga perbankan cenderung berusaha memenuhi untuk likuiditas tersebut.

Alhasil, penurunan BI rate ini tidak akan langsung ditanggapi perbankan segera memangkas bunga. Jadi, penurunan BI rate di tengah banyaknya permintaan uang tunai lebih berdampak netral atau minim.

Efeknya baru terasa setelah mudik, itupun jika likuiditas bank memadai. Padahal tujuan penurunan BI rate agar suku bunga perbankan turun, sehingga ekonomi bisa bergerak dan masyarakat bisa mengajukan kredit.

Jika BI ingin mendapat dampak lebih besar, seharusnya lebih agresif. Yakni dengan menurunkan BI rate 50 bps dan bulan depan turun lagi 75 bps.

Sebenarnya langkah BI ini bisa dimaklumi, mengingat masih banyak ketidakpastian dalam penerimaan negara. Mulai dari belum jelasnya nasib kebijakan pengampunan pajak atawa tax amnesty.

Menyusul, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang masih dibahas. Jadi, masih banyak pengeluaran pemerintah yang tertunda.

Sementara itu, langkah BI melakukan relaksasi pada aturan loan to value (LTV) sudah tepat. Pelonggaran kebijakan di sektor properti ini diperlukan kala ekonomi melambat.

Apalagi sektor properti memiliki tingkat kredit bermasalah atawa non performing loan (LTV) rendah. Diharapkan dengan relaksasi LTV ini kemampuan masyarakat untuk membeli rumah kembali bangkit. Tapi yang perlu diingat, dampak pelonggaran LTV baru kelihatan dalam enam bulan.

 globe

Bisnis.com, JAKARTA – Empat perguruan tinggi negeri bertengger sebagai empat universitas terbaik di  Indonesia  dalam riset 11 universitas terbaik Indonesia 2016 dari Quacquarelli Symonds. Uniknya, Universitas Muhammadiyah Surakarta mampu mengalahkan Universitas Brawijaya Malang.

Lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia Quacquarelli Symonds (http://www.qs.com) hari ini merilis hasil survei  peringkat universitas Asia 2016 dengan tajuk QS University Ranking: Asia 2016.

Penentuan peringkat 11 universitas terbaik Indonesia didasarkan pada peringkat universitas di Indonesia di kancah peringkat Asia.

Hasilnya, 11 perguruan tinggi terbaik Indonesia 2016 secara berturut-turut adalah: Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran,  Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Bina Nusantara.

11 Universitas Terbaik Indonesia di Kancah Asiah

No. Ranking Asia 2016 Perguraan Tinggi
1 67 Universitas Indonesia (Jakarta)
2 86 Institut Teknologi Bandung (Bandung)
3 105 Universitas Gadjah Mada (Jogjakarta)
4 190 Universitas Airlangga (Surabaya)
5 191 Institut Pertanian Bogor (IPB)
6 199 Universitas Padjadjaran (Bandung)
7 231-240 Universitas Diponegoro (Semarang)
8 251-300 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Surabaya)
9 251-300 Universitas Muhammadiyah Surakarta (Solo)
10 301-350 Universitas Brawijaya (Malang)
11 301-350 Universitas Bina Nusantara (Jakarta)

Sumber: Riset Quacquarelli Symonds

Peringkat UI, ITB, UGM meningkat signifikan. Peringkat UI meningkat dari 79 tahun lalu menjadi 67, ITB melejit dari 122 ke 86, dan UGM dari 137 ke 135.

Dua universitas negeri lain yang mengalami lompatan peringkat adalah IPB dari 211-220 ke 190 dan Undip dari 261-270 ke 231-240.

Ada pun universitas negeri yang mengalami penurunan peringkat secara drastis adalah Universitas Padjajaran dari 168 ke 199.

“Perguruan tinggi lain yang masuk peringkat tahun ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Muhammadiyah Surakarta di kelompok peringkat 251-300 serta Universitas Brawijaya dan Universitas Bina Nusantara di kelompok peringkat 301-350,” tulis laporan laporan QS University Rankings: Asia 2016 tersebut.

Penetapan peringkat perguruan tinggi tersebut didasarkan pada hasil riset Quacquarelli Symonds (http://www.qs.com) dengan menggunakan 9 indikator untuk menyusun peringkat 350 universitas Asia 2016. Rinciannya sebagai berikut.

1.Reputasi akademis (bobot 30%)

Survei dilakukan ke kalangan akademisi kampus di setiap jurusan/pogram studi untuk mengukur kekuatan jurusan/program studi tersebut

2.Reputasi karyawan (bobot 10%)

Mensurvei karyawan administrasi perguruan tinggi untuk mengukur kualitas layanan administasi perguruan tinggi.

3.Rasio fakultas/mahasiswa (bobot 20%)

Dihitung dari rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang lulus dari setiap program studi di perguruan tinggi

4.Penghargaan hasil riset (bobot 15%)

Indikatornya adalah jumlah riset ilmiah perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan sebagai tolok ukur reputasi karya ilmiah tersebut, yang dianalisis dengan program Scopus.

5. Jumlah riset ilmiah per fakultas (bobot 15%)

Dengan menggunakan aplikasi Scopus, jumlah riset ilmiah per fakultas dikalkulasi menjadi skor dengan bobot penilaian 15%.

6-7. Proporsi fakultas internasional (2,5%) dan mahasiswa internasional (2,5%)

Indikator ini menganalisis jumlah program studi internasional yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Sementara itu, pengukuran jumlah mahasiswa program studi internasional itu dilihat dari rasio jumlah mahasiswa internasional dibandingkan dengan pegawai administrasi PT sebagai penentu kualitas layanan administrasi program studi internasional tersebut.

8-9.Proporsi pertukaran mahasiswa ke luar negeri (2,5%) dan proporsi penerimaan pertukaran mahasiswa dari luar negeri.

Indikator ini dilihat dari jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri dalam rangka program pertukaran mahasiswa serta penerimaan mahasiswa dari luar negeri dalam rangka program tersebut.

Dari 9 indiaktor itu, Quacquarelli Symonds kemudian memeringkat 350 universitas di Asia 2016. Peringkatnya bertambah 50 universitas dibandingkan dengan riset  QS University Ranking: Asia 2015 yang hanya memeringkat 300 universitas.

Apakah ini berarti Quacquarelli Symonds hanya mensurvei  11 perguruan tinggi di Indonesia. Simona Bizzozero, Kepala Humas Quacquarelli Symonds, menegaskan lembaga survei global itu melakukan kajian terhadap seluruh universitas di Indonesia.

“Hanya 11 universitas itulah yang memenuhi  9 indikator itu dengan tiga kriteria dari kami,” ujarnya melalui surat elektronik kepada Bisnis.

Simona menyebutkan tiga kriteria adalah (1) memiliki program studi sarjana dan pasca sarjana; (2) menggelar riset minimal di dua dari program studi seni & humaniora, ilmu alam, ilmu hidup, ilmu sosial, serta teknologi & rekayasa; (3) disurvei dari dari responden staf pengajar dan staf administrasi secara global.

Peringkat Asia

Berdasarkan peringkat itu, Universitas Nasional Singapura masih bertengger di peringkat teratas dan tak tergoyahkan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2014.

Yang cukup menyolok dari hasil riset itu adalah kinerja Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang ajlok ke peringkat ke-6 Asia. Padahal dalam survei  QS University Ranking: Asia 2015, universitas kebanggan rakyat Korsel itu menempati peringkat ke-3.

Sementara itu Tsinghua University melejit dari peringkat  ke-11 tahun lalu menjadi peringkat ke-5 tahun ini.

Peringkat 20 Universitas Terbaik Asia 2016

Ranking 2016 2015 Universitas Negara
1 1 National University of Singapore (NUS) Singapura
2 2 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong
3 4 Nanyang Technological University (NTU) Singapura
4 5 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong
5 11 Tsinghua University China
6 3 KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology Korea Selatan
7 9 City University of Hong Kong Hong Kong
8 6 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong
9 7 Peking University China
10 8 Seoul National University (SNU) Korea Selatan
11 16 Fudan University China
12 10 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) Korea Selatan
13 12 The University of Tokyo Jepang
14 15 Tokyo Institute of Technology Jepang
15 14 Kyoto University Jepang
16 19 Korea University Korea Selatan
17 13 Osaka University Jepang
18 18 Yonsei University Korea Selatan
19 17 Sungkyunkwan University Korea Selatan
20 20 Tohoku University Jepang

Sumber: Riset Quacquarelli Symonds

 Emoticons0051

ID: Ekonom UGM Mudrajad Kuncoro menjelaskan, ke-12 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab akar masalah yang dihadapi dunia usaha dan masyarakat.

Faktanya, berdasarkan laporan Doing Business Bank Dunia tahun ini, memulai bisnis di Indonesia masih membutuhkan 13 prosedur, memakan waktu 46,5 hari, memakan biaya hingga 19,4% dari pendapatan per kapita, dan memerlukan modal minimal yang dibayar 31% dari pendapatan per kapita.

”Meskipun waktu lebih pendek, biayanya semakin mahal,” ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor FEB UGM itu.

Menurut Mudrajad, langkah pemerintah yang menerbitkan banyak paket kebijakan dan perencanaan layak diapresiasi. Namun, kekurangan pemerintah juga perlu dikoreksi, seperti implementasi, pemantauan, dan sanksi yang kurang.

”Saya usulkan, pemerintah pusat dan pemda melakukan perubahan bersama-sama agar tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan yang kontraproduktif terhadap dunia usaha,” ucap dia.

Kebersamaan pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan, kata Mudrajad, diarahkan untuk memberikan jawaban konkret setidaknya atas tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha, yakni penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan.

”Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah tidak hanya menghambat arus barang dan jasa, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Prioritas perlu diberikan pada deregulasi, debirokratisasi, dan koordinasi berbagai perda dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” papar dia. (mam/ths/az/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/birokrat-jadi-predator-belum-jadi-fasilitator/144582

dreaming

INILAHCOM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa ekonomi Indonesia selama 2 tahun kebelakang ini memang menghadapi ekonomi yang sulit, dari rendahnya harga minyak dunia, harga komoditas dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kita tengah melalui banyak hal yang tidak kita temui di masa lalu, ekonomi Indonesia, betul-betul mencoba menemukan taking chance, bagaimana menemukan kesempatan cara agar tidak terbawa arus perlambatan ekonomi dunia, dan itulah yang betul-betul diusahakan dalam 1-2 tahun terakhir ini,” kata Darmin saat membuka forum tahunan Indonesia Petroleum Assosiation (IPA) ke-41 di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Darmin mengatakan selama 2 tahun terkhir ini ekonomi Indonesia menghadapi ekonomi yang cukup sulit. Namun pemerintah berusaha keras untuk meredam gejolak ekonomi tersebut yang akan berdampak lebih besar terhadap Indonesia.

“Kita mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir kita sulit menghadapi perlambatan yang terjadi, atas dasar itu pemerintah mencoba meletakkan dasar-dasar untuk membalikkan arah perlambatan tersebut, kita mencatat pemerintah betul-betul berusaha mengundang investor,” paparnya.

Tak hanya itu kata pria kelahiran Tapanuli Sumatera Utara ini, pemerintah juga telah menelorkan selusin paket kebijakan ekonomi yang berperan mederegulasi dan membirokritisasi segala aspek kemudahan berimvestasi untuk memberikan stimulus ekonomi.

“Sampai hari ini pemerintah sudah menerbitkan 12 paket deregulasi, termasuk di dalamnya pelonggraran DNI maupun EODB, di Indonesia, dua hal itu yang merupakan backbone dua tahun terakhir, dan kita patutu bersyukur bahwa tendensi turun itu sudah mulai bisa kita belokkan,” katanya.

“Namun belum cukup membanggakan akan tetapi pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi terus menurun, kita mulai dengan 4,9 persen kuartal I di 2016,” tandasnya. [hid]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2298071/menko-darmin-sebut-2-tahun-ekonomi-di-masa-sulit#sthash.FyjRtrOB.dpuf

 doraemon

Jakarta  detik-Sudah 12 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, belum semua paket dapat terealisasi akibat beberapa peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan.

Demikianlah diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

“Kita kemudian melihat betul memang deregulasinya itu misalnya Peraturan Presiden. Memang betul di situ tidak dikatakan harus dibuat peraturan pelaksanaannya. Tapi ketika kita baca ternyata dia perlu peraturan pelaksanaan. Kalau nggak, nggak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Darmin tidak dapat mengungkapkan secara rinci. Akan tetapi setidaknya ada 26 Peraturan Menteri sebagai turunan dari Perpres yang harus diterbitkan. Selanjutnya perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

“Itu ada 26 Peraturan Menteri yang harus terbit. Ini pun sudah kita komunikasikan dengan KL dan proses sedang berlangsung,” ujar Darmin.

Dalam 12 paket kebijakan tersebut ada 203 aturan yang seharusnya telah diterbitkan namun hingga sekarang baru 194 peraturan yang diterbitkan meliputi PP, Perpres, Permen dan lainnya. Artinya masih ada 9 peraturan yang belum selesai.

Berikut daftar paket kebijakan yang telah terealisasi :

  • Paket 1 : 124 peraturan, selesai 97%
  • Paket 2 : 15 peraturan, selesai 100%
  • Paket 3 : 8 peraturan, selesai 100%
  • Paket 4 : 10 peraturan, selesai 80%
  • Paket 5 : 3 peraturan, selesai 100%
  • Paket 6 : 5 peraturan, selesai 100%
  • Paket 7 : 5 peraturan selesai 80%
  • Paket 8 : 3 peraturan selesai 100%
  • Paket 9 : 7 peraturan selesai 71%
  • Paket 10: 1 peraturan selesai 100%
  • Paket 11 : 5 peraturan, selesai 80%
  • Paket 12 : 17 peraturan, selesai 100%

(mkl/feb)

doraemon

JAKARTA (Reuters) – Indonesia has eased foreign ownership rules in the retail sector and port services as part of efforts to liberalise its economy, South-east Asia’s largest.

President Joko Widodo signed revised investment regulations, which spell out which sectors are partially closed or entirely closed to foreign investors, last week and it took effect immediately, according to a copy uploaded to a government website on Tuesday (May 24).

The government announced the revision to rules on foreign ownership – its so-called negative investment list – in February, saying it has decided to loosen restrictions on everything from restaurant to agriculture, transportation and movie theatres.

However, the new regulation set a 49 per cent foreign ownership cap on small e-commerce businesses, contradicting the government’s earlier statement that it will open the sector 100 per cent to foreign money.

ezgif.com-resize

JAKARTA kontan. Pasar merespon sinyal bank sentral AS The Federal Reserve yang mungkin menaikkan bunga Juni mendatang. Rupiah sore ini, Kamis (19/5), ditutup terdepresiasi 1,38% menjadi Rp 13.565 per dollar AS. 

Pelemahan Rupiah dikhawatirkan berimbas pada langkah pemerintah menutup defisit anggaran dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN), terutama yang dalam bentuk mata uang valuta asing. Dengan tertekannya mata uang Garuda, dihawatirkan mendorong yield atau imbal hasil SBN menjadi lebih tinggi.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengaku tidak terlalu khawatir. Sebab, penerbitan SBN sudah dilakukan di awal tahun, atau menggunakan strategi front loading.

Jadi, sebagian besar kebutuhan pembiayaan sudah terpenuhi. Kecuali jika terjadi pelebaran defisit anggaran, yang membuat jumlah pembiayaan bertambah.

Terkait ini, Robert mengatakan kondisi pelemahan Rupiah belum tentu akan bertahan lama. “Pada saat penerbitan semoga sudah kembali,” kata Robert, Kamis (19/5) di Jakarta.

Ada dua alasan Robert merasa aman dari ancaman pelemahan Rupiah. Pertama, peluang meningkatnya status rating utang pemerintah menurut lembaga Standard & Poor’s (S&P) menjadi investment grade.

Meski belum pasti, tetapi dengan berbagai pencapaian dan manajemen risiko yang dimiliki pemerintah, seharusnya S&P tidak ragu untuk menaikan rating Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki Bilateral Swap Arrangement (BSA) untuk mengantisipasi aksi jual SBN.

Kedua, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, alias tax amnesty. Kebijakan ini dipercaya bisa menambah likuiditas yang cukup besar ke pasar keuangan dan surat utang.

Jika ada tambahan likuiditas, maka permintaan akan instrumen investasi tinggi. Dengan begitu maka harga semua instrumen akan meningkat, akibatnya yield akan tertekan.

Kedua hal tadi dipercaya bisa mengopset atau menutupi dampak negatif dari kebijakan The Fed jika benar-benar menaikan Fed fund rate pada Juni mendatang.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Pemerintah Yakin Pembiayaan Aman Hadapi Ancaman The Fed

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi industri manufaktur setahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen untuk industri sedang dan besar, dan tumbuh 5,91 persen untuk industri mikro dan kecil.

Kepala BPS Suryamin menuturkan untuk industri sedang dan besar ada empat industri yang mengalami pertumbuhan produksi signifikan.

Produksi industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional pada kuartal-I 2016 naik 10,5 persen dibandingkan kuartal-I 2015.

“Porsi atau share industri farmasi , produk obat kimia dan obat tradisional naik sebesar 0,54 persen,” kata Suryamin dalam paparan BPS di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Produksi barang galian bukan logam pada kuartal-I 2016 juta naik sebesar 8,58 persen dibandingkan kuartal-I 2015. Share barang galian bukan logam dalam industri manufaktur sedang dan besar mencapai 2,1 persen.

Adapun produksi logam dasar pada kuartal-I 2016 naik 7,61 persen dibandingkan kuartal-I 2015, di mana share industri ini sebesar 4,22 persen.

“Makanan yang memiliki share terbesar yakni 26,85 persen, produksi manufakturnya juga tumbuh 4,54 persen,” imbuh Suryamin.

Di level industri mikro dan kecil, pertumbuhan produksi terbesar terjadi pada komputer, barang elektronika, dan optik yang naik 24,26 persen dibandingkan kuartal-I 2015.

Selain itu, mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) juga naik 24,17 persen. “Percetakan dan reproduksi media rekaman naik 23,31 persen” kata Suryamin.

bird

Metrotvnews.com, Balikpapan: Kementerian bidang Perekonomian menyatakan Paket Kebijakan Ekonomi XII sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia akan memfokuskan kemudahan berusaha.

“Kami punya fokus setiap kali (mengeluarkan kebijakan). Kemarin (Paket Jilid XI) fokusnya logistik, sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi XII adalah bagaimana menciptakan kemudahan berusaha,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawady, usai Inseminasi dan Diseminasi Paket Kebijakan Perekonomian, di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Kamis (21/4/2016).

Eddy mengatakan Paket Kebijakan Jilid XII ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan investasi, dan penguatan komoditas ekspor. Menurutnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih dibebankan dengan adanya perizinan, sertifikasi dan proses birokrasi lainnya yang menjadi hambatan berusaha.

Selain itu, paket kebijakan yang segera diumumkan oleh  pemerintah ini selalu ada keberlanjutan dari paket sebelumnya yang telah dilakukan. Terkait kebijakan sebelumnya, pemerintah pada 29 Maret 2016 mengumumkan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.

“Kemungkinan Paket XIII nanti akan masuk pada investasi dan logistik lagi. Kita akan lihat, kalau ada hambatan kita ubah,” ujar Eddy.

Namun demikian, ia menegaskan pemahaman kebijakan selalu terkendala terkait penjelasan detail oleh pelaksana kebijakan sehingga ada perbedaan implementasi antara pusat dan daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat harus memahami setiap Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dievaluasi.

Seperti yang telah diberitakan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII setelah mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Eropa. “Pulang dari Eropa kita akan keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pebisnis, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia menekankan tiga hal yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural atau deregulasi dan peningkatan kualitas SDM.

http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/nbwdGamk-paket-kebijakan-ekonomi-xii-fokus-di-kemudahan-berusaha
Sumber : METROTVNEWS.COM

spiral

Everybody seems to be betting big on Indonesia as the country of the future in Asia. Even as they do, some executives in Jakarta are returning to the past, using interpretations of the law to leave international bills unpaid.

Indonesia was the best performer among countries represented in an Asia dollar bond index from Merrill Lynch in the first quarter, and its equity market closed the period as the region’s third-best gainer. Bond investors who stayed the course through volatility made a 7.6 percent return.

In the same quarter, however, companies dealt major blows to foreign creditors using tactics that might make an aggressive New York lawyer cringe. In January, advisers for the cellphone retailer PT Trikomsel managed to get a court decision that effectively dismissed any claims from foreign creditors, among them holders of S$215 million ($159 million) of notes sold in Singapore. On Friday, Reuters reported that a Jakarta judge excluded Standard Chartered from a creditor list and raised questions about the validity of the bank’s claims to recoup a $1 billion loan made to tycoon Samin Tan’s coal miner Borneo Lumbung Energi & Metal.

Sorry, Can’t Pay You
Indonesian defaults on offshore debt have been accelerating
Source: Bloomberg

According to Debtwire, the strategy being used against Standard Chartered could be extended to other loans to miners, in the same way that Trikomsel’s tactic has been used before against bondholders. In summary: Foreign money is welcome, but if borrowers have trouble paying, lenders have no right to sue.

The Trikomsel strategy was first employed by Asia Pulp and Paper, which in 2001 recorded the biggest debt default in the region’s history. APP’s bonds were sold by an offshore special purpose vehicle, which extended the cash to the parent through an intercompany loan — a common occurrence in Indonesia. When restructuring started, judges in Jakarta said the shell subsidiary lending the money had a vote on how creditors would be repaid, but those who bought the bonds from it didn’t.

Standard Chartered is being dogged by a requirement that mining companies, which are regulated by the government, request authorization before they do deals. Such regulatory blessing was ignored in good times. The rule has been recalled to suit borrowers struggling with payments. If other miners use the same tactic, Standard Chartered could be looking at much larger losses.

The bank won’t be alone, however. From regional institutions such as Singapore’s DBS to global powerhouses like Credit Suisse, lending to Indonesian resources companies used to be a great way to drive revenues.

What’s happening now is a reminder that while Indonesian law is as good as that in many Western countries, the legal environment and judges’ interpretations don’t always conform to what might be expected in New York, or even nearby in Singapore. As they ride the latest wave of optimism about the country, investors would do well to set aside some of their gains to ensure they have the best legal advice.

dollar small

JAKARTA okezone – Bocornya dokumen Panama Papers diragukan oleh Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya beberapa nama orang Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut ternyata dalam kondisi finansial yang kurang baik.

Direktur Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbani mengaku memiliki teman yang namanya masuk ke dalam daftar tersebut. Namun, sepengetahuannya, kondisi finansial dari kerabatnya tersebut sangat jauh dari gambaran sosok oknum ‘pengemplang’ pajak yang seharusnya bergelimang harta.

“Saya agak meragukan data itu. Karena ada beberapa orang yang sebetulnya secara finansial tidak pantas masuk ke situ. Saya punya teman yang kondisinya pas-pasan, malah ekonominya jelek, tapi namanya masuk,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Menurut Hamdi, teman yang tidak mau disebutkan namanya tersebut hanya dimanfaatkan namanya untuk membuat perusahaan formalitas yang hanya digunakan untuk menyimpan dana guna menghindari pajak di Indonesia.

“Itu teman dekat saya sendiri. Saya hubungi dia, kok nama kamu masuk? ‘Iya dulu nama saya pernah dipinjam untuk set up company’. Mungkin dulu namanya pernah di pinjam untuk bikin paper company. Jadi namanya muncul. Makanya saya lihat namanya aneh-aneh,” imbuhnya.

(Baca Juga: Menkeu Bakal Investigasi Dokumen Panama Papers)

Kendati meragukan data Panama Papers tersebut, Hamdi tidak memungkiri jika sebagian nama orang Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut memang berniat untuk menyimpan dana di wilayah tax heaven tersebut.

“Mungkin sebagian ada yang benar, orang yang tujuannya untuk mengakali pajak, tapi enggak semuanya juga. Jadi integritas datanya meragukan. Sepertinya mereka hanya mengambil nama-nama yang pernah masuk di perusahaan-perusahaan formalitas di sana,” katanya.

“Kasihan orang-orang yang namanya hanya dipakai untuk setup company kemudian namanya masuk ke situ. Padahal secara finansial orangnya tidak sesuai,” tambah dia.

(mrt)

dollar small

JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga akan mendorong para pelaku  koperasi dan UMKM berbasis ekspor untuk memanfaatkan program Kredit  Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).

Puspayoga, mengatakan KURBE sebagai bagian dari paket kebijakan XI yang baru saja diumumkan pemerintah  diharapkan bisa menjadi solusi masalah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,  dan Menengah (UMKM).

“Selama ini upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama masalah  pembiayaan, serta masalah dalam kapasitas UMKM yang menyangkut Sumber  Daya Manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Rabu (30/3/2016).

KURBE, kata dia,  akan menjadi instrumen yang menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM. Ke depanÂ

Puspayoga berharap KURBE dapat memberikan stimulus kepada UMKM untuk  meningkatkan ekspor nasional. KURBE juga diharapkan bisa meningkatkan  daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan serta meningkatkan  kualitas dan nilai tambah produk ekspor.

KURBE sendiri  sesuai paket kebijakan XI akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor  yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja  Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM.

Selain itu juga  penyaluran pembiayaan kepada skala UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM  Ekspor), dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI  (Indonesia Eximbank).

KURBE ditetapkan dengan tingkat suku bunga sebesar 9% p.a efektif (tanpa subsidi).

“Sedangkan untuk KURBE mikro maksimal plafond sebesar Rp5 miliar.”

Sementara KURBE  kecil maksimal Rp25 miliar dan KURBE menengah maksimal Rp50 miliar  dengan jangka Waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5  tahun untuk KIE.

KURBE menyasar  utamanya para supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan  industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai dengan skala usahanya.

http://industri.bisnis.com/read/20160330/87/532611/paket-kebijakan-xi-manfaatkan-kurbe-kemenkop-dorong-umkm-berbasis-ekspor-
Sumber : BISNIS.COM

dollar small

RMOL. Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis World Economics Forum (WEF) memperlihatkan daya saing Indonesia berada di peringkat 37 yang sebelumnya nangkring di peringkat 34.

Peringkat Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangganya, yakni Singapura di peringkat 2, Malaysia peringkat 18 dan Thailand di peringkat 32. Kendati begitu, Indonesia masih berada di atas Filipina (37), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90) dan Myanmar (131).

Demikian dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di hadapan para Rektor Perguruan Tinggi dalam acara Rakernis Balitbang Bidang Ketenagakerjaan, di Gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin, (21/3).

Menurut dia, pendapatan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2012, yakni sebesar 3.701 dolar AS per kapita. Namun terus menurun hingga tahun 2014.

“Dari sisi kualitas, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh yang pendidikan rendah,” ujar Hanif.

Hanif juga menyebutkan penduduk usia muda (15-24) tahun yang terjun ke pasar kerja, yakni di tahun 2015 sebanyak 15,75 juta. Mereka ini seharusnya masih tergolong bukan angkatan kerja, dan memerlukan peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pendidikan.

Gini ratio (kesenjangan kaya dan miskin) juga terus bertambah dalam sembilan tahun terakhir. Persentase jumlah kemiskinan memang menurun, tetapi sebaliknya penduduk kaya di Indonesia juga meningkat pesat.

“Ini semakin menambah lebar jurang antara kaya-miskin,” imbuhnya.

Karena itu, menurutnya kata kunci mengurangi jurang kaya dan miskin adalah pemerataan pembangunan, baik pemerataan pembangunan antarsektor, antarwilayah, maupun antardaerah, dengan melibatkan sebesar-besarnya angkatan kerja di Indonesia.

Ia menegaskan, pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dicegah dengan dalih apapun juga, sebab akan menambah angka pengangguran. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan angkatan kerja harus mampu berdaya saing dengan perusahaan dalam dan luar negeri.

“Bagi yang belum bekerja, langkahnya adalah melaksanaan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran,” ucapnya.[wid]

rose KECIL

JAKARTA kontan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menilai penurunan harga minyak dunia masih akan menjadi tantangan berat bagi perekonomian global dan ekonomi domestik pada 2016.

Harga minyak sebelumnya pernah stabil pada kisaran 100 dolar AS per barel selama kurang lebih tiga setengah tahun, tapi sejak 2014 harga minyak terus menurun.

“Harga minyak (rata-rata sepanjang tahun 2016) diperkirakan akan berada pada kisaran 15-20 dolar AS per barel,” ujar Fadel dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis.

Menurut Fadel, jika harga minyak turun 20 persen masih positif karena mengurangi inflasi dan biaya logistik minyak turun 20 persen.

Namun, turun harga minyak sampai 75 persen tersebut berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Ia menuturkan, dampaknya akan merembet kepada penurunan signifikan pada Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas.

Penerimaan sektor migas pada 2015 lalu mencapai 12,86 miliar dolar AS dari target yang ditetapkan 14,99 miliar dolar AS atau 85,79 persen dari target.

Harga minyak dunia sendiri belakangan menunjukkan tren meningkat setelah sempat menyentuh level di bawah 30 dolar AS per barel. Posisi harga minyak dunia terakhir mencapai level 38,46 dolar AS per barel.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

okezone JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak mengkhawatirkan mengenai prediksi International Monetary Fund (IMF) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 sebesar 4,9 persen.

Meskipun, pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi di APBN 2016 sebesar 5,3 persen. Menurut Darmin, pada realisasi pertumbuhan ekonomi di 205 yang mencapai 4,79 persen juga lantaran adanya upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi setiap kuartalnya.

“Tahun lalu juga begitu. Memang tahun lalu kita agak rendah, tapi dari kuartal ke kuartal kita makin baik loh. Kuartal 3, kuartal 4. Berarti ya ke depannya bisa juga kita dorong lebih baik,” kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Meski prediksi IMF jauh di bawah target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam APBN. Namun, Darmin tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 sebesar 5,3 persen.

“Untuk mencapai apa yang ditargetkan di APBN, 5,3 persen, ya saya kok tidak melihat itu sesuatu yang berat untuk dicapai,” tambahnya.

Dapat diketahui, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 akan berada di kisaran 4,9 persen setelah pada 2016 mencapai 4,79 persen. IMF menilai prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih baik, terutama karena dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

(mrt)

bird

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penamaan Modal (BKPM) Franky Sibarani hari ini turut mendampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam menyambut investor Belgia. Seperti yang diketahui, hari ini Indonesia kedatangan 301 delegasi dari Belgia yang berasal dari 200 perusahaan.

Dalam pertemuan ini, investor asal Belgia sempat mengutarakan keberatan dari besaran pajak di Indonesia. Belgia pun meminta Indonesia untuk memberikan fasilitas dalam hal perpajakan.

“Dalam pertemuan pertama itu adalah masalah pajak. Ada keluhan mengenai pajak. Itu akan kita fasilitasi,” kata Franky saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurut Franky, meskipun Belgia tidak tercatat ke dalam 20 besar sebagai investor asing di lantai bursa, namun pemerintah tetap akan memberikan prioritas dan fasilitas dalam hal perpajakan. Sebab, minta Belgia untuk berinvestasi tak hanya dalam bidang satu bidang, melainkan dalam berbagai bidang seperti pariwisata hingga perdagangan.

“Sampai saat ini memang investor dari Belgia itu tidak masuk dalam 20 besar di bursa. Tapi itu pekerjaan rumah kita,” tukasnya.

Seperti yang diketahui, saat ini Belgia menduduki peringkat 32 daftar investor di pasar saham Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan nilai investasi Belgia akan semakin meningkat dan memberikan manfaat bagi pembangunan di Indonesia.

http://economy.okezone.com/read/2016/03/14/20/1335214/investor-belgia-keluhkan-besaran-pajak-indonesia
Sumber : OKEZONE.COM

valentineEVERYsmall

kontan:

JAKARTA. Pemerintah masih perlu terus mendorong daya beli masyarakat. Penilaian ini disampaikan oleh Bank Indonesia (BI).

Bank sentral mencatat, di dua bulan pertama tahun 2016 ini, tingkat konsumsi rumah tangga masih tergolong rendah dibandingkan kuartal IV 2015 lalu.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, tren pelambatan konsumsi rumah tangga sudah terjadi sejak tahun lalu. Tren ini ia perkirakan masih berlangsung hingga kuartal pertama ini.

Pendapat Agus ini diperkuat oleh hasi survei BI tentang indeks keyakinan konsumen (IKK) di Februari yang turun dari bulan sebelumnya. IKK pada Februari 2016 menurun menjadi 110 dari sebelumnya 112,6 pada Januari lalu.

Sebab itu, Agus memprediksi, pertumbuhan konsumsi kuartal pertama 2016 ini lebih rendah dari kuartal IV tahun lalu. Sebelumnya, Kepala Departemen Ekonomi BI Juda Agung memproyeksi, pertumbuhan konsumsi di kuartal I 2016 sebesar 5%.

“Pada kuartal IV 2015 ada peran pemerintah dan pelaksanaan Pilkada,” kata Agus, Jumat (4/3) di Jakarta.

Gubernur BI memberikan catatan, meski BI sudah mengeluarkan kebijakan moneter yang semakin longgar dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) selama Januari-Februari, dampak pelonggaran moneter itu belum terlihat.

Sebab, kebijakan moneter memang tidak bisa langsung berdampak ke masyarakat. Agus mengingatkan, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk mendorong konsumsi. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan di sisi fiskal.

Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Dalam pertemuan negara-negara G-20 beberapa waktu lalu di Shanghai, China, sejumlah gubernur bank sentral menyampaikan, kebijakan di sisi moneter sudah cukup banyak.

Yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini adalah reformasi struktural. Sebab itu, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil harus benar-benar berkordinasi untuk merespons hal tersebut.

Sinyalemen ini boleh jadi sinyal dari BI tentang kebijakan bunga dalam rapat Dewan Gubernur BI Maret ini. Di sisi lain, Agus meminta pemerintah untuk memperhatikan reformasi ketenagakerjaan.

Reformasi ketenagakerjaan bukan hanya bagaimana menyusun konsep remunerasi atau cara merekrut tenagakerja, tetapi terkait kebijakan menjaga pengangguran agar tidak meningkat. Misalnya, di saat banyak pemutusan hubungan kerja, pemerintah harus menyiapkan regulasi tentang kepastian bagi pegawai yang kehilangan pekerjaan agar bisa mendapatkan pekerjaan lagi.

Selain itu, jika perlu, pemerintah mengurangi pemecatan. Bantuan langsung Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai, untuk mendorong konsumsi, pemerintah perlu segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ini dimungkinkan karena penurunan harga minyak dunia cukup besar. Pemerintah juga perlu mempercepat penyaluran subsidi langsung pemerintah dalam bentuk tunai (cash transfer). Cara ini efektif mendorong daya beli dalam waktu singkat.

Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Bappenas Sidqi Lego Pangesthi bilang, bantuan sosial masih perlu persiapan media penyalurannya dan lembaga yang akan terlibat. Jadi untuk melaksanakannya butuh waktu.

rose KECIL

Jakarta: Perekonomian dunia sekarang ini sedang dilanda perlambatan dan memiliki dampak negatif bagi negara-negara didalamnya. Bahkan, kebanyakan negara maju mengandalkan kebijakan moneter suku bunga negatif (negative rate) untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

Hal tersebut seperti dikatakan Ekonom Croco Researt Institute Raden Pardede, dalam acara ISEI, di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu 2 Maret. Dalam hal ini, Raden menyinggung langkah pemerintah dan otoritas keuangan yang berniat untuk menerapkan suku bunga rendah.

“Ini adalah pelajaran penting buat indonesia bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya satu monetary policy saja. Suku bunga turun enggak selesai masalahnya,” kata Raden.

Dirinya memandang, kebijakan tingkat suku bunga rendah menjadi sumber ketidakpastian. Ketidakpastian ini membuat masa depan perekonomian dunia menjadi kembali tidak jelas dan nantinya memicu adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

“Tidak ada motor pengerak ekonomi dunia, kecuali India, tapi India juga kecil. Tapi yang terjadi saat ini adalah perlambatan ekonomi dunia,” ujar dia.

Dirinya menganalogikan perlambatan ini seperti adanya angin haluan atau headwinds yang menghambat pesawat terbang. Jika anginnya datang dari depan dan pesawat dalam keadaan menurun itu masih baik. Namun yang berbahaya adalah ketika ada angin dari samping atau crossways.

“Ini berbahaya yaitu dimulai dari China dengan financial soft-nya bisa terjadi, kemudian negara-negara penghasil minyak, seluruh hasil minyak sekarang mengalami persoalan-persoalan. Perusahaan penghasil minyak juga diprediksi kurang maksimal,” jelas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/03/03/493177/suku-bunga-rendah-dinilai-tidak-selesaikan-persoalan-ek
Sumber : METROTVNEWS.COM

rose KECIL

JAKARTA kontan. Insentif listrik yang diberikan pemerintah kepada industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi nasional dan global yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu sudah dimanfaatkan oleh para pengusaha. Sofyan Basyir, Direktur Utama PLN mengatakan, sampai saat ini sudah ada 250 industri yang memanfaatkan insentif tersebut.

Ke-250 industri tersebut telah mengajukan permintaan diskon tarif listrik sebesar 30% karena ingin menaikkan kapasitas produksinya pada pukul 23.00 sampai 08.00. Selain itu, ada juga 250 industri lainnya yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban bayar tagihan listrik karena sedang kesulitan uang.

“Sebagian besar tekstil di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyerapan tenaga kerjanya besar,” kata Sofyan di Jakarta pekan kemarin.

Sayang, Sofyan tidak menjelaskan secara rinci siapa saja industri dan besarnya diskon serta penundaan pembayaran yang diberikan. Pemerintah mengobral banyak insentif untuk membantu industri dalam negeri menghadapi perlambatan ekonomi global dan nasional. Setidaknya ada dua insentif besar yang mereka berikan.

Pertama, diskon sebesar 30% dari tarif normal. Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, insentif ini diberikan bagi industri yang menaikkan kapasitas produksinya pada pukul 23.00 sampai 08.00.

“Ini untuk mendorong industri berbasih mekanik untuk memaksimalkan produksinya di malam hari ketika beban rata- rata sedang menurun,” kata Sudirman di Jakarta beberapa waktu lalu.

Insentif ke dua, menunda kewajiban bayar tagihan listrik bagi industri yang mengalami kesulitan cash flow dan berpotensi melakukan PHK. Sudirman mengatakan, industri dengan kategori tersebut hanya akan diberikan kewajiban bayar sebesar 60% dari total tagihan mereka.

Sementara itu, 40% tagihan lainnya, akan ditunda pembayarannya.

“Pembayarannya akan ditunda dan baru dibayar 13 bulan dari sekarang,” katanya.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian berharap dengan pemberian insentif- insentif tersebut bisa memberikan pertolongan bagi industri di dalam negeri untuk menghadapi beban perlambatan ekonomi.

rose KECIL

JAKARTA ID– Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku terus memonitor pengimplementasian paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan pemerintah. Sejak digulirkan paket pertama pada September 2015 hingga paket IX pada Januari lalu, Darmin mengklaim implementasinya telah mencapai 95%.

 

“Jadi, jangan khawatir dan mengira kita tidak memonitor serta tidak ada aturan pelaksanaannya yang tidak selesai. Kita sudah mencapai 94-95%,” kata Darmin, Kamis (11/2).

 

Darmin menanggapi keraguan sejumlah kalangan terkait implementasi paket kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah dinilai hanya membuat paket kebijakan tetapi implementasinya kurang karena tidak dilakukan evaluasi.

 

Dia mengatakan, pemerintah hanya membuat satu aturan terkait pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi X, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) pengganti Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

 

“Semua bahan sudah selesai dan dalam beberapa hari saya akan ajukan kepada Pak Pramono (Sekretaris Kabinet) untuk dicek dan diteken Presiden. Jadi, dalam seminggu atau dua minggu akan selesai,” kata Darmin.

 

Terkait paket-paket kebijakan ekonomi I-IX, Raden Pardede menilai, yang diperlukan saat ini adalah monitoringdan evaluasi. “Pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Sekarang ini yang diperlukan adalah monitoring dan evaluasi, karena masih banyak yang belum jalan,” kata Raden.

 

Sandiaga S Uno menyatakan, Kadin akan mengawal paket kebijakan ekonomi X tersebut dengan melakukan pelatihan dan inkubasi khususnya kepada pengusaha mikro yang paling rentan. “Menurut kajian, dari paket kebijakan ekonomi I-IX, baru 30-40% yang berjalan dan peraturannya sudah diterapkan. Sisanya masih dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi aturan,” kata Sandiaga. (nov/th)

valentineEVERYsmall

Washington, Feb 4, 2016 (AFP)
International Monetary Fund chief Christine Lagarde warned Thursday that the slowdown in emerging-market economies could lead to rising inequalities in the global economy.

In the wake of China’s cooling economy and the steep fall in commodity prices, the emerging-market economies are seeing growth falter and are facing “a new, harsh reality,” Lagarde said in a speech at the University of Maryland.

“Growth rates are down, capital flows have reversed, and medium-term prospects have deteriorated sharply,” the IMF managing director told a forum, according to the prepared text of her speech.

China, the world’s second-largest economy, posted its weakest growth in a quarter of a century in 2015, and Brazil and Russia are in recession.

The IMF now projects that income levels of the emerging and developing economies will converge to advanced economy levels at less than two thirds the pace it predicted a decade ago, Lagarde said.

“This means that millions of poor people are finding it more difficult to get ahead. And members of the newly created middle classes are finding their expectations unfulfilled,” she said.

The consequences of the interconnected global slowdown will not be merely economic, she pointed out: “It also carries with it the risk of rising inequality, protectionism, and populism.”

To address the growing global weakness, the IMF chief recommended that emerging-market economies, particularly those that export commodities, improve their spending policies and increase non-commodity revenues to make their budget adjustments “less painful.”

And to boost growth, Lagarde called on both advanced and emerging economies to step up efforts to open up global trade systems “and promote trade integration through regional and multilateral agreements.”

Earlier Thursday, the biggest trade deal in history was signed in New Zealand, yoking 12 Pacific Rim countries in the Trans-Pacific Partnership that aims to slash tariffs and trade barriers for 40 percent of the global economy.

The US-led initiative, which does not include China, requires ratification by the member states before it takes effect.

bird

JAKARTA sindonews- Pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid IX. Peluncuran paket ini sedikit melenceng dari rencana awal pada pertengahan Januari 2016.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, paket kebijakan jilid IX ini terdiri dari tiga poin yaitu berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota.

“Paket kebijakan ekonomi IX diumumkan hari ini, 27 Januari. Ada tiga kelompok. Soal logistik ada lima peraturan yang akan di breakdown oleh Pak menko perekonomian,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tenaga listrik, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.

“Sampai 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 gigawatt (GW) dengan energi terjual mencapai 220 terrawatt hour (TWH). Rasio elektrifikasi saat ini 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elastisitasi 1,2%,” terang dia.

Dia menjelaskan, dengan adanya Perpres tersebut, PT PLN (Persero) akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah juga akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN, dan lain-lain.

“Juga fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik,” terangnya.

Di sisi lain, PLN juga wajib mengutamakan penggunaaan barang/jasa dalam negeri melalui proses pengadaan inovatif. Misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang/jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan dalam negeri.

Selain listrik, yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi IX adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2016, kebutuhan nasional mencapai 2,61 kg per kapita, sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

“Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi, terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor,” ungkap dia.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Yakni, melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Namun, karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Untuk itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE.

Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau saat harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan memengaruhi stabilitas harga.

“Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau. Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat,” terang Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menambahkan, untuk peningkatan sektor logistik di desa dan kota, pemerintah sepakat untuk melakukan deregulasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan pembangunan konektivitas ekonomi desa dan kota.

Adapun lima jenis usaha yang dideregulasi adalah pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik (single billing), sinergi BUMN membangun agregator atau konsolidator ekspor produk UKM, goegraphical indications, dan ekonomi kreatif, sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik, dan penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.

“Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota,” tandas dia.

(izz)

double arrow picSMALL

Jakarta detik-Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan penguatannya.

Berdasarkan data perdagangan Reuters, Senin (25/1/2016), dolar AS pagi ini dibuka melemah di posisi Rp 13.796, dibandingkan penutupan perdagangan pada akhir pekan lalu yang berada di posisi Rp 13.822.

Meski demikian, penguatan rupiah tak bertahan lama. Dolar AS perlahan menguat.

Mata uang Paman Sam tersebut bergerak naik hingga ke level tertingginya pagi ini di Rp 13.845.

Hingga pukul 09.19 WIB, dolar AS bergerak menurun dari level tertingginya di Rp 13.840.

Penguatan rupiah terjadi merespon harga minyak dunia yang mulai naik. Setelah sempat terkoreksi hingga di bawah US$ 29 per barel, WTI Crude Oil mengalami rebound hingga US$ 32.19.

Meski demikian, masih perlu diwaspadai fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, perlambatan ekonomi China juga bisa menghambat laju rupiah.

Hal lain, kepastian suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (the Fed) akan menggerakkan volatiltas rupiah.

(drk/drk)

long jump icon

MUMBAI, KOMPAS.com – Pertumbuhan ekonomi India mencapai angka 7,4 persen pada kuartal III-2015. Berdasarkan data resmi pemerintah,  Selasa (1/12/2015), capaian ini jauh di atas capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yang mencapai 7 persen.

Faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi India ini adalah permintaan domestik dan dan aktivitas manufaktur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi India berhasil melampaui China yang mencatat pertumbuhan ekonomi 6,9 persen.

Perekonomian India telah diuntungkan dari jatuhnya harga komoditas yang membuat impor barang seperti minyak dan emasmenjadi murah. Data ini menunjukkan bahwa India terus menjadi salah satu ekonomi utama yang membukukan pertumbuhan paling cepat di dunia.

Meski demikian, ekonomi India dinilai masih perlu untuk tumbuh lebih tinggi untuk menyerap lebih banyak lapangan kerja bagi penduduknya. Oleh sebab itu, India perlu investasi besar yang berarti diperlukan iklim bisnis yang bersahabat.

Data perekonomian yang baru saja dirilis tersebut merupakan kabar baik bagi pemerintah India yang menghadapi kritik karena tidak menepati janji untuk melakukan reformasi ekonomi. Selain itu, kondisi politik terkait pemilihan umum pun mempengaruhi kondisi ekonomi.

Hari ini, Bank sentral India akan melakukan pertemuan guna menentukan suku bunga acuan sebagai langkah lanjutan usai rilis pertumbuhan ekonomi. Bulan lalu, bank sentral memangkas suku bunga acuan hingga berada pada posisi 6,75 persen.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Erlangga Djumena
Sumber : BBC

RBI latest interest rate changes

 change date percentage
 september 29 2015 6.750 %
 june 02 2015 7.250 %
 march 04 2015 7.500 %
 january 15 2015 7.750 %
 january 28 2014 8.000 %
 october 29 2013 7.750 %
 september 20 2013 7.500 %
 may 03 2013 7.250 %
 march 19 2013 7.500 %
 january 29 2013 7.750 %

JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan jika Indonesia akan mencontoh India dalam mengatasi kestabilan mata uang negaranya Rupe terhadap penguatan dolar Amerika Serikat (AS).Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengamini apa yang diungkapkan Menkeu tersebut. Menurutnya, India memang sanggup menghadapi fenomena penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, kondisi domestik India menjadi lebih baik. Pasalnya, Bank Central India mampu mengantisipasi perkembangan isu dolar akan menguat.

“Itu yang mempengaruhi depresiasi di India tidak terlalu besar terhadap dolar. Saya yakin bank Central India mengantisipasi perkembangan itu,”ujar Perry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurutnya, India memiliki Gubernur Bank Central India yang sangat kuat. Dalam membuat kerangka kebijakan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dan mata uang terkendali.

“Beliau sangat disiplin membuat kerangka kebijakan dan keputusan yang dibentuk India betul-betul membuat inflasi dalam negeri terkendali dan juga perhitungan terhadap mata uang bisa dikalkulasi,” tuturnya.

Sekadar informasi, hal tersebut terkait dengan keinginan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan untuk bisa seperti India yang mampu mengatasi pelemahan Rupe terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut Bambang, India mampu menstabilkan mata uangnya dengan mengurangi impor dengan menggantinya dengan produksi dalam negeri yang dinamakan oleh Kedutan Besar India yaitu “Make in India”.

http://economy.okezone.com/read/2015/09/29/20/1223100/bi-dukung-pemerintah-tiru-india-lawan-dolar-as
Sumber : OKEZONE.COM

Summary of other central banks’ interest rates

 central bank interest rate region percentage date
 FED interest rate United States 0.250 % 12-16-2008
 RBA interest rate Australia 2.000 % 05-05-2015
 BACEN interest rate Brazil 14.250 % 07-30-2015
 BoE interest rate Great Britain 0.500 % 03-05-2009
 BOC interest rate Canada 0.500 % 07-15-2015
 PBC interest rate China 4.600 % 08-25-2015
 ECB interest rate Europe 0.050 % 09-04-2014
 BoJ interest rate Japan 0.100 % 10-05-2010
 CBR interest rate Russia 11.000 % 07-31-2015
 SARB interest rate South Africa 6.000 % 07-23-2015

MUMBAI: The rupee rose by 19 paise at 65.77 against the US dollar in early trade on Wednesday at the Interbank Foreign Exchange after the Reserve Bank cut interest rates by 0.50 per cent on Tuesday (9/29/2015).

Forex dealers said besides a higher opening in domestic equity market, the dollar’s weakness against other currencies overseas, supported the rupee.

The domestic currency had gained nine paise to close at 65.96 against the US currency in Tuesday’s trade on persistent selling of dollars by banks and exporters amid sustained capital inflows.

Meanwhile, the benchmark BSE Sensex jumped 265.94 points, or 1.03 per cent, at 26,044.60 in early trade on Wednesday.

Seoul – Korea Selatan mencatat surplus neraca berjalan selama 42 bulan berturut-turut. Itu karena penurunan impor lebih cepat daripada ekspor, memperkuat kekhawatiran tentang apa yang disebut jenis resesi surplus, data bank sentral menunjukkan Jumat (02/10/2015).

tren bunga acuan korsel Okt 2015

Surplus transaksi berjalan Korsel mencapai US$8,46 miliar pada Agustus 2015, turun dari US$9,3 miliar sebulan sebelumnya, tetapi naik dari US$7,24 miliar dolar setahun sebelumnya, menurut bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BoK).

Neraca transaksi berjalan berada di posisi hitam selama 42 bulan berturut-turut sejak Maret 2012, mempertahankan tren surplus bulanan terpanjang. Kecenderungan surplus terjadi karena impor merosot pada kecepatan yang lebih cepat daripada ekspor. Ekspor dan impor berkurang tahun ini, meningkatkan kekhawatiran tentang pelambatan ekonomi.

Ekspor anjlok 11,7 persen dari setahun sebelumnya menjadi US$43,18 miliar pada Agustus 2015, dan impor jatuh 17,7 persen menjadi US$34,21 miliar. Surplus perdagangan untuk barang-barang mencapai US$8,97 miliar bulan lalu.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2241906/korsel-surplus-transaksi-berjalan-selama-42-bulan
Sumber : INILAH.COM

Seoul, Dec 3, 2015 (AFP)
South Korea’s economy grew at the fastest pace in more than five years in the third quarter, driven by a strong rebound in consumer spending, central bank data showed Thursday.

Asia’s fourth-largest economy expanded by 1.3 percent in the July-September period, the fastest on-quarter growth since the second quarter of 2010, the Bank of Korea said.

The quarter saw consumers venture back into shopping malls as the threat posed by a serious outbreak of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) receded.

Thirty-six people died in the outbreak, during which local businesses including shopping malls, restaurants and cinemas reported a sharp drop in sales as people shunned public venues with large crowds.

The tourism industry was hit particularly hard, with the number of foreign visitors plunging by up to 60 percent.

The third-quarter figure was higher than an earlier estimate of 1.2 percent and marked the first time in five quarters that it has exceeded the 1.0 percent mark.

Output in the manufacturing industry inched up only 0.1 percent on-quarter, reflecting a persistent slump in exports, which account for about half of South Korea’s GDP.

The central bank has predicted South Korea’s GDP would grow 2.7 percent this year. lim/gh/jah

6% @ BI Rate, ayo D0Nk!!!!!!

 

Jakarta infobank–Tingkat inflasi yang terus mengalami penurunan dimana pada Agustus dan September 2015 terjadi deflasi yang masing-masing sebesar 0,39% dan 0,08%, dinilai bisa menjadi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk melonggarkan kebijakan moneternya melalui penurunan BI Rate.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis, 5 November 2015. “Saya kira kita memiliki ruang dari sisi moneter, karena inflasinyakan sudah turun terus,” ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis, 5 November 2015..

Selain itu, dia menilai, Bank Sentral AS (The Fed) yang memutuskan untuk menunda kenaikan suku bunganya, juga bisa menjadi alasan BI untuk menurunkan suku bunga acuannya, karena normalisasi kebijakan moneter The Fed sampai saat ini belum menunjukkan kepastiannya.

“Sepanjang kondisi global yang tidak memberikan dampak yang berat terhadap kurs rupiah, saya kira ruang itu juga semakin terbuka,” tukas Halim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution juga pernah mengatakan, tingkat inflasi yang diperkirakan rendah pada akhir tahun ini, dapat menjadi peluang untuk penurunan suku bunga acuan BI.
“Sebenarnya dilihat dari itu, mestinya ada ruang untuk tingkat bunganya turun,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ruang untuk penurunan BI Rate bisa terlihat dari inflasi tahun kalender Januari-Oktober 2015 yang baru mencapai 2,16% dan inflasi secara tahun ke tahun (year on year) 6,25%. Namun, sejauh ini BI sebagai otoritas moneter mempunyai pertimbangan tersendiri.

Idealnya, kata Darmin, selisih antara BI Rate dengan tingkat inflasi adalah 100 basis poin (satu persen) bukan sebanyak 400 basis poin (empat persen) seperti saat ini. Menurutnya, dengan inflasi sekarang, makin lama real interest ratenya maka akan semakin besar.

“Nanti akhir tahun, inflasi di bawah 4%. Padahal BI Ratenya 7,5%, ada selisih empat persentase poin. Biasanya bedanya satu (persentase poin),” ujar dia.

Darmin menambahkan BI Rate yang terlalu tinggi dalam situasi saat ini telah membuat masyarakat enggan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan dan menahan konsumsinya, sehingga kondisi tersebut tentunya dapat memperlambat kinerja perekonomian. (*) Rezkiana Nisaputra

Jakarta detik -Pemerintah akan menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk perusahaan yang tengah dalam kesulitan dan terancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).”Kalau perusahaan kewalahan kan bisa PHK. Nah, ini kita bantu dengan kredit bersubsidi. (bunga) di bawah komersial,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2015)

Bila melihat secara keseluruhan, bunga komersial yang berlaku sekarang di atas 10%. ‎Bahkan dimungkinkan bunga yang diberikan nantinya bisa setara dengan level suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Sehingga cukup membantu perusahaan untuk kembali memproduksi.

Instansi yang akan memberikan kredit tersebut adalah Lembaga ‎Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Tahun ini telah diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut.

“LPEI intinya kan dapat PMN Rp 1 triliun akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Jadi suku bunganya lebih rendah dari komersial,” imbuhnya.

LPEI tidak hanya melayani perusahaan yang berorientasi ekspor saja, melainkan perusahaan padat karya. Walaupun tidak harus orientasinya ekspor. Asalkan perusahaan dapat kembali beroperasi dan tidak melakukan PHK.

“Kalau bisa jamin orang yang di PHK bisa ditarik lagi mungkin saja bisa,” tegas Bambang.

(mkl/ang)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak yakin kinerja neraca perdagangan November 2015 bakal bisa membantu memulihkan kekuatan nilai tukar rupiah yang makin loyo terhadap dollar AS.

Sebagaimana diketahui, pada penutupan perdagangan Senin (14/12/2015) sore, nilai tukar mata uang Garuda melemah sebesar 0,93 persen di posisi Rp 14.122 per dollar AS.

Menurut Darmin, pemilik dana lebih memperhatikan pengaruh dari eksternal daripada internal.

“Kalau ada kebijakan perubahan tingkat bunga (the Fed) itu biasanya akan membuat pemilik dana lebih terpengaru, dari sekedar data (ekonomi domestik),” ungkap Darmin kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali mendapat tekanan berat sepekan terakhir, setelah adanya isu kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve AS.

Darmin mengatakan, memang jelas isu itu membuat orang berspekulasi. Tekanan terhadap mata uang Garuda diprediksi akan terus terjadi sampai akhir pekan ini.

Meski begitu, Darmin menyatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan responsif.

“Kita akan siapkan kebijakan juga untuk menjawab itu. Tapi mungkin dalam satu-dua hari ini (baru dikeluarkan),” ucap Darmin.

strait times: Many emerging market currencies fell in value in August and September as various global worries took centre stage.

Investors were concerned that China would suffer a hard landing as the economy slowed significantly after years of boom.

In the world’s largest economy, the United States Federal Reserve back then offered a relatively downbeat assessment of the global economy. There were also concerns that when the Fed finally raises interest rates – an event that could well come this week – capital would leave emerging markets.

Dr Michael Hasenstab says, however, he saw at that time – and still sees – value in Malaysian and Indonesian government bonds.

Conditions in Malaysia were nowhere near as bad as they were in the Asian financial crisis, yet the ringgit was trading at levels not seen since that currency meltdown in 1997-98. In his assessment, the currency is “easily more than 20 per cent undervalued”.

Malaysia’s current account remains in surplus despite a slowing China and falling commodity prices, partly because electronics exports have been rising. Its central bank reserves also more than cover all their short-term external debt obligations, he noted.

In the case of Indonesia, interest rates and the value of the rupiah are attractive, added Dr Hasenstab, who is a portfolio manager for a number of funds, including the Templeton Global Bond Fund. Low government debt, reasonably strong domestic consumption and the elimination of fuel subsidies would likely benefit the country.

Q What was your reaction to the market volatility in the third quarter?

A Our view was that the global economy is not as bad as people think.

It has decelerated but it will still have reasonably positive growth next year.

The depreciation of the currency in China and the sell-off in the equity market were not indicative of a hard landing. The old capital-intensive, heavy-industry low-end manufacturing is decelerating and needs further restructuring.

But there is a new economy that is emerging to offset that – backed by the service sector, higher-quality growth, moving up the value-added chain and innovation.

Without a hard landing in China, a lot of emerging markets are far better positioned to deal with the Fed rate hike than they had been in previous periods.

We maintained our exposures in South Korea and Malaysia and added places like Indonesia and Mexico.

Q What are your top picks for these markets as of now?

A For Malaysia, we are now looking at local, shorter-maturity, local-currency government bonds, so we are getting exposure to the currency and local interest rates.

By our estimates, the Malaysian ringgit is easily more than 20 per cent undervalued.

The yields are fairly low – they are around 2 to 3 per cent – hence for Malaysia, it is mostly for the currency, not about the yield that you can earn. We are looking at shorter tenors because we do not want to take interest rate risk. Interest rates are very low, and over time, those will need to normalise higher.

Q Why are you optimistic on Malaysia in spite of China’s slowdown and falling commodity prices?

A It is true that Malaysia is going to be exporting less of the traditional exports to China, because of China’s industrial slowdown.

However, Malaysia’s trade balance and current account remain in surplus despite the slowdown in China and falling commodity prices because electronics exports have been rising.

Exports are almost equally balanced between electronics and commodities and Malaysia is a fairly competitive exporter of electronics. These are more consumer-related, and of which China is going to be consuming more. It can also export electronics to the world, so it’s not just China.

Q What are other reasons for optimism on Malaysia?

A The ringgit dropped to levels below those during the global financial crisis (RM3.60 per US$1) and the Asian financial crisis (it was RM4.20 per US$1 in 1998).

However, the Malaysian economy is far stronger today than it was during either the Asian or global financial crisis. Then, the country was running a current account deficit of 10 per cent of gross domestic product (GDP), with foreign reserves representing only three months of imports.

Yes, growth is slower than it was five years ago. The current account surplus has come down to about 2.5 per cent in the third quarter, but that did not justify such a decline.

The Malaysian central bank also did a very good job of managing this crisis. Instead of trying to intervene in the market and wasting reserves, it allowed the currency to adjust and kept its reserves. The reserves more than cover all its short-term external debt obligations, so it still has that insurance buffer.

The ringgit has also been penalised by negative political headlines about some high-profile corruption scandals. Certainly those are bad to see, but they are not systemic to the entire country.

The weakness in exchange will feed through into a growth in exports, so it will actually improve its current account.

Q What about Indonesia?

A We are looking at a mix of shorter and longer government bonds.

We think interest rates there are already fairly elevated. Yields are around 8 to 8.5 per cent – that’s a lot more attractive. The currency also looks attractive.

Indonesia is also primarily driven by domestic consumption, and that is still reasonably strong. Its big weakness has always been high oil prices. Oil prices are obviously not high now, so that is a benefit.

It has also, during this fall in energy prices, eliminated subsidies on fuel, and this gives a great future relief to the Budget because if energy prices do rise, the government is not going to be on the hook to subsidise those costs.

We also are quite encouraged by the new government in Indonesia. It is focused on infrastructure investment, which is really important for the country. Ports, roads, power – it is making some progress there. Indonesia also has very little government debt.

Q How would a Fed rate hike impact emerging markets?

A We do expect the Fed to hike rates this month and then continue to hike rates next year in a gradual path.

Ironically, this is the best thing for emerging markets because it would do two things. It would signal to the market that the global economy is not as bad as the Fed alluded to in September in its statement. It would also give the market a chance to observe that a Fed rate hike is really not that bad for these countries.

I think a couple of months after, when people observe that a Fed rate hike did not cause a recession in Mexico, for example, you would get a re-acceleration of emerging markets.

A version of this article appeared in the print edition of The Sunday Times on December 13, 2015, with the headline ‘Bullish on govt bonds in Malaysia, Indonesia’. Print Edition | Subscribe

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih menilai perekonomian Indonesia sangat tergantung pada Cina sebagai negara dengan konsumen komoditas terbesar di dunia. Jika Perekomian Cina belum membaik, kondisi ekonomi Indonesia pun belum bisa membaik. “Efek Cina itu besar, kalau dia tumbuh bagus komoditas Indonesia membaik,” ujar Lana di kantor Bank Indonesia pada Kamis, 10 Desember 2015.

Lana berujar jika Indonesia masih mengandalkan ekspor sektor sumber daya alam, ketergantungan pada Cina belum bisa dilepaskan. Sebab, saat ini sekitar 70 persen ekspor Indonesia berasal dari sumber daya alam. “Indonesia masih berharap pada Cina,” kata dia.

Harga komoditas Indonesia diperkirakan akan cenderung menurun selama ekonomi Cina belum membaik. Lana mengatakan selain dipengaruhi Cina, harga komoditas Indonesia juga dipengaruhi harga minyak mentah. “Harga minyak mentah turun, pasti yang basisnya energi juga turun seperti batu bara,” ujar Lana.

Lana menilai Indonesia harus memprioritaskan peningkatan daya beli masyarakat. Ekonomi domestik dari sisi konsumen rumah tangga harus diperkuat. Ia menilai daya beli masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Uaha tidak akan tumbuh jika daya beli masyarakat rendah. Dampak lain, kata Lana, adalah perlambatan kredit pelaku usaha terhadap bank. Pelaku usaha akan menurunkan volume produksi dan menunda kredit jika permintaan dari masyarakat turun. “Ngapain saya kredit kalau tidak saya pakai,” ujar Lana.

Menurut Lana, kebijakan BI tetap tidak menurunkan suku bunga di level 7,5 persen adalah tepat. Kestabilan akan terjaga sehingga pelaku usaha bisa menentukan biaya produksi di masa depan. “Tunggu sampai triwulan satu perkembangan rupiah stabil tidak, kalo itu stabil pelaku usaha pun bisa menghitung harga biaya produksi,” kata dia.

DANANG FIRMANTO

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) berulang kali menyindir Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan alias BI Rate. Bahkan kali ini, JK kembali menyentil bank sentral sambil memohon maaf atas pernyataannya soal BI Rate yang dianggap terlalu tinggi dibanding negara lain.

Saat memberi sambutan di acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat (4/12/2015) malam, JK menegaskan bahwa Indonesia harus memperhatikan biaya produksi yang terus merangkak naik. Banyak pihak terbiasa berpikir Indonesia harus mampu mengecap pertumbuhan ekonomi dua digit, sementara negara lain sudah membuang jauh pemikiran tersebut.

“Saya sudah berkali-kali bicara tentang BI untuk berpikir tenang bahwa tidak ada negara maju dengan bunga tinggi. Coba tunjukkan ke saya. Kalau biaya kita ketinggian di sektor ini, maka kita tidak mungkin bersaing dengan Vietnam, Malaysia dan Thailand yang bunganya lebih rendah dari kita,” tegas JK.

Menurutnya, hanya Turki dan Brazil yang kini menetapkan tingkat suku bunga tinggi dari Indonesia. Dengan begitu, BI perlu mengantisipasinya agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. JK mengatakan, teori ekonomi mengemukakan, jika suku bunga naik, maka investasi akan turun.

“Rumusnya itu saja. Jadi menyedihkan bagi kita semua, sehingga kita harus punya pikiran yang sama,” ujarnya.

Dijelaskan JK, tujuan utama Bank Sentral di seluruh dunia adalah menstabilkan nilai tukar mata uang dan mengendalikan inflasi. Sementara tujuan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Inflasi 5 persen sampai 6 persen tidak masalah untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang penting bisa di manage,” sambungnya.

Permohonan maaf JK terlontar ketika dirinya menyampaikan soal posisi BI sebagai lembaga atau institusi yang independen. JK menegaskan bahwa di Negara ini tidak ada yang independen karena semua institusi berada dalam satu bendera merah putih Indonesia dengan satu pimpinan yang dikepalai Presiden.

“Jadi selama Presiden kita kepala negara, semua harus tunduk kepada kepala negara.”

JK kembali mengeluarkan permintaan maaf mengenai statusnya yang independen, namun tetap harus mengacu pada kebijakan pemerintah. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-undang (UU) BI Tahun 2004 di pasal 7 bahwa BI dalam menjalankan kebijakan harus mempertimbangkan kebijakan umum perekonomian pemerintah. UU ini merupakan revisi dari UU BI Tahun 1999.

“Harus mempertimbangkan kebijakan umum perekonomian pemerintah. Tidak tahu kenapa tiba-tiba ditulis BI harus masuk ke Sidang Kabinet. Kalau begitu, Menteri juga bisa ikut di rapat Gubernur BI dong. Jadi adil kan. Nanti kita minta,” papar JK.

Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan JK soal sindiran tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara bungkam. Ia sama sekali tidak menjawab sepatah katapun saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut.

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, laju inflasi di November 2015 mencapai 0,21%. Secara kumulatif, Januari-Agustus 2015, laju inflasi adalah 2,37%. Sedangan inflasi tahunan (year on year) adalah 4,89%.

Demikian disampaikan Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

“Kalau dilihat dari gambaran ini untuk kondisi November terendah dalam 5 tahun terakhir, year on yearterendah sepanjang 2015, inflasi inti juga terendah sepanjang 2015,” ujar Sasmito

Sasmito menambahkan, untuk komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dan inflasi inti sebesar 4,77%

“Inflasi inti sepanjang 2015 lumayan bandel, akhirnya bisa mengecil saat ini, dan membuka peluang moneter,” jelas Sasmito.

(drk/hns)

JAKARTA sindonews-Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan sektor manufaktur harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang untuk menggantikan periode ekspor komoditas yang sudah berakhir.

“Kunci untuk bertahan di situasi perlambatan seperti ini adalah membangkitkan sektor manufaktur karena ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Menkeu dalam acara forum ekonomi di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan Indonesia saat ini mengalami perlambatan ekonomi karena harga komoditas sedang berfluktuasi tajam dan permintaan dari negara tujuan ekspor ikut menurun, padahal dalam beberapa tahun terakhir, sektor ekspor menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi.

“Era harga komoditas tinggi, ekspor bahan mentah serta investasi pada sektor perkebunan dan pertambangan sudah berakhir. Sudah jelas ada masalah sehingga kita kehilangan sumber pertumbuhan yang signifikan,” katanya.

Untuk itu sumber pertumbuhan yang baru harus dicari, dan pemerintah sudah menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang berdampak jangka pendek serta menengah panjang untuk mendorong kinerja sektor manufaktur.

“Kita harus memikirkan era baru dan tidak melupakan sumber pertumbuhan, agar tidak kalah bersaing dengan negara ’emerging’ lainnya. Saat ini bahkan Vietnam dan Filipina tumbuhnya spektakuler, maka kita harus mencari strategi baru,” ujar Menkeu.

Dalam jangka pendek, lanjut dia, paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, namun penerbitan paket dalam jangka menengah panjang bertujuan untuk penguatan investasi dan meningkatkan kinerja industri dalam negeri.

“Kita menawarkan deregulasi dan debirokratisasi, karena tanpa itu investor tidak akan masuk. Kita juga menawarkan insentif fiskal karena negara lain di ASEAN seperti Vietnam dan Filipina juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Dengan demikian, Menkeu mengharapkan dalam beberapa tahun kedepan, sektor manufaktur yang pondasinya berasal dari peningkatan investasi bisa menjadi andalan baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Sektor manufaktur memang hanya tumbuh 4,2 persen, tapi potensinya bisa mencapai 7 persen seperti di era 1990-1997. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi didukung oleh manufaktur padat karya. Jadi lupakan bergantung pada harga komoditas seperti minyak, itu seperti menunggu kepastian terkait kebijakan suku bunga The Fed,” katanya.(ant/hrb)

 

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pertimbangan utama Indonesia berniat gabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) untuk pangsa pasar yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meminimalisir adanya potensi diskriminasi produk dan barang asal Indonesia oleh negara-negara anggota pasar bebas buatan Amerika Serikat (AS) ini.

“Jadi nanti orang industri di anggota lainnya kayak Malaysia, Vietnam bisa dia barangnya lebih murah dari kita untuk diekspor ke negara-negara anggota mereka (TPP),” papar Wapres JK di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (20/11).

Indonesia, menurutnya, membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk melakukan kajian dokumen kepesertaan kelompok TPP. TPP sendiri, lanjut JK, belum efektif lantaran masing-masing negara yang sepakat untuk bergabung dengan TPP masih harus melakukan ratifikasi aturan-aturan di dalam negerinya masing-masing sebelum TPP berlaku.

“Kan ini mengikat jangka panjang jadi harus membentuk undang-undang, jadi masih harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing,” ujar JK.

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, tawaran dari China terkait kenaikan bilateral currency swap arrangement (BCSA) dari sebelumnya USD15 miliar menjadi USD20 miliar adalah bentuk kombinasi antara pemerintah dan BI.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk penguatan cadangan devisa dan bersifat stand by dan dana tersebut baru akan digunakan jika Bank Indonesia (BI) memerlukan untuk penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

“BCSA Ini adalah bentuk dan kombinasi oleh pemerintah dengan BI. Di dalam forum internasional juga disentuh dan dibicarakan oleh leaders, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Presiden China. Kita ikuti China naikin BCSA,” ucap Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Ditempat yang sama, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, dalam prosesnya, BI akan berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

“BI apresiasi dari USD15 menjadi USD20 miliar yang ditujukan likuiditi support. Ini bagian kami koordinasi, line of defend sektor eksternal kita. Ini merupakan bagian penguatan,” papar Perry.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia sudah menerima tawaran dari China terkait kenaikan bilateral currency swap arrangement (BCSA) dari sebelumnya USD15 miliar menjadi USD20 miliar. Penerimaan tawaran ini salah satu kesepakatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Xi Jinping di sela-sela pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Antalya, Turki.

“Betul, bahwa China sudah menawarkan dan kita sudah menerima kenaikan bilateral currency swap arrangement dari tadinya USD15 miliar menjadi USD20 miliar,” ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Bambang menjelaskan, tambahan demand tersebut bisa digunakan seluruhnya untuk dukungan likuiditas.

“Hasil pertemuan Presiden kita dengan Presiden Xi Jinping adalah komitmen China meningkatkan investasi di sektor riil dan kemungkinan investasi di portofolio,” sambungnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/17/20/1251050/dana-usd20-miliar-dari-china-hasil-kombinasi-pemerintah-bi
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTAsindo – Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mampu mengeluarkan Indonesia dari zona krisis. Apalagi saat ini dunia sedang mengalami pelemahan ekonomi.

Meskipun ‎pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7%, namun ini sudah merupakan bentuk survive di tengah perlambatan ekonomi global.

“Kalau kita lihat ekonomi setahun ini ekonomi melambat, baik atau jelek? Belum tentu jelek, karena ekonomi global lebih jelek. Orang-orang di dalam negeri kok ribut sih? Karena menurut orang Indonesia ekonomi kita jelek. Padahal negara lain bilang bagus,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Menurut Yudhi, Indonesia telah mampu bertahan dari perlambatan ekonomi global yang menerpa semua negara, termasuk China. Bahkan, kini ekonomi Indonesia tengah membaik dan meninggalkan zona merah krisis.

“Titik terburuknya sudah hampir lewat. Ekonomi itu naik turun, titik terendahnya sudah lewat sekarang saatnya beli saham gede-gedean,” tegasnya.

Perbaikan ekonomi ini juga didukung dengan membaiknya kinerja menteri dalam Kabinet Kerja. Sebab beberapa kementerian melakukan debirokrasi dan deregulasi sebagai bentuk kerja mereka.

“Ada perubahan signifikan berapa bulan terakhir, Juni -Juli menterinya bilang semuanya bagus-bagus. Sekarang mereka sudah bangun dan buat kebijakan berjilid-jilid,” pungkasnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058971/33/jokowi-diklaim-mampu-bawa-ri-keluar-zona-krisis-1446652528

Jakarta detik -Pemerintah akan menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk perusahaan yang tengah dalam kesulitan dan terancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau perusahaan kewalahan kan bisa PHK. Nah, ini kita bantu dengan kredit bersubsidi. (bunga) di bawah komersial,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2015)

Bila melihat secara keseluruhan, bunga komersial yang berlaku sekarang di atas 10%. ‎Bahkan dimungkinkan bunga yang diberikan nantinya bisa setara dengan level suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Sehingga cukup membantu perusahaan untuk kembali memproduksi.

Instansi yang akan memberikan kredit tersebut adalah Lembaga ‎Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Tahun ini telah diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut.

“LPEI intinya kan dapat PMN Rp 1 triliun akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Jadi suku bunganya lebih rendah dari komersial,” imbuhnya.

LPEI tidak hanya melayani perusahaan yang berorientasi ekspor saja, melainkan perusahaan padat karya. Walaupun tidak harus orientasinya ekspor. Asalkan perusahaan dapat kembali beroperasi dan tidak melakukan PHK.

“Kalau bisa jamin orang yang di PHK bisa ditarik lagi mungkin saja bisa,” tegas Bambang.

(mkl/ang)

TEMPO.CO, Jakarta -Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menuju level 15.000 per dolar, mengundang kecemasan Indonesia bakal kembali mengalami krisis moneter seperti kondisi 1998. Sebab, kurs rupiah yang pada waktu itu melonjak dari level 2.500 menjadi 16.650 per dolar menjadi ambang batas pelaku pasar untuk menilai apakah krisis moneter memang akan terjadi.

Analis Esandar Arthamas Berjangka, Tony Mariano menyangkal bila indikator krisis moneter hanya mengacu pada depresiasi kurs rupiah. Sebab, menurutnya, meskipun rupiah melemah namun kondisi fundamental ekonomi Indonesia 1998 dan 2015 yang jelas berbeda membuat situasi krisis moneter jauh api dari panggang. “Rupiah yang melemah tidak serta merta menjadi indikator mata uang Garuda sudah berada pada krisis moneter,” kata dia.

Tony pun menjelaskan defisit transaksi berjalan pada waktu itu mencapai jumlah 32,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Cadangan devisa sendiri bahkan tercatat sebesar US$ 17 miliar. “Jauh berbeda dari kondisi cadangan devisa Indonesia saat ini yang berjumlah US$ 105,34 miliar,” sambung dirinya.

Tony justru mengingatkan krisis moneter kala itu juga didorong psikologi pelaku pasar yang panik. Sebagian dari mereka yang akhirnya tak percaya dengan pemerintah, kemudian beramai-ramai mengalihkan portofolio asetnya ke dalam bentuk dolar. “Makanya, agar tak menjadi krisis, psikologi pelaku pasar dan masyarakat harus terus dijaga,” jelasnya.

Tak jauh berbeda, ekonom BNI Securities, Heru Irvansyah juga mengatakan rupiah yang melemah bukan satu-satunya ukuran krisis moneter Indonesia. Pelemahan rupiah yang lebih dominan disebabkan faktor penguatan dolar, dan bukan hanya faktor memburuknya perekonomian domestik, menurutnya menjadi dasar penting untuk menegaskan Indonesia belum berada pada situasi krisis. “Depresiasi rupiah dan sebagian kurs regional lebih dipengaruhi spekulasi kenaikan Fed’s rate,” ucapnya.

Apalagi, bagi Heru, manajemen dan regulasi makro ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik. Kondisi tersebut menambah kemungkinan Indonesia masih cukup aman dari situasi krisis. “Meskipun terbilang aman, namun sikap siaga krisis moneter harus dikedepankan.”

PDAT | MEGEL JEKSON

Jakarta (ANTARA News) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai Kebijakan Ekonomi paket ke III harus berfokus pada sisi keperluan, yang selama ini masih belum terakomodir dalam kebijakan paket pertama dan kedua.

“Untuk paket kebijakan yang akan datang harus berfokus pada hal tersebut, karena selama ini dalam paket I dan II pemerintah cenderung masih fokus pada supply side,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikatakan dia, setelah diskusi bisnis dan ekonomi Politik yang digelar INDEF bertajuk Rupiah Tersungkur, Paket Ekonomi Meluncur,  di Kantor Indef Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Pemerintah, lanjut Hartati, perlu berfokus pada sisi keperluan dengan mengembalikan daya beli masyarakat seperti dengan membuat kebijakan di sektor energi, salah satunya menurunkan harga BBM.

“Kita tahu persis penurunan harga BBM tidak langsung membuat harga-harga langsung turun, setelah sebelumnya melambung tinggi. Namun ini membantu penurunan biaya transportasi,” ujar dia.

Dia melihat, saat ini masyarakat dihadapkan oleh harga barang-barang yang mahal dan biaya transportasi mahal. Namun, ketika harga BBM diturunkan maka selisih dananya bisa dialokasikan untuk konsumsi.

Sementara itu, peneliti ekonomi INDEF, Imaduddin Abdullah, juga mengungkapkan pemerintah harus mengembalikan daya beli masyarakat dengan membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada sisi keperluan itu.

“Bisa dengan menggelontorkan paket stimulus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan mengintensifkan dan ekstensifkan berbagai bentuk cash transfer,” ujarnya.

Menurut dia, fokus pada sisi keperluan itu diperlukan, karena jika melihat deflasi sebesar 0,05 persen pada bulan September 2015 dapat dimaknai rendahnya permintaan masyarakat sebagai dampak terpukulnya daya beli masyarakat dan aspek permintaan.

“Padahal sisi keperluan masyarakat memiliki dampak besar bagi ekonomi Indonesia dimana 55 persen PDB Indonesia berasal dari konsumsi domestik. Indonesia juga selamat dari krisis global 2008 karena ditopang konsumsi domestik,” ujarnya.

Editor: Ade Marboen

Merdeka.com – Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (SKBI) mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan konsumen pada September 2015 melemah dibandingkan bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Sagara mengatakan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2015 tercatat sebesar 97,5, lebih rendah dibandingkan 112,6 pada bulan sebelumnya.

“Pelemahan IKK tersebut didorong oleh kedua komponen pembentuknya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” kata Tirta, seperti dikutip dari situs BI, Minggu (4/10).

Hasil survei juga mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga meningkat pada Desember 2015. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang yang naik 9,5 poin menjadi 164,5.

Peningkatan tertinggi diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Sementara itu, sejalan dengan melemahnya optimisme kenaikan penghasilan, responden memperkirakan peningkatan jumlah tabungan pada 6 bulan mendatang juga melambat dari bulan sebelumnya. Di sisi lain, jumlah pinjaman 6 bulan mendatang diperkirakan meningkat dari bulan sebelumnya.

[idr]

JAKARTA kontan. Obligasi negara ritel (ORI) seri 012 laku keras. Wajar bila pemerintah berencana menaikkan target penyerapan ORI tahun ini. Loto Srinaita Ginting, Direktur SUN Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) berujar bahwa pemesanan ORI sudah melampaui target sejak Kamis (1/10), dengan total pemesanan Rp 20,371 triliun.

Pemesanan berasal dari 33.533 orang investor ritel. Padahal masa pemesanan ORI012 berlangsung hingga 15 Oktober 2015.

“Kami berencana menaikkan target semula yang sebesar Rp 20 triliun,” ujar Loto, Jumat (2/10). Sayang, ia masih enggan menyebut target baru.

Jumat (2/10), permintaan naik lagi. Pelaksana Tugas Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara (SUN) Novi Puspita Wardani menyebutkan, pemerintah sudah menerima permintaan ORI012 Rp 21,76 triliun atau 108,78% dari target indikatif Rp 20 triliun.

Kebanyakan pesanan berasal dari wilayah Jakarta (45,01%), Indonesia Barat kecuali Jakarta (42,42%), dan Indonesia bagian Tengah dan Timur (12,57%).

Ramainya permintaan ORI012 dirasakan oleh agen penjual. Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Budi Satria mengatakan, tengah meminta tambahan jatah pemasaran ORI012 sekitar Rp 20 miliar kepada pemerintah. “Jatah kami sebesar Rp 1,07 triliun sudah habis dipesan,” kata Budi.

Vice President Wealth Management and Investment Bank Negara Indonesia Teddy Atmadja juga mengatakan, pemesanan ORI012 yang masuk sudah lebih dari Rp 3 triliun. Target penjualan perusahaan Rp 4,4 triliun.

Agen penjual lainnya, Reliance Securities juga sudah menjual hampir seluruh jatah yang diberikan pemerintah. Managing Director Reliance Securities Jurgan Usman mengatakan, permintaan yang sudah masuk sekitar Rp 180 miliar dari alokasi jatah sebesar Rp 200 miliar. “Sebanyak 65% permintaan berasal dari Jabodetabek. Sisanya dari Pulau Jawa dan luar Jawa,” ujarnya.

Sis Apik Wijayanto, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN) juga menyebut pemesanan ORI012 sudah mencapai 72% dari jatah yang diberikan oleh pemerintah.

Editor: Sanny Cicilia.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penurunan suku bunga bank. Namun, hal ini dinilai bukan merupakan langkah Pemerintah untuk melakukan intervensi Bank Indonesia (BI).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah anggapan permintaan Presiden Joko Widodo penurunan bunga bank merupakan langkah pemerintah mengintervensi otoritas moneter, BI. Menurutnya, permintaan Jokowi tersebut lebih ditekankan pada biaya-biaya administrasi perbankan yang dianggap terlalu tinggi sehingga menimbulkan inefisiensi bagi bank dan nasabah bank itu sendiri.

“Begini, yang coba dilihat bukan turunkan suku bunga bank melalui BI rate. Itu lain lagi. Bunga bank bisa dilihat dari biaya. Ada tabungan deposito. Terserah berapa rata-rata misal 6 persen. Ada biaya SDM, sewa gedung macam,” kata Darmin di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Darmin mencontohkan, tingginya bunga deposito yang ditawarkan oleh bank-bank besar. Dengan tawaran itu memang bank bisa mendapatkan sumber dana lebih banyak, namun dana tersebut harus dibayar mahal dan bisa mendorong tingginya komposisi biaya dana (cost of fund).

“Ditambah risiko bunga kredit. Yang ditengah ini kan urusan administratif bukan kebijakan moneter,” ucapnya.

Untuk membahas itu, pemerintah akan menggelar rapat pembahasan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya perbankan layaknya perusahaan umum lainnya yang memiliki beban administrasi dalam menjalankan operasionalnya.

“Jangan dianggap itu bicara dari segi kebijakan moneter. Biaya bank kan tidak beda amat dengan perusahaan lain,” ujarnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/02/20/1224977/jokowi-minta-turunkan-suku-bunga-berikut-penjelasan-darmin
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA. Di saat tak ada pihak yang memprediksi akan kemungkinan pembalikan arah rupiah, sejumlah analis melihat, pelemahan terhadap mata uang garuda ini mulai melambat. Pasalnya, defisit neraca perdagangan Indonesia mulai menurun dan cadangan devisa Indonesia dinilai masih dalam kondisi sehat.

Sekadar mengingatkan, pada kuartal tiga lalu, rupiah melemah hingga 9% menjadi 14.651 per dollar AS. Ini merupakan pelemahan kuartalan terbesar dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, indeks 20 mata uang negara berkembang mencatatkan pelemahan sebesar 8,3% pada periode yang sama.

Menurut Mitul Kotecha, head of foreign exchange and rates strategy for Asia Barclays di Singapura, laju pelemahan rupiah akan melemah dalam beberapa bulan ke depan. “Fundamental makroekonomi Indonesia tidak menjamin penurunan mata uang seperti ini,” jelasnya.

Dia bilang, Indonesia merasa cukup nyaman dengan jumlah cadangan devisa yang dimiliki saat ini. Berdasarkan catatannya, cadangan devisa Indonesia terpangkas 5,8% pada tahun ini, lebih rendah dari Malaysia yang melorot hingga 18%.

Hal senada juga diungkapkan oleh Roy Teo, senior foreign exchange strategist ABN Amro Bank NV di Singapura. “Rupiah memang masih akan underperform dibanding mata uang Asia lainnya, namun tidak sebesar yang kita lihat beberapa waktu terakhir. Jika rupiah mengalami pelemahan cukup besar, kami pikir Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga mereka untuk mempertahankan rupiah,” paparnya.

Tambahan informasi saja, pada kuartal lalu pelemahan rupiah merupakan yang terburuk di kawasan Asia setelah Malaysia yang mencapai 14%.

http://investasi.kontan.co.id/news/analis-asing-optimistis-terhadap-rupiah
Sumber : KONTAN.CO.ID

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Korporasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar mengatakan jumlah dana pihak ketiga (DPK) saat ini berlebih, tapi minim penyaluran pembiayaannya. “Ini karena faktor kondisi ekonomi. Ada sektor yang lesu dan mengalami penurunan, terutama yang bergantung sama komoditas,” katanya di kantornya, Kamis, 1 Oktober 2015.

Royke berharap paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah dapat membantu menggerakkan kembali perekonomian di sektor riil. “Jadi kalau ada perubahan regulasi yang memudahkan atau memberikan insentif untuk pengusaha kita ikut senang,” katanya.

Menurut dia, ketika pengusaha mulai kembali menggerakkan lagi aktivitas usahanya, maka akan ada kebutuhan pembiayaan perbankan.

Untuk Bank Mandiri, kredit korporasi yang tengah digenjot adalah infrastruktur. Antara lain pembiayaan jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api, listrik, dan gas. Terkait dengan kredit bermasalah (nonperforming loan) di sektor korporasi, menurut Royke, sejauh ini nilainya masih rendah yakni sekitar 1 persen. “Kalau NPL kami enggak ada masalah, relatif kecil.”

Rendahnya NPL karena Bank Mandiri menerapkan diversifikasi pembiayaan korporasi, tidak hanya tergantung pada satu bisnis.

“Antarperusahaan bisa saling membantu menutup cashflow masing-masing, sehingga pembayaran kredit pun tidak terganggu,” ucap Rokye.

GHOIDA RAHMAH

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin memaparkan, tiga faktor yang menghambat deflasi September 2015 ini adalah beras, uang kuliah akademi dan perguruan tinggi, serta emas perhiasan.

Harga beras pada bulan September naik 2,04 persen dibandingkan sebulan sebelumnya (mtm). Kenaikan harga beras tersebut memberikan andil kepada inflasi September sebesar 0,08 persen.

“Ini sedang agak berkurang pasokannya, meskipun masih ada beberapa panen gadu,” kata Suryamin dalam paparan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Kenaikan harga beras terjadi di 74 kota indeks harga konsumen (IHK), di mana kenaikan harga yang tertinggi terjadi di Bulukumba, Purwokerto, dan Pangkal Pinang masing-masing sebesar 6 persen.

Selain beras, dua komoditas lain yang menghambat deflasi September 2015 yakni uang kuliah akademi dan perguruan tinggi, dan emas perhiasan dengan kenaikan harga masing-masing 3,15 persen dan 3,44 persen (mtm). Kenaikan uang kuliah akademi dan perguruan tinggi memberikan andil terhadap inflasi September sebesar 0,05 persen.

Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan memberikan andil terhadap inflasi September sebesar 0,04 persen. “Kenaikan uang kuliah akademi dan perguruan tinggi karena memasuki tahun ajaran baru. Sedang, kenaikan harga emas perhiasan ini karena mengikuti harga internasional,” ucap Suryamin.

Sebagaimana diketahui, BPS melansir IHK pada September 2015 mengalami deflasi 0,05 persen. Akan tetapi deflasi ini lebih rendah daripada deflasi September 2013 yang mencapai 0,35 persen.

Suryamin memaparkan, sejumlah komoditas yang harganya turun dan membuat deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen yaitu daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, Pertamax, dan tarif angkutan udara.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAs.com – Daya saing Indonesia pada tahun 2015 berada di posisi 37 dunia, atau turun 3 peringkat dibandingkan tahun lalu. Sementara Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat masih menjadi penghuni 3 besar negara paling berdaya saing di dunia pada tahun 2015.

Demikian The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dikeluarkan  Forum Ekonomi Dunia (WEF), seperti dilansirBloomberg, Rabu (30/9/2015).

Laporan yang dilakukan terhadap 140 negara ini, disusun berdasarkan 113 indikator yang mempengaruhi produktivitas suatu negara. Indikator tersebut antara lain, infrastruktur, inovasi, dan lingkungan makro ekonomi.

Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52.  Bandingkan dengan daya saing negara ASEAN lainnya, seperti Singapura yang berada di posisi 2 dengan nilai 5,68. Kemudian Malaysia naik dua peringkat ke posisi 18 (5,23), dan Thailand  (4,64) meski turun 1 peringkat, tetapi tetap berada di atas Indonesia dengan ada di posisi 32.

Sementara Filipina dan Vietnam meski ada di bawah Indonesia, tetapi ke dua negara itu berhasil naik signifikan. Filipina (4,39) berada di posisi 47, melompat 5 peringkat dari tahun lalu. Sedangan Vietnam (4,30) melejit 12 peringkat ke posisi 56.

 

Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia sangat kompleks mulai dari penurunan ekspor, defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan.

“Kondisi ini lemah dan rentan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS),” kata Wakil Ketua Umum kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani, kepada pers di Jakarta, Rabu (30/9).

Secara umum, menurut Rosan, pelemahan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran terhadap rupiah.

“Faktor-faktor tersebut seperti aktivitas ekspor impor serta pergerakan investasi dari dan ke luar negeri. Faktor lain yang sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah inflasi,” papar dia.

Inflasi di Indonesia, lanjut Rosan, sebesar 7,3% dan salah satu yang tertinggi di Asean.

“Saat ini Indonesia tidak dalam kondisi krisis walaupun impor mengalami penurunan sebesar 17,8%. Posisi ekspor Indonesia berada pada posisi 89,8%, sedangkan impor pada posisi 84% dan ekspor anjlok karena harga komoditi minyak sawit, karet, batubara mengalami penurunan” ujarnya.

Rosan menambahkan, pemerintah harus memperkuat sektor industri untuk menghadapi melemahnya situasi ekonomi,

“Industri harus kuat terutama dalam sektor pertanian, Maritim, pariwisata dan jasa,” tutur Rosan.

Realisasi belanja pemerintah pusat dari APBNP 2015 tercatat 33,1% hingga semester I 2015. Sementara target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok 5,7% bsesuai APBNP 2015, namun pertumbuhan di triwulan I hanya mencatatkan 4,71%.

Di sisi lain, berbagai lembaga keuangan internasional telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, didorong oleh keberlanjutan pelambatan ekonomi global, dan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 yang di jauh di bawah ekspektasi.(imq)

 

http://id.beritasatu.com/business/permasalahan-ekonomi-indonesia-sangat-kompleks/128604
Sumber : INVESTOR DAILY

butterfly

Kabar24.com, JAKARTA– Presiden Joko Widodo  (Jokowi) menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden, Selasa, (29/9/2015).

Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait. Akibatnya, beberapa investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi,” kata Jokowi dengan nada meninggi.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah.

“Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan,” ujarnya.

Kedua, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi. “Sehingga sinyal investasi bisa dilihat.”

Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Dia meminta Kementrian Energi memastikan para investor mendapat kepastian soal ketersediaan pasokan listrik.

“Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu,” katanya.

Terakhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.

Keempat instruksi itu rupanya belum dijalankan kementrian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit-belit.

Dengan nada meninggi, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia hanya menduduki posisi keenam dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN. “Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan,” ujarnya.

Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sedangkan, Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari.

“Coba dicatat, malu kita. Karena itu, semua harus segera mengumpulkan hal yang berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah konkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha.”

Jokowi meminta setiap menteri kuat mengendalikan bawahannya dalam hal kebijakan. Dia meminta menteri tak terbawa arus pejabat setingkat eselon 1 dan 2.

“Kalau terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Apalagi kalau tidak punya keberanian lakukan terobosan ini, sudah lupakan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

KOMPAS.com – Sekitar sebulan menjelang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) genap setahun, kado pahit itu datang lagi. Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah.  Kemiskinan kerap diungkit di panggung kampanye, namun setelah itu lantas dilupakan dan seakan diacuhkan usai hingar bingar pemilu berlalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen dari total penduduk), meningkat 860.000 orang dibandingkan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.

Data indikator kemiskinan BPS itu molor berbulan-bulan dari bisanya yang dirilis disetiap pertengahan tahun. Pidato kenegaraan atau pidato nota keuangan oleh Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 lalu pun “sepi”  menyinggung indikator kemiskinan ini. Padahal biasanya, data ini disampaikan dalam pidato kenegaraan atau nota keuangan menjelang 17 Agustus di Gedung MPR DPR RI.

Molornya data ini menjadi keanehan dan sedikit menimbulkan kecurigaan di mata beberapa kalangan, ada yang ditutup tutupi. Begitu kesan yang muncul. Namun BPS beralasan, molornya data indikator kemiskinan utamanya adalah karena  jumlah responden yang disurvei Maret 2015 lebih banyak empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

“Karena memperbanyak sampel, menjadi empat kali lipat dari yang biasanya. Yang biasanya kita sampelnya 75.000 rumah tangga, sekarang 300.000 rumah tangga. Jadi, yang tadinya kita bisa mengerjakan satu bulan, sekarang empat bulan,” kata Kepada BPS Suryamin akhir Agustus lalu.

Di luar itu, data BPS begitu menohok. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015  meningkat dibandingkan Maret 2014, Maret 2013, bahkan Maret 2012 silam. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah mencapai  0,535, sementara Maret 2014 yaitu 0,435, Maret 2013 sebesar 0,432, dan Maret 2012 sebesar 0,473.

Tak cukup di situ, kado pahit itu kian lengkap karena indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan juga semakin parah. Pada Maret 2015, indeks kedalaman kemiskinan di level 1,971, meningkat dibandingkan Maret 2014 yaitu 1,753, Maret 2013 di level 1,745, dan Maret 2013 sebesar 1,880.

Menurut BPS, tingkat inflasi September 2014-Maret 2015 sebesar 4,03 persen menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Kedua, kenaikan harga pangan yaitu  beras yang melonjak 14,48 persen,cabai rawit 26,28 persen, dan gula pasir naik 1,92 persen.

Ketiga, upah buruh tani per hari pada Maret 2015 turun 1,34 persen dibandingkan September 2014, yaitu dari Rp 39.045 menjadi Rp 38.522. Dan faktor keempat yaitu tingkat inflasi perdesaan yang mencapai 4,40 persen.

Tenggelam di Kebisingan Elite
Di usia yang akan genap setahun pada 20 Oktober 2015 nanti, pemerintahan Jokowi-JK begitu banyak “bumbu”. Pertumbuhan ekonomi yang melemah disertai tak terkendalikan harga barang kebutuhan pokok, hingar bingar politik, dan masih carut marutnya penegakan hukum membuat ketiga bidang itu disorot tajam rakyat dari berbagai penjuru negeri —  aksi turun ke jalan atau aksi kritik pedas lewat media sosial.

Tak puas dengan kinerja itu, Presiden Jokowi “mengocok” ulang para kabinetnya. Nama-nama seperti Rahmat Gobel, Andrinof Chaniago, Indroyono Soesilo, dan Tedjo Eddi angkat kaki dari jajaran kabinet. Nama-nama kondang misalnya Darmin Nasution dan  Rizal Ramli masuk menepati pos Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemaritiman. Harapan perbaikan itu mulai muncul.

Lantas apa yang terjadi? harapan yang mulai mekar itu justru kuncup lagi. Menteri baru Rizal Ramli justru langsung mengkritik keras pemerintahan dimana ia berada di dalamnya. Rencana bisnis BUMN seperti Garuda, Mandiri, BNI, PLN, Pelindo II kena jurus “kepretan rajawali”.

Ya mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memang menasbihkan diri sebagai rajawali yang gemar “ngepret” sana sini — semua hal yang dinilainya tak tepat.

Tak ayal, aksi itu membuat panas kuping Menteri BUMN Rini Soemarno. Wanita yang juga mantan ketua tim transisi Jokowi itu pula langsung menegaskan tak ada seorang pun, termasuk menteri, yang boleh mengganggu ranah kerjanya yaitu urusan bisnis BUMN.

Tak cuma Rini, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said pun kena kepretan Rizal Ramli. Program 35.000 megawatt pembangkit listrik dinilai Rizal tak realistis. Target 5 tahun itu pun diminta direvisi. Wapres JK bereaksi keras, kemudian disambut ajakan debat terbuka oleh Rizal Ramli terkait program itu.

Kebisingan di bidang ekonomi dibuat makin bising. Keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menggeledah Kantor Pelindo II berbuntut panjang. Direktur Utama Pelindo II RJLino tak terima kantornya digeledah atas dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Di sini semua menjadi makin bising.

Saat penggeledahan berlangsung, RJ Lino mengadu kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Lewat sambungan telepon, Lino mengancam akan mengundurkan diri karena perlakukan Bareskrim yang dinilainya tak pantas.

Di tempat terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menelepon Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan meminta penanganan kasus hukum tak gaduh seperti yang terjadi di Pelindo II. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali bereaksi, kali ini dia mengatakan penegak hukum seharusnya tak memperkarakan suatu kebijakan.

Tak berselang lama, Kapolri mencopot Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso dan memutasinya ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Beberapa waktu lalu, Komisi III dan Komisi VI membentuk panitia kerja yang mengusut tuntas kasus Pelindo II. Kebisingan itu belum akan segera usai, nampaknya.

Kebisingan itu berlangsung di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang melambat. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS anjlok,  indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia terus melorot, pemutusan hubungan kerja (PHK) pun mengintai. Angka kemiskinan berpotensi terus meningkat.

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, para elite sudah seharusnya melihat dan menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini ada di tahap kritis. Dia pun menuntut pemerintah untuk padu dan tak lagi menonjolkan kebisingan.

“Jangan sampai orang dalam kondisi kritis ini diganggu dengan berbagai macam kebisingan yang tidak perlu, berantem sendiri tidak perlu, itu memicu kondisi yang semakin tidak stabil. Sekarang di antara elite, eksekutif terutama ini harus ada keterpaduan dan setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan,” ujar dia akhir pekan lalu.

“Setiap komentar atau statement apapun dari menteri itu yang akan dijadikan acuan dan panduan dunia usaha. Jadi begitu statemennya itu berbeda-beda pasti ini akan membingungkan, kebingungan itu juga akan menimbulkan berbagai macam interpretasi yang berbeda-beda,” kata Enny.

Para elite sudah seharusnya menghentikan segala hal yang bisa menciptakan ketidakpastian. Segera memikirkan cara ampuh mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.  Segera ciptakan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, lakukan kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, serta fokus bekerja tanpa harus menonjolkan kebisingan.

Vietnam’s economy grew 6.5% in January-September

ATSUSHI TOMIYAMA, Nikkei staff writer

HANOI — Vietnam’s gross domestic product expanded 6.5% in real terms between January and September, marking the sharpest year-on-year growth in five years for the period.

The manufacturing sector led the growth, with exports increasing for such items as mobile phones, textile products and shoes. The Southeast Asian country could post the highest full-year growth in the region.

Vietnam is a major smartphone production base, home to factories run by such companies as Samsung Electronics and Nokia. Mobile phone exports jumped 34%, while domestic sales also grew, especially of high-end smartphones.

Another major export, textiles, grew 11%. The Chinese currency’s devaluation in mid-August helped as Vietnam imports a large amount of materials from the country.

The weaker yuan also helped hold down inflation — Vietnam is a major importer of Chinese food and daily goods.

ezgif.com-resize

INILAHCOM, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan melihat sepanjang 2015 rupiah telah melemah lebih dari 18% bila dibandingkan dengan kurs awal Januari 2015.

Koordinator Bidang Ekonomi Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratiko mengatakan, sepanjang 2014 rupiah hanya melemah sekitar 1,74% yaitu dari Rp12.160 per dolar menjadi Rp12.385 di awal Januari 2015.

Dia menjelaskan pelemahan rupiah tersebut disebabkan beberapa faktor. Dalam bidang moneter yakni antisipasi investor atas rencana kenaikan suku bunga AS.

“Lalu, quantitative easing di Eropa, ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani dan kebijakan devaluasi Yuan yang kemungkinan diikuti negara lain,” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Selanjutnya, kata Hendrawan, pada saat waktu yang sama, harga komoditas ekspor utama Indonesia mengalami pelemahan dan beban pembayaran utang. “Dalam dolar (bunga dan cicilan) serta kebutuhan terhadap dolar pada sektor korporasi termasuk BUMN terus meningkat,” jelasnya.

Dia menegaskan pelemahan rupiah yang berlanjut akan menimbulkan dampak berantai apabila tidak diantisipasi seperti mengganggu kekuatan fundamental ekonomi nasional, menambah beban pembayaran utang.

“Pelemahan rupiah juga memukul sektor industri dengan komponen impor yang tinggi dan memberi tekanan terhadap inflasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan pimpinan DPR untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan BPK untuk miminta BPK melakukan pemeriksaan kinerja Bank Indonesia.

“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI sebagaimana diatur dalam UU No 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU No 15/2006 tentang BPK,” kata Hendrawan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap BI untuk melihat kinerja dan efektifitas manajemen pengelolaan nilai tukar rupiah, termasuk intervensi BI di pasar valuta.

“Jangan sampai terjadi kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak terhadap kinerja perekonomian nasional, dan kinerja pemerintah dengan merugikan masyarakat,” jelasnya.[yha] – See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2241134/ini-faktor-pelemahan-rupiah-versi-fraksi-pdip#sthash.iC00zsj9.dpuf

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan bagi para investor agar dapat melakukan pembangunan seusai mendapatkan izin prinsip.

“Kami mencoba ’short cut’ agar izin investasi itu bisa dilakukan investor sambil melakukan konstruksi dan mengurus izin yang lain, jadi secara pararel bisa diproses sambil berjalan,” katanya seusai mengikuti rapat koordinasi membahas perizinan investasi di Jakarta, Senin.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA-Franky menjelaskan selama ini setelah mendapatkan izin prinsip, investor harus mengurus perizinan yang lain dan baru bisa melakukan pembangunan konstruksi setelah keseluruhan proses izin tersebut selesai.

Dengan adanya proses deregulasi terhadap perizinan tersebut, tambah dia, maka setelah mendapatkan izin prinsip, investor bisa langsung memulai proses konstruksi agar bisa mempercepat masa produksi.

“Izin prinsip dan konstruksi umumnya dibutuhkan enam bulan hingga setahun. Proses itu bersama izin-izin yang lain membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kita akan mempercepat itu,” ujar Franky.

Ia menambahkan kemudahan proses perizinan ini lebih diwacanakan untuk membuka investasi di kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar lebih mudah pengawasannya dalam konteks lingkungan hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan pemerintah juga siap memberikan insentif bagi investor yang ingin membangun di kawasan terpencil maupun Indonesia bagian timur.

“Kita ingin ada rangsangan agar industri cepat berkembang, terutama di daerah timur seperti Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Bentuknya bisa bermacam-macam, ada tax holiday, tax allowance termasuk kemudahan di BKPM,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah ingin mempermudah para pengusaha manufaktur untuk mendapatkan bahan baku, karena selama ini bahan baku dalam kondisi saat ini sulit didapatkan dan harus diperoleh melalui impor.

“Berbagai macam izin di sektor kementerian harus dipermudah agar industri lebih mudah mendapatkan bahan baku, agar bisa menciptakan nilai tambah, melahirkan lapangan kerja lebih banyak dan mendorong ekspor,” kata Saleh.(ant/hrb)

 

http://id.beritasatu.com/business/investor-langsung-konstruksi-seusai-peroleh-izin/128459
Sumber : INVESTOR DAILY

gifi

Jakarta -Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) seolah tak terbendung, sebagai dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, per September 2015 total pekerja terkena PHK mencapai 43.085 orang. Jumlah ini meningkat 62% dari catatan Kemenaker PHK per Agustus 2015, yaitu26.506 orang.

Direktur Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kemenaker, Sahat Sinurat melalui keterangan tertulisnya menyatakan, ada 4 sektor penyumbang PHK terbesar yaitu garmen, industri sepatu, elektronik, dan batu bara.

Berikut data PHK di tiap provinsi di Indonesia.

DKI Jakarta 1.546 orang

  • Jakarta Pusat 553 orang
  • Jakarta Selatan 607 orang
  • Jakarta Timur 25 orang
  • Jakarta Barat 331 orang
  • Jakarta Utara 30 orang

Banten 7.294 orang

  • Kota Tangerang 200 orang
  • Kabupaten Tangerang 6.588 orang
  • Kabupaten Tangerang Selatan 43 orang
  • Kabupaten Lebak 243 orang
  • Kabupaten Serang 196 orang
  • Kota Serang 24 orang

Jawa Barat 7.779 orang

  • Kabupaten Bekasi 2.197 orang
  • Kabupaten Bogor 737 orang
  • Kabupaten Karawang 283 orang
  • Kabupaten Bandung 4.562 orang

Jawa Tengah 3.370 orang

  • Kota Semarang 1.073 orang
  • Kabupaten Semarang 1.240 orang
  • Kabupaten Sragen 249 orang
  • Kabupaten Magelang 232 orang
  • Kabupaten Pekalongan 111 orang
  • Kabupaten Purworejo 200 orang
  • Kabupaten Kudus 100 orang
  • Kabupaten Klaten 50 orang
  • Kabupaten Batang 115 orang

Jawa Timur 5.630 orang

  • Kota Surabaya 615 orang
  • Kabupaten Sidoarjo 378 orang
  • Kabupaten Pasuruan 1.244 orang
  • Kabupaten Probolinggo 1.493 orang
  • Kabupaten Bondowoso 41 orang
  • Kabupaten Jember 75 orang
  • Kota Malang 1.261 orang
  • Kota Batu 144 orang
  • Kabupaten Mojokerto 57 orang
  • Kabupaten Kediri 204 orang
  • Kabupaten Tulungagung 118 orang

Kalimantan Timur 10.721 orang

  • Kota Balikpapan 7.088 orang
  • Kota Berau 1.291 orang
  • Kabupaten Kutai Barat 1.109 orang
  • Kabupaten Kutai Kartanegara 567 orang
  • Kota Samarinda 360 orang
  • Kabupaten Kutai Timur 158 orang
  • Kota Bontang 76 orang
  • Kabupaten Panajam Pasir Utara 50 orang
  • Kabupaten pasir 22 orang

Sumatera Utara 398 orang

  • Kota Medan 398 orang

Kepulauan Riau 6.347 orang

  • Kota Batam 6.347 orang

(dnl/dnl)

Advertisements

masalah ekonomi kita: BUKAN RUPIAH (3)

beri NAFAS BUATAN @daya beli klas BAWAH, skarang JUGA @ PPH turunanimated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

analisis gw @ brexit 2016

 

turunKEN PPH, bri NAFAS BUATAN @daya beli klas BAWAH

 

Jakarta detik – Optimisme konsumen pada November 2017 mengalami peningkatan. Ini sesuai dengan survei konsumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

Dalam survei disebutkan, peningkatan terjadi karena indeks keyakinan konsumen (IKK) pada November 2017 tercatat 122,1 naik dari bulan Oktober 2017 yang tercatat 120,7.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menjelaskan naiknya optimisme karena saat ini masyarakat sudah mulai berekspektasi baik terhadap perekonomian nasional.

“Konsumen sudah ekspektasi ekonomi yang cenderung membaik, ini sangat penting jika dilihat, kalau indeks ekspektasi harga dan trennya terkendali maka bisa terus membaik,” kata Josua saat dihubungi detikFinance, Jumat (8/12/2017).

Dia menjelaskan, perbaikan juga didorong oleh penghasilan masyarakat yang mulai membaik. Kebijakan pemerintah yang bisa mengerek pertumbuhan.

“Ada juga soal kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) kan, ada lagi padat karya cash, beras sejahtera hingga program keluarga harapan (PKH) yang diharapkan bisa terus meningkatkan keyakinan konsumen,” imbuh dia.

Josua menjelaskan, optimisme terus membaik ke depan. Meskipun polanya pendapatan masih untuk ditabung. Hal ini karena masyarakat masih melakukan wait and see terhadap situasi perekonomian.

Dari data BI meningkatnya optimisme IKK disumbang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang naik 1,9 poin dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) yang meningkat 1,0 poin. Kenaikan IKE terutama didorong oleh membaiknya persepsi konsumen pada seluruh kelompok pengeluaran terhadap penghasilan yang diterima saat ini.

Di samping itu, perbaikan IKE juga dipengaruhi oleh meningkatnya pembelian barang tahan lama. Sementara itu, kenaikan IEK dipengaruhi oleh ekspektasi seluruh kelompok pengeluaran terhadap kenaikan penghasilan ke depan dan peningkatan kegiatan usaha.

Hasil survei juga mengindikasikan ekspektasi konsumen terhadap kenaikan harga pada 3 bulan mendatang (Februari 2018). Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang sebesar 170,9, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 170,0.

Perkiraan naiknya tekanan harga ini terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran responden terhadap kenaikan harga energi, potensi kenaikan permintaan barang dan jasa jelang Tahun Baru Imlek, serta terkait ketersediaan pasokan bahan makanan pokok seperti beras. (mkj/mkj)

dollar small

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kendati relatif stagnan, prospek konsumsi masyarakat atau daya beli diyakini akan melonjak pada kuartal IV/2017.

Febrio N Kacaribu Head of Research for Makro and Finance LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan stagnasi daya beli terjadi karena kelas menengah selama tiga kuartal terakhir telah menahan belanjanya.

“Mereka sekarang cenderung menabung, ada beberapa alasan mungkin masalah politik atau menunggu akhir tahun,” kata Ferbrio di Kampus UI, Kamis (9/11/2017).

Meski demikian, sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi selama kuartal III kemarin, misalnya ekspor, tampaknya akan memberikan kembali kepercayaan  kalangan ini untuk meningkatkan konsumsinya.

Peningkatan konsumsi itu diprediksi mengerek pertumbuhan secara signifikan. Proyeksinya, pada kuartal IV daya beli masyarakat bisa naik ke angka 5,1% – 5,2%. Sehingga secara keseluruhan masih di angka 5,1% atau bahkan 5,15%.

“Misal akhir tahun ini mereka bisa jalan-jalan atau membeli barang baru,” jelasnya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis data bahwa daya beli masyarakat terus tergerus hingga kuartal ke III/2017. Pada kuartal tersebut daya beli berada di angka 4,93% atau turun dibandingkan kuartal I/2017 sebesar 4,95% dan kuartal II/2017 4,94%.

real1sas1small

Jakarta ID– Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Singapura sebagai negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia sepanjang triwulan ketiga 2017.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di Jakarta, Senin (30/10) mengatakan Singapura berada di urutan teratas dalam daftar negara-negara yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia sebanyak 2,5 miliar dolar AS (30,1 persen).

“Kalau dilihat dari negara asal investasi, tetap Singapura yang pertama,” katanya.

Posisi kedua ditempati oleh Jepang dengan 1,1 miliar dolar AS (13,3 persen), disusul Tiongkok dengan 800 juta dolar AS (9,6 persen), Amerika Serikat dengan 600 juta dolar AS (7,2 persen) dan Korea Selatan dengan 400 juta dolar AS (4,8 persen).

Azhar mengatakan, urutan tersebut tidak berubah dalam kurun waktu Januari-September 2017.

“Tidak ada perubahan yang mendasar karena yang teratas masih Singapura, Jepang, Tiongkok, AS dan Korea Selatan,” katanya.

BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III 2017 mencapai Rp176,6 triliun, naik 13,7 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp155,3 triliun.

“Sepanjang triwulan III 2017 realisasi investasi mencapai Rp176,6 triliun dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp64,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun,” kata Azhar.

Ada pun secara kumulatif, ia menjelaskan, sepanjang Januari-September 2017, realisasi investasi investasi sebesar Rp513,2 triliun terdiri atas PMDN Rp194,7 triliun (37,9 persen) dan PMA Rp318,5 triliun (62,1 persen).

“Kalau dihitung secara kumulatif, sepanjang Januari-September 2017 ini sudah mencapai 75,6 persen dari target 2017 sebesar Rp 678,8 triliun,” katanya.

Realisasi penanaman modal pada triwulan III Tahun 2017 telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang dengan rincian sebanyak 109.711 orang dari proyek PMDN dan sebanyak 176.786 orang dari proyek PMA

Sumber: ANTARA

ets-small

Jakarta detik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi setiap daerah sepanjang 2016. Jokowi menyebut daerah yang ekonominya tumbuh tinggi hingga minus.

Suasana menjadi riuh karena Jokowi tak hanya bicara soal capaian pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal penyerapan APBD, daerah yang parkir dana di bank, hingga soal penggunaan dana desa.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para kepala daerah di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

“Ini pertumbuhan ekonomi 2016 saya ingin mengucapkan selamat,” ujar Jokowi.

Jokowi lantas membacakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi 2016. Nomor satu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi 37 persen.

“Ada Bupati Banggai?” tanya Jokowi sambil melihat ke barisan kepala daerah yang duduk di depannya.

Banggai pertumbuhan ekonomi tinggi karena punya gas alam. Jokowi mengingatkan agar kepala daerahnya hati-hati mengelola gas alam.

Selanjutnya, Blora dengan pertumbuhan 23,5 persen di urutan kedua. Disusul Bojonegoro 21,90 persen, dan Morowali 13,18 persen.

Morowali tumbuh karena hasil nikel. Urutan selanjutnya ada Mimika dengan angka pertumbuhan 12,7 persen.

“Saya belum cek karena apa. Karena apa? Karena Freeport?” imbuh Jokowi.

Setelah menyampaikan deretan daerah yang ekonominya tumbuh tinggi, Jokowi kemudian membacakan daerah yang ekonominya minus.

“Ini ada yang minus-minus. Perlu saya bacakan enggak yang minus? Kabupaten Paser, Kabupaten Bengkalis. Ini yang tahun kemarin. Tahun ini harus betul-betul hati-hati. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Bontang. Sudah, nanti pada lihat,” tutur Jokowi.

Suasana berubah menjadi riuh. Terlihat raut-raut wajah heran, ada yang saling menatap. Namun Jokowi melanjutkan tuturannya.

Serapan APBD

Selain soal pertumbuhan ekonomi, Jokowi juga menyebut beberapa daerah dengan serapan APBD tinggi. Urutan pertama ada Kota Pariaman di angka 87 persen. “Berarti kerjanya ngebut,” kata Jokowi.

Urutan kedua serapan APBD tertinggi Tasikmalaya 76 persen, Garut 65 persen. Kabupaten Barru (Sulsel) 62 persen, dan Kabupaten Ciamis 60,6 persen.

“Ini yang serapannya rendah saya masih ragu. Masa serapannya hanya 10 persen, 13 persen? Dibacakan enggak ini (nama daerah dengan penyerapan anggaran terburuk)?” tanya Jokowi.

Ada yang menjawab, “Dibacakan!”

“Enggak usahlah, nanti kaget. Saya hanya geleng-geleng saja,” ucap Jokowi.

Selanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini membacakan peringkat daerah tentang dana parkir terbesar. Kabupaten Tangerang duduk di peringkat pertama, punya dana parkir 38 persen, disusul Jember 36 persen, Kota Tangerang 32 persen, dan Sidoarjo 31 persen.

“Segera gunakan, segera cairkan APBD itu supaya cepat beredar di masyarakat,” tutur Jokowi kepada kepala daerah agar dana parkir tak terlalu besar.

Dana desa

Giliran soal pemanfaatan dana desa yang sudah tiga tahun digelontorkan sebanyak Rp 127 triliun. Pemanfaatan dana desa yang terbaik diraih oleh dua kabupaten.

“Saya anggap pemanfaatan dana desanya terbaik karena bisa dibangun jalan 679 km, jembatan 1.975 meter, ini dikerjakan dalam tiga tahun setelah dana diberikan,” ucap Jokowi.

Yang dimaksud Jokowi sebagai daerah yang paling baik dalam penggunaan dana desa itu adalah Kabupaten Tulungagung.

“Diteruskan, Pak Bupati!” kata Jokowi kepada Bupati Tulungagung yang duduk di bagian belakang.

Di urutan kedua ada Kabupaten Jembrana. Kabupaten di Bali ini bisa membangun 129 km jalan, 8 meter jembatan, dan 4 unit pasar.

“Hal-hal seperti ini yang kita inginkan, agar dana itu betul-betul termanfaatkan dengan baik,” tutur Jokowi. (dnu/hns)

dreaming

Merdeka.com – Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari posisi tahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36.

Dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi permasalahan terbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh ketidakefisienan birokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya ketersediaan infrastruktur.

“Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek dasar penilaian,” tulis WEF.

Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang besar (berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi 26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara negara berkembang.

“Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada kepuasan berbisnis.”

WEF juga mencatat Indonesia masih memiliki nilai rendah pada aspek kesiapan teknologi. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia turut menjadi sorotan salah satunya akibat rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja.

[bim]

real1sas1small

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) menilai pemerintah harusnya lebih mementingkan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan mengejar penerimaan pajak.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerimaan pajak tidak akan tinggi jika pertumbuhan ekonominya juga tidak tinggi.

Untuk itu, Apindo meminta pemerintah tidak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan barang seperti telepon genggam atau handphone ke Surat Pelaporan Harta Tahunan (SPT) pajak.

Menurut, Apindo kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan terlalu berat bagi masyarakat. Sebab untuk masyarakat yang pendapatannya tinggi, pelaporan telepon genggam di SPT tidak akan jadi masalah. Tetapi untuk masyarakat yang pendapatannya rendah, kewajiban itu akan memberatkan.

(Baca: Sri Mulyani Sentil Pengkritik Smartphone Masuk SPT untuk Baca Aturan)

“Menurut saya pajak itu tetap mengikuti pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi tidak tinggi otomatis pajaknya tidak naik. Isu pertumbuhan ekonomi itu lebih penting. Kalau pajak itu mau diapain dan dikejar itu-itu aja orangnya,” ujar Hariyadi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (27/6/2017).

Meski demikian, Hariyadi mempersilahkan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak kepada barang yang belum dilaporkan ke SPT Pajak.

“Saya rasa itu (pengenaan pajak pada barang) memang tugasnya petugas pajak. Asalkan, jangan handphone dipajaki. Soalnya, agak sulit untuk mengekspan data seperti itu,” tambah dia.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa SPT wajib pajak orang pribadi tak hanya digunakan untuk melaporkan penghasilan saja, namun juga harta dari penghasilan tersebut.

“Jadi keseluruhan harta termasuk handphone yang dibeli dari penghasilan yang telah dibayar pajaknya wajib dilaporkan dalam (Lampiran) SPT Tahunan,” pungkas dia.

ets-small

HONG KONG — China’s ambitious Belt and Road Initiative, which promises over $1 trillion in infrastructure and spans more than 60 counties, has been met with growing ambivalence among those who stand to benefit from the massive program.

A business leader from Indonesia on Monday told a forum sponsored by the Hong Kong government that the project would potentially bolster the development of Southeast Asian countries by providing much-needed financial aid. But the huge influx of Chinese money has also discomfited the local community.

“China now is very aggressive with its initiative One-Belt, One-Road to come to all countries, including the ASEAN,” said Chairul Tanjung, chairman of Jakarta-based conglomerate CT Corp. “This is an opportunity, but sometimes, if you’re too aggressive coming without enough socialization — that will also make us [feel scared].”

Although China’s master plan to resurrect the historic Silk Road linking Asia and Europe might help plug the infrastructure gap of Asia — estimated at over $26 trillion through 2030, or roughly $1.7 trillion every year — it is also widely viewed as a geopolitical apparatus aimed at achieving regional hegemony.

Myanmar, Sri Lanka, and Pakistan are among the countries along the trade corridor that have seen protests and oppositions against Chinese-financed projects in recent years.

“What we need is more [communication] about your actual goal in coming to our countries,” said Tanjung, the sixth-richest man in Indonesia with a net worth of $4.9 billion in 2016, according to U.S. magazine Forbes. Known for his close ties with the country’s former president Susilo Bambang Yudhoyono and once a key government economic adviser, he has stayed out of politics since Joko Widodo came to power.

Under Widodo, direct investment from China tripled to a record $2.67 billion last year, making it the third-largest investor in Indonesia, behind Singapore and Japan, up from ninth place in 2016. But the influx of funds has prompted concerns that local workers are losing their jobs to imported Chinese labor, especially in the eastern island of Sulawesi, where Tanjung’s company has a prominent presence.

“We need somebody to try to bridge the communication between mainland [Chinese] companies [and] Indonesia [for] things to happen [quickly] and smoothly,” said Tanjung. He noted that one major challenge for the Belt and Road scheme to gain currency in Indonesia would be the country’s past experience in working closely with Japan.

“Indonesia has been supported by [the] Japanese [for] already more than 14 years in [its] infrastructure development,” explained Tanjung, pointing to the “differences” between Japanese and Chinese business practices as a significant obstacle that had to be overcome. He praised Singapore for being the “smarter” investor by virtue of its proximity to and understanding of Indonesia.

Speaking on the same panel, Jaime Augusto Zobel de Ayala, chairman of Philippine conglomerate Ayala Corp., also said the employment issue would be a source of potential tension arising from the Belt and Road Initiative. “There is a need to assimilate and build trust with the local environment,” he said, pointing to the large state-owned companies that normally win projects in the region.

Emoticons0051

Jakarta, CNN Indonesia — Industri ritel nasional agaknya ‘batuk-batuk’ di era pertumbuhan ekonomi moderat sekarang ini. Lihatlah sederet kasus peritel, seperti Hypermart yang sibuk berunding memohon kelonggaran bayar dengan pemasoknya, Ramayana yang menutup delapan gerainya, hingga yang paling parah, yaitu 7-Eleven menyetop seluruh operasionalnya.

Banyak ekonom kemudian menunjuk daya beli sebagai biang kerok. Memang, kalau ditelisik, tren daya beli masyarakat melemah dalam tiga tahun terakhir. Indikatornya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Data kuartalan Badan Pusat Statistik (BPS) melansir dari 5,59 persen pada kuartal kedua 2014 lalu, menjadi 4,95 persen periode yang sama tahun ini.

Harap maklum, Ekonom Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, ekonomi negara-negara di dunia juga melambat. Ambil contoh, riteler kelas kakap di Amerika Serikat, seperti Macy’s, Kohl’s, Walmart, dan Sears yang menutup ratusan toko mereka karena merugi tahun lalu.

Permasalahannya, apa daya beli jadi satu-satunya alasan riteler meradang?

Rhenald menampik hal itu. Kewajiban bayar Hypermat kepada pemasok yang tertunggak dan penutupan delapan gerai Ramayana, menurutnya, cuma sebagian kecil.
Toh, tidak ada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (26/8).

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pun boleh dibilang masih bagus, yakni 5,01 persen. Lalu, inflasi relatif terjaga di kisaran 3,88 persen per Juli 2017.

Nah, kemudian ‘batuk-batuk’ peritel ini, apa saja penyebabnya? Rhenald menilai, pergeseran penduduk dari kota-kota besar ke pinggiran, perubahan pola belanja masyarakat dari sebelumnya toko fisik (offline) ke toko online, perkembangan teknologi, termasuk peningkatan kelas ekonomi di masyarakat.

Di Jakarta, misalnya, penduduk yang bergeser ke pinggiran tidak lagi membanjiri pertokoan seperti Mangga Dua, Tanah Abang, atau Glodok. Melainkan berbelanja online. Selain karena alasan efisien, harga yang ditawarkan toko online pun lebih bersaing.

Teknologi juga telah memudahkan kebutuhan hidup orang banyak. Jangankan untuk belanja grosir, platform transportasi daring bahkan memungkinkan orang untuk memanggil tukang pijat ke rumah, tukang bersih-bersih rumah, atau antar-jemput barang.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Perlambatan pertumbuhan bisnis ritel diakuinya memang terjadi. Sehingga, banyak dari kalangan peritel yang mengalami penurunan omzet.

“Tetapi, tidak semata-mata karena daya beli. Kami menyadari, peritel butuh rekonsiliasi untuk memenangkan persaingan, misalnya dengan merelokasi toko, renovasi, pintar-pintar inovasi lah,” terang dia.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sepertinya melihat peluang itu. Makanya, manajemen santai saja dengan rencana perseroan menutup delapan gerainya di beberapa kota pada 28 Agustus nanti.

.

Setiadi Surya, Sekretaris Perusahaan Ramayana mengungkapkan, penutupan tidak bersifat permanen. Melainkan, untuk kebutuhan renovasi dalam satu-dua bulan ke depan. Lagipula, penutupan khusus divisi supermarket.

Ibarat kata, berbenah. Ya, perseroan tengah melakukan pembaruan sejumlah gerai, sekaligus berhitung untung-rugi dan luas gerai. Penutupan dilakukan terhadap gerai supermarket yang dianggap tidak terlalu menguntungkan.

“Misalnya, untuk Ramayana di Lampung, luas gerai supermarketnya kami kecilkan. Sementara, Ramayana di Pondok Gede, hanya gerai supermarketnya kami tutup, tetapi toko fesyen tetap ada,” imbuh Setiadi.

Perputaran Roda Ekonomi

Rhenald menegaskan, fenomena riteler gulung tikar belum terjadi di Indonesia. Tidak dalam waktu dekat. Namun, yang patut diperhatikan, perubahan pola belanja masyarakat memang mengarah dari toko offline ke toko online.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa belanja online masyarakat mencapai Rp75 triliun di sepanjang tahun lalu. Jika dibagi secara rata-rata pengguna internet yang berbelanja online sebanyak 24,73 juta orang, maka setiap orang mengirim uang mereka sebesar Rp3 juta per tahun ke transaksi dunia maya.

Alasan lain, bejibunnya jumlah wirausaha muda yang tersebar di platform marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli dan Elevania. Wirausaha-wirausaha muda ini disebut-sebut baru muncul beberapa tahun belakangan.

“Akhirnya, terjadinya peningkatan kelas ekonomi di masyarakat. Yang biasanya naik motor, mulai menyentuh mobil Low Cost Green Car yang harganya terjangkau. Mereka juga mulai liburan ke luar negeri. Roda ekonomi berputar, pengusaha tua mungkin tak merasakan ini, karena ini giliran wirausaha muda,” tutur Rhenald.

Jangan heran, jika Tokopedia misalnya, mampu mencetak penjualan Rp1 triliun per bulan di tahun lalu. Atau Blibli yang sukses meraup pertumbuhan penjualan hingga 200 persen pada momentum ramadan dan lebaran Juni lalu, serta OLX yang kebanjiran hingga 580 ribu calon pembeli mobil bekas dan 550 ribu calon pembeli motor bekas di situsnya.

Anda percaya roda ekonomi sedang berputar? (bir)

ets-small

JAKARTA okezone– 98 persen regulasi terkait paket kebijakan ekonomi telah rampung dibahas. Total 98 persen regulasi tersebut sebanyak 200 peraturan, terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

Tiga peraturan lainnya masih dalam pembahasan dan diharapkan akhir Juni sudah kelar semua. Tiga peraturan itu adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Agregator), Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Komponen Hidup Layak, dan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Perkembangan penyelesaian regulasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Senin (27/6/2016) di Jakarta.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Kepala staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Rapat juga mendengarkan laporan dari empat Pokja yang bernaung di bawah Satuan Tugas. Pokja I (Kampanye dan Diseminasi) akan memfokuskan publikasi berdasarkan success story adanya Paket Kebijakan Ekonomi.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 4 Pokja Pengawal Paket Kebijakan Ekonomi)

Materi komunikasi dibuat dalam dua bentuk. Satu yang sifatnya universal dan yang lainnya disesuaikan berdasarkan target audiences. Target audiences yang dimaksud adalah masyarakat internasional, masyarakat Indonesia, pelaku usaha, media, akademisi, lembaga keuangan, birokrasi internal, pusat dan daerah.

Pokja II telah siap melakukan monitoring dan/atau evaluasi substansi atas 200 regulasi yang telah selesaipembahasan.

Dari hasil pemetaan Paket Kebijakan Ekonomi, Pokja III (Evaluasi dan Analisa Dampak) akan fokus pada regulasi yang memiliki high impact untuk dievaluasi efektivitasnya. Pemetaan tersebut berdasarkan awareness, persepsi, dan efektivitas yang didapat dari survey, focus group discussion, dan liason.

Pemerintah akan terus melakukan serangkaian kebijakan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri, investasi, ekspor, wisata, serta daya beli masyarakat.

Kebijakan deregulasi ekonomi efektif apabilapertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,1 persen dan meningkat pada tahun berikutnya sampai diatas 7 persen pada tahun 2019.

Pemerintah menargetkan daya beli masyarakat meningkat sehingga pertumbuhan konsumsi tetap di atas 5 persen. Investasi di sektor manufaktur juga ditargetkan meningkat dan terdistribusi ke luar Pulau Jawa. Capaian lain yang diharapkan adalah berkembangnya jenis produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan perluasan pasar serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tersebar ke seluruh destinasi.

“Bagus kalau Satgas menjelaskan kasus yang sudah diselesaikan dan testimoni konkret dari masyarakat yang merasakan dampak positif Paket Kebijakan Ekonomi,” kata Darmin.

Sedangkan Menteri Polhukam mengharapkan tim satgas juga melihat masalah ketidakefisienan yang selama ini terjadi, termasuk kalau ada kendala akibat adanya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan.

(dni)

 dreaming

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya diterapkan oleh pemerintah Indonesia saja.

Kebijakan tax amnesty telah banyak diterapkan di negara maju maupun negara berkembang.

Contohnya, Brazil dan Argentina baru-baru ini juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty.

Pengamat perpajakan dari Univesitas Indonesia Danny Darussalam mengatakan sudah ada 31 negara yang telah menerapkan kebijakan tax amnesty, yang tujuannya untuk menambah penerimaan negara dari pajak akibat perlambatan ekonomi Dunia.

“Bahkan Amerika Serikat, dari total 50 negara bagiannya, 90 persen atau 45 negara bagian pernah menerapkan tax amnesty,” kata Danny Senin (20/6/2016) di Jakarta.

Menurut Danny tax amnesty bisa dijadikan jalan keluar bagi wajib pajak (WP) yang selama ini belum patuh untuk menjadi patuh.

Dengan tax amnesty, kata Danny, WP tidak patuh dengan WP patuh akan dikenakan pajak secara adil, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

“Tax amnesty justru memberikan keadilan karena beban pajak tidak dibebankan kepada WP yang itu-itu saja,” ujar Danny.

Selain itu, tax amnesty juga bisa mengurangi penumpang gelap atau WP yang menikmati pembangunan tanpa membayar pajak.

Apalagi menurut Danny, terdapat sebanyak 40-48 persen WP yang tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama empat tahun terakhir.

Namun, kata Danny, tax amnesty  juga dapat mengakibatkan ketidakpatuhan jika WP berharap ada lagi tax amnesty di masa yang akan datang.

“Untuk itu, perlu pernyataan tegas dari pemerintah bahwa tax amnesty yang digulirkan adalah yang terakhir dan tidak akan pernah ada lagi tax amnesty jilid berikutnya,” pungkas Danny.

butterfly

Jakarta berita1 – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan “jebakan Batman” untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan.

“Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan ‘jebakan Batman’, yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeu saat berbuka bersama dengan pimpinan media massa di Jakarta, Kamis (16/6).

Pada kesempatan ini, menkeu menjelaskan perkembangan terbaru RUU Tax Amnesty yang sedang dalam pembahasan dengan Panja DPR dan progres pembahasan RUU APBN Perubahan 2016.

Menkeu menyatakan, semangat tax amnesty adalah repatriasi, menarik masuk dana-dana dan kekayaan wajib pajak yang disimpan di luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan dalam surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak. “Setelah mereka melaporkan dengan benar, wajib pajak akan merasa lega dan bebas menginvestasikan dana tersebut ke mana saja tanpa ketakutan diperiksa aparat pajak,” tegasnya.

Menurut Bambang, berdasarkan data internal pemerintah, ada 214.488 perusahaan cangkang (special purpose vehicle/SPV) dan 6.519 rekening di luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan belum dicatatkan asetnya. Nilai lebih dari Rp 11.450 triliun selama periode 1995-2015.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto selaku wakil pemerintah dalam panitia kerja (panja) dalam pembahasan RUU Tax Amnesty menyatakan ada tiga aspek krusial yang dibahas dalam RUU tersebut. Pertama, bagaimana tax amnesty memberikan rasa aman kepada wajib pajak. Itu harus tercermin dalam formulasi.

Aspek kedua adalah bagaimana agar wajib pajak tertarik memanfaatkan tax amnesty dengan proses yang tidak berbelit serta tarif yang kompetitif.

Aspek ketiga adalah kepastian kerahasiaan data. Bagaimana data yang sudah disampaikan untuk keperluan tax amnesty ini benar-benar dijaga kerahasiaannya dan dilarang dibocorkan untuk kepentingan apa pun, termasuk untuk penyidikan atau keperluan pengadilan.

“Itulah yang membuat proses pembahasan lama, termasuk yang penting adalah bagaimana pasca-repatriasi para wajib pajak merasa nyaman dan tenang,” kata Hadiyanto.

Tarif Tebusan
Lebih lanjut menkeu menjelaskanpembahasan RUU Tax Amnesty cukup kondusif. Fraksi-fraksi dan panja mendukung RUU tersebut. Sebagian besar substansi sudah disepakati, tinggal masalah tarif tebusan dan periode pemberlakuan yang sengaja pembahasannya digeser ke tahap akhir.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa UU ini harus saleable, sehingga banyak menarik minat,” tuturnya.

Karena semangat utama UU Tax Amnesty adalah repatriasi, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan para manajer investasi untuk memanfaatkan momentum ini guna menarik capital inflow sebanyak mungkin.

Capital inflow sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa capital inflow saat ini cenderung meninggalkan emerging economies dan lari ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” kata menkeu.

Menkeu masih berpatokan pada asumsi bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai Rp 165 triliun, yang bersumber dari dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun. Apabila hasil tax amnesty di bawah ekspektasi, yakni dana yang dideklarasi dan direpatriasi tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, para wajib pajak akan diperiksa.

“Jika dari pemeriksaan mereka memang tidak melaporkan asetnya, akan dikenai penalti yang lebih besar,” ujar menkeu.

Menyinggung soal tarif, menkeu menyatakan bahwa ada kesepakatan bahwa tarif tebusan untuk dana yang direpatriasi akan dibuat serendah mungkin. Sedangkan tarif untuk dana yang hanya dideklarasi akan jauh lebih tinggi, minimal dua kali lipat.

“Sebab, kalau tarifnya tidak beda jauh, dikhawatirkan nanti mereka hanya mendeklarasi aset-asetnya, bukan merepatriasi,” katanya.

Sedangkan periode pemberlakuan, awalnya memang hanya Juli-Desember 2016, namun bisa diperpanjang hingga Maret atau April tahun depan. Menkeu yakin RUU Tax Amnesty selesai akhir Juni ini, sebelum RAPBN Perubahan 2016 disahkan.

“RAPBNP diharapkan tuntas sebelum Lebaran, setelah itu kita baru membahas RAPBN 2017,” ujar menkeu.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa potensi besar dana yang dideklarasi juga bersumber dari dalam negeri. Itu berasal dari rekening bank dan aset-aset tanah. “Ternyata kebanyakan saat beli tanah tidak memakai nama sendiri, tetapi pakai nama karyawan atau orang lain. Ada misalnya 100 sertifikat beda nama padahal yang punya satu orang atau satu developer. Itu nanti pasti akan kena, dan dihitung dari nilai wajar, bukan harga saat beli,” ucapnya.

RAPBNP 2016
Tentang RAPBNP 2016, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyatakan menyangkut asumsi pertumbumbuhan ekonomi, pemerintah menilai yang realistis adalah 5,1 persen. Jika DPR menghendaki 5,2 persen, pemerintah juga tetap optimistis hal itu bisa dicapai dengan berbagai upaya, termasuk dukungan pelonggaran moneter yang dilakukan BI dengan memangkas suku bunga acuan serta penyerapan anggaran yang maksimal.

Asumsi lain yang disepakati adalah laju inflasi 4 persen, kurs rupiah Rp 13.500 per dolar AS, harga minyak mentah (ICP) sebesar US$ 40 per barel, lifting minyak 820 barel per hari, danlifting gas 1.150 bph setara minyak.

Menkeu menambahkan, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) baru untuk PLN sebesar Rp 13 triliun, BPJS Kesehatan Rp 6 triliun, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selain itu, Kemkeu mengonversi dana alokasi umum (DAU) tunai menjadi nontunai dalam bentuk SPN bertenor 3 bulan. Hal ini diberikan kepada tiga provinsi dan tiga kabupaten sebagai uji coba. Langkah itu ditempuh mengingat DAU yang ditransfer ke daerah banyak tidak terpakai (idle).

“Ada sekitar Rp 238 triliun dana pemda yang idle dan disimpan di bank. Uang itu kan seharusnya dibelanjakan agar menggerakkan ekonomi daerah. Jadi pemberian DAU noncash ini untuk memberi pelajaran agar pemda jangan sembarangan membiarkan anggaran idle,” kata menkeu.

 

Hari Gunarto/AB

Investor Daily

 dollar small

ID: Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengemukakan, negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut slow back-loaded. Biasanya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun dan melonjak memasuki akhir tahun anggaran.

 

“Rendahnya penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kegagalan birokrasi,” tegas Bambang kepada Investor Daily.

 

Menurut dia, pemerintah harus melihat apa sesungguhnya yang terjadi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2016 lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Padahal, sudah ada XII paket kebijakan ekonomi yang digulirkan, namun paket-paket tersebut belum membawa dampak signifikan.

 

Bambang menyebut sejumlah faktor penyebab. Pertama, factor energi yang menyebabkan daya saing berkurang. Dia mencontohkan Pertalite di Indonesia dihargai Rp 7.000 per liter, padahal di luar negeri hanya separuhnya. Begitupula solar, di luar negara harga Rp 2.400-3.000 per liter, tapi di dalam negeri Rp 5.150 per liter. “Itu membebani biaya produksi industri,” katanya.

 

Kedua, kata bambang Haryo, harga jual listrik masih tinggi, padahal harga minyak dunia dan batubara terus menurun, sehingga bisnis di Tanah Air tidak kompetitif. “Iklim usaha jadi tidak kondusif, padahal kita punya pesaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang cukup dekat  yaitu Kamboja, Vietnam, dan Laos,” ucap dia.

 

Dia menambahkan, faktor ketiga, pemerintah harus memiliki skala prioritas mana infrastruktur yang perlu dibangun dan mana yang bisa ditunda. (im/az)

Emoticons0051

Jakarta, CNN Indonesia — Kewajiban bagi 23 bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan transaksi nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, berpotensi menabrak Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang tengah disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sinta Dewi, Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, mengatakan aturan pelaporan tersebut sangat bertentangan dengan butir RUU yang sedang dibuat. Terlebih data keuangan merupakan data sensitif yang dapat dilihat bila ada perjanjian tertulis serta pengecualian dalam rangka penegakan hukum, perlindungan negara, dan tidak sedikit pun tercantum disebabkan oleh pajak.

“RUU tersebut rencananya akan diusulkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun depan. Kebijakan laporan kartu kredit ini sedikit berkonflik dengan perlindungan data pribadi yang kami usulkan,” kata Sinta di Jakarta, Rabu (25/5).

Sinta mengungkapkan, perlu ada harmonisasi antara kedua beleid itu. Pasalnya, RUU Perlindungan Data Pribadi memang mengacu pada aturan perlindungan data pribadi di negara-negara Eropa yang lebih ketat dalam perlindungan data pribadi warga negaranya.

Seperti diketahui, PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan mewajibkan bank penerbit kertu kredit untuk melaporkan data detail transaksi kartu kredit nasabahnya.

Adapun aturan tersebut mewajibkan bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit melaporkan data dari nasabah yang bersumber dari billing statement atau tagihan. Di antaranya meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.

DJP menanti pelaporan perdana atas ketentuan tersebut paling lambat 31 Mei 2016 baik secara elektronik (online) maupun langsung. Selanjutnya, data transaksi kartu kredit nasabah wajib diserahkan setiap akhir bulan.

Genjot Transaksi Tunai

Sementara itu, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengungkapkan kebijakan pelaporan transaksi kartu kredit dapat memiliki dampak negatif bagi perekonomian nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari kemungkinan semakin besarnya perpindahan transaksi non tunai ke tunai.

Apalagi, masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkait keamanan data dari kebijakan pelaporan data kartu kredit oleh perbankan kepada DJP.

“Ada pontesi masyarakat akan pindah menggunakan transaksi tunai karena sudah tidak percaya pada perbankan karena data mereka tidak aman. Akibat hal tersebut tentu yang dirugikan nanti adalah Pemerintah sendiri karena akan keluarkan banyak uang untuk mencetak uang di pasar,” tegasnya.

Steve mengungkapkan, transaksi kartu kredit di Indonesia dalam satu tahun mencapai Rp21 triliun dengan jumlah 20 juta nasabah pemilik kartu kredit. Karena itu, dia berharap DJP dapat memberikan sosialisasi dan meyakinkan para nasabah kartu kredit terkait keamanan data serta mekanismenya.

Namun Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan DJP Yon Arsal menjamin pembukaan data rekening kartu kredit yang akan dilakukan Pemerintah dipastikan tidak membuat wajib pajak harus membayar pajak dua kali atas transaksi yang dilakukannya.

Pembukaan data ini hanya untuk mengecek silang dan menguji kembali data SPT wajib pajak yang sudah disampaikan kepada DJP, sehingga bisa dipastikan setiap data yang dilihat akan tersimpan aman.

“Jadi ini bukan suatu yang luar biasa, semua negara bisa mengakses berbagai data, kita memang belum dan harus lewat prosedur bertahap, jadi ini hanya untuk menguji data dan pembanding,” ujar dia. (gen)

dollar small

Jakarta detik -Hari ini, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan, atau BI Rate tetap di 6,75%. BI mengambil langkah ini karena adanya risiko-risiko eksternal yang meningkat.

Ekonom INDEF, Dzulfian Syafrian, mengatakan risiko pertama yang ada adalah hasil rapat atau biasa disebut Minutes of Meeting (MoM) para petinggi bank sentral Amerika Serikat (AS), yaitu Federal Reserve (The Fed) pada 27-26 April yang baru saja dirilis.

Dalam dokumen tersebut disampaikan, ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate (FFR) pada Juni 2016.

“Terakhir FFR naik sebesar 0,25 persen pada Desember 2015, pertama kali The Fed menaikkan suku bunganya dalam kurun waktu hampir 1 dekade,” jelas Dzulfian kepada detikFinance, Kamis (19/5/2016).

Kandidat Doktor Durham University Business School-Inggris ini mengatakan, dampak dari rencana kenaikan suku bunga acuan tersebut, dolar AS langsung mengalami penguatan terhadap sejumlah mata uang termasuk rupiah. Hari ini memang dolar AS mendekati Rp 13.600.

“Dolar AS mengalami penguatan/apresiasi, sedangkan pasar saham Amerika dan juga emas mengalami penurunan. Contoh, Indeks S&P 500 mengalami penurunan sebesar 0,2 persen setelah pengumuman hasil rapat ini, padahal sebelumnya mengalami kenaikan sekitar 0,6 persen. Emas juga mengalami penurunan sebesar 1,2 persen,” papar Dzulfian.

Dia menjelaskan, kemungkinan kenaikan FFR ini didorong oleh data-data perekonomian Amerika yang terus membaik, seperti inflasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi AS, menurut Dzulfian, sepertinya akan mendekati target yang telah ditentukan yaitu mencapai 2%.

Pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi AS juga sepertinya terus menguat. Jika data-data ini terus menunjukkan perbaikan, bukan tidak mungkin FFR akan naik pada Juni nanti.

Lalu risiko kedua adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh gonjang-ganjing keluarnya Inggris Raya (UK) dari Uni Eropa (EU), atau dikenal dengan istilah ‘Brexit’ yaitu singkatan dari ‘Britain Exits’. UK akan mengadakan pemilu untuk menentukan apakah mereka tetap berada di EU atau keluar pada 23 Juni mendatang. Isu Brexit ini sangat menjadi perhatian dunia, khususnya negara-negara Eropa dan AS.

“Risiko eksternal selanjutnya adalah kebingungan pasar atas kebijakan pemerintah China terhadap nilai tukar,” ujar Dzulfian.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar adalah salah satu senjata utama perekonomian China. Dzulfian menjelaskan, China mendevaluasi mata uangnya dalam rangka memberikan insentif untuk barang-barang ekspornya agar kompetitif, murah dan laku di pasar internasional.

“Selain itu, kita ketahui bahwa China adalah negara pengekspor terbesar di dunia, praktis segala macam hal-hal terkait kebijakan ekspor China, khususnya nilai tukar, pasti akan berdampak pada perekonomian dunia,” ungkapnya.

(wdl/wdl)

dollar small

INILAHCOM, Jakarta – Akhirnya, Menko Perekonomian Darmin Nasional mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI. Apa saja yang diatur dalam paket ini?

Didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Darmin menerangkan soal paket kebijakan ekonomi jilid XI di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Kata Darmin, paket ini fokus mengatur program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk memajukan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang eksport oriented. “Bunga KUR untuk UMKM berorientasi ekspor, tetap sama, yaitu 9 persen,” kata Menko Darmin.
Latar belakang dikeluarkannya kebijakan KUR Berorientasi Ekspor (KURBE), kata mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden SBY ini, menyasar UMKM yang memiliki potensi dan keunggulan kreativitas, serta usaha yang menghasilkan produk ekspor. Selain juga bertujuan untuk penganekaragaman produk ekspor Indonesia.

Selama ini, kata Darmin, upaya menggenjot ekspor produk UMKM acapkali terkendala masalah pembiayaan, serta kapasitas. Yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat.

Inti dari kebijakan KURBE ini, kata Darmin, adalah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM.

Selain itu, KURBE juga menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM Ekspor), dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank). Di mana, batas maksimal untuk KURBE Mikro sebesar Rp5 miliar, KURBE Kecil Rp25 miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp15 miliar).

Sedangkan untuk KURBE Menengah, batas maksimal sebesar Rp50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp25 miliar). Pemerintah menetapkan jangka waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5 tahun untuk KIE.

Selain KURBE, paket kebijakan ekonomi jilid XI mengatur adanya pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPn) serta Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Alasan dari kebijakan ini adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi serta pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun terakhir, berdampak kepada terpuruknya bisnis properti.

Kebijakan itu juga dalam rangka penghimpunan dana untuk perluasan usaha, beberapa pengusaha realestat Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga.

Kebijakan itu juga dilatarbelkangi jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah yaitu hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak tahun 2012.

Tidak menariknya DIRE di Indonesia disebabkan pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga Untuk meningkatkan penerbitan DIRE di dalam negeri, pada paket kebijakan ekonomi jilid V telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 belum mampu meningkatkan daya tarik penerbitan DIRE di Indonesia, karena tarif pajak yang dikenakan masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Paket kebijakan ekonomi jilid XI juga mengatur sektor logistik, yaitu pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management/ISRM). Latar belakang kebijakan ini, untuk penyelesaian customs clearance dan cargo release di pelabuhan masih terkendala oleh pelayanan atas perizinan ekspor impor oleh K/L.

Selain itu, adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas Pengguna Jasa yang sama di setiap Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga menimbulkan ketidakpastian dan in-efisiensi dalam kegiatan ekspor impor. Juga pengelolaan risiko pada Kementerian/Lembaga belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi.

Kebijakan itu juga dilatarbelkangi oleh posisi Indonesia dalam pemberian komitmen penerapan Trade Facilitation Agreement-World Trade Organization (TFA-WTO) masih rendah, yaitu Indonesia hanya memberikan komitmen dengan kategori A (langsung diterapkan setelah perjanjian entry into force) untuk 3 point perjanjian (pre-arrival processing, use of customs broker, dan penalty discipline) dari 48 poin yang diatur dalam TFA-WTO.

Selain itu, paket ini mendorong agar kinerja logistik bisa smeakin optimal. Di mana, waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time, saat ini, rata-rata mencapai 4,7 hari pada akhir 2015.

Dengan paket ini, layanan kegiatan impor/ekspor bisa semakin optimal dan efisien. Dengan begitu maka kepastian usaha bakal menguat, menekan biaya logisitik, efisiensi waktu dan biaya perizinan.

Dengan singkatnya dwelling time maka pengawasan bisa semakin efektif melalui integrasi pengelolaan risiko diantara Kementerian/Lembaga. Meningkatkan high compliance dan mendorong pelaku usaha untuk patuh karena adanya kepastian waktu pelayanan.

Pokok kebijakan terkait sektor logistik itu adalah mewajibkan semua Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Pemerintah menetapkan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam sistem INSW dengan melakukan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Untuk tahap awal meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time terhadap produk-produk bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang membutuhkan perizinan dari BPOM dari 4,7 Hari menjadi sekitar 3,7 Hari pada bulan Agustus 2016.

Pemerintah mewajibkan penerapan single risk management pada Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir tahun 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan dwelling time menjadi 3,5 Hari secara nasional.

Pemerintah juga menetapkan single risk management agar diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor, sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70% serta menurunkan dwelling time kurang dari 3 hari pada akhir 2017.

Industri Farmasi& Alat Kesehatan
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI juga berisi kebijakan Pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Saat ini, terdapat 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76%), tetapi 95 persen bahan baku obat masih impor.

Terdapat 95 industri alat kesehatan (alkes) yang memproduksi 60 jenis dengan teknologi middle-low dengan kelas risiko rendah-menengah, dengan pertumbuhan 12% per tahun, tetapi 90% alkes masih impor.

Selain itu, kondisi industri farmasi dan alkes tersebut dan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memerlukan dukungan kemampuan produksi dalam negeri, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi (tailor-made policy) yang melibatkan dukungan semua Kementerian/Lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan industri farmasi.

Tujuan dan manfaat kebijakan itu untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri dan meningkatkan daya saing ekspor, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi, mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat dan alat kesehatan.

Pokok kebijakannya yaitu menerbitkan Instruksi Presiden kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri.

Pokok-pokok Instruksi Presiden Itu adalah penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Selain itu pengembangan riset sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan ketersediaan bahan baku natural dan kimia dasar dan komponen pendukung industri farmasi dan alat kesehatan.

Juga penyusunan kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi industri farmasi dan alat kesehatan. Caranya dengan membuka Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih terbuka bagi penanaman modal asing, yaitu untuk bahan baku obat dari 85% menjadi 100% untuk PMA (Penanaman Modal Asing).

Nantinya bakal diterbitkan Inpres yang mendorong peningkatan kemampuan BUMN farmasi dan alat kesehatan, antara lain sinergisitas BUMN, finasial, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan (antara lain e-catalogue, standar obat di rumah sakit dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penggunaan produk dalam negeri).

Inpres juga berisi penyusunan kebijakan fiskal untuk industri farmasi dan alat kesehatan (Antara lain pembebasan atau penuranan bea masuk, tax holiday, tax allowance). [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2284346/inilah-isi-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-xi#sthash.q6J0OR7J.dpuf

rose KECIL

Merdeka.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sistem pengendalian resiko pelabuhan bernama Indonesia Single Risk Management yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI. Sistem ini nantinya akan memangkas dwelling time atau waktu bongkar muat pelabuhan mencapai 1 hari.

Menko Darmin menjabarkan, Indonesia Single Risk Management adalah suatu kesepakatan mengenai standardisasi pemeriksaan barang di pelabuhan. Selama ini, menurutnya, 18 kementerian dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan masih belum memiliki standard baku penilaian.

“Selama ini kan ada jalur hijau dan jalur merah di pelabuhan. Sehingga adanya hal ini akan memperlancar arus barang ekspor impor di pelabuhan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Dia menjelaskan nantinya proses dwelling time akan menjadi sekitar 3,7 hari atau kurang. Saat ini, per April 2016, proses dwelling time tercatat berada pada posisi 4,7 hari.

“Akan berkurang 1 hari dwelling time,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan jangan ada korban berikutnya dalam kasus lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan (dwelling time). Jokowi pernah mencopot Menko Kemaritiman sebelumnya, Indroyono Soesilo, karena dwelling time yang cukup lama.

“Jangan sampai ada lagi korban dalam kasus dwelling time, saya enggak main-main masalah ini,” tegas Presiden Jokowi di dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).

Presiden Jokowi menceritakan, sebelumnya dia telah melakukan pengecekan langsung terkait izin angkut muat barang di pelabuhan. Saat itu, kata dia, diketahui izin baru keluar dalam waktu enam hingga tujuh hari.

“Padahal Singapura hanya satu hari, Malaysia dua hari. Kita enam sampai tujuh hari,” beber dia.

“Mau bersaing dari mana kalau kita terus seperti itu?” keluhnya.

Pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan agar ada evaluasi izin angkut barang tersebut. Dia ingin Indonesia memiliki sistem dwelling time yang sama dengan negara luar, sehingga akses keluar masuk barang tidak menumpuk di pelabuhan Tanjung Priok.

Di samping itu, Presiden Jokowi memastikan pada bulan depan, dwelling time akan mencapai target yang dia harapkan yaitu pada angka tiga. Dengan demikian efisiensi aktivitas di pelabuhan berjalan lancar.

“Bulan-bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah masuk angka tiga,” tuntasnya.

gifi

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi-JK kembali mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terhitung sudah sebelas kali pemerintahan Jokowi mengeluarkan stimulus kebijakan mendorong perekonomian.

Pada paket kebijakan XI ini, pemerintah fokus memperbaiki industri farmasi dan kesehatan dalam negeri. Pemerintah akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) guna mendorong produksi obat dalam negeri, sehingga harga bisa bersaing.

“Agak panjang nanti langkah langkah yang akan akan kita ambil. Kita akan terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) ke kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat daya saing obat dalam negeri. Saya tidak bisa jelaskan teknisnya di sini, tapi nanti akan ada pengembangan riset, mendorong investasi industri farmasi dan lainnya,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Darmin, paket kebijakan soal farmasi ini harus dikeluarkan karena mayoritas bahan baku obat dalam negeri masih harus diimpor. Saat ini, tercatat 216 industri farmasi dalam negeri yang menguasai 76 persen pangsa pasar dalam negeri.

“Dari pangsa pasar itu, sebenarnya kalau dipelajari impornya masih 95 persen untuk bahan baku obat. Obatnya sudah buatan dalam negeri, tetapi bahan baku obatnya masih 95 persen dari 216 industri farmasi tadi itu impor. Baru 5 persen bahan baku dalam negeri,” tegas Darmin.

Selain itu, Indonesia saat ini mempunyai 95 industri kesehatan yang memproduksi 65 jenis alat kesehatan teknologi menengah dan rendah. Pertumbuhan industri alat kesehatan tercatat 12 persen setiap tahunnya. Namun, 90 persen alat kesehatan dalam negeri masih harus dipenuhi impor.

“Memperhatikan kondisi itu semua dan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memerlukan dukungan produksi dalam negeri, maka diambil langkah kebijakan terintegrasi spesifik satu per satu melibatkan semua kementerian, lembaga, pemangku kepentingan lainnya.”

Dari segi obat-obatan, saat ini tercatat 939 jenis obat yang tercatat di BPJS Kesehatan. Kebutuhan masyarakat didominasi jenis vitamin B, obat penurun panas seperti paracetamol, serta amoksilin. Total penjualan obat tahun lalu mencapai Rp 62,1 triliun.

“Karena itu kemudian kita menyusun SOP sedemikian rupa sehingga BPJS menggunakan produk obat dalam negeri tersebut. Apalagi setelah bahan baku dalam negeri pasti obat akan turun lebih rendah lagi,” tutup Darmin.

valentineEVERYsmall

[idr]

INILAHCOM, Jakarta – Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan meyakini bahwa perekonomian 2016 tak akan jauh-jauh dari 2015 alias jalan di tempat.

“Apakah ekonomi kita membaik? No,” papar Anton di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (21/03/2016).

Pesimisme Anton, tentu saja ada alasannya. Beberapa indikator ekonomi mulai dari inflasi tinggi, turunnya impor serta stagnant-nya impor barang.

“inflasi masih terlalu tinggi menurut saya sekarang ini, harusnya lebih rendah lagi, yang lebih membuat slowdown adalah impor turun dengan drastis, ekspor enggak naik. apakah dianggap perbaikan. Belum tentu,” papar Ekonom ini.

Ekonom menilai, penilaian lembaga luar negeri, seperti IMF, World Bank memang menunjukan data-data yang mengagumkan, namun apakah ini sudah cukup membuat optimisme ekonomi dalam negeri.

“Kita lihat data global keliatannya indikator-indikator menunjukkan perbaikan. Secara angka-angka ya, membaik, dibelakang itu apakah ekonomi kita membaik?,” tanya dia lagi.

Sebelummnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution tidak mau terburu-buru mengatakan kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik.

“Saya belum lihat rinciannya, yang saya tahu surplus migasnya ada sedikit saja, yang nonmigasnya ini lebih besar,” ujar Darmin.

Menurut dia, peningkatan kinerja ekspor pada bulan Februari memang sangat menggembirakan, namun dirinya tidak mau mengambil kesimpulan apakah kondisi ini akan terus berlangsung lama, mengingat kinerja impor Indonesia mengalami penurunan.

“Tapi sebetulnya kalau perekonomian kita bergerak naik, nilai impor mestinya pelan-pelan juga naik,” papar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Walaupun sebetulnya kata dia, saat ini tren perekonomian Indonesia memang cukup bagus dalam ekspor karena ada peningkatan. Namun dari sisi impor Indonesia masih mengalami penurunan. Hal ini dipastikan Darmin, jelas akan membuat nerasa perdagangan di bulan Februari 2016 menjadi surplus.

“Perbaikan ini belum seutuhnya berjalan baik. Sebab nilai impor Indonesia jutru masih turun,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada Februari 2016 mencatatkan surplus US$ 1,14 miliar. Di mana, nilai ekspor mencapai US$ 11,3 miliar, sementara impor US$ 10,16 miliar.

Namun nilai impor Indonesia Februari 2016 mencapai US$ 10,16 miliar, atau turun 2,91% dibandingkan Januari 2016. Hal ini juga menurun dibanding 11,71% dibanding Februari 2015.

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2282619/ekonom-siapa-bilang-ekonomi-indonesia-sudah-baik#sthash.O2Dz2gqt.dpuf

rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) berencana dalam waktu dekat untuk memberikan diskon hingga 30 persen bagi kendaraan Golongan II sampai dengan V.

Program diskon ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengemudi kendaraan golongan II–V, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis logistik, terutama di daerah-daerah yang dihubungkan oleh Tol Cipali.

Wakil Direktur Utama LMS, Hudaya Arryanto (Hudaya) mengatakan, pProgram ini merupakan inisiatif dan peran aktif LMS dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jalan tol, terutama kendaraan Golongan II–V.

“Program ini diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan arus logistik antar daerah, yang akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Hudaya.

Program diskon ini berlaku selama bulan April 2016. Seluruh pengemudi kendaraan Golongan II – V yang melalui Tol Cipaliakan mendapatkan diskon tariff tol hingga 30 persen.

“Melalui program ini diharapkan semakin banyak pengendara truk yang dapat mengakses dan merasakan manfaat Tol Cipali,” tutur Hudaya di Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016.

Keberadaan jalur Tol Cipali memangkas jarak tempuh hingga 40 KM dan waktu tempuh hingga 1,5 – 2 jam sekali jalan jika dibandingkan dengan jalur Pantura.

Selain efisiensi waktu, penggunaan jalur tol Cipali juga akan mengurangi biaya BBM serta menekan biaya perawatan (maintenance), karena kendaraan di tol akan mencapai kecepatan yang optimal (RPM rendah, kecepatan konstan).

Efisiensi waktu dan jarak tempuh ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi pengangkutan barang, sehingga akan mendorong peningkatan ritase truk.

“Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktifitas dan optimalisasi bisnis para pengusaha truk,” tambah Hudaya.

Selain program bulan diskon, LMS juga berencana menawarkan kerjasama strategis kepada pengusaha logistik dan truk untuk optimalisasi manfaat jalur tol Cipali.

Melalui kerjasama ini, perusahaan logistik yang bekerja sama dengan LMS akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari Tol Cipali.

Rencana kerjasama strategis yang akan ditawarkan kepada pengusaha truk ini merupakan komitmen LMS untuk mengoptimalkan manfaat Tol Cipali sebagai salah satu solusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Baik lokal maupun nasional, khususnya untuk industri logistik, pariwisata dan properti.

Tol Cipali memiliki panjang total 116,75 kilometer, diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi bulan Juni 2015 dan merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia.

Jalan tol ini merupakan sambungan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, menghubungkan Jalan Tol Palimanan-Kanci. Tol Cipalijuga menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

rose KECIL

JAKARTA – Sore ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penguatan. Rupiah ditutup mendekati level Rp13.000 per USD.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengaku turut bersyukur dengan perkasanya nilai tukar di pasar valas.

“Iya, iya, iya. Saya juga ikut bersyukur,” kata dia di Gedung DPR, Kamis (10/3/2016).

Lebih lanjut Agus mengatakan, menguatnya nilai tukar Rupiah juga karena kepercayaan terhadap Indonesia semakin meningkat. Reformasi struktural dan kebijakan yang ditempuh pemerintah menjadi salah satu pemicu menguatnya Rupiah.

“Kebijakan yang kelihatannya cukup konsisten di jalankan juga upaya pengendalian inflasi dan juga trade surplus, ini membawa confident dan membawa dana yang cukup besar ke Indonesia, dana yang masuk itu kan sudah lebih dari Rp30 triliun kan,” cetusnya.

Untuk diketahui, melansir Yahoofinance, nilai tukar Rupiah menguat 72,5 poin atau 0,55 persen ke angka Rp13.050 per USD. Adapun pada penutupan sebelumnya Rupiah berada di angka Rp13.122 per USD.

Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.050 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat 105 poin atau 0,80 persen ke angka Rp13.052 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.046-Rp13.165 per USD.

Melihat Bank Indonesia, kurs tengah Rupiah berada di level Rp13.149 per USD. Angka tersebut melemah dibandingkan periode sebelumnya di Rp13.128 per USD. Adapun kurs beli yang ditawarkan Rp13.083 per USD dan kurs jual yang ditawarkan Rp13.215 per USD.(rai)

(rhs)

rose KECIL

 

Bisnis.com, JAKARTA- Impor sudah menjadi semacam ritus tahunan. Impor juga menjadi siklus yang tiada putus di negeri ini. Apa susahnya memutus siklus impor di negeri ‘gemah ripah loh jinawi’ ini? Jawabnya: Susah Sekali.

Indonesia yang konon dijuluki Negeri Agraris justru kondisinya masih miris. Masih saja tidak bisa mandiri pangan. Belum mampu berdikari dalam urusan
swasembada komoditas pangan strategis.

Beras dan daging sapi merupakan dua komoditas pangan yang menjadi ‘pri madona’ impor dalam beberapa tahun terakhir.

Cabai, bawang merah, dan kedelai merupakan tanaman hortikultura yang menjadi ‘pelengkap’ paling sering didatangkan dari negara lain. Belakangan, jagung ‘kembali’ ikut meramaikan kha sanah impor komoditas pangan negeri ini.

Di Negeri Nusantara impor selalu dianggap menjadi ‘dewa penyelamat’ kebutuhan perut rakyat. Di sisi lain, impor juga bisa menjadi ‘barang haram’ yang tak patut disebut-sebut, terutama saat ‘panen raya’ ataupun masa kampanye pemilihan petinggi nasional. Swasembada Yes, Impor No.

Boleh jadi, sebagian dari kita masih bisa memaklumi fakta pemerintah masih mengeluarkan kebijakan impor komoditas pangan pada 2015. Impor beras, misalnya dipicu oleh faktor cuaca ekstrim El Nino. Impor daging sapi karena kebutuhan meningkat dan target swasembada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meleset.

Bagaimana dengan tahun ini, apakah Indonesia masih impor komoditas pangan? Niscaya impor. Pemerintah, kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, sulit menghindari impor pangan pada tahun ini untuk menjaga ketersediaan dan meredam kenaikan harga di pasar dalam negeri.

Dia juga melontarkan argumentasi bahwa kebijakan impor untuk penguat an stok dan memenuhi kebutuhan domestik. Komoditas pangan yang akan diimpor pada 2016 antara lain beras, daging sapi berupa sapi bakalan, dan gula mentah (raw sugar).

Impor sapi bakalan diperkirakan sekitar 700.000 ekor hingga 800.000 ekor, raw sugar lebih dari 3 juta ton. Adapun volume impor beras belum ditetapkan alias belum final, masih didiskusikan. Namun, sekali lagi, dan untuk kesekian kali apa yang diungkapkan oleh Menteri Perdagangan ‘tidak nyambung’ dengan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Lalu apa artinya klaim Mentan Amran bahwa Indonesia sudah mampu swasembada beras pada 2015?

Mentan menjelaskan, produksi padi berdasarkan angka sementara 2015 dari BPS naik 6,37% dibandingkan dengan 2014.

Catatan itu menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan, dan tak perlu lagi mendatangkan beras impor. Dia pun mengklaim prestasi itu sebagai salah satu kebijakan selama memimpin Kementerian Pertanian, antara lain pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan), perbaikan saluran irigasi, pemberian dan perbaikan mutu benih padi, serta pengawasan penyaluran pupuk yang tepat sasaran.

BPS menyebut beberapa wilayah yang mengalami kenaikan produktivitas pa da 2015 antara lain adalah Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Timur. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi.

Adapun wilayah yang mengalami penurunan adalah Jambi, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Presiden Jokowi di Istana Presiden belum lama ini, menegaskan perlunya cara pandang yang komprehensif dalam menata permintaan, memperbaiki pasokan, dan memperbarui mata rantai perdagangan.

Presiden meminta Kementan tidak hanya memikirkan petani. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan tidak boleh lagi memikirkan aspek perdagangan semata. Dengan kata lain, produsen, pedagang, dan konsumen jangan ada yang dirugikan.

Namun, tampaknya pada 2016 ini pemerintah tidak hanya akan meneken kebijakan impor beras, sapi bakalan, dan gula mentah. Sejumlah komoditas, menurut diskusi dengan sejumlah pelaku dan pakar pertanian yang saya ikuti, bakal kembali diimpor, terutama dari tanaman hortikultura. Sebut saja cabai dan bawang merah.

Ramalan itu hampir pasti terbukti jika pada April-Juni mendatang terjadi cuaca ekstrim La Nina. Kebalikan dari El Nino, La Nina akan mengakibatkan musim dingin lebih panjang ketimbang kemarau.

long jump iconJAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan proyekTol Trans Sumatera, di ruas tol Kualanamu-Tebing Tinggi dan tol Medan-Binjai pada Rabu 2 Maret 2016. Presiden Jokowi memastikan, tiga ruas tol di Sumatera Utara pun akan rampung pada pertengahan 2017.

Presiden Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita, mengatakan proyek Tol Trans Sumatera tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Jokowi dalam menangani masalah logistik, serta tidak belajar dari kesalahan masa lalu.

Dia menuturkan, bila Tol Trans Sumatera berjalan maka akan membuat pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Timur dan Barat Sumatera akan mengalami penurunan volume yang signifikan.

“Pada akhirnya akan membuat pelabuhan-pelabuhan tersebut merana dan merugi, padahal Jokowi sejak masa kampanye menyatakan bahwa laut adalah solusi logistik untuk Indonesia dalam menurunkan biaya logistik,” ujar Zaldy seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (3/3/2016).

Sikap tidak konsisten dari Jokowi yakni penurunan volume pelabuhan akibat pindahnya muatan ke tol karena lebih murah membuat bingung para pelaku logistik. Hal ini dikarenakan sektor logistik membutuhkan investasi besar dan jangka panjang.

Menurutnya, masalah Pantura di Jawa, yakni mengenai biaya perawatan jalan setiap tahun, kemacetan dan pemakaian BBM yang besar tidak menjadi pelajaran bagi Jokowi. “Padahal Jokowi punya ide untuk memindahkan muatan dari truk ke laut sampai 30 persen di Pantura. Hanya di Jawa biaya angkut dengan truk lebih murah daripada kereta api dan laut,” jelasnya.

“Sekarang ini di Sumatera biaya angkut laut lebih murah daripada truk tapi hal ini akan berbalik dan kesalahan yang sama akan terulang lagi,” imbuhnya.

(mrt)

long jump icon

bangkok post: JAKARTA — Indonesia’s central bank cut its main interest rate for the first time in 11 months, prioritising a boost to flagging economic growth over concerns looser policy could trigger further currency weakness.

Governor Agus Martowardojo and his board lowered the rate by 25 basis points to 7.25%, Bank Indonesia said Thursday. Thirteen of 23 economists surveyed by Bloomberg forecast the decision, while the remainder predicted policy makers would extend a pause. The authority also cut the rate it pays lenders on overnight deposits, known as the Fasbi, by 25 basis points to 5.25%.

The rate move came on a day when several people were killed in explosions and gunfire in the biggest attack in the capital since at least 2009, hurting sentiment and adding to financial market turmoil.

The central bank has faced political pressure to ease policy and revive an economy growing at the slowest pace since 2009, while grappling with a rupiah selloff. Contained inflation provides scope for policy makers to cut, though they also have to consider fallout from last week’s sharp drops in China’s currency and stocks.

The decision “is warranted given inflation is turning more favourable, along with more stable external conditions this week,” Euben Paracuelles, an economist at Nomura Holdings Inc in Singapore, said ahead of the announcement.

The rupiah has fallen 0.7% this year after a 10% depreciation in 2015. The benchmark Jakarta stock index fell 0.4% as of 1.10pm Bangkok time.

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan pelaku usaha Tanah Air memiliki kepercayaan diri tinggi untuk berekspansi setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 7,5% menjadi 7,25%.

Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan penurunan suku bunga telah sesuai dengan prediksi dunia usaha serta diluncurkan pada waktu yang tepat.

“Momennya pas. Ini sesuai prediksi. Bahkan perkiraan dan ekspektasi awal kami BI rate akan turun menjadi 7%. Kita harus tetap confident. Pelaku usaha tidak satupun memiliki keraguan untuk bergerak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/1/2016).

Faktor terbesar yang meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, lanjutnya, adalah sikap Presiden Joko Widodo yang tegas membangun iklim usaha dan investasi menjadi lebih baik.

Hal itu terlihat dari laju inflasi yang relatif rendah pada 2015 serta eksekusi APBN 2016 yang dilakukan sejak awal tahun.

Selain itu, penetapan target pajak yang terlampau tinggi yakni di atas Rp1.000 triliun juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah akan melakukan berbagai perbaikan untuk membiaya pembangunan infrastruktur.

long jump icon

 

JAKARTA. Tingginya tekanan eksternal kembali menjadi penyebab tergerusnya nilai tukar rupiah. Di pasar spot Selasa (12/1), valuasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) tergelincir 0,34% ke Rp 13.909 dibanding hari sebelumnya.

Sebaliknya, kurs tengah rupiah di Bank Indonesia terangkat 0,71% ke Rp 13.835.

David Sumual, Ekonom Bank Central Asia, mengatakan, dollar tengah menguat. Penyokongnya, data labor market conditions index Desember 2015 naik dari 2,7% ke 2,9%.

“Dengan minimnya dukungan internal, gempuran USD ini tidak memiliki penahan,” kata David.

Apalagi ada ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga di tahun 2016 sekitar 1,25%-1,50%. Di sisi lain, Yulia Safrina, Research and Analyst PT Monex Investindo Futures, belum melihat ada tanda-tanda China akan segera pulih dari gejolak ekonominya.

“Rupiah sebagai mata uang regional Asia, ikut terkena imbas negatif China,” kata Yulia. Rupiah diduga kembali melemah pada Rabu (13/1), jika surplus neraca perdagangan China Desember 2015 mengecil.

David menambahkan, pelaku pasar wait and see mengantisipasi rapat Dewan Gubernur BI yang berpeluang memutuskan penurunan suku bunga acuan atau BI rate.

David menduga, rupiah di 13.850–13.950. Prediksi Yulia, di 13.820–14.050.

http://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-mengantisipasi-bi-rate-turun
Sumber : KONTAN.CO.ID

long jump icon

Jokowi: Secepatnya Ubah “Dwelling Time”

Jakarta beritasatu-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli secepatnya melakukan perubahan konkret untuk menekan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan, Menko Maritim harus terus melakukan pembenahan, mulai dari customs clearance, post customs clearance hingga pembenahan jalur dan pemeriksaan fisik.

“Saya ingin melihat perubahan yang konkret,” kata Presiden ‎saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12).

Presiden Jokowi mengatakan, dwelling time harus ditekan agar ter‎cipta efisiensi dalam aktivitas bongkar barang di pelabuhan. Dia juga telah menugaskan jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi serta mengaudit dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya juga perlu sampaikan, bahwa saya juga telah dan terus memonitor ini melalui BPKP, yang saya terjunkan ke lapangan dan hasilnya saya sudah mendapatkannya,” jelas dia.

Dia menyatakan, pada era kompetisi, saat ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main dengan yang namanya ‎efisiensi dan dwelling time.

Jika tidak serius, kata Jokowi, negeri ini akan ketinggalan.

“Karena apa pun kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan antarnegara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan competitiveness kita, meningkatkan daya saing ekonomi kita. Begitu kita lambat, kita tidak efisien, kita akan ditinggal negara-negara lain,” jelas dia.

Presiden Jokowi juga menekankan tentang pentingnya mengatasi penumpukan kontainer yang melewati batas waktu, serta menangani akses menuju ke pelabuhan, baik lewat jalan raya maupun kereta api.

“Kita harapkan semuanya kita bisa atasi secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi.

Investor Daily

Novy Lumanauw/PCN

Investor Daily

long jump icon

Jakarta detik -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII. Ada 3 kebijakan pokok di dalamnya.

Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan total delapan paket kebijakan ekonomi. Paket-paket ini masih akan diterbitkan secara berkala oleh pemerintah.

Berikut ini selengkapnya seperti disajikan dalam infografis, Senin (21/12/2015).

(ang/wdl)

long jump icon

reuters : Asia policymakers on Thursday applauded an historic turn in U.S. monetary policy, but analysts cautioned that the region’s economies faced vulnerabilities even as markets took the Federal Reserve rate hike in their stride.

The prospect of the first hike in U.S. rates in almost a decade had kept emerging markets on edge in the weeks leading up to the Fed’s decision, amid fears investors would redirect capital to higher-yielding U.S. debt in a fresh blow to their shaky economies.

However, an initial rally smoothed the brows of Asian central bankers who were the first to respond to the hike as U.S. policymakers sought to end an era of ultra-low rates that followed the global financial crisis.

“The Fed’s action brings an end to the lift-off uncertainty,” said Amando Tetangco, the governor of the Philippine central bank as he prepared to chair the monetary policy meeting later on Thursday.

The palpable relief among policymakers, and investors, comes as the global economy navigates through some rough terrain, with many export-reliant economies hit by cooling growth in China and deflationary pressures rising amid a collapse in commodities.

Add to that mix pedestrian growth in Japan and the euro zone, and it isn’t hard to see why many investors were nervous about the prospects of rising borrowing costs in the United States.

Indeed, the more composed initial markets reaction was aided by the fact the Fed had clearly flagged the move in advance, and also said the pace of tightening would be gradual – an important signal for many asset markets adjusting to less stimulus after years of flush Fed liquidity.

Indonesia was at the center of the “taper tantrum” in mid-2013, when the Fed talked about cutting its bond purchases, and this year its rupiah currency has been one of the region’s worst-performers.

But the rupiah rallied on Thursday, and other regional currencies rose initially before pulling back, with Indonesia’s President Joko Widodo welcoming the Fed’s decision “because there is certainty.”

“The effect is positive for us – the stock index rose, the rupiah strengthened, the financial market reacted positively,” he told reporters.

MORE EASING IN ASIA

Others, however, cautioned that higher interest rates would pose problems for economies that were too reliant on debt-fueled growth.

“The Fed’s hike will stiffen the headwinds for growth in Asia,” said Fred Neumann, HSBC’s chief Asia economist.

“Rising funding costs, especially in highly indebted economies, will slow the leverage cycle on which regional demand has increasingly come to depend,” he said.

And despite the Fed hike, policy in much of Asia is set to loosen further in a reflection of the fitful growth in the region.

Barclays economist Wai Ho Leong expects monetary easing in the first half of next year to be led by India, China and probably also Indonesia and South Korea.

No one is turning hawkish after the Fed has hiked,” he said.

“Most central banks are dovish. This is to counter the effects of the trade recession, which hits Asia disproportionately harder than any other region in the world.”

Hong Kong’s top central banker, who was obliged to immediately match the Fed’s hike under the Chinese-run city’s peg to the U.S. dollar, said he expected only a modest outflow of capital as a result of the Fed’s move.

China’s central bank also added to the reassuring mood, penciling in economic growth of 6.8 percent for next year in a working paper released on Wednesday, down only slightly from an expected 6.9 percent this year.

A senior researcher at an official Chinese think tank chimed in, saying the hike would not lead to major economic disruption.

Zeng Gang, director of the Chinese Academy of Social Sciences banking research division, told the official People’s Daily paper that as the rate rise had been widely expected, it had been priced into markets, and that the People’s Bank of China would continue to lower reserve requirements next year to support a slowing economy.

Data showing drops in exports from Japan and Singapore, including big falls in shipments to China, sounded some of the few sour notes on Thursday, but Tokyo too voiced relief that emerging markets were taking the U.S. rate hike in their stride.

Indian policymakers, including Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan, have been touting the South Asian nation as being more insulated to Fed-related volatility than other emerging markets due to its better economic fundamentals.

“I think we are relatively well cushioned,” Chief Economic Adviser Arvind Subramanian said.

(Additional reporting by Nathaniel Taplin in Shanghai, Xiaoyi Shao in Beijing, Leika Kiharain Tokyo, Karen Lema in Manila, and Rajesh Kumar Singh and Suvashree Dey Choudhury in New Delhi. Writing by Mark Bendeich and Nicholas Owen; Editing by Shri Navaratnam)

Jakarta: Menteri Keuangan RI (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan kondisi perekonomian dunia yang sulit rupanya masih akan berlanjut di 2016.

Hal tersebut diungkapkan Bambang  dalam acara Investor Award dengan tema “Penobatan Tokoh Finanaial Indonesia”, yang digelar di Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2015) malam.

Bambang mengatakan sebelum menghadiri acara ini, dirinya menerima perwakilan setelah bertemu dengan tim dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang melakukan kajian terhadap negara-negara anggotanya baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor keuangan.

Dari pertemuan tersebut, kata Bambang, IMF beranggapan tahun depan belum tentu merupakan tahun yang lebih mudah bagi perekonomian dunia yang tentunya mempengaruhi perekonomian domestik.

“Karena mereka menganggap tahun depan pertumbuhan berat atau tidak mudah, maka akan ada revisi angka pertumbuhan ke bawah,” kata Bambang.

Mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini memaparkan, bank sentral AS, the Federal Reserve akan menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Menurut dia, kenaikan tersebut tentu sedikit banyak memberikan gejolak pada pasar surat utang.

Seperti halnya pada tahun 2013 lalu, ketika ada temper tantrum, kala itu ketika bos the Fed masih dijabat oleh Ben Bernanke yang memberi sinyal suku bunga harus dinaikkan membuat pasar keuangan bergejolak.

“Itu gejolaknya luar biasa, depresiasi nilai tukar paling lemah di 2013, dari Rp8.000 per USD menjadi Rp12.000 per USD waktu tahun,” ujar Bambang.

Belum lagi pelemahan ekonomi Tiongkok yang masih akan terjadi dan dampaknya ke Indonesia lebih riil. Namun demikian, meski berat, Pemerintah mencoba menaruh optimisme terlebih dahulu dengan memasang asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.

“Dengan upaya kita tahun depan akan menggenjot government spending agar lebih baik lagi,” jelas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/12/17/461135/menkeu-2016-masih-jadi-tahun-yang-berat-untuk-ekonomi
Sumber : METROTVNEWS.COM

long jump icon

ID: Menkeu mengungkapkan pula bahwa syarat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah mengatasi dua batu sandungan besar yang selama ini menghambat kemajuan. Keduanya adalah sulitnya melacak data pajak serta minimnya cadangan devisa karena hanya 11% devisa ekspor yang masuk ke sistem perbankan.

 

Menkeu menyatakan, pemerintah selama ini sulit memenuhi target penerimaan pajak karena minimnya data wajib pajak (WP), di samping kepatuhan mereka rendah. Kendala utama adalah masalah kerahasiaan bank yang tidak bisa ditembus aparat pajak. Padahal, kekayaan seseorang atau perusahaan tercermin pada rekening perbankan.

 

“Untuk minta data rekening harus ada alasan pemeriksaaan, harus ada izin menteri keuangan, juga OJK. Prosedurnya panjang. Nanti begitu izin pemeriksaan rekening bank keluar, tahu-tahu rekening mereka sudah kosong. Kadang ada oknum bank yang membocorkan,” kata Bambang.

 

Hal itu berbeda dengan institusi pajak AS, yakni IRS (Internal Revenue Services), yang dapat langsung memeriksa rekening bank wajib pajak tanpa harus meminta izin siapa pun. “Selama ini orang Ditjen Pajak seperti meraba-raba dalam gelap. Apalagi banyak di antara mereka yang tidak patuh, sehingga penerimaan tidak optimal dan tax ratio kita tertinggal dibanding Negara tetangga,” kata Menkeu.

 

Sementara itu, masalah kedua adalah cadangan devisa yang stagnan. Saat ini, hanya 11% cadangan devisa hasil ekspor yang masuk sistem perbankan. Menkeu menegaskan, semestinya cadangan devisa RI sangat mencukupi, karena pernah mengalami berbagai periode masa kejayaan ekspor, mulai bonanza minyak, booming ekspor tekstil, hingga kejayaan ekspor komoditas. “Tapi dari dulu cadangan devisa kita cuma segitu-segitu saja,” ujarnya.

 

Menkeu menegaskan, hal itu terjadi karena UU Lalu Lintas Devisa yang sangat liberal sehingga devisa bebas keluar masuk. Dia mencontohkan kebijakan negara tetangga, seperti Malaysia yang mewajibkan devisa ekspor untuk di-hold enam bulang di bank dan Thailand yang mewajibkan seluruh devisa ekspor dikonversi ke baht.

 

Menkeu menyebut dua masalah fundamental itu sebagai penyebab ekonomi RI tidak bisa tumbuh tinggi, minimal 7%. “Ada yang bilang ekonomi RI bisa tumbuh minimal 7% kalau dua masalah fundamental itu dibenahi,” kata dia. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-2-faktor-eksternal-bayangi-ekonomi-ri/135551

bird

Liputan6.com, Jakarta – Tantangan besar masih akan membayangi perekonomian Indonesia hingga akhir tahun. Harga komoditas yang rendah merupakan salah satu tantangan utama. Selain itu dampak kenaikan suku bunga AS juga akan ikut mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Bahkan, hal ini akan terus berlangsung hingga tahun depan. “Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan. Market mengantisipasi kemungkinan kenaikan Fed Fund rate, mungkin hari ini atau besok,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves dalam Indonesia Economic Quarterly (IEQ), di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya perekonomian Indonesia akan terus berfluktuasi menjelang kenaikan suku bunga AS. Hal ini yang menjadi tantangan bagi perekonomian nasional.

BACA JUGA

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik masih akan mampu diwujudkan Indoneaia dengan dorongan komitmen kebijakan infrastruktur dari pemerintah.

“Pemerintah harus komitmen terhadap pembangunan infrastruktur. Ekonomi Indonesia masih akan volatile di 2016. Tapi masih ada potensi untuk tumbuh,” ujar dia.

Ndiame Diop, Ekonom Utama Bank Dunia,  membenarkan jika di tahun depan tantangan perekonomian Indonesia masih akan berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 5,3 persen, lebih tinggi dari target pertumbuhan di 2015 yang sebesar 5  persen. Target 5,3 tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.(Vna/Nrm)

double arrow picSMALL

Jakarta Globe. Indonesia is not experiencing an economic crisis, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Luhut Panjaitan said on Monday, citing rising demand in a number of key sectors that had previously seen a slowdown.

Luhut said that cement production, as well as demand for motorcycles and steel, was back to normal.

“I’ve just received guests from REI [property group Real Estate Indonesia], and they told me that things are getting better now. Next year in the second quarter, property demand will increase again,” the coordinating minister said.

As reported by the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia’s economy grew 4.73 percent in the third quarter of this year, a slight increase compared with the 4.67 percent growth in the second quarter.

However, growth in the third quarter is still lower than the 5.01 percent recorded in the same period of 2014.

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memaparkan perbedaan kondisi ekonomi Indonesia pada 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia 2014 dan 2015 berbeda dengan kondisi ekonomi Tanah Air di rentang 2009–2013.

Pertama, harga komoditas. Saat ini harga komoditas telah merosot sehingga berdampak pada perekonomian di sejumlah daerah yang masih bergantung pada komoditas.

“Dulu tinggi sekarang harga komoditas rendah sehingga kita lihat ekonomi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pertumbuhan ekonomi dulu tinggi diatas nasional, sekarang hanya 2% hingga 3%,” ujarnya, Minggu (22/11/2015).

Aviliani memperkirakan tahun depan harga komoditas ini belum tentu dapat segera membaik sehingga pemerintah harus memiliki fokus pada daerah yang sangat bergantung dengan komoditas. Pasalnya, apabila pemerintah tidak segera bertindak maka akan berdampak pada angka pengangguran yang meningkat.

“Pemerintah harus punya concern pada daerah yang sangat tergantung dengan komoditas dan belum beralih bekerja yang lain. Kalau tidak pengguran terjadi pada provinsi yang bergantung komoditas. Itu bedanya,” kata Aviliani.

Harga komoditas yang merosot ini berdampak pada ekspor Indonesia yang juga turut menurun. Dulu, ekspor Indonesia mengalami peningkatan karena harga komoditas bukan dari sisi volume.

“Sekarang ekspor kita secara volume enggak turun banget tapi karena harga komoditas turun signifikan, maka secara signifikan pula ekspornya rendah,” ucapnya.

Sementara itu, untuk impor dikatakan menurun tetapi bila dilihat dari komposisinya yakni 75% merupakan impor bahan baku. Impor bahan baku ini mengalami peningkatan dari sebelumnya 70% di rentang 2009-2013.

Hal ini menunjukkan bahwa munculnya ekspansi dan pabrik baru yang menyebabkan ketergantungan impor menjadi tinggi. “Kalau impornya berkurang bagus enggak? Ya enggak bagus. Kenapa? Karena banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena produksi berkurang,” tutur Aviliani

Kedua, yakni terkait kondisi nilai tukar rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS senilai Rp13.500 hingga Rp13.800 ini berbeda pada saat dulu di rentang 2009 hingga 2013.

Pasalnya, pada saat itu Amerika melakukan kebijakan quantitative easing atau cetak uang sehingga mata uang di seluruh dunia terutama negara emerging market mengalami penguatan. “Saat Amerika sudah tidak cetak uang lagi, dana masuk ke Indonesia mulai menurun. Itulah mengapa rupiah melemah,” ujarnya

Kendati rupiah melemah, saat ini dana portofolio Indonesia masih tiga kali lipat dari foreign direct investment (FDI). Hal itu membuktikan Indonesia sangat mengandalkan dana jangka pendek. Apabila Indonesia tetap mengandalkan dana jangka pendek ini, maka sangat berat untuk menjaga nilai tukar dan volatilitas nilai tukar pun akan tetap tinggi.

Selain itu, aliran dana masuk atau capital inflow yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Indonesia masih mengandalkan dana jangka pendek sehingga volatilitas masih akan sangat tinggi,” kata Aviliani.

sindonews: Di  era globalisasi seperti saat ini, banyak gangguan  maupun gejolak yang sewaktu-waktu dapat membuat ekonomi negara keluar dari jalur. Untuk itu, perlu adanya suatu system pertahanan yang mempunyai mekanisme peredam dampak krisis yang built in pada dirinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Wakil Presiden Boediono, dalam sambutannya pada Forum Studi dan Diskusi Ekonomi 2015 di Auditorium Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, kemarin. “Ada tiga macam gangguan utama yang pernah menghadang ekonomi kita,” katanya.

Diantaranya, yang pertama merupakan gangguan dari gejolak harga komoditi-komoditi ekspor dan impor. Pada era 1980an silam, ekspor utama Indonesia merupakan minyak bumi. Harganya mengalami anjlok secara terus-menerus dengan konsekuensi serius pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan neraca perdagangan.

Kemudian pada dasawarsa 2000an sampai beberapa tahun lalu, mengalami hal yang kebalikannya. Yaitu harga minyak bumi terus-menerus meningkat. Tapi sayangnya pada masa itu sudah menjadi pengimpor minyak.

“Beberapa tahun ini, kita mengalami perlemahan berkepanjangan harga komoditi ekspor utama kita. Seperti batubara, mineral, kelapa sawit, dan karet. Kelompok gangguan ini kita sebut gejolak terms of trade, dengan berbagai konsekuensinya pada sektor riil dan keuangan dalam negeri,” ujarnya.

Kemudian gangguan yang kedua bersumber dari gejolak aliran modal. Di era globalisasi arus uang glonal yang jumlahnya triliunan dolar bisa berbalik arah dengan cepat dan imbasnya juga pada kurs. Likuiditas bank dan neraca modal atau capital account.

Pada putaran berikutnya, gejolak sektor keuangan ini kemudian merambat ke sektor riil berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tutup dan penurunan pertumbuhan.

“Kita mengalami sewaktu krisis keuangan Asia pada 1997-1998. Krisis yang meninggalkan jejak mendalam pada ekonomi kita. Kita mengalami hal yang sama pada masa krisis global tahun 2008-2009. Tetapi kali ini dengan kerusakan yang relative lebih ringan, berkat kesiapan kita yang lebih baik,” katanya.

Pada gangguan kelompok ketiga, lanjut dia, yang terkait dengan alam. Seperti El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan pada 1997-1998, tsunami 2004 dan bencana alam lainnya. “Nampaknya juga tahun ini (El Nino),” tuturnya.

Risiko gangguan seperti ini, suka atau tidak suka, akan selalu mengancam. Dari ketiga gejolak tersebut, pembalikan arus dana mempunyai dampak yang paling eksplosif di sektor keuangan. Sedangkan perubahan harga ekspor dan impor kurang eksplosif , tapi langsung masuk ke sektor riil dan bisa berlangsung lebih lama.

“Sementara itu, gangguan alam biasanya tidak memicu krisis, tapi dapat memperburuk keadaan. Jadwal kedatangan dari masing-masing gangguan, sulit diterka. Tetapi tentunya dampaknya akan lebih terasa berat apabila lebih dari satu macam gangguan terjadi secara bersamaan,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjutnya, perlu adanya pembentukan system pertahanan yang lebih efektif. Mempunyai mekanisme peredam dari dampak krisis tersebut. Artinya, pada tataran yang paling mendasar, struktur ekonomi harus dibangun sedemikian rupa agar tidak rentan terhadap gangguan tersebut.

“Kalau saya boleh mengibaratkan perekonomian sebagai sebuah kapal, konstruksi kapal itu harus tidak mudah oleng, tahan terpaan ombak, tidak mudah bocor, dan sebagainya,” katanya.

Untuk mengemudikan perekonomian dalam kondisi gangguan yang sewaktu-waktu bisa mengancam, harus perlu adanya satu prinsip kehati-hatian dan kuat untuk mengurangi risikonya. Dari kedua prinsip tersebut,  perlu adanya suatu design lini pertahanan.

Yaitu, lini pertahanan yang mengandalkan pada struktur ekonomi tahan krisis. Untuk menghindari terbenturnya struktur ekonomi yang rawan atau memperparah dampak guncangan.

“Sebagai contoh ketergantungan pada ekspor sejumlah kecil komoditi dan ketergantungan terlalu besar pada impor komodisi yang bersifat strategis. Misal , pangan dan energi. Negara seperti itu akan rawan terhadap gejolak terms of trade,” katanya.

Garis pertahanan kedua, ada pada tataran kebijakan. Kuncinya menanamkan kultur kehati-hatian di lembaga-lembaga utama pengelola ekonomi makro dan moneter.

“Memegang prinsip kehati-hatian harus sudah menjadi bagian dari insting para pembuat kebijakan,” katanya.

Untuk garis pertahanan ketiga, dilaksanakan pada saat-saat krisis. Ketika itulah diperlukan sebuah aturan yang jelas pada pihak-pihak yang harus menangani krisis untuk bertindak, secara sendiri-sendiri atau bersama.

“Lini pertahanan ketiga sangat penting karena merupakan lini terakhir untuk mengatasi krisis. Lini ini terdiri dari sebuah protocol yang harus dapat menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan untuk bergerak cepat dan tepat pada saat krisis,” ucapnya.

Mengenai penerapan ekonomi Islam, menurutnya memang bagus. Akan tetapi tetap harus dilakukan secara bertahap bila akan dijalankan. “Ekonomi Islam betul bagus, tapi tidak bisa diterapkan begitu saja. Harus berjalan secara bertahap, bisa dijalankan nantinya,” jelasnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, mengatakan sistem ekonomi berjalan terus menuju ke arah yang diharapkan baik. Bukan pada soal agama, tapi produk yang dihasilkan.

“Bagaimana membangun ekonomi yang siapapun bisa masuk, maka pemerintah menerapkan perbankan syariah. Penyempurnaan itu berjalan terus,” katanya.

Penyempurnaan dari sistem ekonomi Islam itu perlu dikembangkan, supaya menjawab banyak persoalan. Tidak menutup kemungkinan, penerapan ekonomi Islam bisa dilakukan pemerintah. “Itu bagian dari penyempurnaan,” ucapnya.
(dol)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1063537/34/perlu-ada-ketahanan-sistem-untuk-ekonomi-negara-1448170832

valentineEVERYsmall

JAKARTA-Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai jika suku bunga The Federal Reserve AS naik pada Desember 2015 ketidakpastian ekonomi akan berakhir dan menuntaskan sebagian besar efek negatif eksternal terhadap ekonomi Indonesia.

“Ketika sudah naik Desember 2015 nanti, maka sudah lewat ketidakpastian itu. Lalu apakah orang menunggu kenaikan suku bunga kedua. Tren kenaikan suku bunga sekarang sudah berbeda,” ujarnya dalam paparan ekonomi dan pasar modal 2016 yang digelar Aberdeen Asset Management di Jakarta, Kamis.

“Kenaikan suku bunga yang pertama sangat penting, yang kedua mungkin saja penting, dan yang ketiga sama sekali tidak penting,” tambahnya.

Mirza memahami saat ini pelaku pasar sangat menanti kepastian suku bunga The Fed pada Desember 2015 sehingga tekanan di pasar finansial masih membayangi.

Menurt dia, kenaikan suku bunga The Fed setelah penaikan perdana akan bertahap dan sangat perlahan. Dengan begitu imbasnya bagi pasar finansial negara “emerging markets” tidak besar.

“Jadi bagi saya ketidakpastiannya sudah lewat (setelah kenaikan suku bunga pertama). Nah silahkan terjemahkan sediri jika ketidakpastian sudah lewat itu akan seperti apa perekonomian,” ujarnya.

Menurut dia, ketidakpastian dari kenaikan bunga The Fed menjadi sumber terbesar tekanan bagi perekonomian negara berkembang saat ini.

Namun, selain dari The Fed, kata dia, tekanan lain juga masih menghadang dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dimana negara Tirai Bambu sedang mengahdap fase normal baru setelah pertumbuhan dua digit, menjadi satu digit.

Mirza mengatakan beberapa upaya Tiongkok untuk menuju stabilisasi ekonomi sudah mulai terasa. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Sentral Tiongkok mulai membuahkan hasil.

“Sebelum turunkan suku bunga, Tiongkok juga beberapa kali melonggarkan Giro Wajib Minimum. Dampak dari itu yang perlu kita tunggu,” kata dia.

Dari sisi domestik, Mirza meyakini, paket kebijakan pemerintah akan signifikan memperbaiki struktural ekonomi Indonesia.

Dia menyambut baik kebijakan deregulasi pemerintah untuk industri dan investasi. Selain itu, dia juga meyakini, pengembangan pariwisata dengan kebijakan bebas visa bagi 90 negara akan mendongkrak jumlah cadangan devisa.

“Tinggal kita pantau implementasinya, apakah sudah ada peraturan turunan untuk penerapannya,” ujarnya.

Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah melontarkan pendapat berbeda. Dia menilai kenaikan suku bunga The Fed mendatang belum tentu mengakhiri ketidakpastian eksternal bagi perekonomian Indonesia.

“Ada yang coba petakan dampak kenaikan Fed rate. Yang menarik, pada April-Agustus 1980, AS menaikkan suku bunganya, dan 1981 AS resesi ekonomi. Maka ketika the Fed itu menaikkan suku bunga, apakah sumber ketidakpastian akan hilang atau muncul yang baru? Itu belum pasti,” kata Firmanzah.

Berbagai analis memperkirakan akan terdapat periode penyesuaian (adjustment) selama 6 bulan pasca kenaikan Fed rate oleh banyak negara. kata dia.(ant/hrb)

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/fed-naik-ketidakpastian-ekonomi-berakhir/133028
Sumber : INVESTOR DAILY

bird

JAKARTA ID – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah gencar menyosialisasikan aturan mengenai logo Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada 118 barang yang diperdagangkan.

Salah satu dari barang yang diwajibkan menggunakan logo SNI adalah mainan anak. Sayangnya, pembuatan logo mainan anak masih dinilai mahal. Sehingga beberapa pemasok dan produsen tidak mendaftarkan barangnya untuk mendapatkan sertifikat SNI.

Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas mengatakan, produsen dan pemasok mainan acap kali mengeluhkan mahalnya pendaftaran SNI untuk satu barang.

“Keluhannya setiap pengurusan SNI itu karena biaya cukup besar,” kata dia kepada Okezone, Selasa (16/11/2015).

Dia menyebutkan, biayanya sekira 15 sampai 20 persen dari cost. Dengan begitu, tidak sedikit produsen memilih ‘nakal’ dan nekat menjual mainan tanpa logo SNI.

Beban ini tidak hanya dirasakan pemasok dan produsen. Karena tingginya harga pendaftaran, harga jual ke pengecer pun ikut tinggi. Imbasnya pengecer harus memasang harga tinggi pada mainan yang dijual.

Sudah tentu, kata dia, mempengaruhi pendapatan penjual. Masyarakat jadi ogah membeli mainan yang dipatok dengan harga tinggi.

“Di pengecer tentu kan harga naik tinggi, daya beli rendah, itu dampaknya ke pedagang, daya beli masyarakat jadi rendah,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/16/320/1250453/curhatan-importir-mainan-urus-sni-mahal-banget
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suharyanto mengatakan, Provinsi Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) sebesar 58,27 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,37 persen dan Pulau Kalimantan 7,99 persen.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB kuartal III 2015 mencapai Rp 2.982,6 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp 2.311,2 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2015 sebesar 4,73 persen didorong oleh hampir semua lapangan usaha.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,83 persen,” katanya.

Sedangkan sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,56 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

double arrow picSMALL

Jakarta infobank –PT Jasa Marga Tbk, mulai menaikkan tarif layanan jalan tol di 15 ruas. Kenaikan tarif masuk tol tersebut bervariasi mulai dari Rp500 per ruas hingga Rp2.500. Pasalnya, penyesuaian tarif tol ini rutin dilakukan setiap dua tahun sekali.

Adanya kenaikan tarif tol tersebut, dikhawatirkan akan ikut menyumbang inflasi hingga akhir tahun ini yang ditargetkan 4%plus minus 1%. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, bahwa kenaikan tarif tol ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. “Naiknya tarif tol ini saya rasa gak terlalu signifikan terpengaruhi. Tarif tolkan naiknya gak sampai 100% kan yaa. Jadi gak terlalu berpengaruh signifikan,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, di Jakarta, Senin, 2 November 2015.

Kontribusi tarif jalan tol terhadap inflasi sendiri sangatlah kecil yakni hanya 0,01%. Lain halnya jika yang mengalami kenaikan adalah, harga bahan makanan, Tarif Dasar Listrik (TDL), elpiji, dan bahan bakar minyak (BBM) yang dampaknya terhadap tingkat inflasi cukup besar.

Kenaikan tarif tol yang mulai berlaku 1 November 2015 berdasarkan surat putusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.507/KPTS/M/2015 tentang penyesuaian tarif. Dalam surat putusan tersebut kenaikan tarif tol diberlakukan pada 15 ruas tol.  Hal ini sesuai dengan aturan dalam penyesuaian tarif tol yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.38/2004 tentang jalan dan Pasal 68 ayait 1 mengenai peraturan pemerintah No.15/2005 tentang jalan tol bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif yang sesuai dengan pengaruh inflasi.

Berikut 15 ruas tol di Indonesia yang tarifnya mengalami kenaikan:
1. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
2. Tol Jakarta-Tangerang
3. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
4. Tol Lingkar Luar Jakarta
5. Tol Padalarang-Cileunyi
6. Tol Semarang Seksi ABC
7. Surabaya-Gempol
8. Palimanan-Plumbon-Kanci
9. Cipularang
10. Belawan-Medan-Tanjung Morawa
11. Serpong-Pondok Aren
12. Ujung Pandang tahap 1 dan tahap 2
13. Pondok Aren-Ulujami
14. Tol Bali Mandara
15. Tangerang-Merak (*) Rezkiana Nisaputra

valentineEVERYsmall

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan dua paket kebijakan ekonomipada September lalu dan selanjutan segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap III.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan paket ke III arahnya akan lebih menukik targetnya dibandingkan paket pertama dan kedua. “Intinya paket ini akan lebih menukik lebih jelas targetnya,”tutur Bambang di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurutnya, paket ke III, pertama ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan, mengingat terpengaruh kondisi nilai tukar, kemudian penurunan produksi akibat daya beli menurun.

“Sisi pertama dalam paket kebijakan kita lakukan evaluasi harga energi supaya tidak memberatkan. Harga energi di semua jenis dalam tren turun, namun berapa persis diturunkannya nanti diumumkan,” tuturnya.

Menurut Bambang, paket kebijakan tahap III ditujukan agar perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya. Lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan akan memberikan kredit usaha bagi UKM padat karya.

“Memberikan dukungan bagi UKM yang terancam usahanya, terganggu kondisinya sekarang. Kredit ini utamanya pada UKM padat karya,”tuturnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226371/menkeu-sebut-paket-kebijakan-tahap-iii-lebih-menukik
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Di tengah perlambatan ekonomi global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2015 meningkat, jika dibandingkan semester I-2015. Hal ini disampaikan Jokowi di PT Adis Dimension Foodwater.

“Di semester II ini, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik. Negara lain anjloknya lebih dari 1,5-2 persen. Kita turunnya 0,3 persen,” kata Jokowi, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Jokowi mendapatkan laporan dua hari lalu mengenai kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan belanja APBN seperti APBD provinsi, kabupaten/kota sudah terserap, bahkan laporan terakhir serapan APBN mencapai 64 persen. Diperkirakan, akhir tahun serapan anggaran mencapai 92 persen.

“Sehingga kita harapkan itu berdampak kepada ekonomi kita. Optimisme itu yang ingin kita sampaikan, jangan sampai situasi ekonomi melambat justru pesimis. Yang harus kita tumbuhkan itu optimisme,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus naik. Diharapkan, tahun depan pun pertumbuhan ekonomi akan mulai merangkak naik step by step sesuai target yang ditentukan yakni tumbuh sebesar 7 persen.

“Negara lain boleh turun (ekonominya), tapi negara kita naik pertumbuhannya,” tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226360/jokowi-ekonomi-negara-lain-anjlok-ri-harus-naik
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan era Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri mengatakan pemerintah harus berpikir realistis tanpa ekspektasi target tinggi. Dengan demikian, maka kepastian akan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dicapai.

Menurutnya, ekspektasi pemerintah akan pertumbuhan yang ditargetkan bertumbuh tinggi tahun ini membuat kepercayaan seluruh stakeholder mulai dari masyarakat, pengusaha, investor dan lainya menjadi berkurang.

“Kalau ditargetkan tinggi-tinggi target pertumbuhan akan gagal. Dunia juga enggak salah kan, jika pertumbuhan memang benar-benar 4,5 persen atau 4,7 persen. Growth kita 4,5-4,7 persen. Ekspektasi tinggi-tinggi kalau tidak tercapai kan sulit nantinya,” ujar Chatib dalam Seminar Nasional “Quo Vadis Ekoomi Indonesia”, di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Dia mengatakan, selama 10 tahun membantu di pemerintahan, Chatib tidak mempercayai adanya perubahan drastis. Artinya, cukupkan yang bagus-bagus dan jangan berpikir semua bisa terwujud. “Karena semuanya kan belum pasti. Jadi berpikir saja yang realistis, tidak ada perubahan yang langsung cepat,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengatakan seluruh stakeholder jangan pernah menganggap kondisi ekonomi saat ini lebih jelek dibandingkan kondisi zaman-zaman Presiden siapa pun. “Istilah “Enak Jaman Ku Toh”, semua itu enggak ada, berpikirlah yang ada saat ini, jangan melihat ke belakang,” tuturnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226361/mantan-menkeu-minta-pemerintah-realistis
Sumber : OKEZONE.COM

Di samping itu, Sunarsip menyebut pemerintah dan BI juga mesti membuat kebijakan yang tepat untuk mengembalikan atau mempertahankan daya beli masyarakat di tengah membesarnya gelombang PHK.

 

“Jadi, intinya, pemerintah saat ini ditantang untuk mengembalikan trust dan kredibilitasnya kepada pasar dalam jangka pendek, di antaranya pada tiga poin itu. Jika pemerintah mampu melakukannya dalam jangka pendek, akan bagus ke rupiah. Kalau tidak, rupiah akan sulit menguat dalam jangka pendek, walaupun ada paket-paket kebijakan lanjutan. Tapi, itu baru akan berdampak dalam jangka menengah dan panjang,” kata dia.

 

Terkait rencana pemerintah dan OJK mengeluarkan paket kebijakan lanjutan, Sunarsip mengatakan hal itu memang perlu terus dilakukan untuk mengembalikan trust dan pembenahan ekonomi nasional, walaupun dampak positifnya kemungkinan baru akan dirasakan dalam jangka panjang.

 

Dia sudah mendengar, Oktober ini, pemerintah tengah mempertimbangkan penurunan haga BBM bersubsidi untuk menaikkkan daya beli masyarakat. Namun, hal itu perlu dilakukan hati-hati dan jangan sampai merugikan Pertamina, yang selama ini telah mengeluh masih merugi karena harus menjual BBM bersubsidi dari pemerintah.

 

Sementara itu, dia menilai penurunan harga BBM bersubsidi bisa berdampak negatif terhadap neraca transaksi berjalan, yang mulai membaik. Rencana penurunan harga BBM bersubsidi bisa menjadi beban pemerintah karena harus membayar lebih mahal minyak yang diimpor dibandingkan menjualnya lebih murah ke masyarakat.

 

Menurut dia, rencana OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan untuk UMKM, di antaranya tentang modal ventura untuk para pengusaha kecil dan menengah yang belum tersentuh kredit perbankan (bankable) tapi sangat potensial, sangat bagus. Kebijakan ini sudah lama menjadi wacana, tapi belum pernah direalisasikan, serta belum terlalu dikenal di mata investor.

 

“Dampaknya akan lebih bagus ke sektor UMKM. Kalau ke rupiah belum akan direspons baik dalam jangka pendek. Apalagi, ventura hal baru dan belum terlalu dikenal pasar,” kata Sunarsip. (bersambung)

 

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/pemerintah-bi-harus-kembalikan-daya-beli-masyarakat/128980
Sumber : INVESTOR DAILY

ID_Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip berpendapat, paket kebijakan I, II, dan seterusnya memang perlu terus dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas moneter Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan investor, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

 

Jika hal itu terus dilakukan dan mampu meng-counter isu global, terutama rencana kenaikan Fed Fund rate (FFR), rupiah berpeluang kembali menguat atau paling tidak, tingkat atau persentase pelemahannya bisa ditahan lebih baik.

 

Dia memperkirakan rupiah masih akan berpeluang melemah dan fluktuasi hingga akhir tahun ini karena masih dipengaruhi oleh kebijakan The Fed yang belum jelas. Bulan lalu, The Fed telah memutuskan tidak menaikkan FFR.

 

“Kalau perkiraan saya, rupiah bisa menuju 15.000 hingga akhir tahun. Namun, jika pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan mampu mengembalikan trust pasar dan investor, serta melawan sentimen buruk global, bukan tak mungkin rupiah bisa kembali bergerak ke level Rp 14.000 pada akhir tahun,” ujar Sunarsip, Sabtu (3/10).

 

Dia menilai paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan keringanan pajak surat deposito Bank Indonesia (SDBI) untuk valas dan juga kebijakan BI di antaranya mulai mengintervensi pasar valas spot dan forward, serta diterbitkannya Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas sebenarnya sudah cukup bagus untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

 

“Kebijakan tersebut pada intinya akan mempermudah pencarian valas di pasar keuangan dalam negeri. Selain itu, pemerintah dan otoritas keuangan dan moneter juga mendorong agar valas sulit dibawa ke luar negeri. Namun, kebijakan itu lebih bersifat struktural dan dampaknya memerlukan waktu,” ucap dia.

 

Sunarsip mengingatkan pemerintah, serta BI dan OJK agar membuat kebijakan jangka pendek, di antaranya dengan mempermudah penyediaan valas untuk pembayaran utang luar negeri, terutama bagi sektor swasta. Selama ini, salah satu penyebab pelemahan rupiah karena banyaknya swasta yang berburu dolar AS untuk membayar utang.

 

Dia juga menyarankan pemerintah perlu menunjukkan kemampuannya dalam menangani sektor riil, terutama terkait mulai membesarnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. “Jadi, pemerintah harus bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi PHK dalam jangka pendek, sehingga pasar kembali percaya,” ujar dia. (bersambung)

 

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/kembalikan-kepercayaan-pasar/128981
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA – Melemahnya data-data ekonomi di Amerika Serikat (AS) nampaknya memberikan dampak negatif pada nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang dunia. Salah satu mata uang yang ikut menguat adalah Rupiah.

Analisis Senior OCBC Securities, Budi Wibowo, mengatakan data ekonomi Amerika yang jelek, membuat the Fed tidak akan berani menaikkan suku bunga. Meski demikian, dia melihat Rupiah akan kembali tertekan jika the Fed telah bereaksi.

“Jika the Fed naikkan suku bunga, Rupiah masih akan tertekan. Data ekonomi Amerika jelek, jadi berpotensi ditunda tahun depan, sekira Januari-Febuari,” kata dia di iBCM, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Melansir yahoofinance, Rupiah berhasil menguat 133 poin atau 0,9 persen ke Rp14.602 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini berada di kisaran Rp14.527-R[14.740 per USD.

Sementara di pasar spot Asia, berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan non-delivery forward menguat 55 poin atau 0,3 persen ke Rp14.590 per USD. Bloomberg mencatat, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp14.583-Rp14.651 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/278/1226109/rupiah-pagi-ini-kembali-hajar-dolar-as

Sumber : OKEZONE.COM

Sabtu, 3 Oktober 2015 – 14:55 wib

Intervensi BI Dianggap Percuma oleh Rizal Ramli

JAKARTA – Belakangan ini nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, Rupiah bertahan di level Rp14.600-an per USD.Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menilai, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menggebrak ekspor Indonesia. Salah satu caranya, Indonesia membuat kredit ekspor.

“Dari pada BI setiap hari intervensi USD250 juta, itu pun jebol,” kata Rizal di Pasaraya Blok M, Sabtu (3/10/2015.

Rizal bilang, jika uang tersebut dimanfaatkan untuk memberikan kredit ekspor, banyak pengusaha yang akan terbantu. Apalagi saat ini pabrik di Indonesia kelebihan produksi lantaran penjualan ritel menurun 30 persen.

“Pabrik kita kelebihan produksi, Rupiah lemah, itu dua faktor yang bisa genjot ekspor Indonesia, asal dibantu dengan adanya kredit ekspor,” jelas Rizal.

Menurutnya, negara membutuhkan terobosan baru untuk mengentaskan masalah seperti pelemahan Rupiah.

“New problem need, new solutions. Kalau kita bolak-balik melihat masalah dengan cara lama kita makin tenggelam, kita perlu cara tidak konvensional untuk manfaatkan momentum krisis ini,” tukasnya.

(mrt)

Bandung infobank–Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2015 tercatat 4,67% atau melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yakni 4,71%. Menurut Bank Indonesia (BI), naik turunnya ekonomi nasional tergantung dari pertumbuhan negara mitra dagang seperti China.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Grup Pengelolaan Relasi BI, Arbonas Hutabarat, di Bandung, Sabtu, 5 September 2015. Menurutnya, China merupakan salah satu mitra dagang Indonesia yang ekonominya sangat berpengaruh.

Sejalan dengan China yang merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, Arbonas mengungkapkan, setiap perekonomian China menurun 1%, maka akan berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia hingga 0,6%. Hal ini dikarenakan China sebagai pembeli dan Indonesia sebagai penjual.

“Ada bahayanya pertumbuhan China bagi indonesia, setiap 1% penurunan akan berdampak pada penurunan 0,6% terhadap perekonomian indonesia. Mereka itu pembeli, kalau harga komoditas turun dan permintaan dunia turun, kita bakal kena dampaknya,” ujarnya.

Dia mengatakan, empat komoditas unggulan Indonesia yang saat ini tengah mengalami anjlok, telah mengakibatkan permintaan China ikut menurun. Adanya kondisi itu, telah berdampak kepada ekspor Indonesia yang menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional ikut terkena imbasnya.

“Ekspor kita merosot. Contohnya batubara turun dari 173 dolar per metrik ton pada 2008 turun jadi 57 dolar per metrik ton pada 2015. Nah kenapa China mendevaluasi mata uangnya, karena ekspornya itu turun terus,” tutup Arbonas. (*)

Jakarta infobank–Bank Indonesia (BI) menilai, masih berlanjutnya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi oleh tren pelambatan pertumbuhan ekonomi dan arus modal keluar yang terjadi di pasar saham.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, di Jakarta, Jumat, 25 September 2015. “Rupiah ini kan juga dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi, terutama juga di equity market,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang diperkirakan hanya sebesar 4,9%, terutama didorong oleh kegiatan proyek infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan, misalnya penjualan semen yang mengalami peningkatan hingga 14%

Selain peningkatan pada penjualan semen yang tumbuh 14%, peningkatan signifikan juga terjadi pada impor besi dan baja sebesar 60%. Hal ini menandakan bahwa belanja modal pemerintah mengalami kenaikan dan sudah terakselerasi.

Lebih lanjut Juda mengungkapkan, prospek yang lebih positif pada pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada kuartal III dan kuartal IV-2015, diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar modal yang mengalami capital outflow.

“Kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan di atas 5%. Sebenarnya saat ini ekonomi sudah mulai rebound,” tutup Juda. (*)

suara pembaruan: Dua paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini menghasilkan respons dari beragam perwakilan dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan inti paket dari kebijakan pemerintah adalah serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi yang dinilai masih belum akan terasa dampaknya dalam waktu dekat.

“Paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah pada intinya adalah deregulasi dan debirokratisasi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan iklim investasi sehingga investasi akan masuk ke Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi, ujar dia, juga sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah karena hingga saat ini, peringkat kemudahaan berbisnis Indonesia masih sangat rendah (peringkat 114) jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (peringkat 26), Malaysia (18), Singapura (1), Filipina (95), dan Vietnam (78).

“Deregulasi dan debirokratisasi dalam paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu diapresiasi,” ujarnya.

Rosan melanjutkan, meski deregulasi dan debirokratisasi sangat penting, namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat, dan baru terasa dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan.

Ia mengingatkan bahwa Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan sepanjang tahun 2015, seperti pada Agustus penurunan Indeks Kondisi Ekonomi sebesar 2,3 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 0,5 poin dari bulan sebelumnya.

“Hasil survei mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga semakin menurun pada September 2015. Penurunan tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang,” katanya.

Rosan berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan.

Namun, lanjutnya, walaupun belum dapat dirasakan langusung, tetapi kebijakan pemerintahan tahap II ini dinilai sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan yang ada.

“Misalnya, pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing selama sebulan di perbankan dalam negeri,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, pemotongan akan lebih tinggi lagi, yakni tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Efektif 2016 Masukan lain terkait dengan paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah, dinilai masih fokus dalam memperkuat investasi dan pasar modal, sementara efektivitas untuk sektor riil dalam negeri diperkirakan baru terlihat pada tahun 2016.

“Kedua paket kebijakan masih bertujuan memperkuat investasi, meredam rupiah dan pasar modal. Bagi sektor riil, baru akan berdampak tahun depan bahkan sampai akhir tahun 2016,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dampak efektivitas baru terlihat pada tahun 2016 untuk sektor riil sebab dengan adanya kebijakan baru, langkah berikut dari para pengusaha dan investor akan membuat rencana bisnis baru sambil mengamati bagaimana sektor lain berbenah.

Dia berpendapat, kesamaan paket kebijakan jilid I dan II dari pemerintah adalah sama-sama mendorong “supply side” (sisi penawaran) seperti produksi dan investasi berjangka panjang.

Paket tersebut, lanjutnya, berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu, dan belum berfokus pada penguatan permintaan yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek.

“Sebab itu, kebijakan ini belum akan mendorong perdagangan, penguatan logistik, dan jaringan distribusi dalam jangka pendek,” papar Ketum Hipmi.

Ia juga menilai kebijakan itu juga belum langsung akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebelumnya, Ketua Bidang Perbankan Himpi Irfan Anwar mengemukakan, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

“Negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha, kecil, dan menengah (UKM) untuk menghadapi krisis,” ujar Irfan Anwar di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hal tersebut karena dalam beberapa episode krisis ekonomi di Indonesia, UKM dinilai mampu menyelamatkan perekonomian.

Selain itu, lanjutnya, UKM di Tanah Air juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak daripada usaha-usaha besar.

“Kami harapkan dalam paket-paket ekonomi, UKM ini perlu diakomodasi,” kata Irfan dan menambahkan, UKM mampu bertahan dan dapat menggenjot ekspor lebih kuat lagi.

Pemerintah RI juga telah mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp30 triliun atau sesuai target pada tahun 2015 dapat terserap dan tersalurkan guna membantu sektor UMKM di dalam negeri.

Tidak Langsung Sebagaimana telah diwartakan, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diakui tidak secara langsung bisa membuat perekonomian nasional menjadi baik seketika karena ada beberapa tahap yang dilalui untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

“Memang (paket kebijakan ekonomi) itu tidak serta merta (langsung membuat ekonomi menjadi baik),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9).

Wapres mengemukakan bahwa paket tersebut merupakan upaya yang terdiri beberapa langkah yang harus diambil seperti adanya langkah-langkah penghematan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, ke depannya bakal ada paket-paket kebijakan lainnya yang lebih merespons kebutuhan pasar.

“Sekarang baru paket kebijakan terkait deregulasi di perdagangan dan perindustrian,” katanya.

Teten juga memaparkan, dalam jangka pendek pemerintah ingin memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatakan investasi dan stabilisasi harga, kemudian menaikkan ekspor.

Kepala Staf Kepresidenan juga menuturkan, daya beli masyarakat bisa meningkat kalau ada peningkatan aktivitas perekonomian dalam negeri yang lebih bergairah sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan daya beli tersebut.

Menurut dia, kalau efek jangka pendek dari paket kebijakan ekonomi bisa langsung memperkuat nilai tukar rupiah maka hal itu dinilai tidak mungkin kecuali bila ada aliran dana yang masuk melimpah dari luar negeri serta terjadinya peningkatan ekspor.

Pemerintah Republik Indonesia juga sedang memperbaiki iklim investasi karena diakui bahwa untuk negara sasaran ekspor juga sedang mengalami pelemahan permintaan.

“Negara ekspor juga sedang lemah permintaannya. Nilai rupiah baru akan kuat kalau ada cash in flow penanaman modal sehingga dana masuk melimpah di dalam negeri,” katanya. [Ant/N-6]

terlanjur cinta: indon bole bangga lah yaow

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA — Purchasing Manager’s Index Manufaktur Indonesia yang dirilis Nikkei berada pada level 50,4 pada November lalu. Angka itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya pada level 50,1.

Indikator tersebut menandakan mulai terjadinya peningkatan aktivitas bisnis pada sektor industri pengolahan sepanjang November lalu. Indeks di atas 50 menunjukkan ekspansi manufaktur, sementara angka di bawah itu menandakan gejala kontraksi.

“Penguatan tersebut terutama terlihat dari adanya kenaikan output dan permintaan baru, meskpun laju kenaikannya belum begitu tinggi,” ujar Ekonom IHS Markit, Aashna Dodhia dalam siaran pers.

Menurutnya, pabrikan umumnya menghadapi kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Hanya saja, perusahaan manufaktur mulai mengurangi aktivitas pembelian bahan baku dan lebih mengoptimalkan cadangan stok.

Di samping itu, industri tengah menghadapi lonjakan biaya karena kenaikan harga bahan baku. Namun, pabrikan tak serta merta mengalihkan kenaikan beban biaya produksi tersebut dengan meningkatkan harga. Sebab konsumen pabrikan pada umumnya cenderung sensitif terhadap kenaikan harga

doraemon

JAKARTA okezone – Berbagai catatan meliputi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Catatan paling penting sepanjang pemerintahan Jokowi-JK adalah terkait pembangunan infrastruktur. Pada sektor ini, capaian pemerintah dinilai paling gemilang.

Merujuk data terakhir terkait progres pembangunan nasional, sebesar 42 persen atau sebanyak 94 proyek nasional tengah memasuki tahap konstruksi. Lima persen atau 13 proyek lainnya tengah memasuki tahap transaksi dan 83 proyek atau 37 persen masuk tahap perencanaan.

Berikut, Okezone paparkan sejumlah capaian pemerintah dalam sektor pembangunan infrastruktur.

1. Jalan Raya

Capaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan yang paling berhasil. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah membangun sepanjang 2.623 KM di seluruh Indonesia. Capaian tersebut sejatinya telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah, yakni membangun sepanjang 2.600 KM jalan raya hingga tahun 2019.

2. Jalan Tol

Pada sektor ini, pemerintah telah membangun sepanjang 568 KM jalur tol baru, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017. Sepanjang 176 KM jalur tol baru dibangun pemerintah selama tahun 2016. Sementara sisanya, yakni sepanjang 362 KM berhasil dibangun sepanjang tahun 2017.

Meski belum mencapai target yang ditetapkan, yakni 1000 KM jalur tol baru hingga tahun 2019, pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, capaian pemerintah dalam membangun integrasi antar wilayah Indonesia sudah cukup baik.

“Pembangunan tol sekarang ini kalau kita lihat selama zaman Pak Joko Widodo 3 tahun sudah dibangun 568 kilometer. Kalau dibandingkan yang lain masih lebih paten ini,” ujar Menko Luhut.

3. Kereta Api

Pembangunan infrastruktur penunjang perjalanan perkeretaapian pun terus digenjot pemerintah. Di Pulau Jawa, dari target 277 KM, pemerintah telah membangun sepanjang 103 KM jalur ganda lintas Selatan Jawa.

Sedangkan di Pulau Sumatera, pemerintah nampaknya perlu terus bekerja keras untuk mencapai target. Sebab, dari 1.582 KM yang ditargetkan, pemerintah baru berhasil membangun sepanjang 247 KM jalur Trans-Sumatera.

Begitu pula di Sulawesi. Dari target sepanjang 399 KM, pemerintah baru berhasil membangun 16 KM jalur Trans-Sulawesi.

4. Pelabuhan

Pada sektor kelautan, pemerintah nampaknya betul-betul serius membangun. Sesuai dengan instruksi Jokowi untuk memacu pertumbuhan sektor kemaritiman, pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur pada sektor ini.

Infrastruktur pelabuhan misalnya. Sejak tahun 2015, sebanyak 81 pelabuhan telah dibangun pemerintah. Berdasar data, pembangunan yang dilakukan terlihat cukup konsisten, dengan rincian 25 pelabuhan pada tahun 2015, 22 pelabuhan pada tahun 2016 dan melonjak hingga 34 pelabuhan sepanjang tahun 2017.

5. Bandara

Terakhir, pada sektor transportasi penerbangan, pemerintah telah membangun tujuh bandara baru dan merehabilitasi serta memodernisasi 439 bandara di seluruh Indonesia.

Adapun tujuh bandara baru itu adalah Bandara Maratua di Berau, Kalimantan Timur, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Letung di Kepulauan Riau, Bandara Tebelin di Kalimantan Barat, Bandara Namnivel di Buru, Maluku, Bandara Werur di Tambrauw, Papua Barat dan Bandara Koroway Batu di Tanah Merah, Papua.

Peresmian Bandara Maratua dan Morowali dilakukan pada Februari 2017 lalu. Sementara peresmian Bandara Letung dan Tebelin telah dilakukan pada Maret.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembangunan bandara menjadi prioritas pembangunan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Belasan bandara yang sudah kita bangun dan banyak juga yang sudah kita revitalisasi. Dan bandara-bandara yang kita bangun itu bukan saja Soekarno Hatta, tetapi juga bandara-bandara yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua,” kata Budi Karya.

(ydp)

(amr)

ets-small

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut gembira rilis data Top 50 Megahubs International Index 2017 yang menyebutkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali duduk di peringkat ke-7 sebagai bandara paling terkoneksi di dunia.

Indeks tersebut dirilis oleh perusahaan yang berbasis di UK, Air Travel Intelligence dengan menggunakan basis data international seat capacity sejak Juli 2016 hingga Juli 2017.

“Pasti ini membanggakan,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekoniman, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Bandara Internasional Soekarno-Hatta hanya kalah dari Heathrow, Frankfurt, Amsterdam, Chicago US, Toronto Canada, dan Changi Singapura. Bahkan di Asia Pasifik, bandara kebanggan masyarakat Indonesia itu ada diperingkat kedua, di bawah Bandara Changi.

(Baca juga: Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia)

Menurut Budi, hasil tersebut merupakan harapan yang terwujud dan berbanding lurus dengan upaya pemerintah mendatangkan banyak turis ke Indonesia. Tentu, salah satunya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Jadi saya pikir pengakuan dunia ini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi di luar itu, kita memang harus improve lagi supaya peringkatnya lebih naik lagi,” katanya.

Secara khusus, Budi memuji kinerja operator Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu PT Angkasa Pura II (AP II). Menurutnya, AP II mampu menggandeng imigrasi dan Bea Cukai sehingga pelayanan di bandara tersebut menjadi lebih baik.

(Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Paling Terkoneksi di Asia Pasifik, Peringkat Ke-7 di Dunia)

Ke depan, Budi mengharapkan agar peringkat Indonesia bisa terus melejit. Kementerian Perhubungan tutur dia, akan terus memperbaiki regulasi sehingga mampu meningkatkan semua kualitas bandara di Indonesia, baik dari sisi keamanan dan pelayanannya.

doraemon

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sunarsip*

Bulan lalu (14/8/2017), di harian ini, saya menulis artikel “Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli, dan Kebijakan Fiskal”. Pada bulan sebelumnya (17/7/2017), saya menulis “Utang Pemerintah: Antara Beban dan Efektivitasnya”. Melalui tulisan ini, saya merasa perlu mengulas kembali aspek-aspek yang telah saya bahas pada kedua tulisan tadi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh serta menemukan benang merah dibalik kinerja ekonomi kita saat ini, sekaligus informasi tambahan.

Sebagaimana rilis BPS bulan lalu, selama semester I-2017, ekonomi kita tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya  cukup baik. Namun, ekonomi kita sejatinya memiliki peluang tumbuh lebih besar lagi bila kita mampu mengoptimalkan kinerja beberapa aspek ekonomi yang saat ini kinerjanya melemah.

Kalau kita cermati, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terhadap PDB tinggi, kinerjanya kurang terlalu menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sebagai informasi, ketiga sektor tersebut kontribusinya terhadap PDB mencapai 46,79 persen (2016).

Sektor industri pengolahan yang pada 2016 memiliki kontribusi 20,51 persen terhadap PDB, pertumbuhannya cenderung melemah. Bila pada

2014, industri pengolahan masih tumbuh sebesar 4,64 persen, selanjutnya melemah menjadi

4,33 persen (2015) dan

4,29 persen (2016). Sementara itu, pada

semester I-2017, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,88 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 13,45 persen pada 2016. Bila pada 2014 sektor pertanian tumbuh 4,24 persen, selanjutnya pertumbuhannya melemah menjadi 3,77 persen (2015) dan 3,25 persen (2016). Hingga semester I-2017, sektor pertanian tumbuh lebih baik sebesar 5,11 persen tertolong oleh perbaikan harga komoditas.

Selama semester I-2017, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 13,19 persen (2016), pertumbuhannya mencapai 4,36 persen lebih baik dibanding dua tahun terakhir yang tumbuh 2,59 persen (2015) dan 3,93 persen (2016). Perbaikan kinerja sektor perdagangan ini ditopang oleh membaiknya perdagangan luar negeri yang pada dua tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Kalau kita amati, dinamika perekonomian sejak 2015 memang sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, baik perkebunan maupun pertambangan. Melemahnya harga komoditas sejak 2015 dan baru mulai pulih pada akhir 2016 turut memperlemah kinerja perekonomian kita. Namun demikian, faktor internal juga turut memberikan kontribusi terhadap pelemahan perekonomian kita tersebut. Salah satunya adalah soal pajak.

Sebagai informasi, di dalam postur PDB dari sisi lapangan usaha terdapat pos “Pajak dikurang subsidi atas produk”. Pos ini menggambarkan besarnya pajak yang dipungut setelah dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah atas unit-unit produksi. Pajak atas unit-unit produk ini pada umumnya berupa pajak tidak langsung yang meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak. Bila “Pajak dikurang subsidi atas produk” bernilai positif itu berarti pajak yang dipungut lebih besar dibanding subsidi yang diberikan pemerintah. Dalam prakteknya, “Pajak dikurang subsidi atas produk” selalu bernilai positif.

Data BPS memperlihatkan bahwa sejak 2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami kenaikan signifikan. Bila pada

2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan negatif -19,65 persen, selanjutnya

tumbuh 15,05 persen (2012),

21,80 persen (2013), dan

5,08 persen (2014). Pada dua tahun terakhir ini, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan signifikan yaitu

32,24 persen (2015),

19,31 persen (2016), dan pada

semester I-2017 lalu tumbuh 16,83 persen (yoy).

Saya melihat ada korelasi antara tingginya pertumbuhan “Pajak dikurang subsidi atas produk” ini dengan pelemahan daya beli masyarakat yang kini terjadi. Ini mengingat, pajak tidak langsung dari unit-unit produksi yang dipungut pemerintah oleh produsen pastinya dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga berakibat pada kenaikan harga barang. Kalau kita lihat kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran (demand), pelemahan daya beli ini terefleksikan dengan melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen terendah dibanding pertumbuhan tahunannya sejak 2011.

Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur, selain mengandalkan penerimaan perpajakan, pemerintah juga mengandalkan dana-dana dari utang. Tambahan utang baru secara neto memperlihatkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Bila pada

2010 tambahan utang neto mencapai Rp 86,93 trliun, selanjutnya menjadi

Rp 102,69 triliun (2011),

Rp 140,79 triliun (2012),

Rp 223,22 triliun (2013),

Rp 255,73 triliun (2014),

Rp 380,92 triliun (2015), dan

Rp402,01 triliun (2016). Pada

2017 ini, tambahan utang neto diperkirakan mencapai Rp 432,96 triliun dan di 2018 diperkirakan mencapai Rp 414,73 triliun.

Meskipun rasio utang pemerintah masih cukup aman, sekitar 30 persen terhadap PDB, namun kemampuan membayar cicilan pokok utang pemerintah cukup memberatkan. Indikasinya terlihat dari saldo keseimbangan primer (primary balance) yang mengalami defisit sejak 2012 dengan kecenderungan defisit yang terus meningkat. Defisit keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa untuk membayar bunga utang pemerintah saja, pemerintah harus menarik utang baru. Padahal, keseimbangan primer seyogyanya dijaga agar selalu positif dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada utang.
Sayangnya, di tengah upaya pemerintah meningkatkan penarikan pajak dan tambahan utang baru tersebut, kinerja sisi pengeluaran pemerintah cukup mengecewakan. Pada 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan negatif -0,15% dibanding 2015. Sedangkan pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi pemerintah praktis tidak tumbuh karena hanya tumbuh 0,03 persen (yoy).

Dari perspektif ini, sebenarnya kita dapat menduga benang merah dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh perlambatan pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar pada PDB. Selain akibat pelemahan harga komoditas, perlambatan ini patut diduga disebabkan pula oleh peningkatan pajak yang ditarik atas unit-unit produksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, selain perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, juga disumbangkan oleh pengeluaran pemerintah yang belum tumbuh.

Dengan kata lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, perbaikan pada sisi yang melemah mutlak dilakukan. Perbaikan dapat dilakukan pada kedua sisi, penawaran (lapangan usaha) maupun sisi pengeluaran, atau cukup pada salah satu sisi saja. Misalnya, bila pengurangan pajak tidak dapat dilakukan, perbaikan dapat dilakukan pada sisi pengeluaran melalui perbaikan daya beli. Perbaikan daya beli dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan menurunkan harga-harga terutama barang kebutuhan pokok yang harganya ditetapkan pemerintah. Tak kalah penting lainnya adalah perbaikan efektivitas belanja pemerintah.

*)Penulis adalah Chief Economist PT Bank Bukopin, Tbk. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

ets-small

JAKARTA okezone – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017 akan genap berusia 3 tahun. Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi kebijakan ekonomi telah menjadi fokus kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Pembangunan daerah punggiran juga tak luput dari perhatian dari Jokowi. Pembangunan pun gencar dilakukan pada daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Lantas, bagaimana hasil pembangunan proyek infrastruktur hingga saat ini?

Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total panjang ruas tol yang sukses dioperasionalkan dari tahun 2015 hingga akhir 2016 adalah sepanjang 176 kilometer (km). Jalan tol ini akan dibangun hingga mencapai 568 km hingga akhir tahun 2017.

Baca Selengkapnya: Catat! Jokowi Bangun 568 Km Tol hingga Akhir 2017

real1sas1small

Jakarta detik – Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.

Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.

Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

 

Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:
Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:
Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)
Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia
Adkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.

Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. (wdl/ang)

real1sas1small

 February 18, 2009, 2:49PM EST

Clinton Arrives in a Surprisingly Strong Indonesia

When the Secretary of State makes her stop in Jakarta on Feb. 18-19, she will see a country that has made big economic and political strides

A decade ago Indonesia was the sick man of Asia, its banks mired in bad debts, its foreign exchange reserves depleted, and its economy crippled by Asia’s 1997-98 financial crisis. Many parts of the sprawling archipelago were convulsed by bloody separatist conflicts, while Jakarta struggled to overcome the legacy of strongman Suharto’s 32-year rule that ended in 1998. But when Secretary of State Hillary Clinton makes her stop in Jakarta on Feb. 18 and 19, she will be visiting a country that boasts the region’s most successful economic and political transformations.

Clinton’s decision to include Indonesia in her first Asian trip on the job makes plenty of sense. Indonesia holds strong personal ties for her boss, who spent several years there as a child. It is also the world’s largest Islamic country: 85% of its 235 million people are Muslims. Yet it is also one of the most moderate Muslim nations, and a visit there fits in with President Barack Obama’s vow to reach out to followers of Islam in an attempt to rehabilitate America’s image abroad. “This visit is a symbolic gesture, and perceptions can be as important as reality,” says Jusuf Wanandi, vice-chairman of the Center for Strategic & International Studies in Jakarta. As “a moderate country,” Indonesia “can show to the Muslim world and the world at large that being Muslim can be compatible with modernity and democracy and also economic growth with equity,” says Wanandi, pointing out that 48 political parties will be participating in parliamentary elections in April.

ROBUST GDP GROWTH

While Indonesia was one of the worst-hit countries during the regional crisis of the late 1990s, it is poised to weather the current slowdown better than most, thanks in part to the relatively small role trade plays in its overall economy. Gross domestic product is forecast to grow 3.8% this year according to HSBC (HBC), which is a sharp slowdown from the 6.2% growth seen in 2008. Still, that looks pretty attractive compared with the expected performance of its neighbors: Singapore could contract 5%, South Korea 3.2%, Taiwan 3.6%, and Thailand 0.8%. Because exports have historically not been correlated with what happens in the U.S. economy, says Robert Prior-Wandesforth, Southeast Asian economist at HSBC, “the knock-on effect on the domestic economy will be relatively muted.” He also points out that Indonesia’s banks are in good shape, with the largest cushion of capital and the lowest loan-to-GDP ratios in the region.

That’s not to say Indonesia won’t be buffeted by what’s happening beyond its shores. The country has been hit hard by the collapse in commodity prices, upon which the resource-rich country depends for most of its export revenues from sales of gold, copper, nickel, and aluminum. This reflects the country’s limited success at diversifying beyond resource industries. Indonesia’s light manufacturing industry has lost out to China in recent years, though a handful of foreign brands, including Mattel (MAT), Nike (NKE), and Adidas still export from there.

FOREIGN INVESTORS

Most multinationals operating in Indonesia, however, are there to serve the domestic market. Philip Morris International (PM), for example, is the largest foreign investor, after paying $4.9 billion to buy local cigarette maker PT Hanjaya Mandala Sampoerna; the company opened a $220 million cigarette-rolling factory outside Jakarta last fall. Unilever continues to invest in both its ice cream and skin care brands in the country, too.

Weak commodity prices bode ill for the country’s investments, though. Some of the world’s biggest mining companies, including Freeport McMoRan (MMR), Newmont Mining (NEM), and Rio Tinto have concessions in Indonesia, but output at some mines has slumped, and money to develop new ones is scarce. The country’s decision to decentralize power in recent years has granted greater autonomy to provinces over how their resources should be exploited, but it has also created so many new bureaucratic hurdles (and new opportunities for corruption) that foreign companies have found it impossible to move forward with new projects. There have been no new metal mining projects in 12 years. Although Parliament passed a new mining law last December, implementing regulations that will clarify procedures aren’t likely to be released until after presidential elections in July.

Indeed, corruption remains one of the country’s biggest stumbling blocks to development. “This is a rich country, poor in governance,” says one researcher at a foreign investment bank who asked his name not be used. This is a sentiment shared by many in the government of President Bambang Yudhoyono, and in recent years the Corruption Eradication Commission has made progress in several high-profile cases, including a conviction of a former Central Bank governor in a bribery scandal. Such successes have helped Indonesia move up from 143rd to 126th place on Transparency International’s list of most corrupt countries, with first place indicating the lowest level of corruption. “The judiciary is weak and corrupt, and corruption is still of course rampant,” says Wanandi. “There is hope now that at least things have started in the right direction.”

Balfour is Asia Correspondent for BusinessWeek based in Hong Kong.

Benar NYATA: boom KITA (4)

 

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

BANDUNG – Rencana pembangunan Tol Soreang-Pasirkoja atau Tol Soroja muncul pada 1996. Namun baru pada 2015 bisa dilakukan lelang dan akhirnya diresmikan pada 4 Desember 2017.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan Tol Soroja di Gerbang Tol Soreang,Kabupatenn Bandung pada Senin 4 Desember 2017. peresmian tersebut menandai Tol Soroja sudah dapat dioperasikan oleh digunakan oleh masyarakat.

Sebelum diresmikan, Tol Soroja telah melalui uji kelayakan oleh Tim Laik Fungsi dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korlantas pada tanggal l6-l7 November 2017, meliputi Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi yang kemudian menetapkan tol tersebut laik operasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Tol Soreang-Pasirkoja Hari Ini, Berapa Tarifnya?

PT Citra Marga Lima Jabar (CMU) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pamegang konsesi Tol Soroja dibentuk oleh konsonium PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Sarana, setelah berhasil memenangkan tender Pengusahaan Jalan Tol Soroja Nomor: KU.03.01-Mn/503 yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 25 Juni 2015.

CMLJ memulai ground breaking Tol Soroja sejak September 2015. Tol sepanjang 10.57 km yang terdiri dari jalan utama dan akses gerbang tersebut terbagi dalam 2 seksi pembangunannya.

Seksi I ruas simpang susun Pasirkoja-Simpang susun Margaasih sepanjang 2,75 Km dan seksii II ruas simpang susun Margaasih simpang susun Katapang sepanjang 3,3 km serta ruas simpang susun Katapang-Soreang 2,l km.

Baca juga: Resmikan Tol Soroja, Jokowi “Bicara ala Kabayan”

Untuk memudahkan akses dan menjaga jaringan jalan eksisting, lingkup pengejaan konstruksi Tol Soroja aktualnya mencapai 26,4 kilometer (km), termasuk 12 ramp sepanjang 10,4 kilometer dan overpass sepanjang 3,7 kilometer.

Tol Soroja memiliki lima gerbang, yaitu Margaasih Barat, Margaasih Timur, Kutawaringin Barat, Kutawaringin Timur dan Soreang.

(rzk)

long jump icon

 

Jakarta detik stock-vector-analog-alarm-clock-icon-image-740947537 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa kondisi perekonomian RI mengalami perbaikan yang lebih cepat dibanding negara lain di dunia. Di mana Indonesia berhasil lebih cepat keluar dari perlambatan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Darmin dalam acara diskusi dengan 100 CEO Forum yang bertema Kebijakan Makro 2018 untuk menjaga pertumbuhan berkualitas, di Hotel Rafles Jalan Prof Dr, Satrio Kav 3-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

“Pada waktu ekonomi dunia masih terus melambat tahun 2012, 2013, 2014, 2015, sampai tahun lalu, dan tahun ini baru diperkirakan bergerak membaik kembali, namun ekonomi Indonesia sebetulnya melambat hanya sampai tahun 2015, tahun 2016 malah kita berhasil keluar dari jebakan perlambatan itu,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, selama ini banyak yang melihat bahwa ekonomi Indonesia tak tumbuh signifikan dari tahun 2016 lalu. Namun kata Darmin, hal itu dinilai cukup baik di tengah perekonomian dunia ya masih melambat.

“Memang kemudian tahun 2017 kelihatannya percepatannya tidak besar, kecil sekali tahun lalu 5%, sekarang 2017 5,1%, tetapi bedanya kita dengan irama ekonomi dunia kita berhasil dari perlambatan menuju percepatan. Pertanyaannya adalah, pada saat ekonomi dunia mulai membaik apa kita bisa memanfaatkannya lebih besar,” katanya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, bahwa pada saat global ekonomi global mengalami perlambatan, beberapa negara seperti China dan India juga mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan di negara masing-masing. Namun pada saat itu, perlambatan yang terjadi di Indonesia tidak besar.

Hal itu lantaran, pemerintah RI banyak mendorong investasi di sektor infrastruktur. Jadi walaupun ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tinggi, Indonesia tidak parah.

“Perlambatan ekonomi yang ekonomi dari negara-negara besar terutama di masa yang lalu perlambatan cukup dalam. China, India China dari 8% menjadi 6,7%. India seperti itu juga, tapi kita tak terlalu banyak turunnya dari 6% lebih sedikit menjadi sekarang 5%. Artinya ada hal-hal yang memang kita lakukan di Indonesia yang membuat iramanya berbeda, gerakannya dengan perekonomian dunia. Enggak banyak, tapi berbeda,” kata Darmin

“Apa yang dilakukan? Pada momen itu kita mendorong betul-betul investasi di bidang infrastruktur. Kelebihan dari kita mendorong infrastruktur dalam periode ekonomi dunia melambat adalah investornya ada. Kalau ada yang menghasilkan lalu mengekspor dia akan mikir dua kali, mau ekspor kemana. Tapi kalau undang investor bangun pelabuhan, jalan tol, yang hasilnya 5 tahun kemudian dan tahu track record ekonomi kita dia akan mau,” pungkasnya. (mkj/mkj)

real1sas1small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Credit Suisse Research Institute merilis laporan soal jumlah individu yang masuk kategori super tajir atau memiliki kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/UNHWI) di dunia. Indonesia pun tak luput dalam laporan tersebut.

Nilai patokan global untuk kepemilikan aset dalam kategori kekayaan bersih tinggi (High Net Worth/HNW) adalah dari US$1 juta sampai US$50 juta. Sementara untuk kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth/UHNW) mulai dari US$50 juta atau setara Rp675 miliar ke atas.

Laporan lembaga keuangan asal Swiss bertajuk Global Wealth Report 2017 itu menyatakan, pada tingkat kekayaan yang lebih tinggi, ada sekitar 111 ribu jutawan dengan harta yang diukur dalam dolar AS dan 868 individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Indonesia.

“Angka ini diperkirakan meningkat lebih dari 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan, menjadi 180 ribu jutawan dan lebih dari 1.400 individu berkekayaan bersih ultra tinggi pada tahun 2022,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (23/11).

Secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.

Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.

 

Ekonomi negara berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi. China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.

Dari tahun 2016 sampai 2017, jumlah jutawan secara global tumbuh 7 persen atau 2,3 juta orang menjadi 36 juta orang, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari AS dan negara negara Eropa Barat (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia).

Di wilayah Asia Pasifik, jumlah jutawan Australia bertambah 202 ribu orang menjadi 1,2 juta orang. Jutawan China bertambah 138 ribu menjadi dua juta orang. Sementara jutawan Taiwan bertambah 58 ribu orang menjadi 381 ribu orang.

Sementara jumlah jutawan di Asia Pasifik tumbuh 3 persen pada tahun 2017, di tingkat atas piramida kekayaan, wilayah ini mengalami pertumbuhan tercepat secara global dari segi jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi.

Angka pertumbuhan jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Asia Pasifik mencapai 18 persen menjadi 37.420 orang. Sementara jumlah miliarder tumbuh 24 persen menjadi 910 orang pada pertengahan tahun 2017.

ets-small

TEMPO.COJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada fenomena cukup positif dalam tiga tahun terakhir. Dua hal yang cukup melegakan adalah adanya pertumbuhan dari sisi investasi dan ekspor.

“Bahkan ekspor meningkat 17 persen. Itu fenomenal dibanding sebelumnya,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Baca: ADB: Ekspor Naik, Ekonomi Asia Akan Tumbuh Lebih Cepat

Sri Mulyani menjelaskan, pada kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekspor ditunjang dengan membaiknya kondisi eksternal belakangan. Ekspor tumbuh 17,3 persen atau melampaui impor, yang naik 15,1 persen.

Adapun investasi selama kuartal ketiga, yang tumbuh 7,1 persen dan ditambah dengan persepsi risiko investasi di Indonesia yang membaik, diharapkan bisa mendorong semakin banyak modal yang ditanamkan. Saat ini, Indonesia sudah meraih investment grade dari tiga rating agency. “Kita berharap akan terus menerus meningkat,” katanya. Selanjutnya, hal-hal yang disebut itu menyokong indeks bersaing Indonesia naik lima peringkat, dari ke-41 menjadi ke-36.

Begitu pula dengan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia yang naik dalam dua tahun terakhir menuju peringkat ke-72. “Dan sekarang kita mikir siapa di depan kita dan siapa yang kita lewati,” ucapnya.

Sri Mulyani menilai mulai pulihnya investasi yang disertai impor bahan baku dan bahan modal serta denyut investasi yang mulai muncul perlu dijaga pemerintah. “Indikator menunjukkan fokus pemerintah memperbaiki iklim investasi menunjukkan adanya konfirmasi bahwa ada apresiasi positif,” tuturnya.

Ekspor dan investasi ini merupakan faktor terpenting dan membedakan dalam pertumbuhan ekonomi yang muncul pada kuartal ketiga tahun ini. Sepanjang kuartal ketiga, ekonomi tercatat tumbuh 5,06 persen year-on-year.

“Kami melihat ada dua faktor yang sangat berbeda sekali track-nya dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, yaitu investasi dan ekspor,” katanya.

real1sas1small

TANGERANG – DHL Express, penyedia layanan logistik internasional mengapresiasi tiga tahun kerja Presiden RI Joko Widodo yang berhasil mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan sektor industri logistik.

Senior Technical Advisor untuk DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi melalui paket kebijakan ekonomi jilid XV tersebut terbukti mampu meningkatkan industri logistik.

“Ya, industri logistik saat ini meningkat. Saya setuju. Selama ini, dukungan Jokowi sangat luar biasa,” ujar Ahmad usai melakukan groundbreaking Jakarta Distribution Centre di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (20/11/2017).

 Baca Juga: Bangun Jakarta Distribution Centre di Bandara Soetta, DHL Express Rogoh Rp60 Miliar

Menurut Ahmad, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor industri logistik. Hal tersebut lantaran pola kehidupan masyarakat Indonesia yang konsumtif.

“Negara kita total penduduknya kurang lebih ada 250 juta jiwa dan masyarakatnya konsumtif. Hampir setiap hari orang berbelanja ke mal dan melakukan aktifitas pengiriman barang. Bisa dibayangkan prospek industri logistik di Indonesia bukan,” tuturnya.

 Baca Juga: DHL Kaji Tanam Investasi Berkelanjutan di RI

Meski demikian, Ahmad tidak memungkiri dalam setiap perjalanan bisnis pasti ada tantangan tersendiri. Pihak manajemen pun telah mempersiapkan segala upaya guna menjawab tantangan tersebut.

“Kita dalam perjalanan menuju kelas dunia. Dalam perjalanan pasti ada tantangan. Hal yg penting adalah kita akan bekerjasama dengan beacukai, PT AP II dan lain-lain supaya dapat memuluskan. Kita prepare dari sekarang,” tandasnya.

(dni)

ets-small

Jakarta – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan sejak tahun 2010.

Melalui skema subsidi ini, masyarakat yang ingin memiliki rumah dimudahkan dengan dibantu subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta, bunga fixed yang rendah sepanjang tahun dan cicilan yang ringan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fasilitas FLPP ditambah hingga bisa memperoleh fasilitas DP ringan hanya 1%.

Berdasarkan data pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP) yang diterima detikFinance, seperti dikutip Selasa (7/11/2017), KPR FLPP telah disalurkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Sejak digulirkan tahun 2010, total dana subsidi KPR FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp 29,52 triliun dengan jumlah rumah 507.458 unit.

Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak menyerap dana FLPP dengan porsi 37,29% dari total yang disalurkan atau Rp 10,82 triliun untuk 188.625 unit rumah.

Kemudian Provinsi Banten yang sudah menyerap dana subsidi FLPP sebanyak Rp 2,95 triliun untuk 52.640 unit rumah dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,69 triliun untuk 33.556 unit rumah.

Sementara provinsi yang paling rendah penyerapannya di antaranya Maluku sebesar Rp 1,96 miliar untuk 55 unit rumah, Kalimantan Utara sebesar Rp 8,5 miliar untuk 202 unit rumah, Maluku Utara sebesar Rp 16,5 miliar untuk 266 unit rumah dan DKI Jakarta sebesar Rp 29,81 miliar untuk 289 unit rumah.

Berikut daftar realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi sepanjang tahun 2010 hingga Oktober 2017:
1. Jawa Barat (Rp 10,8 triliun)
2. Banten (Rp 2,95 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 1,69 triliun)
4. Kalimantan Selatan (Rp 1,75 triliun)
5. Jawa Tengah (Rp 1,4 triliun)
6. Riau (Rp 1,24 triliun)
7. Sumsel (Rp 1,22 triliun)
8. Sumut (Rp 1,2 triliun)
9. Kalimantan Barat (Rp 1,02 triliun)
10. Sulsel (Rp 761 miliar)
11. Kepri (Rp 647 miliar)
12. Jambi (Rp 554 miliar)
13. Kalteng (Rp 552 miliar)
14. Sulut (Rp 407 miliar)
15. Sumbar (Rp 278 miliar)
16. Bengkulu (Rp 301 miliar)
17. Lampung (Rp 258 miliar)
18. Papua (Rp 410 miliar, unitnya lebih sedikit)
19. Sultra (Rp 234 miliar)
20. Sulteng (Rp 196 miliar)
21. Papua Barat (Rp 518 miliar, unitnya lebih sedikit)
22. Bangka Belitung (Rp 196 miliar)
23. Gorontalo (Rp 109 miliar)
24. Kalimantan Timur (Rp 117 miliar)
25. NTT (Rp 95 miliar)
26. Sulbar (Rp 80 miliar)
27. NTB (Rp 86 miliar)
28. DIY (Rp 58 miliar)
29. Aceh (Rp 83 miliar)
30. Bali (Rp 52 miliar)
31. DKI Jakarta (Rp 29 miliar)
32. Maluku Utara (Rp 16 miliar)
33. Kalimantan Utara (Rp 8,5 miliar)
34. Maluku (1,9 miliar). (eds/dna)

long jump icon

Jakarta detik – Indonesia kembali mendulang prestasi dalam peringkat kemudahan berusaha yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia (The World Bank). Dalam laporan terbarunya, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018.

Dalam Doing Business 2018 yang diterbitkan tadi malam seperti dikutip detikFinance, Rabu (01/11/2017), peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018.

Bank Dunia membuat peringkat ini berdasarkan berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

Posisi Indonesia ini masih lebih tinggi diantara sebagian negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78.

Dalam siaran pers yang disampaikan Kementerian Keuangan, Rabu (01/11/2017), World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu: (1) Simplifikasi pendaftaran usaha baru; (2) perbaikan akses atas listrik; (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha; (4) transparansi data kredit; (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas; (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau; dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Baca juga: Peringkat Kemudahan Investasi RI Naik ke Posisi 72

Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, diantaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis online serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi.

“Peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha.

“Ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini,” terangnya.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri. (ara/mkj)

ets-small

Jakarta beritasatu – Mulai awal Januari 2018, sekitar 15 juta rakyat desa akan terlibat dalam proyek padat karya yang digelar pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub) , dan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan berkoordinasi untuk melaksanakan proyek padat karya di 74.954 desa. Sedikitnya 200 orang per desa akan dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan secara padat karya.

“Rakyat desa akan diajak untuk bekerja dan hasil kerja mereka mendapatkan imbalan. Diupayakan mereka mendapat upah bulanan dan kalau bisa mingguan,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Untuk memantapkan program dan memuluskan koordinasi empat kementerian, saat ini tengah disusun peraturan presiden (perpres) tentang proyek padat karya ini.

Pembangunan infrastruktur di desa, kata Presiden, seminim mungkin menggunakan alat berat. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga manusia diserahkan kepada rakyat setempat dan dijadikan proyek padat karya. Rakyat dilibatkan dalam pembangunan jalan, selokan, waduk, embung, bendungan, irigasi, proyek air bersih, dan rumah warga. Ada proyek Kempupera, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

“Jika pada masa lalu ada BLT (Bantuan Langsung Tunai, red), mulai tahun depan ada kegiatan padat karya. Rakyat bekerja dan kemudian mendapat bayaran,” ungkap Presiden.

Pada 2017 terdapat 74.954 desa yang menerima Dana Desa. Jika tenaga kerja yang terserap 200 orang per desa, akan ada 14,99 juta rakyat yang bekerja.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun Dana Desa. Pada 2018, Dana Desa tetap sama. Pemerintah memilih untuk membereskan terlebih dahulu penyaluran Dana Desa agar tepat arah. Para pendamping Dana Desa diberdayakan agar penggunaannya lebih berkualitas. Pemerintah bahkan melibatkan Polri dalam pengawasan Dana Desa.

Tak Ada yang Mangkrak
Sejak awal memimpin negeri ini, 20 Oktober 2014, demikian Presiden, pihaknya memacu pembangunan berbagai jenis infrastruktur, baik infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, pertanian, maupun infrastruktur dasar. Harga BBM pada pengujung 2014 dinaikkan dan dana subsudi dialihkan untuk membangun infrastruktur. Hingga saat ini, semua pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. “Saya yakin tidak akan ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Tahun depan, banyak proyek infrastruktur yang sudah rampung,” kata Presiden.

Dia menjelaskan, banyak jalan dan waduk yang sudah bisa dioperasikan. Proyek infrastruktur bisa berjalan dengan baik karena pendanaannya tidak semuanya dari APBN. BUMN dan swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Ada banyak proyek yang didanai dan digarap bersama, sehingga meminimalkan risiko mangkrak.

Di Jakarta, sejumlah proyek infrastruktur masa lalu yang mangkrak diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Presiden yakin, proyek light rail transit (LRT) akan memberikan keuntungan kepada investor karena jalur LRT cukup panjang dan tidak hanya satu.

Presiden mengakui, pembangunan infrastruktur di Jakarta menimbulkan kemacetan. Karena itu, pembangunannya dipercepat agar tahun depan sudah rampung. Infrastruktur transportasi juga dibangun di daerah lain, termasuk di luar Jawa dan di kawasan Indonesia timur.

Untuk mendongrak daya beli rakyat, demikian Presiden, pemerintah akan mempercepat belanja modal agar tidak menumpuk di kuartal IV dan tidak ada dana yang diparkir di bank pemerintah daerah. Sedangkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, pemerintah akan mendorong pembangunan industri dengan memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha.

Presiden tidak menampik fakta tentang rendahnya laju pertumbuhan industri. Selain memberikan kemudahan investasi dan menata ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat, pemerintah akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), sejak 2015 atau sejak pemerintahan Jokowi, APBN menganggarkan Dana Desa yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada 2015, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20,8 triliun, angka itu melonjak 126 persen menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Tahun ini dan tahun depan, Dana Desa dianggarkan masing-masing Rp 60 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Namun, karena jumlah penduduk bertambah, persentase penduduk miskin berkurang tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen atau menjadi 27,77 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 17,10 juta orang atau 61 persen di antaranya berada di perdesaan.

Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83 dibanding 1,74 pada September 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,48, seiring naiknya garis kemiskinan dari Rp 361.990 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Kecuali itu, hingga kuartal II-2017, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data BPS juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2014, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,37 juta orang, pada 2015 naik menjadi 17,89 juta orang, namun pada 2016 turun menjadi 17,28 juta orang. Per Maret tahun ini, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,10 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduki miskin di perkotaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perdesaan dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Dorong Konsumsi
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin malam, mengungkapkan, program padat karya yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada Januari 2018 akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. “Dengan demikian, program tersebut bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan ke target APBN 2016 sebesar 5,4 persen,” ujar dia.

Dia mengakui, dibandingkan program sosial lainnya berupa BLT yang langsung digunakan untuk konsumsi, proyek padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bisa lebih efektif memutar perekonomian. “Soalnya, ini melibatkan lebih banyak sektor,” tutur dia.

Secara terpisah, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily menjelaskan, program padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bakal efektif memangkas angka kemiskinan di perdesaan. Syaratnya, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di perdesaan. “Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan sekitar 75.000 desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang sekitar 15 juta orang. Kalau penggunaan dana desa tepat sasaran, penyerapan tenaga kerja akan naik signifikan,” tegas dia.

Menurut Bhima, jika program padat karya itu berjalan sesuai rencana, akan ada penguatan daya beli masyarakat miskin di perdesaan. Juga akan terjadi pembukaan lapangan kerja secara massal di daerah, dengan catatan lebih dari 60 persen Dana Desa digunakan untuk belanja infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan desa. “Jumlah desa yang punya badan usaha milik desa (BUM-Des) masih sedikit. Saya kira untuk membuka lapangan kerja paling efektif adalah mendorong unit usaha BUM-Des di 74.000 lebih desa. Targetnya dalam satu tahun, 80 persen desa sudah punya unit usaha, terutama di sektor industri pengolahan,” papar dia.

Sementara anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, alokasi Dana Desa bila difokuskan untuk membangun infrastruktur di perdesaan bakal mampu memangkas angka kemiskinan. “Jika tahap infrastruktur sudah baik maka tahap berikutnya yaitu fokus pada penguatan ekonomi masyarakatnya,” kata Eva Kusuma Sundari dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, Dana Desa harus dikelola sebaik mungkin karena menjadi peluang untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan konsumsi masyarakat di perdesaan yang pada gilirannya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran bisa menghapus ketimpangan perekonomian antarwilayah,” tandas Eva.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengemukakan, alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar per desa jika dikelola dengan baik dan akuntabel bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. “Program ini sekaligus bisa mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” kata dia, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi tingkat kesenjangan dengan menciptakan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Pemerataan yang diupayakan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga melalui ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu penting seiring penambahan jumlah penduduk,” kata Sri Mulyani saat mengisi acara seminar Asia Pacific Food Forum 2017 di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Menkeu, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan kunci mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Sumber: BeritaSatu.com

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Ada cerita menarik di balik Bandara Silangit di Toba, Sumatera Utara (Sumut) menjadi bandara internasional.

Di sela peluncuran buku Jokowinomics di Wisma Bisnis Indonesia,  Rabu (25/10/2017), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita tentang keteguhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan bandara perintis tersebut sebagai bandara komersial.

“Padahal awalnya tidak ada sama sekali airline yang mau mendarat di sana, ” kata Budi di Jakarta.

Bahkan Garuda Indonesia, kata Budi, sebagai maskapai milik negara pun awalnya menentang. Padahal, potensi wisata Danau Toba amat besar.

Berdasarkan pengalaman Budi berkunjung ke Toba, masyarakat Toba sebenarnya punya daya beli yang cukup tinggi. Selain itu, jumlah penduduknya cukup banyak dan orang Batak dikenal suka pulang kampung.

Masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam untuk menuju Medan, sedangkan jika harus menggunakan pesawat kecil biayanya tidak terjangkau.

“Tapi mungkin feeling bisnis Pak Jokowi. Dua bulan setelah Garuda mendarat, Sriwijaya langsung buka flight, ” imbuhnya.

Bandara Silangit merupakan bandara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awalnya. Rencananya bandara ini akan diresmikan pada 28 Oktober mendatang sebagai bandara internasional. Pemerintah berharap dengan ditunjuknya Danau Toba sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata baru, bandara tersebut dapat berkontribusi lebih besar.

dekatdiHATI: Indone$1a @ MEA … 241114_041217

BI RATE 7.5% amat MEMBELENGGU PDB kita, ayo LAWAN

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

TARAKAN, KOMPAS.com – Pertemuan Menteri Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-21 yang diselenggarakan di Tarakan, Kalimantan Utara, sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Visi ini diwujudkan dalam sejumlah inisiatif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, BIMP-EAGA melibatkan beberapa provinsi di empat negara ASEAN tersebut.

Di Indonesia, 15 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) disertakan, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun provinsi di Malaysia antara lain Sabah dan Sarawakan, sementara Filipina adalah provinsi Palawan dan Mindanao.

“Kami melihat kinerja ekonomi BIMP-EAGA yang berkelanjutan, meskipun ada kondisi global dan regional yang menantang,” kata Darmin pada pertemuan yang dihelat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, Minggu (3/12/2017).

Baca juga : Konektivitas ASEAN Kawasan Timur Digenjot, Open Sky Jadi Sorotan

Produk domestik bruto (PDB) gabungan BIMP-EAGA tercatat tumbuh sebesar 6,3 persen pada tahun 2016. Adapun purchasing power parity (PPP) pada periode yang sama tercatat sebesar 805 miliar dollar AS.

Sementara itu, selama periode 2010 hingga 2016, kedatangan wisatawan di kawasan BIMP-EAGA tumbuh 6,9 persen menjadi 83 juta orang pada tahun 2016. Ini termasuk 4,5 juta orang wisatawan asing.

Adapun pertumbuhan total investasi mencapai 25,7 persen secara tahunan. Dari angka tersebut, sekira 82 persen di antaranya adalah investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

“Kami kembali menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan pengukuran untuk mengakselerasi pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pariwisata di BIMP-EAGA,” tutur Darmin.

Data BIMP-EAGA menunjukkan, pertumbuhan ekonomi EAGA alias ASEAN kawasan timur masih berada di belakang BIMP. Pertumbuhan ekonomi EAGA mencapai 3,4 persen, sementara rata-rata BIMP adalah 5 persen.

Namun demikian, EAGA berkontribusi terhadap sekitar 17 persen dari total kegiatan ekonomi di BIMP. Selain itu, EAGA juga menyumbang 11,8 persen dari total perdagangan BIMP.

real1sas1small

ID: Hantu merupakan sosok yang menakutkan bagi sebagian kalangan. Keberadaannya diyakini ada maupun tiada. Bahkan, beberapa kalangan menyebutnya sebagai imaji yang berlebihan. Hal ini serupa dengan fenomena deindustrialisasi di Indonesia. Sebagian kalangan memercayainya bahwa kita masuk dalam zona deindustrialisasi, bahkan terjadi sangat dini sebelum industri manufaktur atau pengolahan dalam negeri bekerja optimal. Sebagiannya lagi tidak memercayainya, yang menganggapnya sebagai mitos karena pada kenyataannya pertumbuhan industri manufaktur kita saat ini baik-baik saja.

Bagi mereka yang tidak memercayainya, hal ini cukup berbahaya. Deindustrialisasi nyatanya bukan mitos karena data-data industri pengolahan kita cukup meyakinkan bahwa kita saat ini berada pada lampu merah deindustrialisasi. Pertama, deindustrialisasi mampu dibaca dari kontribusi industri pengolahan yang turun ketika belum mencapai titik optimalnya. Dalam kasus Indonesia dapat dilihat dari kontribusi industri yang turun ketika peranan terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 29% pada tahun 2001.

Tahun 2016 kontribusi industri pengolahan mencapai 20,5%, sedangkan triwulan I hingga III-2017 turun menjadi 20,2%, Sementara pada tahun yang sama industri pengolahan non-migas juga turun menjadi 18,2%, sementara triwulan I hingga III-2017 baru mencapai 17,93%.

Jika kita buka lagi, data triwulan III-2017, menunjukkan industri pengolahan turun menjadi 19,93%, lebih rendah daripada triwulan II yang mencapai 20,2% dan lebih rendah pada tahun 2016 di triwulan yang sama sebesar 20,1%. Industri pengolahan non-migas bernasib serupa dengan kontribusinya sebesar 17,8%, lebih rendah dari triwulan II (17,9%) dan tahun sebelumnya di triwulan yang sama (18,4%).

Data World Bank menunjukkan, meski Indonesia masih unggul dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina bahkan Singapura dalam hal kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, namun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia mencatatkan penurunan yang cepat sejak 2009 hingga sekarang. Rata-rata penurunan kontribusi industri Indonesia terhadap PDB 2009-2016 mencapai 3,6%, sedangkan negara Thailand yang kontribusi industrinya di atas Indonesia hanya mengalami penurunan 1,4%, dan Malaysia yang kontribusi industri pengolahannya di bawah Indonesia, turun 2,4% di bawah Indonesia.

Gambaran ini cukup jelas menggambarkan bahwa perekonomian kita selain hanya ditopang tidak lebih dari 20% industri, sisanya justru didominasi jasa yang mencapai 60%, tidak lagi terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam kontribusi terhadap ekonomi dan bahkan penurunannya terasa lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Indikasi ini cukup menggambarkan bahwa deindustrialisasi sedang terjadi.

Kedua, deindustrialisasi mampu dibaca ketika industri pengolahan tidak lagi menjadi industri padat karya (labor-intensive industry). Artinya, persentase tenaga kerja akan berkurang seiring kontribusi industri pengolahan terhadap PDB yang tidak lagi besar. Akibatnya, tenaga kerja mulai beralih ke sektor jasa atau dalam kata lain terjadi transformasi struktur ekonomi kedua, yaitu berpindahnya motor perekonomian utama dari industri ke jasa.

Data Agustus 2017 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor industri. Meskipun demikian, porsi tenaga kerja industri terhadap total tenaga kerja masih sangat rendah sebesar 14,1% jika dibandingkan dengan pertanian (29,7%) ataupun perdagangan dan jasa (48,1%). Hal ini berbeda dengan Malaysia yang memiliki kontribusi tenaga kerja industri pengolahan sebesar 16,9% yang lebih besar dari pertanian (11,4%). Fakta menarik ini membuktikan bahwa selain tenaga kerja industri yang mendapat kue lebih kecil dalam perekonomian, transformasi struktural ekonomi di Indonesia tidak terencana dengan baik. Indonesia berada di posisi yang samar antara negara dengan motor perekonomian berasal dari pertanian, industri, atau perdagangan dan jasa.

Lalu apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi deindustrialisasi ini? Tentu jawabannya adalah reindustrialisasi yang terencana.

Indonesia perlu membuat roadmap khusus untuk mengakselerasi kinerja industri serta mempersiapkan industri pengolahan yang kuat sebagai pondasi ekonomi agar pergeseran struktur ekonomi dari berbasis pertanian menjadi industri dapat berhasil dan tidak terjadi loncatan yang terlalu cepat ke sektor jasa.

Jika dilihat terdapat lima jenis industri pengolahan non-migas yang konsisten memiliki pertumbuhan tinggi (di atas pertumbuhan PDB) selama kurun waktu 2011-2016 di antaranya industri makanan minuman, industri barang logam, elektronik dan peralatan listrik, alat angkutan, kimia farmasi dan obat tradisional, serta tekstil dan pakaian jadi. Industri-industri ini juga memiliki kontribusi terhadap industri pengolahan non-migas hingga 70,3% dan terhadap PDB sebesar 12,8% pada tahun 2016.

Kelima industri ini perlu didorong agar tumbuh lebih cepat dari tahun lalu melalui insentif fiskal yang menarik dan mempermudah regulasi-regulasi yang ada. Tidak cukup di situ, industri perlu berorientasi ekspor di tengah perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan lesunya daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Langkah ini perlu ditempuh dengan cepat agar Indonesia lepas dari bayang-bayang mengerikan hantu deindustrialisasi.

Andry Satrio Nugroho, Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) 

ets-small

Jakarta kontan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membawa kembali warga negara Indonesia (WNI) yang jadi orang pintar di luar negeri dan bekerja untuk bangsa lanin. Menurutnya banyak orang pintar di Indonesia yang berlabel profesor justru berkarir di luar negeri untuk negara lain dan hal itu disayangkannya.

“Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung orang berprestasi (lalu orang tersebut) lari‎ ke negara lain,” kata Jokowi dalam sambutannya dalam acara silaturahmi bersama teladan nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Jokowi pun bertanya ada berapa banyak orang yang bekerja di Silicon Valley dimana itu kawasan banyak berdirinya perusahan bidang komputer. Menurut Jokowi di Silicon Valley banyak orang luar negeri yang bekerja disana termasuk Indonesia.

‎”Kenapa kita tidak gunakan hal yang seperti itu? Profesor kita di Amerika ada 74 orang, itu hanya Amerika belum bicara Korea, Jepang, dan Jerman. Kenapa tidak mereka saja yang bekerja di Indonesia,” ujarnya.

“Ini yang sedang kita upayakan agar semakin banyak anak negeri yang punya prestasi bekerja di dalam negeri. Karena kita butuhkan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakar‎ta itu mengaku sudah meminta 24 orang profesor yang kini berada di luar negeri untuk siapkan bidang pendidikan di Papua untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal. Dikatakannya, 24 profesor itu juga akan membangun pusat riset untuk padi di Merauke.

“‎Dengan 24 profesor dari Amerika tadi, saya ingin mereka berkontribusi. Bukan hanya 24 tapi 74 (profesor yang ada di Amerika) semua bisa berkontribusi,” ujarnya.

Jokowi pun meminta agar bangsa ini dapat menghargai orang yang berprestasi. Dikatakannya, orang yang mau bekerja keras‎ harus dihargai dan bukan untuk terus-terusan melakukan kegaduhan.

“Saya nggak ngerti banyak sekali terutama di medsos (kegaduhan). Padahal saya yakin itu bukan budaya ketimuran kita, saling cela, saling ejek. ‎Kadang buat tertawa tapi kadang sedih, saling menjelekkan, saling mencaci itu bukan budaya ketimuran kita,” katanya.

(Muhammad Zulfikar)

 spiral

JAKARTA- Mastercard Index of Consumer Confidence pada semester I-2016 mencatat tingkat kepercayaan konsumen di Asia Pasifik secara umum stabil dengan ditunjukkan adanya stabilitas tingkat kepercayaan konsumen pada 9 dari 17 negara di kawasan tersebut.

Senior Vice President Mastercard Advisors Asia Pasific, Eric Schneider dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis menyatakan secara keseluruhan tingkat kepercayaan konsumen di kawasan Asia Pasifik hanya menunjukkan perubahan kecil di mana beberapa negara tengah menghadapi krisis.

“Namun, negara-negara berkembang seperti China, India, Vietnam, Myanmar, dan Filipina tetap bertahan dengan tingkat optimisme yang tinggi mengenai prospek perekonomian selama enam bulan ke depan,” katanya.

Menurut dia, seiring dengan upaya dari negara-negara berkembang di Asia untuk terus mendorong pertumbuhan kawasan tersebut, pemerintah dan perusahaan perlu memastikan adanya kestabilan dan fundamental yang kuat guna menghadapi gejolak eksternal di masa mendatang.

Kawasan Asia Pasifik mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin, walaupun demikian kenaikan tersebut belum bisa mengangkat kawasan Asia Pasifik ke batas tingkat optimisme, 60 poin dan hanya berada pada posisi netral.

Indeks tersebut dan laporan yang menyertainya tidak ditafsirkan sebagai indikator dari kinerja keuangan Mastercard.

Taiwan mencatat kenaikan terbesar, yakni sebesar 16,3 poin menjadi 45,5 poin, naik dari peringkat terendah di antara 17 negara dalam survei sebelumnya pada semester kedua tahun lalu, di mana negara tersebut mengalami penurunan tajam lebih dari 20 poin.

Peningkatan skor Taiwan dalam laporan ini didukung oleh adanya perbaikan di seluruh komponen, dengan perbaikan terbesar berasal dari meningkatnya harapan terhadap pergerakan pasar saham.

Setelah pelaksanaan pemilu pada Mei lalu, Filipina juga mengalami kemajuan yang besar yakni 12,9 poin yang memposisikannya sebagai negara yang sangat optimis dengan skor 95,2 poin di mana angka tersebut menjadi skor tertinggi sejak serangkaian survei mengenai Filipina dimulai pada 1995.

Sementara itu, tujuh dari 17 negara mengalami penurunan dalam tingkat kepercayaan dibandingkan dengan semester kedua 2015.

Penurunan terbesar dalam tingkat optimisme dialami oleh Indonesia, diikuti oleh Hong Kong dan Singapura.

Menurut survei itu, prospek ketenagakerjaan merupakan pendorong utama dari penurunan tersebut.

Antara Juni hingga Juli 2016, 8.746 responden, dengan usia 18 hingga 64 di 17 negara di kawasan Asia Pasifik, diminta untuk memberikan pandangannya mengenai lima faktor perekonomian untuk kurun waktu enam bulan ke depan, termasuk kondisi ekonomi, prospek ketenagakerjaan, prospek pendapatan rutin, pasar saham, dan kualitas hidup mereka.

Indeks tersebut dihitung pada skala 0 sampai 100, dengan nol diartikan sebagai tingkat yang sangat pesimis, sementara 100 sebagai yang sangat optimis dan 50 sebagai netral. (gor)

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/mastercard-tingkat-kepercayaan-konsumen-asia-pasifik-stabil/148073
Sumber : INVESTOR DAILY

ezgif.com-resize

JAKARTA, KOMPAS.com – Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah diselimuti cuaca panas ketika rombongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno keluar dari pesawat khusus King Air 200, Minggu (7/8/2016).

Saat itu, jarum jam menunjukan Pukul 12.10 WIB. Menariknya, rombongan dari pesawat kalibrasi milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu kompak mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang dan celana bahan hitam.

Di antara rombongan, seorang pria berbadan besar menyelinap. Perawakannya tidak asing bagi pewarta yang kerap meliput di sektor perhubungan.

Saat para menteri berjalan ke arah terminal bandara, ia nyaris tidak pernah jauh dari rombongan. Bahkan, berjalan tepat di belakang dua menteri tersebut. Ia adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo.

“Pak, selamat atas keberhasilan Indonesia tembus kategori 1 FAA,” sapa Kompas.com sambil berjabat tangan.

Wajah Suprasetyo sumringah. Ia melemparkan senyum yang disusul tawa sambil mengencangkan jabatan tangannya. Beberapa hari sebelum kunjungan itu, kabar baik memang hinggap di telinga para pejabat Kemenhub.

Berdasarkan informasi hasil audit penerbangan dari otoritas penerbangan sipil di Amerika Serikat atau Federal Aviation Administration (FAA), Indonesia dinyatakan lolos standar keselamatan dan keamanan dengan kategori 1.

Kabar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia yang hampir 10 tahun hanya duduk dikategori 2 FAA. Artinya, standar penerbangan Indonesia tidak memenuhi standar Amerika Serikat.

Berkat hasil itu, maskapai Indonesia diperbolehkan mengudara lagi di langit Negeri Paman Sam.

Di Balik Itu…

Namun jauh sebelum kabar gembira itu datang, banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Sejak 1,5 tahun lalu, saat Menteri Perhubungan dijabat oleh Ignasius Jonan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggenjot perbaikan standar keselamatan penerbangan.

Berdasarkan audit International Aviation Safety Assesment (IASA) pada 2007 silam, ada 283 temuan dalam standar keselamatan penerbangan Indonesia yang harus diperbaiki oleh otoritas penerbangan Indonesia.

Saat itu, Kemenhub dinilai tidak melakukan pengawasan keselamatan terhadap operator angkutan udara sesuai standar internasional.

September 2015, saat rapat dengan Komisi V DPR, Ignasius Jonan bahkan sempat menyatakan siap mundur dari jabatanya bila Indonesia gagal tembus katagori 1 FAA.

Selama ini, standar FAA kerap dianggap sebagai standar tertinggi sektor penerbangan dunia. Pemerintah juga mengakui hal tersebut.

Kini, setelah Indonesia berhasil masuk lolos standar FAA dan Jonan sudah tidak lagi duduk sebagai Menteri Perhubungan, fakta-fakta baru muncul ke permukaan.

Sejumlah pejabat Ditjen Udara Kemenhub mengungkapkan ada semacam kontrak kerja khusus dengan Jonan. Bila Indonesia gagal masuk kategori 1 FAA, maka para pejabat Ditjen Udara harus siap dicopot dari jabatannya.

“Setelah ganti empat menteri dan empat dirjen, akhirnya usaha ini berhasil. Saya sudah bilang ke Pak Jonan, bahwa tugas saya untuk FAA ini sudah selesai,” kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Mohammad Alwi, seperti dikutip dari Antara.

Suprasetyo juga mengungkapkan hal yang sama kepadaKompas.com. Baginya kontrak kerja dengan Jonan itu justru melecut semangat perbaikan di sektor perhubungan udara sehingga mampu lolos kategori 1 FAA.

“Pada 20 Juli 2016 lalu, saya ke Washington DC. FAA mengatakan Indonesia sudah memenuhi standar,” kata Suprasetyo.

Selama menjabat 21 bulan, Jonan memang terkenal tegas. Selama itu pula, ribuan pegawai Kemenhub yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan itu-itu saja dimutasikan bahkan sampai ke daerah terpencil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang baru dua minggu dilantik pun bangga dengan lolosnya Indonesia menjadi katagori 1 FAA. Bagi mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu, hasil tersebut masukan prestasi hasil kerja keras Kementerian Perhubungan.

“Itu harus disyukuri sebagai prestasi yang baik dari teman-teman perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” ucap Budi.

 doraemon

 

JAKARTA. Industri baja kembali menjerit serbuan baja impor. Pengusaha baja menilai, adanya perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) membuat baja impor dari China kian leluasa di Indonesia dan juga di negara ASEAN lain.

Tak hanya dikeluhkan produsen baja Indonesia, produsen baja di negara ASEAN lain juga mengeluhkan hal serupa. Untuk membahas masalah itu, ASEAN Iron and Steel Council telah mulai membahasnya di Laos baru-baru ini.

Hidayat Triseputro, Executive Director The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) bilang, pasar terbesar baja China adalah ASEAN. “Dari total ekspor China 112 juta ton, ke ASEAN mencapai 31,9 juta ton, sekitar 20%” kata Hidayat kepada KONTAN, Senin (1/8).

Seperti kita ketahui, ACFTA membuat baja China melenggang masuk ke ASEAN. Industri baja China yang memiliki biaya produksi murah itu leluasa menguasai pasar ASEAN karena menjual harga murah. “Industri baja nasional terancam kolaps karena menghadapi persaingan tak adil,” kata Hidayat.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor baja Juni 2016 naik 26% menjadi US$ 599 juta ketimbang bulan sebelumnya. Keluhan soal impor baja dari China juga dikeluhkan Hadi Sutjipto, Sekretaris Perusahaan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

Hadi berharap, pemerintah mengambil tindakan agar industri baja dalam negeri tidak dirugikan. “Industri plat baja mengalami penurunan karena ada pelat impor dari China dengan harga dumping,” kata kepada Hadi.

Proses dumping

Untuk menghadang laju impor baja dari China, Hidayat menyarankan pemerintah menambah daftar produk baja yang dikenakan bea masuk anti dumping. “Bea masuk itu minimal 20% agar efektif membendung impor dari China,” ujar Hadi.

Lagi pula, lanjut Hadi, industri baja dalam negeri khususnya pelat baja sudah mampu memenuhi pasar domestik. Sehingga tidak perlu baja impor untuk memenuhi kebutuhan baja nasional. Selain memberlakukan bea masuk tinggi, Hadi berharap ada kebijakan tegas dalam hal menggunakan baja lokal.

Ada beberapa proyek besar yang diharapkan bisa digunakan produsen baja lokal, seperti proyek kelistrikan dan pelabuhan. Hadi bilang, pemerintah mesti mewajibkan kontraktor membeli baja produksi dalam negeri.

Dukungan akan kebijakan menggunakan baja lokal untuk proyek pemerintah itu juga datang dari Iip Arif, Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel Tbk. “Keberpihakan itu bisa dilakukan dengan membuat regulasi yang mensyaratkan, pengadaan barang dan jasa dari APBN/APBD wajib mengutamakan produksi nasional,” kata Iip.

Menanggapi masalah ini, Ernawati, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan bilang, saat ini pemerintah tengah merampungkan pengenaan bea masuk anti dumping untuk baja impor jenis cold rolled steel dan hot rolled steel dari China. “Penyelidikan sudah selesai sekarang sedang dalam pembahasan instansi terkait,” ujar Ernawati.

tsunamiSMALL

 

Bisnis.com, JAKARTA — Investor menyerbu cepat masuk pasar utang negara berkembang dan telah memecahkan rekor dua pekan lalu.

Menurut Bank of America Corp., aliran dana masuk bersih ke pasar obligasi negara berkembang dalam satu pekan hingga 20 Juli 2016 senilai US$4,9 miliar mencapai rekor tertinggi.

Angka itu lebih tinggi US$1 miliar dari rekor sebelumnya yang tercatat dua pekan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi migrasi besar-besaran ke kelas aset tersebut, seperti perkiraan fund managers BlackRock Inc.

BlackRock memperkirakan investor bakal berburu imbal hasil yang tinggi di pasar berisiko dibandingkan dengan membeli obligasi berimbal hasil rendah di negara maju.

Aliran dana ke pasar obligasi negara berkembang hampir sama besar dengan aliran dana ke pasar saham negara berkembang. Dana sekitar US$4,7 miliar diinvestasikan ke pasar saham negara berkembang selama satu pekan hingga 20 Juli 2016.

Mengutip data dari EPFR Global, nilai investasi masuk ini paling besar dalam 12 bulan terakhir.

Bloomberg pada Jumat (22/7/2016) melaporkan pada awal pekan ini Morgan Stanley menaikkan peringkat fixed income pasar berkembang menjadi netral dari underweight.

Menurut Morgan Stanley, fundamental ekonomi meningkat dibandingkan dengan pasar maju dan kelas aset yang memiliki total return positif secara moderat.

 dollar small

WE Online, Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

“Jumlah penduduk miskin menurun karena selama September 2015 inflasi rendah dan terkendali, yaitu 1,71 persen,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers tentang profil kemiskinan Indonesia Maret 2016 di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Faktor lain yang memengaruhi penurunan penduduk miskin adalah rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun selama periode September 2015 sampai Maret 2016, seperti misalnya harga daging ayam ras sebesar 4,08 persen (Rp37.742 menjadi Rp36.203).

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun di mana pada Agustus 2015 sebesar 6,18 persen menjadi 5,5 persen pada Februari 2016. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut berperan meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat,kata Suryamin.

Faktor berikutnya yang memengaruhi penurunan penduduk miskin adalah nilai rata-rata upah buruh petani per hari Maret 2016 dibanding September 2015 naik 1,75 persen dari Rp46.793 menjadi Rp47.559. Nilai rata-rata upah buruh bangunan per hari Maret 2016 dibanding September 2015 naik 1,23 persen dari Rp79.657 menjadi Rp81.481.

Dari jumlah penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 tercatat 8,22 persen juga turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.

Selama periode September 2015 sampai Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,28 juta orang (10,62 juta menjadi 10,34 juta), dan di pedesaan turun 0,22 juta orang (17,89 juta menjadi 17,67 juta). (Ant)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

dollar small

 

SINGAPURA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Singapura, Temasek Holdings, mencatat penurunan nilai portofolio sekira 24 miliar dolar Singapura atau sebesar USD14 miliar. Portofolio mereka mengalami penurunan sekira 9 persen pada periode 31 Maret lalu.

Nilai portofolio Temasek jatuh ke 242 miliar dolar Singapura atau sekira USD180 miliar pada tahun fiskal lalu, dari sekira USD266 miliar atau USD194 miliar pada periode tahun sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya nilai portofolio mereka turun sejak krisis keuangan global 2009.

Total shareholder return (TSR) tahunan selama 20 tahun turun menjadi 6 persen, dari 7 persen pada 2015. Imbal obligasi 10-tahun TSR dalam dolar turun menjadi 8 persen, dan untuk 6 persen dalam dolar Singapura.

Temasek’s head of strategy, Michael Buchanan, mengatakan kondisi pasar global yang menantang dan belum stabil karena tekanan politik dari Brexit dan euro-skeptisisme dapat meningkatkan sisi negatif.

“Setiap kali Anda memiliki ketidakpastian politik, itu akan membebani keyakinan bisnis, belanja modal dan kepercayaan konsumen,” katanya seperti dilansir dari CNBC.

“Kita sudah melihat bahwa referendum membuat penurunan PMI (Purchasing Manufactur Index) dan langkah-langkah lain yang berhubungan dengan kepercayaan diri sehingga kemungkinan akan berlanjut dan membebani pertumbuhan,” tambah dia.

Selain downside langsung, dia masih melihat ada kemungkinan peluang investasi juga. Dia memperkirakan Federal Reserve akan terus melihat risiko untuk kenaikan suku bunga lebih lambat. Selain itu, dia melihat bahwa China akan mengatasi tantangan sebagai ekonomi, meski demikian kekhawatiran atas tingkat utang tetap ada.

Temasek juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan divestasi senilai USD28 miliar dolar Singapura dan melakukan investasi sebesar 30 miliar dolar Singapura. Dana tersebut, digunakan untuk mendorong likuiditas awal tahun untuk meningkatkan divestasi.

Selain itu, Temasek juga mencatat bahwa sekira 60 persen dari investasi mereka, masuk ke dalam emiten dan bukan surat utang. Sayangnya, investasi tersebut salah tempat, lantaran indeks saham di Singapura dan Hong Kong jatuh hampir 15-16 persen.

(mrt)

monetarySMALL

ADB: Historically, South Asia and Southeast Asia were isolated from one another, but increasingly leaders and business operators in both regions are seeing the benefit of greater connections, according to the ADB report, Connecting Asia: Infrastructure for Integrating South and Southeast Asia.

  1. Most trade between South Asia and Southeast Asia is by sea, but with improved infrastructure and easier border crossing procedures, the volume of goods and passenger traffic by land would grow.”
  2. Currently, sea freight is substantially cheaper per ton than road or rail when shipping goods between South Asia and Southeast Asia, due to limited roads and long distances.
  3. South Asia and Southeast Asia will need at least $3.6 trillion from 2010 to 2020 in infrastructure investment to meet the needs of the growing populations in the two regions.
  4. Asia has the money to build the critical infrastructure needed in these two regions. Savers in Asia put away $1.3 trillion in 2011 alone. The region’s formidable savings can be leveraged to finance infrastructure, though instruments need to be developed to expedite the process.
  5. Historically, South Asian and Southeast Asian economies were isolated from one another and there was little talk of inter-regional economic integration.
  6. Prior to 1990, the only trade agreement that covered the two regions was the Bangkok Agreement signed in 1975 that included Bangladesh, India, the Lao People’s Democratic Republic and Sri Lanka as well as the Republic of Korea and the People’s Republic of China.
  7. In recent years, six trade agreements have come into effect between South Asian and Southeast Asian economies, including the landmark Association of Southeast Asian Nations–India Comprehensive Economic Cooperation Agreement in 2010.
  8. Myanmar is the only land bridge between South Asia and Southeast Asia, so it would play a critical role in connecting the two regions but its links to northeast India are weak because most of the borders are mountainous.
  9. Combined, India and Southeast Asia are home to 1.8 billion people and have an economic size of $3.8 trillion, sharing substantial world resources, economic and otherwise.
  10. Most of Thailand’s trade with South Asia is with India, standing at around 75 percent of total trade in 2012. Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka still trade very little with Thailand.
  11. Bangladesh’s geographic location between South Asia and Southeast Asia provides a unique opportunity for the country to benefit from greater cross-border business.
  12. The distances between cities in India and the inner cities of the People’s Republic of China would be greatly reduced if land routes through Nepal were used. For example, the distance from New Delhi to Kunming via Hong Kong is about 10,345 km whereas through Nepal it would be only about a quarter of that distance.

dollar small

INILAHCOM. Pulau Bintan menjadi tempat paling popular bagi warga Singapura untuk berwisata. Event olahraga wisata seperti Tour de Bintan menjadi daya tarik tersendiri yang menyedot lebih banyak turis.

“Lokasinya yang dekat Singapura, menjadikan Bintan seolah-olah menjadi halaman bermain bagi orang yang berada di Singapura, bukan hanya orang-orang Singapura saja,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Bisnis hotel, resort, convention center, resto, caf, golf course, terus bertumbuh di pulau yang hanya 30 menit dari Singapura itu. “International Tour de Bintan yang dihelat sejak 2009 lalu, membuat Bintan menjadi destinasi sport tourism popular di Singapura,” imbuh Arief Yahya.

Dengan jalan yang mulus di semua tempat, membuat Bintan tumbuh menjadi surga pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015 Bintan di atas Rp 100 miliar, 60% nya dari pariwisata. Kini, banyak pengembang internasional yang membangun hotel baru. Ada Bintan Resorts di utara Pulau Bintan. Di situ ada kawasan Treasure Bay, Lagoi.

Di sudut lainnya, ada Lagoi Plaza. Inilah mal satu-satunya di Pulau Bintan dengan fasilitas rumah makan, pertokoan, dan pasaraya. Tempatnya di sebelah Hotel Swiss-Bel. Kawasan ini bakal diformat seperti Bali-nya Kepulauan Riau. Daerahnya bersih, modern, dan sudah disentuh landscape dan pengelolaan kawasan wisatanya modern. Belum lagi Treasure Bay, kota resort tepi pantai terpadu yang dibangun dengan luas 338 hektar di Pulau Bintan.

Lokasinya sangat strategis. Hanya 45 menit dari Singapura dengan menggunakan kapal ferry. Dan hanya 75 menit atau bahkan kurang dari Bandara Raja Haji Fisabilillah dengan mobil. “Jangka panjangnya kami akan buat destinasi wisata yang aman dan nyaman di Bintan,” terang Bupati Bintan Apri Sujadi, yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan, Luki Zaiman Prawira, Sabtu (2/4/2016).

Nyamannya destinasi wisata di Lagoi membuat 800 rider yang tampil di prolog Tour de Bintan 2016, Jumat (1/4) sore, merasa happy. Jelajah wisata sejauh 12 km yang berada persis di pinggir Laut China Selatan memberi sensasi beda yang tak pernah dirasakan saat berlomba di daerah lain.

“Matahari bersinar terus sepanjang hari. Jalannya juga bagus. Belum lagi hembusan angin dari laut dan panorama hutan bakau di sepanjang jalan. Sensasinya belum pernah saya rasakan di tempat lain. Ini sangat menyenangkan,” terang rider asal Project 852, Clark Williams, usai prolog Tour de Bintan 2016.

Sejak awal Bintan sudah diposisikan sebagai destinasi sport tourism. Beragam even internasional sudah kerap digelar di sana. Dari mulai Tour de Bintan, Ironman Bintan Indonesia, Bintan Triathlon hingga Sungailiat Triathlon, semua selalu dibanjiri ratusan peserta asing,

“Coba lihat Tour de Bintan 2016 ini. Pesertanya 800-an, dan 90 persennya dari luar negeri. Masing-masing pesertanya rata-rata didampingi lima orang. Ada tehnisi, tenaga medis serta pendamping lomba. Semua butuh tempat menginap, makan, transportasi, dan sarana hiburan. Banyak sekali devisa yang masuk dalam sekali kegiatan,” terang Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, I Gde Pitana. [*]

– See more at: http://gayahidup.inilah.com/read/detail/2285447/pulau-bintan-jadi-halaman-bermain-orang-singapura#sthash.zYxoowz1.dpuf

spiral

Three Things Your Business Needs to Know About 2016

business insider

We sat down with the General Manager of Dun & Bradstreet (D&B) Indonesia, Krisantus Veni Calix, and asked him about their latest Business Optimism Index for Q4 2015, the outlook for 2016 and how companies are faring in these times.

 

 

 

1. What can businesses expect for the rest of 2015 and the new year, 2016?

Based on our recent survey, businesses are feeling more pessimistic across all key indicators, namely sales, net profits, selling price, new orders, inventory, and employment. This is the fourth consecutive quarter of decline, and shows that the global slowdown is taking its toll on domestic firms.

 

Nonetheless for 2016, we expect Indonesia to perform better in line with the improving global economy. According to the World Economic Outlook (WEO) 2016 released by International Monetary Fund (IMF), global economy is expected to grow by 3.8%, an increase of 0.5% from 2015. Our D&B analysts forecast 6.0% growth for Indonesia next year compared to 4.7% this year.

 

Growth will be supported by recovery in developed markets such as US, EU and Japan, which are our main export destinations. In addition, commitment from Indonesian government to boost state spending in infrastructure sector will be an important driving force. However, China’s slowdown, weakening global commodity prices, and prolonged instability of global financial markets could negatively impact Indonesia’s growth prospects.

 

2. How has the credit quality of Indonesian firms changed in the past year?

 

Screen Shot 2015-10-28 at 3.46.38 PM

 

We find that the overall credit ratings of Indonesian firms have largely remained unchanged over the past year (2014 to 2015). In fact, the percentage of local firms which have had their credit ratings downgraded was significantly lower than those which were unchanged.

 

The D&B Rating consists of two indicators – one measures the financial strength and another measures the risk condition of the company. Financial strength is an indication of how financially sound the company is while the risk indicator focuses on the management experience and any negative listings of the company.

 

Based on our findings, we find that Indonesian firms are still financially sound. Out of every 100 firms, we noted that none of the firms have had their credit ratings downgraded over the past year (2014 to 2015). This is in line with the upgraded credit ratings, which was only 3.13% over the past year.

 

In conclusion, we can say that most Indonesian firms have had their financial strength unchanged over the past year. On the contrary, there is considerable movement in risk conditions. However, this should be no cause for alarm as the credit ratings are evaluated based on a company’s fundamentals and merits.

 

3. What advice do you have for Indonesian firms to tide through the rough times?

The business community is expected to begin rationalization and efficiency amid current economic conditions, such as reviewing investment expenses, and re-planning and optimizing existing ones. Firms must also continue to be creative and smart in utilizing the government economic package policies to stimulate local economy and business activity.

 

Finally, it always helps to stay informed of your business partners and suppliers. Any failure or stress in them especially during an economic slowdown can potentially disrupt your business.

 

Screen Shot 2015-10-28 at 6.37.01 PM

 

 

———-

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

This post was prepared by Oana Aristide, Senior Economist on D&B’s Global Data, Insight and Analytics team. Based in the UK, she covers three Scandinavian countries as well as Romania, Japan, Malaysia, and the Philippines as a contributor to D&B’s Macro Market/Country Insight Products. She has a background in central banking.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi bank yang memiliki kapitalisasi terbesar
di Asia Tenggara dengan nilai US$24,5 miliar pada bulan ini.

BCA yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, berhasil mengungguli DBS
Group Holdings Ltd asal Singapura.

Saat ini Bank DBS merupakan bank terbesar di Singapura. Berdasarkan data yang
dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/2/2016) menunjukkan kapitalisasi pasar DBS
turun di bawah BCA, atau berada pada kisaran US$23 miliar.(bisnis/ay)read more…

rose KECIL

Jakarta detik -Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada akhir 2015 lalu, 195 negara peserta konferensi sepakat untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan beralih ke bahan bakar nabati (biofuel).

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengajak negara anggota ASEAN, India, dan China menggunakan biofuel yang berbahan baku Crude Palm Oil (CPO). Caranya dengan menjalankan program mandatori biofuel seperti di Indonesia.

“Kita ingin negara-negara ASEAN mulai program B5, juga India dan China, apakah B5 (biofuel 5%) atau B10 (biofuel 10%) karena semua negara sepakat dengan kesepakatan di Paris, mengurangi emisi karbon. Caranya dengan lebih banyak menggunakan biofuel,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Minyak sawit, dia menegaskan, tidak merusak lingkungan. Sebaliknya sawit justru dapat berkontribusi mengatasi perubahan iklim. “Palm oil itu bagian dari solusi climate change. Selama ini ada yang menyebar kampanye negatif, itu tidak benar. Yang terjadi kalau kita menggunakan biodiesel , kita membantu mengurangi emisi karbon,” paparnya.

Rizal menambahkan, pemerintah Indonesia pun telah bersikap tegas mencegah perluasan lahan sawit dengan cara pembakaran hutan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak para pelaku pembakaran hutan.

“Pemerintah sendiri mulai tegas untuk mengurangi kebakaran. Contohnya Presiden Jokowi meminta TNI dan Polisi mengambil langkah kalau ada kebakaran hutan lagi. Kalau ada kebakaran (hutan) besar, yang pertama dipecat adalah komandan korem dan komandan polisi setempat. Kita ingin memperbaikinya. Kita juga percaya hutan juga harus dikelola dengan sustainable,” pungkasnya.

(hns/hns)

bird

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo mengatakan profesionalisme merupakan kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Kuncinya di etos kerja, produktivitas dan daya saing. Inilah profesionalisme,” kata Presiden ketika membuka Rapim TNI-Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat.

Presiden mengingatkan bahwa saat ini Indonesia bukan lagi akan menghadapi era MEA, melainkan sudah memasuki era MEA.

Untuk itu, kata Presiden Jokowi, bangsa Indonesia harus meninggalkan tradisi-tradisi lama yang menyebabkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan bangsa lain.

“Dulu kita sangat takut sekali dengan krisis Yunani, tapi ternyata ada yang lebih menakutkan yakni depresi Yuan, kenaikan suku bunga The Fed. Ini yang harus direspons. Merespons perubahan-perubahan dunia dengan profesionalisme,” katanya.

Kedatangan Presiden dalam acara Rapim TNI-Polri adalah untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada 173 orang peserta Rapim TNI-Polri yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, perwira tinggi TNI, kapolda dan perwira tinggi Polri di luar struktur.

Dalam Rapim yang bertema “Dengan Memperkuat Soliditas, Profesionalisme dan Revolusi Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah”, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan jajaran kepolisian dan TNI siap mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2016.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan mendukung pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, maka seluruh jajaran TNI – Polri akan mengawal dan mengamankan jalannya pembangunan guna menjamin kedaulatan negara,” papar Kapolri.

Dalam acara tersebut turut hadir beberapa menteri dan pejabat negara antara lain Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.(*/hrb)

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/profesionalisme-kunci-sukses-hadapi-mea/138730
Sumber : INVESTOR DAILY

long jump iconJAKARTA okezone– Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan sektor swasta merupakan faktor utama dalam mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan negara berkembang yang ada di kawasan Asia.

“ADB percaya bahwa sektor swasta adalah kunci pertumbuhan di negara-negara berkembang Asia dan mitra yang penting guna mengentaskan kemiskinan,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai hasilnya, menurut dia, ADB juga secara substansial memperluas pembiayaan sektor swasta dan investasi guna menyelaraskan dengan kebutuhan yang terus berubah dari kawasan yang dinamis ini.

ADB juga telah menyetujui hingga 2,6 miliar dolar AS untuk pembiayaan baru dan investasi bagi sektor swasta pada 2015, atau meningkat 37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagai hasil dari perluasan yang signifikan tersebut, portofolio investasi sektor swasta ADB telah meningkat menjadi lebih dari 8 miliar dolar AS.

“Dengan mempromosikan perbaikan iklim bisnis, dengan meningkatkan akses yang lebih fleksibel terhadap solusi pembiayaan dan fasilitasi perdagangan, ADB membantu sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas tinggi dan meningkatkan standar hidup,” tuturnya.

Ia juga mengemukakan, selain pertumbuhan dalam volume perekonomian, operasi sektor swasta ADB dinilai juga telah mencapai tahapan sektor prioritas strategis pada 2015, termasuk perubahan iklim, ekonomi perbatasan, persamaan jender, dan bisnis inklusif.

Sebelumnya di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menginginkan agar jumlah pelaku wirausaha harus ditingkatkan karena saat ini jumlahnya hanya 1,56 persen dari penduduk Indonesia.

“Ada tiga cara meningkatkannya yaitu dengan melakukan pelatihan, mengadakan kompetisi dan memberikan penghargaan,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram dalam sebuah acara pemberian penghargaan kepada pelaku usaha mikro di Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut Agus Muharram, pemerintah secara rutin sudah melakukan ketiga hal tersebut, termasuk dengan memberikan modal awal sebesar Rp25 juta bagi para pemenang kompetisi wirausaha.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016 dan menurunkan suku bunga skema kredit itu menjadi 9,0 persen, turun tiga persen dari tahun sebelumnya.

Namun, lanjutnya, pemerintah tidak bisa sendirian dalam melakukan peningkatan jumlah pelaku wirausaha, perlu dukungan dari semua pihak termasuk kelompok industri.

Ia menuturkan kerja sama antarpihak tersebut juga dapat meningkatkan kualitas para pelaku UKM dalam mengarungi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

(rzy)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan meresmikan pabrik clothing asal Korea di Wonogiri. Pabrik ini merupakan anak usaha dari Group Pan Pacific.

Pantauan Okezone, Jumat (22/1/2016), para undangan sudah memenuhi PT Nesia Pan Pacific Clothing yang didominasi warga negara Korea. Jokowi dijadwalkan meresmikan pabrik ini pada pukul 15.00 WIB.

Sekadar informasi, PT Nesia Pan Pacific merupakan anak perusahaan Group Pan Pacific yang ke-6 yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada PT Pan Pacific Nesia di Kabupaten Subang, PT Pan Pacific Nesia Knit di Kabupaten Semarang, PT Pan Pacific Jakarta di Jakarta, PT Tunggal Indotama Abadi di Bogor, dan PT Nesia Pan Pacific Blouse di Jakarta.

Adapun total rencana penyerapanTKI di Wonogiri sebanyak 12.600 tenaga kerja dengan kapasitas produksi per tahun dari tujuh pabrik di Wonogiri sebanyak 1,5 juta pakaian. Namun, baru dua pabrik yang beroperasi dengan penyerapan tenaga kerja 1.000 orang dan lima lainnya dalam proses pembangunan.

PT Nesia Pan Pacific Clothing merupakan pabrik tekstil yang berorientasi ekspor 100 persen dengan nilai investasi USD14,5 juta yang sudah terealisasi.

http://economy.okezone.com/read/2016/01/22/320/1294523/presiden-jokowi-akan-resmikan-pabrik-asal-korea-di-wonogiri
Sumber : OKEZONE.COM

 

Liputan6.com, Jakarta – Pada abad kedua masehi, serombongan warga Nusantara dengan kapal dan sistem navigasi yang didesain sendiri telah menjelajah hingga ke Afrika, menjual hasil bumi Nusantara dan membeli produksi lokal di sana untuk dibawa pulang.

Setengah abad kemudian, kerajaan Sriwijaya menguasai perairan Nusantara dan sangat disegani di Selat Malaka dan Samudera Hindia. Tidak sebatas melakukan perdagangan lintas samudera, kerajaan Sriwijaya juga melakukan perjanjian bilateral dengan kerajaan di Tiongkok untuk memajukan perdagangan dan bekerja sama menumpas kawanan perompak di sepanjang jalur perdagangan.

Kejayaan Majapahit pada abad XII juga tidak terlepas dari ketangguhan armada laut dan dagangnya, sehingga mampu berkiprah dalam perdagangan luar negeri.

Kodrat negara kepulauan sejatinya memang terbuka. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia—dengan hamparan pulau-pulau yang dipertautkan oleh lautan membentuk zamrud khatulistiwa—perdaganganlah yang menjadi motor penggerak kemakmuran.

Tanpa perdagangan, sebagian besar hasil bumi bakal teronggok membusuk dan berbagai kebutuhan yang belum mampu dihasilkan sendiri, bisa didatangkan dari luar negeri.

Sebagian besar negara ASEAN juga berkarakter terbuka sejak lama. Porsi ekspor dan impor dalam produk domestik bruto (PDB) rata-rata negara ASEAN relatif sangat tinggi. Sejak awal 2000-an perdagangan di antara sesama negara ASEAN praktis sudah bebas, nyaris tanpa hambatan.

Tidak sebatas perdagangan. Mobilitas manusia antar negara ASEAN juga tanpa hambatan berarti. Jutaan tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia dan Singapura.

Maskapai penerbangan ASEAN sudah lama leluasa mendarat di berbagai kota diIndonesia. Bank-bank milik Malaysia dan Singapura dengan mudah dijumpai di berbagai kota. Bahkan, bank-bank asing di luar ASEAN sekalipun, memperoleh perlakuan yang sama.

Tenaga profesional seperti akuntan, penasihat keuangan, dan manajer pabrik dari negara luar dengan mudah ditemui di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.

Lantas, apa yang hendak dicapai dengan MEA? Jangan terpukau dengan kepanjangannya: Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA jauh api dari panggang dengan Uni Eropa. Dari namanya saja sudah mencerminkan perbedaan mendasar.

Uni Eropa sejak berdirinya sudah menerapkan berbagai instrumen untuk berintegrasi. Mereka punya mata uang tunggal, anggaran tersendiri, dan Parlemen Eropa. Semua negara anggota menganut demokrasi dan standar sosial yang tinggi.

MEA tidak pernah menggunakan kata integrasi dengan kelengkapan instrumennya. ASEAN lebih menekankan pada integrasi dengan perekonomian global. Memang, pendirian ASEAN lebih sarat dengan muatan politik ketimbang ekonomi.

ASEAN berdiri ketika perang Vietnam sedang berkecamuk, muncul ketakutan penetrasi komunisme di Asia Tenggara, serta Indonesia dan Malaysia baru saja selesai berkonfrontasi. Kala itu tidak satu pun negara ASEAN memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Instrumen yang diandalkan adalah kerja sama. Kesepakatan hampir selalu diiringi oleh pengeculian atau exclusion list yang panjang. Dalam kerangka MEA, yang mengemuka bukanlah integrasi atau unifikasi, melainkan konektivitas lewat physical connectivity,institutional connectivity, dan people-to-people connectivity.

Karakteristik ASEAN yang outward looking terlihat dari porsi perdagangan intra-ASEAN yang sangat rendah dan cenderung mandek. Pada 2004, perdagangan intra-ASEAN hanya 24,3 persen dari keseluruhan perdagangan luar negerinya dan turun menjadi 24 persen pada 2014.

Bandingkan dengan perdagangan intra-Uni Eropa yang mencapai hampir dua pertiga dari total perdagangan luar negerinya pada 2013, dan NAFTA sekitar separuh dari total perdagangan luar negeri Amerika, Kanada, dan Meksiko. Mitra dagang utama mayoritas negara ASEAN adalah Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, India, Rusia, Kanada, dan Selandia Baru.

Apakah dengan begitu MEA tidak membawa manfaat bagi negara-negara ASEAN? Tentu saja tidak. Dengan mengedepankan konektivitas, pasar ASEAN lebih terintegrasi. Pihak luar ASEAN memandang ASEAN sebagai satu pasar sehingga lebih memikat.

Betapa tidak, PDB berdasarkan paritas daya beli (GDP based on purchasing power parity) ASEAN pada 2014 senilai lebih dari 6 triliun dolar AS, terbesar keempat setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Jepang di urutan kelima.

Pasar ASEAN yang relatif besar ini menambah daya tarik bagi investor dari luar ASEAN dan juga investor dari dalam ASEAN. Sekalipun MEA terwujud, investasi asing langsung di ASEAN melonjak tajam dari 21 miliar dolar AS pada 2000 menjadi 112 miliar dolar AS pada 2014.

Pada periode yang sama, investasi asing langsung dari dalam ASEAN sendiri juga melonjak dari 0,8 miliar dolar AS menjadi 24,4 miliar dolar AS. Walaupun porsi penanaman modal asing langsung intra-ASEAN relatif rendah, namun peningkatannya cukup menakjubkan, dari hanya 2,8 persen tahun 2000 menjadi 17,5 persen pada 2014.

Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin penanaman modal asing langsung itu. Bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar semata, melainkan memilih Indonesia sebagai production base untuk pasar regional maupun global.

Sejauh ini Indonesia agak tercecer, Vietnam dan Malaysia lebih banyak dipilih oleh produsen kelas dunia. Belakangan Vietnam menjadi primadona baru. Boleh jadi Myanmar akan menyusul.

Indonesia tidak boleh terpaku pada konsep komoditi unggulan. Kelebihan dari ketiga negara yang disebutkan terdahulu adalah pada kemampuannya beradaptasi dengan sistem global supply chain. Ketiga negara itu mempersiapkan infrastruktur pendukung agar dilirik oleh produsen parts and components. Jadi, yang dijadikan target adalah kegiatan unggulan, bukan produk unggulan.

Di era MEA, ancaman utama bukanlah membanjirnya barang impor dari ASEAN, karena era ASEAN Free Trade Area (AFTA) sudah lama terwujud. Durian Bangkok telah lama membanjiri Indonesia. Produk minuman dari Malaysia sudah merajalela. Sebaliknya, Indonesia memiliki peluang memasarkan beragam buah-buahan dan sayur mayur. Kuncinya adalah pembenahan pasca panen dan dukungan logistik.

Jika hendak memperoleh maslahat (benefit) lebih besar, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi agar porsi produk manufaktur dalam ekspor naik signifikan. Hanya dengan meningkatkan ekspor manufaktur, Indonesia dapat menikmati additional gains from trade dari peningkatan perdagangan intra-industri.

Namun bagaimanapun, karena pasar Indonesia terbesar di ASEAN—dua kali lipat lebih besar dari Thailand yang di urutan kedua—potensi maslahat yang bisa digapai Indonesia relatif lebih kecil.

Dengan pertimbangan itu, Indonesia selayaknya mendorong ASEAN memperlebar jangkauan dengan menggandeng negara-negara yang pasarnya lebih besar. Dengan Tiongkok ASEAN telah mengikatkan lewat ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Vietnam tampaknya tak bisa menunggu inisiatif ASEAN selanjutnya. Dengan kesadaran penuh, Vietnam lebih maju dua-tiga langkah. Vietnam bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat dan telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Indonesia baru menyatakan minat. Produk-produk Indonesia yang hendak masuk ke Amerika Serikat harus melewati jalan biasa sedangkan Vietnam menikmati jalan tol bebas hambatan.

Ironis kalau kita menatap kembali ke sejarah panjang Nusantara. Untuk jasa keuangan, khususnya perbankan, Indonesia sangat tertinggal. Tiga bank terbesar dari segi aset diborong oleh Singapura. Tiga posisi berikutnya diduduki oleh bank-bank Malaysia.

Di posisi ke-7 sampai ke-10 diisi oleh bank-bank Thailand. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Tanah Air menyusul di posisi ke-11. BRI, BCA, dan BNI menguntil setelah Mandiri.

Supaya lebih bertaji, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank nasional kecuali melakukan konsolidasi dengan bergabung. Jika misalnya Mandiri dan BNI bergabung, posisinya langsung naik ke urutan ke-7. Singapura, Malaysia, dan Thailand jauh hari sudah melakukan konsolidasi secara konsisten.

Bank ibarat jantung perekonomian. Fungsinya menyedot dana dari masyarakat dan memompakan kembali dana itu ke masyarakat dalam bentuk kredit. Betapa lemah fungsi jantung dalam perekonomian Indonesia, tercermin dari besarnya kredit yang disalurkan sektor keuangan hanya 46 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan Thailand sebesar 173 persen, Malaysia 143 persen, dan Vietnam 108 persen.

Kita hanya menang tipis terhadap Kamboja (40 persen). Tentu saja, kondisi di atas disebabkan oleh dana pihak ketiga yang juga masih relatif rendah.

Tak heran karena jumlah orang dewasa yang memiliki akses ke perbankan (financial inclusion index) juga sangat rendah yaitu hanya 36,1 persen. Bandingkan dengan 80,7 persen untuk Malaysia dan 78,1 persen untuk Thailand.

Tiada jalan mundur bagi Indonesia. Sejarah panjang bangsa ini membuktikan, hanya dengan menyerang (outward looking) rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera. Jangan karena alasan tidak siap, membuat kita semakin menutup diri.

Dengan lebih menutup diri dan defensif, risikonya adalah keterpurukan relatif lebih dalam. Kita akan semakin tercecer dalam kancah global.

Saatnya membangkitkan semangat dan tekad baru, kembali ke jati diri sebagai bangsa maritim dengan memperkokoh sarana dan prasarana perhubungan laut. Penguatan transportasi laut dengan kelengkapan sarana pendukungnya, menjadi modal dasar untuk memenuhi prasyarat mutlak untuk berjaya mengarungi integrasi regional dan global.

Prasyarat itu adalah mengintegrasikan perekonomian nasional. Bagaimana mungkin kita berhasil berintegrasi dengan perekonomian regional dan global, kalau perekonomian nasional sendiri belum terintegrasi.

 

 

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali singgung perihal suku bunga perbankan nasional yang masih lebih tinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. JK menilai, suku bunga perbankan nasional harus kompetitif saat dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Besaran suku bunga di suatu negara, lanjut JK, mencerminkan tingkat efisiensi negara tersebut. Memasuki MEA, negara yang paling efisien akan unggul di era persaingan global.

Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong efisiensi di segala sektor, termasuk di sektor perbankan.

“Pemerintah tahun depan akan mendorong suatu pergerakan dari bawah. Salah satunya adalah mendorong sektor keuangan lebih murah. Oleh karena itu, bunga lebih murah untuk KUR dan UKM yang akan datang dengan subsidi,” ujar JK di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (30/12).

JK berharap sektor perbankan mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompetitif dan efisien. JK pun meminta Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pelopor penurunan tingkat suku bunga perbankan. JK mengaku sering berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo untuk mempertimbangkan segala peluang penurunan tingkat bunga perbankan.

“Kita sering bicara dengan Gubernur BI bagaimana sektor keuangan ini lebih baik. Kita jangan suatu negara yang maju haruslah sektor keuangan maju karena sektor riilnya. Bukan sebaliknya. Oleh karena itu maka perbankan apakah itu untuk korporasi ataupun untuk UKM, tentu tidak bisa lagi ambil keuntungan dengan bunga tinggi. Tapi harus ambil keuntungan dari tingginya pertumbuhan ekonomi,” papar JK.

JK mengajak semua pihak, terutama perbankan dan Bank Indonesia untuk mengubah pola pikir agar pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan serapan tenaga kerja semakin sinkron dan bertumbuh positif.

“Sering orang katakan mengapa bank Malaysia, Singapura lebih maju daripada kita. Karena dia berpikir, dia maju karena maju bukan karena bunga tinggi untuk diberikan ke rakyat. Karena itu kita harua mengubah mindset dan perbankan kita. Kita maju bersama-sama bukan maju sepihak. Oleh karena itu mari kita capai tiga hal pokok secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi, orang bekerja dan tentu stabilitas dalam bentuk inflasi, mata uang dan sebagainya,” tutup JK.

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) merilis data tentang 12 hal yang perlu diketahui soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan diterapkan tahun depan.

ADB memaparkan, 10 negara di Asia Tenggara berusaha meluncurkan satu pasar tunggal untuk barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, untuk menjadi salah satu perekonomian sekaligus pasar terbesar di dunia.

Dalam situs resminya, lembaga itu menyatakan, sedikitnya ada 12 hal yang mesti diketahui soal pemberlakuan MEA ini.

1. Pusat gravitasi ekonomi global bergeser ke Asia, terutama Cina dan India.

2. ASEAN menciptakan pasar tunggal MEA untuk aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil.

3. Jika ASEAN satu negara, dia menjadi terbesar ketujuh  di dunia dengan produk domestik bruto gabungan US$ 2,4 triliun pada 2013.

4. Dengan lebih dari 600 juta orang, potensi pasar ASEAN lebih besar dari masyarakat Uni Eropa atau Amerika Utara.

5. ASEAN salah satu wilayah ekonomi paling terbuka di dunia dengan total ekspor barang lebih dari US$ 1,2 triliun atau hampir 54 persen dari total PDB ASEAN.

6. ASEAN mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk integrasi ekonomi regional.

7. MEA didirikan pada empat inisiatif dasar, yakni jadi pasar tunggal dan basis produksi, peningkatan daya saing, mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil, dan integrasi ASEAN ke ekonomi global.

8. Infrastruktur fisik ASEAN sangat penting untuk MEA dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi.

9. Salah satu tantangan untuk MEA adalah kesenjangan pembangunan.

10. Sejumlah analis percaya MEA akan melewati tenggat waktu pada Desember 2015 karena sejumlah persyaratan, yakni perubahan undang-undang domestik maupun konstitusi.

11. Fleksibilitas, yang mencirikan kerja sama ASEAN, bisa menjadi dalih ketidakpatuhan negara anggotanya.

12. ASEAN membutuhkan rencana MEA di masa mendatang mencapai aspirasi pembangunan jangka panjang.

 

BISNIS.COM

 

IN 1999 ANDY CHAN, a middle-aged Hong Kong businessman, set up a company in Shenzhen, just over the border on the Chinese mainland, making pretty sets of bath soap to fill American Christmas stockings. They were sold at $10 apiece at retailers like Walmart. His firm made and shipped them, by the hundreds of thousands in each steel container, for just $4. In the first few years his firm made a bomb. He paid his workers a pittance, 290 yuan (then $35) a month, and imported his raw materials from Malaysia for next to nothing. But then China’s exchange rate soared, his workers’ wages rose almost tenfold, the authorities started enforcing overtime rules and competition turned brutal. The business collapsed. Now he is a taxi driver. “You can’t do this business in Shenzhen any more unless you break the law. You have to go to South-East Asia,” he says bitterly.

Hard as it is on Mr Chan, trade in East Asia is ruthlessly opportunistic. Since Japanese multinationals put the “Flying Geese” model of manufacturing into practice in the 1980s, Asian factories have migrated, via the continent’s “miracle” economies, to China and South-East Asia. Fuelled largely by foreign investment, they are on a permanent quest for cheaper labour and greater efficiency. As cities along China’s throbbing coastline are priced out of the market, inland locations such as Chongqing, or lower-wage countries like Vietnam and Cambodia, have become the new goslings.

But the image of flying geese is no longer as fitting as it once was, because the production apparatus has become more like a spider’s web, with components flitting in all directions and goods crossing and recrossing borders. Victor and William Fung, owners of Li and Fung, a Hong-Kong-based company that helps orchestrate these supply chains, have said that this network has “ripped the roof off the factory”. Suppliers can now be anywhere. In their book, “Competing in a Flat World” (written with Yoram Wind), the two Fungs use the example of a pair of shorts they made for an American retailer. The buttons came from China, the zips from Japan, the yarn was spun in Bangladesh and woven into fabric and dyed in China, and the garment was stitched together in Pakistan. “Yet every pair of shorts has to look as if it were made in one factory.”

Tangled web

As a result, East Asia has become one of the most interconnected regions in the world. Trade among EU nations remains even more extensive, but they are part of a single market whereas East Asia has only a tangle of free-trade agreements. As Prema-chandra Athukorala, an economist based in Australia, points out, network trade has been the most dynamic part of world manufacturing exports since the 1990s. The share of East Asian developing countries increased from 14% in 1992-93 to over 30% in 2007-08, with China the main driving force (see chart 1).

Such is the pull of China within this new “Factory Asia” that the currencies of most countries in the region now track the Chinese renminbi more closely than they do the American dollar, reckon Arvind Subramanian and Martin Kessler, formerly of the Peterson Institute. Yet for all its power, China is still only a part of the spider’s web, not the centre of it. “What makes the region unique is that you have a tight fit between regional and global integration. The supply chain is linked to final-goods markets in the United States and the EU,” says Razeen Sally of the Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore.

Global trade has slowed down in the past two years, and in 2012 East Asian trade with the rest of the world for the first time made no contribution to growth. Yet despite the lingering fallout from the 2008 global financial crisis the network effect is still going strong. Exports, especially to America, have shown signs of picking up this summer. Sudhir Shetty, the World Bank’s chief economist for East Asia and the Pacific region, expects the emerging countries in his area to grow by 7% this year, far faster than anywhere else in the developing world.

China’s slowing growth rate remains a concern, but the ten members of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), including Indonesia, the Philippines, Singapore and Vietnam, are trying to make their region more self-sustaining. Next year ASEAN plans to establish an “economic community”—a single market to make network trade more seamless.

But China’s assertiveness over disputed territories in the South and East China Seas has put it at loggerheads with important trading partners such as Vietnam and Japan. As yet the economic costs have been bearable, but the risks are high.

James Reilly of the University of Sydney thinks that China’s new posturing is a revival of an old practice known as economic statecraft, meaning it is deploying its wealth for strategic foreign-policy purposes. This practice involves both carrots and sticks. In Asia the carrots have included pipelines, railways and trunk roads that China has provided around the region, mainly to supply its own economy with raw materials, but with wider benefits, especially for its poorer neighbours.

But there is also coercion, even if this is often counterproductive. In 2012, for example, Chinese officials indirectly encouraged a consumer boycott of Japanese goods as Japan reasserted its claim to disputed islands it calls the Senkakus and the Chinese call the Diaoyus. Customs officials tightened up inspections of Japanese imports. Yet Japan did not back down. Instead, it got closer to neighbours in the region who also objected to Chinese aggressiveness, says Mr Reilly. In the same year Chinese restrictions on banana imports from the Philippines led to a backlash among Filipinos that brought their country closer to America.

Last summer Chinese businesses in Vietnam were attacked by locals after a Chinese oil firm put a rig in contested waters

Bonnie Glaser of the Centre for Strategic and International Studies, a think-tank in Washington, says China may even be pursuing economic integration to strengthen its leverage. “China’s strategy is to weave together a network of economic interdependence. It is using the centrality of its power to persuade other nations that to challenge China on territorial issues is simply not worth it.” But its neighbours are not sitting placidly by. Last summer Chinese businesses in Vietnam were attacked by locals after a Chinese state-owned oil firm put an oil rig in waters that both countries lay claim to.

Since then, American officials say, its allies in the region have become somewhat keener to move into America’s economic orbit to keep China in check. Japanese investment in China fell to $9.1 billion in 2013, from $13.5 billion the year before. At the same time Japan’s investment in ASEAN more than doubled, to $23.6 billion. Myanmar, until recently a satrap of China, is opening up to the West.

Even in Singapore, which has a big ethnic Chinese community and sees itself as a cultural bridge between east and west, China’s conduct has raised eyebrows. Simon Tay, chairman of the Singapore Institute of International Affairs, says its treatment of countries such as Vietnam shows that political integration has failed to match the economic sort. “The post-war period has provided a sense of stability that has enabled Asians to mind their own business—literally the business of business,” he says. “There is unease about a China-centric region.”

Some economists say China’s assertive behaviour may also be a way of testing whether America’s economic power in the region is waning, as many of its leaders believe. They think that the Chinese may want to re-establish the old hierarchical system in which they were clearly in control but at the same time felt a sense of noblesse oblige.

Two striking hints of this came during Xi Jinping’s first visits as China’s president to ASEAN countries last year and to the Indian Ocean in September this year. On both tours he spoke of his desire to create a “maritime Silk Road” that would build port infrastructure and establish shipping co-operation with smaller, friendly nations like Cambodia and Sri Lanka along ancient trade routes established when China was the undisputed hegemonic power. He also announced the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank, a rival to the Japan-driven Asian Development Bank but with deeper pockets—at least $50 billion in startup funds.

Yet for all its swagger, China is not impregnable. Its economic growth looks increasingly unsustainable, and most of its people are still relatively poor. Though there is a middle-class boom in coastal cities, the country’s average GDP per person is somewhere between that of the Philippines and Malaysia and still a long way from South Korea or Japan. The Communist Party knows that, to a large extent, its legitimacy rests on continuing to improve living standards.

From silk to services

That means taking economic reform further and increasing the value of goods and services produced in China, hoping to emulate the success of Singapore and Hong Kong, which generate far more value from services such as banking than from selling manufactured goods. Mr Xi has made reforms to the service sector a priority. He must also be casting a wary eye to North America where robotics, 3D printing, mass customisation and other new trends could put pressure on Asia’s factory model.

There are some promising alternatives to manufacturing. Last summer’s huge IPO of Alibaba, a Chinese e-commerce firm, underscores the potential of digital business. Tencent, another Chinese internet company, has more revenues and profits than Facebook. Lisa Hanson of Niko Partners, a Silicon Valley-based tech consultancy, says companies like Tencent have turned China into a world leader in online gaming.

One of the best tools for promoting economic reform is to use free trade and foreign competition to force overprotected service industries to modernise. Jiang Zemin, the president at the time, understood that when he took China into the World Trade Organisation in 2001. Japan’s prime minister, Shinzo Abe, has often made the same point when justifying his decision to join the Trans-Pacific Partnership, a free-trade grouping led by America. The big question is whether Messrs Xi and Abe are prepared to use Pacific-wide trade pacts to maintain that reformist zeal—and whether America has the political will to accommodate them.

Bisnis.com, JAKARTA—Pertumbuhan laba bersih kalangan bank asing kian melesat jauh meninggalkan perolehan keuntungan kelompok bank lainnya.

Data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan laba bank asing melaju sebesar 40% dari Rp4,69 triliun pada kuartal III/2013 menjadi Rp6,57 triliun di periode yang sama tahun ini.

OJK mencatat laju pertumbuhan tersebut ditopang naiknya pendapatan bunga kelompok bank ini yang naik sebesar 31%.

Adapun, dari data SPI tersebut, kenaikan pendapatan bunga tersebut disumbang dari kredit yang diberikan kepada bank lain serta surat berharga.

Tercatat, pendapatan dari kredit kepada bank lain dan dari surat berharga naik masing-masing sebesar 218% dan 68%.

Dengan kenaikan tersebut, pendapatan bunga bersih pun ikut terkerek sebesar 33% dari Rp8,04 triliun pada September 2013 menjadi Rp10,73 triliun di bulan yang sama tahun ini.

Ketua Asosiasi Bank Asing (Foreign Bank Association Indonesia/FBAI) Joseph Abraham mengatakan kalangan bank asing memang tengah memacu pertumbuhan kredit.

“Semua bank asing memang tengah memacu kredit di Indonesia, karena dengan meningkatkan pertumbuhan kredit, artinya mereka juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Joseph kepada Bisnis di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, yang menjadi tujuan bank asing yaitu untuk membantu meningkatkan rasio loan to gross domestic product (GDP) Indonesia yang saat ini masih berada di posisi 35%.

“Padahal negara lain seperti Thailand dan Vietnam, rasio tersebut sudah mencapai 80%. Jadi kami perlu memacu pertumbuhan sektor perbankan,” jelas Joseph.

Sementara itu, Managing Director Head of Corporate and Investment Citi Bank Indonesia Gioshia Ralie menuturkan bank asing memang lebih selektif dalam memilih sektor dan debitur dalam menyalurkan kreditnya.

“Semuanya kembali ke proses, asas risk management kami lebih ketat, sehingga terefleksi di laba,” tutur Gioshia.

 

 

Editor : Rustam Agus

JAKARTA – Ketua Umum Kamara Dagang (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia, salah satunya adalah Singapura.

“Saat ini mata dunia tertuju ke Indonesia, minat mereka besar terhadap kita. Bukan hanya Singapura, banyak yang sudah antre untuk masuk ke Indonesia,” ucap Bambang di Menara Kadin Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurutnya hal itu merupakan peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyambut para investor asing.

“Kita harus segera memperbaiki kondisi kita. Artinya memperbaiki birokrasi, memangkas segala kendala bisnis soal perizinan. Intinya bagaimana mencitakan iklim dunia usaha ini seramah mungkin dan semenarik mungkin untuk para investor,” pungkasnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069884/kadin-investor-asing-antre-masuk-ke-indonesia
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melaju pesat, dapat mencapai 6-7%, dengan pengalihan subsidi BBM ke berbagai sektor produktif dan strategis. Hal itu bisa terjadi karena pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur secara besar-besaran, membangun pembangkit 35 ribu MW untuk mewujudkan listrik murah, serta membangun insfrastruktur pertanian terutama waduk dan satu juta hektare irigasi.

 

Selain itu, pemerintah bersama swasta akan membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan perumahan buruh dan berbagai fasilitas lain untuk pekerja, sehingga para buruh dapat menekan berbagai pengeluaran. Langkah ini akan membuat industri nasional berdaya saing tinggi di tengah mahalnya upah buruh negara kompetitor seperti Tiongkok.

 

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil kepada Investor Daily di ruang kerjanya, Jumat (21/11). Sofyan menjelaskan, beban perekonomian nasional saat ini memang sangat berat. Salah satunya adalah tingginya subsidi BBM sehingga tidak ada ruang untuk membiayai berbagai program penting dan strategis.

 

Dia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, APBN dibebani subsidi BBM yang mencapai Rp 720 triliun. Sementara itu, dana untuk infrastruktur hanya Rp 514 triliun dan dana kesehatan cuma Rp 240 triliun. “Kita tahu subsidi BBM tidak mencapai sasaran dan diambil oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak,” kata dia.

 

Itu sebabnya, pemerintah menaikkan harga BBM agar dana subsidi bisa dialihkan ke program strategis dan produktif, terutama infrastruktur energi, infrastruktur pertanian, serta berbagai program untuk pengentasan kemiskinan.

 

 

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ekonomi-bakal-tumbuh-6-7/100785
Sumber : INVESTOR DAILY

 

JAKARTA KONTAN. With national politics among the key factors to growth, the Indonesian market can expect a brighter outlook next year, according to an investment management firm.

First State Investments Indonesia head of equity Hazrina R. Dewi said the country’s recently improved political situation had created a conducive investment climate that had attracted global investors to pour more money into Indonesia.

Hazrina said the recent news of a Russian company planning to invest up to US$500 million in building a smelter in Indonesia reflected positive sentiment among investors.

A Russian government official said last month that Vi Holding, a leading industrial group in Russia, planned to build a ferronickel smelter here.

According to Hazrina, the bourse would enjoy the advantage of the presence of new investors, especially if they partnered with publicly listed companies here.

“The local companies may see an increase in production, which in turn may generate more profit because of bigger margins,” she explained.

According to Hazrina, infrastructure-related firms are predicted to contribute positively to the stock market until the end of this year, while stocks of state-owned gas firm PT Perusahaan Gas Negara and state-owned telecommunication company PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) are among the biggest gainers.

On Friday, the Jakarta Composite Index (JCI) closed with a slight increase of 0.02 percent to 5,049.49 from the previous close at 5,048.67.

Hazrina said the recent growth of the domestic stock market had been prompted partly by improved conditions in the House of Representatives, after the political coalition associated with Prabowo Subianto softened its opposition to President Joko “Jokowi” Widodo’s administration.

“This could be the time for investors to increase their investment as well as diversify funds,” she said.

Better political situation has improved investment climate, says expert
Local companies set to benefit from partnership with new investors
While abroad, Jokowi promotes Indonesia to potential investors

Indonesia was in 34th place in the World Economic Forum’s global competitiveness index this year.

The index measures the ease of doing business, with bureaucratic red tape and infrastructure woes being the lagging factors.

Late last month, Jokowi said he planned to streamline all licensing procedures so that they fell under the authority of the Investment Coordinating Board (BKPM). The system is expected to be in place in the next three to six months.

“We want to build a one-stop service for national licensing, so investors do not have to go to ministry one, two, three and then the BKPM. One place is enough,” Jokowi said.

With Indonesia’s economy slowing to its lowest level in four years in the second quarter, and the export outlook remaining bleak with weak global demand, investment – which makes up 30 percent of Indonesia’s economy — is one component of gross domestic product (GDP) that could be strengthened to attain higher growth.

According to the BKPM, total foreign and domestic direct investments in the third quarter of this year reached Rp 119.9 trillion and Rp 115.2 trillion in the second quarter.

In the past few weeks, Jokowi has focused on the country’s investment during a series of international meetings. In his international debut during the annual APEC Summit in Beijing early this week, the President encouraged top executives in a business forum in China to invest in Indonesia and promised a wide range of opportunities for investment from seaports to power plants.

In Myanmar, where he attended the ASEAN Summit and the East Asia Summit, Jokowi spoke with regional leaders on bilateral investment partnerships, before attending the G20 Summit. (Grace D. Amianti and Damar Harsanto)

Editor: Barratut Taqiyyah

 

WE Online, Jakarta – Masyarakat mengharapkan tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan siap mengemban amanah dalam menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Itu dua tugas pokok yang harus saya laksanakan, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi,” kata Bambang.

Menkeu mengatakan bahwa tugas tersebut dapat dilakukan dengan menjaga APBN agar tidak melampaui defisit yang ditetapkan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor finansial dan pasar keuangan.

“Saya harus bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal republik ini, terutama melalui instrumen APBN, kemudian menjaga bersama rekan-rekan di forum koordinasi satuan tugas keuangan, kestabilan sistem ekonomi, dan keuangan kita,” ujarnya.

Menurut Menkeu, berbagai tekanan eksternal berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional pada tahun 2015. Untuk itu, upaya menjaga ketahanan fiskal menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi makro.

“Kita harus menjaga ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika pada tahun depan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, serta satu lagi, jatuhnya harga komoditas di pasar global,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan Presiden telah memberikan arahan bahwa seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, dan peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam hal pengalokasian dan penyaluran anggaran.

“Presiden menginginkan semua program yang ditujukan untuk rakyat secara langsung apakah itu melalui pertanian, infrastruktur, perikanan, maupun yang lain, itu harus bisa direalisasikan secara cepat dan tepat,” kata Menkeu.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,0 persen apabila fondasi ekonomi nasional telah memadai dan kinerja investasi makin meningkat.

“Untuk pertumbuhan sebesar 7 persen, membutuhkan pertumbuhan investasi mendekati 10 persen. Kita harus perkuat investasi karena ekspor belum bisa diandalkan dalam jangka pendek,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa pertumbuhan investasi yang baik dapat mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mempercepat prosedur birokrasi agar iklim investasi kondusif bagi para investor.

“Pak Presiden minta tekanan birokrasi yang tidak berbelit, kalau berbelit, investasi tidak masuk. Karena dengan (investasi) itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan 5 persen mengandalkan konsumsi, dapat ditingkatkan,” katanya.

Menurut Bambang, perbaikan prosedur birokrasi tersebut harus didukung dengan kondisi ekonomi makro serta fundamental yang stabil agar sektor investasi bisa memiliki daya angkat yang lebih baik daripada konsumsi untuk mendukung pertumbuhan.

“Investasi itu bukan hanya di investasi asing langsung (FDI), melainkan juga belanja modal, APBN, dan ekspansi BUMN. Kalau mulai 2015, kita punya program infrastruktur besar-besaran, percepatan itu selain membereskan infrastruktur, tetapi juga bisa membantu pertumbuhan,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa dengan melakukan berbagai pembenahan struktural ekonomi yang serius, yang didukung pulihnya kondisi perekonomian global, Indonesia bisa mulai tumbuh tinggi dalam dua atau tiga tahun mendatang.

“Pada tahun 2015, mudah-mudahan sudah lebih pulih, dan paling cepat itu 2016, itu pun memerlukan reformasi struktural yang serius,” kata Bambang. (Ant)

 

detik Jakarta -Negara Tiongkok, AS, Indonesia, Hong Kong-Tiongkok, dan Singapura merupakan tujuan investasi terpopuler para CEO di Asia Pasifik. Hal ini merupakan hasil survei terbaru dari PricewaterhouseCoopers (PwC).

Hasil survei PwC yang diluncurkan kemarin, menunjukkan tingkat keyakinan para CEO di Asia Pasifik terus menguat. Sebanyak 46% eksekutif korporasi di wilayah ini mengatakan mereka sangat yakin akan pertumbuhan selama 12 bulan ke depan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, sebagai penggerak di wilayah Asia Pasifik melambat. Kepercayaan ini meningkat 10 poin dibandingkan tahun 2012 dan empat poin dari tahun lalu,

Hasil penelitian PwC yang diberi nama Visi baru untuk Asia Pasifik: Hubungan yang menciptakan landasan baru untuk pertumbuhan, mensurvei lebih dari 600 pimpinan bisnis (CEO) mengenai prospek bisnis di region Asia Pasifik. Penelitian tersebut dirilis hari ini dalam pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing.

Survei tersebut mendapati bahwa 67% pemimpin perusahaan berencana meningkatkan investasi di wilayah APEC selama 12 bulan ke depan. Rencana investasi tersebut tersebar di masing-masing 21 negara anggota APEC, dimana Tiongkok, AS, Indonesia, Hong Kong-China dan Singapura menjadi tujuan investasi yang terpopuler.

Belanja modal merupakan bagian dari investasi tersebut; 57% responden mengatakan akan membangun atau memperluas infrastruktur sarana dan prasarana di negara-negara APEC selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Sebagian besar juga berencana merekrut karyawan: 38% responden mengharapkan jumlah karyawan di perusahaan mereka meningkat secara global setidaknya sebesar 5% per tahun selama 3-5 tahun ke depan.

Hal yang mendorong keyakinan para CEO adalah sebuah visi dimana keterhubungan di wilayah Asia Pasifik semakin membaik, baik secara fisik maupun virtual, dan pandangan masa depan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah yang makin seimbang.

Misalnya, hampir 60% pemimpin perusahaan mengatakan saat ini mereka bersedia untuk berbagi wawasan dan sumberdaya dengan rekan bisnis mereka untuk mempercepat pengembangan produk dan mendapatkan akses ke pasar. Lebih dari 40% mengatakan perusahaan mereka akan merambah kombinasi bisnis di luar industri inti mereka.

“Saat ini, Asia Pasifik berada pada suatu titik balik seiring kemajuan teknologi yang bergerak melampaui batas negara sehingga menciptakan permintaan baru bahkan industri baru,” kata Chairman PricewaterhouseCoopers International Ltd Dennis M. Nally dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2014),

Survei ini menemukan bahwa perubahan yang digerakkan oleh data memberikan dampak bagi region ini; 57% CEO mengatakan mereka semakin yakin dengan kemampuan mereka untuk merespon perubahan pasar, dan separuh mengatakan mereka semakin terampil dalam memprediksi permintaan pasar. Para pejabat eksekutif ini sangat yakin akan kemungkinan untuk mencetak pertumbuhan (67%) dibandingkan perusahaan sejenis.

“Para CEO mencermati perlunya membuat terobosan untuk mengatasi halangan pertumbuhan usaha. Mereka ingin mewujudkan Trans-Pacific Partnership, untuk menangani permasalahan hak kekayaan intelektual dan mendorong keselarasan aspek regulasi di wilayah ini,” katanya.

(drk/hen)
TEMPO.CO, Jakarta – Jumlah tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Dari jumlah itu, 7,24 juta orang di antaranya berstatus pengangguran terbuka. Kepala Badan Pusat Stastistik Suryamin menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma, dan universitas.

Jumlah pengangguran lulusan SMK adalah 11,24 persen dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan Agustus 2013 yang mencapai 11,21 persen. Jumlah lulusan SMK yang menganggur ini persentasenya lebih besar dibanding persentase lulusan SMA biasa yang mencapai 9,55 persen.

“Ini merupakan informasi bagi pemerintah, agar bisa dilihat link and match-nya,” kata Suryamin pada wartawan di kantornya, Rabu, 5 November 2014. (Baca juga: Mulai 2015, Lulusan SMK Sudah Tersertifikasi)

Sedangkan penggangguran bertitel diploma jumlahnya 6,14 persen dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 5,95 persen. Begitu juga pengangguran bergelar sarjana mencapai 5,65 persen dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 sebesar 5,39 persen.

Selain itu, pengangguran lulusan SD ke bawah hanya sebesar 3,04 persen. Terus menurun dibandingkan Agustus 2013 yang sebesar 3,44 persen. Pengangguran lulusan SMP sebanyak 7,15 persen atau turun dari periode sebelumnya 7,59 persen.

PINGIT ARIA

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun ini mencapai angka 5,01 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan II sebesar 5,12 persen. Menurut dia, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tanah Air pada triwulan III tahun ini. “Faktor global dan domestik,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, hari ini, Rabu, 5 November 2014.

Faktor global, kata Suryamin, bisa dilihat dari melemahnya tingkat pertumbuhan Cina dan Jepang. Pada triwulan III tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai angka 7,8 persen. Sedangkan triwulan III tahun ini, pertumbuhan ekonomi Cina turun menjadi 7,3 persen. (Baca: Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Hambat Penciptaan Pekerjaan)

Adapun pertumbuhan ekonomi Jepang pada triwulan III tahun lalu mencapai 2,4 persen, sedangkan pada triwulan III tahun ini justru -0,2 persen. “Padahal kedua negara ini merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia,” tuturnya.

Untuk faktor domestik, kata Suryamin, dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas ekspor seperti cokelat dan kelapa sawit. “Harga komoditas itu masih belum kembali ke harga normal,” tuturnya. (Baca: Harga BBM Naik Picu Pertumbuhan Ekonomi, Asal…)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB). PDB atas dasar harga yang berlaku pada triwulan III 2014 mencapai Rp 2.619,9 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2.000 mencapai Rp 745,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III jika dibandingkan dengan triwulan II tahun ini mencapai 2,96 persen (q-to-q). Apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga triwulan III 2014 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen. (Baca: Dua Titah Jokowi buat Menteri Keuangan Baru)

GANGSAR PARIKESIT

 

JAKARTA. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III 2014 sebesar 107,24. Indeks ini lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 106,00.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa sektor mengalami kenaikan indeks tendensi. Misalnya sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Indeks tendensi bisnis pada sektor ini pada triwulan II 2014 sebesar 102,13. Lalu naik menjadi 105,85 pada triwulan III.

BPS memperkirakan indeks tendensi bisnis pada triwulan IV akan lebih rendah dibanding triwulan III. “Kita perkirakan nilai ITB triwulan IV sebesar 103,94,” ujar Kepala BPS Suryamin Rabu (5/11).

Salah satu penyebab menurunnya indeks tendensi bisnis adalah pada sektor pertambangan dan penggalian yang belum mengalami peningkatan yang signifikan. Perkiraan ITB pada sektor ini pada triwulan IV 2014 sebesar 102,14. Sebelumnya pada triwulan III 2014 ITB sektor pertambangan dan penggalian sebesar 99,77.

http://nasional.kontan.co.id/news/indeks-tendensi-bisnis-di-kuartal-iii-naik-10724
Sumber : KONTAN.CO.ID

VIVAnews – Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa 4 November 2014 telah menerima para investor dari 20 negara di Istana Negara.

Anggota asosiasi investor, Tom Lembong mengatakan bahwa program-program Jokowi memang menarik investor. Tak heran, ini kali pertama para investor berbondong-bondong meminta izin Jokowi berinvestasi di Indonesia.

“Program Pak Jokowi sangat masuk akal, misalnya pariwisata kurang sekali pengembangannya. Sementara itu, kalau lihat objek wisatanya luar biasa bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara,” kata Tom usai bertemu dengan Jokowi.

Menurut dia, saat pertemuan itu, Jokowi menguraikan peluang-peluang ke depan dengan programnya mulai dari infrastruktur khususnya kelautan, dan pembangkit listrik dan kereta api.

“Ini investor yang bawa dana besar sekali. Total dana yang mereka kelola ada US$8 triliun. Jadi Rp96 ribu triliun. Jadi yang cocok buat mereka itu yang padat modal,” kata dia.

Sebagai contoh, kata dia, pembangunan tol laut, kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dan jalan tol.

Hingga saat ini, para investor itu masih menyurvei untuk wilayah Yogyakarta dan Bali. Sementara itu, untuk Indonesia timur akan dilakukan bertahap.

“Satu per satu. Mana yang masuk akal duluan, kami pakai akal sehat. Di Jawa-Bali saja masih banyak potensinya yang bisa dikembangkan. Tapi, kalau sudah berkembang di Jawa-Bali pasti akan melebar,” ujar dia.

Selain Yogyakarta dan Bali, Tom mengatakan, para investor juga melirik Jawa Tengah.

“Prospek banget, mulai dari harga tanah sampai tenaga kerja, wisata juga itu sangat impresif sekali dibandingkan Jakarta yang sudah mahal, juga ketersediaan air. Cuman masalahnya listrik,” kata dia.

Dia menambahkan, para investor mau datang ke Indonesia, karena daya tarik dari Jokowi. “Kalaungomong blak-blakan. Memang sudah disiapkan dari awal tahun dan ketahui bahwa ini pemilu yang historis. Tapi, memang harus kami akui Pak Jokowi itu magnet,” imbuhnya. (art)

 

Bisnis.com, JAKARTA – Para investor yang tergabung dalam 20-20 Investment Association melirik sektor padat modal seperti infrastruktur menjadi ladang investasi.

Investor dari Quvat Management Tom Lembong mengatakan program pemerintahan Joko Widodo seperti tol laut, pelabuhan, jalur KA, pembangkit listrik dan jalan tol sangat disukai oleh delegasi investor berkantong tebal tersebut.

“Ini investor yang bawa dana besar sekali US$8 triliun sekitar Rp96.000 triliun pasti cocok investasi mereka yang padat modal seperti infrastruktur,” katanya seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (4/10/2014).

Sejauh ini mereka menilai sektor komoditas kurang prospek lantaran harga kelapa sawit dan pertambangan sedang tertekan.

Menurut Tom, program Jokowi lebih masuk akal seperti pariwisata diprediksi mampu bersaing di kancah internasional.

Adapun nilai investasi yang akan dikucurkan masih dirahasiakan oleh Tom karena saat ini masih perlu survei beberapa lokasi yang akan dibidik.

Seperti Yogyakarta memiliki potensi luar biasa selain pariwisata yakni industri kreatif bidang informasi teknologi.

“Satu perusahaan yang akan kita kunjungi, itu namanya gameloft di Jogja. Ini industri yang sangat menarik, pasarnya global, buat budaya kita dan intelektual kita cocok,” jelas Tom.

Sedikit diceritakan oleh Tom, investor dalam 20-20 Investment Association merupakan investor jangka panjang sehingga diharapkan menekan ketergantungan terhadap hot money.

Mereka bergerak dalam bidang manajer investasi yang mengelola dana pensiun. Beberapa di antaranya yakni Canadian Pension Plan sebuah perusahaan dana pensiun dari Kanada, NPS (Nasional pension Service) perusahaan dari Korea.

Investor dari seluruh dunia itu akan berada di Indonesia selama tujuh hari, meliputi tiga hari di Jakarta, dua hari di Yogyakarta dan dua hari di Bali.

Beberapa hari ini di Jakarta mengadakan forum panel yang dihadiri perusahaan seperti PT Jasamarga Tbk., PT Pelindo III dan PT AKR Corporindo Tbk.

 

Editor : Rustam Agus

 

WE Online, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor bulan September 2014 sebesar US$ 15,28 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 3,87% dibanding September 2013. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Agustus 2014 juga terjadi kenaikan sebesar 5,48%.

Kepala BPS Suryamin mengatakan kenaikan ekspor September 2014 disebabkan oleh kenaikan dua kelompok komoditas, yaitu ekspor nonmigas dan ekspor migas. Bila dibandingkan September-Agsutus, ekspor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 6,48%, yaitu dari US$ 11,88 miliar menjadi US$ 12,65 miliar.

“Kenaikan ekspor nonmigas terjadi pada beberapa komoditas yang dominan di antaranya bahan bakar mineral naik 5,73%; lemak dan minyak hewan/nabati naik 4,26%; mesin dan peralatan listrik naik 3,29%; karet dan barang-barang dari karet naik 6,4%; mesin-mesin pesawat mekanik naik 11,08%,” kata Suryamin di Gedung BPS, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Sementara ekspor migas bulan September bila dibandingkan dengan Agustus 2014 juga mengalami kenaikan 0,94%, yaitu dari US$ 2,59 miliar menjadi US$ 2,6 miliar.

“Untuk ekspor migas, terjadi kenaikan pada ekspor minyak mentah sebesar 29,59%. Hasil minyak naik 24,5%, tetapi ekspor gas turun 18,02% sehingga total kenaikan ekspor migas 0,94%,” jelasnya.

Untuk total ekspor akumulasi Januari-September 2014 mencapai US$ 132,71 miliar atau terjadi penurunan 0,93% (year on year). Sementara ekspor nonmigas Januari-Septmeber 2014 sebesar US$ 109,30 miliar dan terjadi penurunan 0,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam share ekspor Agustus 2014 masih pada dua kelompok komoditas, yaitu pertama bahan bakar mineral sebesar US$ 16,2 miliar dan kedua kelompok lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$ 15,44 miliar.

Sementara untuk pangsa ekpor nonmigas Januari-September 2014 didominasi oleh tiga negara, yaitu Tiongkok sebesar US$ 12,58 miliar; Amerika Serikat US$ 11,87 miliar; dan Jepang sebesar US$ 10,71 miliar.

Penulis: Boyke P. Siregar

long jump iconinvestor daily:

JAKARTA– Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2014 berada pada kisaran 5,1% dan di akhir tahun pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2%.

Menurut dia, salah satu faktor penopang perekonomian Indonesia di triwulan III dan akhir tahun adalah operasi keuangan pemerintah yang mengalami peningkatan. Selain itu konsumsi swasta dan investasi juga tetap stabil.

Menurut Perry, kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok memang mengalami perlambatan tetapi kinerja ekspor Indonesia ke India mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ekspor ke Tiongkok melemah tetapi ekspor ke India terus naik, inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar dia ketika ditemui di kantornya, Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).

Perry mengatakan pelemahan perekonomian global sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama perekonomian Tiongkok.

Setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok memberikan dampak negatif ke indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turun sebesar 0,5%.

Dia mengatakan tahun depan juga tahun terberat bagi perekonomian karena adanya rencana kenaikan suku bunga global oleh Bank Sentral Amerika Serikat.

Jika kebijakan tersebut jadi diterapkan maka rupiah berpotensi melemah.

Menurut Perry, Indonesia bisa bertahan asalkan terus memperkuat fundamental perekonomian dengan cara menurunkan defisit transaksi berjalan dan menjaga laju inflasi. (dho)

bird

JAKARTA – Manajer Program Keuangan Terbuka International Finance Corporation (IFC) Ghada Teima mengatakan Indonesia harus menemukan model sendiri yang cukup ideal untuk mengembangkan keuangan inklusif karena hingga kini belum ditemukan cara yang berlaku secara global.

“Tidak ada satu model pun yang bisa dipakai secara global karena setiap negara memiliki karateristik berbeda-beda. Meski Tiongkok berhasil dengan bank tanpa kantornya, tapi model yang dipakai di sana belum tentu sukses di Indonesia,” kata Teima dalam Forum Internasional Finansial Forum yang diselenggarakan Bank Mandiri di Jakarta, Kamis (23/10).

Ia mengemukakan, untuk itu, berbagai pihak yang berkepentingan harus saling bekerja sama karena kesinergian antara pembuat regulasi dan kalangan perbankan menjadi penentu kesuksesan.

“Di beberapa negara terbukti sektor swasta dengan sistem pembayaran digital sangat membantu pengembangan finansial inklusif. Ada baiknya, Indonesia mempelajari mengenai ini, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara,” kata dia.

Ia menambahkan, regulasi menjadi hal terpenting dalam pengembangan keuangan terbuka ini karena menghubungkan perbankan dan masyarakat.

Perbankan menerapkan asas kehati-hatian, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah masih kekurangan literasi mengenai lembaga keuangan.

“Apakah diperbolehkan nantinya hanya diketahui nama atau alamat, atau harus menggunakan surat keterangan identitas tertentu. Di sinilah pentingnya regulasi yang berpihak untuk mendorong suatu pengembangan,” kata dia seperti dikutip Antara.

OJK segera meluncurkan aturan terkait penerapan bank tanpa kantor (branchless banking) sebagai realisasi sistem keuangan inklusif. Kedalaman askes terhadap perbankan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank tanpa kantor yang memanfaatkan jasa agen ini diharapkan membuka akses ke bank bagi kalangan masyarakat miskin.

Sementara, berdasarkan hasil data Bank Dunia tahun 2011, akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga yakni hanya 19,6 persen. Sebagai pembanding, Malaysia 66,7 persen, Fhilipina 26,5 pesen, Thailand 77,7 persen, Vietnam 21,4 persen, India 35,2 persen, Tiongkok 63,8 persen, Rusia 48,2 persen, Brasil 55,9 persen. (ID/ths)

JAKARTA—Joko Widodo adalah sosok pengusaha pertama yang menjadi presiden Indonesia. Pendukungnya berharap pragmatisme ala businessman yang tidak menyukai rumitnya birokrasi mampu memodernisasi ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi.

Namun Jokowi dihadapkan pada sebuah sistem ekonomi yang penuh tarik-menarik kepentingan, korupsi, dan nasionalisme ekonomi yang membatasi pertumbuhan. Nasionalisme juga mengurangi minat investor asing dan menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi bawah dalam peringkat Bank Dunia dari sisi kemudahan melakukan bisnis.

Mantan eksportir furniture itu belum mengumumkan rencana ekonomi yang spesifik.

“Jujur saja, tak ada seorang pun dari kita yang tahu,” kata seorang penasihat terdekatnya tentang kebijakan ekonomi Jokowi.

Meski demikian, ada anggapan Jokowi memiliki pandangan konvensional yang sama dengan pemerintah sebelumnya, walaupun di hadapan publik ia terlihat lebih mengutamakan aksi. Pemerintah terdahulu anti-impor, lebih mengutamakan badan usaha milik negara, dan membatasi aktivitas asing.

“Angin di Indonesia bertiup ke arah pengurangan keterlibatan asing dalam ekonomi,” kata Frederic Neumann, kepala riset ekonomi Asia di HSBC. “Ada risiko Presiden Joko Widodo mengikuti tren lebih restriktif yang ditetapkan pendahulunya.”

Politikus Indonesia sejak dulu beranggapan perusahaan asing mendapatkan manfaat yang terlalu besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menerapkan batasan baru bagi penanaman modal asing (PMA). Ini seperti memproteksi sektor minyak dan gas, membatasi jumlah tenaga kerja asing, memaksa banyak penambang asing mengurangi saham di unitnya di Indonesia, dan merilis persyaratan baru bagi pasokan produk lokal. Industri pertambangan hampir anjlok tahun ini, saat pemerintah melarang ekspor bijih mineral mentah guna meningkatkan investasi pemurnian mineral di dalam negeri.

Dalam satu tahun terakhir, PMA menurun. Meski masih menembus rekor tertinggi di Indonesia, jumlah PMA jauh lebih sedikit jika dibandingkan negara tetangga Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Investasi asing di Indonesia juga lebih kecil ketimbang negara berkembang besar lain yang juga memiliki sejarah nasionalisme ekonomi, seperti Brasil.

Jokowi membutuhkan PMA lebih besar guna mendanai pembangunan infrastruktur Indonesia yang kurang memadai serta mempersempit defisit neraca berjalan. PMA sangat dibutuhkan Indonesia saat ini, mengingat pertumbuhan ekonomi kini turun ke titik terendahnya sejak 2010.

Namun Jokowi belum secara terbuka mengatakan bahwa negara ini membutuhkan investasi asing. Rencana infrastrukturnya sejauh ini adalah membangun pelabuhan laut dalam di seluruh Indonesia guna meratakan distribusi keuntungan pertumbuhan ke daerah-daerah miskin.

Kendati demikian, menurut Doug Ramage, analis BowerGroupAsia di Jakarta, “pragmatisme Jokowi jelas terlihat.” Niat Jokowi untuk mengurangi kerumitan regulasi dan membersihkan birokrasi juga akan membantu perusahaan lokal dan asing. Namun “ia belum berupaya keras mengurangi nasionalisme ekonomi yang membatasi [pertumbuhan] Indonesia.”

real1sas1small

17. October 2014, 15:20:33 SGT

FDI Indonesia Naik 6,9%

Oleh I Made Sentana dan Linda Silaen

JAKARTA—Investasi asing langsung (FDI) Indonesia dalam kuartal III naik 6,9% dari setahun sebelumnya. Laju ini menyiratkan investor tampaknya tetap waspada akan pasar Indonesia, di tengah perekonomian global yang melambat serta politik dalam negeri yang terjerat ketidakpastian.

Berdasarkan data pemerintah, Indonesia meraup FDI $7,46 miliar atau setara Rp78,3 triliun antara Juli dan September. Pada periode yang sama untuk 2013, FDI sebesar $6,98 miliar. FDI naik 0,4% dari kuartal II. Pertumbuhan secara tahunan dalam kuartal III di bawah kenaikan dua digit seperti yang tercatat dua tahun silam.

Ketidakpastian politik Indonesia tak lepas dari langkah Prabowo Subianto, selepas pemilihan presiden (Pilpres) Juli silam. Kekalahan atas Joko Widodo mengantarkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sana, ia menggugat sejumlah kecurangan dalam Pilpres. MK menolak tuntutan Prabowo pada Agustus, memuluskan jalan Jokowi ke kursi kepresidenan.

Kemenangan Jokowi disambut baik pemodal asing. Sambutan didorong keberhasilan Jokowi kala menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah. Juga upayanya mendorong pembangunan dan perbaikan sejumlah infrastruktur Jakarta.

Senin mendatang, Jokowi akan disumpah menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia. Ia berjanji akan membangun sistem transportasi terintegrasi, sekaligus menambah pasokan listrik.

Tetap saja, optimisme akan perwujudan janji-janji Jokowi mulai menurun belakangan. Apalagi Koalisi Merah Putih, yang menjadi pendukung Prabowo Subianto, berhasil mengamankan kursi mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat.

doraemon

JAKARTA, KOMPAS.com -Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dinilai Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto memiliki dua sisi. Pertama, kesempatan produk-produk atau perusahaan Indonesia mengekspansi negara lain. Kedua sebaliknya, yaitu pasar Indonesia yang semakin dijajah barang-barang impor.

Berdasarkan dua sisi itu, muncul pemikiran bahwa potensi pasar dalam negeri yang besar lebih baik dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh stakeholder ekonomi Indonesia. “Muncul pemikiran, Pasar kita sendiri “bahenol”, seksi, ngapain ke pasar negara tetangga yang kerempeng?,” kata Ryan di Jakarta, Rabu (22/10/20).

Pendapat seperti itu muncul karena pasar di negara-negara ASEAN relatif sudah jenuh. Hal berbeda justru terjadi pada pasar Indonesia yang sangat bergairah terhadap barang-barang baru. Meskipun begitu, Ryan menilai bahwa stakeholders ekonomi Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu.

Misalkan dalam hal perbankan, tawaran yang diberikan oleh bank-bank Singapura biasanya menyasar masyarakat kelas atas yang memiliki dana besar. “Tapi kita jangan khawatir kebangetan lah, tawaran dari bank-bang Singapur paling untuk kelas tinggi, kan literasi mereka sudah sangat baik,” kata dia.


Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA – Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) mempertahan peringkat utang Reoublik Indonesia (Sovereign Credit Rating) pada BBB-, stable outlook.

JCR menyampaikan beberapa faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal.

Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia, antara lain ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang.

JCR mencatat respon kebijakan dari otoritas dalam rangka memastikan stabilitas ekonomi dalam menghadapi guncangan eksternal. Lebih lanjut, JCR menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa pemerintahan baru akan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang.

“Afirmasi peringkat oleh JCR merupakan pengakuan atas komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global,” jelas Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10/2014).

Agus melanjutkan, otoritas menyadari sepenuhnya hal yang menjadi concern dan akan terus menindaklanjuti dengan respon kebijakan yang sejauh ini telah memberikan hasil positif. Dari sisi BI kebijakan reformasi struktural yang dilakukan terutama dalam bentuk upaya berkelanjutan dalam pendalaman pasar keuangan.

“Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia,” ucap dia.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 13 November 2012.

http://economy.okezone.com/read/2014/10/23/20/1055897/japan-rating-pertahankan-peringkat-utang-ri-di-bbb

Sumber : OKEZONE.COM

DUN1A TANPA BANK $ENTRAL

 

dreaming

gw bermimp1 1 hari nant1, dunia sama sekal1 TANPA BANK $ENTRAL

fungsi moneter BANK SENTRAL AKAN DIGANTIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA atawa MULTILATERAL yang FOKUS PADA 1 FUNGSI NEGARA yaitu MONETERIStik

apa seh moneter itu ?

monetarySMALL

(ekstremnya, satu hari nante, fungsi bank sentral digantikan oleh DRONE + ROBOT… :P)

WORLD without CENTRAL BANKS

globe

smh: Bitcoin surpassed $US11,000 in a matter of hours after hitting the $US10,000 milestone, taking this year’s price surge to almost 12-fold as buyers shrugged off increased warnings that the largest digital currency is an asset bubble.

The euphoria is bringing to the mainstream what was once considered the provenance of computer developers, futurists and libertarians seeking to create an alternative to central bank-controlled monetary systems. While the actual volume of transactions conducted in cryptocurrencies is relatively small, the optimism surrounding the technology continues to drive it to new highs.

Some on Wall Street are embracing the run, with more than 100 hedge funds now dedicated to digital currencies. Others are issuing dire warnings, with Nobel Prize winner Joseph Stiglitz saying it ought to be outlawed as it “doesn’t serve any socially useful function.”

Bitcoin has risen by about 75 per cent since October alone, after developers agreed to cancel a technology update that threatened to split the digital currency. Even as analysts disagree on whether the largest cryptocurrency by market capitalisation is truly an asset, its $US178 billion ($235 billion) value already exceeds that of about 95 per cent of the S&P 500 Index members and is driving the debate about where financial technology is headed.

“It feels frothy, of course,” said Bob Diamond, chief executive officer of Atlas Merchant Capital, said in a Bloomberg television interview with Francine Lacqua. “I think the issue here is the disruptive nature of technology” for banks. “Whether it’s the application of blockchain, or their core processing, or delivery to customers or clients, financial services today is being disrupted by technology.”

Fed nominee comments

The rising profile of digital currencies even saw bitcoin feature in the Senate confirmation hearing Tuesday for Federal Reserve chairman nominee Jerome Powell, who’s a current board member. Answering a senator’s question, he said that “cryptocurrencies are something we monitor very carefully,” and that at some point their volumes “could matter” for monetary policy, though not today.

“It really is a validation of the fact there’s real enthusiasm, real value and maybe a use case for bitcoin and other cryptocurrencies,” said Arthur Hayes, co-founder and chief executive officer with BitMEX, a Hong Kong-based cryptocurrency derivatives venue. “It’s the start of broader attention and adoption by the investing public.”

There’s no agreed authority for the price of bitcoin, and quotes can vary significantly across exchanges. In Zimbabwe, where there’s a lack of confidence in the local financial system, the cryptocurrency has traded at a persistent premium over $US10,000. Volumes are also difficult to assess. Bloomberg publishes a price that draws on several large bitcoin trading venues. It was at $US11,254.75, up 13 per cent, as of 9:16 a.m. New York time.

From Wall Street executives to venture capitalists, observers have been weighing in, with some more skeptical than others as bitcoin’s rise has grown steeper, sweeping along individual investors. The number of accounts at Coinbase, one of the largest platforms for trading bitcoin and rival ethereum, has almost tripled to 13 million in the past year, according to Bespoke Investment Group LLC.

In a move toward mainstream investing, CME Group Inc. has said it plans to start offering futures contracts for bitcoin, which could begin trading in December. JPMorgan Chase & Co., the largest US bank, was weighing last week whether to help clients bet on bitcoin via the proposed futures contracts, according to a person with knowledge of the situation.

“This is going to be the biggest bubble of our lifetimes,” hedge fund manager Mike Novogratz said at a cryptocurrency conference Tuesday in New York.

Novogratz, who’s says he began investing in bitcoin when it was at $US90, is starting a $US500 million fund because of the potential for the technology to eventually transform financial markets.

The total market cap of digital currencies now sits north of $US330 billion, according to data on Coinmarketcap.com’s website.

For Peter Rosenstreich, head of market strategy at online trading firm Swissquote Bank SA, bitcoin’s surge harks back to the surprises of the UK referendum on European Union membership and President Donald Trump’s election.

“We have underestimated the populist movements,” he said. “There is growing unease on how central banks and governments are managing fiat currencies. Ordinary people globally understand why a decentralized asset is the ultimate safe haven.”

Bloomberg

 

 

dollar small

For the past 70 years, Japan has been a crucible of experimentation in economic policy. During its go-go years, Tokyo’s unusual practices to spur rapid growth became a model for much of the rest of Asia, while its unconventional attempts to revive its post-bubble economy have helped economists understand what should and could be done to recover from financial crises.

Abenomics

Now Japan may be offering the world yet another lesson in economics — on the outer limits and ultimate effectiveness of monetary policy itself.

Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda disappointed investors on Friday when he offered only a minor boost in his asset-buying program as his latest effort to beat deflation and raise growth. With talk of “helicopter money” and other exotic strategies, many had convinced themselves that the BOJ would try to surprise markets with a much more dramatic decision. Voices immediately called for greater action. “We still expect the Bank to do more,” wrote economist Marcel Thieliant of Capital Economics in a Friday note.

In his press conference, Kuroda insisted that he wasn’t done yet — there were more bonds to buy, more rate cuts to try. But the truth is, at this stage, three years into his radical program to restart Japan, the BOJ might just be a spent force. As HSBC economist Frederic Neumann put it in a Friday report: “Today’s decision suggests that the BOJ has reached the limits of its current policy framework.”

Kuroda has already thrown everything into his fight to save Japan. Through his extensive program of quantitative easing, his bank now holds a third of all outstanding government bonds, and some experts believe there are limits to his ability to buy more and more of them. Yields on many of these bonds are already negative, which means the investors who are lending their money to the government are paying for the privilege. The total assets of the BOJ have more than doubled in the just the past three years.

Even if Kuroda could expand the easing program, there’s little reason to think it will make a big difference. At this point, further rate cuts or more bond-buying would only be on the margins of his actions thus far. And those haven’t gotten the BOJ very far. By one key measure, the economy sunk deeper into deflation in June. Earlier this month, the International Monetary Fund reduced its growth forecast for 2016 to an anemic 0.3 percent.

The fact is that BOJ can pump out as much cash as it wants, but unless companies and consumers use it to invest and spend, Kuroda’s “bazooka” can only fire blanks. The government simply hasn’t advanced the critical reforms — from deregulation to labor market repair — that would unleash new opportunities and convince investors to borrow, build and create.

Arguably, the case could be made that Japan would be much worse off without Kuroda’s experiments. But with so much largesse creating so little positive effect, we at least need to question if further easing could achieve that much more. In fact, greater action could have a damaging effect, by further straining banks and punishing savers. And those concerns are only going to grow over time. Kuroda may need to pretend he has unlimited room to maneuver in order not to spook markets. But he’s running a high risk of underwhelming them again, given the very real constraints on action.

There are uncomfortable lessons here for other central bankers. Mario Draghi, president of the European Central Bank, is, like Kuroda, under constant pressure to take more drastic steps to stoke inflation and growth. But Kuroda’s experience should act as a warning that his bank may eventually hit a ceiling as well. In China, where policymakers are easing money to spur growth, the BOJ’s traumas are clear proof that expanding cash without implementing true structural reforms only goes so far.

Kuroda’s only hope may be to tinker further with his unorthodox policies and take even more radical decisions — such as lending to banks at negative rates. Perhaps Japan will continue to be a laboratory of economic innovation. The results, though, are likely to be sobering.

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

long jump icon

 

marketwatch: During the financial crisis of 2008-09, politicians facing difficult and electorally unpopular decisions cleverly passed the responsibility for the economy to central bankers. These policymakers accepted the task to nurse the global economy to health.

But there are increasing doubts about central banks’ powers and their ability to deliver a recovery.

Policymakers have engineered an artificial stability. Budget deficits, low-, zero-, andnow negative interest rates , and quantitative easing (QE) have not restored global growth or increased inflation to levels necessary to bring high-debt under control.

Instead, low rates and the suppression of volatility have encouraged asset-price booms in many world markets. Since prices of assets act as collateral for loans, central banks are being forced to support these inflated values because of the potential threat to financial institutions holding the debt.

As the tried and tested policies lose efficacy, new unconventional initiatives have been viewed by markets with increasing suspicion and caution.

Do negative interest rates work?

(2:36)WSJ’s Jon Hilsenrath and Nell Henderson talk about today’s ‘bizarre negative world’ of interest rates and the reasons behind such unconventional moves.

Key to this debate is negative interest rate policy (NIRP), now in place in Europe and Japan, and most recently affecting German bonds.

Markets do not believe that NIRP will create the borrowing-driven consumption and investment that generates economic activity. Existing high-debt levels, poor employment prospects, low rates of wage growth, and overcapacity have lowered potential growth rates, sometimes substantially. NIRP is unlikely to create inflation for the same reasons, despite the stubborn belief among economic clergy that increasing money supply can and will ultimately always create large changes in price levels.

There are toxic by-products to this policy. Low- and negative rates threaten the ability of insurance companies and pension funds to meet contracted retirement payments. Bank profitability also has been adversely affected. Potential erosion of deposits may reduce banks’ ability to lend and also reduce the stability of funding.

The capacity of NIRP to devalue currencies to secure export competitiveness is also questionable. The euro EURUSD, -1.0303%  , yen USDJPY, -2.01%  and Swiss franc have not weakened significantly so far, despite additional monetary accommodation. One reason is that these countries have large current account surpluses: the eurozone (3.0% of GDP), Japan (2.9% of GDP), and Switzerland (12.5% of GDP). The increasing ineffectiveness of NIRP in managing currency values reflects the fact that the underlying problem of global imbalances remains unresolved.

Moreover, the manner of policymaking is unconvincing. The Federal Reserve’s attempt to normalize interest rates has been confused and contributed to instability. The European Central Bank looks increasingly impotent. The Bank of Japan’s insistence on its ability to launch new measures to reinvigorate the economy ring hollow.

Meanwhile, Chinese policymakers, until recently applauded as exemplary economic managers, have struggled to bring the country’s stock-market slide under control despite numerous expensive attempts. The People’s Bank of China has also struggled to prevent capital outflows or avoid pressure to devalue the yuan. Facing slowing growth and unwilling to reform quickly, China is reverting to a strategy of increasing spending and bank lending.

These new policies also frequently seem half-hearted. Japan’s NIRP proposals only affect a small part of the financial system, apparently to avoid destabilizing banks. China’s extra stimulus is mixed with intermittent warnings about excessive debt from “authoritative sources” creating confusion.

Despite the International Monetary Fund urging bold, broad measures, the G20 shows little appetite for new initiatives.

The weakness in the U.S. dollar DXY, +0.59%  following the March 2016 Shanghai Summit led to suggestions that the leading economies had agreed to lower the value of the dollar. This would alleviate pressure on China from a stronger yuan. It would also support commodity prices assisting lenders that have overextended themselves providing credit to commodity producers. But after a short period of stability, the accord, it there ever was one, seems to have unraveled.

International cooperation is eroding into conflict

Each nation now targets fiscal and monetary policy on domestic objectives, while paying lip service to not seeking currency devaluation or beggar-thy-neighbor policies. International cooperation is eroding into conflict. There is growing recognition that available options have diminished. ‘Helicopter money’, effectively governments making payments to citizens, is merely a novel form of government spending funded by debt purchased by the central bank or by creating money. It is unclear why these policies — which have been tried repeatedly since 2009 — will be more successful this time.

Policymakers are also unable to defend their actions. They rely on contra-factual arguments, asserting that their policies are successful because in their absence things would have been worse. What is clear is that the loss of faith in central banks poses a significant threat to the stability of the global economy and markets.

Satyajit Das is a former banker and author of  The Age of Stagnation (Prometheus Books).

bird

UPDATE: What if central banks were no longer independent?

05/19/16 05:11 PM EDT

By Joachim Fels

Inflation expectations would rise as the government expands its influence

Here’s a secular question for you: What if central banks weren’t independent?

At Pimco we have just wrapped up our annual Secular Forum, where we discuss the forces driving the global economy and formulate our outlook for the three- to five-year horizon, along with risks to that baseline view. (Click here for more information about the forum (https://sites.pimco.com/secular-outlook), including an essay by Rich Clarida and a list of speakers.) Inspired by the free-thinking, forward-looking debate at the forum, I would like to address the status of what has been a given: central bank independence.

Central bank independence is widely accepted as a necessary prerequisite for successful monetary policies. But considering political sentiment these days, along with the decline in inflation over the past few decades, there is a chance that this independence could come into question. If so, that scenario is not as scary as you might think. Hear me out …

Independence from government and the political process is obviously helpful when the main enemy is high inflation, as it enhances a central bank’s credibility and helps monetary policy makers do tough things without political interference. One example is the “Paul Volcker recession” of the early 1980s, which was necessary to end the Great Inflation.

But what happens when the main enemy is not inflation, but deflation, debt overhangs and financial crises — in other words, the world since 2008? Critics point out how the need or desire to defend their independence often hinders central banks from swiftly addressing these problems in the most direct and effective way (say, helicopter money or overt lender-of-last-resort action to underwrite troubled financial institutions or sovereigns).

Instead, independent central banks have had to deploy second-best interventions such as quantitative easing (QE) or negative interest rate policy (NIRP), which distort financial markets and can have severe distributive consequences. This actually has exposed central banks to severe criticism on two fronts — criticism of the second-best policies with their unforeseen effects and diminishing returns, and criticism for making decisions that the observers say belong in the hands of elected officials.

The not-too-distant past

It is worth remembering that central bank independence is a relatively new phenomenon. In the large majority of cases, central banks in the developed world gained independence in setting monetary policy only in the 1980s or as recently as the 1990s. The Bank of England was founded in 1694 but only gained operational independence to pursue a 2% inflation goal (set by the government) in 1997, which was year 303 of its existence.

The main rationale for making central banks independent was to enhance the credibility of inflation-targeting monetary policy, which became the standard approach to monetary policy after the demise of the gold standard and the ensuing Great Inflation of the 1970s and early 1980s. High and volatile inflation had become the economy’s main enemy, and the solution was to focus monetary policy exclusively on stabilizing inflation at low levels, with independence making that task easier to achieve.

But there’s an asymmetry in monetary policy — central banks can do more to restrain inflation than they can do to stimulate it. The main problems today, and most likely also over our secular horizon, are continuing disinflationary or even deflationary global forces, public and private-sector debt overhangs and the potential for new financial crises.

Many observers ask whether central banks have exhausted the capacity of the ordinary and extraordinary policy tools they have deployed since the financial crisis. Some of those observers may go on to say that central banks would be better equipped to counter the challenges in today’s economy if they worked in close collaboration with and under the control of a democratically legitimized government.

One argument for direct government involvement and responsibility is that many of the decisions that are required to address today’s greatest problems have significant distributive consequences and are thus in the realm of fiscal policy rather than monetary policy. Think of the decision to save one major financial institution or let another one go bust (many names spring to mind from the 2008–2009 financial crisis). Think of the decision to serve as lender of last resort to weak sovereigns (several names spring to mind from the more recent eurozone crisis). Or think of the decision to buy large amounts of public and/or private sector assets and introduce negative interest rates to (try to) bring inflation back up to target. All of these decisions are tough ones to make for an independent central bank that, if it decides to make them, will be harshly criticized by those who lose out in the redistribution that follows.

Independent central banks also often serve as easy scapegoats for politicians who balk at making tough decisions themselves. Again and again during the eurozone crisis, governments shied away from solving the sovereign debt and banking crises once and for all with fiscal instruments. Rather, they relied on the European Central Bank to step in, only to criticize monetary policy later for having overstepped its boundaries.

Eyes on the prize

If the (nearly) unthinkable came to pass and central banks came back under government oversight in setting policy, what would it mean in practical terms for the economy and markets? An almost immediate effect would be to raise inflation expectations as the government expands influence in monetary policy.

Also, central banks could bypass the entire financial sector by endowing the government directly with freshly created money (e.g., crediting the Treasury’s account at the Fed) that the government could then distribute to the public through tax-rebate checks or increased public spending — helicopter money. This could be a much more direct and effective way to overcome a demand deficiency and raise inflation expectations than using QE to remove financial assets that are in high demand (i.e., government bonds or high quality corporate bonds) or embarking on NIRP, which is an experiment with an uncertain outcome.

True, there are other ways to implement helicopter money than doing away formally with central bank independence. Former Fed Chair Ben Bernanke has made a very interesting proposal of how this could work. Essentially, the idea is for the independent Fed to decide how much money injection would be needed to achieve the mandated employment and inflation objectives and to credit the Treasury account with this amount. It would then be up to the government to distribute the money in any way it deems fit.

Targeting today’s problems

Critics contend that the main problem with central bank independence is that it was invented to solve a problem — high inflation — that no longer exists. Does their independence hinder central banks from pursuing the most direct and efficient solutions to today’s problems?

Trust me, for an economist born and raised in Germany to believe that the independent Deutsche Bundesbank should be the benchmark for all central banks, this is not an easy question to ponder. But the reality remains: Aggressive independent monetary policies across the world haven’t yet delivered inflation, and fiscal foot-dragging persists. A union of fiscal and monetary policy may become an option if the economy continues along this path.

Joachim Fels (https://www.pimco.com/experts/joachim-fels) is a managing director and global economic advisor at Pimco. The views expressed here are his own. This was first published on Pimco’s website as “The Downside of Central Bank Independence” (https://www.pimco.com/insights/economic-and-market-commentary/macro-perspectives/the-downside-of-central-bank-independence).

-Joachim Fels; 415-439-6400; AskNewswires@dowjones.com

RELATED: Central banks shouldn’t rely on QE, negative interest rates, helicopter money (http://www.marketwatch.com/story/central-banks-shouldnt-rely-on-qe-negative-interest-rates-helicopter-money-2016-05-18)

RELATED: Draghi plays defense as ECB faces political assault (http://www.marketwatch.com/story/draghi-plays-defense-as-ecb-faces-political-assault-2016-04-21)

RELATED: Fed’s structure is broken and needs overhaul, former insider says (http://www.marketwatch.com/story/feds-structure-is-broken-and-needs-overhaul-former-insider-says-2016-05-04)

RELATED: How the Fed ignored the constitution and played favorites during the 2008 crisis (http://www.marketwatch.com/story/how-the-fed-ignored-the-constitution-and-played-favorites-during-the-crisis-2016-04-25)


(END) Dow Jones Newswires

05-19-16 1711ET

ezgif.com-resize

roubini econmonitor: Satyajit Das   While the central bank and government policies have stabilised conditions, they have not restored growth or created sufficient inflation to address the world’s debt problems. As Helmuth von Moltke, a 19th century head of the Prussian army, observed: “No battle plan ever survives first contact with the enemy”.

Given that the bulk of recent growth was driven by debt fuelled consumption and investment, slower credit growth has predictably affected the level of economic activity. Slower population growth, lack of new markets with most nations integrated into the global trading system, slower rates of innovation, slower productivity improvement, an aging population in developed nations, declines in science education, the effect of climate change and decreasing return on investment in energy and food combined with the overhang of debt will limit growth for some time.

There is also little evidence of inflation, although asset prices have increased sharply in response to low interest rates.

From a policy perspective, inflation would assist in reducing debt levels by increasing nominal growth rates above the nominal interest rate. It would decrease purchasing power reducing the value of debt. Where the debt is held by foreign investors, it would reduce the value through depreciation of the currency. Inflation may also induce more consumption, as people accelerate purchases, anticipating higher prices in the future.

Policy makers fear deflation. General tax revenues would stagnate or even fall. Asset price falls would also reduce tax revenues. There would be an appreciation in the real value of debt. The high level of borrowing would be increasingly difficult to service, with serious consequences for the banking system.

The premise is that expanding money supply will create inflation as the monetary claims on real goods and services increases causing higher prices. In practice, the process is complex, with additional conditions needed to create inflation.

Central banks control the monetary base, a narrow measure of money supply made up of currency plus the reserves that commercial banks hold with the central bank. The relationship between the monetary base, credit creation, nominal income and economic activity is unstable. While the money supply has increased, the velocity of money has slowed.

The liquidity supplied is being held by banks as excess reserves with the central banks. Banks have not increased lending reflecting a lack of demand for credit and unwillingness to lend because of capital or other constraints. Reductions in permitted banking leverage, onerous liquidity controls and restrictions on risk transfer processes, such securitisation and derivatives, also affect the circulation of funds. The reduced velocity of money offsets the effect of increased money flows.

Inflation also requires an imbalance between demand and supply. Most developed economies have a significant “output gap” ranging from 2% to 8% (the amount by which the economy’s potential to produce goods exceeds total demand), though the extent is uncertain due to drops in participation in the labour force which may have reduced capacity. The gap reflects lower demand but also excess capacity. In many industries, such as automobiles, national and political considerations have meant maintenance of uneconomic operations. This translates into a lack of pricing power and low price inflation.

Economist Wynn Godley may have been correct when he observed that: “Governments can no more control stocks of either bank money or cash than a gardener can control the direction of a hosepipe by grabbing at the water jet”.

While ineffective in achieving its targeted outcomes, current policies have toxic by-products.

Expansionary fiscal policies have left many countries with large levels of sovereign debt. While there is debate about the sustainable level of government borrowing, there is agreement that high debt levels may adversely affect growth.

High levels of government debt also reduce flexibility and increase the risk of financial distress. The rapid build-up of government debt following the events of 2007/ 2008 now restricts the ability of many governments to respond to new crises.

ZIRP and QE distort normal economic activity.

Low interest rates reduce the income of retirees living off their savings, decreasing demand. Low rates perversely reduce consumption and increase savings as lower returns force people to set aside larger amounts for future needs.

Low rates artificially lower the cost of capital, favouring the substitution of labour for capital goods in the production process. Reduced employment which results in reduced income and consumption ultimately decreases economic activity.

CitiGroup equity strategist Robert Buckland argues that low rates and QE actually reduce employment and economic activity, rather than increasing them. These policies encourage a shift from bonds into equities. But as investors are looking for income rather than capital growth from shares, they force companies to increase dividends and undertake share buybacks.

To meet these pressures, companies boost cash flow and earnings by shedding workers and reducing investment to cut costs. This increases unemployment and reduces consumption, but increases equity prices. Low rates increase unfunded liabilities of defined benefits pension funds. These shortfalls ultimately retard growth as sponsors must divert earnings to meet these future liabilities.

Low rates ‘zombie-fy’ the economy. Low rates allow weak businesses to survive, directing cash flow to cover interest on loans which can never be repaid but which banks cannot afford to write off.  This ties up capital and reduces lending to productive enterprises, especially SMEs which account for a large portion of economic activity and employment. Firms do not dispose of or restructure underproductive investments. The creative destruction and re-allocation of resources necessary to restore the economy’s growth potential does not occur.

Low rates distort investment, encouraging excessive risk taking in search of higher returns. Risk premiums have fallen sharply to uneconomic levels in equities, dividend paying stocks, corporate debt, high yield bonds, structured securities and other risky assets.

The rush to re-risk has reduced general lending standards. Practices that contributed to the global financial crisis, such as reduced lending standards have re-emerged, driven by investors seeking additional return. Covenant lite loans, with low protection for lenders, are driving a resurgence of private equity activity. Borrowing to pay dividends to investors in private equity transactions has also risen. Even sub-prime loans and securitisations, in automobiles and commercial real estate, have re-commenced. These risks are compounded by the continued high levels of leverage in financial institution.

Many stock markets in developed countries, led by the US, recovered to their pre-crisis levels. The celebrations ignored the basis of the recovery, which was the excess liquidity that had been injected into the global economy by central banks.

The low rates, mispricing of risk and excessive debt levels that were the causes of the crisis are now considered the ‘solution’. It is reminiscent of the observation of Viennese critic Karl Krause about psychiatry: “the disease which masquerades as the cure”.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

time.com: Central banks are pulling out all the stops to turn around the global economy.

They’re pumping money into their economies, creating negative interest rates and buying billions of dollars in bonds. Yet experts are worried some of these strategies will not be enough to turn around the slump in the world.

“Major central banks have run out of ammo,” says Ed Yardeni, chief investment strategist at Yardeni Research.

Central bankers are trying to stabilize their economies and currencies as they navigate through the volatility of the global slowdown, market meltdowns and investors pulling cash out.

But many admit they don’t know what to do next.

“The world is an uncertain place, and all monetary policymakers can really be sure of is that what will happen is often different from what we currently expect,” Stanley Fischer, the No. 2 at the U.S. Federal Reserve, said in a recent speech.

Related: China central banks spends nearly $100 billion in January

Fischer and other central bank leaders are arguably running out of new tools to turn things around. The European Central Bank could buy more bonds in a few weeks to stimulate the continent’s economy but its leaders know that’s not a long-term solution.

“We are ready and able to play our part in the recovery,” ECB board member Benoît Coeuré said in a recent speech. “But for the recovery to become structural…monetary policy does not suffice.”

Amid all the volatility and uncertainty, experts are growing concerned that all these recent moves are merely a short-term boost and they lack a long-term solution.

Many experts argue that Congress and its global counterparts need to step up by providing policies that promote growth, such as spending on projects to build new roads, bridges and railways.

Low interest rates are “making us into drug addicts — we need more and more to achieve the same high. Eventually, we crash and burn without intervention,” says Sharon Stark, fixed income strategist at D.A. Davidson, an investment bank.

Related: Market now predicts zero Fed rate hikes in 2016

Stark is referring to the “easy money environment” central banks have created. It means businesses can cheaply borrow money and thus are incentivized to spend — a good thing.

But it also generates an environment where investors take more risk, borrowing money for cheap and plowing it into stocks, which artificially pumps up the value of the market. And that doesn’t translate to the broader economy.

Many experts like Stark believe “easy money” will be a long-term negative for the U.S. economy and others.

The global central banks’ moves also magnify how much of a burden they’ve taken on for the global economy’s performance in the absence of policies from the legislative branch.

In a perfect world, the Fed’s policies and Congress’ spending on projects would complement each other.

But since the financial crisis in 2008 the Fed’s role in managing the economy has greatly increased while Congress suffers through gridlock, epitomized by the government shutdown in October 2013.

Janet Yellen leads America’s central bank, the Federal Reserve, which is often considered the world’s central bank. She testifies Wednesday before Congress and she’ll likely be questioned about the economy and the central bank’s intentions.

On Monday, Chinese central bank officials announced they spent more money in January — on top of the $500 billion from last year — to prop up the country’s currency, the yuan. Two weeks ago, Japan’s central bank introduced negative interest rates hoping to encourage businesses and consumers to borrow more and help boost the economy.

Related: Bank of Japan cuts interest rate into negative territory

These actions come on the heels of the Federal Reserve raising rates in December for the first time in nearly a decade. It’s unlikely the Fed will raise rates again in March amid all the global market turmoil.

Despite their efforts, the global economy isn’t improving. The world can’t solely depend on central banks much longer.

“We can no longer rely on central banks,” investing guru Mohamed El-Erian, author of the new book “The Only Game in Town” recently told CNNMoney. “They’ve done all they can do and a bit more.”

marketwatch: Go long on cash, gold, and volatility and avoid risky assets at all cost until China, commodities, credit and consumer spending improve, a strategist said Friday.

That’s the recommendation of Michael Hartnett, chief investment strategist at Bank of America Merrill Lynch, who says the massive injection of funds undertaken by central banks around the world since the 2008 financial crisis has failed.

Hartnett, in a report titled, “The Fall of the QE Wall,” counted “637 rate cuts since Bear Stearns, $12.3 trillion of asset purchases by global central banks in the past 8 years, $8.3 trillion of government debt currently yielding 0% or less [and] 489 million people currently living in countries with official negative rates policies.”

Three landmark financial events — policy failures of the U.S. in 1937, Japan in the 1990s, and the Asian financial crisis in 1998 — are important case studies for today, Hartnett wrote.

“History is no foolproof guide to the future,” he said, but insisted that in a “dystopian” financial landscape dominated by bear markets, a deflationary recovery, quantitative failure and economic nationalism, they offer valuable insight for investors.

In late 1936, Harnett wrote, the Federal Reserve raised banks’ reserve requirements on concerns over inflationary pressure stemming from swelling gold reserves. That triggered a plunge in the Dow Jones Industrial Average and by late 1937, the U.S. had entered into a recession.

Stocks rebounded and interest rates fell after the Fed reduced reserve requirements.

BAML

There are even more striking lessons from Japan. The country, then the world’s second-largest economy after the U.S., suffered prolonged deflation and stagnation through out the 1990s, an era that came to be known as the “Lost Decade.” Among key takeaways: bonds are accurate barometers of deflation or inflation; rate-sensitive stocks such as banks become insensitive; and “best of breed” stocks outperform.

“The business cycle does not die and the inventory cycle in particular drives equity market inflection points within the big, fat trading range,” he said.

At the moment, Europe is inadvertently emulating Japan, as seen by the decline in European bank stocks and bond yields.

BAML

Hartnett believes 2016 looks a lot like 1998.

“Back then, as is the case today, a bull market and a U.S.-led economic recovery was interrupted by a crisis in Asia/emerging markets,” he wrote. “Other parallels to 1998 include high yield spread widening, collapsing oil prices, peak profits, high corporate leverage and widespread financial engineering.”

The key difference is that the Fed-funds rate is currently at 0.25%. It was 5.5% 18 years ago.

U.S. stocks bounced back on Friday from Thursday’s global rout, underpinned by strength in bank and energy stocks. The Dow Jones Industrial Average DJIA, +2.00% rallied 1.7% to 15,926, while the S&P 500 index rose 1.6% to 1,859.

In Hartnett’s opinion, the stock market is so bruised that it is ripe for a bear-market rally even though a near-term rebound is not likely without more pain.

“We think panic and a big policy move may be needed first,” he said.

The S&P 500 SPX, +1.95%  will likely have to sink below 1,800 or the 10-year Treasury yield will have to hit 1.5% for the Fed to retreat from its tightening cycle, according to Hartnett. If the S&P 500 crumbles below 1,600 and the 10-year yield plunges to 1%, coordinated global action—including a potential Shanghai Accordwhere central banks jointly move to bolster the Chinese yuan—cannot be ruled out, said Hartnett.

The yield on the 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, +0.00%  rose 3.6 basis points to 1.680%.

Separately, Bank of America Merrill Lynch on Friday lowered its 2016 target for the S&P 500 to 2,000 from 2,200 amid growing financial stress, dwindling policy options for the Fed and heightened possibility of a recession.

bbc.com: There is little agreement in the United States at the moment, but when it comes to the Federal Reserve, many Americans feel their central bank is broken, pointless or at worst bad for the country.

Just a third of Americans felt the Fed was doing a good or excellent job, according to the last Gallup poll to check on the bank’s popularity. The only US federal agency with a consistently lower approval rating was the IRS, the Internal Revenue Service or tax collector.

Politicians on both sides of the aisle have taken swipes at the Fed.

Republicans chastise the bank for its prolonged policy of low interest rates. Republican presidential candidate Donald Trump accused the Fed of keeping interest rates low to protect President Obama.

Democrats, meanwhile criticise attempts to raise rates.

In August, activists from the liberal-leaning Fed Up campaign protested outside a Fed meeting in support of low interest rate, saying that they say help low income families.

“There is no question that [the Fed’s] reputation has taken a hit from the extreme left and the extreme right,” says Donald Kohn, a Federal Reserve governor from 2002-2010.

Alan Greenspan’s tenure

It wasn’t always like this though. Under the tenure of Alan Greenspan – who served as the Fed’s chairman from 1987 to 2006 – many felt the central bank was a positive force for the economy.

During the 1990s US unemployment reached 4% while inflation remained low.

Mr Greenspan’s approval rating was 72% when he left the Fed. According to Allan Meltzer, author of The History of the Federal Reserve, Mr Greenspan’s tenure was “the best period in Federal Reserve history”.

He wasn’t without critics.

President George HW Bush and Republican members of Congress criticised Mr Greenspan and the Fed for raising interest rate in 1994. President Bush even accused Mr Greenspan’s policy of costing him the election against Bill Clinton.

Experts say many of the policies that helped the economy grow under President Clinton can really be credited to Mr Greenspan.

However, since the financial crisis politicians and economists have pointed to the loose monetary policies he championed as a factor leading to the crash.

Mr Greenspan also believed it was the Fed’s duty to “to serve as a source of liquidity to support the economic and financial system.”

This policy was a precursor to the 2008 bank bailouts.

Bailing out the banks

According Mr Meltzer, the Fed’s decision to bailout the banks has shaped many Americans’ current distrust of the central banking system more than the prolonged period of low interest rates.

“The public doesn’t think the government should be in the business of bailing out banks,” he says.

Politicians on both sides of the aisle have criticised the bailout, saying it helped banks at the expense of the American tax payer.

“If big financial institutions know they can get cheap cash from the Fed in a crisis, they have less incentive to manage their risks carefully,” says Senator Elizabeth Warren, a Democrat who has built a reputation for challenging Wall Street.

Supporters of the Fed’s bailout action argue it was necessary and see the anger it created as a symptom of the suspicion that already existed.

“The perception that expanding the discount window bailed out the big banks at the expense of Main Street comes from a long history of distrust a lot of Americans have in New York and Washington,” says Mr Kohn.

Disliked from the start

America’s distaste for central banks is not new. The country’s founders fought over whether a central bank was necessary.

Alexander Hamilton – America’s first secretary of the treasury – urged the creation of an institution to help manage a single currency for the new country and stabilize the states’ credit.

Opponents, including Thomas Jefferson – the third president of the US – saw the central bank as an unnecessary consolidation of power.

They argued it benefited investors, banks and businesses above the wider population.

The US had two central banks before the Fed. Both only lasted 20 years.

President Andrew Jackson, who opposed renewing the charter of the second US central bank, famously referred to it as “a den of vipers and thieves”.

The Federal Reserve itself was founded in 1913 in response to several financial crises.

Despite surviving 102 years the bank has been regularly flogged for failing to prevent financial crises, including the Great Recession.

The recent criticism of the Fed is not that different from the criticism central banks received at the country’s founding – favouring bankers and too much centralisation of power.

“The US already had a strong culture of freedom and it sees central banks as an opponent of freedom and a source of centralization that many dislike,” says Mr Meltzer.

This time around

To raise interest rates this time around the Fed will use a new method that has been criticised as benefiting banks.

Traditionally, the Fed increases the amount of securities it sells to banks. This forces banks to charge higher interest rates to bring in revenue to pay for the securities they are buying.

This time, the Fed will pay banks a higher interest rate for storing reserves at the central bank. If banks make more money holding reserves at the Fed they have no incentive to charge low interest rates.

Critics say the Fed should not be in the business of funding banks’ profits.

Becoming more likable

It is difficult, given America’s history, to say what might make the Fed more appealing.

In 2013, 74% of American supported auditing the Fed’s decisions and finances. A new bill to increase the amount the Fed is already audited has been proposed by Republican Senator Ran Paul.

At this point the only thing that might improve the Fed’s reputation is time and an improving economy.

But regardless of whether the Fed gets the decision right on Wednesday the critics will still be out there.

Washington – Satu RUU yang para kritikus katakan akan mempolitisasi pembuatan kebijakan Federal Reserve. Itu bahkan bisa membahayakan ekonomi AS disahkan DPR, Kamis (19/11/2015), karena dukungan yang kuat dari Partai Republik.

Tetapi rancangan undang-undang itu memiliki sedikit peluang dalam waktu dekat ini menjadi undang-undang, karena masih harus disahkan oleh Senat dan kemudian pergi ke Presiden Barack Obama, yang telah mengancam akan memvetonya. Undang-undang Pengawasan Reformasi Modernisasi Fed (FORM Act) akan membentuk patokan formulasi untuk mengukur hasil dari kebijakan moneter The Fed dan memungkinkan Kantor Akuntabilitas Pemerintah menilai kinerja relatif bank sentral terhadap peraturan. RUU tersebut juga akan membatasi kemampuan The Fed untuk mendukung lembaga keuangan bermasalah lebih jauh seperti dalam krisis ekonomi 2008.

Para pendukungnya mengatakan RUU itu akan membuat The Fed lebih transparan dan akuntabel dalam membuat kebijakan moneter, dan mencegahnya dari menghabiskan uang pembayar pajak untuk mempertahankan bank-bank bangkrut tetap hidup. FORM Act disahkan DPR dengan suara 241-185. Ketua DPR dari Partai Republik Paul Ryan menyambut baik undang-undang tersebut.

“Jika Federal Reserve menjelaskan kepada publik bagaimana ia membuat keputusan-keputusannya, orang-orang Amerika akan memiliki keyakinan yang lebih besar di dalamnya. Keluarga-keluarga bisa membuat rencana yang lebih baik untuk masa depan, menginvestasikan uang mereka dengan bijak dan menciptakan peluang bagi kita semua,” tegas dia dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

Tetapi Ketua The Fed Janet Yellen memperingatkan minggu ini dalam sebuah surat yang secara tegas menentang RUU yang akan mempolitisir kebijakan moneter dan sangat merusak ekonomi AS itu menjadi undang-undang. RUU itu juga kemungkinan menyebabkan … berkurangnya status dolar di pasar keuangan global, serta mengurangi stabilitas ekonomi dan keuangan.

Gedung Putih mengatakan awal pekan ini bahwa RUU itu mengancam salah satu pilar utama dari sistem keuangan negara dan ekonomi.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2253821/dpr-as-sahkan-ruu-kendalikan-the-fed
Sumber : INILAH.COM

double arrow picSMALL

forbes: Out of the “currency wars” of the 1930s, and then World War II, came a shared dream among the non-communist states: to establish a stable economic environment for business and trade. Representatives from forty-four countries met at the MountWashington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire, and recreated the world gold standard system.

The U.S. dollar was officially linked to gold at $35/ounce, its gold parity since 1934. Other currencies were linked to the dollar at fixed exchange rates, which effectively meant that they were linked to gold as well. The Japanese yen was 360/dollar, year after year. (360*35=12,600/oz.) The German mark was 4.20/dollar.

In June of this year, former Federal Reserve chairman Paul Volcker spoke at the annual meeting of the Bretton Woods Committee, and pined for the world in which he grew up and began his career.

Volcker was under-secretary of the Treasury for international monetary affairs from 1969 to 1974. The U.S. ended the Bretton Woods’ system’s official link to gold in 1971, and the system’s final dissolution was in the spring of 1973.

That would give you quite a perspective on the evolution of things since then. His conclusions?

“By now I think we can agree that the absence of an official, rules-based cooperatively managed, monetary system has not been a great success. In fact, international financial crises seem at least as frequent and more destructive in impeding economic stability and growth. …

That is all a long introduction to a plea – a plea for attention to the need for developing an international monetary and financial system worthy of our time.”

The rules of the “rules-based” Bretton Woods system were clear: the dollar was linked to gold at $35/oz., and other currencies were linked to the dollar, thus effectively linking them to gold as well.

If it’s that simple, and the results were good – the Bretton Woods era of the 1950s and 1960s was probably the most prosperous of the 20th century for the United States – then why not just recreate it?

Alas, the Bretton Woods system also had many problems – problems that were inherent in its creation.

The proper way to operate a gold standard system, and the proper way to institute fixed exchange rates with other currencies, is through what amounts to a currency board-type system. The daily operation of the system is automatic. There is no central bank policy board, interest rate policy, or anything of that sort. We have many currency boards in use today, and they work fine, as long as the proper operating principles are adhered to.

These currency board systems allow unimpeded foreign trade and capital flows, with no problems whatsoever.

But, that is not what the organizers at the Bretton Woods conference wanted. The idea of “central planning” of an economy was popular. The conference was held during wartime, when in fact even the U.S. economy was organized along lines not so much different than the Soviet system.

Rather, governments wanted to also be able to “manage” their economies through what amounts to funny-money manipulation – interest rate targets, monetary or credit growth targets, unemployment targets, trade balances, or other such things.

These two impossibly contradictory goals could only be sustained with heavy capital controls, and even then there were periodic currency devaluations.  The British pound, once the world’s beacon of currency stability, was devalued in 1949 and 1967. The French franc was devalued twice in 1948, twice again in 1949, and again in 1957, 1958, 1960, and 1969.

The U.S. was playing the same game – trying to reconcile a “domestic monetary policy” of funny-money manipulation with an “external monetary policy” of fixed exchange rates — and, just as had been the case repeatedly in Britain and France, got to the point where it had to make a decision. Either the U.S. had to give up its funny-money ambitions, and return to the stable-currency discipline implied by the gold standard parity of $35/oz., or it would have to devalue.

Nixon devalued. At first, he wanted a devaluation like Britain or France, or the U.S. in 1933 – to re-establish the dollar’s gold parity at a lower value. In the Smithsonian Agreement of December 1971, only four months after the devaluation, the dollar’s new gold parity was supposed to be $38/oz. But, the Nixonites didn’t want to abide by the necessary gold-standard operating principles, at $35/oz., $38/oz., or at any gold parity. Fed chief Arthur Burns’ printing press was Nixon’s 1972 re-election strategy (it worked). In effect, the dollar had become a floating currency.

What a mess!

Thus, if we are going to meet again at a mountain resort hotel and build a new world monetary system (I suggest Davos), it would be good to review the failures – and successes – of the past.

First, the successes: the Bretton Woods gold standard system did indeed provide the monetary foundation for peace and prosperity throughout the world, for as long as it lasted. This was a bountiful time, for all levels of society.

Stable money works.

Second, the failures: the notion of combining a “domestic monetary policy” of funny-money manipulation with an “external monetary policy” of a gold parity or another fixed-value system was a total failure, even with the imposition of quite a lot of capital controls. This impossible contradiction led to the breakdown of the system in a brief 27 years, in the midst of peace and prosperity.

So, don’t do that.

Third, the construction of the Bretton Woods system, with its extreme reliance on U.S. dollar “reserve currency” assets instead of a direct link with gold bullion for currencies worldwide, was needlessly fragile. Although Britain and France devalued without any major repercussions beyond their borders, when the U.S. floated the “reserve currency,” the entire system blew up.

It would have been better for each country to have an independent link with gold bullion, and not be dependent on any “reserve currency.” This is much more robust, and has no particular difficulties.

Although I think most mainstream academics are still rather confused by the Bretton Woods era (as were economists who lived during that time), these basic problems are nevertheless well-recognized.

Lewis Lehrman was a member of the Congressional Gold Standard Commission of 1981, and co-author of the 1982 book A Case for Gold with co-commissioner Ron Paul. Although perhaps best known for his stint as the president of Rite Aid RAD +0.00% until 1977, he was also a managing director of Morgan Stanley during the 1980s.

More recently, he summed up his proposals in the 2012 book The True Gold Standard. The title continues: “A Monetary Reform Plan Without Official Reserve Currencies.”

The True Gold Standard actually contains a proposal for a U.S.-led international conference rather like the one at Bretton Woods. However, Lehrman’s proposal eliminates the excessive reliance on “reserve currency” assets such as U.S. dollar-based debt, and proposes a direct link to gold for participants, as was more often the case pre-1913 (although there were reserve-currency-based systems then too).

Lehrman’s proposal also includes a provision for “redeemability” of dollar base money into gold coin and bullion, and vice versa, on demand for all dollar users. This is a basic element of contemporary currency board systems, and also of historic gold standard systems.

The Bretton Woods system had it in the form of bullion redeemability for foreign central banks at the London gold market. However, gold bullion and coins had been made illegal for U.S. citizens to hold beginning in 1933, which continued to 1974. This was another major flaw in the Bretton Woods system, not only because it eliminated the basic operating mechanism of historic gold standard systems (redeemability), but because even the idea that the system was, fundamentally, a gold-based arrangement became little understood. This was a major political cause of its eventual breakdown.

With a focus on redeemability as a basic operating mechanism of the system, Lehrman’s proposal would avoid the basic contradiction that eventually blew up Bretton Woods: trying to combine both a Classical stable-money and Mercantilist funny-money approach in one ugly disaster.

We could have another Bretton Woods-like conference, followed by another two decades – better yet, two centuries – of peace and economic abundance.

But, we better understand what we’re going to talk about once we get there.

the history of Federal Reserve in the U$A:

The Panic of 1907 was a financial crisis similar to the Panic of 1893 but resulted in a legislative framework that far exceeded that of the 1893 and earlier crises. Because of the length and severity of the crisis, as well as the outsized role that J.P. Morgan played, there was considerable pressure for legislative reform of the banking system.  To address the problems raised by the Panic of 1907, Congress passed the Aldrich-Vreeland Act in 1908 and the Federal Reserve Act in 1913.

The Panic of 1907 was precipitated by several events.  First, there was stress on the American money supply due to reconstruction aid to San Francisco after the April 1906 earthquake and to the Bank of England’s rising interest rates due to British insurance companies paying out so much to American policyholders. Second, the Hepburn Act, which gave the Interstate Commerce Commission the power to set maximum railroad rates, became law in July 1906 and resulted in the depreciation of value of railroad securities. These events led to a slide of almost 18% in the New York Stock market between September 1906 and March 1907, which became known as the “Rich Man’s Panic.”

The economy remained volatile throughout the summer of 1907 with a continual drop in the value of stocks. A series of events contributed to this decline: the failure of the New York City’s bond offering, the collapse of the copper market, and the $29 million fine against the Standard Oil Company for antitrust violations. Abroad, there were several runs on the banks in Egypt, Japan, Hamburg, and Chile. By September, the value of stocks had dropped by 24.4%. On October 22, 1907, the Knickerbocker Trust, the second-largest trust company in the United States, was forced to suspend, triggering fear throughout the country and massive cash withdrawals from New York City banks.

The Treasury Department intervened with a $25 million deposit in New York banks, and J.P. Morgan organized a pool of $10 million, but these efforts were insufficient to stop the spread of panic. Public confidence needed to be restored as Morgan, the other banks, and even the U.S. Treasury were low on funds. The bankers consequently talked to the press to persuade them that the worst had passed; and, on Monday, October 26, the New York Clearing House issued $100 million in loan certificates to be traded among banks to settle balances while allowing them to retain cash reserves for depositors. These actions led to a return of stability on Wall Street, although specie payments did not fully resume until January 1908 after considerable imports of gold.

In November, a new set of crises emerged with J.P. Morgan playing a critical role in each of them once again. By purchasing $30 million of bonds, Morgan precluded New York City from declaring bankruptcy; by organizing a $25 million loan to the Trust Company of America and other weak financial institutions, Morgan stopped another potential run on the banks; and by persuading anti-trust busting President Roosevelt to allow U.S. Steel to acquire the Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, Morgan was able to prevent another stock market crash. By the end of the year, the Panic of 1907 had ended with Morgan preventing a collapse of the entire financial and economic system of the United States.

In the aftermath of the Panic, there was a lengthy economic contraction from May 1907 to June 1908.  According to economists Christine Romer, Nathan S. Balke and Robert Gordon, the stock of money fell 6.8% from the second quarter of 1907 to the first quarter of 1908 with estimates of real GNP falling from 4.3-5.6% from 1907 to 1908.  Industrial production dropped further than any previous bank run and 1907 saw the second-highest volume of bankruptcies to that date.  Production fell by 11%, imports by 26%, and unemployment rose from under 3% to 8%. The frequency and severity of the 1907 Panic, in addition to the outsized but critical role that Morgan played, created considerable pressure for reform of the financial system.  This reform was directed at the banking system rather than the monetary standard, as the gold standard seemed to be in good working order when the crisis began.

In May 1908 Congress passed the Aldrich-Vreeland Act that permitted groups of banks acting in concert during emergencies to issue non-redeemable currency and withdraw them once the emergency had passed.  Simply put, according to The Cambridge Economic History of the United States, Volume 2, the Act legalized and regulated what had happened under Morgan’s leadership during the Panic of 1907.  More importantly, the Act also established the National Monetary Commission to investigate the Panic and to propose legislation to regulate banking.  The Commission issued 23 studies by leading scholars of money and banking with a final volume of recommendations.  The common theme in the reports was the need for the United States to have a lender-of-last-resort.  The Commission submitted its final report in 1912; and on December 23, 1913, Congress passed the Federal Reserve Act very much consistent with the Commission’s recommendations.

The Federal Reserve Act created a new form of currency, the Federal Reserve Note, which could be issued rapidly to meet a sudden demand for cash in banking crises. The U.S. government would create and loan these Notes to banks secured by various forms of bank assets. The Notes also could be used to acquire gold, as the law required that they be backed by 40% by gold. To be the lender-of-last-resort, the Federal Reserve would have to have a sufficiently large reserve of gold and rely upon its ability to attract additional gold during a crisis. The Act therefore took for granted the continuation of the gold standard which was viewed favorably by the public.

The Federal Reserve Act also established a banker’s bank, although it was prohibited from making loans to business or private individuals. As the banker’s bank, the Federal Reserve was given supervisory power to ensure that banks were in compliance with reserve requirements and other regulations. However, the organization of the Federal Reserve made this task difficult as it was organized into twelve federal districts with a board of governors exercising overall supervision. Member banks were to hold their reserves in their district banks. The result of this arrangement was a struggle between the board of governors and the district banks, particularly the Federal Reserve Bank of New York, over issues of independence, authority, and supervision.

By being committed to the gold standard, the United States had to reduce its money supply when economic expansion produced balance-of-payment deficits. However, economic expansions also increased the demand for credit and therefore required an increase in the money supply. As the lender-of-last-resort, the Federal Reserve had to expand the money supply while, at the same time, deplete its gold reserves. As long as the gold standard was maintained, this policy was sustainable. World War I and its aftermath made adherence to the gold standard impossible and put the Federal Reserve into new territory for which it was not prepared.

rose KECIL

Why do nations have central banks? Countries have developed without one, and sophisticated financial systems have evolved in their absence. Some countries with a central bank have suffered for having one. Zimbabwe comes to mind.

The Federal Reserve System was created by an act of Congress only in 1913. It then presided over a great wartime inflation followed by a major depression in 1920-21. The 1920s were an era of prosperity, due as much to Treasury Secretary Andrew Mellon’s wise fiscal policies as anything the Fed did. The Fed’s performance in the Great Depression was disastrous, a judgment shared by its current chairman, Ben Bernanke.

The Canadian banking system weathered the Great Depression without a central bank. Instead of the thousands of small, undiversified banks that the United States had, Canada had a small number of banks (with many branches across the country) that were able withstand localized downturns. Even in the Great Depression, banking failures in the U.S. were concentrated in specific regions. Canada’s central bank, the Bank of Canada, was created in 1935 in part because of pressure from the rest of the world. Canada had survived without it quite well.

In short, central banking has been neither necessary nor sufficient for the development of a modern economy and financial system. A number of reform proposals for the Fed are being crafted, but there is no agreement on why the institution exists.

Policy makers are debating the wisdom of the Fed’s dual mandate of providing price stability and full employment. Rep. Mike Pence (R., Ind.) has introduced a bill to amend the Federal Reserve Act to end the dual mandate and give the Fed one goal: maintaining price stability (H.R. 6406). The dual mandate is seen by many as giving the Fed an impossible assignment of simultaneously optimizing two variables with one policy tool. It is also not clear that a central bank is capable of maintaining full employment.

Yet maintaining stable prices was not part of the Fed’s original mandate and, aside from some economists, few thought it the Fed’s job. The gold standard provided for stable prices over time, and the Fed’s job was to maintain that standard (which does not require a central bank).

In the 19th century, the eminent British economist and journalist Walter Bagehot wrote Lombard Street: A Description of the Money Market as a treatise on the best central bank practice. Bagehot observed that the existence of the Bank of England centralized reserves in that institution. He preferred that banks provide for their own liquidity by holding a buffer of short-term marketable assets.

Bagehot’s goal was to devise central bank policy so that commercial banks would behave in ordinary times as if there were no central bank. In a liquidity crisis, commercial banks would turn to the Bank of England for support. That function, known as the lender of last resort, is the one carry-over to the Fed and all other central banks today. It appeared in the Federal Reserve Act as providing for an “elastic” currency, i.e., one whose quantity could grow or shrink at the Fed’s discretion.

The Fed’s first round of quantitative easing (printing money) was in response to the liquidity crisis of autumn 2008, which occurred in the wake of the Sept. 15 Lehman Brothers bankruptcy. It is not clear if QE was still needed by the time it was implemented at the end of 2008. It was likely too large and went on for too long. The Fed also forgot Bagehot’s dictum that a central bank should lend only on good assets at penalty interest rates. The latter principle was to ensure that emergency lending did not become a subsidy program. Economists will debate the episode for many years.

There is no liquidity crisis now, however, and no justification for continued lender-of-last-resort activity. There are quite possibly still large unrecognized losses on banks’ balance sheets associated with the housing collapse and other unwise lending. These losses mean such institutions are in reality undercapitalized, not short of liquidity.

The Fed’s critics increasingly see it as acting as an unelected fiscal authority. Its lending to select institutions constitutes credit allocation and surreptitious bailouts of large banks. Its policy of low interest rates is part of its bank support program.

Meanwhile, the economy suffers because none of the Fed’s policies will fix the banking system. The failure to fix the banks, not a nonexistent deflation threat, is what calls into mind Japan’s lost decade of the 1990s. Banks with large, unrecognized losses will not make new loans while losses from the old ones grow.

Regulators should be consistent in calling for banks to write down assets and recapitalize themselves (and not just apply the policy to smaller institutions that are being closed). Now is not the time for banks to raise dividends, as numerous large banks are seeking to do. Now is the time to raise capital. In the meantime, the Fed must stop conducting fiscal policy under the guise of monetary policy. Taxpayer bailouts of weakened banks would be a terrible idea. But, if done by Congress, it would at least be subject to democratic debate and be conducted in the open.

The Fed has been ceded a degree of operational independence by Congress to conduct monetary policy. That independence is viable only so long as the Fed sticks to conventional monetary policy. If it persists in acting also as a fiscal authority, ordinary citizens and their representatives are going to ask: Why do we have a central bank?

globe

What is the Function of A Central Bank?

A Central Bank has various functions:

  1. Issue notes and coins and ensure people have faith in notes which are printed, e.g. protect against forgery.
  2. Target low inflation, e.g. the Bank of England have an inflation target of 2% +/- 1. See: Bank of England inflation target. Low inflation helps to create greater economic stability and preserves the value of money and savings.
  3. Growth and Unemployment. As well as low inflation a Central Bank will consider other macro economic objectives such as economic growth and unemployment. For example, in a period of temporary cost push inflation, the Central Bank may accept a higher rate of inflation because it doesn’t want to push the economy into a recession.
  4. Set interest rates to target low inflation and maintain economic growth. See: how bank of England set interest rates. Every month the MPC will meet and evaluate whether inflationary pressures in the economy justify a rate increase. To make a judgement on inflationary pressures they will examine every aspect of the economic situation and look at a variety of economic statistics to get a picture of the whole economy.
  5. Use other monetary instruments to achieve macro economic targets. For example, in a liquidity trap, lower interest rates may be insufficient to boost spending and economic growth. In this situation, the Central Bank may resort to more unconventional monetary policies such as quantitative easing. This involves creating money and using this money to buy bonds; the aim of quantitative easing is to reduce interest rates and boost bank lending.
  6. Ensure stability of financial system, e.g. regulate bank lending and financial derivatives
  7. Lender of Last Resort to Commercial banks. If banks get into liquidity shortages then the Central Bank is able to lend the commercial bank sufficient funds to avoid the bank running short. This is a very important function as it helps maintain confidence in the banking system. If a bank ran out of money, people would lose confidence and want to withdraw their money from the bank. Having a lender of last resort means that we don’t expect a liquidity crisis with our banks, therefore people have high confidence in keeping our savings in banks. For example, the US Federal Reserve was created in 1907 after a bank panic was averted by intervention from J.P.Morgan; this led to the creation of a Central Bank who would have this function.
  8. Lender of Last Resort to Government. Government borrowing is financed by selling bonds on the open market. There may be some months where the government fails to sell sufficient bonds and so has a shortfall. This would cause panic amongst bond investors and they would be more likely to sell their government bonds and demand higher interest rates. However, if the Bank of England intervene and buy some government bonds then they can avoid these ‘liquidity shortages’. This gives bond investors more confidence and helps the government to borrow at lower interest rates.

monetarySMALL

beautiful: masalah ekonomi KITA : BUKAN rup1aH (5) … KAMI BAIK-BAIK SAJA

 

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kriteria CREDIT RATING

JAKARTA kontan. Standard & Poor’s (S&P) akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade), Jumat (19/5). Dalam situs resminya, S&P menaikkan rating surat utang rupiah dan valuta asing bertenor jangka panjang (long term) menjadi BBB-, dari sebelumnya BB+.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam penilaian S&P, manajemen APBN dianggap mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya langkah yang dilakukan pemerintah baik dari sisi belanja maupun penerimaan.

BACA JUGA :
Sri Mulyani kejar outlook positive dari S&P
Pendapat analis asing tentang investment grade S&P
Menkeu mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada tahun ini, meski pernah berujar ekonomi berpotensi tumbuh 5,2%. Sementara, pada 2018, ia berharap pertumbuhan berkisar 5,4%-5,6%. Untuk itu, butuh investasi dari dalam dan luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan rating yang bagus dari S&P, keduanya akan memberikan dampak positif terhadap persepsi investasi di Indonesia,

“Dan akan bisa memicu keputusan investasi baik investor dalam negeri melalui capital market, pendanaan perbankan, atau pendanaan korporasi. Perusahaan akan memiliki keputusan yang bisa meningkatkan tingkat investasi di indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk investor asing, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan dengan adanya hasil baik dari dua hal ini. “Termasuk keinginan kami meningkatkan ease of doing business, sehingga arus modal dari luar negeri untuk investasi dan ciptakan tenaga kerja jadi meningkat,” imbuhnya.

doraemon

Bisnis.com, JAKARTA—Credit Suisse memprediksi nilai kekayaan global akan terus tumbuh pada laju yang sama dalam lima tahun ke depan yakni sebesar 3,9% menjadi US$341 triliun pada 2022.

Negara ekonomi berkembang diperkirakan akan menghasilkan kekayaan lebih cepat dari negara-negara maju. Kelompok negara ekonomi berkembang kemungkinan akan menguasai 22% pangsa kekayaan global pada 2022.

“Kontribusi terbesar diperkirakan datang dari China. Nilai kekayaan dari negara ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 33%,” tulis laporan tersebut, Kamis (23/11/2017).

Kekayaan yang diperoleh dari sektor nonfinansial diperkirakan akan melampaui kekayaan dari sektor finansial, yakni dengan tumbuh sekitar 1% per tahun dalam lima tahun ke depan. Adapun, utang rumah tangga diperkirakan meningkat sebesar 37% dalam lima tahun ke depan.

Selain itu jumlah jutawan global juga diperkirakan tumbuh 22% hingga 2022, yakni dari 36 juta orang saat ini menjadi 44 juta pada 2022.

Adapun untuk kelompok UHNWI (orang-orang yang memiliki kekayaan di atas US$50 juta) cenderung meningkat sebesar 30% hingga 2022 atau naik dari 45.000 menjadi 193.000 orang.

Nilai kekayaan di Asia Pasifik (termasuk China dan India) diperkirakan tumbuh 29% dalam lima tahun ke depan sehingga mencapai US$115 triliun. Pertumbuhan tercepat diperkirakan berasal dari negara-negara berkembang seperti India (7,5% per tahun), Indonesia (8,7% per tahun), dan Filipina (9,4% per tahun).

Di Asia Pasifik, jumlah jutawan diperkirakan meningkat sebesar 7,2% per tahun menjadi 11,7 juta orang pada 2022. Sementara itu untuk kelompok UHNW diperkirakan bertambah sekitar 52.000 orang dengan laju 6,8% per tahun pada periode yang sama.

ets-small

Jakarta detik- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan sampai saat ini telah ada 76 Pusat Logistik Berikat (PLB) alias gudang raksasa yang telah beroperasi dengan nilai inventori mencapai Rp 910 triliun.

“Sampai sekarang pusat logistik yang sudah dikeluarkan bea cukai 76 lokasi. Mulai dari barat Lhokseumawe, timur Sorong, utara Balikpapan, Selatan di Jawa dan Bali, dengan nilai inventory yang disimpan Rp 910 triliun,” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Heru mengatakan, 76 PLB yang sudah beroperasi dimiliki oleh 43 entitas perusahaan yang bisa juga telah memiliki di beberapa lokasi PLB lainnya asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi.

“Sekarang pemerintah fokus untuk membentuk logistic center di beberapa daerah yang tujuannya untuk mempermudah suplai bahan baku dan penolong. Maka pemerintah sebanyak mungkin di masing-masing daerah mengeluarkan atau membentuk logistik-logistik center,” tambah dia.

Lanjut Heru, 76 PLB ini akan terus bertambah bahkan Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan pengembangan kawasan PLB yang akan menjadi hub wilayah. Seperti di wilayah Bali yang akan menjadi hub yang akan mengoptimalkan usaha sektor bandara.

“Denpasar sebagai hub udara karena kalau diperhatikan ada 104 reguler international flight dan kebanyakan flight itu angkut wisatawan maka bagasi atau lambung pesawat kosong. Banyak space yang bisa dimanfaatkan,” tukas dia. (mkj/mkj)

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah analis meyakini persepsi resiko investasi Indonesia yang tercermin dalam angka credit default swap (CDS) masih berpotensi menurun di masa mendatang yang mencerminkan iklim investasi yang sangat positif di dalam negeri.

CDS 5 tahun Indonesia sepanjang tahun ini sudah turun cukup dalam, dari posisi 157,89 pada akhir tahun lalu kini di kisaran 104,59. Posisi CDS 5 tahun tersebut bahkan pernah turun hingga ke level 91,54 pada Selasa (19/9) bulan lalu, atau level terendahnya dalam tujuh tahun terakhir.

CDS yang rendah merefleksikan resiko investasi yang lebih terkendali sekaligus menjanjikan peluang yang lebih besar bagi capital inflow bagi satu negara. Sejumlah analis yang diwawancarai Bisnis pada Senin (2/10/2017) pun berkeyakinan angka CDS masih akan turun, kendati Indonesia masih akan terpapar gejolak sentimen global.

Ariawan, fixed income analyst BNI Securities, mengatakan posisi CDS Indonesia saat ini relatif lebih baik dari negara-negara lain dengan peringkat yang sama yang masih di kisaran 130-an. CDS Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara dengan peringkat sedikit lebih tinggi, seperti Colombia dan Italia.

Menurutnya, CDS Indonesia berpotensi begerak menyaingi posisi CDS Filipina yang memiliki peringkat S&P satu level di atas Indonesia, yakni BBB, sementara Indoensia BBB-. Kedua negara mengantongi peringkat yang sama dari Fitch, yakni BBB-, tetapi CDS Filipina saat ini jauh lebih baik di posisi 67,26.

“Beberapa investor asing sudah melihat kita sudah layak naik peringkatnya oleh Fitch dan Moody’s, sehingga untuk bergerak menyaingi CDS Filipina itu sangat mungkin. Paling tidak tahun depan,” katanya.

 

Maximilianus Nico Demus, kepada divisi riset Indomitra Securities, mengatakan bahwa negara memang berkepentingan untuk menjaga CDS tetap rendah. Hal tersebut boleh jadi menjadi penyebab adanya indikasi keterlibatan “tangan-tangan yang tak terlihat” di pasar obligasi Indonesia yang menjaga yield tahun ini tetap rendah kendati dibanjiri sentimen global.

Hal ini erat terkait dengan agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi asing di sektor riil. Pemerintah tidak saja ingin capital inflow masuk di pasar modal yang sangat mudah kembali keluar.

“Ketika CDS kita rendah, nilai resiko negara kita rendah sehingga otomatis mengundang capital inflow. Selama ini kita dorong sektor pasar modal, tetapi bagaimana sektor riilnya? Ini yang didorong pemerintah sehingga menjaga CDS,” katanya.

Kendati begitu, dirinya menilai tantangan global akan cukup intensif mengganggu pasar lokal sehingga boleh jadi nilai CDS masih akan meningkat hingga akhir tahun. Hal tersebut terefleksi dari proyeksi pergerakan yield Surat Utang Negara.

Menurutnya, imbal hasil SUN 10 tahun bulan ini mungkin akan bergerak di kisaran 6,48%-6,6%, tetapi di akhir tahun kemungkinan meningkat di kisaran 6,55%-6,75%. Sementara itu, yield SUN 20 tahun yang saat ini diperkirakan di kisaran 7,2%-7,32% kemungkinan akan bergerak ke level 7,38%-7,51% di akhir tahun.

“Jadi memang proyeksinya sampai akhir tahun harga SUN turun karena potensi kenaikan The Fed dan proposal pemotongan pajak Trump yang disambut positif. Selain itu juga penggantian Yellen akan diamati pasar,” katanya.

Ramdhan Ario Maruto, fixed income analyst Anugerah Sekuritas Indonesia, mengatakan inflasi Indoensia yang terjaga di 3,72% yoy akan menjadi pemicu bagi pasar obligasi dalam negeri untuk menjadi lebih baik, mengimbangi tekanan eksternal.

Dirinya meyakini hal tersebut akan tercermin pula dalam hasil lelang esok, yang menurut perkiraannya penawaran investor masih akan tetap tinggi, meskipun pergerakan harga SUN cenderung flat kemarin pasca rilis data inflasi.

 

Koreksi yang terjadi pekan lalu pun terbukti hanya sesaat dan pasar cenderung segera pulih setelah terkoreksi. Dirinya meyakini, kondisi yang positif fundamental ekonomi akan menjaga kinerja pasar obligasi dan CDS hingga akhir tahun.

“Saya pikir ke depan [CDS] akan lebih baik, paling tidak berbalik lagi seperti posisi awalnya ketika dia bagus, di level 90-an. Namun, memang harus didukung kestabilan dari dalam, paling tidak inflasi kita terjaga. Cuma memang faktor eksternal pelemahan rupiah yang mesti diamati,” katanya.

Wahyu Trenggono, Direktur IBPA, mengatakan penurunan CDS yang konsisten selama setahun ini menunjukkan pasar surat utang Indonesia semakin baik di mata investor. Hal tersebut tidak mengherankan bila melihat data-data perekonomian Indonesia yang membaik.

Menurutnya, gangguan-gangguan tertentu bisa saja masih akan ada di pasar, tetapi sifatnya sangat janga pendek, seperti pelemahan rupiah, penurunan harga obligasi, outflow asing di pasar modal. Hal-hal tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor global, seperti rilis kebijakan pemangkasan pajak Amerika Serikat pekan lalu.

Namun, pasar terutama investor asing tentu sudah mengantisipasi gejolak tersebut dan nyatanya mereka tetap masuk ke pasar surat utang Indonesia. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang tahun ini konsisten meningkat, dari kisaran 37% di awal tahun, kini menjadi di kisaran 40%.

Tidak saja pada SBN, kepemilikan asing pada obligasi korporasi juga meningkat dari yang biasanya 4% kiini sekitar 6%. Artinya, persepsi yang positif itu berkembang pula hingga terhadap korporasi Indonesia.

“Gejolak itu bukan hal yang baru bagi pelaku pasar sehingga mereka sudah menghitung dalam strategi mereka. Setelah faktor eksternal itu dimasukkan pun ternyata portofolio asing di Indonesia tidak berkurang, justru tambah. Kalau masa depan Indonesia buruk, tentu mereka tidak beli,” katanya.

ets-small

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di saat ekonomi lesu, laba bersih beberapa bank besar yang sudah merilis laporan keuangan sampai September 2017 tercatat tumbuh dua digit.

Terbaru PT Bank Mandiri (persero) Tbk  mengumumkan bahwa laba sepanjang sembilan bulan 2017 sebesar Rp 15,07 triliun atau naik 25,4% secara tahunan atau year on year (yoy).

Bank besar lain seperti BNI mencatat laba yang tak kalah mentereng yaitu sebesar Rp 10,16 triliun atau naik 31,6% secara yoy.

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) juga kemarin mengumumkan realisasi laba sampai September 2017 sebesar Rp 2 triliun naik 24% secara yoy.

Aslan Lubis, Analis Eksekutif Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK bilang kinerja bank yang tumbuh dua digit di saat industri masih lesu ini karena bank menjadi makin efisien.

“Efisiensi yang membaik ini menjadi indikasi perbaikan kinerja,” kata Aslan kepada KONTAN, Selasa (24/10).

Secara umum OJK mengakui bahwa kinerja bank besar terutama bank BUMN pada tahun ini banyak didorong oleh faktor masifnya penyaluran kredit infrastruktur.

Tardi, Direktur Perbankan Ritel Bank Mandiri bilang kinerja bank yang membaik ditopang salah satunya karena produktivitas yang membaik.

“Selain itu kinerja juga membaik karena pencadangan yang menurun,” kata Tardi.

doraemon

TANGERANG – Kinerja perdagangan Indonesia diproyeksikan terus membaik seiring pemulihan ekonomi di negara pasar ekspor utama. Upaya diversifikasi pasar ekspor juga mulai menuai hasil.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2017 mencapai USD108,79 miliar atau meningkat 17,58% dibanding periode sama tahun 2016. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD98,77 miliar atau meningkat 17,73%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peningkatan perdagangan luar negeri Indonesia sebagai buah kerja sama antara eksportir swasta, dunia usaha, dan pemerintah, serta gencarnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam tiga tahun terakhir.

Naiknya peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global ke posisi 36 juga menambah optimisme akan membaiknya ekonomi dan perdagangan. ”Momentum ini harus dimaksimalkan sehingga perdagangan Indonesia bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Agar ekspor terus terdongkrak, Jokowi mengingatkan pelaku usaha dan eksportir memperhatikan standar dan kualitas produk, kesesuaian spesifikasi, dan ketepatan waktu pengiriman barang.

Baca Juga: Ekspor Peternakan RI Naik 22%, Mentan: Termasuk Babi ke Singapura

Jokowi juga meminta kementerian terkait menemukan solusi persoalan bahan baku dan hambatan di jalur logistik yang menyebabkan harga produk kurang bersaing. Pada kesempatan itu, Jokowi juga kembali berpesan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar terus membuka dan menembus pasar ekspor nontradisional.

”Kawasan Afrika, Eurasia, Timur Tengah, Asia Selatan, termasuk Turki, Pakistan, Rusia, dan Vietnam. Lihat kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi, segera munculkan industri baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Ini harus cepat sebelum didahului negara lain,” kata Jokowi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, Kemendag menggiatkan pembukaan pasar ekspor baru antara lain dengan mengunjungi Rusia dan beberapa negara di Afrika. ”Pada TEI tahun ini, buyer asing datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini menunjukkan usaha kita mendekati negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah mulai menunjukkan hasil,” kata Mendag.

Baca Juga: Wow, Kemenperin Bidik Ekspor Tekstil Tembus Rp199,5 Triliun di 2019

Menurut Mendag, penyelenggaraan TEI 2017 sangat fokus untuk mendatangkan buyer mancanegara. Buyer terbanyak yang telah mendaftar mengunjungi TEI antara lain datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Belanda, Malaysia, Afghanistan, dan Australia. Hingga 10 Oktober 2017 terdapat 7.084 permintaan terhadap produk Indonesia pada TEI 2017. ”Permintaan terbesar sejauh ini adalah untuk produk makanan dan minuman, produk dan jasa manufaktur, serta furnitur,” kata dia.

Keberhasilan mendatangkan buyer mancanegara juga tak lepas atas kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, atase perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) negara sahabat. ”Hari ini (kemarin) tercatat lebih dari 4500 buyer dari 79 negara. Jumlah ini akan bertambah dengan kedatangan buyer on spot,” katanya. Ajang TEI yang sudah kali ke-32 juga penting sebagai sarana promosi dan transaksi business-to-business (B2B) bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional. Nilai transaksi TEI 2017 ditargetkan mencapai Rp14,5 triliun.

Baca Juga: Top! Sarang Walet Kualitas Terbaik Asal Indonesia Siap Ekspor ke China

Dengan mengusung tema ”Global Partner for Sustainable Resources”, Mendag yakin Indonesia telah siap menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi Muhammad Lutfi mengatakan, TEI merupakan strategi dan langkah tepat meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia mampu menjadi mitra global untuk sumber daya berkelanjutan. Pada TEI kali ini Kadin juga terlibat aktif dalam 26 pertemuan dengan delegasi mancanegara.

Senada pemerintah, Kadin juga menyatakan optimisme akan membaiknya neraca perdagangan Indonesia. Menurut Lutfi, tren perbaikan ekonomi dunia yang ditandai pemulihan ekonomi AS dan pertumbuhan ekonomi China telah membawa optimisme baru bagi dunia usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, yang kian mengandalkan produk- produk bernilai tambah melalui ekspor nonmigas. ”Artinya, neraca perdagangan kita ke depan mestinya lebih baik karena AS dan China ini penentu bagi Indonesia,” katanya.

(kmj)

monetarySMALL

JAKARTA okezone– Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, meskipun secara angka belum terlihat secara signifikan, namun tanda-tanda perbaikan sektor perkantoran mulai terlihat pada kuartal III tahun ini. Hal ini terbukti dengan beberapa perusahaan yang mulai melakukan transaksi untuk menyewa perkantoran di wilayah Jakarta.

“Sudah mulai aktif lagi dan ramai lagi, kalau sebelum sebelumnya banyak yang datang dan banyak yang nanya nanya belum serius, kalau sekarang sudah mencapai eksekusi, itu sudah mulai terlihat saat ini. Itu yang terjadi,” ujarnya dalam acara property outlook kuartal III di Gedung World Trade Center (WTC), Jakarta, Selasa (3/10/2017).

“Kita lihat beberapa tenant yang bergerak dari sisi financial, shipping company, bank masih berekspansi terutama itu best company (e-commerce) yang menarik lagi adalah co-working atau private office,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya: Alhamdulillah! Tak Lagi Ruangan Kosong, Perkantoran di Jakarta Sudah Mulai Terisi

(kmj)

ets-small

Kuala Lumpur – Penampilan atlet difabel Indonesia di ASEAN Para Games 2017 Kuala Lumpur patut diacungi jempol. Kontingen Merah Putih menjadi juara umum dengan koleksi 126 medali emas.

Predikat juara umum ASEAN Para Games 2017 itu didapatkan Indonesia setelah mengoleksi 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu. Malaysia mengikuti di urutan kedua dengan koleksi 90 emas, 85 perak, 82 perunggu. Thailand menempati peringkat ketiga dengan raihan 68 emas, 72 perak, dan 92 perunggu.

“Terimakasih para atlet dan semua yang telah mendukung kelancaran perjuangan di Malaysia. Gelar juara umum pada ASEAN Para Games 2017 ini menjadi modal bagi Indonesia untuk membidik prestasi pada Asian Para Games 2018,” ujar Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Rhardian, yang juga asisten deputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu, dalam rilis kepada detikSport. 

“Mereka membuktikan keterbatasan bukan hambatan untuk menembus prestasi. Kesuksesan ini juga berkat kerjasama apik dan kompak seluruh anggota tim dan Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) serta National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia, dan pihak lainnya yang selama ini memberikan dukungan penuh,” Bayu menambahkan.

Sukses juara umum itu diraih kontingen Indonesia dengan menjadi yang terbaik pada beberapa cabang olahraga. di antaranya atletik, angkat berat, dan renang.

Multievent untuk atlet difabel itu dikuti oleh 11 negara se-Asia Tenggara dan memperebutkan total 1096 medali: 368 emas, 361 perak dan 367 perunggu. Kontingen Indonesia menurunkan 196 atlet.

Klasemen akhir ASEAN Para Games 2017: 

Urutan negara Emas Perak Perunggu Total
1. Indonesia 126 75 50 251
2. Malaysia 90 85 83 258
3. Thailand 68 73 95 236
4. Vietnam 40 61 60 161
5. Filipina 20 20 29 69
6. Myanmar 11 15 17 43
7. Singapura 10 18 24 52
8. Brunei Darussalam 2 6 6 14
9. Timor Leste 2 0 1 3
10. Kamboja 5 5 10
11. Laos 4 4 8

Medali per cabang olahraga yang diraih kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2017:

Cabang olahraga Emas Perak Perunggu Total
Atletik 40 28 17 85
Renang 39 13 12 64
Catur 14 9 5 28
Tenis Meja 14 9 1 21
Bulutangkis 8 5 4 17
Angkat berat 7 4 11
Sepeda 2 3 7 12
Panahan 1 3 4
Sepakbola 1 1
Boling 1 1

(fem/krs)

Jakarta – Ekonomi Indonesia diproyeksi mampu tumbuh 5,2% di tahun ini. Lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5%. Tapi proyeksi ini bisa saja buyar, kalau berbagai hal yang mengancam Indonesia tidak tertangani dengan tepat.

Demikianlah hasil kajian dari PT Bank UOB Indonesia yang diterima detikFinance, Senin (31/7/2017).

“Optimisme UOB berdasarkan kepada stabilitas harga komoditas dan kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh berkelanjutan. Kinerja ekspor yang positif memberikan kontribusi bagi mengecilnya defisit transaksi berjalan, yang akan meningkatkan sentimen positif bagi Indonesia,” kata Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam.

Ekspor yang terus beranjak naik sejak akhir tahun lalu memang jadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Setelah kejatuhan harga komoditas pada 5 tahun lalu yang membuat ekspor merosot jauh.

Pada semester I-2017, neraca perdagangan tercatat surplus. Di mana ekspor tumbuh 14%, sedangkan impor tumbuh 9%. Dari data tersebut, UOB memproyeksikan defisit transaksi berjalan terkendali pada level 1,8% terhadap PDB.

Inflasi memang akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, seiring dengan berbagai kebijakan pengaturan harga oleh pemerintah. Diproyeksikan inflasi mencapai 4,4%. Sementara nilai tukar akan tetap stabil Rp 13.300/US$ sampai akhir tahun.

Terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penempatan defisit anggaran sedikti di bawah batas, yaitu 2,92% terhadap PDB memang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi melihat proyeksi pemerintah dan kebiasaan setiap tahun, defisit bisa dijaga 2,7% terhadap PDB.

Peringkat layak investasi dari Standard & Poor’s dan pandangan positif dari Moody’s dan Fitch’s akan mendorong realisasi investasi lebih baik.

“Meskipun masih terjadi ketidakpastikan ekonomi global, investasi asing yang masuk ke Indonesia rata-rata per tahun sebesar US$ 29 miliar dalam empat tahun terakhir. Arus investasi diharapkan terus mengalir masuk dengan hadirnya berbagai inisiatif regional seperti seperti ‘Belt and Road’ dari Tiongkok yang merupakan inisiatif pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan konektivitas. Inisiatif seperti ini akan menciptakan berbagai kesempatan pertumbuhan bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional,” paparnya.

Pilihan pemerintah untuk pengembangan Indonesia timur dianggap sangat tepat. Dampaknya juga mulai terasa. Di 2016, Indonesia Timur berkontribusi sebesar 11,63% terhadap PDB Indonesia yang didukung oleh industri-industri, seperti pertanian, infrastruktur, layanan kesehatan, dan mineral.

“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar pulau di Indonesia Timur. Kami yakin bahwa proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap PDB Indonesia Timur,” jelas Kevin.

Gejolak Ekonomi Global Mengancam RI

Konsekuensi dari negara dengan ekonomi terbuka yaitu harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk yang datang dari negara lain. Bahkan dari negara yang hubungan perdagangannya dengan Indonesia sangat kecil.

UOB memandang berbagai peristiwa global yang bisa pengaruhi ekonomi Indonesia. Di antaranya pemilihan umum di Jerman dan kelanjutan dari negosiasi Brexit yang bisa mendatangkan ketidakpastian ekonomi.

“Dalam waktu dekat, kita mengantisipasi dapat terjadinya gejolak ekonomi di pasar keuangan global sebagai dampak dari ketidakpastian peristiwa geopolitik di Eropa, Inggris, dan Asia, serta kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, kami memperkirakan pasar keuangan serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan stabil, sehingga akan mendukung stabilitas harga komoditas dan perekonomian regional termasuk Indonesia,” kata Ekonom Senior UOB Group, Suan Teck Kin.

Hal lain adalah dari AS. Meskipun sudah dalam proyeksi kebanyakan investor dan analis tentang kenaikan suku bunga acuan, tapi pernyataan dan sikap dari Presiden AS Donald Trump seringkali menimbulkan ketidakpastian.

“Bank sentral Amerika Serikat (AS); The US Federal Reserve, diperkirakan akan meningkatkan tingkat suku bunga sekali lagi di bulan September sebelum adanya pengumuman Balance Sheet Reduction di bulan Desember 2017. Jika tidak ada perubahan yang signifikan atas kebijakan fiskal, pajak perdagangan Amerika Serikat,” terangnya.

China masih menyimpan risiko untuk Indonesia, baik dari sisi pasar keuangan maupun sektor rill. Ekonomi China masih dalam transformasi, dari investasi menuju konsumsi rumah tangga. Dalam beberapa kuartal terakhir, ekonomi China selalu bergerak di luar ekspektasi investor dan analis. Sehingga ke depan arah perekonomiannya pun tidak bisa dipastikan.

“Stabilitas perekonomian Tiongkok, depresiasi mata uang regional terhadap dolar AS akan dapat ditekan. Sementara walaupun beberapa negara yang berpotensi di Asia rentan terhadap penghindaran risiko (risk aversion), namun kekuatan fundamental ekonomi mereka diharapkan dapat memberikan pertahanan terhadap dampak arus investasi,” tukasnya. (mkj/wdl)

dreaming

Jakarta detik – President Group World Bank, Jim Yong Kim, mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata berada di level 5% menjadi capaian yang bisa membuat negara lain iri.

Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

“Alasan kita berada di sini adalah karena Indonesia dan pimpinan Presiden Jokowi memiliki cita-cita besar bagi negara dan rakyat. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari 5% yang akan membuat iri mayoritas negara di dunia,” kata Kim.

Untuk diketahui, Bank Dunia merupakan pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Nilainya mencapai Rp 234,48 triliun.

Menurut Kim, Presiden Jokowi juga berkeinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, serta membuat negara yang dipimpinnya saat ini menjadi negara dengan penghasilan yang tinggi.

World Bank, kata Kim, menjadi mitra Indonesia untuk memberikan cara-cara agar Indonesia mampu merealisasikan hal tersebut. Di mana, salah satunya dengan investasi untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya ingin mengatakan kemitraan kita dengan Indonesia sedekat kita dengan negara manapun di dunia. Sebagian alasannya adalah karena Sri Mulyani dan saya bekerja sama selama empat tahun di grup bank dunia dan dia tahu segalanya tentang organisasi kami dan apa yang harus kami tawarkan tetapi juga karena tujuan kami dalam mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran adalah hal yang kami bagi lengkap dengan pemerintah Indonesia,” papar dia.

Kim menuturkan, Bank Dunia menilai, Indonesia adalah satu tempat di dunia yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi.

“Ada leadership yang sangat kuat dari atas, ada industri pemula di begitu banyak daerah yang sekarang siap untuk investasi lebih besar terutama bagi investor luar Indonesia dan juga potensi pertumbuhan di sini sangat tinggi,” jelas dia.

Lanjut Kim, salah satu yang telah disepakati Indonesia dengan Bank Dunia mengenai annual meeting IMF-World Bank yang dilakukan pada 2018 di Bali. Tidak hanya itu, Kim mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga membahas berbagai jenis reformasi yang saat ini tengah dilakukan jajaran kabinet kerja.

“Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi dunia dan tujuan kami di sini adalah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan sektor swasta Indonesia. Kami akan menunjukkan seberapa cepat sebuah negara berkembang dapat beralih dari status rendah ke menengah ke atas. Kami percaya bahwa itu mungkin di sini kami sangat yakin bahwa ini mungkin di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kami berkomitmen pada kemitraan ini dengan cara yang jarang dilakukan dengan negara seukuran ini,” tukas dia. (wdl/wdl)

real1sas1small

TEMPO.COJakarta – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi atau Investment Grade pada 20 Juli 2017. Fitch memberikan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook.

Baca: Investment Grade Dorong Perbaikan Ekonomi …

Adapun beberapa faktor kunci pendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan eksposur pemerintah yang terbatas atas risiko sektor perbankan. Selain itu, Fitch juga mencatat hal yang menjadi perhatian yaitu sektor eksternal yang masih perlu diperkuat dan faktor struktural perihal tata kelola.

“Adapaun lingkungan bisnis masih perlu ditingkatkan,” tulis siaran pers Fitch Ratings, Kamis, 20 Juli 2017.

Fitch mengakui bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar Bank Indonesia serta penurunan pertumbuhan utang luar negeri korporasi telah berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Adapun kebijakan moneter dan nilai tukar tersebut dikeluarkan sebagai dampak dari penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait utang luar negeri.

Kemudian, kredibilitas asumsi pertumbuhan ekonomi dalam revisi anggaran Pemerintah tahun 2017 serta dorongan reformasi struktural yang kuat juga diapresiasi oleh Fitch. Pasalnya, hal tersebut mampu secara bertahap memperbaiki iklim usaha.

Namun, di sisi lain Fitch juga mencatat adanya upside risk terhadap penerimaan pemerintah sebagai dampak dari program pengampunan pajak (tax amnesty), aturan kewajiban pelaporan perpajakan, serta kesepakatan pertukaran data antar negara di masa mendatang.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan afirmasi rating Indonesia tersebut bisa menjadi faktor pendukung tambahan bagi Indonesia dalam menjaga keyakinan investor dan stakeholders lainnya. Hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk mempertahankan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.

“Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkontribusi dalam agenda reformasi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif,” ujar Agus.

Baca: Investment Grade dari S&P Perlu Didukung Payung …

Sebelum mendapatkan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook, Fitch memberikan outlook SCR Indonesia pada level stable. Keputusan sekaligus mengafirmasi rating pada level BBB- pada tanggal 21 Desember 2016.

LARISSA HUDA

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia tahun 2016 turun cukup signifikan.

Memberikan tanggapan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (18/7),  Sri Mulyani menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Sementara pendapatan per kapita mencapai Rp 47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 45,14 juta/tahun.

Tingkat ketimpangan pengeluaran atau rasio gini membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397. Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.

Tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, lanjut dia, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara.

Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional.

Namun, tegas Sri Mulyani, pemerintah tetap mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tercatat dalam APBN 2016, tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Sedangkan tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.

Untuk nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp 13.307 per USD di tengah kecenderungan penguatan dolar AS karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

“Penguatan rupiah tersebut terutama disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor’s, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN (kebijakan fiskal),” jelas dia.

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. ***

ets-small

JAKARTA kontan. Pasar surat utang Indonesia masih menarik bagi asing. Buktinya, global bond RI berdenominasi dollar Amerika Serikat yang ditawarkan pemerintah bertenor panjang menerima kelebihan permintaan di pasar global.

Pemerintah menetapkan target indikatif masing-masing senilai US$ 1 miliar dari obligasi global bertenor 10 dan 30 tahun. Bukan hanya berhasil menerima permintaan oversubscribed, pemerintah juga sukses menawarkan bond senilai 1 miliar euro bertenor 7 tahun.

Mengutip IFR News, Kamis (13/7) pemerintah Indonesia memikat permintaan US$ 4,1 miliar untuk obligasi bertenor 10 tahun, yang berasal dari 229 akun. Investor Asia membeli 40% dari notes 144A/Reg S tersebut, investor AS membeli 38%, dan akun dari Eropa membeli 22%.

Dari sisi institusinya, perusahaan pengelola dana dan manajer aset mengambill 56% porsi, tawaran dari bank mencapai 25% dari permintaan yang masuk, institusi pemerintahan dan tangan investasi pemerintahan menawar 10%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 7%, sedangkan private bank investor bermodal tebal mengambil porsi 2%.

Sedangkan bond 30 tahun berhasil menggaet permintaan senilai US$ 3,2 miliar dari 160 akun. Investor Asia dan AS sama-sama memakan porsi 38%, investor Eropa mengambil tempat 24%.

Dari tipe investor, manajer aset dan pengelola dana mengambil porsi 55%, perusahaan asuransi dan dana pensiun bergabung mengambil porsi 28%, tawaran dari bank memakan 10%, tangan investasi resmi pemerintah menyumbang 6% dari permintaan, sedangkan investor kakap dan private bank 1%.

Permintaan obligasi Indonesia cukup diuntungkan kondisi ekonomi global yang lebih relaks setelah pernyataan bank sentral AS Federal Reserve sehari sebelumnya. Gubernur The Fed Janet Yellen mengatakan, ekonomi AS cukup sehat untuk menjalani kenaikan bunga, tapi tingkat inflasi menahan kenaikan bunga AS.

Dollar AS terdepresiasi ke level terendah 9 bulan dan mendorong investor mengoleksi kembali aset-aset berisiko, seperti obligasi yang dirilis negara berkembang. “Seiring dengan bunga AS konsolidasi, nada positif negara berkembang seperti sebelum bulan Juni, kini kembali,” kata analis Jason Daw dari Societe Generale, seperti dikutip Reuters.

real1sas1small

JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa menarik masuk dana dari pasar keuangan global hingga US$ 700 miliar setelah Indonesia dianugerahi peringkat investment grade (BBB-) dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P). Peningkatan peringkat ini bakal memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

“Jadi, dengan adanya investment grade dari S&P, ada potensi US$ 700 miliar dana di pasar keuangan global yang selama ini belum bisa masuk, akan masuk. Banyak investment fund yang semula hanya bisa masuk ke negara dengan peringkat investasi dari tiga lembaga (Moodys, Fitch, dan S&P), itu bisa mengalir ke kita.,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (6/6).

Di luar itu, menurut dia, pemerintah masih berupaya untuk mencari cara agar peningkatan peringkat menjadi investment grade dari S&P itu bisa berdampak pada peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui surat utang.

Pandangan senada dikemukakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Ia menyatakan, akan ada arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air akibat pencapaian investment grade dari S&P itu. Ia memperkirakan terbanyak akan masuk ke pasar uang (portofolio), meski jumlahnya belum tentu sebanyak US$ 700 miliar.

“Saya nggak komentar soal US$ 700 miliarnya. Tapi, saya sudah melihat bahwa ada dua area yang bisa menambah investasi (baik dari FDI/foreign direct investment dan portfolio investment) setelah kenaikan peringkat investasi dari S&P,” ujar Agus. (c01/sn)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/bi-dua-area-bisa-menambah-investasi/161195

real1sas1small

JAKARTA kontan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat optimistis industri tekstil bakal tumbuh signifikan tahun ini. Namun ia memberikan beberapa catatan bahwa selain daya saing yang kuat, industri ini juga perlu dukungan dari pemerintah.

“Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur ini sangat diperlukan,” ucap Ade d isela-sela acara talkshow bisnis di Ibis, Jakarta (3/5).

Menurut Ade industri tekstil dan garmen saat ini kurang disokong. Sehingga ancamannya produsen sulit bersaing di pasar global. Bahkan, mengamankan pasar dalam negeri saja masih sulit.

“Kemarin sempat mencanangkan, soal penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal untuk industri tekstil 18-25 % energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya.

Sampai dengan kuartal satu tahun ini ekspor garmen Indonesia naik. “Naik sekitar 3,8 % atau senilai hampir US$ 4 miliar,” sebut Ade.

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah jawa tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi.

“Pemerintah saat ini juga menggalakkan pelatihan operator pabrikan sebanyak 100 ribu orang, semuanya bakal tersertifikasi dan bisa diterima di pasar global,” ungkapnya.

Saat ini banyak industri tekstil dan garmen yang memfokuskan pasar ekspor. Padahal pasar dalam negeri punya potensi besar. Ade memprediksi, nilai dari potensi pasar garmen dan tekstil di Indonesia hampir US$ 10 juta di tahun ini.

“Sayangnya produsen dalam negeri hanya menyumbang 30 %, sisanya impor,” kata Ade.

Kenyataannya, kata Ade, saat ini sebagian besar industri pakaian jadi 90 % bahan baku kainnya impor.

API masih mempelajari mengapa pasar domestik tertekan, namun ada beberapa dugaan terkait kelesuan pasar domestik disebabkan daya beli masyarakat terhadap produk sandang menurun. “Untuk triwulan ke depan produk garmen bakal positif naik, tapi untuk tekstil cenderung turun,” ungkap Ade.

Perusahaan seperti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex menilai setiap perusahaan punya strategi masing masing dalam menerapkan pemasarannya.

“Sritex memang banyak menjual ke pasar luar timbang dalam. Tapi kita juga banyak produksi produk yang baru juga,” sebut CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan S Loekminto, saat talkshow berlangsung (3/4).

Porsi penjualan Sritex dalam negeri masih 40%. Sedangkan luar negeri sekitar 60%. Iwan mengatakan, bisnis Sritex dalam negeri ada kenaikan namun tidak sekencang ekspor.

Sebanyak 50 % bahan baku Sritex masih impor, yang sebagian besar adalah kapas. Sedang bahan baku yang diperoleh dalam negeri berupa rayon polyester.

Menanggapi soal konsumsi energi listrik, Iwan mengatakan bahwa permasalahan itu tidak dialami oleh industri di Indonesia saja tapi seluruh dunia juga. “Yang penting saat ini kita bisa menangani inflasi yang tidak terkontrol,” ujarnya.

Sedangkan untuk penjualan ekspor, Ade mendorong agar pemerintah lekas bisa melakukan free trade agreement dengan Uni Eropa. Semenjak Amerika Serikat keluar dari TPP, industri tekstil dan garmen dalam negeri sempat khawatir sebab pasar Amerika banyak menyerap produk garmen Indonesia.

“Untuk itu perjanjian dengan uni Eropa harus segera dilaksanakan, saya melihat pasar di Eropa timur bisa jadi potensi, sebab mereka mempunyai kebutuhan akan tekstil yang besar,” kata Ade.

Sedang Sritex tidak ambil pusing dengan pakta perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Iwan mengatakan, industri lebih suka jika pemerintah bisa menjalin kerja sama bilateral daripada melakukan kesepakatan seperti itu. “Hubungan bilateral seperti dengan Amerika, untuk Eropa jujur saja kita belum ada solusinya,” ucapnya.

real1sas1small

Jakarta detik – Presiden Jokowi pagi ini meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, rumah yang disediakan akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan bulanan yang juga ringan.

“Ini rusunami yang nanti akan diperuntukkan untuk pekerja. Harganya kurang lebih Rp 293 juta. Dengan DP hanya 1%. Cicilan satu bulan Rp 1,12 juta,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.

Dalam program FLPP, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bunga KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.

Hunian yang akan diterima oleh pekerja, sambung Jokowi, juga akan memiliki ukuran yang layak. “Tipenya 30,” kata dia.

Terpisah, Presiden Komisaris PT PP, Andi Gani menjelaskan, proyek rusunami yang akan diberi nama Loftvilles Serpong ini bakal dibangun di atas lahan 8,2 hektar yang terdiri dari 11 tower.

Sembilan tower di antaraya terdiri 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya merupakan perumahan komersil non subsidi.

Luas bangunannya tiap rumah adalah 32 m yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. “Rusunami ini dilengkapi fasilitas penitipan anak para buruh, playground, playgroup, ruang publik serta fasilitas penunjang lainnya,” jelas Andi.

Menurut Andi, Loftvilles Serpong merupakan Rusunami pertama yang berlokasi strategis. Hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Hal ini berbeda dengan rumah susun murah lainnya selama ini yang berlokasi di pinggir kota.

Dengan fasilitas dan lokasi yang strategis, Andi mengatakan Rusunami Loftvilles Serpong tak kalah dengan perumahan buruh di Vina dan Korea Selatan.

Dia menambahkan, harga Rusunami ini sangat terjangkau buruh, yakni Rp 250 juta per unit. Untuk memastikan tepat sasaran kepada buruh, penjualan unitnya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank pemerintah.

“Kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa memiliki unit di Loftvilles Serpong, kecuali di dua tower yang komersil,” tambahnya. (mkl/dna)

real1sas1small

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kredit Saudi Fund for Development senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) yang ditawarkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam lawatannya ke Indonesia tidak akan cair dalam waktu dekat. Bambang becermin pada kredit serupa beberapa waktu lalu yang ternyata dikucurkan bersama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). “Proses administrasinya panjang karena mereka memastikan dana itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya,” kata dia kepada Tempo, Jumat 3 Maret 2017.

Menurut Bambang, skema pembiayaan bersama lembaga multilateral seperti IDB kerap digunakan negara kreditur lantaran tak semua negara memiliki kemampuan penyaluran kredit yang mumpuni. Meski begitu, dia menegaskan, komitmen kredit ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, mengingat selama ini dana dari Timur Tengah cuma menyasar negara maju yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Baca: Lawatan Raja Salman, RI dan Arab Angkat Citra Islam Moderat

Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, Basah Hernowo, juga mengatakan tak mudah mendapatkan pinjaman bilateral dan multilateral dari Timur Tengah. Selain adanya keterbatasan dana, para kreditur itu memiliki kriteria khusus. “Dana baru cair saat semua persiapan proyek sudah tersedia,” ujarnya.

 

Nilai bunga dan jangka waktu kredit, kata Basah, relatif bersaing dengan negara donor lain. Ciri lainnya, negara-negara Timur Tengah dan IDB lebih suka mendanai proyek-proyek sosial serta pendidikan agama. “Tapi tetap menguntungkan karena kita bisa menarik perhatian mereka ketimbang negara lain yang juga membutuhkannya.”

Dalam sidang tahunan 2016, IDB berkomitmen menyalurkan dana US$ 20 miliar hingga 2020. Lembaga itu membidik tiga proyek, yakni perbaikan kawasan kumuh, pengembangan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam, serta pengembangan jaringan listrik.

Rabu lalu, ada 11 kementerian dan lembaga negara yang menyepakati kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Merujuk pada Blue Book (daftar proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri) pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah yang memiliki rencana pendanaan dari luar negeri.

Baca: RI Dorong Arab Saudi Segera Bayar Santunan Para Korban Crane

Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh dana Saudi Fund for Development, sebanyak US$ 750 juta digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Sisanya akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. “Rambu-rambunya masih sangat umum,” kata Sri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlu ada promosi untuk menjaring pinjaman dan investasi asing. Dia tak menampik anggapan bahwa kurangnya akses dan data mengenai kondisi ekonomi menghambat upaya promosi oleh para diplomat. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan akan memberi ringkasan kondisi perekonomian kepada diplomat Indonesia di seluruh dunia. Informasi ini, kata Agus, antara lain berisi neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. “Jadi, para diplomat akan percaya diri saat presentasi di luar negeri,” kata Agus, Jumat 3 Maret 2017.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | ANDI IBNU

JAKARTA okezone– Pemerintah Indonesia resmi jalin kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. Kerjasama tersebut tertuang dalam 11 nota kesepahaman.

Penandatanganan 11 nota kesepahaman itu dilakukan oleh para menteri kedua negara yang dilakukan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Maret 2017.

Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai, kerjasama dagang ini jadi gerbang pembuka perdagangan kelas dunia untuk produk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umroh potensial bagi Arab.

“Indonesia salah satu penduduk muslim yang banyak kirim jamaah haji. Jadi relevan kalo kita tawarkan produk kita baik dari UMKM maupun industri untuk keperluan ibadah haji,” katanya kepada Okezone di Jakarta.

Tidak hanya sampai di situ, dengan masuknya produk karya Indonesia ke Arab Saudi, maka besar kemungkinan produk Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat global. Mengingat jamaah haji yang datang ke Arab tiap tahunnya berasal dari berbagai negara.

“Jadi pasarnya bukan hanya di masyarakat Arab Saudi tapi justru masyarakat dunia bisa lihat produk kita berkualitas, maka bisa jadi peluang besar,” tambahnya.

Saat ini pasokan perlengkapan haji justru datang dari Tiongkok. Abra optimis, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini maka Indonesia akan punya posisi yang lebih kuat di pasar Arab Saudi. “Dengan adanya perjanjian bilateral ada keistimewaan untuk produk kita,” pungkasnya.

Lantas seperti apa masyarakat melihat kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Apa yang diharapkan, berikut KATA MEREKA :

1. Andrian Prasetya (37) Pedagang

Iya saya tahu kalau Raja Salman dari Arab Saudi datang ke sini. Luar biasa yah penyambutannya, masyarakat juga antusias luar biasa. Tentu saya merasakan euforia kali yah, kalau ada Raja Salman di sini. Apalagi, kita kan lagi ramai soal masalah keagamaan, mungkin yah dengan kedatangan beliau, semuanya bisa selesai.

Harapannya sih semoga masalah keagamaan kita selesai, dan kerjasama bilateral semakin erat. Apalagi mau banyak kerjasama bidang investasi pariwisata, haji dan lainnya dengan nilai besar. Arab Saudi kan uangnya banyak. Saya harap ke depan juga bukan hanya Raja Salman, tapi ada tokoh mendunia lainnya.

2. Ilham Sumadi (29) Pekerja Swasta

Jelas lah saya tahu ada Raja Salman. Orang tua saya saja cerita sampai bela-belain ke Tol Jagowari buat ngelihat mobilnya doang, katanya ramai banget. Luar biasa sekali yah, di era Pak Jokowi, Raja Salman ke sini.

Saya yakin ini dampak baik untuk Indonesia dan Arab. Bagi Indonesia yang kondisinya sedang terpecah karena kasus penistaan agama, bisa mereda hadirnya Raja Salman. Bagi Arab, bisa banyak investasi di sini kan. Harapan saya sih, Arab memiliki dana yang besar oleh karena itu hubungan kita semakin erat, karena banyak umat Islam yang ingin ke Arab menunaikan ibadahnya, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan.

3. Mul Halim (24) Pekerja Swasta

Raja Salman ke sini saya tahu. Tapi menurut saya, kita melihatnya biasanya saja yah dan saya juga enggak terlalu heboh. Karena kan, kalau Raja Salman ke mana pun biasa bawa serombongan, bawa duit seabrek-abrek. Cuma yang menariknya kan, Raja Salman ini pernah ke Indonesia, tapi dulu waktu sama bapaknya ke sini. Makanya dia kan tanya, mana anak Soekarno, karena beberapa puluh tahun lagi pernah ke sini.

Harapan saya sebagai orang awan sih bukan investasinya tapi mau kalau kuota haji. Akses haji meningkat, supaya enggak mesti tunggu 18 tahun baru bisa berangkat. Itu harapannya sih. Kalau ke depan saya berharap ada Raja Inggris yang datang, pengaruhnya luar biasa, dan kerjasama kedua negara bisa lebih ditingkatkan.

4. Susanty (46) Ibu Rumah Tangga

Luar biasa yah Raja Salman bisa ke sini. Presidennya siapa dulu. Sebagai ibu-ibu pasti heboh dong, apalagi ini kan sejarah. Biar kata ngelihat mobilnya lewat saja sudah senang. Harapannya sih kalau investasi pariwisata, kita bisa ke Arab dan orang Arab bisa ke sini, ada hotel kita di sana dan dia juga ada hotel di sini. Saling menguntungkan.

5. David Simatupang (35) Pedagang

Saya merasakan kehebohan Raja Salman ke sini. Tapi sayangannya enggak bisa lihat langsung, cuma dari media aja ramai banget soal Raja Arab. Kalau harapan saya janji yang akan dikerjasamakan seperti UKM dan lainnya bisa direalisasikan ya.

Tapi saya menyoroti soal korban crane di Arab waktu itu. Saya berharap keluarga korban meninggal bisa diberangkatkan Umroh semua secara gratis sesuai janjinya. Kemudian kuota haji dapat diperbanyak karena kontribusi Indonesia sangat besar untuk itu. Peraturan dan kuota TKI juga diperbanyak dan diperjelas. Ke depan saya harapannya ada Raja Inggris datang ke sini, soalnya daya tariknya besar.

6. Syahrul (24) Pengemudi Ojek Online

Awalnya saya tidak tahu kalau ada Raja Arab datang. Waktu itu sedang mengantarkan penumpang, jalanan macet sekali, ternyata orang – orang bilang kalau ada Raja Arab datang. Banyak yang membicarakan tentang kedatangan Raja Arab, cukup heboh. Kalau mau mengantar penumpang kita juga tanya – tanya dulu, jalannya ditutup tidak buat sambutan Raja Arab.

Banyak yang bilang juga mau memberikan dana ke Indonesia. Bagus kalau ada bantuan dana. Semoga kita rakyat kecil ini bisa kecipratan. Buat membangun jalan biar tidak berlubang sana – sini, jadi masyarakat semuanya bisa menikmati dana sumbangannya.

7. Rifda Haniefa (23) Mahasiswa Pasca Sarjana

Bagaimana saya tidak tahu tentang kedatangan Raja Salman, kalau semua media serentak memberitakan tentang kedatangannya. Sambutannya cukup heboh, sampai Presiden Jokowi sendiri yang menjemput ke Bandara. Tapi baguslah, biar Arab memandang Indonesia juga bagus, sehingga kerjasamanya juga baik.

Saya tahu ada kesepakatan kerjasama, cukup banyak ada 11 bidang kerjasama tapi saya tidak tahu detailnya. Harapan saya semoga investasinya dalam jangka panjang, dialokasikan dengan benar, jangan sampai ada pihak – pihak yang menyalahgunakan investasi ini untuk kepentingan pribadi. Semoga tidak hanya kabar kedatangannya yang diketahui masyarakat tetapi investasinya juga bisa dirasakan masyarakat.

8. Reni Puspita (26) Pegawai Bank

Wah pasti saya tahu kedatangan Raja Arab, setiap hari ada pemberitaan di televisi dan online. Heboh sekali, baik dari sambutan maupun rombongan yang datang.

Tapi menurut saya penyambutannya memang harus begitu, karena Raja Arab bukan sekedar berkunjung tapi mau memberikan investasi juga. Semoga kerjasamanya terjalin baik dan awet.

Nilai investasinya cukup besar, utamanya di kilang minyak, mungkin karena baik Indonesia dan Arab punya usaha minyak. Harapannya semoga kerjasama dan investasi dengan Arab Saudi bisa membantu pembangunan Indonesia.

9. Marakhilda NH. Siregar (28) Pekerja Swasta

Saya mengetahui kedatangan Raja Arab dari informasi televisi dan sosial media. Kalau mau dibilang heboh menurut saya tidak begitu heboh sekali, karena memang penyambutan pemimpin Negara harus dilakukan dengan baik, karena mencerminkan kehormatan Indonesia. Saya sendiri cukup bangga, beliau kan Raja Mekkah dan Madinah, yang notabene adalah negara adidaya, jadi itu punya makna tersendiri.

Harapannya soal investasi, saya pribadi berharap investasi difokuskan pada pusat – pusat studi Islam di Indonesia, mengingat Indonesia dan Arab memiliki kecenderungan yang sama dalam bidang studi Islam.

10. Erta Mardiah (26) perawat

Pasti saya mengetahui kedatangan Raja Arab ini, karena banyak jadi perbincangan. Sebagai warga Indonesia saya cukup merasa senang karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Raja dari Negara besar penghasil minyak.

Semoga kedatangan Raja Arab bisa mempererat hubungan antar negara dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia melalui dana investasi yang diberikan.

(mrt)

REALISASI!

JAKARTA kontan. Optimisme konsumen secara umum terindikasi meningkat. Namun, peningkatan tersebut tak sejalan dengan optimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini maupun enam bulan ke depan.

Hasil survei Bank Indonesia (BI) menujukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Feburari lalu meningkat menjadi 117,1, naik 1,8 poin dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan juga peningkatan indeks ekspektasi konsumen (IEK) enam bulan ke depan.

Peningkatan IKE sebesar 1 poin menjadi 105,2, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara peningkatan IEK, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ekspektasi kegiatan usaha dan ekspektasi ketersediaan lapangan pekerjaan.

Namun, indeks penghasilan dalam IKE maupun indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK sama-sama turun. Indeks penghasilan dalam IKE turun 0,3 poin menjadi 118,2 dibanding bulan sebelumnya. Sementara indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK turun lebih dalam sebesar 2,1 poin menjadi 140,8 dibanding bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga pada tiga bulan ke depan menurun. “Menurut perkiraan responden, meskipun permintaan sembilan bahan pokok mulai meningkat menjelang bulan puasa pada akhir Mei 2017, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang diperkirakan menahan laju kenaikan harga pada Mei 2017,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi, Rabu (8/3).

Konsumen juga memperkirakan, tekanan kenaikan harga pada enam bulan ke depan menurun. Hal tersebut ditengarai seiring dengan kembali normalnya permintaan pasca Idul Fitri.

 

ets-small

Jakarta detik- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan siang tadi, Senin (6/3/2017), melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Surjono Abdullah Suharsono.

Pertemuan itu berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 13.00 WIB. Keduanya membahas soal pengoperasian kapal jenis roll on-roll off (roro) untuk wilayah Jakarta-Surabaya.

Usai pertemuan, Luhut memastikan bakal ada penambahan jadwal pelayaran dan armada kapal roro untuk lebih memaksimalkan layanan bagi pengguna jasa, dan mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut. Pasalnya, pengoperasian satu kapal roro mampu mengangkut 269 truk.

“Nah kita akan mulai, nanti investor masuk, kapalnya udah mau jalan, sekarang ditambahin empat, itu pagi dan sore, dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur lalu lintas darat,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Ia pun berharap, penambahan kapal dan jam operasi dari kapal roro bisa secepatnya dilakukan. Sebab, kata Luhut, dengan pengoperasian kapal roro dapat lebih meminimalisir pungutan liar (pungli) yang biasa ditemui di jalur darat, dan pengiriman barang menjadi lebih ekonomis.

“Kita harapkan beberapa bulan ini sudah akan ada kapal roro Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, atau Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta, atau Jakarta-Lampung, Lampung-Jakarta,” kata Luhut.

“Dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur darat. Kalau ini jalan akan membuat ekonomi kita ekonomis lagi, dan mengurangi pungli-pungli (di darat),” tutup Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, bila penambahan jadwal rute kapal roro dari Jakarta menuju Surabaya balal dimulai pada bulan April 2017 nanti.

Untuk pelayaran kapal roro tersebut telah ada operator yang akan mengoperasikan kapalnya, baik operator BUMN maupun operator swasta. Budi Karya juga mengatakan, Angkutan kapal feri jarak jauh Jakarta-Semarang-Surabaya ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar, karena angkutan barang beralih ke laut. (mkj/mkj)

ets-small

Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat jumlah penumpang domestik pesawat sepanjang 2016 mencapai 89,35 juta penumpang atau naik 16,6 persen dibandingkan realisasi 2015 sebesar 76,5 juta penumpang.

“Industri penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan transportasi laut hanya meningkat 0,52 persen dan kereta api sebesar 7,94 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Agus Santoso dalam siaran pers, Minggu (5/3).

Namun peningkatan pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia masih dibayangi dengan kecelakaan pesawat. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, pada 2016, terjadi 19 accident dan 26 serious incident. Hal ini meningkat dari 2015 yang tercatat hanya 11 accident dan 17 serious incident pesawat udara.

“Mengingat hal tersebut, permintaan transportasi udara yang tinggi tetap harus dibarengi pelayanan yang memprioritaskan keselamatan. Sesuai amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa transportasi harus mengedepankan keselamatan dan keamanan tanpa melupakan layanan penumpang,” tambah Agus.

Agus menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di penerbangan nasional, baik itu operator penerbangan, pengelola bandar udara, pengelola navigasi penerbangan, Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), dan otoritas bandar udara.

Untuk maskapai, kata dia, diminta serius mengimplementasikan prosedur yang tertuang dalam company operations manual (COM), company maintenance manual (CMM), dan safety management system (SMS).

Untuk pengelola bandar udara, Agus mengingatkan, agar memenuhi regulasi dalam hal inspeksi dan perawatan runway. Pengelola bandar udara juga harus tegas terkait penutupan bandara saat limit telah di bawah minimal (visibility dan water), sehingga tidak ada pilot yang mencoba-coba mendarat pada kondisi tersebut.

Smeentara pengelola bandara besar harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lapangan terbang (airstrip) yang pengoperasiannya belum sesuai standar kebandarudaraan. “Di seluruh airstrip juga dipersyaratkan personel kebandarudaraan,” kata Agus.

Agus menyatakan, pengelola navigasi penerbangan segera melakukan pemasangan peralatan navigasi sesuai standar di daerah Indonesia bagian Timur mengingat jumlah peralatan navigasi di lokasi tersebut masih kurang.

Adapun BMKG diminta melakukan pemutakhiran informasi cuaca dalam mendukung pengoperasian pesawat udara di Papua mengingat cuaca rentan berubah. Selain itu, diperlukan penambahan stasiun meteorologi (BMKG) di wilayah Papua. “Peran otoritas bandar udara harus diperkuat untuk pengawasan dengan menambah jumlah inspektur penerbangan dan dilakukan upgrading training yang saat ini dinilai masih kurang,” kata dia.

 

 

Thresa Sandra Desfika/WBP

BeritaSatu.com

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen di 2016. Dengan perbaikan kondisi ekonomi ini, pendapatan per kapita atau rata-rata orang Indonesia naik menjadi Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02 persen sepanjang 2016. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen dan ‎5,01 persen pada 2014.

Sementara lebih rendah dari pencapaian 2013, 2012, dan 2011 yang masing-masing 5,56 persen, 6,03 persen, dan 6,17 persen.

“Grafik pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan, tapi di 2016 naik, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi tambah kuat,” jelas dia saat Rilis Produk Domestik Bruto (PDB) di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Suhariyanto mengatakan, jumlah PDB Indonesia pada 2016 mencapai Rp 12.406,8 triliun. ‎Khusus di kuartal IV-2016, angka PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.194,8 triliun dan Rp 2.385,6 triliun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

“Dengan jumlah PDB Indonesia di 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun, pendapatan per kapita di Indonesia mencapai Rp 47,96 juta atau senilai US$ 3.605,06 di 2016,” terangnya.

Itu artinya, pendapatan rata-rata orang Indonesia sebesar Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan per orang.

Adapun realisasi PDB per kapita pada 2016 naik dibanding realisasi dua tahun lalu yang mencapai Rp 45,14 juta atau US$ 3.374,49 per tahun di 2015, dan Rp 41,92 juta atau US$ 3.531,85 pada 2014. (Fik/Nrm)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA kontan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (investment grade) pada 21 Desember 2016.

Terkait Hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, perbaikan outlook Fitch tersebut menunjukkan semakin meningkatnya optimisme dunia internasional atas prospek kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan domestik maupun global.

“Untuk itu, Indonesia akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui implementasi reformasi strukural serta meningkatkan sinergi kebijakan antar otoritas guna mempercepat transformasi ekonomi sehingga membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, inklusif, serta berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).

Lebih lanjut menurut Agus, dari sisi moneter, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal, yaitu pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kedua, menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang berkelanjutan.

Ketiga, menjaga kecukupan cadangan devisa. Keempat, memastikan ketersediaan pertahanan kedua baik dari bilateral, regional, maupun global. Kelima, mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN) bagi korporasi non bank. Keenam, terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan.

Sebelumnya, Fitch mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 23 Mei 2016. Dalam peningkatan Sovereign Credit Rating Indonesia hari ini, Fitch menyatakan bahwa ada beberapa faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook sovereign credit rating Indonesia.

Pertama, rekam jejak stabilitas makketahanan sektor eksternal,roekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan.

Ketiga, dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa perbaikan rating dimungkinkan apabila Indonesia mampu meningkatkan ketahanan sektor eksternal, melanjutkan perbaikan iklim investasi dan standar tata kelola, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia.

 

JAKARTA okezone – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating menjadi BBB- (Investment Grade) pada 21 Desember 2016. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan senang dengan hasil yang dirilis oleh Fitch. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah telah menuai hasil.

“Tentu saya senang mendengar bahwa asessment dari Fitch yang melihat outlook-nya dari normal jadi positif. Ini mengonfirmasi beberapa upaya pemerintah untuk menjaga fondasi beberapa waktu lalu dianggap salah satu sumber yang memiliki potensi risiko seperti APBN yang kita coba lakukan berbagai koreksi dan konsistensi sehingga mengurangi risiko,” kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan salah satu bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, baik dari sisi APBN, hingga lembaga keuangan. Pasalnya, hal ini tercapai saat ekonomi global melemah.

“Itu semua menggambarkan bahwa ambisi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tidak akan mengompromikan aspek sustainability atau keberlanjutan dari sisi APBN maupun sisi keseimbangan eksternal,” tutupnya.

(rai)

 

ets-small

 Jakarta detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Bila 2017, ekonomi ditargetkan 5,1%, maka 2018 pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%.

“Kemudian masuk APBN 2018, yang pertama yang kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6%,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Jokowi mengakui bahwa itu bukan persoalan yang mudah. Akan tetapi tinginya target akan mendorong jajaran pemerintah untuk lebih bekerja kerad ke depannya.

“Tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah,” imbuhnya.

Untuk mencapai target, maka investasi harus bisa tumbuh di atas 10%. Investasi akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Investasi harus tumbuh di atas 10%. Saya tidak tahu tahun lalu dan tahun ini berapa. Kepala BKPM kalau ada bisa menyampaikan perkiraan seperti apa dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Selanjutnya adalah konsumsi rumah tangga yang setidaknya harus tumbuh minimal 5%. Sedangkan sisi perdagangan diharapkan menuju ke arah yang positif.

“Ekspor juga sama harus bisa tumbuh diatas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2-3%. Tapi nanti tolong angka-angkanya, kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan tolong nanti bisa dikoreksi,” tukasnya. (mkl/ang)

ets-small

Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015

Jadwal Rilis : 2016-02-05

Abstraksi
  1. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1.
  2. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen.
  3. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.
  4. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
  5. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).

Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

“‎Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.

Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.

“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.

Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.

“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,‎” terangnya.

(mkl/rrd)

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

WE Online, Jakarta

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergeser dari fokus bank sentral mengawal stabilitas ekonomi ke fokus optimalisasi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Stabiltas itu sudah bukan isu sekarang. Kalau ada peluru (pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan), kita akan selalu tembakan ke sasarannya,” kara Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Perry mengatakan, ke depannya dalam sisa tahun ini, Bank Sentral akan segera memanfaatkan ruang moneter untuk fokus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada ruang untuk mendorong pertumbuhan, kita tidak akan segan-segan untuk mendorong pertumbuhan,” ujar Perry, merujuk pada kebijakan BI pada Kamis kemarin yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,5 persen dan penurunan dua instrumen makroprudensial.

Perry mengatakan penurunan BI Rate yang keempat kalinya tahun ini, merupakan cerminan pesan optimisme BI yang ingin disampaikan ke pelaku pasar, bahwa perekonomian domestik akan membaik.

Hal itu juga sejalan dengan masa transisi perubahan instrumen suku bunga acuan dari BI Rate yang akan menjadi suku bunga penjualan SUN ke perbankan (Reverse Repo Rate) bertenor 7 hari mulai 19 Agustus 2016.

Untuk sisi makroprudensial, Perry mengatakan kenaikan rasio pembiayaan perbankan terhadap aset (LTV) yang dinaikkan menjadi 85 persen dari 80 persen, akan memacu permintaan masyarakat, karena uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) akan turun jadi 15 persen.

Sedangkan dari sisi pasokan perbankan, BI juga menaikkan rasio kredit terhadap pendanaan (Loan To Funding Ratio/LFR) perbankan menjadi 80-92 persen dari 78-92 persen. Dengan begitu, perbankan minimal harus memiliki LFR sebesar 80 persen. LFR merupakan indikator intermediasi bank dalam menyerap dana masyarakat dan mengkonversikannya menjadi kredit.

Pada intinya, kata Perrry, BI ingin menaikkan kepercayaan diri dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian. Sebagai contoh, sasaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang dikeluarkan pada Kamis (17/6) menyasar aspek menyeluruh dari sisi permintaan maupun pasokan.

Selanjutanya, Perry mengharapkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah agar belanja fiskal dapat dicairkan dengan lebih cepat.

“Kebijakan ini adalah koordinasi yang kuat antara BI dan fiskal. Kita telah peringatkan pemerintah untuk perkuat belanja modal dan perlindungan sosial,” ujarnya.

“Ini penting untuk naikkan permintaan swasta, agar produksi, investasi dan permintaan naik. Pesan kita kedunia usaha, mari kita bangun ‘confidence’,” tambahnya. (Ant)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Emoticons0051

JAKARTA ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, pertumbuhan ekonomi RI dalam jangka menengah berada dalam tren meningkat. Hal ini didukung oleh struktur perekonomian yang lebih baik dan sumber pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi, serta reformasi struktural yang berkelanjutan. Selain itu, perekonomian juga semakin pulih.

Dia menjelaskan, perbaikan ekonomi ke depan didukung oleh faktor domestik maupun global. Agus mengatakan, prospek ekonomi domestik yang masih dalam tren meningkat ini didukung oleh perekonomian global yang semakin pulih Kebijakan struktural pemerintah di sektor riil semakin dapat mengatasi berbagai tantangan struktural.

Dengan begitu, bisa memperkuat fundamental sehingga perekonomian bisa lebih kuat dan tumbuh berkelanjutan. “Tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2- 5,6%, dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah,” ujar Agus dalam pidatonya pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2015 (LPI) di Jakarta, Kamis (28/4). LPI yang disusun tim BI ini bertajuk “Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural”.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga sesuai kisaran sasaran 4 plus minus 1% untuk 2016-2017, dan di kisaran 3,5 plus minus 1% dalam jangka menengah.

“Dengan struktur perekonomian yang lebih bagus dan sumber pertumbuhan ekonomi lebih terdiversifikasi, defisit transaksi berjalan akan terkendali pada tingkat aman dan dengan struktur yang lebih sehat,” papar Agus.

Agus memaparkan ada tiga pelajaran penting dari perekonomian 2015 yang menunjukkan perkembangan positif. Kendati tak bisa dipungkiri perekonomian tahun lalu penuh dengan tekanan eksternal dan domestik.

Beberapa pelajaran itu yakni kebijakan makroekonomi perlu diterapkan secara disiplin, hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Kemudian, perlunya dukungan sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan.

Yang terakhir, pentingnya reformasi struktural dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. “Ketiga pelajaran itu seperti kebijakan fiskal dan moneter harus diterapkan secara hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Bahkan setiap kebijakan makroekonomi yang diambil harus didukung oleh semua otoritas dan adanya implementasi reformasi struktural serta diversifikasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk hilirisasi,” kata dia. (ID/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-risiko-fiskal-jadi-kekhawatiran/143660

JAKARTA kontan. Rating agency Moody’s has given a warning about Indonesian corporate debt, which relies heavily on foreign sources, while choosing not to downgrade the sovereign rating of the country.

Moody’s kept the sovereign rating at

  • Baa3 with
  • a stable outlook as
  • government and corporate debts were at 26,8% and 23,7% of gross domestic product ( GDP ), respectively.
  • The level of government debt is moderate, as the average debt of other countries with the same rating is around 42%.

“However, almost half of the debt is denominated in foreign currencies, and overseas investors hold more than 38 percent of local government bonds,” managing director Atsi Seth said in Jakarta on Wednesday.

Compared to 2010, Indonesian corporate debt to GDP has increased by 11,3 percentage points from 12,4% to 23,7%, and most of the additional debts were foreign currency denominated.

While the overall leverage remained modest and non-performing loans stand at around 3%, Atsi explained, the rising cost of servicing foreign currency-denominated corporate debt and weaker dollar income from commodities had contributed to defaults in recent years.

“Further weakening in the rupiah or slowing in growth could spur defaults and weigh on bank asset quality. For instance, telecommunications company Trikomsel defaulted on a Singapore dollar bond in 2015 as debt servicing requirements ballooned due to the rupiah depreciation,” he said.

As for commodity based companies, Atsi continued, the risk of falling commodity prices which affect dollar income had reduced their natural hedge against foreign exchange volatility last year. Thus, coal miner Berau Coal Energy Tbk defaulted, after Bumi Resources Tbk registered a default in 2014. (Anton Hermansyah)

Singapura Bloomberg– Indonesia diperkirakan mampu menekan inflasi sesuai target di kisaran 3%-5% sejalan dengan menurunnya harga minyak. Pada Maret 2016, inflasi tercatat naik tipis sebesar 4,45% dibandingkan februari yang sebesar 4,42%. Inflasi harga pangan menjadi faktor pendorong inflasi sebesar 9,09%, atau naik dibandingkan Februari yang sebesar 7,55%, dan Desember yang sebesar 4,93%. Kenaikan inflasi harga pangan dibarengi oleh inflasi harga makanan.

Inflasi inti, tidak termasuk volatil harga pangan dan energi, jatuh ke 3,5% secara year on year pada Maret 2016, dibandingkan dengan 3,59% pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi September 2015 yang mencapai 5,07%. Inflasi inti saat ini merupakan yang terendah dalam lebih dari lima tahun.Kondisi ini memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) dengan mengurangi suku bunga acuan secara bertahap dengan total penurunan mencapai 75 bps.

Tamara Henderson, Intelligence Bloomberg mengatakan, kendati sudah menurunkan BI rate, diprediksi masih ada ruang bagi BI untuk kembali menurunkannya jika kondisi ekonomi terus membaik. Tentu saja BI tetap masih harus mempertimbangkan target inflasi dan kebijakan ekonomi global.

Kebijakan penurunan BI rate ini sejalan dengan dorongan pemerintah menekan suku bunga untuk masuk ke era suku bunga rendah. Jika itu dapat dicapai, maka diharapkan akan mampu mendukung investasi infrastruktur. Menurunnya harga minyak menjadi salah satu stimulus mendorong pertumbuhan.

Di tatanan ekonomi global, stimulus kebijakan pemerintah Tiongkok diprediksi akan berpengaruh positif menopang ekspor komoditas lain di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia juga telah membuka keran investasi, dimana orang asing diizinkan untuk berinvestasi. Ditambah lagi, dengan adanya kebijakan kemudahan berbisnis membuat peringkat investment grade Indonesia membaik.

Tamara memperkirakan, prospek ekonomi Indonesia di 2016 akan lebih baik. Blommberg setuju dengan proyeksi pertumbuhan Bank Indonesia yang memperkirakan ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% tahun ini. (*)

dollar small

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Japan’s Rating and Investment Information Inc. (R&I) has again rated Indonesia as “investment grade,” Bank Indonesia governor Agus Martowardojo said here on Tuesday.
The new rating came on April 4.

He said Indonesia’s economic resilience in the midst of economic volatility and global financial pressure was the basis for this rating.

“Indonesia’s economic resilience amidst global financial volatility and economic uncertainties has been recognized by the ranking agencies. The increasingly synergic combination of fiscal and monetary policies will make the economy healthier while efforts to usher in structural reforms are continuing,” he said.

Bank Indonesia reported that R&I had affirmed Indonesia’s sovereign credit rating at BBB-level or stable outlook on March 18, 2015.

He said Indonesia was rated as investment grade because its economy remained stable despite external uncertainties.

The monetary policy that was applied was accommodative and was accompanied by a proactive fiscal policy to support economic growth.

The executive director of Bank Indonesia’s Communication Department, Tirta Segara, said Indonesia’s fiscal deficit was also considered low with fiscal flow condition being under control.

Foreign exchange liquidity has also been maintained through central bank policy and good foreign exchange reserves although non-bank private foreign debt must be monitored closely.

“R&I thinks Indonesia’s domestic economic slowdown in 2015 was caused by economic uncertainty and global finance problems,” Tirta said.

In 2016, R&I saw Indonesia’s economy being boosted, with government spending acting as an economic mover and household consumption going up as a result of the central bank loosening its monetary policy.

R&I appreciated the government’s commitment to bring in structural reforms including energy subsidy reforms as a positive development.

“The energy subsidy reform made room for the fiscal sector to be able to increase allocation of spendings linked to infrastructure supply and other productive sectors to make Indonesia’s economy grow higher,” according to Bank Indonesia.

Sumber : Antara
animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA okezone – Rapat pembahasan lanjutan Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pengendalian Krisis Sektor Keuangan (RUU PPKSK) antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya selesai.

Menteri Keuangan Bambang Brodojonegoro mengatakan, hasil rapat hari ini sudah dilakukan secara optimal antara pemerintah dengan DPR. Semua aspek pertimbangan, baik itu pertimbangan politis ataupun teknis sudah ada keberadaanya dalam UU.

“Dengan UU ini, jadi nantinya bisa membuat sektor keuangan kita bisa menjadi nyaman untuk para pelakunya,”ujar Bambang di Gedung DPR Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Secara substansi, Bambang mengatakan pemerintah puas dengan apa yang telah dihasilkan selama rapat RUU PPKSK. “Kami puas. Pada intinya sudah memperhatikan semangat yang menjadi tren global yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Menurut Bambang, dengan kondisi global versi UU pada 2008 jelas berbeda kondisinya dengan 2016. Jadi bisa dimaklumi bahwa hasilnya cukup berbeda.

“Waktu 2008, semangat globalnya itu bailout, seperti yang dilakukan Amerika misalkan. Tapi 2016 terutama kita ada di G20 praktis kata bailout tidak pernah diucapkan. Semua bicara mengenai bail-in dan penguatan pada sektor keuangan itu sendiri. Jadi kita, memang semangatnya lebih kepada mencegah dari pada mengobati,”tandasnya.

(rzy)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta detik -Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi bisa mencapai 5,3% pada 2016, sesuai dengan asumsi makro pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2015 yang sebesar 4,8%.

“Pertumbuhan ekonomi, kami expect masih bisa tumbuh 5,3%,” ungkap Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti dalam Seminar 2015 in Review & Market Outlook 2016, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Faktor pendorong yang utama masih bersumber dari konsumsi rumah tangga. Destry optimistis, konsumsi masyarakat masih akan belum turun selama inflasi bisa dijaga oleh pemerintah. Pada 2015, inflasi berhasil dicapai pada level 3,35%.

“Orang Indonesia masih akan belanja, karena itu juga kelebihannya, semakin tinggi pendapatan, orang Indonesia lebih memilih belanja ketimbang menabung. Jadi itu kan memutar perekonomian,” jelasnya.

Kemudian adalah belanja pemerintah. Ada langkah perbaikan yang diambil pemerintah sejak awal tahun lalu. Di mana mengurangi belanja konsumsi seperti subsidi energi menjadi belanja produktif seperti infrastruktur, serta belanja untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Ini terlihat pada kuartal IV-2015, saat belanja pemerintah terserap cukup signifikan dan mampu mendorong ekonomi tumbuh tinggi.

“Saat ekonomi secara umum melemah, pemerintah sebagai agent development masuk dengan menaikkanspending,” kata Destry.

Pada awal 2016, belanja pemerintah juga diserap lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan percepatan lelang proyek pemerintah dan penarikan utang sejak Desember 2015.

“Ini juga yang membuat budget deficit pemerintah pada posisi akhir Februari mencapai 0,7%. Padahal biasanya belum defisit,” terangnya.

Presiden Direktur Eastpring Investments Indonesia, Riki Frindos menambahkan, kemampuan ekonomi untuk tumbuh tinggi akan memberikan dampak positif terhadap investor. Dikarenakan banyak negara masih berada dalam tren pelemahan.

“Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup bagus dan memberikan efek positif untuk investor,” ungkap Riki pada kesempatan yang sama.

Diperkirakan pada 2016, ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,1-5,3%. Sedangkan negara berkembang lain seperti Rusia masih -0,6%, Turki 2,9%, Brazil -1% dan Afrika Selatan 1,3% serta China sebesar 6,3%.

Riki menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak 2011. Harusnya, pemulihan ekonomi bisa terjadi pada tahun lalu, seiring dengan ekspektasi masyarakat saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Akan tetapi kapasitas pembangunan di Indonesia tidak mencukupi.

“Ini karena kapasitas kita menurun, sehingga saat ekonomi tumbuh tinggi, itu banyak justru masalah yang ditimbulkan dan kemudian melambat,” pungkasnya.

(mkl/drk)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

 

Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang terjadi saat ini, sebagai akibat derasnya aliran modal asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, nilai rupiah saat ini masih di bawah fundamentalnya (undervalued) sehingga berpotensi terus menguat lagi.

“Para pemilik dana menganggap investasi di Indonesia menjanjikan, uangnya masuk ke sini (Indonesia). Kalau masuk ke sini, rupiah kita menguat,” ujar Darmin di Jakarta, belum lama ini.

Darmin mengatakan masuknya aliran modal ke Indonesia karena tren suku bunga negatif yang terjadi di Uni Eropa maupun Jepang, dan lemahnya perekonomian di negara berkembang seperti Tiongkok.

Para investor asing, lanjut dia, mau mengalihkan dananya ke Indonesia karena menganggap perekonomian nasional saat ini dalam keadaan yang baik, dengan tingkat bunga acuan yang memadai, meskipun masih relatif tinggi.

Menurut Darmin, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah agar dana tersebut tetap bertahan di Indonesia, meskipun nantinya ada pembalikan modal. Namun, ia memprediksi kemungkinan pembalikan modal itu tidak akan terlalu menganggu kinerja rupiah.

“Kita tentu menjaga dengan meneruskan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tapi saya percaya ini tidak seperti di masa lalu, ketika AS mau meningkatkan tingkat bunga, suasananya sudah bergejolak,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak ingin kurs rupiah menguat terlalu cepat hingga melebihi fundamentalnya (overvalued). ”Tentu kita tidak ingin juga (rupiah) terlalu kuat di atas (nilai) fundamentalnya,” kata Darmin. Namun, dia enggan menyebut nilai fundamental rupiah saat ini.

Untuk diketahui, kurs tengah rupiah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada penutupan perdagangan pekan lalu berada di posisi Rp13.159/USD. Dengan demikian, penguatan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai 5,3% sejak 4 Januari (Rp13.898/US$). Darmin mengatakan, derasnya uang panas yang masuk ke Indonesia disebabkan investor global menganggap Indonesia sebagai negara emerging yang menjanjikan untuk berinvestasi.

Hal ini, kata dia, terjadi lantaran suku bunga acuan (BI Rate) masih tinggi meski otoritas moneter sudah menurunkan 25 basis poin pada bulan lalu. ”Pertumbuhan ekonomi kita juga dianggap tidak lagi menurun, bahkan mulai membaik lagi,” sambung Darmin. Dia optimistis, keberadaan uang panas tersebut akan bertahan cukup lama selama Uni Eropa dan Jepang menerapkan suku bunga negatif, termasuk China yang mulai menurunkan suku bunga acuannya.

Sementara bank sentral AS (The Fed), juga mulai ragu untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya mengingat kondisi makro ekonominya yang tidak mendukung. ”Kalau AS tiba-tiba menaikkan tingkat bunga akan ada sedikit banyak perubahan. Tapi saya percaya tidak seperti di masa-masa lalu di mana kemudian The Fed menaikkan sudah bergejolak sehingga sekarang orang bisa menghitung tidak banyak dampaknya,” ujarnya.

Darmin mengatakan, penguatan rupiah saat ini menuju ke arah sana. ”Ada beberapa pandangan yang mengatakan (nilai fundamental rupiah) Rp12.700/US$. Ada yang Rp12.500 per US$. Tapi, ada yang bilang kurang dari itu. Tapi intinya, kita sedang mendekati area fundamental kita,” ujarnya.

Idealnya, rupiah berada pada posisi yang sesuai dengan fundamentalnya atau netral. Dengan kata lain, kurs rupiah terhadap dolar AS perlu dijaga agar tidak terlalu kuat (overvalued ) atau pun terlalu lemah (undervalued ). ”Seharusnya dia (rupiah) bersifat netral karena yang dibutuhkan pengusaha adalah kestabilan,” ujarnya.

Mantan Gubernur BI itu mengatakan, kurs yang tidak stabil akan mengganggu dunia usaha. Apabila menguat terlalu cepat, maka kinerja ekspor akan terganggu dan impor barang konsumsi akan masif sehingga memperburuk neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sebaliknya, bila melemah terlalu cepat, maka impor menjadi mahal dan biaya produksi akan meningkat.

Menurut dia, rupiah masih mempunyai ruang untuk melanjutkan tren penguatan karena sentimen masuknyadanaasing, terutama menyasar imbal hasil (yield ) surat utang negara (SUN) masih terbuka lebar. Darmin pun menyebut, pemerintah dan BI perlu bekerja sama agar berbagai faktor ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap yield SUN bisa dikelola sehingga yield bisa turun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS karena arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi dan pasar saham. Dia menyebut, sejak awal tahun hingga kemarin arus dana asing yang masuk pasar obligasi mencapai US$2,3 miliar, sementara yang masuk ke pasar saham mencapai USid=”mce_marker”71,4 juta.

”Penguatan rupiah saat ini memang masih didominasi oleh faktor global dan saya melihat tren penguatan rupiah berpotensi berlanjut,” ujarnya. Berbagai faktor global juga mendukung penguatan rupiah lebih lanjut, ditambah fundamental makroekonomi Indonesia yang membaik karena didukung koordinasi BI dari sisi moneter dan pemerintah dari sisi fiskal untuk mendorong investasi, baik di pasar keuangan maupun sektor riil Sementara,

Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, masuknya investor global untuk membeli SUN membuat yield turun. Dia mengatakan, rata-rata yield pada akhir September tahun lalu mencapai 9,83% dan hingga kemarin hanya sekitar 7,97 %.

Di bagian lain Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2016 sebesar USid=”mce_marker”04,5 miliar. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2016 USid=”mce_marker”02,1 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaannya.

Sumber penerimaan berasal dari penerimaan devisa migas dan penarikan pinjaman pemerintah, juga dari hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. ”Hasil lelang SSBI valas ini jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaranutangluarnegeri pemerintah,” ujar Tirta dalam siaran pers kemarin.

Persediaan Valas Cukup

Sementara itu, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, sejak awal tahun hingga akhir bulan Februari, uang panas yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp35 triliun. Agus menyebut, uang panas itu lari ke surat utang negara (SUN) dan saham di pasar modal. ”Pekan keempat Februari juga ada reversal (uang panas keluar) Rp1,9 triliun. Lebih karena trader dalam negeri yang mengambil untung kemudian dia keluar. Jadi masih cukup sehat tersedianya valas di Indonesia,” ujarnya.

Agus menyampaikan masuknya uang panas tersebut karena kondisi perekonomian global yang semakin mengkhawatirkan karena proses pemulihannya yang begitu lambat. Beberapa negara Uni Eropa dan Jepang, kata Agus, juga menerapkan kebijakan moneter yang tidak konvensional dalam menghadapi dinamika global. ”Jadi yang ingin kami sampaikan ekonomi domestik menunjukkan kondisi yang cukup baik karena pengaruh yang besar dari pemerintah. Awal tahun belanja atau realisasi anggaran juga baik,” jelasnya.

Agus berharap, langkah pemerintah mempercepat belanja bisa mendorong laju produk domestik bruto (PDB) lebih cepat pada kuartal I/2016. Selain itu, dia juga berharap investasi swasta, terutama nonkonstruksi, bisa cepat bergerak karena sejauh ini, pergerakan investasi nonkonstruksi belum terlihat. ”Sehingga bisa ikut lebih terlihat pada kuartal II-2016 dan kuartal III-2016,” ujarnya. bari/mohar/fba

http://www.neraca.co.id/article/66587/deras-hot-money-masuk-ke-ri-faktor-penyebab-penguatan-rupiah-terhadap-us
Sumber : NERACA.CO.ID

double arrow picSMALL

JAKARTA – Belakangan ini pergerakan nilai tukar rupiah di pasar mata uang cukup cemerlang. Rupiah tercatat menguat ke batas atas Rp13.000-an per USD.

Menanggapi penguatan ini, Presiden RI Joko Widodo mengatakan penguatan rupiah terjadi sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

“Bicara Rupiah yang semakin menguat semakin baik, itu artinya adalah kebijakan-kebijakan, paket-paket deregulasi yang kita berikan juga kebijakan yang ada di BI, kebijakan yang ada di OJK, itu direspons positif oleh dunia usaha, oleh investasi,” paparnya di Cakung, Kamis (10/3/2016).

Dengan respons positif tersebut, Jokowi menilai, arus modal dari luar semakin deras dan membuat rupiah menguat. “Ada arus uang masuk, ada arus modal masuk sehingga ada captital inflow, kalau ada arus uang masuk ya otomatis (menguat),” tambahnya.

Menurutnya, penguatan nilai tukar ini tidak semata-mata karena faktor eksternal saja. Ada kontribusi positif dari faktor internal misalnya kebijakan dan deregulasi yang dilakukan pemerintah.

“Ya dua-duanya (eksternal-internal), kalau kamu enggak melakukan deregulasi apa-apa, faktor eksternal apapun enggak akan pengaruh,” cetusnya.

Melansir Yahoofinance, Kamis (10/3/2016) tercatat nilai tukar Rupiah di angka Rp13.160 per USD. Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.13.123 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat tipis 2 poin atau 0,58 persen ke angka Rp13.155 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.126-Rp13.165 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2016/03/10/278/1332120/rupiah-perkasa-apa-kata-jokowi
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan nilai tukar rupiah menyisakan kekhawatiran. Penguatan yang terlalu dalam dapat berakibat tidak kompetitifnya ekspor dalam negeri.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kekhawatiran tersebut terlalu dini. Menurutnya, level rupiah tersebut belum signifikan untuk menyebabkan gangguan ekspor.

“Saya yakin level ini belum sampai menyebabkan gangguan signifikan terhadap ekspor. Alasannya karena rupiah belum menyentuh titik optimalnya, saya perkirakan Rp12.500. Dengan kata lain rupiah belum overvalued,” ujarnya pada Senin (7/3/2016).

Selain itu, kata Tony, negara-negara kompetitor Indonesia juga mengalami apresisasi mata uang masing-masing.

Pada Senin pagi (7/3/2016), pagi dolar AS sempat menyentuh nilai terendahnya di Rp12.990 sebelum kembali naik lagi ke Rp13.020.

Sejak pekan lalu, dolar AS memperlihatkan tren melemah terhadap rupiah. Hal ini didorong oleh derasnya dana asing yang masuk ke sektor keuangan dalam negeri.

long jump iconJAKARTA okezone – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini Indonesia memiliki peluang untuk dapat meraih rating investment grade dari Standard & Poor’s (S&P) 500 pada April 2016 mendatang.

Kepala Divisi Riset PT BEI Poltak Hotradero‎ mengatakan, pada tahun lalu S&P 500 pernah mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Namun untuk tahun ini hanya S&P 500 satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia.

“Ini jadi harapan buat Indonesia. Kans Indonesia masuk dalam investment grade 60-70 persen. Penilaian mereka dilihat dari budget defisit,” katanya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Poltak mengaku optimis Indonesia bisa meraih rating investment tersebut, lantaran kondisi makro perekonomian Indonesia sudah cukup membaik. Ditambah lagi kebijakan pemerintah baik dari fiskal maupun moneter sudah fokus mendukung iklim investasi.

Menurutnya jika Indonesia meraih investment grade dari S&P 500 akan mendatangkan pengaruh positif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Terlebih saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sudah kembali diturunkan. “Prospek buat ekonomi kita semakin baik, pasar modal juga ikut. Ini kita harus manfaatkan,” tandasnya.

(mrt)

long jump icon

Bandung IB – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang juga dibarengi dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6,5%, diharap bakal mendongkrak perekonomian di 2016.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengungkapkan, dengan penurunan BI Rate dan GWM Primer ini diyakini akan mendorong pertumbuhan kredit di tahun ini menjadi dikisaran 14%, lantaran perbankan ikut merespon dengan menurunkan suku bunganya.

Menurut Solikin, dengan perbankan ikut merespon kebijakan BI tersebut, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari batas bawah yang ditetapkan oleh BI yakni 5,2%-5,6%. Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi akan menuju batas atas.

“Tahun ini masih 5,2%-5,6%. Kalau di APBNkan sekitar 5,3%. Dengan adanya BI Rate dan GWM turun ini akan memperkuat transmisi suku bunga bank, sukur-sukur bisa 5,4%. Tapi pasti akan meningkat. Jadi angka di 5,3% saja akan lewat dengan adanya kebijakan penurunan ini,” ujarnya di Bandung, Sabtu, 20 Februari 2016.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di batas atas tersebut akan tercapai asal didukung oleh stimulus fiskal yang jalan, dan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Sehingga dengan begitu tingkat konsumsi akan meningkat dan bakal mendongkrak perekonomian nasional.

“Ini ada prasyaratnya, stimulus fiskal harus jalan, infrastruktur juga harus jalan, ini akan memberikan dampak atau gairah dari posisi demandnya. Tapi yang pasti penurunan BI Rate dan GWM ini akan ada dampaknya ke perekonomian,” tutup Solikin. (*) Rezkiana Nisaputra

long jump icon

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pagi ini bakal meresmikan angkutan perintis kereta api relasi Cianjur-Sukabumi. Peresmian ini dilakukan di Stasiun Cianjur dan akan disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirut PT KAI Edy Sukmoro dan Dirjen Perkeretapaian Hermanto Dwiatmoko.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani masyarakat pada relasi Cianjur-Sukabumi dengan KA Siliwangi. Dari data yang diterima Okezone, Jumat (19/2/2016), KA Siliwangi akan melintasi sejumlah stasiun, antara lain Stasiun Cianjur, Stasiun Cilaku, Stasiun Cibeber, Stasiun Lampegan, Stasiun Cireungas dan Stasiun Gandasoli.

Sebelumnya, Kemenhub telah melakukan sejumlah pekerjaan guna peningkatan prasarana jalur KA tersebut. Misalnya, penggantian rel bantalan kayu menjadi bantalan besi antara Stasiun Lampengan hingga Stasiun Cibeber sepanjang 21,6 KM, perbaikan jalan KA yang longsor antara Stasiun Lampengan sampai Stasiun Cibeber, manteling dinding terowongan.

Selain itu, akan dilakukan peningkatan persintalan, penanganan longsor dengan Retaining Wall Beton dan penanggulangan badan jalan KA yang longsor akibat erosi aliran sungai.

KA Siliwangi akan terdiri dari lima rangkaian kereta dengan susunan empat kereta penumpang dan satu kereta makan. Semua rangkaian dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara.

Dalam satu kali perjalanan, KA Siliwangi mampu mengangkut 472 penumpang. Nantinya, KA Siliwangi akan melayani perjalanan Cianjur-Sukabumi sebanyak tiga kali sehari.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/19/320/1316109/jonan-resmikan-kereta-api-jurusan-sukabumi-cianjur
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA- Standard & Poor’s mengisyaratkan penundaan investment grade bagi Indonesia karena harga batu bara yang jatuh dalam setahun terakhir.

Head of Asia-Pacific Soveriegn Ratings di Standard & Poor’s Kim Eng Tan,  kepada Bloomberg,mengatakan harga batu bara yang merosot tajam berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kondisi tersebut membuat lembaga rating tersebut belum bisa menaikkan peringkat utang Indonesia dari level junk meskipun pemerintah RI telah mengambil langkah signifikan dalam reformasi subisdi BBM.

Tan menegaskan outlook atas perekonomian Indonesia masih positif dan peringkat utang RI berpeluang meningkat dalam 1–2 tahun ke depan.

Dia menyatakan defisit yang terus menipis adalah kunci Indonesia meraih investment grade.Pemerintah, tambah Tan, bisa membantu kenaikan persepsi atas utang RI melalui reformasi di sektor-sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan.

S&P adalah satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia, bahkan mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil pada Mei 2015.

Harga batu bara merosot 14% sepanjang 2015 dan telah turun lebih dari 50% sejak 2011. Indonesia tahun mencatatakan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak 2009, tumbuh 4,79%.

long jump icon

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) di Jakarta.

Dalam siaran persnya, Senin (1/2), JCR memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia padaBBB-/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, defisit fiskal yang terkendali dan pengelolaan utang pemerintah yang sehat, kondisi sektor perbankan yang relatif kuat, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal.

Lebih jauh JCR menyatakan bahwa stable outlookmencerminkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat termasuk peluncuran berbagai paket kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, afirmasi JCR menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global.

“Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi. Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook tanggal 22 Oktober 2014. (ID/ant/ths)

long jump icon

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service kembali menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) dengan rating Baa3 atau stable outlook.

Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggaptidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, peringkat outlook terbaru Indonesia yang dipublikasikan lembaga pemeringkatan Moody’s merupakan wujud pengakuan lembaga tersebut terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global dan volatilitas keuangan global.Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

“Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih berkualitas,” kata Agus di Jakarta, Jumat (29/1/2016)

Sebelumnya Lembaga Pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade). Dalam siaran persnya, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable.

Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

long jump icon

JAKARTA kontan. Ekonomi Indonesia yang melambat tak ikut menggerus peringkat Indonesia. Kamis (28/1), lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service tetap menegaskan peringkat Indonesia pada level layak investasi alias investment grade.

Moody’s tetap menyematkan peringkat Baa3 dengan prospek stabil pada peringkat utang Indonesia. Terakhir kali, Moody’s mengganjar peringkat utang Indonesia dengan kategori layak investasi pada 18 Januari 2012 silam. Peringkat tersebut tak diubah sampai sekarang.

Ada beberapa pertimbangan Moody’s masih memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Yakni, pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat kendati defisit fiskal meningkat. Selain itu, respons kebijakan otoritas dianggap efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Moody’s, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kendati tekanan eksternal masih berlangsung, ekonomi Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam keterangan tertulisnya menyatakan, penegasan peringkat Moody’s ini merupakan pengakuan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi penurunan perekonomian dan volatilitas keuangan global.

Menurut dia, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia lebih berkualitas

long jump icon

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.

Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menegaskan sovereign credit rating Indonesia di posisi BBB-/stable outlook (investment grade), Jumat (6/11). Penegasan Fitch itu meneguhkan kembali pengakuan terhadap komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural di tengah ketidakpastian ekonomi global.

 

“Respons kebijakan yang ditempuh otoritas telah membuahkan hasil positif baik dari sisi stabilitas makroekonomi maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

 

Dalam siaran persnya Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagisovereign credit rating Indonesia. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan Negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik disbanding negara peers, serta sector perbankan yang kuat dan solid.

 

Lebih lanjut, Fitch menyatakan, reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

 

Di samping itu, Fitch menyatakan, sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. Fitch sebelumnya telah melakukan penegasan atassovereign credit rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada 13 November 2014. (ns)

non resident portfolio flows 7 EM $B

 ffffffHHHHHfffffff

long jump icon

kompas.com: Pelemahan nilai mata uang sebagian besar negara di Asia terhadap dolar Amerika memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis 1997.  Krisis yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia serta tiga negara Asia, yakni Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan anjlok sampai 50 persen terhadap dolar Amerika.

Namun DBS Group Research dalam risetnya Triangulating Asian Angst: the US, China and the 97 question merasa yakin kondisi Asia saat ini jauh lebih bagus dari 1997. DBS menulis, saat ini pelemahan nilai mata uang di Indonesia dan tiga negara yang mengalami krisis paling parah pada 1997 hanya sebesar 15 persen. Penurunan itu tidak buruk, apalagi pada saat yang sama dolar menguat 20 persen terhadap euro dan yen.

Ini karena fondasi ekonomi Asia kini sudah lebih kokoh. Khususnya dalam pengelolaan neraca transaksi berjalan dan utang luar negeri.

Sebelum krisis terjadi, yakni sepuluh tahun terakhir hingga 1997, defisit transaksi berjalan Asia sangat besar. Penyebabnya, di masa itu, negara-negara Asia meminjam uang, namun tidak diinvestasikan secara benar.

Kondisi ini kemudian menjadi bumerang, ketika sejumlah negara di Asia itu mulai tampak kelimpungan tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan para kreditor berusaha ramai-ramai menarik dana mereka.

Belajar dari pengalaman pahit itu, pasca-krisis 1997, negara-negara Asia mulai mengurangi utang-utang mereka. Hasilnya, selama 18 tahun terakhir, hampir semua negara di Asia mengalami surplus transaksi berjalan yang sangat besar. Rasio utang luar negeri pun telah turun drastis. Indonesia contohnya, pada 1997 rasionya 57 persen, sekarang menjadi 23 persen terhadap PDB.

Memang benar, ada aliran modal keluar di pasar keuangan Asia. Tapi itu tidak lantas diikuti dengan anjloknya nilai tukar seperti pada 1997. Di pasar saham, investor memindahkan modalnya, tapi di pasar obligasi mereka masih bertahan. “Ini karena mereka melihat dalam jangka panjang Asia masih jauh dari krisis,” kata Chief Economist DBS David Carbon. (Adv)

JAKARTA ID-Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan jika ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, maka hal tersebut merupakan indikasi perekonomian Indonesia mengalami penguatan.

“Jika ada penurunan suku bunga acuan, artinya ini ada sinyal ekonomi Indonesia sudah tidak dalam tekanan,” kata Enny saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Karenanya, pada Rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (17/11) esok hari, Enny mengharapkan suku bunga acuan bank sentral Indonesia bisa turun bahkan hingga 50 basis poin.

“Kita harap bisa turun hingga 50 basis poin ke angka 7 persen sehingga ada dampak signifikan. Tapi berapapun turunnya, walau sekedar 25 basis poin, itu jadi satu acuan bahwa rezim pengetatan likuiditas ini sudah pecah telur,” katanya.

Enny mengatakan suku bunga acuan BI belum turun karena adanya kekhawatiran bank sentral tersebut bahwa sekalipun BI rate diturunkan, suku bunga kredit (lending rate) di perbankan tidak akan mengikuti.

“Penyebab utama yang jadi pakem pertimbangan BI adalah neraca pembayaran yang defisit. Namun pakem itu berlaku dalam kondisi ekonomi yang ideal masalahnya saat ini situasi kita tidak ideal dengan masalah pengangguran, pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya.

Untuk mendorong adanya penurunan lending rate itu, Enny berpandangan pemerintah harus bisa mendorong adanya relaksasi penurunan suku bunga kredit pinjaman pada perbankan milik negara yang hampir semuanya masuk jajaran 10 besar perbankan terbesar di Indonesia.

“Sehingga bisa diikuti bank lain, karena jika tidak nasabah bank swasta lainnya bisa hilang,” ujar dia.

Selain menginstruksikan relaksasi pada perbankan BUMN, pemerintah juga diharapkan untuk tidak membebani bank plat merah dengan dividen yang tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kredit bermasalahnya (NPL) tidak meninggi.

“Memang harus keja barengan dan saling mendukung jadi gak bisa hanya harapkan BI rate diturunkan maka semua selesai. Harus ada komitmen untuk melakukan stabilisasi harga dan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Antara, suku bunga BI Rate saat ini berada di posisi 7,5 persen. Beberapa kalangan termasuk dunia usaha meminta suku bunga acuan tersebut diturunkan karena inflasi yang rendah dan perekonomian membaik.

Mereka berpandangan jika BI Rate turun maka bunga kredit perbankan juga ikut turun. Dengan demikian dunia usaha bisa mendapatkan pendanaan lebih murah dalam melakukan ekspansi usaha yang membuka peluang pekerjaan lebih besar.(ant/hrb)

INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menjauhi fase krisis. Pelan tapi pasti, bergerak ke arah yang lebih positif.

Kata Bambang, indikasinya adalah dukungan Bank Dunia memberikan peranan penting sekaligus pesan kuat bagi pasar, sehubungan dengan gencarnya pembangunan ekonomi di Indonesia.

“Artinya, secara umum respon dari market positif, karena di tengah tren perlambatan ekonomi, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menggerakan ekonomi. Salah satunya lewat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Bambang di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (09/11/2015).

Bambang menambahkan, indikator lain yang menguatkan bahwa perekonomian Indonesia semakin menjauhi krisis adalah hasil rating dari S&P (standard and poor’s) yang menunjukkan adanya stabilitas tingkat investasi.

“Saya masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator makroekonomi Indonesia masih baik, Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat ketimbang triwulan II. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia makin baik pada tahun depan,” papar Bambang.

Untuk itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dan sudah melewati situasi ketidakpastian di tengah kondisi pelemahan ekonomi global. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2251215/menkeu-bambang-indonesia-menjauhi-krisis#sthash.AvcEqIBG.dpuf
JAKARTA – Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada triwulan IV-2015 dan triwulan berikutnya seiring pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang tercatat 4,73 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,67 persen (yoy).

Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana, Kamis (5/11), di Jakarta, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sejalan dengan berbagai indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“Kondisi ini juga menunjukkan semakin kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Andiwiana.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 yang meningkat terutama didorong oleh peran pemerintah yang lebih kuat, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan kemajuan proyek infrastruktur pemerintah yang signifikan di tengah sikap menunggu (wait and see) investor swasta. Konsumsi rumah tangga juga dinilai masih cukup kuat.

Di sisi eksternal, masih rendahnya harga komoditas dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura menyebabkan ekspor masih terkontraksi lebih dalam. Di sisi lain, pertumbuhan impor sedikit tertahan sejalan dengan perbaikan permintaan domestik.

“Bank Indonesia memandang perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut pada triwulan IV-2015. Peran Pemerintah diperkirakan semakin kuat antara lain melalui akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah yang mampu mendorong kinerja investasi yang lebih baik,” kata Andiwiana.

Ia menambahkan, investasi swasta diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, kinerja konsumsi diperkirakan membaik seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial juga diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan IV-2015.

Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan,” ujar Andiwiana. (ID/ant/ths)

TEMPO.CO, Jakarta -Membaiknya  perekonomian mulai terlihat pada kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah indikator seperti inflasi, penyaluran kredit, dan realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan.

Nilai tukar rupiah, yang sempat jeblok hingga hampir menembus 15 ribu per dolar AS pada bulan lalu, belakangan menguat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi juga membaik. Setidaknya ada tiga indikasi penting keadaan ekonomi saat ini:

1. Nilai tukar rupiah
Setelah berbulan-bulan didera oleh gonjang-ganjing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kini masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Nilai tukar rupiah per dolar AS pada 4 November 2015 sebesar  Rp 13.461. Angka ini  relatif rendah dibanding  bulan-bulan sebelumnya yang berada di atas 14 ribu per dolar AS.

2. Penyaluran kredit dan investasi
Data teranyar Bank Indonesia tentang perkembangan uang beredar per September 2015 menyebutkan kredit per September tumbuh 10,9 persen ketimbang bulan sebelumnya yang 10,8 persen. “Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, 4 November 2015.

 

Penyaluran kredit mulai meningkat pada triwulan ketiga 2015. Jika pada triluwan pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 3.713 triliun dan Rp 3.861 triliun, maka  pada triwulan ketiga mencapai Rp 3.916 triliun (angka per Agustus 2015).  Begitu pula investasi, secara berturut-turut angka dalam tiga triwulan terakhir adalah Rp 124,6 triliun, Rp 135,1 trilun, dan Rp 140,3 triliun.

 

3. Pertumbuhan ekonomi
Angka pertumbuhan ekonomi, meskipun sempat turun pada kuartal kedua ke level 4,67 persen, diyakini bakal membaik. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, kuartal ketiga tahun ini ekonomi bisa melaju hingga 4,85 persen di tengah perekonomian global yang masih tertekan. Baca juga: BI Prediksi Semester II Ekonomi Lebih Baik

 

Keyakinan akan membaiknya perekonomian  juga bertambah seiring dengan keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah. Stimulasi dalam bentuk anggaran belanja pembangunan–yang mendapat tambahan dari pemotongan dana subsidi yang dialihkan–menjadi pendorong bagi percepatan proyek-proyek infrastruktur. Hambatan investasi dikurangi dengan memperpendek alur perizinan dan menyediakan berbagai insentif, seperti tax holiday dan tax allowance.

 

RR. ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | INDRA (PDAT)

JAKARTA okezone- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tingginya minat investasi Tiongkok (China). Bahkan, negeri Tirai Bambu tersebut untuk periode kuartal III-2015 menduduki peringkat kelima dengan nilai realisiasi investasi mencapai USD 245,75 juta.

Seperti dilansir keterangan resminya, Kepala BKMP Franky Sibarani menyampaikan, nilai realisasi investasi tersebut berarti adanya kenaikan 151 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada dilevel USD 97,5 juta. Kali ini nilai investasi China sebesar USD245,75 juta dengan jumlah proyek mencapai 300 proyek.

“Naiknya realisasi Tiongkok ini menarik karena selama ini dari sisi komitmen mereka memang selalu tinggi, namun dalam proses realisasinya rendah. Rasio komitmen dan realisasi masih rendah dikisaran 10 persen,” ujarnya, Sabtu (24/10/2015).

Selama ini, lanjutnya China berada di luar 10 besar negara sumber investasi dan menjadi melesat menduduki peringkat kelima dalam periode kuartal III-2015. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi PMA lima besar berdasarkan asal negara adalah Singapura USD1,24 miliar, Jepang USD917 juta, Belanda USD 494 juta, Malaysia USD 322juta dan China USD245 juta.

Franky menambahkan, naiknya realisasi investasi China merupakan sesuatu yang positif dan menunjukkan upaya-upaya untuk menyakinkan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil.

“BKPM sendiri telah memiliki marketing officer khusus untuk mengawal minat investasi dari Tiongkok, selain itu dari sisi perencanaan kami juga berencana untuk membuka kantor perwakilan promosi investasi di Tiongkok,” paparnya.

Adapun investasi China dalam kurun periode kuartal III-2015 tercatat masuk ke sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah investasi mencapai USD92 juta, diikuti oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan jumlah investasi mencapai USD57 juta, serta industri makanan mencapai USD41 juta.

Sedangkan untuk lokasi, lanjut Franky, masih didominasi oleh Kalimantan Selatan dengan nilai investasi mencapai USD132,3 juta, diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi USD38,4 juta dan Sulawesi Tenggara USD27,9 juta.

(rzy)

JAKARTA okezone – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksipertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2015 sebesar 4,85 persen. Angka ini sama dengan prediksi Bank Indonesia (BI) sebelumnya.

“Sementara pakai yang BI, 4,85 persen,” kata Bambang di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menurutnya, angka tersebut sudah cocok lantaran kondisi perekonomian Indonesiamulai membaik. Terlebih ada dukungan dari penyerapan belanja Pemerintah yang mulai membaik.

“Ya, kan sudah 70 persen penyerapannya. Itu akibat dari government spending(membaiknya ekonomi) salah satunya,” ucap dia.

Dengan prediksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai lima persen. Mengingat, pada kuartal I-2015 PDB sebesar 4,7 persen dan kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen.

“Ya (enggak sampai lima), tapi kan memang negara-negara semua, negara lain pada turun semua,” tandas dia.

(mrt)

Liputan6.com, Jakarta – APBN 2016 telah disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada pekan lalu. Total belanja negara yang mencapai Rp 2.095 triliun tersebut harus segera digunakan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016.

Melanjutkan keputusan DPR RI itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan para menterinya untuk langsung bekerja. Setidaknya ada empat‎ menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelum menginjak 2016.

Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“‎Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender dan lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur‎,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut. Pasalnya, empat menteri tersebutlah yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur,” kata Jokowi.

Setelah melalui proses panjang sejak awal tahun ini hingga sempat menghadapi penyanderaan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 ‎disahkan menjadi UU APBN 2016 pada pembicaraan tingkat II Sidang Paripurna.

Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sebanyak 10 fraksi telah menentukan sikap terakhir dalam Pembicaraan Tingkat II. Dari 10 fraksi, sebanyak sembilan fraksi menerima dan memutuskan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN 2016. Sedangkan satu fraksi dari Gerindra menyatakan meminta waktu dan penjelasan dari pemerintah untuk menyepakati hal tersebut.

Sembilan fraksi yang mene‎rima pengesahan RUU APBN 2016 menjadi APBN, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura.

‎Adapun hasil pembahasan disetujui indikator asumsi makro, penerimaan dan pembiayaan tahun depan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen
4. ICP US$ 50 per barel
5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS
6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari
8. Pengangguran 5,2-5,5 persen
9. Angka kemiskinan 9,0-10,0 persen
10.Gini rasio 0,39
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1
12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun
13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun
14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun
16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun
17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun
18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun
19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun. (Yas/Gdn)**

Jakarta detik -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah disetujui sebagai Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu. Nilai belanja yang disepakati secara total adalah Rp 2.095,7 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, proses pembahasan sudah selesai dengan tepat waktu. Sekarang waktunya Kementerian Lembaga (K/L) segera mempersiapkan tender proyek percepatan realisasi anggaran.

“A‎lhamdulillah APBN 2016 sudah disetujui oleh DPR RI. Masalah APBN juga sudah disampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur,” tegas Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (‎2/11/2015)

Beberapa kementerian dengan belanja modal terbesar adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kementerian PUPR, Kemenhub, Pertanian, ESDM, ini segera dilelang, termasuk yang lain juga,” ujarnya.

Maka dengan demikian, Januari 2016 anggaran sudah dapat dicairkan. Menurut Jokowi, hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Sehingga pada Januari tanda tangan kontrak langsung uang muka sudah keluar, jangan ada kontraksi ekonomi karena keterlambatan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan infrastruktur. Ini agar segera dilaksanakan lelangnya,” kata Jokowi.

(mkl/dnl)

JAKARTA.   Presiden Joko Widodo Senin sore dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas sejumlah masalah termasuk rencana paket kebijakan ekonomi keenam.

Kepala Negara akan melangsungkan sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin pukul 15.00 WIB.

Selain mengenai rencana paket kebijakan ekonomi keenam, juga rencananya dibicarakan persiapan pilkada serentak dan juga APBN 2016.

Sebelumnya, pada pukul 14.00 WIB, Presiden dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.

Pemerintah pada pekan lalu sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (22/10) petang usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.

“Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Bambang(Menkeu) dan serta ‘best practice’ yang disampaikan Pak Rizal(Menko Kemaritiman) dan menghilangkan penghindaran pengenaan pajak berganda dan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apa pun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik,” kata Seskab Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral memuji kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pengenaan pajak berganda atas real estate investment class,” kata Agus.

Ia menambahkan,”dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporasi hadapi tantangan ke depan.” Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pengenaan pajak berganda bagi real estate investment class.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151102/9/487997/paket-kebijakan-ekonomi-hari-ini-dibahas-presiden-gelar-di-sidang-kabinet-paripurna
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA kontan. Pengusaha lokal optimistis perekonomian di Indonesia akan membaik dengan dikeluarkannya paket kebijakan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing dan menarik minat investor.

“Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut akan baik buat dunia usaha di dalam negeri. Oleh karenanya sebagai pengusaha saya akan melakukan penyesuaian dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian,” kata Komisaris Utama PT Dua Putra Utama Makmur Witjaksono, Jumat (30/10).

Paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Oleh karenanya, Witjak menilai saat ini tidak ada alasan bagi para pelaku usaha lokal dan nasional untuk tidak menambah jumlah investasinya.

“Kita sangat optimis dengan langkah yang diambil pemerintah. Untuk itu, kita sebagai pengusaha tidak perlu ragu untuk menanamkan investasi yang lebih besar,” katanya menambahkan.

Optimisme akan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut membuat perusahaan perikanan berbasis di Pati, Jawa Tengah tersebut berani untuk berencana meramaikan pasar modal Indonesia.

Di sektor perikanan, Witjak menilai kebijakan yang telah dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dalam menangani pencurian ikan membuat para pengusaha di bidang perikanan di dalam negeri sangat diuntungkan.

“Bagi kami kebijakan itu sangat menguntungkan karena membuat harga ikan kita bisa bersaing dengan negara lain. Kualitas ikan kita sangat bagus dibandingkan negara lain” katanya.

Pemerintah terus mendorong agar perusahaan lokal bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.

Salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian adalah dengan mendorong agar banyak perusahaan lokal yang bisa melantai di pasar modal Indonesia atau Internasional.

BANDUNG okezone – Pemerintah telah muluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I hingga V. Selanjutnya adalah paket kebijakan VI yang juga sudah diwacanakan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, sebenarnya paket yang dirancang untuk menjaga ekonomi Indonesia diusulkan diluncurkan bersamaan. Namun Presiden Jokowi meminta untuk tidak terburu-buru dan diluncurkan secara berkala.

“Jadi dua dua dulu. Nanti dikeluarkan lagi ada yang tentang investasi, insentif dan banyak,” ujarnya di sela diskusi Master Plan Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Kamis (29/10/2015).

Lalu, bagaimana dengan paket ke VI?

Muliaman tidak membicarakan secara gamblang, namun dia membocorkan sedikit isi paket tersebut. “Paket kebijakan jilid VI sudah ada persiapannya. Dari OJK juga sudah mempersiapkan. Arahnya lebih kepada pengawasan terintegrasi,” jelasnya.

Dalam diskusi, Muliaman sempat menyatakan paket kebijakan yang digulirkan akan memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perekonomian. Paket-paket tersebut semua terpadu dan bekerja secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, paket kebijakan mencakup beberapa sektor seperti energi, perbankan, deregulasi aturan dan menyederhanakan sistem ekonomi. Paket ini digulirkan untuk menjaga agar Indonesia aman dari gejolak ekonomi baik eksternal maupun internal.

(rzk)

JAKARTA kontan. Genap setahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden kemarin, Selasa (20/10). Meski Presiden melulu mendengungkan kerja, kerja, dan kerja, kinerja setahun ini, harus diakui, masih jauh dari pencapaian target.

Jokowi sejak awal sudah menyampaikan, ingin melakukan perubahan fundamental, tak sekadar memetik hasil jangka pendek. Pemerintah ingin membalikkan ekonomi yang tadinya berbasiskan konsumsi menjadi ekonomi produktif.

Artinya, produktif dari sisi manapun, mulai dari rakyat kecil yang bisa membuat lapangan kerja sendiri atau korporasi besar yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, sampai investor yang mengamankan permodalan dalam pembangunan ekonomi.

Ditambah dengan berbagai aksi terobosan, kebijakan pemerintah terkesan bukan obat cespleng sekali minum di tengah pelambatan ekonomi yang mendesak kemapuan ekonomi masyarakat. Misalnya saja penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang notabene mengikis daya beli sehari-hari, direlokasi untuk pembangunan infrastruktur, yang mungkin baru terlihat hasilnya dua-tiga tahun mendatang.

Paparan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK yang dirilis kantor staf kepresidenan, kemarin, lebih banyak menjelaskan mengenai rencana dan pelaksanaan ketimbang hasil yang sudah dicapai. Berikut beberapa hal yang  tengah digarap pemerintah untuk mendorong perekonomian:

Fondasi Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas hidup rakyat
Mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi produktif
BBM Menghapus subsidi BBM
Relokasi subsidi BBM Rp 200 triliun untuk program produktif dan infrastruktur
Indonesia sentris Meningkatkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris
Meningkatkan pembangunan daerah perbatasan, terpencil, dan kawasan timur
Meningkatkan pembangunan luar Jawa seperti tol Trans Sumatera dan Sulawesi, Trans Papua, Kereta api di Kalimantan dan Papua
Infrastruktur Mengurai proyek mangkrak, seperti Waduk Jatigede, tol Solo-Kertosono, Tol Cipali, dan PLTU Batang
Membangun 208 jalan darat perintis di luar Jawa, pelabuhan, 19 bandara,
Memerintahkan pembangunan 19 bandara baru, 177 penyebrangan perintis di luar Jawa
Perizinan Menjalankan pelayanan terpadu satu pintu
Memangkas proses perizinan kawasan industri menjadi 3 jam
Paket kebijakan Meluncurkan paket kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi
Paket I:  deregulasi/debirokratisasi 134 aturan penghambat investasi
Paket II: meringankan pajak dan mempermudah perizinan investasi.
Paket III:  insentif pada perusahaan dan kredit usaha rakyat
Paket IV: memperbaiki kesejahteraan pekerja dan mendorong lapangan pekerjaan
Swasembada pangan Memerintahkan pembangunan 13 bendungan baru, jaringan irigasi, membangun 1 juta hektare lahan sawah baru, serta memerintahkan pengadaan traktor untuk petani.
Nilai tukar Rupiah (20/10/15) berada di Rp 13.648 per dollar AS turun 12% dari posisi setahun lalu 12.033. Setahun terakhir, rupiah melemah 12%. Rupiah paling lemah berada di posisi 14.698 (28 September 2015), sementara terkuat di posisi 11.991 (21 Oktober 2014)
Pasar modal IHSG berada di level 4.585,82 dari setahun lalu 5.040,53. IHSG tercatat mengalami pelemahan 9,9%.
IHSG berada di tingkat tertinggi level 5.523,29 (7 April 2015) dan terendah di posisi 4.120 (28 September 2015).
Kabut asap Menjatuhkan sanksi pada 10 perusahaan pelaku pembakaran hutan, yaitu sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan, dan sanksi pencabutan.
membangun infrastruktur seperti kanal air di sekitar lahan gambut.
Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II di posisi 4,67%. Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8%-4,9%, dari sebelumnya 5,1%. Pertumbuhan kuartal III diperkirakan sebesar 4,85%.
sumber: Kantor Staf Presiden, riset KONTAN

 

 

Maklum, tapi tak puas

Respon publik seperti yang sudah diduga. Ketidakpuasan mendominasi pemerintahan pertama Jokowi – JK. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) misalnya, menghitung sekitar 54,7% dari 384 respondennya yang hampir separo berada di luar Jawa, merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Survei ini dilakukan pada 14-17 September 2015.

Ketidakpuasan masyarakat terutama terhadap tiga hal: tingginya harga bahan pokok, lemahnya nilai tukar rupiah, dan lambannya penanganan kabut asap. Juga, mahalnya harga BBM, susah mendapat lapangan kerja, kinerja menteri yang tak bagus, hingga biaya kesehatan mahal.

Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden memperlihatkan, secara umum, kelas atas memiliki tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, mencapai 66,1%. Sedangkan kelas bawah memiliki tingkat kepuasan 54,8%. Selengkapnya soal hasil survei ini bisa dilihat di http://bit.ly/1thjokowijk.

Namun, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melihat, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi. “Publik masih menilai kelemahan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar dalam tahun pertama pemerintahan,” kata  Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, Selasa (20/10), dikutipKompas.com.

Tidak ada juga calon pimpinan yang lebih dipercaya selain Jokowi. Namun, pasar akan menuntut kinerja dengan hasil lebih cepat di tahun kedua.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, turunnya kepuasan publik terhadap Jokowi – JK lantaran berbagai kebijakan misalnya Paket Kebijakan 1 – 4 baru terasa dampaknya dalam enam bulan mendatang, alias tidak instan.

Ia mengibaratkan, Jokowi seperti kusir yang menarik kuda-kudanya. Padahal seharusnya Jokowi memecut para menterinya untuk bekerja lebih cepat dan efisien. “Sebenarnya, pasar menginginkan orang-orang yang lebih baik di beberapa posisi menteri perekonomian,” ujarnya, Senin (19/10). Selain itu, pasar perlu kepastian proyek, misalnya megaproyek listrik 35.000 megawatt.

Tak semua pelaku pasar kecewa dengan kinerja Jokowi – JK. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah cukup tanggap dengan kondisi ekonomi baik domestik maupun dampak dari luar negeri. “Kami mengapresiasi itu karena cukup mengena dengan harapan-harapan dan langkah dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (19/10).

Para pengusaha mengaku mengerti, tantangan ekonomi tidak mudah. Ketika harga komoditas turun, ekonomi China lesu dan Amerika Serikat memperparah ketidakpastian dengan tak kunjung mengeksekusi rencana kenaikan bunga. Oleh karena itulah, Surya tak sependapat bila pemerintah disalahkan habis-habisan lantaran melemahnya ekonomi Indonesia saat ini.

 

Rencana tahun berikutnya?

Jokowi – JK masih berkutat dengan pembangunan infrastruktur, baik di darat maupun laut, di Jawa dan di luar Jawa. Penerimaan negara akan digenjot dan pemerintah berencana melaksanakan pembangunan mulai dari awal tahun 2016. Sehingga banyak lelang di kementerian yang sudah dilakukan mulai tahun ini.

Rencana perombakan kabinet atau reshuffle mulai bergaung. Jokowi melakukan evaluasi menteri dan kemungkinan akan merombak jajaran menterinya.

Toh, Presiden Jokowi yakin, masih bisa mengatasi segala persoalan. “Jalan perubahan dan transformasi fundamental ekonomi harus kita lakukan jika ingin mencapai Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Jokowi dalam paparan kinerjanya itu.

Di tengah bujet terbatas, Jokowi – JK harus memperhatikan iklim baru perdagangan bebas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2016. Tak pelak, Jokowi – JK harus mengebut membantu meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas, sembari mendorong kesejahteraan masyarakat 250 juta warga negara Indonesia.

Selamat melanjutkan tugas Jokowi – JK!

JAKARTA – World Bank (WB) mencatat kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan yang berhasil melaksanakan reformasi peraturan, sehingga mempermudah posisi doing business di negaranya.

Dalam laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi yang diterbitkan World Bank, Rabu (28/10/2015), Negara-negara di semua tingkat pendapatan telah melaksanakan reformasi, dan Vietnam, Hong Kong SAR, Tiongkok dan Indonesia unggul dalam daftar negara tersebut.

Di Indonesia misalnya, sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya.

Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas, antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.

Reformasi di Vietnam antara lain termasuk menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam dengan latar keuangan yang baik dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.

Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator Memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan, yang membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.

Peringkat bagi negara-negara lain di kawasan tersebut adalah Tiongkok di peringkat 84, Indonesia di peringkat 109, Jepang di peringkat 34, Filipina di peringkat 103, Thailand di peringkat 49 dan Vietnam di peringkat 90.

(mrt)
Jakarta -Perlambatan perekonomian belum berpengaruh yang siknifikan pada arus barang, khususnya jenis barang peti kemas yang melalui di beberapa Pelabuhan dibawah Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Indonesia Timur.

Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan III-2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan III-2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus.

Catatan tersebut merupakan realisasi arus peti kemas yang keluar masuk melalui beberapa pelabuhan yang melayani kegiatan petikemas dalam pengelolaan Pelindo III.

Pelindo III menangani kegiatan petikemas diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan Tenau Kupang.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa di sisa waktu tahun 2015 ini arus barang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan mulai berangsur-angsur membaiknya perekonomian di tanah air pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari pemerintah.

Hal ini juga didasarkan pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peningkatan arus barang jenis peti kemas dari tahun ke tahun juga dipicu oleh kian diminatinya sarana pengiriman barang dengan peti kemas oleh kalangan pelaku usaha khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2015).

Ia mengatakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah jalur/rute pelayaran petikemas domestik, disamping terjadi pertumbuhan arus barang menggunakan peti kemas pada beberapa pelabuhan meskipun masih single digit.

“Prediksinya, arus barang ke wilayah timur Indonesia bakal terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik,” kata Edi optimistis.

Diantara Pelabuhan yang mengalami peningkatan arus petikemas sepanjang triwulan III tahun 2015 diantaranya Terminal Petikemas Semarang (TPKS) tercatat 456.782 Teus sebelumnya hanya terealisasi 435.141 Teus, Pelabuhan Tenau Kupang tercatat 68.653 Teus sebelumnya tercatat 59.009 Teus, Pelabuhan Kumai juga mengalami peningkatan tercatat 18.503 Teus sedangkan sebelumnya hanya 15.874 Teus dan Pelabuhan Maumere terjadi peningkatan sebanyak 13.253 Teus sebelumnya hanya 12.597 Teus.

Sedangkan beberapa pelabuhan hingga triwulan III 2015 tercatat relatif stabil atau turun tipis diantaranya di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 2,2 juta Teus sebelumnya terealisir 2,2 juta Teus, Pelabuhan Banjarmasin terealisasi 285.726 Teus sebelumnya 306.459 Teus, Pelabuhan Benoa tercatat 16.226 Teus, Pelabuhan Sampit tercatat 31.492 Teus, Pelabuhan Kotabaru tercatat 6.298 Teus,Pelabuhan Lembar 15.458 Teus dan Pelabuhan Bima tercatat 6.047.

Sepanjang Januari hingga September 2015, berdasarkan catatan jumlah kapal yang masuk pada beberapa Pelabuhan dilingkungan Pelindo III tercatat sebanyak 50.930 unit dengan berat mencapai 195,8 juta GT.

Selain pengiriman barang dalam bentuk peti kemas, pengiriman barang dengan jenis general cargo dan curah kering hingga triwulan III 2015 pada beberapa pelabuhan di lingkungan Pelindo III tercatat 38,5 juta ton dan 3,2 juta meter kubik serta untuk jenis barang curah cair sebanyak 24,2 juta ton/liter. Jumlah penumpang kapal laut sampai dengan triwulan I tercatat 2,4 juta orang penumpang, sedangkan jumlah hewan yang diangkut melalui pelabuhan sebanyak 83.448 ekor.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik di kuartal III-2015. Setelah tumbuh 4,7% di semester I, maka ekonomi RI diprediksi tumbuh 4,85% di akhir September.

(feb/hen)
Jakarta detik -Kondisi perekonomian global masih ketidakpastian. Tak hanya negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga ikut terdampak akibat perlambatan ekonomi ini.

Meski demikian, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif di tengah volatilitas ekonomi global.

“Dalam situasi ini ketika ekonomi global hadapi ketidakpastian, negara maju juga alami krisis. Dukungan bank global sangat penting. Bank dunia akan memberi pesan kuat bagi pasar mengenai pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ingin sampaikan, kondisi global saat ini sedang tidak baik,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara Paparan Indonesia Economic Quarterly berjudul ‘Di Tengah Volatilitas Dunia’, di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Bambang menjelaskan, kondisi demikian tercermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang kembali memangkas proyeksi ekonomi dunia menjadi hanya 3,1% di Oktober 2015, yang sebelumnya di angka 3,3%.

Amerika Serikat (AS) yang awalnya diharapkan menjadi pendorong ekonomi dunia, saat ini masih berupaya untuk bisa bangkit.

“Ketidakpastian ini jadi fenomena wajar yang akan pengaruhi ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi,” katanya.

Namun demikian, Bambang menyebutkan, Indonesia berhasil melalui kondisi ketidakpastian ini dengan baik.

Salah satu hal yang membuat optimistis adalah soal keputusan lembaga rating internasional S&P yang menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator jika ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dengan baik.

“Saya masih optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Makro ekonomi kita masih baik. Inflasi tidak terlalu besar. FDI (Foreign Direct Investment) masih menunjukkan tren baik, neraca dagang surplus,” terang dia.

Di samping itu, Bambang menyebutkan, tingkat rasio utang Indonesia masih dalam posisi aman.

“Kami juga bisa jaga utang di bawah 25% selama 5 tahun. Kita disiplin defisit anggaran di bawah 3%. Saya senang kami sudah siapkan kebijakan strategis untuk tangani kondisi saat ini yang butuh strategi fiskal jangka pendek,” jelas dia.

Di sisi lain, Bambang menyebutkan, pemerintah juga melakukan reformasi anggaran untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Kami berusaha untuk menaikkan belanja kita dengan menaikkan belanja produktif. Kami sudah reformasi subsidi yang digunakan untuk infrastruktur. Kami naikkan transfer ke daerah. Kami juga reformasi perpajakan,” sebutnya.

Saat ini, Bambang menambahkan, pemerintah sedang kembali membangkitkan Indonesia sebagai macan Asia seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Kita juga sudah lakukan era positif pada 1998 dengan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Reformasi berhasil sejak awal 1980-an, memberi dorongan pada ekonomi. Saat itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Ini bukan pekerjaan mudah membangkitkan macan ini lagi. Kami berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang,” kata Bambang.

(drk/ang)

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap V. Direncanakan, pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap V akan dikeluarkan hari ini.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, isi paket kebijakan ekonomi tahap V, salah satunya mengenai penghitungan kembali aset-aset Badan Usaha Milik Negara (revaluasi aset atau penilaian kembali). Revaluasi aset BUMN memang sudah menjadi perhatian Jokowi, karena akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dihitung berdasarkan pajaknya.

“Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset,” kata Rizal di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

“Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan,” tegas Rizal.

Tidak hanya itu, negara pun akan mengalami keuntungan dari revaluasi aset BUMN, lantaran pajaknya dari revaluasi aset mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Misalnya, aset BUMN mencapai Rp150 triliun, sedangkan harus membayar pajak 30 persen dari Rp150 triliun, yakni sebesar Rp50 triliun.

“Kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi. 30 persen dari Rp150 triliun, itu Rp50 triliun, sehingga walaupun dicicil dalam tujuh tahun, sehingga negara punya sumber penerimaan pajak baru di luar yang biasa. Cara-cara terobosan ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih besar supaya ekonomi Indonesia bisa lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisional,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/22/19/1236187/rizal-ramli-banggakan-terobosannya-selamatkan-pln-dari-utang
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTA kontan. Sore ini, pemerintah berencana kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi.

Nah, menurut Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli paket kebijakan ini ada kaitannya dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk mendorong penerimaan pajak, pemerintah akan segera merevaluasi aset badan usaha milik negara (BUMN).

Dengan revaluasi, kemungkinan akan terjadi kenaikan aset.

Jika terjadi kenaikan aset, selisihnya itu akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Cara ini dinilai akan efektif mendorong penerimaan pajak yang kemungkinan tahun ini akan shortfall hingga lebih dari Rp 150 triliun. “Pajak atas revaluasi aset itu akan dicicil dalam tujuh tahun,” kara Rizal, di Istana Negara, Jakarta.

Dengan begitu negara akan memiliki sumber penerimaan negara baru dalam jumlah yang luar biasa.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan, kalau paket kebijakan terkait dengan perpajakan.

Hanya saja, Bambang tidak menjelaskan secara rinci kebijakan pajak apa yang dia maksud.

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V untuk mendorong perekonomian di tengah kelesuan, yang rencananya pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada sore ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku memiliki beberapa usulan dari paket tersebut.

Kepala BKPM Franky Sibarani memberi empat usulan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Menurut dia, usulan ini untuk memberi kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi sehingga investor lebih serius menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pertama, kita matangkan izin investasi. Kedua, kita usulkan untuk berikan tax allowance industri padat karya yang selama ini didorong ke luar Jawa. Tetapi dengan ketentuan tertentu bisa dimungkinkan di Jawa,” kata Franky, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2015, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2015).

Ketiga, pihaknya mengusulkan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan dalam kawasan berikat untuk mendapatkan status perusahaan. Menurut dia, investor yang ingin menanamkan modalnya di Perusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB) harus melalui lima tahapan untuk mendapatkan izin penanaman modal di PDKB.

“Kami sudah koordinasi agar status PDKB diberikan di depan. Karena dengan ini bisa secara paralel membangun tanpa proses master list. Kita dorong investasi yang ada agar lebih cepat dan investasi lebih terdorong khusus untuk padat karya,” paparnya.

Sedangkan yang terakhir, lanjut Franky, pihaknya mengusulkan untuk memberi fasilitas jalur hijau bagi masuknya impor barang modal bagi investor yang dalam tahap konstruksi. “Kita berikan fasilitas pada investor yang sedang dalam konstruksi melalui percepatan jalur hijau untuk impor barang modal dan bahan baku. Nanti persiapannya kita lihat seperti apa,” pungkas Franky.
ABD

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/22/443367/bkpm-beri-4-usulan-di-paket-kebijakan-kelima
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

Jakarta – Dalam pembukaan perdagangan antarbank di Jakarta, Kamis (22/10/2015), rupiah mengalami penguatan 85 poin menjadi Rp 13.638 di banding penutupan Rabu Rp 13.723 per US$.

“Harapan positif bagi pelaku pasar uang terhadap pemerintah yang akan kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V menjadi salah satu sentimen psitif bagi pasar uang,” kata Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova.

Bisa jadi, kata Rully, penguatan rupiah akibat respon pasar yang menunggu paket kebijakan ekonomi jilid V diluncurkan hari ini. “Pelaku pasar uang domestik masih dibayangi sentimen eksternal terutama dari rencana bank sentral Amerika Serikat (the Fed) menaikan suku bunga acuannya,” Rully.

Meski demikian, papar Rully, penguatan nilai tukar rupiah cenderung terbatas. Bisa jadi akan berubah seiring rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada pekan depan.

Sedangkan pelemahan ekonomi di Cina, kata Rully, dikhawatirkan membawa sentimen negatif terhadap nilai tukar mata uang di kawasan Ais, termasuk rupiah. Karena, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat dengan negeri Tirai Bambu itu.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2246824/sambut-paket-ekonomi-v-rupiah-kembali-berotot
Sumber : INILAH.COM

 

Jakarta detik-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi memberikan keuntungan bagi para eksportir. Eksportir yang untung adalah mereka yang produknya mengandalkan bahan baku lokal, sedangkan yang bahan baku impor sebaliknya.

Dolar AS beberapa waktu sempat menyentuh level Rp 14.600, kemudian bergerak ke level Rp 13.600. Level tersebut dianggap masih memberikan keuntungan besar untuk eksportir.

“Sekarang yang mendapat keuntungan dengan kurs dolar ke rupiah yang Rp 13.600 yang paling diunggulkan adalah ekspor yang memakai bahan baku lokal,” ujar Jokowi usai membuka acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-30 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi menyebutkan salah satu produk yang diuntungkan karena dolar menguat adalah produk rotan. Jokowi bercerita saat mengunjungi beberapa pengusaha rotan di acara Trade Expo Indonesia, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pengusaha rotan menerima keuntungan yang naik cukup signifikan.

“Kita lihat kayak rotan di Cirebon dari 1.200 sudah ke 1.700 pasti naik, karena memang ada ruang untuk berkompetisi,” sebutnya.

Hal ini juga membuka peluang untuk produk-produk lainnya. Sebab potensi bahan baku lokal untuk diolah sangat besar. Di samping juga sumber daya manusia (SDM) orang Indonesia yang kreatif.

“Saya kira semua produk, semua produk di Indonesia berpeluang,” tegas Jokowi.

(mkl/hen)

TEMPO.CO, Jakarta – Menjelang satu tahun usia pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berpendapat tidakfair bila menyalahkan presiden atas kondisi ekonomi saat ini. Menurut dia, saat dilantik pada 20 Oktober 2014, perekonomian global sedang menghadapi tantangan dengan menurunnya harga komoditas, melemahnya ekonomi Cina, spekulasi kenaikan suku bunga The Fed, dan menguatnya dolar Amerika.

“Ini semua tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Kalau yang disalahkan pemerintah kita, tidak fair, seluruh dunia mengalami ini,” katanya saat konferensi pers rapat kerja Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Senin, 19 Oktober 2015.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Menurut Suryo, langkah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan membuktikan bahwa pemerintah tanggap atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha. “Yang perlu kita jaga tinggal implementasinya dan tidak menimbulkan birokrasi-birokrasi baru” ucapnya.

Suryo menuturkan kebijakan yang menyangkut produksi, seperti penurunan biaya energi, telah tepat sasaran, menyentuh kepentingan UMKM dan dunia usaha. “Jadi harus fair bahwa masalah ekonomi yang dihadapi satu tahun ini tidak mudah.”

Seperti diketahui, guna menguatkan perekonomian Indonesia, sejak 9 September lalu pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yang berisikan antara lain deregulasi peraturan, insentif bagi perusahaan, penurunan harga solar, dan formula upah buruh.

AHMAD FAIZ IBNU SANI

okezone:

SEMARANG – Dampak penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa hari belakangan nampaknya belum berpengaruh signifikan kepada para pengusaha.”Kalau dampak positifnya pasti ada tetapi belum terlalu terasa, mungkin dalam waktu dekat ini akan mulai terasa khususnya dari sisi operasional perusahaan,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, di Semarang, Sabtu (17/10/2015).

Menurut dia, dampak penguatan Rupiah akan sangat dirasakan oleh industri yang selama ini masih bergantung pada bahan baku impor. “Dengan begitu daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin baik karena harganya juga dapat lebih ditekan,” katanya.

Salah satu sektor industri yang akan sangat merasakan dampak baiknya adalah industri tekstil. Menurut dia, hingga saat ini industri tekstil masih sangat tergantung oleh bahan baku dari luar negeri yaitu kapas.

Dia berharap, dengan adanya penguatan Rupiah dan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid IV tersebut akan menggeliatkan operasional industri dalam negeri. “Saya optimistis penguatan Rupiah dan paket kebijakan ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV,” katanya.

(mrt)

JAKARTA sindonews – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengemukakan, tidak ada hubungannya dana asing yang keluar (capital outflow) dari pasar saham dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang lesu.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang memandang, rupiah melemah akibat banyaknya dana asing keluar dari pasar modal.

“Saya hanya katakan begini, orang asing jual saham dalam rupiah. Itu bukan dana asing keluar, itu jual, net sell, apakah jadi USD lagi? Ya tidak, saya agak bingung korelasi (hubungan) net sell asing dengan rupiah lesu,” ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Tito menjelaskan, jika ada orang asing yang menjual kembali sahamnya, itu bukan dengan mata uang Negeri Paman Sam, melainkan tetap rupiah, sehingga tidak ada suplai USD yang berkurang.

Sementara, lanjut dia, ketika investor asing membeli saham di Indonesia, menggunakan mata uang Garuda, bukan dengan USD. Adapun dana asing saat ini sebanyak Rp2.800 triliun atau 65% dari kapitalisasi pasar saham.

“Dana asing 65% dari market cap yang 4.500, sekitar Rp2.800 triliun. Semua (orang asing) yang beli saham tidak di dolar-in kok. Jadi menurut saya ketika begitu dia jual saham, tidak di dolar-in. Kita bicara hanya net sell dan net buy,” jelas Tito.

Dia menambahkan, apa yang terjadi di pasar saham biasanya adalah dampak dari adanya persepsi investor. Tidak jarang, mendahului kondisi perekonomian. “Bursa biasanya adalah dampak persepsi, naik mendahului perekonomian, turun mendahului perekonomian,” pungkasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1053416/32/dirut-bei-tak-ada-hubungan-capital-outflow-dengan-rupiah-lesu-1444909949

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor karena membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah.

“Salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik direspons positif,” katanya kepada Antara di Kupang, Rabu, 14 Oktober 2015.

Dia mengemukakan pandangannya itu terkait efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional serta sentimennya terhadap penurunan biaya produki dan biaya distribusi di pasaran.

“Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.

Jadi menurut dia, setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.

Meski demikian, paket kebijakan ekonomi jilid I dan II telah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.

“Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional,” katanya.

Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.

Pemerintah juga katanya melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

Pada kebijakan tahap kedua, katanya pemerintah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Karena itu, katanya sebagai respons terhadap turunnya biaya produksi, pengusaha normalnya meningkatkan produksi. Namun dalam kondisi sekarang, perusahaan pun akan melihat terlebih dahulu, apakah produksi mereka akan dibeli konsumen.

Terkait gairah investor dalam konteks nasional, katanya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) turun dibanding periode yang sama tahun 2014.

ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA—Laju penguatan IHSG menipis di akhir sesi I Kamis (15/10/2015). Investor memanfaatkan rebound IHSG untuk profit taking sambil menanti sinyal dari Bank Indonesia.

IHSG menguat 0,88% atau naik 39,36 poin pada jeda siang ke level 4.522,44. Indeks terus bergerak di zona hijau sejak di buka naik 0,67% ke level 4.513,27 dan sempat menguat hingga 1,54% ke level 4.551,94 di perdagangan sesi I.

Penurunan laju penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan rupiah. Rupiah siang ini diperdagangkan menguat 266 poin ke Rp13.350 per dolar AS setelah pagi tadi sempat menguat drastis hngga 386 poin ke Rp13.230 per dolar AS.

Tim Riset NH Korindo Securities menyatakan hari ini investor cenderung menanti pengumuman bulanan kebijakan moneter Bank Indonesia.

“Walaupun BI diduga mempertahankan tingkat suku bunga, investor akan menunggu pernyataan dari bank sentral terkait kurs yang semakin kuat. Mereka mencari petunjuk peluang penurunan suku bunga,” tulis riset NH Korindo.

Riset dari Samuel Sekuritas menyatakan pergerakan IHSG terbatas karena investor hari ini memanfaatkan waktu menjelang pengumuman kinerja emiten kuartal III/2015 untuk melakukan aksi ambil untung.

Sebanyak 132 saham menguat, 99 saham melemah, dan 288 saham stagnan dari 519 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Astra International Tbk (ASII) kembali menjadi emiten yang paling menikmati apresiasi rupiah di pasar saham. Saham ASII memimpin IHSG dengan kenaikan 5,31%.

Penahan laju IHSG adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang melemah 2,8% dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang tuurn 3,57%. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga melemah 0,19%.

Seluruh indeks sektoral IHSG menguat pada jeda siang. Penguatan paling tajam terjadi pada indeks sektor aneka industri yang naik 4,33% didorong saham ASII.

Indeks Bisnis27 menguat 1,30% pada jeda siang ke level 380,54. Bisnis27 konsisten bergerak di zona hijau antara level 379,72—384,97.

JAKARTA sindonews- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menurunkan kembali pajak penghasilan (PPh) final pasal 19 soal selisih lebih revaluasi atas aset, dari yang semula 10% menjadi 3%.

Tadinya, kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2humas) Mekar Satria Utama, penurunannya menjadi 5%, namun karena ada penyesuaian terhadap tax amnesty jadi diturunkan lagi menjadi 3%.

“Jadi kami melakukan percepatan terhadap kebijakan soal tarif pajak revaluasi aktiva tetap. Dari yang awalnya 10% menjadi 5%. Kenapa kita turunkan lagi jadi 3%, karena disesuaikan dengan tarif tax amnesty,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Mekar mengatakan, langkah ini diambil karena kebijakan PPh final pasal 19 ini dinilai kurang menarik. Pada awalnya, juga yang diturunkan menjadi 3% hanya tanah, namun sekarang baik tanah maupun bangunan, disamaratakan.

“3% itu tadinya memang hanya tanah ya, bangunannya masih 4%-5%. Terus akhirnya kita gabungkan saja untuk membantu perusahaan bayar pajak. Supaya mereka enggak bingung,” katanya.

Mekar melanjutkan, minggu depan aturan tersebut bakal dikeluarkan dan diharapkan bisa masuk ke paket kebijakan pemerintah selanjutnya. “Mungkin bisa diterbitkan ya, supaya bisa mendorong revaluasi aset swasta dan BUMN,” pungkasnya.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051743/33/ini-alasan-ditjen-pajak-turunkan-pph-jadi-3-1444376496

JAKARTA sindonews – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan beberapa hal yang mungkin masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

“Kita masih mengolahnya, insya Allah (pekan depan keluar). Kita tetap akan buat iklim usaha lebih jelas dan sederhana, karena sektornya banyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Darmin mengatakan, dalam paket kebijakan lanjutan ada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah akan lebih fokus mendorong kegiatan ini, bukan lagi deregulasi seperti isi paket sebelumnya.

“Soal ketenagakerjaan mungkin. Saat ini kita kalau dibilang menyusun kebijakan bagaimana mendorong kegiatannya bukan deregulasi,” tegas Darmin.

Paket kebijakan ekonomi
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III

Kendati rupiah sudah semakin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dia menilai, semua fundamental ekonomi harus diperbaiki agar tidak terus melambat.

“Yang membaik itu baru rupiah, yang kita perlu kegiatan meningkatkan ekonomi supaya perlambatan tidak keterusan. Ini jangan dilihat semuanya sudah baik, ada rapat The Fed yang jalan lagi, tapi bukan ke arah sana (paket kebijakan IV),” tandasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051891/33/ini-bocoran-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-jokowi-1444402931

 

JAKARTA okezone – Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren penguatan. Tercatat, pada perdagangan akhir pekan ini, Rupiah menguat di level Rp13.400 per USD, bahkan sempat menyentuh level Rp13.200 per USD.Pergerakan Rupiah ini sedikit di bawah asumsi APBN 2016 di kisaran Rp13.900 per USD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah mengusulkan ke Bank Indonesia (BI) untuk menghitung mengenai fundamental nilai tukar Rupiahterhadap dolar AS.

“Sebetulnya saya sedang usulkan juga ke teman-teman di BI menghitung sebetulnya fundamental Rupiah berapa Rupiah sih per dolar,” sebut Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Dijelaskan Darmin, fundamental Rupiah terhadap dolar AS harus ada hitungan yang mendalam. Sayangnya, Darmin enggan membeberkan berapa fundamental Rupiah terhadap dolar AS.

“Perlu ada hitungan yang lebih dalam. Saya punya feelingnya, tapi ya nanti,” singkatnya.

(mrt)

 

JAKARTA okezone – Masih lambatnya perbaikan (recovery) ekonomi Amerika Serikat (AS) serta belum adanya kepastian fed fund rate membuat para investor melarikan dolar AS nya ke negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia. Hal inilah salah satu faktor penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Tercatat, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatannya hingga level Rp13.400 per USD, padahal pekan sebelumnya masih nyaman di level Rp14.700 per USD.

Menurut Kepala ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, para investor mencari negara-negara berkembang (emerging market) yang mempunyai riwayat pertumbuhan ekonomi yang baik (growth story) serta relatif stabil.

“Nah Indonesia sebetulnya punya growth story domestik ekonomi kita sekarang pun yang kelihatan mulai bottomed up kan,” kata Destry saat ditemui di Sekolah Tinggi Manajeman PPM, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Destry menjelaskan, perbaikan ekonomi domestik ini dapat dilihat dari sisi impor bahan baku yang naik, seperti industri semen, industri automotif, walaupun ekspor masih masih turun.

“Ekspor turun karena demand global lemah. Memang permintaannya enggak ada dan ekspor itu memang ada teknologi dan sebagainya, jadi memang enggak bisa tenaga kerja yang basic. imbuhnya,”

(rzk)

JAKARTA kontan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas di sektor hulu diprediksi bisa membawa efek bergulir (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi. Biarpun di sisi lain, penurunan harga gas di sektor hulu bisa membuat penerimaan negara mengalami penurunan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, penurunan harga gas sebesar US$ 1 bisa menurunkan penerimaan negara hingga Rp 6,6 triliun. Namun di sisi lain bisa menimbulkan penerimaan pajak hingga Rp 12,3 triliun. Selain itu juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 68,95 triliun.

Sementara itu, jika harga gas turun hingga US$ 2 maka akan ada penurunan negara mencapai Rp 13,39 triliun. Namun ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 24,6 triliun dan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 137,9 triliun.

“Jadi, range penurunan penerimaan negara antara Rp 6 triliun-13 triliun, menimbulkan penerimaan pajak antara Rp 12 triliun-Rp 24 triliun, dan multiplier ekonominya Rp 68 triliun-Rp 130 triliun,” ujar Wiratmaja, Kamis (8/10).

Penurunan harga gas di sektor hulu akan dilakukan mulai 1 Januari 2016 untuk industri pupuk, petrokimia, industri strategis, industri yang membuat nilai tambah gas besar, industri yang menggunakan gas sebagai proses produksi, dan industri manufaktur yang mempekerjakan banyak sekali karyawan.

Penurunan harga gas akan dilakukan untuk harga US$ 6 hingga US$ 8 per MMBTU. Khusus untuk harga gas US$ 8 per MMBTU akan diturunkan sebesar US$ 1-US$ 2 per MMBTU.

Agar harga gas yang dibeli oleh industri bisa cukup terjangkau, Direktorat Jenderal Migas juga akan melakukan kajian dan penyisiran di sektor distribusi dengan cara mengatur margin untuk trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan mengatur IRR gas bumi bagi trader yang memiliki fasilitas.

Editor: Hendra Gunawan.

Jakarta detik -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia belum sepenuhnya membaik. Saat ini baru nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai membaik, namun ekonomi masih mengalami perlambatan sehingga perlu didorong meningkat.

“Membaik itu kan baru kurs, yang kita perlukan kegiatan ekonomi meningkat supaya perlambatannya paling tidak, tidak keterusan lagi. Lebih bagus lagi kalau bisa berbalik menjadi meningkat,” ungkap Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurutnya, masih perlu ada paket kebijakan ekonomi jilid IV. Merupakan lanjutan dari tiga paket sebelumnya yang tengah dalam proses realisasi.

“Jadi ini semua masih memerlukan perbaikan izin usaha, penyederhanaan, aturan dan perizinan yang untuk mendorong terjadinya investasi dan perdagangan karena sebagian dari aturan yang ada mendorong ekspor dan sebagainya,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, paket kebijakan pertama difokuskan untuk investasi dan dorongan ekspor. Paket kedua lebih fokus kepada investasi dan paket ketiga menggabung dua unsur di paket sebelumnya ditambah dengan peningkatan daya beli masyarakat.

“Paket keempat tetap membuat iklim usaha itu lebih jelas, lebih sederhana, karena sektornya masih banyak. Pilihannya ada banyak, tapi mungkin saja soal ketenagakerjaan atau pengupahan,” imbuhnya .

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III-2015, Darmin memproyeksikan akan lebih tinggi dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7%. Secara keseluruhan di 2015, Darmin masih optimistis pada rentang 4,8-5%.

“Susah kalau kita mulai persis angkanya. Apa 4,9%, apa 5%, apa 4,8% ya bisa di antara itu lah,” tegas Darmin.

(mkl/hen)

RMOL. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap mulai terasa manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

“Paket-paket ini semakin lama semakin tajam, semakin fokus dan makin ada dampaknya untuk rakyat,” ujar Rizal usai orasi ilmiah dies natalis 57 universitas Jayabaya di Balai Prajurit, Tebet, Jakarta, Kamis (8/10).

Meski Rizal tak memungkiri masih banyak hal yang diperdebatkan seperti nilai ekonomi di berbagai sektor. Terpenting sudah ada niatan agar paket kebijakan itu juga dirasakan rakyat, tidak semata pengusaha.

Menurut Rizal, penurunan harga bahan bakar minyak jenis solar memang tidak sebesar yang diharapkan tapi setidaknya bisa membantu.

“Mudah-mudahan tahap berikutnya ada manfaat yang lebih besar untuk rakyat,” imbuh mantan menko perekonomian era Gusdur itu

Kemarin, paket kebijakan ekonomi tahap III resmi diluncurkan guna melengkapi dua paket ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo sejak awal September 2015 lalu.

Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

Sementara di tahap ketiga paket ekonomi mencakup mencakup tiga wilayah kebijakan, di antaranya penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.[wid]

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR RI terpaksa menunda agenda rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) terkait evaluasi tugas dan kebijakan bank sentral dalam menjaga rupiah.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, rapat kerja kali ini ditunda dengan alasan tak hadirnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan malah digantikan dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

Misbakhun menjelaskan, pertemuan tertutup di dalam ruang rapat Komisi XI hanya menanyakan adakah surat kuasa untuk perwakilan yang ditunjuk mewakilkan Agus dalam rapat kali ini. Saat jajaran BI bilang tidak ada, legislatif memutuskan untuk menunda. Dia berharap Senin depan Agus menjawab undangan DPR.

Dia bahkan mengatakan, Agus lebih mementingkan menghadiri acara di luar ketimbang menerima panggilan dari anggota dewan yang mewakili rakyat.

“Yang kita undang Gubernur BI sebagai pimpinan paling tinggi. Tapi enggak datang dan diwakilkan tanpa surat kuasa. BI memang tidak pernah menganggap serius undangan rapat dengan DPR,” tegas Misbakhun, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015) malam.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Komisi XI berencana menanyakan mengenai bagaimana cara bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, rupiah terjun bebas untuk waktu yang lama sampai menembus Rp14.800 per USD, padahal cadangan devisa yang digunakan untuk menyelamatkan rupiah sudah banyak yang terbuang.

“Contoh sederhana, kita ingin tahu strategi apa yang buat volatilitas tinggi tapi cadangan devisa dipakai banyak. Kita mau tahu selisih BI dapat berapa. Di saat rupiah mengalami volatilitas, BI dapat penghasilan dari selisih kurs. Nah kita mau tahu dapat berapa? 2015 dia pasti ikut menghitung, pasti dapat selisih kurs,” pungkasnya.
AHL

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/07/438715/agus-tak-hadir-bi-dianggap-tak-pernah-serius-tanggapi-undangan-rapat-dpr
Sumber : METROTVNEWS.COM

aaaaMMMMaaaaa

Bisnis.com, JAKARTA— Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kembali menguat tajam pada Kamis (8/10/2015) di saat rupiah berfluktuasi di pasar spot.

Data yang diterbitkan BI menempatkan Jisdor di level  Rp13.809 per dolar AS, terapresiasi 256 poin atau menguat 1,82% dari kurs Rabu.

Di pasar spot, rupiah berfluktasi antara penguatan hingga 107 poin ke Rp13.714 per dolar AS dan pelemahan hingga 109 poin ke Rp13.930 per dolar AS. Pada pukul 10.11 WIB, rupiah melemah 48 poin ke Rp13.869 per dolar AS.

Rangga Cipta, ekonom dari Samuel Sekuritas, mengatakan rupiah hari ini masih berpeluang meneruskan penguatan meski cenderung lebih terbatas.

Paket kebijakan III yang diumumkan kemarin sore di Kantor Presiden bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Namun, tekanan datang dari penyusutan cadangan devisa dan antisipasi sinyal dari notulensi rapat September The Fed yang dirilis besok dini hari.

“Pesimisme terhadap pemulihan ekonomi AS semakin terasa. Akan tetapi, menjelang rilis notulensi FOMC meeting dini hari esok, dolar index menguat tipis hingga pagi ini,” kata Rangga.

Bank Indonesia kemarin mengumumkan cadangan devisa Indonesia turun dari US$105,35 miliar per Agustus menjadi US$101,7 miliar per September, level terendah sejak Januari 2014.

 

 

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

 

8 Oktober Rp13.809
7 Oktober Rp14.065
6 Oktober Rp14.382
5 Oktober Rp14.604
2 Oktober Rp14.709

Sumber: Bank Indonesia

Jakarta, Oct 7, 2015 (AFP)
Indonesia Wednesday unveiled its third batch of stimulus measures in the space of a month, including a cut to energy prices, as Southeast Asia’s biggest economy battles a slowdown.

The economy is growing at its slowest pace for six years and the rupiah is at a 17-year low, as the country is hit hard along with other emerging markets by signs of strengthening in the US and turmoil in China.

In the third instalment of an economic policy package, the government announced a cut in a range of energy prices, including diesel, jet fuel, and liquefied petroleum gas, used by tens of millions across the country in cooking.

Other measures included the government offering to contribute towards insuring the country’s millions of farmers against losses, and making it easier for startups to get funding.

“The government is continuously improving the business climate,” Chief Economics Minister Darmin Nasution said, as he unveiled the steps in a televised address alongside other policymakers.

The decision to lower the price of diesel, from 6,900 rupiah (50 US cents) a litre to 6,700 a litre, came after President Joko Widodo last week requested a cut in fuel prices to help industry.

Fuel prices were heavily subsidised for decades in Indonesia until Widodo last year scrapped the payouts entirely for petrol and reduced them substantially for diesel to free up money for other government programmes.

The two previous batches of stimulus measures announced in September included measures to cut red tape and attract foreign investment.

There has been some relief for policymakers this week as the rupiah, which has been falling steeply, rebounded strongly after disappointing US jobs data lowered expectations the Federal Reserve will cut interest rates soon.

The unit surged 3.4 percent against the dollar Wednesday. The stock market has also made gains.

 

JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada pukul 17.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat konferensi bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Selain itu, dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara serta Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.

Menurut Pramono, setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III, Presiden Jokowi menitipkan kembali agar segera dikeluarkanya paket kebijakan ekonomi jilid IV yang akan diumumkan pada minggu depan.

“Pada pukul 17.00 WIB, pemerintah umumkan paket kebijakan ketiga. Dan Presiden titipkan ke kami, ke Menteri Koordinator (pak Darmin) akan ada paket kebijakan keempat, apakah minggu depan, apakah minggu depannya lagi,” jelas Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2016).

Pramono menyebut, dengan sudah diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah menyakini tingkat ampuhnya akan lebih nendang dibandingkan paket jilid II dalam membenahi perekonomian dalam negeri.

“Apalagi, momentum dimana Rupiah kuat signifikan. Kami dengar sudah dibawah Rp14.000, sudah Rp13.900 per USD. Momentum ini dijaga baik oleh pemerintah, BI dan OJK. Terutama pemerintah sebagai penanggung jawab fiskal, BI sisi moneter dan OJK,” tukasnya.

Paket kebijakan ekonomi jilid III ini akan berisi beberapa kebijakan, seperti kebijakan energi, salah satunya harga BBM. Tidak hanya itu, paket ini berisi mengenai kebijakan pertanahan serta kebijakan yang berada di BI dan OJK.

(rzy)

saat pengumuman paket kebijakan ke 3 antisipasi perlambatan ekonomi, GUBERNUR BANK INDONESIA ABSEN, Sekkab bilang: BELIAU ADA KEGIATAN LAIN, jadi HUBUNGAN KAMI BAIK-BAIK saja

.. bener khan, MASALAH EKONOMI KITA ITU BUKAN RUPIAH

… bahkan GUBERNUR BANK INDONESIA saja KABUR SAAT RUPIAH MENGUAT LUAR BIASA

… padahal MESTINYA BANGGA BANGET BAHWA KEBIJAKAN2 BI YANG COMPANG CAMPING AZA DAH SUKSES MENGGERET RUPIAH BALEK KANDANG …

… rupiah menguat berkat KEBERANIAN PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB dan BERSOLIDARITAS bersama INDUSTRI n KONSUMEN dalam MENGATASI PERLAMBATAN EKONOMI (saat GUBERNUR BI MALAH CUCI TANGAN DENGAN MEMBIARKAN BI RATE TETAP SETINGGI LANGIT)

… JADI emang betul, KAMI BAIK-BAIK SAJA, pak Sekkab

%d bloggers like this: