Skip to content

beautiful: masalah ekonomi KITA : BUKAN rup1aH (5) … KAMI BAIK-BAIK SAJA

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kriteria CREDIT RATING

JAKARTA kontan. Standard & Poor’s (S&P) akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade), Jumat (19/5). Dalam situs resminya, S&P menaikkan rating surat utang rupiah dan valuta asing bertenor jangka panjang (long term) menjadi BBB-, dari sebelumnya BB+.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam penilaian S&P, manajemen APBN dianggap mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya langkah yang dilakukan pemerintah baik dari sisi belanja maupun penerimaan.

BACA JUGA :
Sri Mulyani kejar outlook positive dari S&P
Pendapat analis asing tentang investment grade S&P
Menkeu mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada tahun ini, meski pernah berujar ekonomi berpotensi tumbuh 5,2%. Sementara, pada 2018, ia berharap pertumbuhan berkisar 5,4%-5,6%. Untuk itu, butuh investasi dari dalam dan luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan rating yang bagus dari S&P, keduanya akan memberikan dampak positif terhadap persepsi investasi di Indonesia,

“Dan akan bisa memicu keputusan investasi baik investor dalam negeri melalui capital market, pendanaan perbankan, atau pendanaan korporasi. Perusahaan akan memiliki keputusan yang bisa meningkatkan tingkat investasi di indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk investor asing, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan dengan adanya hasil baik dari dua hal ini. “Termasuk keinginan kami meningkatkan ease of doing business, sehingga arus modal dari luar negeri untuk investasi dan ciptakan tenaga kerja jadi meningkat,” imbuhnya.

doraemon

TANGERANG – Kinerja perdagangan Indonesia diproyeksikan terus membaik seiring pemulihan ekonomi di negara pasar ekspor utama. Upaya diversifikasi pasar ekspor juga mulai menuai hasil.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2017 mencapai USD108,79 miliar atau meningkat 17,58% dibanding periode sama tahun 2016. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD98,77 miliar atau meningkat 17,73%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peningkatan perdagangan luar negeri Indonesia sebagai buah kerja sama antara eksportir swasta, dunia usaha, dan pemerintah, serta gencarnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam tiga tahun terakhir.

Naiknya peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global ke posisi 36 juga menambah optimisme akan membaiknya ekonomi dan perdagangan. ”Momentum ini harus dimaksimalkan sehingga perdagangan Indonesia bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Agar ekspor terus terdongkrak, Jokowi mengingatkan pelaku usaha dan eksportir memperhatikan standar dan kualitas produk, kesesuaian spesifikasi, dan ketepatan waktu pengiriman barang.

Baca Juga: Ekspor Peternakan RI Naik 22%, Mentan: Termasuk Babi ke Singapura

Jokowi juga meminta kementerian terkait menemukan solusi persoalan bahan baku dan hambatan di jalur logistik yang menyebabkan harga produk kurang bersaing. Pada kesempatan itu, Jokowi juga kembali berpesan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar terus membuka dan menembus pasar ekspor nontradisional.

”Kawasan Afrika, Eurasia, Timur Tengah, Asia Selatan, termasuk Turki, Pakistan, Rusia, dan Vietnam. Lihat kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi, segera munculkan industri baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Ini harus cepat sebelum didahului negara lain,” kata Jokowi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, Kemendag menggiatkan pembukaan pasar ekspor baru antara lain dengan mengunjungi Rusia dan beberapa negara di Afrika. ”Pada TEI tahun ini, buyer asing datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini menunjukkan usaha kita mendekati negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah mulai menunjukkan hasil,” kata Mendag.

Baca Juga: Wow, Kemenperin Bidik Ekspor Tekstil Tembus Rp199,5 Triliun di 2019

Menurut Mendag, penyelenggaraan TEI 2017 sangat fokus untuk mendatangkan buyer mancanegara. Buyer terbanyak yang telah mendaftar mengunjungi TEI antara lain datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Belanda, Malaysia, Afghanistan, dan Australia. Hingga 10 Oktober 2017 terdapat 7.084 permintaan terhadap produk Indonesia pada TEI 2017. ”Permintaan terbesar sejauh ini adalah untuk produk makanan dan minuman, produk dan jasa manufaktur, serta furnitur,” kata dia.

Keberhasilan mendatangkan buyer mancanegara juga tak lepas atas kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, atase perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) negara sahabat. ”Hari ini (kemarin) tercatat lebih dari 4500 buyer dari 79 negara. Jumlah ini akan bertambah dengan kedatangan buyer on spot,” katanya. Ajang TEI yang sudah kali ke-32 juga penting sebagai sarana promosi dan transaksi business-to-business (B2B) bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional. Nilai transaksi TEI 2017 ditargetkan mencapai Rp14,5 triliun.

Baca Juga: Top! Sarang Walet Kualitas Terbaik Asal Indonesia Siap Ekspor ke China

Dengan mengusung tema ”Global Partner for Sustainable Resources”, Mendag yakin Indonesia telah siap menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi Muhammad Lutfi mengatakan, TEI merupakan strategi dan langkah tepat meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia mampu menjadi mitra global untuk sumber daya berkelanjutan. Pada TEI kali ini Kadin juga terlibat aktif dalam 26 pertemuan dengan delegasi mancanegara.

Senada pemerintah, Kadin juga menyatakan optimisme akan membaiknya neraca perdagangan Indonesia. Menurut Lutfi, tren perbaikan ekonomi dunia yang ditandai pemulihan ekonomi AS dan pertumbuhan ekonomi China telah membawa optimisme baru bagi dunia usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, yang kian mengandalkan produk- produk bernilai tambah melalui ekspor nonmigas. ”Artinya, neraca perdagangan kita ke depan mestinya lebih baik karena AS dan China ini penentu bagi Indonesia,” katanya.

(kmj)

monetarySMALL

JAKARTA okezone– Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, meskipun secara angka belum terlihat secara signifikan, namun tanda-tanda perbaikan sektor perkantoran mulai terlihat pada kuartal III tahun ini. Hal ini terbukti dengan beberapa perusahaan yang mulai melakukan transaksi untuk menyewa perkantoran di wilayah Jakarta.

“Sudah mulai aktif lagi dan ramai lagi, kalau sebelum sebelumnya banyak yang datang dan banyak yang nanya nanya belum serius, kalau sekarang sudah mencapai eksekusi, itu sudah mulai terlihat saat ini. Itu yang terjadi,” ujarnya dalam acara property outlook kuartal III di Gedung World Trade Center (WTC), Jakarta, Selasa (3/10/2017).

“Kita lihat beberapa tenant yang bergerak dari sisi financial, shipping company, bank masih berekspansi terutama itu best company (e-commerce) yang menarik lagi adalah co-working atau private office,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya: Alhamdulillah! Tak Lagi Ruangan Kosong, Perkantoran di Jakarta Sudah Mulai Terisi

(kmj)

ets-small

Kuala Lumpur – Penampilan atlet difabel Indonesia di ASEAN Para Games 2017 Kuala Lumpur patut diacungi jempol. Kontingen Merah Putih menjadi juara umum dengan koleksi 126 medali emas.

Predikat juara umum ASEAN Para Games 2017 itu didapatkan Indonesia setelah mengoleksi 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu. Malaysia mengikuti di urutan kedua dengan koleksi 90 emas, 85 perak, 82 perunggu. Thailand menempati peringkat ketiga dengan raihan 68 emas, 72 perak, dan 92 perunggu.

“Terimakasih para atlet dan semua yang telah mendukung kelancaran perjuangan di Malaysia. Gelar juara umum pada ASEAN Para Games 2017 ini menjadi modal bagi Indonesia untuk membidik prestasi pada Asian Para Games 2018,” ujar Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Rhardian, yang juga asisten deputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu, dalam rilis kepada detikSport. 

“Mereka membuktikan keterbatasan bukan hambatan untuk menembus prestasi. Kesuksesan ini juga berkat kerjasama apik dan kompak seluruh anggota tim dan Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) serta National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia, dan pihak lainnya yang selama ini memberikan dukungan penuh,” Bayu menambahkan.

Sukses juara umum itu diraih kontingen Indonesia dengan menjadi yang terbaik pada beberapa cabang olahraga. di antaranya atletik, angkat berat, dan renang.

Multievent untuk atlet difabel itu dikuti oleh 11 negara se-Asia Tenggara dan memperebutkan total 1096 medali: 368 emas, 361 perak dan 367 perunggu. Kontingen Indonesia menurunkan 196 atlet.

Klasemen akhir ASEAN Para Games 2017: 

Urutan negara Emas Perak Perunggu Total
1. Indonesia 126 75 50 251
2. Malaysia 90 85 83 258
3. Thailand 68 73 95 236
4. Vietnam 40 61 60 161
5. Filipina 20 20 29 69
6. Myanmar 11 15 17 43
7. Singapura 10 18 24 52
8. Brunei Darussalam 2 6 6 14
9. Timor Leste 2 0 1 3
10. Kamboja 5 5 10
11. Laos 4 4 8

Medali per cabang olahraga yang diraih kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2017:

Cabang olahraga Emas Perak Perunggu Total
Atletik 40 28 17 85
Renang 39 13 12 64
Catur 14 9 5 28
Tenis Meja 14 9 1 21
Bulutangkis 8 5 4 17
Angkat berat 7 4 11
Sepeda 2 3 7 12
Panahan 1 3 4
Sepakbola 1 1
Boling 1 1

(fem/krs)

Jakarta – Ekonomi Indonesia diproyeksi mampu tumbuh 5,2% di tahun ini. Lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5%. Tapi proyeksi ini bisa saja buyar, kalau berbagai hal yang mengancam Indonesia tidak tertangani dengan tepat.

Demikianlah hasil kajian dari PT Bank UOB Indonesia yang diterima detikFinance, Senin (31/7/2017).

“Optimisme UOB berdasarkan kepada stabilitas harga komoditas dan kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh berkelanjutan. Kinerja ekspor yang positif memberikan kontribusi bagi mengecilnya defisit transaksi berjalan, yang akan meningkatkan sentimen positif bagi Indonesia,” kata Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam.

Ekspor yang terus beranjak naik sejak akhir tahun lalu memang jadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Setelah kejatuhan harga komoditas pada 5 tahun lalu yang membuat ekspor merosot jauh.

Pada semester I-2017, neraca perdagangan tercatat surplus. Di mana ekspor tumbuh 14%, sedangkan impor tumbuh 9%. Dari data tersebut, UOB memproyeksikan defisit transaksi berjalan terkendali pada level 1,8% terhadap PDB.

Inflasi memang akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, seiring dengan berbagai kebijakan pengaturan harga oleh pemerintah. Diproyeksikan inflasi mencapai 4,4%. Sementara nilai tukar akan tetap stabil Rp 13.300/US$ sampai akhir tahun.

Terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penempatan defisit anggaran sedikti di bawah batas, yaitu 2,92% terhadap PDB memang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi melihat proyeksi pemerintah dan kebiasaan setiap tahun, defisit bisa dijaga 2,7% terhadap PDB.

Peringkat layak investasi dari Standard & Poor’s dan pandangan positif dari Moody’s dan Fitch’s akan mendorong realisasi investasi lebih baik.

“Meskipun masih terjadi ketidakpastikan ekonomi global, investasi asing yang masuk ke Indonesia rata-rata per tahun sebesar US$ 29 miliar dalam empat tahun terakhir. Arus investasi diharapkan terus mengalir masuk dengan hadirnya berbagai inisiatif regional seperti seperti ‘Belt and Road’ dari Tiongkok yang merupakan inisiatif pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan konektivitas. Inisiatif seperti ini akan menciptakan berbagai kesempatan pertumbuhan bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional,” paparnya.

Pilihan pemerintah untuk pengembangan Indonesia timur dianggap sangat tepat. Dampaknya juga mulai terasa. Di 2016, Indonesia Timur berkontribusi sebesar 11,63% terhadap PDB Indonesia yang didukung oleh industri-industri, seperti pertanian, infrastruktur, layanan kesehatan, dan mineral.

“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar pulau di Indonesia Timur. Kami yakin bahwa proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap PDB Indonesia Timur,” jelas Kevin.

Gejolak Ekonomi Global Mengancam RI

Konsekuensi dari negara dengan ekonomi terbuka yaitu harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk yang datang dari negara lain. Bahkan dari negara yang hubungan perdagangannya dengan Indonesia sangat kecil.

UOB memandang berbagai peristiwa global yang bisa pengaruhi ekonomi Indonesia. Di antaranya pemilihan umum di Jerman dan kelanjutan dari negosiasi Brexit yang bisa mendatangkan ketidakpastian ekonomi.

“Dalam waktu dekat, kita mengantisipasi dapat terjadinya gejolak ekonomi di pasar keuangan global sebagai dampak dari ketidakpastian peristiwa geopolitik di Eropa, Inggris, dan Asia, serta kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, kami memperkirakan pasar keuangan serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan stabil, sehingga akan mendukung stabilitas harga komoditas dan perekonomian regional termasuk Indonesia,” kata Ekonom Senior UOB Group, Suan Teck Kin.

Hal lain adalah dari AS. Meskipun sudah dalam proyeksi kebanyakan investor dan analis tentang kenaikan suku bunga acuan, tapi pernyataan dan sikap dari Presiden AS Donald Trump seringkali menimbulkan ketidakpastian.

“Bank sentral Amerika Serikat (AS); The US Federal Reserve, diperkirakan akan meningkatkan tingkat suku bunga sekali lagi di bulan September sebelum adanya pengumuman Balance Sheet Reduction di bulan Desember 2017. Jika tidak ada perubahan yang signifikan atas kebijakan fiskal, pajak perdagangan Amerika Serikat,” terangnya.

China masih menyimpan risiko untuk Indonesia, baik dari sisi pasar keuangan maupun sektor rill. Ekonomi China masih dalam transformasi, dari investasi menuju konsumsi rumah tangga. Dalam beberapa kuartal terakhir, ekonomi China selalu bergerak di luar ekspektasi investor dan analis. Sehingga ke depan arah perekonomiannya pun tidak bisa dipastikan.

“Stabilitas perekonomian Tiongkok, depresiasi mata uang regional terhadap dolar AS akan dapat ditekan. Sementara walaupun beberapa negara yang berpotensi di Asia rentan terhadap penghindaran risiko (risk aversion), namun kekuatan fundamental ekonomi mereka diharapkan dapat memberikan pertahanan terhadap dampak arus investasi,” tukasnya. (mkj/wdl)

dreaming

Jakarta detik – President Group World Bank, Jim Yong Kim, mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata berada di level 5% menjadi capaian yang bisa membuat negara lain iri.

Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

“Alasan kita berada di sini adalah karena Indonesia dan pimpinan Presiden Jokowi memiliki cita-cita besar bagi negara dan rakyat. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari 5% yang akan membuat iri mayoritas negara di dunia,” kata Kim.

Untuk diketahui, Bank Dunia merupakan pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Nilainya mencapai Rp 234,48 triliun.

Menurut Kim, Presiden Jokowi juga berkeinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, serta membuat negara yang dipimpinnya saat ini menjadi negara dengan penghasilan yang tinggi.

World Bank, kata Kim, menjadi mitra Indonesia untuk memberikan cara-cara agar Indonesia mampu merealisasikan hal tersebut. Di mana, salah satunya dengan investasi untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya ingin mengatakan kemitraan kita dengan Indonesia sedekat kita dengan negara manapun di dunia. Sebagian alasannya adalah karena Sri Mulyani dan saya bekerja sama selama empat tahun di grup bank dunia dan dia tahu segalanya tentang organisasi kami dan apa yang harus kami tawarkan tetapi juga karena tujuan kami dalam mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran adalah hal yang kami bagi lengkap dengan pemerintah Indonesia,” papar dia.

Kim menuturkan, Bank Dunia menilai, Indonesia adalah satu tempat di dunia yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi.

“Ada leadership yang sangat kuat dari atas, ada industri pemula di begitu banyak daerah yang sekarang siap untuk investasi lebih besar terutama bagi investor luar Indonesia dan juga potensi pertumbuhan di sini sangat tinggi,” jelas dia.

Lanjut Kim, salah satu yang telah disepakati Indonesia dengan Bank Dunia mengenai annual meeting IMF-World Bank yang dilakukan pada 2018 di Bali. Tidak hanya itu, Kim mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga membahas berbagai jenis reformasi yang saat ini tengah dilakukan jajaran kabinet kerja.

“Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi dunia dan tujuan kami di sini adalah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan sektor swasta Indonesia. Kami akan menunjukkan seberapa cepat sebuah negara berkembang dapat beralih dari status rendah ke menengah ke atas. Kami percaya bahwa itu mungkin di sini kami sangat yakin bahwa ini mungkin di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kami berkomitmen pada kemitraan ini dengan cara yang jarang dilakukan dengan negara seukuran ini,” tukas dia. (wdl/wdl)

real1sas1small

TEMPO.COJakarta – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi atau Investment Grade pada 20 Juli 2017. Fitch memberikan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook.

Baca: Investment Grade Dorong Perbaikan Ekonomi …

Adapun beberapa faktor kunci pendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan eksposur pemerintah yang terbatas atas risiko sektor perbankan. Selain itu, Fitch juga mencatat hal yang menjadi perhatian yaitu sektor eksternal yang masih perlu diperkuat dan faktor struktural perihal tata kelola.

“Adapaun lingkungan bisnis masih perlu ditingkatkan,” tulis siaran pers Fitch Ratings, Kamis, 20 Juli 2017.

Fitch mengakui bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar Bank Indonesia serta penurunan pertumbuhan utang luar negeri korporasi telah berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Adapun kebijakan moneter dan nilai tukar tersebut dikeluarkan sebagai dampak dari penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait utang luar negeri.

Kemudian, kredibilitas asumsi pertumbuhan ekonomi dalam revisi anggaran Pemerintah tahun 2017 serta dorongan reformasi struktural yang kuat juga diapresiasi oleh Fitch. Pasalnya, hal tersebut mampu secara bertahap memperbaiki iklim usaha.

Namun, di sisi lain Fitch juga mencatat adanya upside risk terhadap penerimaan pemerintah sebagai dampak dari program pengampunan pajak (tax amnesty), aturan kewajiban pelaporan perpajakan, serta kesepakatan pertukaran data antar negara di masa mendatang.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan afirmasi rating Indonesia tersebut bisa menjadi faktor pendukung tambahan bagi Indonesia dalam menjaga keyakinan investor dan stakeholders lainnya. Hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk mempertahankan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.

“Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkontribusi dalam agenda reformasi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif,” ujar Agus.

Baca: Investment Grade dari S&P Perlu Didukung Payung …

Sebelum mendapatkan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB- atau positive outlook, Fitch memberikan outlook SCR Indonesia pada level stable. Keputusan sekaligus mengafirmasi rating pada level BBB- pada tanggal 21 Desember 2016.

LARISSA HUDA

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia tahun 2016 turun cukup signifikan.

Memberikan tanggapan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (18/7),  Sri Mulyani menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Sementara pendapatan per kapita mencapai Rp 47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 45,14 juta/tahun.

Tingkat ketimpangan pengeluaran atau rasio gini membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397. Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.

Tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, lanjut dia, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara.

Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional.

Namun, tegas Sri Mulyani, pemerintah tetap mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tercatat dalam APBN 2016, tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Sedangkan tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.

Untuk nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp 13.307 per USD di tengah kecenderungan penguatan dolar AS karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

“Penguatan rupiah tersebut terutama disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor’s, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN (kebijakan fiskal),” jelas dia.

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. ***

ets-small

JAKARTA kontan. Pasar surat utang Indonesia masih menarik bagi asing. Buktinya, global bond RI berdenominasi dollar Amerika Serikat yang ditawarkan pemerintah bertenor panjang menerima kelebihan permintaan di pasar global.

Pemerintah menetapkan target indikatif masing-masing senilai US$ 1 miliar dari obligasi global bertenor 10 dan 30 tahun. Bukan hanya berhasil menerima permintaan oversubscribed, pemerintah juga sukses menawarkan bond senilai 1 miliar euro bertenor 7 tahun.

Mengutip IFR News, Kamis (13/7) pemerintah Indonesia memikat permintaan US$ 4,1 miliar untuk obligasi bertenor 10 tahun, yang berasal dari 229 akun. Investor Asia membeli 40% dari notes 144A/Reg S tersebut, investor AS membeli 38%, dan akun dari Eropa membeli 22%.

Dari sisi institusinya, perusahaan pengelola dana dan manajer aset mengambill 56% porsi, tawaran dari bank mencapai 25% dari permintaan yang masuk, institusi pemerintahan dan tangan investasi pemerintahan menawar 10%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 7%, sedangkan private bank investor bermodal tebal mengambil porsi 2%.

Sedangkan bond 30 tahun berhasil menggaet permintaan senilai US$ 3,2 miliar dari 160 akun. Investor Asia dan AS sama-sama memakan porsi 38%, investor Eropa mengambil tempat 24%.

Dari tipe investor, manajer aset dan pengelola dana mengambil porsi 55%, perusahaan asuransi dan dana pensiun bergabung mengambil porsi 28%, tawaran dari bank memakan 10%, tangan investasi resmi pemerintah menyumbang 6% dari permintaan, sedangkan investor kakap dan private bank 1%.

Permintaan obligasi Indonesia cukup diuntungkan kondisi ekonomi global yang lebih relaks setelah pernyataan bank sentral AS Federal Reserve sehari sebelumnya. Gubernur The Fed Janet Yellen mengatakan, ekonomi AS cukup sehat untuk menjalani kenaikan bunga, tapi tingkat inflasi menahan kenaikan bunga AS.

Dollar AS terdepresiasi ke level terendah 9 bulan dan mendorong investor mengoleksi kembali aset-aset berisiko, seperti obligasi yang dirilis negara berkembang. “Seiring dengan bunga AS konsolidasi, nada positif negara berkembang seperti sebelum bulan Juni, kini kembali,” kata analis Jason Daw dari Societe Generale, seperti dikutip Reuters.

real1sas1small

JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa menarik masuk dana dari pasar keuangan global hingga US$ 700 miliar setelah Indonesia dianugerahi peringkat investment grade (BBB-) dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P). Peningkatan peringkat ini bakal memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

“Jadi, dengan adanya investment grade dari S&P, ada potensi US$ 700 miliar dana di pasar keuangan global yang selama ini belum bisa masuk, akan masuk. Banyak investment fund yang semula hanya bisa masuk ke negara dengan peringkat investasi dari tiga lembaga (Moodys, Fitch, dan S&P), itu bisa mengalir ke kita.,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (6/6).

Di luar itu, menurut dia, pemerintah masih berupaya untuk mencari cara agar peningkatan peringkat menjadi investment grade dari S&P itu bisa berdampak pada peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui surat utang.

Pandangan senada dikemukakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Ia menyatakan, akan ada arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air akibat pencapaian investment grade dari S&P itu. Ia memperkirakan terbanyak akan masuk ke pasar uang (portofolio), meski jumlahnya belum tentu sebanyak US$ 700 miliar.

“Saya nggak komentar soal US$ 700 miliarnya. Tapi, saya sudah melihat bahwa ada dua area yang bisa menambah investasi (baik dari FDI/foreign direct investment dan portfolio investment) setelah kenaikan peringkat investasi dari S&P,” ujar Agus. (c01/sn)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/bi-dua-area-bisa-menambah-investasi/161195

real1sas1small

JAKARTA kontan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat optimistis industri tekstil bakal tumbuh signifikan tahun ini. Namun ia memberikan beberapa catatan bahwa selain daya saing yang kuat, industri ini juga perlu dukungan dari pemerintah.

“Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur ini sangat diperlukan,” ucap Ade d isela-sela acara talkshow bisnis di Ibis, Jakarta (3/5).

Menurut Ade industri tekstil dan garmen saat ini kurang disokong. Sehingga ancamannya produsen sulit bersaing di pasar global. Bahkan, mengamankan pasar dalam negeri saja masih sulit.

“Kemarin sempat mencanangkan, soal penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal untuk industri tekstil 18-25 % energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya.

Sampai dengan kuartal satu tahun ini ekspor garmen Indonesia naik. “Naik sekitar 3,8 % atau senilai hampir US$ 4 miliar,” sebut Ade.

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah jawa tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi.

“Pemerintah saat ini juga menggalakkan pelatihan operator pabrikan sebanyak 100 ribu orang, semuanya bakal tersertifikasi dan bisa diterima di pasar global,” ungkapnya.

Saat ini banyak industri tekstil dan garmen yang memfokuskan pasar ekspor. Padahal pasar dalam negeri punya potensi besar. Ade memprediksi, nilai dari potensi pasar garmen dan tekstil di Indonesia hampir US$ 10 juta di tahun ini.

“Sayangnya produsen dalam negeri hanya menyumbang 30 %, sisanya impor,” kata Ade.

Kenyataannya, kata Ade, saat ini sebagian besar industri pakaian jadi 90 % bahan baku kainnya impor.

API masih mempelajari mengapa pasar domestik tertekan, namun ada beberapa dugaan terkait kelesuan pasar domestik disebabkan daya beli masyarakat terhadap produk sandang menurun. “Untuk triwulan ke depan produk garmen bakal positif naik, tapi untuk tekstil cenderung turun,” ungkap Ade.

Perusahaan seperti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex menilai setiap perusahaan punya strategi masing masing dalam menerapkan pemasarannya.

“Sritex memang banyak menjual ke pasar luar timbang dalam. Tapi kita juga banyak produksi produk yang baru juga,” sebut CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan S Loekminto, saat talkshow berlangsung (3/4).

Porsi penjualan Sritex dalam negeri masih 40%. Sedangkan luar negeri sekitar 60%. Iwan mengatakan, bisnis Sritex dalam negeri ada kenaikan namun tidak sekencang ekspor.

Sebanyak 50 % bahan baku Sritex masih impor, yang sebagian besar adalah kapas. Sedang bahan baku yang diperoleh dalam negeri berupa rayon polyester.

Menanggapi soal konsumsi energi listrik, Iwan mengatakan bahwa permasalahan itu tidak dialami oleh industri di Indonesia saja tapi seluruh dunia juga. “Yang penting saat ini kita bisa menangani inflasi yang tidak terkontrol,” ujarnya.

Sedangkan untuk penjualan ekspor, Ade mendorong agar pemerintah lekas bisa melakukan free trade agreement dengan Uni Eropa. Semenjak Amerika Serikat keluar dari TPP, industri tekstil dan garmen dalam negeri sempat khawatir sebab pasar Amerika banyak menyerap produk garmen Indonesia.

“Untuk itu perjanjian dengan uni Eropa harus segera dilaksanakan, saya melihat pasar di Eropa timur bisa jadi potensi, sebab mereka mempunyai kebutuhan akan tekstil yang besar,” kata Ade.

Sedang Sritex tidak ambil pusing dengan pakta perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Iwan mengatakan, industri lebih suka jika pemerintah bisa menjalin kerja sama bilateral daripada melakukan kesepakatan seperti itu. “Hubungan bilateral seperti dengan Amerika, untuk Eropa jujur saja kita belum ada solusinya,” ucapnya.

real1sas1small

Jakarta detik – Presiden Jokowi pagi ini meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, rumah yang disediakan akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan bulanan yang juga ringan.

“Ini rusunami yang nanti akan diperuntukkan untuk pekerja. Harganya kurang lebih Rp 293 juta. Dengan DP hanya 1%. Cicilan satu bulan Rp 1,12 juta,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.

Dalam program FLPP, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bunga KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.

Hunian yang akan diterima oleh pekerja, sambung Jokowi, juga akan memiliki ukuran yang layak. “Tipenya 30,” kata dia.

Terpisah, Presiden Komisaris PT PP, Andi Gani menjelaskan, proyek rusunami yang akan diberi nama Loftvilles Serpong ini bakal dibangun di atas lahan 8,2 hektar yang terdiri dari 11 tower.

Sembilan tower di antaraya terdiri 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya merupakan perumahan komersil non subsidi.

Luas bangunannya tiap rumah adalah 32 m yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. “Rusunami ini dilengkapi fasilitas penitipan anak para buruh, playground, playgroup, ruang publik serta fasilitas penunjang lainnya,” jelas Andi.

Menurut Andi, Loftvilles Serpong merupakan Rusunami pertama yang berlokasi strategis. Hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Hal ini berbeda dengan rumah susun murah lainnya selama ini yang berlokasi di pinggir kota.

Dengan fasilitas dan lokasi yang strategis, Andi mengatakan Rusunami Loftvilles Serpong tak kalah dengan perumahan buruh di Vina dan Korea Selatan.

Dia menambahkan, harga Rusunami ini sangat terjangkau buruh, yakni Rp 250 juta per unit. Untuk memastikan tepat sasaran kepada buruh, penjualan unitnya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank pemerintah.

“Kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa memiliki unit di Loftvilles Serpong, kecuali di dua tower yang komersil,” tambahnya. (mkl/dna)

real1sas1small

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kredit Saudi Fund for Development senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) yang ditawarkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam lawatannya ke Indonesia tidak akan cair dalam waktu dekat. Bambang becermin pada kredit serupa beberapa waktu lalu yang ternyata dikucurkan bersama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). “Proses administrasinya panjang karena mereka memastikan dana itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya,” kata dia kepada Tempo, Jumat 3 Maret 2017.

Menurut Bambang, skema pembiayaan bersama lembaga multilateral seperti IDB kerap digunakan negara kreditur lantaran tak semua negara memiliki kemampuan penyaluran kredit yang mumpuni. Meski begitu, dia menegaskan, komitmen kredit ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, mengingat selama ini dana dari Timur Tengah cuma menyasar negara maju yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Baca: Lawatan Raja Salman, RI dan Arab Angkat Citra Islam Moderat

Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, Basah Hernowo, juga mengatakan tak mudah mendapatkan pinjaman bilateral dan multilateral dari Timur Tengah. Selain adanya keterbatasan dana, para kreditur itu memiliki kriteria khusus. “Dana baru cair saat semua persiapan proyek sudah tersedia,” ujarnya.

 

Nilai bunga dan jangka waktu kredit, kata Basah, relatif bersaing dengan negara donor lain. Ciri lainnya, negara-negara Timur Tengah dan IDB lebih suka mendanai proyek-proyek sosial serta pendidikan agama. “Tapi tetap menguntungkan karena kita bisa menarik perhatian mereka ketimbang negara lain yang juga membutuhkannya.”

Dalam sidang tahunan 2016, IDB berkomitmen menyalurkan dana US$ 20 miliar hingga 2020. Lembaga itu membidik tiga proyek, yakni perbaikan kawasan kumuh, pengembangan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam, serta pengembangan jaringan listrik.

Rabu lalu, ada 11 kementerian dan lembaga negara yang menyepakati kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Merujuk pada Blue Book (daftar proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri) pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah yang memiliki rencana pendanaan dari luar negeri.

Baca: RI Dorong Arab Saudi Segera Bayar Santunan Para Korban Crane

Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh dana Saudi Fund for Development, sebanyak US$ 750 juta digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Sisanya akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. “Rambu-rambunya masih sangat umum,” kata Sri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlu ada promosi untuk menjaring pinjaman dan investasi asing. Dia tak menampik anggapan bahwa kurangnya akses dan data mengenai kondisi ekonomi menghambat upaya promosi oleh para diplomat. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan akan memberi ringkasan kondisi perekonomian kepada diplomat Indonesia di seluruh dunia. Informasi ini, kata Agus, antara lain berisi neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. “Jadi, para diplomat akan percaya diri saat presentasi di luar negeri,” kata Agus, Jumat 3 Maret 2017.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | ANDI IBNU

JAKARTA okezone– Pemerintah Indonesia resmi jalin kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. Kerjasama tersebut tertuang dalam 11 nota kesepahaman.

Penandatanganan 11 nota kesepahaman itu dilakukan oleh para menteri kedua negara yang dilakukan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Maret 2017.

Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai, kerjasama dagang ini jadi gerbang pembuka perdagangan kelas dunia untuk produk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umroh potensial bagi Arab.

“Indonesia salah satu penduduk muslim yang banyak kirim jamaah haji. Jadi relevan kalo kita tawarkan produk kita baik dari UMKM maupun industri untuk keperluan ibadah haji,” katanya kepada Okezone di Jakarta.

Tidak hanya sampai di situ, dengan masuknya produk karya Indonesia ke Arab Saudi, maka besar kemungkinan produk Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat global. Mengingat jamaah haji yang datang ke Arab tiap tahunnya berasal dari berbagai negara.

“Jadi pasarnya bukan hanya di masyarakat Arab Saudi tapi justru masyarakat dunia bisa lihat produk kita berkualitas, maka bisa jadi peluang besar,” tambahnya.

Saat ini pasokan perlengkapan haji justru datang dari Tiongkok. Abra optimis, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini maka Indonesia akan punya posisi yang lebih kuat di pasar Arab Saudi. “Dengan adanya perjanjian bilateral ada keistimewaan untuk produk kita,” pungkasnya.

Lantas seperti apa masyarakat melihat kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Apa yang diharapkan, berikut KATA MEREKA :

1. Andrian Prasetya (37) Pedagang

Iya saya tahu kalau Raja Salman dari Arab Saudi datang ke sini. Luar biasa yah penyambutannya, masyarakat juga antusias luar biasa. Tentu saya merasakan euforia kali yah, kalau ada Raja Salman di sini. Apalagi, kita kan lagi ramai soal masalah keagamaan, mungkin yah dengan kedatangan beliau, semuanya bisa selesai.

Harapannya sih semoga masalah keagamaan kita selesai, dan kerjasama bilateral semakin erat. Apalagi mau banyak kerjasama bidang investasi pariwisata, haji dan lainnya dengan nilai besar. Arab Saudi kan uangnya banyak. Saya harap ke depan juga bukan hanya Raja Salman, tapi ada tokoh mendunia lainnya.

2. Ilham Sumadi (29) Pekerja Swasta

Jelas lah saya tahu ada Raja Salman. Orang tua saya saja cerita sampai bela-belain ke Tol Jagowari buat ngelihat mobilnya doang, katanya ramai banget. Luar biasa sekali yah, di era Pak Jokowi, Raja Salman ke sini.

Saya yakin ini dampak baik untuk Indonesia dan Arab. Bagi Indonesia yang kondisinya sedang terpecah karena kasus penistaan agama, bisa mereda hadirnya Raja Salman. Bagi Arab, bisa banyak investasi di sini kan. Harapan saya sih, Arab memiliki dana yang besar oleh karena itu hubungan kita semakin erat, karena banyak umat Islam yang ingin ke Arab menunaikan ibadahnya, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan.

3. Mul Halim (24) Pekerja Swasta

Raja Salman ke sini saya tahu. Tapi menurut saya, kita melihatnya biasanya saja yah dan saya juga enggak terlalu heboh. Karena kan, kalau Raja Salman ke mana pun biasa bawa serombongan, bawa duit seabrek-abrek. Cuma yang menariknya kan, Raja Salman ini pernah ke Indonesia, tapi dulu waktu sama bapaknya ke sini. Makanya dia kan tanya, mana anak Soekarno, karena beberapa puluh tahun lagi pernah ke sini.

Harapan saya sebagai orang awan sih bukan investasinya tapi mau kalau kuota haji. Akses haji meningkat, supaya enggak mesti tunggu 18 tahun baru bisa berangkat. Itu harapannya sih. Kalau ke depan saya berharap ada Raja Inggris yang datang, pengaruhnya luar biasa, dan kerjasama kedua negara bisa lebih ditingkatkan.

4. Susanty (46) Ibu Rumah Tangga

Luar biasa yah Raja Salman bisa ke sini. Presidennya siapa dulu. Sebagai ibu-ibu pasti heboh dong, apalagi ini kan sejarah. Biar kata ngelihat mobilnya lewat saja sudah senang. Harapannya sih kalau investasi pariwisata, kita bisa ke Arab dan orang Arab bisa ke sini, ada hotel kita di sana dan dia juga ada hotel di sini. Saling menguntungkan.

5. David Simatupang (35) Pedagang

Saya merasakan kehebohan Raja Salman ke sini. Tapi sayangannya enggak bisa lihat langsung, cuma dari media aja ramai banget soal Raja Arab. Kalau harapan saya janji yang akan dikerjasamakan seperti UKM dan lainnya bisa direalisasikan ya.

Tapi saya menyoroti soal korban crane di Arab waktu itu. Saya berharap keluarga korban meninggal bisa diberangkatkan Umroh semua secara gratis sesuai janjinya. Kemudian kuota haji dapat diperbanyak karena kontribusi Indonesia sangat besar untuk itu. Peraturan dan kuota TKI juga diperbanyak dan diperjelas. Ke depan saya harapannya ada Raja Inggris datang ke sini, soalnya daya tariknya besar.

6. Syahrul (24) Pengemudi Ojek Online

Awalnya saya tidak tahu kalau ada Raja Arab datang. Waktu itu sedang mengantarkan penumpang, jalanan macet sekali, ternyata orang – orang bilang kalau ada Raja Arab datang. Banyak yang membicarakan tentang kedatangan Raja Arab, cukup heboh. Kalau mau mengantar penumpang kita juga tanya – tanya dulu, jalannya ditutup tidak buat sambutan Raja Arab.

Banyak yang bilang juga mau memberikan dana ke Indonesia. Bagus kalau ada bantuan dana. Semoga kita rakyat kecil ini bisa kecipratan. Buat membangun jalan biar tidak berlubang sana – sini, jadi masyarakat semuanya bisa menikmati dana sumbangannya.

7. Rifda Haniefa (23) Mahasiswa Pasca Sarjana

Bagaimana saya tidak tahu tentang kedatangan Raja Salman, kalau semua media serentak memberitakan tentang kedatangannya. Sambutannya cukup heboh, sampai Presiden Jokowi sendiri yang menjemput ke Bandara. Tapi baguslah, biar Arab memandang Indonesia juga bagus, sehingga kerjasamanya juga baik.

Saya tahu ada kesepakatan kerjasama, cukup banyak ada 11 bidang kerjasama tapi saya tidak tahu detailnya. Harapan saya semoga investasinya dalam jangka panjang, dialokasikan dengan benar, jangan sampai ada pihak – pihak yang menyalahgunakan investasi ini untuk kepentingan pribadi. Semoga tidak hanya kabar kedatangannya yang diketahui masyarakat tetapi investasinya juga bisa dirasakan masyarakat.

8. Reni Puspita (26) Pegawai Bank

Wah pasti saya tahu kedatangan Raja Arab, setiap hari ada pemberitaan di televisi dan online. Heboh sekali, baik dari sambutan maupun rombongan yang datang.

Tapi menurut saya penyambutannya memang harus begitu, karena Raja Arab bukan sekedar berkunjung tapi mau memberikan investasi juga. Semoga kerjasamanya terjalin baik dan awet.

Nilai investasinya cukup besar, utamanya di kilang minyak, mungkin karena baik Indonesia dan Arab punya usaha minyak. Harapannya semoga kerjasama dan investasi dengan Arab Saudi bisa membantu pembangunan Indonesia.

9. Marakhilda NH. Siregar (28) Pekerja Swasta

Saya mengetahui kedatangan Raja Arab dari informasi televisi dan sosial media. Kalau mau dibilang heboh menurut saya tidak begitu heboh sekali, karena memang penyambutan pemimpin Negara harus dilakukan dengan baik, karena mencerminkan kehormatan Indonesia. Saya sendiri cukup bangga, beliau kan Raja Mekkah dan Madinah, yang notabene adalah negara adidaya, jadi itu punya makna tersendiri.

Harapannya soal investasi, saya pribadi berharap investasi difokuskan pada pusat – pusat studi Islam di Indonesia, mengingat Indonesia dan Arab memiliki kecenderungan yang sama dalam bidang studi Islam.

10. Erta Mardiah (26) perawat

Pasti saya mengetahui kedatangan Raja Arab ini, karena banyak jadi perbincangan. Sebagai warga Indonesia saya cukup merasa senang karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Raja dari Negara besar penghasil minyak.

Semoga kedatangan Raja Arab bisa mempererat hubungan antar negara dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia melalui dana investasi yang diberikan.

(mrt)

REALISASI!

JAKARTA kontan. Optimisme konsumen secara umum terindikasi meningkat. Namun, peningkatan tersebut tak sejalan dengan optimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini maupun enam bulan ke depan.

Hasil survei Bank Indonesia (BI) menujukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Feburari lalu meningkat menjadi 117,1, naik 1,8 poin dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan juga peningkatan indeks ekspektasi konsumen (IEK) enam bulan ke depan.

Peningkatan IKE sebesar 1 poin menjadi 105,2, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara peningkatan IEK, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ekspektasi kegiatan usaha dan ekspektasi ketersediaan lapangan pekerjaan.

Namun, indeks penghasilan dalam IKE maupun indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK sama-sama turun. Indeks penghasilan dalam IKE turun 0,3 poin menjadi 118,2 dibanding bulan sebelumnya. Sementara indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK turun lebih dalam sebesar 2,1 poin menjadi 140,8 dibanding bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga pada tiga bulan ke depan menurun. “Menurut perkiraan responden, meskipun permintaan sembilan bahan pokok mulai meningkat menjelang bulan puasa pada akhir Mei 2017, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang diperkirakan menahan laju kenaikan harga pada Mei 2017,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi, Rabu (8/3).

Konsumen juga memperkirakan, tekanan kenaikan harga pada enam bulan ke depan menurun. Hal tersebut ditengarai seiring dengan kembali normalnya permintaan pasca Idul Fitri.

 

ets-small

Jakarta detik- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan siang tadi, Senin (6/3/2017), melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Surjono Abdullah Suharsono.

Pertemuan itu berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 13.00 WIB. Keduanya membahas soal pengoperasian kapal jenis roll on-roll off (roro) untuk wilayah Jakarta-Surabaya.

Usai pertemuan, Luhut memastikan bakal ada penambahan jadwal pelayaran dan armada kapal roro untuk lebih memaksimalkan layanan bagi pengguna jasa, dan mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut. Pasalnya, pengoperasian satu kapal roro mampu mengangkut 269 truk.

“Nah kita akan mulai, nanti investor masuk, kapalnya udah mau jalan, sekarang ditambahin empat, itu pagi dan sore, dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur lalu lintas darat,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Ia pun berharap, penambahan kapal dan jam operasi dari kapal roro bisa secepatnya dilakukan. Sebab, kata Luhut, dengan pengoperasian kapal roro dapat lebih meminimalisir pungutan liar (pungli) yang biasa ditemui di jalur darat, dan pengiriman barang menjadi lebih ekonomis.

“Kita harapkan beberapa bulan ini sudah akan ada kapal roro Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, atau Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta, atau Jakarta-Lampung, Lampung-Jakarta,” kata Luhut.

“Dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur darat. Kalau ini jalan akan membuat ekonomi kita ekonomis lagi, dan mengurangi pungli-pungli (di darat),” tutup Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, bila penambahan jadwal rute kapal roro dari Jakarta menuju Surabaya balal dimulai pada bulan April 2017 nanti.

Untuk pelayaran kapal roro tersebut telah ada operator yang akan mengoperasikan kapalnya, baik operator BUMN maupun operator swasta. Budi Karya juga mengatakan, Angkutan kapal feri jarak jauh Jakarta-Semarang-Surabaya ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar, karena angkutan barang beralih ke laut. (mkj/mkj)

ets-small

Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat jumlah penumpang domestik pesawat sepanjang 2016 mencapai 89,35 juta penumpang atau naik 16,6 persen dibandingkan realisasi 2015 sebesar 76,5 juta penumpang.

“Industri penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan transportasi laut hanya meningkat 0,52 persen dan kereta api sebesar 7,94 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Agus Santoso dalam siaran pers, Minggu (5/3).

Namun peningkatan pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia masih dibayangi dengan kecelakaan pesawat. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, pada 2016, terjadi 19 accident dan 26 serious incident. Hal ini meningkat dari 2015 yang tercatat hanya 11 accident dan 17 serious incident pesawat udara.

“Mengingat hal tersebut, permintaan transportasi udara yang tinggi tetap harus dibarengi pelayanan yang memprioritaskan keselamatan. Sesuai amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa transportasi harus mengedepankan keselamatan dan keamanan tanpa melupakan layanan penumpang,” tambah Agus.

Agus menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di penerbangan nasional, baik itu operator penerbangan, pengelola bandar udara, pengelola navigasi penerbangan, Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), dan otoritas bandar udara.

Untuk maskapai, kata dia, diminta serius mengimplementasikan prosedur yang tertuang dalam company operations manual (COM), company maintenance manual (CMM), dan safety management system (SMS).

Untuk pengelola bandar udara, Agus mengingatkan, agar memenuhi regulasi dalam hal inspeksi dan perawatan runway. Pengelola bandar udara juga harus tegas terkait penutupan bandara saat limit telah di bawah minimal (visibility dan water), sehingga tidak ada pilot yang mencoba-coba mendarat pada kondisi tersebut.

Smeentara pengelola bandara besar harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lapangan terbang (airstrip) yang pengoperasiannya belum sesuai standar kebandarudaraan. “Di seluruh airstrip juga dipersyaratkan personel kebandarudaraan,” kata Agus.

Agus menyatakan, pengelola navigasi penerbangan segera melakukan pemasangan peralatan navigasi sesuai standar di daerah Indonesia bagian Timur mengingat jumlah peralatan navigasi di lokasi tersebut masih kurang.

Adapun BMKG diminta melakukan pemutakhiran informasi cuaca dalam mendukung pengoperasian pesawat udara di Papua mengingat cuaca rentan berubah. Selain itu, diperlukan penambahan stasiun meteorologi (BMKG) di wilayah Papua. “Peran otoritas bandar udara harus diperkuat untuk pengawasan dengan menambah jumlah inspektur penerbangan dan dilakukan upgrading training yang saat ini dinilai masih kurang,” kata dia.

 

 

Thresa Sandra Desfika/WBP

BeritaSatu.com

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen di 2016. Dengan perbaikan kondisi ekonomi ini, pendapatan per kapita atau rata-rata orang Indonesia naik menjadi Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02 persen sepanjang 2016. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen dan ‎5,01 persen pada 2014.

Sementara lebih rendah dari pencapaian 2013, 2012, dan 2011 yang masing-masing 5,56 persen, 6,03 persen, dan 6,17 persen.

“Grafik pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan, tapi di 2016 naik, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi tambah kuat,” jelas dia saat Rilis Produk Domestik Bruto (PDB) di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Suhariyanto mengatakan, jumlah PDB Indonesia pada 2016 mencapai Rp 12.406,8 triliun. ‎Khusus di kuartal IV-2016, angka PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.194,8 triliun dan Rp 2.385,6 triliun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

“Dengan jumlah PDB Indonesia di 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun, pendapatan per kapita di Indonesia mencapai Rp 47,96 juta atau senilai US$ 3.605,06 di 2016,” terangnya.

Itu artinya, pendapatan rata-rata orang Indonesia sebesar Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan per orang.

Adapun realisasi PDB per kapita pada 2016 naik dibanding realisasi dua tahun lalu yang mencapai Rp 45,14 juta atau US$ 3.374,49 per tahun di 2015, dan Rp 41,92 juta atau US$ 3.531,85 pada 2014. (Fik/Nrm)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA kontan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (investment grade) pada 21 Desember 2016.

Terkait Hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, perbaikan outlook Fitch tersebut menunjukkan semakin meningkatnya optimisme dunia internasional atas prospek kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan domestik maupun global.

“Untuk itu, Indonesia akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui implementasi reformasi strukural serta meningkatkan sinergi kebijakan antar otoritas guna mempercepat transformasi ekonomi sehingga membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, inklusif, serta berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).

Lebih lanjut menurut Agus, dari sisi moneter, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal, yaitu pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kedua, menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang berkelanjutan.

Ketiga, menjaga kecukupan cadangan devisa. Keempat, memastikan ketersediaan pertahanan kedua baik dari bilateral, regional, maupun global. Kelima, mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN) bagi korporasi non bank. Keenam, terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan.

Sebelumnya, Fitch mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 23 Mei 2016. Dalam peningkatan Sovereign Credit Rating Indonesia hari ini, Fitch menyatakan bahwa ada beberapa faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook sovereign credit rating Indonesia.

Pertama, rekam jejak stabilitas makketahanan sektor eksternal,roekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan.

Ketiga, dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa perbaikan rating dimungkinkan apabila Indonesia mampu meningkatkan ketahanan sektor eksternal, melanjutkan perbaikan iklim investasi dan standar tata kelola, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia.

 

JAKARTA okezone – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating menjadi BBB- (Investment Grade) pada 21 Desember 2016. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan senang dengan hasil yang dirilis oleh Fitch. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah telah menuai hasil.

“Tentu saya senang mendengar bahwa asessment dari Fitch yang melihat outlook-nya dari normal jadi positif. Ini mengonfirmasi beberapa upaya pemerintah untuk menjaga fondasi beberapa waktu lalu dianggap salah satu sumber yang memiliki potensi risiko seperti APBN yang kita coba lakukan berbagai koreksi dan konsistensi sehingga mengurangi risiko,” kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan salah satu bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, baik dari sisi APBN, hingga lembaga keuangan. Pasalnya, hal ini tercapai saat ekonomi global melemah.

“Itu semua menggambarkan bahwa ambisi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tidak akan mengompromikan aspek sustainability atau keberlanjutan dari sisi APBN maupun sisi keseimbangan eksternal,” tutupnya.

(rai)

 

ets-small

 Jakarta detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Bila 2017, ekonomi ditargetkan 5,1%, maka 2018 pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%.

“Kemudian masuk APBN 2018, yang pertama yang kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6%,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Jokowi mengakui bahwa itu bukan persoalan yang mudah. Akan tetapi tinginya target akan mendorong jajaran pemerintah untuk lebih bekerja kerad ke depannya.

“Tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah,” imbuhnya.

Untuk mencapai target, maka investasi harus bisa tumbuh di atas 10%. Investasi akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Investasi harus tumbuh di atas 10%. Saya tidak tahu tahun lalu dan tahun ini berapa. Kepala BKPM kalau ada bisa menyampaikan perkiraan seperti apa dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Selanjutnya adalah konsumsi rumah tangga yang setidaknya harus tumbuh minimal 5%. Sedangkan sisi perdagangan diharapkan menuju ke arah yang positif.

“Ekspor juga sama harus bisa tumbuh diatas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2-3%. Tapi nanti tolong angka-angkanya, kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan tolong nanti bisa dikoreksi,” tukasnya. (mkl/ang)

ets-small

Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015

Jadwal Rilis : 2016-02-05

Abstraksi
  1. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1.
  2. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen.
  3. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.
  4. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
  5. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).

Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

“‎Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.

Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.

“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.

Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.

“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,‎” terangnya.

(mkl/rrd)

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

WE Online, Jakarta

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergeser dari fokus bank sentral mengawal stabilitas ekonomi ke fokus optimalisasi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Stabiltas itu sudah bukan isu sekarang. Kalau ada peluru (pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan), kita akan selalu tembakan ke sasarannya,” kara Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Perry mengatakan, ke depannya dalam sisa tahun ini, Bank Sentral akan segera memanfaatkan ruang moneter untuk fokus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada ruang untuk mendorong pertumbuhan, kita tidak akan segan-segan untuk mendorong pertumbuhan,” ujar Perry, merujuk pada kebijakan BI pada Kamis kemarin yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,5 persen dan penurunan dua instrumen makroprudensial.

Perry mengatakan penurunan BI Rate yang keempat kalinya tahun ini, merupakan cerminan pesan optimisme BI yang ingin disampaikan ke pelaku pasar, bahwa perekonomian domestik akan membaik.

Hal itu juga sejalan dengan masa transisi perubahan instrumen suku bunga acuan dari BI Rate yang akan menjadi suku bunga penjualan SUN ke perbankan (Reverse Repo Rate) bertenor 7 hari mulai 19 Agustus 2016.

Untuk sisi makroprudensial, Perry mengatakan kenaikan rasio pembiayaan perbankan terhadap aset (LTV) yang dinaikkan menjadi 85 persen dari 80 persen, akan memacu permintaan masyarakat, karena uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) akan turun jadi 15 persen.

Sedangkan dari sisi pasokan perbankan, BI juga menaikkan rasio kredit terhadap pendanaan (Loan To Funding Ratio/LFR) perbankan menjadi 80-92 persen dari 78-92 persen. Dengan begitu, perbankan minimal harus memiliki LFR sebesar 80 persen. LFR merupakan indikator intermediasi bank dalam menyerap dana masyarakat dan mengkonversikannya menjadi kredit.

Pada intinya, kata Perrry, BI ingin menaikkan kepercayaan diri dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian. Sebagai contoh, sasaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang dikeluarkan pada Kamis (17/6) menyasar aspek menyeluruh dari sisi permintaan maupun pasokan.

Selanjutanya, Perry mengharapkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah agar belanja fiskal dapat dicairkan dengan lebih cepat.

“Kebijakan ini adalah koordinasi yang kuat antara BI dan fiskal. Kita telah peringatkan pemerintah untuk perkuat belanja modal dan perlindungan sosial,” ujarnya.

“Ini penting untuk naikkan permintaan swasta, agar produksi, investasi dan permintaan naik. Pesan kita kedunia usaha, mari kita bangun ‘confidence’,” tambahnya. (Ant)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Emoticons0051

JAKARTA ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, pertumbuhan ekonomi RI dalam jangka menengah berada dalam tren meningkat. Hal ini didukung oleh struktur perekonomian yang lebih baik dan sumber pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi, serta reformasi struktural yang berkelanjutan. Selain itu, perekonomian juga semakin pulih.

Dia menjelaskan, perbaikan ekonomi ke depan didukung oleh faktor domestik maupun global. Agus mengatakan, prospek ekonomi domestik yang masih dalam tren meningkat ini didukung oleh perekonomian global yang semakin pulih Kebijakan struktural pemerintah di sektor riil semakin dapat mengatasi berbagai tantangan struktural.

Dengan begitu, bisa memperkuat fundamental sehingga perekonomian bisa lebih kuat dan tumbuh berkelanjutan. “Tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2- 5,6%, dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah,” ujar Agus dalam pidatonya pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2015 (LPI) di Jakarta, Kamis (28/4). LPI yang disusun tim BI ini bertajuk “Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural”.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga sesuai kisaran sasaran 4 plus minus 1% untuk 2016-2017, dan di kisaran 3,5 plus minus 1% dalam jangka menengah.

“Dengan struktur perekonomian yang lebih bagus dan sumber pertumbuhan ekonomi lebih terdiversifikasi, defisit transaksi berjalan akan terkendali pada tingkat aman dan dengan struktur yang lebih sehat,” papar Agus.

Agus memaparkan ada tiga pelajaran penting dari perekonomian 2015 yang menunjukkan perkembangan positif. Kendati tak bisa dipungkiri perekonomian tahun lalu penuh dengan tekanan eksternal dan domestik.

Beberapa pelajaran itu yakni kebijakan makroekonomi perlu diterapkan secara disiplin, hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Kemudian, perlunya dukungan sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan.

Yang terakhir, pentingnya reformasi struktural dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. “Ketiga pelajaran itu seperti kebijakan fiskal dan moneter harus diterapkan secara hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Bahkan setiap kebijakan makroekonomi yang diambil harus didukung oleh semua otoritas dan adanya implementasi reformasi struktural serta diversifikasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk hilirisasi,” kata dia. (ID/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-risiko-fiskal-jadi-kekhawatiran/143660

JAKARTA kontan. Rating agency Moody’s has given a warning about Indonesian corporate debt, which relies heavily on foreign sources, while choosing not to downgrade the sovereign rating of the country.

Moody’s kept the sovereign rating at

  • Baa3 with
  • a stable outlook as
  • government and corporate debts were at 26,8% and 23,7% of gross domestic product ( GDP ), respectively.
  • The level of government debt is moderate, as the average debt of other countries with the same rating is around 42%.

“However, almost half of the debt is denominated in foreign currencies, and overseas investors hold more than 38 percent of local government bonds,” managing director Atsi Seth said in Jakarta on Wednesday.

Compared to 2010, Indonesian corporate debt to GDP has increased by 11,3 percentage points from 12,4% to 23,7%, and most of the additional debts were foreign currency denominated.

While the overall leverage remained modest and non-performing loans stand at around 3%, Atsi explained, the rising cost of servicing foreign currency-denominated corporate debt and weaker dollar income from commodities had contributed to defaults in recent years.

“Further weakening in the rupiah or slowing in growth could spur defaults and weigh on bank asset quality. For instance, telecommunications company Trikomsel defaulted on a Singapore dollar bond in 2015 as debt servicing requirements ballooned due to the rupiah depreciation,” he said.

As for commodity based companies, Atsi continued, the risk of falling commodity prices which affect dollar income had reduced their natural hedge against foreign exchange volatility last year. Thus, coal miner Berau Coal Energy Tbk defaulted, after Bumi Resources Tbk registered a default in 2014. (Anton Hermansyah)

Singapura Bloomberg– Indonesia diperkirakan mampu menekan inflasi sesuai target di kisaran 3%-5% sejalan dengan menurunnya harga minyak. Pada Maret 2016, inflasi tercatat naik tipis sebesar 4,45% dibandingkan februari yang sebesar 4,42%. Inflasi harga pangan menjadi faktor pendorong inflasi sebesar 9,09%, atau naik dibandingkan Februari yang sebesar 7,55%, dan Desember yang sebesar 4,93%. Kenaikan inflasi harga pangan dibarengi oleh inflasi harga makanan.

Inflasi inti, tidak termasuk volatil harga pangan dan energi, jatuh ke 3,5% secara year on year pada Maret 2016, dibandingkan dengan 3,59% pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi September 2015 yang mencapai 5,07%. Inflasi inti saat ini merupakan yang terendah dalam lebih dari lima tahun.Kondisi ini memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) dengan mengurangi suku bunga acuan secara bertahap dengan total penurunan mencapai 75 bps.

Tamara Henderson, Intelligence Bloomberg mengatakan, kendati sudah menurunkan BI rate, diprediksi masih ada ruang bagi BI untuk kembali menurunkannya jika kondisi ekonomi terus membaik. Tentu saja BI tetap masih harus mempertimbangkan target inflasi dan kebijakan ekonomi global.

Kebijakan penurunan BI rate ini sejalan dengan dorongan pemerintah menekan suku bunga untuk masuk ke era suku bunga rendah. Jika itu dapat dicapai, maka diharapkan akan mampu mendukung investasi infrastruktur. Menurunnya harga minyak menjadi salah satu stimulus mendorong pertumbuhan.

Di tatanan ekonomi global, stimulus kebijakan pemerintah Tiongkok diprediksi akan berpengaruh positif menopang ekspor komoditas lain di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia juga telah membuka keran investasi, dimana orang asing diizinkan untuk berinvestasi. Ditambah lagi, dengan adanya kebijakan kemudahan berbisnis membuat peringkat investment grade Indonesia membaik.

Tamara memperkirakan, prospek ekonomi Indonesia di 2016 akan lebih baik. Blommberg setuju dengan proyeksi pertumbuhan Bank Indonesia yang memperkirakan ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% tahun ini. (*)

dollar small

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Japan’s Rating and Investment Information Inc. (R&I) has again rated Indonesia as “investment grade,” Bank Indonesia governor Agus Martowardojo said here on Tuesday.
The new rating came on April 4.

He said Indonesia’s economic resilience in the midst of economic volatility and global financial pressure was the basis for this rating.

“Indonesia’s economic resilience amidst global financial volatility and economic uncertainties has been recognized by the ranking agencies. The increasingly synergic combination of fiscal and monetary policies will make the economy healthier while efforts to usher in structural reforms are continuing,” he said.

Bank Indonesia reported that R&I had affirmed Indonesia’s sovereign credit rating at BBB-level or stable outlook on March 18, 2015.

He said Indonesia was rated as investment grade because its economy remained stable despite external uncertainties.

The monetary policy that was applied was accommodative and was accompanied by a proactive fiscal policy to support economic growth.

The executive director of Bank Indonesia’s Communication Department, Tirta Segara, said Indonesia’s fiscal deficit was also considered low with fiscal flow condition being under control.

Foreign exchange liquidity has also been maintained through central bank policy and good foreign exchange reserves although non-bank private foreign debt must be monitored closely.

“R&I thinks Indonesia’s domestic economic slowdown in 2015 was caused by economic uncertainty and global finance problems,” Tirta said.

In 2016, R&I saw Indonesia’s economy being boosted, with government spending acting as an economic mover and household consumption going up as a result of the central bank loosening its monetary policy.

R&I appreciated the government’s commitment to bring in structural reforms including energy subsidy reforms as a positive development.

“The energy subsidy reform made room for the fiscal sector to be able to increase allocation of spendings linked to infrastructure supply and other productive sectors to make Indonesia’s economy grow higher,” according to Bank Indonesia.

Sumber : Antara
animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA okezone – Rapat pembahasan lanjutan Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pengendalian Krisis Sektor Keuangan (RUU PPKSK) antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya selesai.

Menteri Keuangan Bambang Brodojonegoro mengatakan, hasil rapat hari ini sudah dilakukan secara optimal antara pemerintah dengan DPR. Semua aspek pertimbangan, baik itu pertimbangan politis ataupun teknis sudah ada keberadaanya dalam UU.

“Dengan UU ini, jadi nantinya bisa membuat sektor keuangan kita bisa menjadi nyaman untuk para pelakunya,”ujar Bambang di Gedung DPR Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Secara substansi, Bambang mengatakan pemerintah puas dengan apa yang telah dihasilkan selama rapat RUU PPKSK. “Kami puas. Pada intinya sudah memperhatikan semangat yang menjadi tren global yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Menurut Bambang, dengan kondisi global versi UU pada 2008 jelas berbeda kondisinya dengan 2016. Jadi bisa dimaklumi bahwa hasilnya cukup berbeda.

“Waktu 2008, semangat globalnya itu bailout, seperti yang dilakukan Amerika misalkan. Tapi 2016 terutama kita ada di G20 praktis kata bailout tidak pernah diucapkan. Semua bicara mengenai bail-in dan penguatan pada sektor keuangan itu sendiri. Jadi kita, memang semangatnya lebih kepada mencegah dari pada mengobati,”tandasnya.

(rzy)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta detik -Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi bisa mencapai 5,3% pada 2016, sesuai dengan asumsi makro pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2015 yang sebesar 4,8%.

“Pertumbuhan ekonomi, kami expect masih bisa tumbuh 5,3%,” ungkap Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti dalam Seminar 2015 in Review & Market Outlook 2016, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Faktor pendorong yang utama masih bersumber dari konsumsi rumah tangga. Destry optimistis, konsumsi masyarakat masih akan belum turun selama inflasi bisa dijaga oleh pemerintah. Pada 2015, inflasi berhasil dicapai pada level 3,35%.

“Orang Indonesia masih akan belanja, karena itu juga kelebihannya, semakin tinggi pendapatan, orang Indonesia lebih memilih belanja ketimbang menabung. Jadi itu kan memutar perekonomian,” jelasnya.

Kemudian adalah belanja pemerintah. Ada langkah perbaikan yang diambil pemerintah sejak awal tahun lalu. Di mana mengurangi belanja konsumsi seperti subsidi energi menjadi belanja produktif seperti infrastruktur, serta belanja untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Ini terlihat pada kuartal IV-2015, saat belanja pemerintah terserap cukup signifikan dan mampu mendorong ekonomi tumbuh tinggi.

“Saat ekonomi secara umum melemah, pemerintah sebagai agent development masuk dengan menaikkanspending,” kata Destry.

Pada awal 2016, belanja pemerintah juga diserap lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan percepatan lelang proyek pemerintah dan penarikan utang sejak Desember 2015.

“Ini juga yang membuat budget deficit pemerintah pada posisi akhir Februari mencapai 0,7%. Padahal biasanya belum defisit,” terangnya.

Presiden Direktur Eastpring Investments Indonesia, Riki Frindos menambahkan, kemampuan ekonomi untuk tumbuh tinggi akan memberikan dampak positif terhadap investor. Dikarenakan banyak negara masih berada dalam tren pelemahan.

“Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup bagus dan memberikan efek positif untuk investor,” ungkap Riki pada kesempatan yang sama.

Diperkirakan pada 2016, ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,1-5,3%. Sedangkan negara berkembang lain seperti Rusia masih -0,6%, Turki 2,9%, Brazil -1% dan Afrika Selatan 1,3% serta China sebesar 6,3%.

Riki menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak 2011. Harusnya, pemulihan ekonomi bisa terjadi pada tahun lalu, seiring dengan ekspektasi masyarakat saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Akan tetapi kapasitas pembangunan di Indonesia tidak mencukupi.

“Ini karena kapasitas kita menurun, sehingga saat ekonomi tumbuh tinggi, itu banyak justru masalah yang ditimbulkan dan kemudian melambat,” pungkasnya.

(mkl/drk)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

 

Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang terjadi saat ini, sebagai akibat derasnya aliran modal asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, nilai rupiah saat ini masih di bawah fundamentalnya (undervalued) sehingga berpotensi terus menguat lagi.

“Para pemilik dana menganggap investasi di Indonesia menjanjikan, uangnya masuk ke sini (Indonesia). Kalau masuk ke sini, rupiah kita menguat,” ujar Darmin di Jakarta, belum lama ini.

Darmin mengatakan masuknya aliran modal ke Indonesia karena tren suku bunga negatif yang terjadi di Uni Eropa maupun Jepang, dan lemahnya perekonomian di negara berkembang seperti Tiongkok.

Para investor asing, lanjut dia, mau mengalihkan dananya ke Indonesia karena menganggap perekonomian nasional saat ini dalam keadaan yang baik, dengan tingkat bunga acuan yang memadai, meskipun masih relatif tinggi.

Menurut Darmin, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah agar dana tersebut tetap bertahan di Indonesia, meskipun nantinya ada pembalikan modal. Namun, ia memprediksi kemungkinan pembalikan modal itu tidak akan terlalu menganggu kinerja rupiah.

“Kita tentu menjaga dengan meneruskan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tapi saya percaya ini tidak seperti di masa lalu, ketika AS mau meningkatkan tingkat bunga, suasananya sudah bergejolak,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak ingin kurs rupiah menguat terlalu cepat hingga melebihi fundamentalnya (overvalued). ”Tentu kita tidak ingin juga (rupiah) terlalu kuat di atas (nilai) fundamentalnya,” kata Darmin. Namun, dia enggan menyebut nilai fundamental rupiah saat ini.

Untuk diketahui, kurs tengah rupiah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada penutupan perdagangan pekan lalu berada di posisi Rp13.159/USD. Dengan demikian, penguatan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai 5,3% sejak 4 Januari (Rp13.898/US$). Darmin mengatakan, derasnya uang panas yang masuk ke Indonesia disebabkan investor global menganggap Indonesia sebagai negara emerging yang menjanjikan untuk berinvestasi.

Hal ini, kata dia, terjadi lantaran suku bunga acuan (BI Rate) masih tinggi meski otoritas moneter sudah menurunkan 25 basis poin pada bulan lalu. ”Pertumbuhan ekonomi kita juga dianggap tidak lagi menurun, bahkan mulai membaik lagi,” sambung Darmin. Dia optimistis, keberadaan uang panas tersebut akan bertahan cukup lama selama Uni Eropa dan Jepang menerapkan suku bunga negatif, termasuk China yang mulai menurunkan suku bunga acuannya.

Sementara bank sentral AS (The Fed), juga mulai ragu untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya mengingat kondisi makro ekonominya yang tidak mendukung. ”Kalau AS tiba-tiba menaikkan tingkat bunga akan ada sedikit banyak perubahan. Tapi saya percaya tidak seperti di masa-masa lalu di mana kemudian The Fed menaikkan sudah bergejolak sehingga sekarang orang bisa menghitung tidak banyak dampaknya,” ujarnya.

Darmin mengatakan, penguatan rupiah saat ini menuju ke arah sana. ”Ada beberapa pandangan yang mengatakan (nilai fundamental rupiah) Rp12.700/US$. Ada yang Rp12.500 per US$. Tapi, ada yang bilang kurang dari itu. Tapi intinya, kita sedang mendekati area fundamental kita,” ujarnya.

Idealnya, rupiah berada pada posisi yang sesuai dengan fundamentalnya atau netral. Dengan kata lain, kurs rupiah terhadap dolar AS perlu dijaga agar tidak terlalu kuat (overvalued ) atau pun terlalu lemah (undervalued ). ”Seharusnya dia (rupiah) bersifat netral karena yang dibutuhkan pengusaha adalah kestabilan,” ujarnya.

Mantan Gubernur BI itu mengatakan, kurs yang tidak stabil akan mengganggu dunia usaha. Apabila menguat terlalu cepat, maka kinerja ekspor akan terganggu dan impor barang konsumsi akan masif sehingga memperburuk neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sebaliknya, bila melemah terlalu cepat, maka impor menjadi mahal dan biaya produksi akan meningkat.

Menurut dia, rupiah masih mempunyai ruang untuk melanjutkan tren penguatan karena sentimen masuknyadanaasing, terutama menyasar imbal hasil (yield ) surat utang negara (SUN) masih terbuka lebar. Darmin pun menyebut, pemerintah dan BI perlu bekerja sama agar berbagai faktor ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap yield SUN bisa dikelola sehingga yield bisa turun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS karena arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi dan pasar saham. Dia menyebut, sejak awal tahun hingga kemarin arus dana asing yang masuk pasar obligasi mencapai US$2,3 miliar, sementara yang masuk ke pasar saham mencapai USid=”mce_marker”71,4 juta.

”Penguatan rupiah saat ini memang masih didominasi oleh faktor global dan saya melihat tren penguatan rupiah berpotensi berlanjut,” ujarnya. Berbagai faktor global juga mendukung penguatan rupiah lebih lanjut, ditambah fundamental makroekonomi Indonesia yang membaik karena didukung koordinasi BI dari sisi moneter dan pemerintah dari sisi fiskal untuk mendorong investasi, baik di pasar keuangan maupun sektor riil Sementara,

Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, masuknya investor global untuk membeli SUN membuat yield turun. Dia mengatakan, rata-rata yield pada akhir September tahun lalu mencapai 9,83% dan hingga kemarin hanya sekitar 7,97 %.

Di bagian lain Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2016 sebesar USid=”mce_marker”04,5 miliar. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2016 USid=”mce_marker”02,1 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaannya.

Sumber penerimaan berasal dari penerimaan devisa migas dan penarikan pinjaman pemerintah, juga dari hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. ”Hasil lelang SSBI valas ini jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaranutangluarnegeri pemerintah,” ujar Tirta dalam siaran pers kemarin.

Persediaan Valas Cukup

Sementara itu, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, sejak awal tahun hingga akhir bulan Februari, uang panas yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp35 triliun. Agus menyebut, uang panas itu lari ke surat utang negara (SUN) dan saham di pasar modal. ”Pekan keempat Februari juga ada reversal (uang panas keluar) Rp1,9 triliun. Lebih karena trader dalam negeri yang mengambil untung kemudian dia keluar. Jadi masih cukup sehat tersedianya valas di Indonesia,” ujarnya.

Agus menyampaikan masuknya uang panas tersebut karena kondisi perekonomian global yang semakin mengkhawatirkan karena proses pemulihannya yang begitu lambat. Beberapa negara Uni Eropa dan Jepang, kata Agus, juga menerapkan kebijakan moneter yang tidak konvensional dalam menghadapi dinamika global. ”Jadi yang ingin kami sampaikan ekonomi domestik menunjukkan kondisi yang cukup baik karena pengaruh yang besar dari pemerintah. Awal tahun belanja atau realisasi anggaran juga baik,” jelasnya.

Agus berharap, langkah pemerintah mempercepat belanja bisa mendorong laju produk domestik bruto (PDB) lebih cepat pada kuartal I/2016. Selain itu, dia juga berharap investasi swasta, terutama nonkonstruksi, bisa cepat bergerak karena sejauh ini, pergerakan investasi nonkonstruksi belum terlihat. ”Sehingga bisa ikut lebih terlihat pada kuartal II-2016 dan kuartal III-2016,” ujarnya. bari/mohar/fba

http://www.neraca.co.id/article/66587/deras-hot-money-masuk-ke-ri-faktor-penyebab-penguatan-rupiah-terhadap-us
Sumber : NERACA.CO.ID

double arrow picSMALL

JAKARTA – Belakangan ini pergerakan nilai tukar rupiah di pasar mata uang cukup cemerlang. Rupiah tercatat menguat ke batas atas Rp13.000-an per USD.

Menanggapi penguatan ini, Presiden RI Joko Widodo mengatakan penguatan rupiah terjadi sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

“Bicara Rupiah yang semakin menguat semakin baik, itu artinya adalah kebijakan-kebijakan, paket-paket deregulasi yang kita berikan juga kebijakan yang ada di BI, kebijakan yang ada di OJK, itu direspons positif oleh dunia usaha, oleh investasi,” paparnya di Cakung, Kamis (10/3/2016).

Dengan respons positif tersebut, Jokowi menilai, arus modal dari luar semakin deras dan membuat rupiah menguat. “Ada arus uang masuk, ada arus modal masuk sehingga ada captital inflow, kalau ada arus uang masuk ya otomatis (menguat),” tambahnya.

Menurutnya, penguatan nilai tukar ini tidak semata-mata karena faktor eksternal saja. Ada kontribusi positif dari faktor internal misalnya kebijakan dan deregulasi yang dilakukan pemerintah.

“Ya dua-duanya (eksternal-internal), kalau kamu enggak melakukan deregulasi apa-apa, faktor eksternal apapun enggak akan pengaruh,” cetusnya.

Melansir Yahoofinance, Kamis (10/3/2016) tercatat nilai tukar Rupiah di angka Rp13.160 per USD. Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.13.123 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat tipis 2 poin atau 0,58 persen ke angka Rp13.155 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.126-Rp13.165 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2016/03/10/278/1332120/rupiah-perkasa-apa-kata-jokowi
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan nilai tukar rupiah menyisakan kekhawatiran. Penguatan yang terlalu dalam dapat berakibat tidak kompetitifnya ekspor dalam negeri.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kekhawatiran tersebut terlalu dini. Menurutnya, level rupiah tersebut belum signifikan untuk menyebabkan gangguan ekspor.

“Saya yakin level ini belum sampai menyebabkan gangguan signifikan terhadap ekspor. Alasannya karena rupiah belum menyentuh titik optimalnya, saya perkirakan Rp12.500. Dengan kata lain rupiah belum overvalued,” ujarnya pada Senin (7/3/2016).

Selain itu, kata Tony, negara-negara kompetitor Indonesia juga mengalami apresisasi mata uang masing-masing.

Pada Senin pagi (7/3/2016), pagi dolar AS sempat menyentuh nilai terendahnya di Rp12.990 sebelum kembali naik lagi ke Rp13.020.

Sejak pekan lalu, dolar AS memperlihatkan tren melemah terhadap rupiah. Hal ini didorong oleh derasnya dana asing yang masuk ke sektor keuangan dalam negeri.

long jump iconJAKARTA okezone – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini Indonesia memiliki peluang untuk dapat meraih rating investment grade dari Standard & Poor’s (S&P) 500 pada April 2016 mendatang.

Kepala Divisi Riset PT BEI Poltak Hotradero‎ mengatakan, pada tahun lalu S&P 500 pernah mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Namun untuk tahun ini hanya S&P 500 satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia.

“Ini jadi harapan buat Indonesia. Kans Indonesia masuk dalam investment grade 60-70 persen. Penilaian mereka dilihat dari budget defisit,” katanya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Poltak mengaku optimis Indonesia bisa meraih rating investment tersebut, lantaran kondisi makro perekonomian Indonesia sudah cukup membaik. Ditambah lagi kebijakan pemerintah baik dari fiskal maupun moneter sudah fokus mendukung iklim investasi.

Menurutnya jika Indonesia meraih investment grade dari S&P 500 akan mendatangkan pengaruh positif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Terlebih saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sudah kembali diturunkan. “Prospek buat ekonomi kita semakin baik, pasar modal juga ikut. Ini kita harus manfaatkan,” tandasnya.

(mrt)

long jump icon

Bandung IB – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang juga dibarengi dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6,5%, diharap bakal mendongkrak perekonomian di 2016.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengungkapkan, dengan penurunan BI Rate dan GWM Primer ini diyakini akan mendorong pertumbuhan kredit di tahun ini menjadi dikisaran 14%, lantaran perbankan ikut merespon dengan menurunkan suku bunganya.

Menurut Solikin, dengan perbankan ikut merespon kebijakan BI tersebut, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari batas bawah yang ditetapkan oleh BI yakni 5,2%-5,6%. Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi akan menuju batas atas.

“Tahun ini masih 5,2%-5,6%. Kalau di APBNkan sekitar 5,3%. Dengan adanya BI Rate dan GWM turun ini akan memperkuat transmisi suku bunga bank, sukur-sukur bisa 5,4%. Tapi pasti akan meningkat. Jadi angka di 5,3% saja akan lewat dengan adanya kebijakan penurunan ini,” ujarnya di Bandung, Sabtu, 20 Februari 2016.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di batas atas tersebut akan tercapai asal didukung oleh stimulus fiskal yang jalan, dan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Sehingga dengan begitu tingkat konsumsi akan meningkat dan bakal mendongkrak perekonomian nasional.

“Ini ada prasyaratnya, stimulus fiskal harus jalan, infrastruktur juga harus jalan, ini akan memberikan dampak atau gairah dari posisi demandnya. Tapi yang pasti penurunan BI Rate dan GWM ini akan ada dampaknya ke perekonomian,” tutup Solikin. (*) Rezkiana Nisaputra

long jump icon

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pagi ini bakal meresmikan angkutan perintis kereta api relasi Cianjur-Sukabumi. Peresmian ini dilakukan di Stasiun Cianjur dan akan disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirut PT KAI Edy Sukmoro dan Dirjen Perkeretapaian Hermanto Dwiatmoko.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani masyarakat pada relasi Cianjur-Sukabumi dengan KA Siliwangi. Dari data yang diterima Okezone, Jumat (19/2/2016), KA Siliwangi akan melintasi sejumlah stasiun, antara lain Stasiun Cianjur, Stasiun Cilaku, Stasiun Cibeber, Stasiun Lampegan, Stasiun Cireungas dan Stasiun Gandasoli.

Sebelumnya, Kemenhub telah melakukan sejumlah pekerjaan guna peningkatan prasarana jalur KA tersebut. Misalnya, penggantian rel bantalan kayu menjadi bantalan besi antara Stasiun Lampengan hingga Stasiun Cibeber sepanjang 21,6 KM, perbaikan jalan KA yang longsor antara Stasiun Lampengan sampai Stasiun Cibeber, manteling dinding terowongan.

Selain itu, akan dilakukan peningkatan persintalan, penanganan longsor dengan Retaining Wall Beton dan penanggulangan badan jalan KA yang longsor akibat erosi aliran sungai.

KA Siliwangi akan terdiri dari lima rangkaian kereta dengan susunan empat kereta penumpang dan satu kereta makan. Semua rangkaian dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara.

Dalam satu kali perjalanan, KA Siliwangi mampu mengangkut 472 penumpang. Nantinya, KA Siliwangi akan melayani perjalanan Cianjur-Sukabumi sebanyak tiga kali sehari.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/19/320/1316109/jonan-resmikan-kereta-api-jurusan-sukabumi-cianjur
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA- Standard & Poor’s mengisyaratkan penundaan investment grade bagi Indonesia karena harga batu bara yang jatuh dalam setahun terakhir.

Head of Asia-Pacific Soveriegn Ratings di Standard & Poor’s Kim Eng Tan,  kepada Bloomberg,mengatakan harga batu bara yang merosot tajam berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kondisi tersebut membuat lembaga rating tersebut belum bisa menaikkan peringkat utang Indonesia dari level junk meskipun pemerintah RI telah mengambil langkah signifikan dalam reformasi subisdi BBM.

Tan menegaskan outlook atas perekonomian Indonesia masih positif dan peringkat utang RI berpeluang meningkat dalam 1–2 tahun ke depan.

Dia menyatakan defisit yang terus menipis adalah kunci Indonesia meraih investment grade.Pemerintah, tambah Tan, bisa membantu kenaikan persepsi atas utang RI melalui reformasi di sektor-sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan.

S&P adalah satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia, bahkan mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil pada Mei 2015.

Harga batu bara merosot 14% sepanjang 2015 dan telah turun lebih dari 50% sejak 2011. Indonesia tahun mencatatakan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak 2009, tumbuh 4,79%.

long jump icon

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) di Jakarta.

Dalam siaran persnya, Senin (1/2), JCR memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia padaBBB-/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, defisit fiskal yang terkendali dan pengelolaan utang pemerintah yang sehat, kondisi sektor perbankan yang relatif kuat, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal.

Lebih jauh JCR menyatakan bahwa stable outlookmencerminkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat termasuk peluncuran berbagai paket kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, afirmasi JCR menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global.

“Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi. Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook tanggal 22 Oktober 2014. (ID/ant/ths)

long jump icon

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service kembali menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) dengan rating Baa3 atau stable outlook.

Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggaptidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, peringkat outlook terbaru Indonesia yang dipublikasikan lembaga pemeringkatan Moody’s merupakan wujud pengakuan lembaga tersebut terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global dan volatilitas keuangan global.Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

“Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih berkualitas,” kata Agus di Jakarta, Jumat (29/1/2016)

Sebelumnya Lembaga Pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade). Dalam siaran persnya, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable.

Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

long jump icon

JAKARTA kontan. Ekonomi Indonesia yang melambat tak ikut menggerus peringkat Indonesia. Kamis (28/1), lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service tetap menegaskan peringkat Indonesia pada level layak investasi alias investment grade.

Moody’s tetap menyematkan peringkat Baa3 dengan prospek stabil pada peringkat utang Indonesia. Terakhir kali, Moody’s mengganjar peringkat utang Indonesia dengan kategori layak investasi pada 18 Januari 2012 silam. Peringkat tersebut tak diubah sampai sekarang.

Ada beberapa pertimbangan Moody’s masih memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Yakni, pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat kendati defisit fiskal meningkat. Selain itu, respons kebijakan otoritas dianggap efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Moody’s, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kendati tekanan eksternal masih berlangsung, ekonomi Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam keterangan tertulisnya menyatakan, penegasan peringkat Moody’s ini merupakan pengakuan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi penurunan perekonomian dan volatilitas keuangan global.

Menurut dia, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia lebih berkualitas

long jump icon

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.

Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menegaskan sovereign credit rating Indonesia di posisi BBB-/stable outlook (investment grade), Jumat (6/11). Penegasan Fitch itu meneguhkan kembali pengakuan terhadap komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural di tengah ketidakpastian ekonomi global.

 

“Respons kebijakan yang ditempuh otoritas telah membuahkan hasil positif baik dari sisi stabilitas makroekonomi maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

 

Dalam siaran persnya Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagisovereign credit rating Indonesia. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan Negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik disbanding negara peers, serta sector perbankan yang kuat dan solid.

 

Lebih lanjut, Fitch menyatakan, reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

 

Di samping itu, Fitch menyatakan, sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. Fitch sebelumnya telah melakukan penegasan atassovereign credit rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada 13 November 2014. (ns)

non resident portfolio flows 7 EM $B

 ffffffHHHHHfffffff

long jump icon

kompas.com: Pelemahan nilai mata uang sebagian besar negara di Asia terhadap dolar Amerika memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis 1997.  Krisis yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia serta tiga negara Asia, yakni Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan anjlok sampai 50 persen terhadap dolar Amerika.

Namun DBS Group Research dalam risetnya Triangulating Asian Angst: the US, China and the 97 question merasa yakin kondisi Asia saat ini jauh lebih bagus dari 1997. DBS menulis, saat ini pelemahan nilai mata uang di Indonesia dan tiga negara yang mengalami krisis paling parah pada 1997 hanya sebesar 15 persen. Penurunan itu tidak buruk, apalagi pada saat yang sama dolar menguat 20 persen terhadap euro dan yen.

Ini karena fondasi ekonomi Asia kini sudah lebih kokoh. Khususnya dalam pengelolaan neraca transaksi berjalan dan utang luar negeri.

Sebelum krisis terjadi, yakni sepuluh tahun terakhir hingga 1997, defisit transaksi berjalan Asia sangat besar. Penyebabnya, di masa itu, negara-negara Asia meminjam uang, namun tidak diinvestasikan secara benar.

Kondisi ini kemudian menjadi bumerang, ketika sejumlah negara di Asia itu mulai tampak kelimpungan tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan para kreditor berusaha ramai-ramai menarik dana mereka.

Belajar dari pengalaman pahit itu, pasca-krisis 1997, negara-negara Asia mulai mengurangi utang-utang mereka. Hasilnya, selama 18 tahun terakhir, hampir semua negara di Asia mengalami surplus transaksi berjalan yang sangat besar. Rasio utang luar negeri pun telah turun drastis. Indonesia contohnya, pada 1997 rasionya 57 persen, sekarang menjadi 23 persen terhadap PDB.

Memang benar, ada aliran modal keluar di pasar keuangan Asia. Tapi itu tidak lantas diikuti dengan anjloknya nilai tukar seperti pada 1997. Di pasar saham, investor memindahkan modalnya, tapi di pasar obligasi mereka masih bertahan. “Ini karena mereka melihat dalam jangka panjang Asia masih jauh dari krisis,” kata Chief Economist DBS David Carbon. (Adv)

JAKARTA ID-Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan jika ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, maka hal tersebut merupakan indikasi perekonomian Indonesia mengalami penguatan.

“Jika ada penurunan suku bunga acuan, artinya ini ada sinyal ekonomi Indonesia sudah tidak dalam tekanan,” kata Enny saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Karenanya, pada Rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (17/11) esok hari, Enny mengharapkan suku bunga acuan bank sentral Indonesia bisa turun bahkan hingga 50 basis poin.

“Kita harap bisa turun hingga 50 basis poin ke angka 7 persen sehingga ada dampak signifikan. Tapi berapapun turunnya, walau sekedar 25 basis poin, itu jadi satu acuan bahwa rezim pengetatan likuiditas ini sudah pecah telur,” katanya.

Enny mengatakan suku bunga acuan BI belum turun karena adanya kekhawatiran bank sentral tersebut bahwa sekalipun BI rate diturunkan, suku bunga kredit (lending rate) di perbankan tidak akan mengikuti.

“Penyebab utama yang jadi pakem pertimbangan BI adalah neraca pembayaran yang defisit. Namun pakem itu berlaku dalam kondisi ekonomi yang ideal masalahnya saat ini situasi kita tidak ideal dengan masalah pengangguran, pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya.

Untuk mendorong adanya penurunan lending rate itu, Enny berpandangan pemerintah harus bisa mendorong adanya relaksasi penurunan suku bunga kredit pinjaman pada perbankan milik negara yang hampir semuanya masuk jajaran 10 besar perbankan terbesar di Indonesia.

“Sehingga bisa diikuti bank lain, karena jika tidak nasabah bank swasta lainnya bisa hilang,” ujar dia.

Selain menginstruksikan relaksasi pada perbankan BUMN, pemerintah juga diharapkan untuk tidak membebani bank plat merah dengan dividen yang tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kredit bermasalahnya (NPL) tidak meninggi.

“Memang harus keja barengan dan saling mendukung jadi gak bisa hanya harapkan BI rate diturunkan maka semua selesai. Harus ada komitmen untuk melakukan stabilisasi harga dan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Antara, suku bunga BI Rate saat ini berada di posisi 7,5 persen. Beberapa kalangan termasuk dunia usaha meminta suku bunga acuan tersebut diturunkan karena inflasi yang rendah dan perekonomian membaik.

Mereka berpandangan jika BI Rate turun maka bunga kredit perbankan juga ikut turun. Dengan demikian dunia usaha bisa mendapatkan pendanaan lebih murah dalam melakukan ekspansi usaha yang membuka peluang pekerjaan lebih besar.(ant/hrb)

INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menjauhi fase krisis. Pelan tapi pasti, bergerak ke arah yang lebih positif.

Kata Bambang, indikasinya adalah dukungan Bank Dunia memberikan peranan penting sekaligus pesan kuat bagi pasar, sehubungan dengan gencarnya pembangunan ekonomi di Indonesia.

“Artinya, secara umum respon dari market positif, karena di tengah tren perlambatan ekonomi, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menggerakan ekonomi. Salah satunya lewat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Bambang di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (09/11/2015).

Bambang menambahkan, indikator lain yang menguatkan bahwa perekonomian Indonesia semakin menjauhi krisis adalah hasil rating dari S&P (standard and poor’s) yang menunjukkan adanya stabilitas tingkat investasi.

“Saya masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator makroekonomi Indonesia masih baik, Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat ketimbang triwulan II. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia makin baik pada tahun depan,” papar Bambang.

Untuk itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dan sudah melewati situasi ketidakpastian di tengah kondisi pelemahan ekonomi global. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2251215/menkeu-bambang-indonesia-menjauhi-krisis#sthash.AvcEqIBG.dpuf
JAKARTA – Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada triwulan IV-2015 dan triwulan berikutnya seiring pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang tercatat 4,73 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,67 persen (yoy).

Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana, Kamis (5/11), di Jakarta, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sejalan dengan berbagai indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“Kondisi ini juga menunjukkan semakin kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Andiwiana.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 yang meningkat terutama didorong oleh peran pemerintah yang lebih kuat, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan kemajuan proyek infrastruktur pemerintah yang signifikan di tengah sikap menunggu (wait and see) investor swasta. Konsumsi rumah tangga juga dinilai masih cukup kuat.

Di sisi eksternal, masih rendahnya harga komoditas dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura menyebabkan ekspor masih terkontraksi lebih dalam. Di sisi lain, pertumbuhan impor sedikit tertahan sejalan dengan perbaikan permintaan domestik.

“Bank Indonesia memandang perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut pada triwulan IV-2015. Peran Pemerintah diperkirakan semakin kuat antara lain melalui akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah yang mampu mendorong kinerja investasi yang lebih baik,” kata Andiwiana.

Ia menambahkan, investasi swasta diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, kinerja konsumsi diperkirakan membaik seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial juga diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan IV-2015.

Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan,” ujar Andiwiana. (ID/ant/ths)

TEMPO.CO, Jakarta -Membaiknya  perekonomian mulai terlihat pada kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah indikator seperti inflasi, penyaluran kredit, dan realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan.

Nilai tukar rupiah, yang sempat jeblok hingga hampir menembus 15 ribu per dolar AS pada bulan lalu, belakangan menguat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi juga membaik. Setidaknya ada tiga indikasi penting keadaan ekonomi saat ini:

1. Nilai tukar rupiah
Setelah berbulan-bulan didera oleh gonjang-ganjing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kini masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Nilai tukar rupiah per dolar AS pada 4 November 2015 sebesar  Rp 13.461. Angka ini  relatif rendah dibanding  bulan-bulan sebelumnya yang berada di atas 14 ribu per dolar AS.

2. Penyaluran kredit dan investasi
Data teranyar Bank Indonesia tentang perkembangan uang beredar per September 2015 menyebutkan kredit per September tumbuh 10,9 persen ketimbang bulan sebelumnya yang 10,8 persen. “Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, 4 November 2015.

 

Penyaluran kredit mulai meningkat pada triwulan ketiga 2015. Jika pada triluwan pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 3.713 triliun dan Rp 3.861 triliun, maka  pada triwulan ketiga mencapai Rp 3.916 triliun (angka per Agustus 2015).  Begitu pula investasi, secara berturut-turut angka dalam tiga triwulan terakhir adalah Rp 124,6 triliun, Rp 135,1 trilun, dan Rp 140,3 triliun.

 

3. Pertumbuhan ekonomi
Angka pertumbuhan ekonomi, meskipun sempat turun pada kuartal kedua ke level 4,67 persen, diyakini bakal membaik. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, kuartal ketiga tahun ini ekonomi bisa melaju hingga 4,85 persen di tengah perekonomian global yang masih tertekan. Baca juga: BI Prediksi Semester II Ekonomi Lebih Baik

 

Keyakinan akan membaiknya perekonomian  juga bertambah seiring dengan keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah. Stimulasi dalam bentuk anggaran belanja pembangunan–yang mendapat tambahan dari pemotongan dana subsidi yang dialihkan–menjadi pendorong bagi percepatan proyek-proyek infrastruktur. Hambatan investasi dikurangi dengan memperpendek alur perizinan dan menyediakan berbagai insentif, seperti tax holiday dan tax allowance.

 

RR. ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | INDRA (PDAT)

JAKARTA okezone- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tingginya minat investasi Tiongkok (China). Bahkan, negeri Tirai Bambu tersebut untuk periode kuartal III-2015 menduduki peringkat kelima dengan nilai realisiasi investasi mencapai USD 245,75 juta.

Seperti dilansir keterangan resminya, Kepala BKMP Franky Sibarani menyampaikan, nilai realisasi investasi tersebut berarti adanya kenaikan 151 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada dilevel USD 97,5 juta. Kali ini nilai investasi China sebesar USD245,75 juta dengan jumlah proyek mencapai 300 proyek.

“Naiknya realisasi Tiongkok ini menarik karena selama ini dari sisi komitmen mereka memang selalu tinggi, namun dalam proses realisasinya rendah. Rasio komitmen dan realisasi masih rendah dikisaran 10 persen,” ujarnya, Sabtu (24/10/2015).

Selama ini, lanjutnya China berada di luar 10 besar negara sumber investasi dan menjadi melesat menduduki peringkat kelima dalam periode kuartal III-2015. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi PMA lima besar berdasarkan asal negara adalah Singapura USD1,24 miliar, Jepang USD917 juta, Belanda USD 494 juta, Malaysia USD 322juta dan China USD245 juta.

Franky menambahkan, naiknya realisasi investasi China merupakan sesuatu yang positif dan menunjukkan upaya-upaya untuk menyakinkan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil.

“BKPM sendiri telah memiliki marketing officer khusus untuk mengawal minat investasi dari Tiongkok, selain itu dari sisi perencanaan kami juga berencana untuk membuka kantor perwakilan promosi investasi di Tiongkok,” paparnya.

Adapun investasi China dalam kurun periode kuartal III-2015 tercatat masuk ke sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah investasi mencapai USD92 juta, diikuti oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan jumlah investasi mencapai USD57 juta, serta industri makanan mencapai USD41 juta.

Sedangkan untuk lokasi, lanjut Franky, masih didominasi oleh Kalimantan Selatan dengan nilai investasi mencapai USD132,3 juta, diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi USD38,4 juta dan Sulawesi Tenggara USD27,9 juta.

(rzy)

JAKARTA okezone – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksipertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2015 sebesar 4,85 persen. Angka ini sama dengan prediksi Bank Indonesia (BI) sebelumnya.

“Sementara pakai yang BI, 4,85 persen,” kata Bambang di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menurutnya, angka tersebut sudah cocok lantaran kondisi perekonomian Indonesiamulai membaik. Terlebih ada dukungan dari penyerapan belanja Pemerintah yang mulai membaik.

“Ya, kan sudah 70 persen penyerapannya. Itu akibat dari government spending(membaiknya ekonomi) salah satunya,” ucap dia.

Dengan prediksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai lima persen. Mengingat, pada kuartal I-2015 PDB sebesar 4,7 persen dan kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen.

“Ya (enggak sampai lima), tapi kan memang negara-negara semua, negara lain pada turun semua,” tandas dia.

(mrt)

Liputan6.com, Jakarta – APBN 2016 telah disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada pekan lalu. Total belanja negara yang mencapai Rp 2.095 triliun tersebut harus segera digunakan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016.

Melanjutkan keputusan DPR RI itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan para menterinya untuk langsung bekerja. Setidaknya ada empat‎ menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelum menginjak 2016.

Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“‎Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender dan lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur‎,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut. Pasalnya, empat menteri tersebutlah yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur,” kata Jokowi.

Setelah melalui proses panjang sejak awal tahun ini hingga sempat menghadapi penyanderaan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 ‎disahkan menjadi UU APBN 2016 pada pembicaraan tingkat II Sidang Paripurna.

Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sebanyak 10 fraksi telah menentukan sikap terakhir dalam Pembicaraan Tingkat II. Dari 10 fraksi, sebanyak sembilan fraksi menerima dan memutuskan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN 2016. Sedangkan satu fraksi dari Gerindra menyatakan meminta waktu dan penjelasan dari pemerintah untuk menyepakati hal tersebut.

Sembilan fraksi yang mene‎rima pengesahan RUU APBN 2016 menjadi APBN, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura.

‎Adapun hasil pembahasan disetujui indikator asumsi makro, penerimaan dan pembiayaan tahun depan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen
4. ICP US$ 50 per barel
5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS
6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari
8. Pengangguran 5,2-5,5 persen
9. Angka kemiskinan 9,0-10,0 persen
10.Gini rasio 0,39
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1
12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun
13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun
14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun
16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun
17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun
18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun
19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun. (Yas/Gdn)**

Jakarta detik -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah disetujui sebagai Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu. Nilai belanja yang disepakati secara total adalah Rp 2.095,7 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, proses pembahasan sudah selesai dengan tepat waktu. Sekarang waktunya Kementerian Lembaga (K/L) segera mempersiapkan tender proyek percepatan realisasi anggaran.

“A‎lhamdulillah APBN 2016 sudah disetujui oleh DPR RI. Masalah APBN juga sudah disampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur,” tegas Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (‎2/11/2015)

Beberapa kementerian dengan belanja modal terbesar adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kementerian PUPR, Kemenhub, Pertanian, ESDM, ini segera dilelang, termasuk yang lain juga,” ujarnya.

Maka dengan demikian, Januari 2016 anggaran sudah dapat dicairkan. Menurut Jokowi, hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Sehingga pada Januari tanda tangan kontrak langsung uang muka sudah keluar, jangan ada kontraksi ekonomi karena keterlambatan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan infrastruktur. Ini agar segera dilaksanakan lelangnya,” kata Jokowi.

(mkl/dnl)

JAKARTA.   Presiden Joko Widodo Senin sore dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas sejumlah masalah termasuk rencana paket kebijakan ekonomi keenam.

Kepala Negara akan melangsungkan sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin pukul 15.00 WIB.

Selain mengenai rencana paket kebijakan ekonomi keenam, juga rencananya dibicarakan persiapan pilkada serentak dan juga APBN 2016.

Sebelumnya, pada pukul 14.00 WIB, Presiden dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.

Pemerintah pada pekan lalu sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (22/10) petang usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.

“Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Bambang(Menkeu) dan serta ‘best practice’ yang disampaikan Pak Rizal(Menko Kemaritiman) dan menghilangkan penghindaran pengenaan pajak berganda dan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apa pun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik,” kata Seskab Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral memuji kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pengenaan pajak berganda atas real estate investment class,” kata Agus.

Ia menambahkan,”dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporasi hadapi tantangan ke depan.” Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pengenaan pajak berganda bagi real estate investment class.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151102/9/487997/paket-kebijakan-ekonomi-hari-ini-dibahas-presiden-gelar-di-sidang-kabinet-paripurna
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA kontan. Pengusaha lokal optimistis perekonomian di Indonesia akan membaik dengan dikeluarkannya paket kebijakan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing dan menarik minat investor.

“Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut akan baik buat dunia usaha di dalam negeri. Oleh karenanya sebagai pengusaha saya akan melakukan penyesuaian dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian,” kata Komisaris Utama PT Dua Putra Utama Makmur Witjaksono, Jumat (30/10).

Paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Oleh karenanya, Witjak menilai saat ini tidak ada alasan bagi para pelaku usaha lokal dan nasional untuk tidak menambah jumlah investasinya.

“Kita sangat optimis dengan langkah yang diambil pemerintah. Untuk itu, kita sebagai pengusaha tidak perlu ragu untuk menanamkan investasi yang lebih besar,” katanya menambahkan.

Optimisme akan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut membuat perusahaan perikanan berbasis di Pati, Jawa Tengah tersebut berani untuk berencana meramaikan pasar modal Indonesia.

Di sektor perikanan, Witjak menilai kebijakan yang telah dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dalam menangani pencurian ikan membuat para pengusaha di bidang perikanan di dalam negeri sangat diuntungkan.

“Bagi kami kebijakan itu sangat menguntungkan karena membuat harga ikan kita bisa bersaing dengan negara lain. Kualitas ikan kita sangat bagus dibandingkan negara lain” katanya.

Pemerintah terus mendorong agar perusahaan lokal bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.

Salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian adalah dengan mendorong agar banyak perusahaan lokal yang bisa melantai di pasar modal Indonesia atau Internasional.

BANDUNG okezone – Pemerintah telah muluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I hingga V. Selanjutnya adalah paket kebijakan VI yang juga sudah diwacanakan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, sebenarnya paket yang dirancang untuk menjaga ekonomi Indonesia diusulkan diluncurkan bersamaan. Namun Presiden Jokowi meminta untuk tidak terburu-buru dan diluncurkan secara berkala.

“Jadi dua dua dulu. Nanti dikeluarkan lagi ada yang tentang investasi, insentif dan banyak,” ujarnya di sela diskusi Master Plan Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Kamis (29/10/2015).

Lalu, bagaimana dengan paket ke VI?

Muliaman tidak membicarakan secara gamblang, namun dia membocorkan sedikit isi paket tersebut. “Paket kebijakan jilid VI sudah ada persiapannya. Dari OJK juga sudah mempersiapkan. Arahnya lebih kepada pengawasan terintegrasi,” jelasnya.

Dalam diskusi, Muliaman sempat menyatakan paket kebijakan yang digulirkan akan memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perekonomian. Paket-paket tersebut semua terpadu dan bekerja secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, paket kebijakan mencakup beberapa sektor seperti energi, perbankan, deregulasi aturan dan menyederhanakan sistem ekonomi. Paket ini digulirkan untuk menjaga agar Indonesia aman dari gejolak ekonomi baik eksternal maupun internal.

(rzk)

JAKARTA kontan. Genap setahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden kemarin, Selasa (20/10). Meski Presiden melulu mendengungkan kerja, kerja, dan kerja, kinerja setahun ini, harus diakui, masih jauh dari pencapaian target.

Jokowi sejak awal sudah menyampaikan, ingin melakukan perubahan fundamental, tak sekadar memetik hasil jangka pendek. Pemerintah ingin membalikkan ekonomi yang tadinya berbasiskan konsumsi menjadi ekonomi produktif.

Artinya, produktif dari sisi manapun, mulai dari rakyat kecil yang bisa membuat lapangan kerja sendiri atau korporasi besar yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, sampai investor yang mengamankan permodalan dalam pembangunan ekonomi.

Ditambah dengan berbagai aksi terobosan, kebijakan pemerintah terkesan bukan obat cespleng sekali minum di tengah pelambatan ekonomi yang mendesak kemapuan ekonomi masyarakat. Misalnya saja penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang notabene mengikis daya beli sehari-hari, direlokasi untuk pembangunan infrastruktur, yang mungkin baru terlihat hasilnya dua-tiga tahun mendatang.

Paparan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK yang dirilis kantor staf kepresidenan, kemarin, lebih banyak menjelaskan mengenai rencana dan pelaksanaan ketimbang hasil yang sudah dicapai. Berikut beberapa hal yang  tengah digarap pemerintah untuk mendorong perekonomian:

Fondasi Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas hidup rakyat
Mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi produktif
BBM Menghapus subsidi BBM
Relokasi subsidi BBM Rp 200 triliun untuk program produktif dan infrastruktur
Indonesia sentris Meningkatkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris
Meningkatkan pembangunan daerah perbatasan, terpencil, dan kawasan timur
Meningkatkan pembangunan luar Jawa seperti tol Trans Sumatera dan Sulawesi, Trans Papua, Kereta api di Kalimantan dan Papua
Infrastruktur Mengurai proyek mangkrak, seperti Waduk Jatigede, tol Solo-Kertosono, Tol Cipali, dan PLTU Batang
Membangun 208 jalan darat perintis di luar Jawa, pelabuhan, 19 bandara,
Memerintahkan pembangunan 19 bandara baru, 177 penyebrangan perintis di luar Jawa
Perizinan Menjalankan pelayanan terpadu satu pintu
Memangkas proses perizinan kawasan industri menjadi 3 jam
Paket kebijakan Meluncurkan paket kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi
Paket I:  deregulasi/debirokratisasi 134 aturan penghambat investasi
Paket II: meringankan pajak dan mempermudah perizinan investasi.
Paket III:  insentif pada perusahaan dan kredit usaha rakyat
Paket IV: memperbaiki kesejahteraan pekerja dan mendorong lapangan pekerjaan
Swasembada pangan Memerintahkan pembangunan 13 bendungan baru, jaringan irigasi, membangun 1 juta hektare lahan sawah baru, serta memerintahkan pengadaan traktor untuk petani.
Nilai tukar Rupiah (20/10/15) berada di Rp 13.648 per dollar AS turun 12% dari posisi setahun lalu 12.033. Setahun terakhir, rupiah melemah 12%. Rupiah paling lemah berada di posisi 14.698 (28 September 2015), sementara terkuat di posisi 11.991 (21 Oktober 2014)
Pasar modal IHSG berada di level 4.585,82 dari setahun lalu 5.040,53. IHSG tercatat mengalami pelemahan 9,9%.
IHSG berada di tingkat tertinggi level 5.523,29 (7 April 2015) dan terendah di posisi 4.120 (28 September 2015).
Kabut asap Menjatuhkan sanksi pada 10 perusahaan pelaku pembakaran hutan, yaitu sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan, dan sanksi pencabutan.
membangun infrastruktur seperti kanal air di sekitar lahan gambut.
Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II di posisi 4,67%. Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8%-4,9%, dari sebelumnya 5,1%. Pertumbuhan kuartal III diperkirakan sebesar 4,85%.
sumber: Kantor Staf Presiden, riset KONTAN

 

 

Maklum, tapi tak puas

Respon publik seperti yang sudah diduga. Ketidakpuasan mendominasi pemerintahan pertama Jokowi – JK. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) misalnya, menghitung sekitar 54,7% dari 384 respondennya yang hampir separo berada di luar Jawa, merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Survei ini dilakukan pada 14-17 September 2015.

Ketidakpuasan masyarakat terutama terhadap tiga hal: tingginya harga bahan pokok, lemahnya nilai tukar rupiah, dan lambannya penanganan kabut asap. Juga, mahalnya harga BBM, susah mendapat lapangan kerja, kinerja menteri yang tak bagus, hingga biaya kesehatan mahal.

Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden memperlihatkan, secara umum, kelas atas memiliki tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, mencapai 66,1%. Sedangkan kelas bawah memiliki tingkat kepuasan 54,8%. Selengkapnya soal hasil survei ini bisa dilihat di http://bit.ly/1thjokowijk.

Namun, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melihat, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi. “Publik masih menilai kelemahan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar dalam tahun pertama pemerintahan,” kata  Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, Selasa (20/10), dikutipKompas.com.

Tidak ada juga calon pimpinan yang lebih dipercaya selain Jokowi. Namun, pasar akan menuntut kinerja dengan hasil lebih cepat di tahun kedua.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, turunnya kepuasan publik terhadap Jokowi – JK lantaran berbagai kebijakan misalnya Paket Kebijakan 1 – 4 baru terasa dampaknya dalam enam bulan mendatang, alias tidak instan.

Ia mengibaratkan, Jokowi seperti kusir yang menarik kuda-kudanya. Padahal seharusnya Jokowi memecut para menterinya untuk bekerja lebih cepat dan efisien. “Sebenarnya, pasar menginginkan orang-orang yang lebih baik di beberapa posisi menteri perekonomian,” ujarnya, Senin (19/10). Selain itu, pasar perlu kepastian proyek, misalnya megaproyek listrik 35.000 megawatt.

Tak semua pelaku pasar kecewa dengan kinerja Jokowi – JK. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah cukup tanggap dengan kondisi ekonomi baik domestik maupun dampak dari luar negeri. “Kami mengapresiasi itu karena cukup mengena dengan harapan-harapan dan langkah dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (19/10).

Para pengusaha mengaku mengerti, tantangan ekonomi tidak mudah. Ketika harga komoditas turun, ekonomi China lesu dan Amerika Serikat memperparah ketidakpastian dengan tak kunjung mengeksekusi rencana kenaikan bunga. Oleh karena itulah, Surya tak sependapat bila pemerintah disalahkan habis-habisan lantaran melemahnya ekonomi Indonesia saat ini.

 

Rencana tahun berikutnya?

Jokowi – JK masih berkutat dengan pembangunan infrastruktur, baik di darat maupun laut, di Jawa dan di luar Jawa. Penerimaan negara akan digenjot dan pemerintah berencana melaksanakan pembangunan mulai dari awal tahun 2016. Sehingga banyak lelang di kementerian yang sudah dilakukan mulai tahun ini.

Rencana perombakan kabinet atau reshuffle mulai bergaung. Jokowi melakukan evaluasi menteri dan kemungkinan akan merombak jajaran menterinya.

Toh, Presiden Jokowi yakin, masih bisa mengatasi segala persoalan. “Jalan perubahan dan transformasi fundamental ekonomi harus kita lakukan jika ingin mencapai Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Jokowi dalam paparan kinerjanya itu.

Di tengah bujet terbatas, Jokowi – JK harus memperhatikan iklim baru perdagangan bebas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2016. Tak pelak, Jokowi – JK harus mengebut membantu meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas, sembari mendorong kesejahteraan masyarakat 250 juta warga negara Indonesia.

Selamat melanjutkan tugas Jokowi – JK!

JAKARTA – World Bank (WB) mencatat kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan yang berhasil melaksanakan reformasi peraturan, sehingga mempermudah posisi doing business di negaranya.

Dalam laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi yang diterbitkan World Bank, Rabu (28/10/2015), Negara-negara di semua tingkat pendapatan telah melaksanakan reformasi, dan Vietnam, Hong Kong SAR, Tiongkok dan Indonesia unggul dalam daftar negara tersebut.

Di Indonesia misalnya, sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya.

Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas, antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.

Reformasi di Vietnam antara lain termasuk menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam dengan latar keuangan yang baik dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.

Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator Memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan, yang membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.

Peringkat bagi negara-negara lain di kawasan tersebut adalah Tiongkok di peringkat 84, Indonesia di peringkat 109, Jepang di peringkat 34, Filipina di peringkat 103, Thailand di peringkat 49 dan Vietnam di peringkat 90.

(mrt)
Jakarta -Perlambatan perekonomian belum berpengaruh yang siknifikan pada arus barang, khususnya jenis barang peti kemas yang melalui di beberapa Pelabuhan dibawah Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Indonesia Timur.

Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan III-2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan III-2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus.

Catatan tersebut merupakan realisasi arus peti kemas yang keluar masuk melalui beberapa pelabuhan yang melayani kegiatan petikemas dalam pengelolaan Pelindo III.

Pelindo III menangani kegiatan petikemas diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan Tenau Kupang.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa di sisa waktu tahun 2015 ini arus barang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan mulai berangsur-angsur membaiknya perekonomian di tanah air pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari pemerintah.

Hal ini juga didasarkan pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peningkatan arus barang jenis peti kemas dari tahun ke tahun juga dipicu oleh kian diminatinya sarana pengiriman barang dengan peti kemas oleh kalangan pelaku usaha khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2015).

Ia mengatakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah jalur/rute pelayaran petikemas domestik, disamping terjadi pertumbuhan arus barang menggunakan peti kemas pada beberapa pelabuhan meskipun masih single digit.

“Prediksinya, arus barang ke wilayah timur Indonesia bakal terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik,” kata Edi optimistis.

Diantara Pelabuhan yang mengalami peningkatan arus petikemas sepanjang triwulan III tahun 2015 diantaranya Terminal Petikemas Semarang (TPKS) tercatat 456.782 Teus sebelumnya hanya terealisasi 435.141 Teus, Pelabuhan Tenau Kupang tercatat 68.653 Teus sebelumnya tercatat 59.009 Teus, Pelabuhan Kumai juga mengalami peningkatan tercatat 18.503 Teus sedangkan sebelumnya hanya 15.874 Teus dan Pelabuhan Maumere terjadi peningkatan sebanyak 13.253 Teus sebelumnya hanya 12.597 Teus.

Sedangkan beberapa pelabuhan hingga triwulan III 2015 tercatat relatif stabil atau turun tipis diantaranya di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 2,2 juta Teus sebelumnya terealisir 2,2 juta Teus, Pelabuhan Banjarmasin terealisasi 285.726 Teus sebelumnya 306.459 Teus, Pelabuhan Benoa tercatat 16.226 Teus, Pelabuhan Sampit tercatat 31.492 Teus, Pelabuhan Kotabaru tercatat 6.298 Teus,Pelabuhan Lembar 15.458 Teus dan Pelabuhan Bima tercatat 6.047.

Sepanjang Januari hingga September 2015, berdasarkan catatan jumlah kapal yang masuk pada beberapa Pelabuhan dilingkungan Pelindo III tercatat sebanyak 50.930 unit dengan berat mencapai 195,8 juta GT.

Selain pengiriman barang dalam bentuk peti kemas, pengiriman barang dengan jenis general cargo dan curah kering hingga triwulan III 2015 pada beberapa pelabuhan di lingkungan Pelindo III tercatat 38,5 juta ton dan 3,2 juta meter kubik serta untuk jenis barang curah cair sebanyak 24,2 juta ton/liter. Jumlah penumpang kapal laut sampai dengan triwulan I tercatat 2,4 juta orang penumpang, sedangkan jumlah hewan yang diangkut melalui pelabuhan sebanyak 83.448 ekor.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik di kuartal III-2015. Setelah tumbuh 4,7% di semester I, maka ekonomi RI diprediksi tumbuh 4,85% di akhir September.

(feb/hen)
Jakarta detik -Kondisi perekonomian global masih ketidakpastian. Tak hanya negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga ikut terdampak akibat perlambatan ekonomi ini.

Meski demikian, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif di tengah volatilitas ekonomi global.

“Dalam situasi ini ketika ekonomi global hadapi ketidakpastian, negara maju juga alami krisis. Dukungan bank global sangat penting. Bank dunia akan memberi pesan kuat bagi pasar mengenai pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ingin sampaikan, kondisi global saat ini sedang tidak baik,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara Paparan Indonesia Economic Quarterly berjudul ‘Di Tengah Volatilitas Dunia’, di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Bambang menjelaskan, kondisi demikian tercermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang kembali memangkas proyeksi ekonomi dunia menjadi hanya 3,1% di Oktober 2015, yang sebelumnya di angka 3,3%.

Amerika Serikat (AS) yang awalnya diharapkan menjadi pendorong ekonomi dunia, saat ini masih berupaya untuk bisa bangkit.

“Ketidakpastian ini jadi fenomena wajar yang akan pengaruhi ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi,” katanya.

Namun demikian, Bambang menyebutkan, Indonesia berhasil melalui kondisi ketidakpastian ini dengan baik.

Salah satu hal yang membuat optimistis adalah soal keputusan lembaga rating internasional S&P yang menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator jika ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dengan baik.

“Saya masih optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Makro ekonomi kita masih baik. Inflasi tidak terlalu besar. FDI (Foreign Direct Investment) masih menunjukkan tren baik, neraca dagang surplus,” terang dia.

Di samping itu, Bambang menyebutkan, tingkat rasio utang Indonesia masih dalam posisi aman.

“Kami juga bisa jaga utang di bawah 25% selama 5 tahun. Kita disiplin defisit anggaran di bawah 3%. Saya senang kami sudah siapkan kebijakan strategis untuk tangani kondisi saat ini yang butuh strategi fiskal jangka pendek,” jelas dia.

Di sisi lain, Bambang menyebutkan, pemerintah juga melakukan reformasi anggaran untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Kami berusaha untuk menaikkan belanja kita dengan menaikkan belanja produktif. Kami sudah reformasi subsidi yang digunakan untuk infrastruktur. Kami naikkan transfer ke daerah. Kami juga reformasi perpajakan,” sebutnya.

Saat ini, Bambang menambahkan, pemerintah sedang kembali membangkitkan Indonesia sebagai macan Asia seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Kita juga sudah lakukan era positif pada 1998 dengan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Reformasi berhasil sejak awal 1980-an, memberi dorongan pada ekonomi. Saat itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Ini bukan pekerjaan mudah membangkitkan macan ini lagi. Kami berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang,” kata Bambang.

(drk/ang)

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap V. Direncanakan, pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap V akan dikeluarkan hari ini.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, isi paket kebijakan ekonomi tahap V, salah satunya mengenai penghitungan kembali aset-aset Badan Usaha Milik Negara (revaluasi aset atau penilaian kembali). Revaluasi aset BUMN memang sudah menjadi perhatian Jokowi, karena akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dihitung berdasarkan pajaknya.

“Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset,” kata Rizal di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

“Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan,” tegas Rizal.

Tidak hanya itu, negara pun akan mengalami keuntungan dari revaluasi aset BUMN, lantaran pajaknya dari revaluasi aset mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Misalnya, aset BUMN mencapai Rp150 triliun, sedangkan harus membayar pajak 30 persen dari Rp150 triliun, yakni sebesar Rp50 triliun.

“Kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi. 30 persen dari Rp150 triliun, itu Rp50 triliun, sehingga walaupun dicicil dalam tujuh tahun, sehingga negara punya sumber penerimaan pajak baru di luar yang biasa. Cara-cara terobosan ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih besar supaya ekonomi Indonesia bisa lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisional,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/22/19/1236187/rizal-ramli-banggakan-terobosannya-selamatkan-pln-dari-utang
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTA kontan. Sore ini, pemerintah berencana kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi.

Nah, menurut Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli paket kebijakan ini ada kaitannya dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk mendorong penerimaan pajak, pemerintah akan segera merevaluasi aset badan usaha milik negara (BUMN).

Dengan revaluasi, kemungkinan akan terjadi kenaikan aset.

Jika terjadi kenaikan aset, selisihnya itu akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Cara ini dinilai akan efektif mendorong penerimaan pajak yang kemungkinan tahun ini akan shortfall hingga lebih dari Rp 150 triliun. “Pajak atas revaluasi aset itu akan dicicil dalam tujuh tahun,” kara Rizal, di Istana Negara, Jakarta.

Dengan begitu negara akan memiliki sumber penerimaan negara baru dalam jumlah yang luar biasa.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan, kalau paket kebijakan terkait dengan perpajakan.

Hanya saja, Bambang tidak menjelaskan secara rinci kebijakan pajak apa yang dia maksud.

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V untuk mendorong perekonomian di tengah kelesuan, yang rencananya pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada sore ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku memiliki beberapa usulan dari paket tersebut.

Kepala BKPM Franky Sibarani memberi empat usulan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Menurut dia, usulan ini untuk memberi kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi sehingga investor lebih serius menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pertama, kita matangkan izin investasi. Kedua, kita usulkan untuk berikan tax allowance industri padat karya yang selama ini didorong ke luar Jawa. Tetapi dengan ketentuan tertentu bisa dimungkinkan di Jawa,” kata Franky, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2015, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2015).

Ketiga, pihaknya mengusulkan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan dalam kawasan berikat untuk mendapatkan status perusahaan. Menurut dia, investor yang ingin menanamkan modalnya di Perusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB) harus melalui lima tahapan untuk mendapatkan izin penanaman modal di PDKB.

“Kami sudah koordinasi agar status PDKB diberikan di depan. Karena dengan ini bisa secara paralel membangun tanpa proses master list. Kita dorong investasi yang ada agar lebih cepat dan investasi lebih terdorong khusus untuk padat karya,” paparnya.

Sedangkan yang terakhir, lanjut Franky, pihaknya mengusulkan untuk memberi fasilitas jalur hijau bagi masuknya impor barang modal bagi investor yang dalam tahap konstruksi. “Kita berikan fasilitas pada investor yang sedang dalam konstruksi melalui percepatan jalur hijau untuk impor barang modal dan bahan baku. Nanti persiapannya kita lihat seperti apa,” pungkas Franky.
ABD

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/22/443367/bkpm-beri-4-usulan-di-paket-kebijakan-kelima
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

Jakarta – Dalam pembukaan perdagangan antarbank di Jakarta, Kamis (22/10/2015), rupiah mengalami penguatan 85 poin menjadi Rp 13.638 di banding penutupan Rabu Rp 13.723 per US$.

“Harapan positif bagi pelaku pasar uang terhadap pemerintah yang akan kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V menjadi salah satu sentimen psitif bagi pasar uang,” kata Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova.

Bisa jadi, kata Rully, penguatan rupiah akibat respon pasar yang menunggu paket kebijakan ekonomi jilid V diluncurkan hari ini. “Pelaku pasar uang domestik masih dibayangi sentimen eksternal terutama dari rencana bank sentral Amerika Serikat (the Fed) menaikan suku bunga acuannya,” Rully.

Meski demikian, papar Rully, penguatan nilai tukar rupiah cenderung terbatas. Bisa jadi akan berubah seiring rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada pekan depan.

Sedangkan pelemahan ekonomi di Cina, kata Rully, dikhawatirkan membawa sentimen negatif terhadap nilai tukar mata uang di kawasan Ais, termasuk rupiah. Karena, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat dengan negeri Tirai Bambu itu.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2246824/sambut-paket-ekonomi-v-rupiah-kembali-berotot
Sumber : INILAH.COM

 

Jakarta detik-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi memberikan keuntungan bagi para eksportir. Eksportir yang untung adalah mereka yang produknya mengandalkan bahan baku lokal, sedangkan yang bahan baku impor sebaliknya.

Dolar AS beberapa waktu sempat menyentuh level Rp 14.600, kemudian bergerak ke level Rp 13.600. Level tersebut dianggap masih memberikan keuntungan besar untuk eksportir.

“Sekarang yang mendapat keuntungan dengan kurs dolar ke rupiah yang Rp 13.600 yang paling diunggulkan adalah ekspor yang memakai bahan baku lokal,” ujar Jokowi usai membuka acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-30 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi menyebutkan salah satu produk yang diuntungkan karena dolar menguat adalah produk rotan. Jokowi bercerita saat mengunjungi beberapa pengusaha rotan di acara Trade Expo Indonesia, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pengusaha rotan menerima keuntungan yang naik cukup signifikan.

“Kita lihat kayak rotan di Cirebon dari 1.200 sudah ke 1.700 pasti naik, karena memang ada ruang untuk berkompetisi,” sebutnya.

Hal ini juga membuka peluang untuk produk-produk lainnya. Sebab potensi bahan baku lokal untuk diolah sangat besar. Di samping juga sumber daya manusia (SDM) orang Indonesia yang kreatif.

“Saya kira semua produk, semua produk di Indonesia berpeluang,” tegas Jokowi.

(mkl/hen)

TEMPO.CO, Jakarta – Menjelang satu tahun usia pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berpendapat tidakfair bila menyalahkan presiden atas kondisi ekonomi saat ini. Menurut dia, saat dilantik pada 20 Oktober 2014, perekonomian global sedang menghadapi tantangan dengan menurunnya harga komoditas, melemahnya ekonomi Cina, spekulasi kenaikan suku bunga The Fed, dan menguatnya dolar Amerika.

“Ini semua tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Kalau yang disalahkan pemerintah kita, tidak fair, seluruh dunia mengalami ini,” katanya saat konferensi pers rapat kerja Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Senin, 19 Oktober 2015.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Menurut Suryo, langkah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan membuktikan bahwa pemerintah tanggap atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha. “Yang perlu kita jaga tinggal implementasinya dan tidak menimbulkan birokrasi-birokrasi baru” ucapnya.

Suryo menuturkan kebijakan yang menyangkut produksi, seperti penurunan biaya energi, telah tepat sasaran, menyentuh kepentingan UMKM dan dunia usaha. “Jadi harus fair bahwa masalah ekonomi yang dihadapi satu tahun ini tidak mudah.”

Seperti diketahui, guna menguatkan perekonomian Indonesia, sejak 9 September lalu pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yang berisikan antara lain deregulasi peraturan, insentif bagi perusahaan, penurunan harga solar, dan formula upah buruh.

AHMAD FAIZ IBNU SANI

okezone:

SEMARANG – Dampak penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa hari belakangan nampaknya belum berpengaruh signifikan kepada para pengusaha.”Kalau dampak positifnya pasti ada tetapi belum terlalu terasa, mungkin dalam waktu dekat ini akan mulai terasa khususnya dari sisi operasional perusahaan,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, di Semarang, Sabtu (17/10/2015).

Menurut dia, dampak penguatan Rupiah akan sangat dirasakan oleh industri yang selama ini masih bergantung pada bahan baku impor. “Dengan begitu daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin baik karena harganya juga dapat lebih ditekan,” katanya.

Salah satu sektor industri yang akan sangat merasakan dampak baiknya adalah industri tekstil. Menurut dia, hingga saat ini industri tekstil masih sangat tergantung oleh bahan baku dari luar negeri yaitu kapas.

Dia berharap, dengan adanya penguatan Rupiah dan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid IV tersebut akan menggeliatkan operasional industri dalam negeri. “Saya optimistis penguatan Rupiah dan paket kebijakan ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV,” katanya.

(mrt)

JAKARTA sindonews – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengemukakan, tidak ada hubungannya dana asing yang keluar (capital outflow) dari pasar saham dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang lesu.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang memandang, rupiah melemah akibat banyaknya dana asing keluar dari pasar modal.

“Saya hanya katakan begini, orang asing jual saham dalam rupiah. Itu bukan dana asing keluar, itu jual, net sell, apakah jadi USD lagi? Ya tidak, saya agak bingung korelasi (hubungan) net sell asing dengan rupiah lesu,” ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Tito menjelaskan, jika ada orang asing yang menjual kembali sahamnya, itu bukan dengan mata uang Negeri Paman Sam, melainkan tetap rupiah, sehingga tidak ada suplai USD yang berkurang.

Sementara, lanjut dia, ketika investor asing membeli saham di Indonesia, menggunakan mata uang Garuda, bukan dengan USD. Adapun dana asing saat ini sebanyak Rp2.800 triliun atau 65% dari kapitalisasi pasar saham.

“Dana asing 65% dari market cap yang 4.500, sekitar Rp2.800 triliun. Semua (orang asing) yang beli saham tidak di dolar-in kok. Jadi menurut saya ketika begitu dia jual saham, tidak di dolar-in. Kita bicara hanya net sell dan net buy,” jelas Tito.

Dia menambahkan, apa yang terjadi di pasar saham biasanya adalah dampak dari adanya persepsi investor. Tidak jarang, mendahului kondisi perekonomian. “Bursa biasanya adalah dampak persepsi, naik mendahului perekonomian, turun mendahului perekonomian,” pungkasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1053416/32/dirut-bei-tak-ada-hubungan-capital-outflow-dengan-rupiah-lesu-1444909949

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor karena membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah.

“Salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik direspons positif,” katanya kepada Antara di Kupang, Rabu, 14 Oktober 2015.

Dia mengemukakan pandangannya itu terkait efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional serta sentimennya terhadap penurunan biaya produki dan biaya distribusi di pasaran.

“Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.

Jadi menurut dia, setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.

Meski demikian, paket kebijakan ekonomi jilid I dan II telah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.

“Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional,” katanya.

Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.

Pemerintah juga katanya melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

Pada kebijakan tahap kedua, katanya pemerintah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Karena itu, katanya sebagai respons terhadap turunnya biaya produksi, pengusaha normalnya meningkatkan produksi. Namun dalam kondisi sekarang, perusahaan pun akan melihat terlebih dahulu, apakah produksi mereka akan dibeli konsumen.

Terkait gairah investor dalam konteks nasional, katanya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) turun dibanding periode yang sama tahun 2014.

ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA—Laju penguatan IHSG menipis di akhir sesi I Kamis (15/10/2015). Investor memanfaatkan rebound IHSG untuk profit taking sambil menanti sinyal dari Bank Indonesia.

IHSG menguat 0,88% atau naik 39,36 poin pada jeda siang ke level 4.522,44. Indeks terus bergerak di zona hijau sejak di buka naik 0,67% ke level 4.513,27 dan sempat menguat hingga 1,54% ke level 4.551,94 di perdagangan sesi I.

Penurunan laju penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan rupiah. Rupiah siang ini diperdagangkan menguat 266 poin ke Rp13.350 per dolar AS setelah pagi tadi sempat menguat drastis hngga 386 poin ke Rp13.230 per dolar AS.

Tim Riset NH Korindo Securities menyatakan hari ini investor cenderung menanti pengumuman bulanan kebijakan moneter Bank Indonesia.

“Walaupun BI diduga mempertahankan tingkat suku bunga, investor akan menunggu pernyataan dari bank sentral terkait kurs yang semakin kuat. Mereka mencari petunjuk peluang penurunan suku bunga,” tulis riset NH Korindo.

Riset dari Samuel Sekuritas menyatakan pergerakan IHSG terbatas karena investor hari ini memanfaatkan waktu menjelang pengumuman kinerja emiten kuartal III/2015 untuk melakukan aksi ambil untung.

Sebanyak 132 saham menguat, 99 saham melemah, dan 288 saham stagnan dari 519 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Astra International Tbk (ASII) kembali menjadi emiten yang paling menikmati apresiasi rupiah di pasar saham. Saham ASII memimpin IHSG dengan kenaikan 5,31%.

Penahan laju IHSG adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang melemah 2,8% dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang tuurn 3,57%. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga melemah 0,19%.

Seluruh indeks sektoral IHSG menguat pada jeda siang. Penguatan paling tajam terjadi pada indeks sektor aneka industri yang naik 4,33% didorong saham ASII.

Indeks Bisnis27 menguat 1,30% pada jeda siang ke level 380,54. Bisnis27 konsisten bergerak di zona hijau antara level 379,72—384,97.

JAKARTA sindonews- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menurunkan kembali pajak penghasilan (PPh) final pasal 19 soal selisih lebih revaluasi atas aset, dari yang semula 10% menjadi 3%.

Tadinya, kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2humas) Mekar Satria Utama, penurunannya menjadi 5%, namun karena ada penyesuaian terhadap tax amnesty jadi diturunkan lagi menjadi 3%.

“Jadi kami melakukan percepatan terhadap kebijakan soal tarif pajak revaluasi aktiva tetap. Dari yang awalnya 10% menjadi 5%. Kenapa kita turunkan lagi jadi 3%, karena disesuaikan dengan tarif tax amnesty,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Mekar mengatakan, langkah ini diambil karena kebijakan PPh final pasal 19 ini dinilai kurang menarik. Pada awalnya, juga yang diturunkan menjadi 3% hanya tanah, namun sekarang baik tanah maupun bangunan, disamaratakan.

“3% itu tadinya memang hanya tanah ya, bangunannya masih 4%-5%. Terus akhirnya kita gabungkan saja untuk membantu perusahaan bayar pajak. Supaya mereka enggak bingung,” katanya.

Mekar melanjutkan, minggu depan aturan tersebut bakal dikeluarkan dan diharapkan bisa masuk ke paket kebijakan pemerintah selanjutnya. “Mungkin bisa diterbitkan ya, supaya bisa mendorong revaluasi aset swasta dan BUMN,” pungkasnya.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051743/33/ini-alasan-ditjen-pajak-turunkan-pph-jadi-3-1444376496

JAKARTA sindonews – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan beberapa hal yang mungkin masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

“Kita masih mengolahnya, insya Allah (pekan depan keluar). Kita tetap akan buat iklim usaha lebih jelas dan sederhana, karena sektornya banyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Darmin mengatakan, dalam paket kebijakan lanjutan ada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah akan lebih fokus mendorong kegiatan ini, bukan lagi deregulasi seperti isi paket sebelumnya.

“Soal ketenagakerjaan mungkin. Saat ini kita kalau dibilang menyusun kebijakan bagaimana mendorong kegiatannya bukan deregulasi,” tegas Darmin.

Paket kebijakan ekonomi
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III

Kendati rupiah sudah semakin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dia menilai, semua fundamental ekonomi harus diperbaiki agar tidak terus melambat.

“Yang membaik itu baru rupiah, yang kita perlu kegiatan meningkatkan ekonomi supaya perlambatan tidak keterusan. Ini jangan dilihat semuanya sudah baik, ada rapat The Fed yang jalan lagi, tapi bukan ke arah sana (paket kebijakan IV),” tandasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051891/33/ini-bocoran-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-jokowi-1444402931

 

JAKARTA okezone – Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren penguatan. Tercatat, pada perdagangan akhir pekan ini, Rupiah menguat di level Rp13.400 per USD, bahkan sempat menyentuh level Rp13.200 per USD.Pergerakan Rupiah ini sedikit di bawah asumsi APBN 2016 di kisaran Rp13.900 per USD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah mengusulkan ke Bank Indonesia (BI) untuk menghitung mengenai fundamental nilai tukar Rupiahterhadap dolar AS.

“Sebetulnya saya sedang usulkan juga ke teman-teman di BI menghitung sebetulnya fundamental Rupiah berapa Rupiah sih per dolar,” sebut Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Dijelaskan Darmin, fundamental Rupiah terhadap dolar AS harus ada hitungan yang mendalam. Sayangnya, Darmin enggan membeberkan berapa fundamental Rupiah terhadap dolar AS.

“Perlu ada hitungan yang lebih dalam. Saya punya feelingnya, tapi ya nanti,” singkatnya.

(mrt)

 

JAKARTA okezone – Masih lambatnya perbaikan (recovery) ekonomi Amerika Serikat (AS) serta belum adanya kepastian fed fund rate membuat para investor melarikan dolar AS nya ke negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia. Hal inilah salah satu faktor penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Tercatat, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatannya hingga level Rp13.400 per USD, padahal pekan sebelumnya masih nyaman di level Rp14.700 per USD.

Menurut Kepala ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, para investor mencari negara-negara berkembang (emerging market) yang mempunyai riwayat pertumbuhan ekonomi yang baik (growth story) serta relatif stabil.

“Nah Indonesia sebetulnya punya growth story domestik ekonomi kita sekarang pun yang kelihatan mulai bottomed up kan,” kata Destry saat ditemui di Sekolah Tinggi Manajeman PPM, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Destry menjelaskan, perbaikan ekonomi domestik ini dapat dilihat dari sisi impor bahan baku yang naik, seperti industri semen, industri automotif, walaupun ekspor masih masih turun.

“Ekspor turun karena demand global lemah. Memang permintaannya enggak ada dan ekspor itu memang ada teknologi dan sebagainya, jadi memang enggak bisa tenaga kerja yang basic. imbuhnya,”

(rzk)

JAKARTA kontan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas di sektor hulu diprediksi bisa membawa efek bergulir (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi. Biarpun di sisi lain, penurunan harga gas di sektor hulu bisa membuat penerimaan negara mengalami penurunan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, penurunan harga gas sebesar US$ 1 bisa menurunkan penerimaan negara hingga Rp 6,6 triliun. Namun di sisi lain bisa menimbulkan penerimaan pajak hingga Rp 12,3 triliun. Selain itu juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 68,95 triliun.

Sementara itu, jika harga gas turun hingga US$ 2 maka akan ada penurunan negara mencapai Rp 13,39 triliun. Namun ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 24,6 triliun dan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 137,9 triliun.

“Jadi, range penurunan penerimaan negara antara Rp 6 triliun-13 triliun, menimbulkan penerimaan pajak antara Rp 12 triliun-Rp 24 triliun, dan multiplier ekonominya Rp 68 triliun-Rp 130 triliun,” ujar Wiratmaja, Kamis (8/10).

Penurunan harga gas di sektor hulu akan dilakukan mulai 1 Januari 2016 untuk industri pupuk, petrokimia, industri strategis, industri yang membuat nilai tambah gas besar, industri yang menggunakan gas sebagai proses produksi, dan industri manufaktur yang mempekerjakan banyak sekali karyawan.

Penurunan harga gas akan dilakukan untuk harga US$ 6 hingga US$ 8 per MMBTU. Khusus untuk harga gas US$ 8 per MMBTU akan diturunkan sebesar US$ 1-US$ 2 per MMBTU.

Agar harga gas yang dibeli oleh industri bisa cukup terjangkau, Direktorat Jenderal Migas juga akan melakukan kajian dan penyisiran di sektor distribusi dengan cara mengatur margin untuk trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan mengatur IRR gas bumi bagi trader yang memiliki fasilitas.

Editor: Hendra Gunawan.

Jakarta detik -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia belum sepenuhnya membaik. Saat ini baru nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai membaik, namun ekonomi masih mengalami perlambatan sehingga perlu didorong meningkat.

“Membaik itu kan baru kurs, yang kita perlukan kegiatan ekonomi meningkat supaya perlambatannya paling tidak, tidak keterusan lagi. Lebih bagus lagi kalau bisa berbalik menjadi meningkat,” ungkap Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurutnya, masih perlu ada paket kebijakan ekonomi jilid IV. Merupakan lanjutan dari tiga paket sebelumnya yang tengah dalam proses realisasi.

“Jadi ini semua masih memerlukan perbaikan izin usaha, penyederhanaan, aturan dan perizinan yang untuk mendorong terjadinya investasi dan perdagangan karena sebagian dari aturan yang ada mendorong ekspor dan sebagainya,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, paket kebijakan pertama difokuskan untuk investasi dan dorongan ekspor. Paket kedua lebih fokus kepada investasi dan paket ketiga menggabung dua unsur di paket sebelumnya ditambah dengan peningkatan daya beli masyarakat.

“Paket keempat tetap membuat iklim usaha itu lebih jelas, lebih sederhana, karena sektornya masih banyak. Pilihannya ada banyak, tapi mungkin saja soal ketenagakerjaan atau pengupahan,” imbuhnya .

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III-2015, Darmin memproyeksikan akan lebih tinggi dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7%. Secara keseluruhan di 2015, Darmin masih optimistis pada rentang 4,8-5%.

“Susah kalau kita mulai persis angkanya. Apa 4,9%, apa 5%, apa 4,8% ya bisa di antara itu lah,” tegas Darmin.

(mkl/hen)

RMOL. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap mulai terasa manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

“Paket-paket ini semakin lama semakin tajam, semakin fokus dan makin ada dampaknya untuk rakyat,” ujar Rizal usai orasi ilmiah dies natalis 57 universitas Jayabaya di Balai Prajurit, Tebet, Jakarta, Kamis (8/10).

Meski Rizal tak memungkiri masih banyak hal yang diperdebatkan seperti nilai ekonomi di berbagai sektor. Terpenting sudah ada niatan agar paket kebijakan itu juga dirasakan rakyat, tidak semata pengusaha.

Menurut Rizal, penurunan harga bahan bakar minyak jenis solar memang tidak sebesar yang diharapkan tapi setidaknya bisa membantu.

“Mudah-mudahan tahap berikutnya ada manfaat yang lebih besar untuk rakyat,” imbuh mantan menko perekonomian era Gusdur itu

Kemarin, paket kebijakan ekonomi tahap III resmi diluncurkan guna melengkapi dua paket ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo sejak awal September 2015 lalu.

Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

Sementara di tahap ketiga paket ekonomi mencakup mencakup tiga wilayah kebijakan, di antaranya penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.[wid]

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR RI terpaksa menunda agenda rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) terkait evaluasi tugas dan kebijakan bank sentral dalam menjaga rupiah.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, rapat kerja kali ini ditunda dengan alasan tak hadirnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan malah digantikan dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

Misbakhun menjelaskan, pertemuan tertutup di dalam ruang rapat Komisi XI hanya menanyakan adakah surat kuasa untuk perwakilan yang ditunjuk mewakilkan Agus dalam rapat kali ini. Saat jajaran BI bilang tidak ada, legislatif memutuskan untuk menunda. Dia berharap Senin depan Agus menjawab undangan DPR.

Dia bahkan mengatakan, Agus lebih mementingkan menghadiri acara di luar ketimbang menerima panggilan dari anggota dewan yang mewakili rakyat.

“Yang kita undang Gubernur BI sebagai pimpinan paling tinggi. Tapi enggak datang dan diwakilkan tanpa surat kuasa. BI memang tidak pernah menganggap serius undangan rapat dengan DPR,” tegas Misbakhun, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015) malam.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Komisi XI berencana menanyakan mengenai bagaimana cara bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, rupiah terjun bebas untuk waktu yang lama sampai menembus Rp14.800 per USD, padahal cadangan devisa yang digunakan untuk menyelamatkan rupiah sudah banyak yang terbuang.

“Contoh sederhana, kita ingin tahu strategi apa yang buat volatilitas tinggi tapi cadangan devisa dipakai banyak. Kita mau tahu selisih BI dapat berapa. Di saat rupiah mengalami volatilitas, BI dapat penghasilan dari selisih kurs. Nah kita mau tahu dapat berapa? 2015 dia pasti ikut menghitung, pasti dapat selisih kurs,” pungkasnya.
AHL

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/07/438715/agus-tak-hadir-bi-dianggap-tak-pernah-serius-tanggapi-undangan-rapat-dpr
Sumber : METROTVNEWS.COM

aaaaMMMMaaaaa

Bisnis.com, JAKARTA— Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kembali menguat tajam pada Kamis (8/10/2015) di saat rupiah berfluktuasi di pasar spot.

Data yang diterbitkan BI menempatkan Jisdor di level  Rp13.809 per dolar AS, terapresiasi 256 poin atau menguat 1,82% dari kurs Rabu.

Di pasar spot, rupiah berfluktasi antara penguatan hingga 107 poin ke Rp13.714 per dolar AS dan pelemahan hingga 109 poin ke Rp13.930 per dolar AS. Pada pukul 10.11 WIB, rupiah melemah 48 poin ke Rp13.869 per dolar AS.

Rangga Cipta, ekonom dari Samuel Sekuritas, mengatakan rupiah hari ini masih berpeluang meneruskan penguatan meski cenderung lebih terbatas.

Paket kebijakan III yang diumumkan kemarin sore di Kantor Presiden bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Namun, tekanan datang dari penyusutan cadangan devisa dan antisipasi sinyal dari notulensi rapat September The Fed yang dirilis besok dini hari.

“Pesimisme terhadap pemulihan ekonomi AS semakin terasa. Akan tetapi, menjelang rilis notulensi FOMC meeting dini hari esok, dolar index menguat tipis hingga pagi ini,” kata Rangga.

Bank Indonesia kemarin mengumumkan cadangan devisa Indonesia turun dari US$105,35 miliar per Agustus menjadi US$101,7 miliar per September, level terendah sejak Januari 2014.

 

 

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

 

8 Oktober Rp13.809
7 Oktober Rp14.065
6 Oktober Rp14.382
5 Oktober Rp14.604
2 Oktober Rp14.709

Sumber: Bank Indonesia

Jakarta, Oct 7, 2015 (AFP)
Indonesia Wednesday unveiled its third batch of stimulus measures in the space of a month, including a cut to energy prices, as Southeast Asia’s biggest economy battles a slowdown.

The economy is growing at its slowest pace for six years and the rupiah is at a 17-year low, as the country is hit hard along with other emerging markets by signs of strengthening in the US and turmoil in China.

In the third instalment of an economic policy package, the government announced a cut in a range of energy prices, including diesel, jet fuel, and liquefied petroleum gas, used by tens of millions across the country in cooking.

Other measures included the government offering to contribute towards insuring the country’s millions of farmers against losses, and making it easier for startups to get funding.

“The government is continuously improving the business climate,” Chief Economics Minister Darmin Nasution said, as he unveiled the steps in a televised address alongside other policymakers.

The decision to lower the price of diesel, from 6,900 rupiah (50 US cents) a litre to 6,700 a litre, came after President Joko Widodo last week requested a cut in fuel prices to help industry.

Fuel prices were heavily subsidised for decades in Indonesia until Widodo last year scrapped the payouts entirely for petrol and reduced them substantially for diesel to free up money for other government programmes.

The two previous batches of stimulus measures announced in September included measures to cut red tape and attract foreign investment.

There has been some relief for policymakers this week as the rupiah, which has been falling steeply, rebounded strongly after disappointing US jobs data lowered expectations the Federal Reserve will cut interest rates soon.

The unit surged 3.4 percent against the dollar Wednesday. The stock market has also made gains.

 

JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada pukul 17.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat konferensi bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Selain itu, dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara serta Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.

Menurut Pramono, setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III, Presiden Jokowi menitipkan kembali agar segera dikeluarkanya paket kebijakan ekonomi jilid IV yang akan diumumkan pada minggu depan.

“Pada pukul 17.00 WIB, pemerintah umumkan paket kebijakan ketiga. Dan Presiden titipkan ke kami, ke Menteri Koordinator (pak Darmin) akan ada paket kebijakan keempat, apakah minggu depan, apakah minggu depannya lagi,” jelas Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2016).

Pramono menyebut, dengan sudah diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah menyakini tingkat ampuhnya akan lebih nendang dibandingkan paket jilid II dalam membenahi perekonomian dalam negeri.

“Apalagi, momentum dimana Rupiah kuat signifikan. Kami dengar sudah dibawah Rp14.000, sudah Rp13.900 per USD. Momentum ini dijaga baik oleh pemerintah, BI dan OJK. Terutama pemerintah sebagai penanggung jawab fiskal, BI sisi moneter dan OJK,” tukasnya.

Paket kebijakan ekonomi jilid III ini akan berisi beberapa kebijakan, seperti kebijakan energi, salah satunya harga BBM. Tidak hanya itu, paket ini berisi mengenai kebijakan pertanahan serta kebijakan yang berada di BI dan OJK.

(rzy)

saat pengumuman paket kebijakan ke 3 antisipasi perlambatan ekonomi, GUBERNUR BANK INDONESIA ABSEN, Sekkab bilang: BELIAU ADA KEGIATAN LAIN, jadi HUBUNGAN KAMI BAIK-BAIK saja

.. bener khan, MASALAH EKONOMI KITA ITU BUKAN RUPIAH

… bahkan GUBERNUR BANK INDONESIA saja KABUR SAAT RUPIAH MENGUAT LUAR BIASA

… padahal MESTINYA BANGGA BANGET BAHWA KEBIJAKAN2 BI YANG COMPANG CAMPING AZA DAH SUKSES MENGGERET RUPIAH BALEK KANDANG …

… rupiah menguat berkat KEBERANIAN PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB dan BERSOLIDARITAS bersama INDUSTRI n KONSUMEN dalam MENGATASI PERLAMBATAN EKONOMI (saat GUBERNUR BI MALAH CUCI TANGAN DENGAN MEMBIARKAN BI RATE TETAP SETINGGI LANGIT)

… JADI emang betul, KAMI BAIK-BAIK SAJA, pak Sekkab

Advertisements

beautiful: BERTAHAN tanpa QE (2017)

 

 

ets-small

WASHINGTON okezone – Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Maurice Obstfeld mengatakan perbaikan ekonomi global yang sedang terjadi harus didukung oleh sejumlah kebijakan agar pemulihan tidak hanya berdampak jangka pendek.

“Pemulihan yang sedang terjadi ini memberikan tantangan bagi pemangku kebijakan untuk bertindak,” kata Obstfeld dalam menyampaikan publikasi World Economic Outlook (WEO) terbaru di Washington DC, AS, Selasa pagi.

Baca juga: Ekonomi Global Diprediksi Tumbuh 3,6% di 2017, IMF: Pemulihan Melaju dengan Cepat!

Obstfeld mengatakan kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan secara konsisten melaksanakan reformasi struktural ketika fundamental ekonomi dalam keadaan stabil.

“Negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi baik, harus memulai konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mengurangi tingkat utang dan menyediakan bantalan sebagai antisipasi terhadap krisis,” ujarnya.

Baca juga: IMF: Pemulihan Ekonomi Global yang Ditunggu Sedang Mengakar!

Ia menambahkan penyediaan sarana infrastruktur dan belanja untuk kebutuhan pendidikan sangat penting karena bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan global.

Selain itu, Obstfelt memastikan investasi terhadap sumber daya manusia harus ikut diupayakan terutama terhadap generasi muda karena bisa mendukung peningkatan produktivitas.

Baca juga: Ini Keunikan Jepang, China, dan Korea di Mata ASEAN

“Investasi dalam sumber daya manusia bisa memberikan peningkatan terhadap upah pekerja, namun pemerintah juga harus memperbaiki distorsi yang bisa mengganggu daya tawar para pekerja,” ujarnya.

Kebijakan moneter yang memadai, tambah dia, bisa ikut memberikan peran utama yang didukung oleh komunikasi yang baik dari bank sentral serta waktu yang tepat dalam melaksanakan normalisasi kebijakan moneter.

“Pelaksanaan yang tepat bisa mencegah terjadinya turbulensi dalam pasar finansial dan pengetatan sistem keuangan secara tiba-tiba, yang bisa mengganggu pemulihan dan berdampak ke negara berkembang,” jelas Obstfeld.

Secara keseluruhan, sejumlah persoalan global sangat membutuhkan kerjasama multilateral untuk memperkuat sistem perdagangan global, memperbaiki kualitas regulasi keuangan, meningkatkan peran sistem jaminan keuangan global, mengatasi penghindaran pajak internasional dan memerangi penyakit menular.

“Tidak kalah pentingnya, persoalan efek rumah kaca dan emisi gas harus ditangani sebelum permasalahan ini meluas dan upaya untuk membantu negara-negara miskin dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Obstfeld.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global pada 2017 tumbuh 3,6 persen dan pada 2018 tumbuh 3,7 persen yang didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian di berbagai kawasan.

(rzy)

real1sas1small

WASHINGTON okezone – Negara-negara berkembang atau emerging markets akan menarik lebih dari USD1 triliun atau setara Rp13.500 triliun arus masuk modal dari investor asing pada 2017 untuk pertama kalinya sejak 2014, berkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan meningkatnya selera risiko global. Demikian dikutip dalam laporan Institute of International Finance (IIF)

“Dengan pertumbuhan global berbasis luas dan inflasi masih terkendali, selera risiko (risk appetite) global telah mendekati tingkat tertinggi pasca krisis. Selain itu, pertumbuhan mengalami akselerasi lebih cepat di negara-negara berkembang daripada di negara-negara mapan, biasanya merupakan faktor penarik yang besar bagi investor,” kata Hung Tran, direktur pelaksana di IIF.

“Mendorong revisi kami naik untuk 2017 adalah aliran masuk portofolio utang, ekuitas, dan perbankan yang lebih kuat daripada perkiraan. Kami melihat ini berlanjut ke tahun berikutnya,” tambahnya.

Baca Juga: Yakinkan Kondisi Ekonomi Positif, Presiden Jokowi: Ingat, Saya Tiap Hari di Lapangan!

IIF mengatakan arus modal non-residen ke pasar negara-negara berkembang akan meningkat menjadi USD1,1 triliun pada 2017, merayap naik menjadi USD1,2 triliun pada 2018.

Ini menandai pemulihan menjadi empat persen dari produk domestik bruto (PDB) negara-negara berkembang dari hanya 1,5% dari PDB pada 2015, IIF mencatat dalam laporan tersebut, meskipun masih jauh di bawah puncak sebelum krisis sebesar sembilan persen dari PDB.

IIF mencatat bahwa satu alasan untuk rebound tahun ini, adalah terjadinya penurunan besar arus modal keluar negara-negara berkembang, dari lebih dari USD1 triliun pada 2016 menjadi sekitar USD770 miliar tahun ini. Oleh karena itu, arus modal bersih ke pasar negara berkembang telah berayun dari arus keluar bersih besar dalam beberapa tahun terakhir ke arus masuk bersih kecil.

Baca Juga: Ubah Skema Penawaran Investasi, Kepala BKPM: Ini Terobosan yang Kita Butuhkan

Sedangkan untuk China, yang mengalami arus keluar modal besar-besaran pada 2015 dan 2016, IIF mengatakan bahwa arus modal bersih ke China diperkirakan berayun kembali ke tingkat yang jauh lebih seimbang tahun ini.

“Meskipun kami tetap secara luas konstruktif mengenai fundamental dan valuasi emerging markets, arus ke emerging markets pasti akan menghadapi masalah karena Fed melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya,” kata Sonja Gibbs, direktur senior pasar modal global di IIF.

“Jika imbal hasil obligasi global mulai meningkat lebih cepat daripada perkiraan yang dipicu oleh inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini bisa menjadi latar belakang yang jauh lebih menantang, terutama untuk arus utang emerging markets,” tambahnya.

(dni)

real1sas1small

 

nhk: The Bank of Japan’s quarterly survey of large manufacturers shows confidence at its highest level in 10 years.

BOJ officials released the results of their Tankan survey on Monday.

The officials ask some 11,000 companies across Japan about business conditions. The latest data covers July to September.

BOJ economists say manufacturer sentiment stands at plus 22, up 5 points from the previous survey… and the 4th rise in a row.

The sentiment for major non-manufacturers remained the same as the last quarter.
The Tankan index represents the difference in the percentage of companies that say business is good and those that say it’s bad.

A positive reading means more companies are optimistic.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

INILAHCOM, Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis (27/7/2017) sore, bergerak menguat sebesar 25 poin menjadi Rp13.313 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.338 per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis (27/7/2017) mengatakan bahwa dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah seiring dengan respon pelaku pasar terhadap hasil keputusan Komite Pasar Terbuka Bank Sentral AS atau the Fed (FOMC) yang menahan tingkat suku bunga acuan.

“FOMC tidak menghasilkan keputusan menaikkan suku bunga acuan. The Fed mempertahankan suku bunga bunga acuannya di kisaran 1-1,25 persen, hal itu karena inflasi di AS yang cenderung menurun,” papar Ariston.

Ia menambahkan bahwa sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga acuannya mengakibatkan aksi jual dolar AS dan beralih ke aset negara-negara berkembang seiring dengan menyempitnya spread yield obligasi.

Ariston mengatakan bahwa data ekonomi Amerika Serikat mengenai data pesanan barang modal inti serta data klaim pengangguran mingguan akan menjadi perhatian pelaku pasar selanjutnya.

Sementara itu,Research Analyst FXTM, Lukman Otunuga menambahkan bahwa optimisme terhadap ekonomi Indonesia cenderung membaik menyusul laporan investasi asing langsung meningkat tajam pada kuartal kedua tahun 2017.

“Arus masuk investasi asing langsung meningkat membuat sentimen domestik membaik, dan data domestik juga menunjukkan stabilitas sehingga prospek ekonomi secara umum terlihat menjanjikan,” kata Otunuga.

Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Kamis ini (27/7) mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat ke posisi Rp13.315 dibandingkan hari sebelumnya (Rabu, 26/7) Rp13.334 per dolar AS. [tar]

real1sas1small

JAKARTA kontan. Banyak pihak cukup optimistis memandang perekonomian dunia di tahun 2017. Riset Bank Dunia yang dirilis Selasa (10/1) menunjukkan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Ekonomi negara-negara maju bisa naik tipis menjadi 1,8% di 2017. Stimulus fiskal yang bergulir di negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti AS diprediksi bisa menciptakan percepatan pertumbuhan domestik dan global.

Ekonomi negara-negara berkembang secara umum diperkirakan bisa tumbuh menjadi 4,2% di tahun ini dari 3,4% di 2016 di tengah sentimen kenaikan harga-harga komoditas dunia. Namun, prospek pertumbuhan ekonomi ini diselimuti pula oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara-negara maju seperti AS. Ketidakpastian kebijakan ekonomi global yang berlarut-larut bisa menyebabkan tersendatnya aktivitas investasi di berbagai negara.

Perlambatan investasi ini telah terlihat beberapa tahun terakhir di negara-negara berkembang, yang berkontribusi sekitar sepertiga PDB dunia. Pertumbuhan investasi turun 3,4% di 2015 dari 10% secara rata-rata di 2010. Dan kemungkinan penurunan pertumbuhan investasi di 2016 kembali terpangkas sebanyak 0,5%.

Kondisi tersebut menunjukkan efek dari krisis yang cukup berat di tahun-tahun belakangan. Ini juga merefleksikan banyaknya tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti melemahnya harga komoditas, investasi asing yang melambat, dan lebih luas lagi beban utang swasta yang meningkat serta risiko politik.

Di antara negara-negara maju, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 2,2% di tengah ekspektasi perbaikan iklim investasi dan manufaktur yang melambat di 2016. Stimulus fiskal dan inisiatif kebijakan yang ditempuh AS diharapkan bisa berefek positif pada ekonomi global.

“Karena peran AS di perekonomian dunia itu besar, perubahan arah kebijakan mungkin akan berefek ke ekonomi global. Kebijakan fiskal AS yang ekspansif bisa mengerek pertumbuhan di dalam negeri AS dan juga global dalam jangka dekat. Namun, perubahan kebijakan di bidang perdagangan dan kebijakan lainnya bisa menjadi sandungan,” ujar World Bank Development Economics Prospects Director Ayhan Kose dalam riset.

Terkecuali China, ekonomi di negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik berpotensi tumbuh 5% di 2017. Adapun Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% berkat peningkatan investasi swasta yang masuk. Prediksi itu dipertahankan dari proyeksi Bank Dunia sebelumnya pada Juni 2016.

Sementara Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017 sebesar 5,1%, stabil dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang diperkirakan 5%-5,1%.

Pengetatan kebijakan pemerintah termasuk Indonesia yang telah dijalankan sebelumnya membantu meningkatkan kepercayaan pasar. Sehingga tekanan pada nilai tukar mata berkurang dan memungkinkan pemerintah menjalankan pelonggaran kebijakan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo bilang, BI akan terus memantau perkembangan global terutama usai sumpah jabatan yang dilakukan Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017, serta rencana kebijakan fiskal oleh Amerika Serikat ke depan.

Dari sisi domestik, perbaikan-perbaikan data ekonomi Indonesia terjadi di akhir tahun. Di antaranya inflasi Desember 2016 yang tercatat 3,02% year on year (yoy), terendah sejak 2009 silam. Lalu realisasi fiskal 2016 yang baik yang ditunjukkan oleh defisit anggaran yang terjaga di level 2,46%.

Realisasi belanja pegawai, barang, dan modal yang lebih dari 85% menunjukkan daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akhir tahun lalu cukup besar. Selain itu, perbaikan juga ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang naik 9% (yoy) dan dana pihak ketiga yang mendekati 9% (yoy) di akhir tahun.

“Kalau lihat kondisi di dalam negeri tentu saja dengan melihat kondisi yang kondusif tadi stance dari suku bunga masih bisa ada sedikit ruangan. Tetapi kami kalibrasi dengan masalah kenaikan administered prices,” katanya.

Tekanan inflasi administered prices tahun ini yang berasal dari kenaikan tarif dasar listrik sebagai konsekuensi dari pencabutan subsidi listrik berdaya 900 volt ampere (VA) dan 450 VA serta kenaikan elpiji tiga kilogram (kg).

Risiko kredit

Dalam riset anyar Moody’s Investors Service yang juga dirilis Selasa (11/1), menunjukkan risiko kredit yang relatif stabil di kawasan Asia Pasifik pada tahun ini. Kenaikan tingkat pendapatan dan kinerja perusahaan yang lebih kuat di 2017 menjadi penyokong profil risiko kredit.

Meskipun pertumbuhan PDB di kawasan ini relatif kuat, namun aktivitas ekspor impor yang kurang greget serta risiko arus dana asing yang keluar dari emerging market bakal jadi batu sandungan. Potensi peningkatan suku bunga AS yang lebih cepat dari ekspektasi pasar bisa membuat arus dana asing keluar dari emerging market secara tiba-tiba.

Efek langsung akibat perubahan aliran dana itu paling terasa ketika pendanaan digunakan untuk menutupi rekening giro atau untuk pembayaran utang. Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko cukup tinggi dengan adanya potensi aliran keluar dana asing secara tiba-tiba tersebut.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap dana asing tecermin dalam imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) Indonesia bertenor 10 tahun mencatatkan level tertinggi di kawasan Asia.

Data Bloomberg per 5 Januari 2017, yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun mencapai 7,64%. Ini melampaui yield obligasi bertenor sama milik pemerintah Malaysia sebesar 4,21%, Filipina 4,19%, Singapura 2,47% dan Thailand 2,65%.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, tingkat yield SBN dipengaruhi oleh besarnya pasar SBN dan volatilitas nilai tukar. Dia juga menduga, tingginya yield Indonesia lantaran adanya kebutuhan mendesak pemerintah, khususnya strategi front loading yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja di tahun ini. Pemerintah memang ingin menerbitkan sekitar 60% obligasinya di semester pertama 2017.

Menurut Lana, pemerintah selalu bermasalah dengan arus kas di awal tahun lantaran penerimaan pajak baru masuk di akhir April setelah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sementara kebutuhan belanja sudah ada sejak 1 Januari.

Tingginya yield obligasi pemerintah juga menyebabkan terjadinya tarik menarik likuiditas antara pemerintah dan perbankan. “Oleh karena itu, harapannya penerimaan pajaknya bisa lebih tinggi agar tidak tergantung dengan utang,” tambah Lana.

Racikan kebijakan ekonomi untuk menjawab tantangan jangka pendek dan juga untuk mencapai perbaikan di jangka panjang juga menjadi kunci Moody’s untuk melihat risiko kredit di tahun ini. Ini yang membuat Moody’s menyematkan peringkat beragam di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Seperti Indonesia dan India misalnya saat ini berada di level Baa3 dengan outlook stabil. Adapun Filipina berada di level Baa2 stabil.

Sejumlah ekonom optimistis Indonesia masih menjadi tempat yang cukup menjanjikan bagi investor asing untuk memarkir dana. Hal ini disebabkan karena kondisi fundamental ekonomi serta kestabilan sosial politik Indonesia yang dinilai lebih baik ketimbang negara emerging market lainnya.

Senior Advisor Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero mengatakan, saat ini pesaing terdekat Indonesia di dalam kelompok emerging market adalah India. Namun, menurutnya, saat ini India dalam persoalan triple defisit, yaitu terjadi defisit pada neraca perdagangan, defisit anggaran belanja pemerintah, dan defisit pada transaksi berjalan.

Hal itu juga ditambah dengan kondisi perbankan yang dinilai lebih amburadul. “Di saat emerging market lain outflow. Indonesia berbeda. Investor keluar dari emerging market lain tapi di Indonesia bertahan atau malah bertambah,” ujar Poltak.

Chief Equity Strategist Deutsche Bank Heriyanto Irawan menambahkan, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia bisa dikendalikan pada level 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “CAD saat ini di Indonesia sudah sangat membaik. Asing kaget kalau CAD kita negatif, tapi negatifnya bukan karena ekspor impor kita negatif. Ekspor impor Indonesia good balance. Beda dengan kondisi di India,” katanya.

Pada tahun ini sejauh kondisi politik tidak sampai mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah sehingga membuat ekonomi memburuk dan berisiko membuat pembalikan arah arus dana asing, tampaknya peningkatan risiko utang negara di kawasan tidak besar.   big-dancing-banana-smiley-emoticon

terlanjur cinta: indon bole bangga lah yaow

real1sas1small

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut gembira rilis data Top 50 Megahubs International Index 2017 yang menyebutkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali duduk di peringkat ke-7 sebagai bandara paling terkoneksi di dunia.

Indeks tersebut dirilis oleh perusahaan yang berbasis di UK, Air Travel Intelligence dengan menggunakan basis data international seat capacity sejak Juli 2016 hingga Juli 2017.

“Pasti ini membanggakan,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekoniman, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Bandara Internasional Soekarno-Hatta hanya kalah dari Heathrow, Frankfurt, Amsterdam, Chicago US, Toronto Canada, dan Changi Singapura. Bahkan di Asia Pasifik, bandara kebanggan masyarakat Indonesia itu ada diperingkat kedua, di bawah Bandara Changi.

(Baca juga: Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia)

Menurut Budi, hasil tersebut merupakan harapan yang terwujud dan berbanding lurus dengan upaya pemerintah mendatangkan banyak turis ke Indonesia. Tentu, salah satunya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Jadi saya pikir pengakuan dunia ini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi di luar itu, kita memang harus improve lagi supaya peringkatnya lebih naik lagi,” katanya.

Secara khusus, Budi memuji kinerja operator Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu PT Angkasa Pura II (AP II). Menurutnya, AP II mampu menggandeng imigrasi dan Bea Cukai sehingga pelayanan di bandara tersebut menjadi lebih baik.

(Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Paling Terkoneksi di Asia Pasifik, Peringkat Ke-7 di Dunia)

Ke depan, Budi mengharapkan agar peringkat Indonesia bisa terus melejit. Kementerian Perhubungan tutur dia, akan terus memperbaiki regulasi sehingga mampu meningkatkan semua kualitas bandara di Indonesia, baik dari sisi keamanan dan pelayanannya.

doraemon

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sunarsip*

Bulan lalu (14/8/2017), di harian ini, saya menulis artikel “Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli, dan Kebijakan Fiskal”. Pada bulan sebelumnya (17/7/2017), saya menulis “Utang Pemerintah: Antara Beban dan Efektivitasnya”. Melalui tulisan ini, saya merasa perlu mengulas kembali aspek-aspek yang telah saya bahas pada kedua tulisan tadi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh serta menemukan benang merah dibalik kinerja ekonomi kita saat ini, sekaligus informasi tambahan.

Sebagaimana rilis BPS bulan lalu, selama semester I-2017, ekonomi kita tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya  cukup baik. Namun, ekonomi kita sejatinya memiliki peluang tumbuh lebih besar lagi bila kita mampu mengoptimalkan kinerja beberapa aspek ekonomi yang saat ini kinerjanya melemah.

Kalau kita cermati, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terhadap PDB tinggi, kinerjanya kurang terlalu menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sebagai informasi, ketiga sektor tersebut kontribusinya terhadap PDB mencapai 46,79 persen (2016).

Sektor industri pengolahan yang pada 2016 memiliki kontribusi 20,51 persen terhadap PDB, pertumbuhannya cenderung melemah. Bila pada

2014, industri pengolahan masih tumbuh sebesar 4,64 persen, selanjutnya melemah menjadi

4,33 persen (2015) dan

4,29 persen (2016). Sementara itu, pada

semester I-2017, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,88 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 13,45 persen pada 2016. Bila pada 2014 sektor pertanian tumbuh 4,24 persen, selanjutnya pertumbuhannya melemah menjadi 3,77 persen (2015) dan 3,25 persen (2016). Hingga semester I-2017, sektor pertanian tumbuh lebih baik sebesar 5,11 persen tertolong oleh perbaikan harga komoditas.

Selama semester I-2017, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 13,19 persen (2016), pertumbuhannya mencapai 4,36 persen lebih baik dibanding dua tahun terakhir yang tumbuh 2,59 persen (2015) dan 3,93 persen (2016). Perbaikan kinerja sektor perdagangan ini ditopang oleh membaiknya perdagangan luar negeri yang pada dua tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Kalau kita amati, dinamika perekonomian sejak 2015 memang sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, baik perkebunan maupun pertambangan. Melemahnya harga komoditas sejak 2015 dan baru mulai pulih pada akhir 2016 turut memperlemah kinerja perekonomian kita. Namun demikian, faktor internal juga turut memberikan kontribusi terhadap pelemahan perekonomian kita tersebut. Salah satunya adalah soal pajak.

Sebagai informasi, di dalam postur PDB dari sisi lapangan usaha terdapat pos “Pajak dikurang subsidi atas produk”. Pos ini menggambarkan besarnya pajak yang dipungut setelah dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah atas unit-unit produksi. Pajak atas unit-unit produk ini pada umumnya berupa pajak tidak langsung yang meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak. Bila “Pajak dikurang subsidi atas produk” bernilai positif itu berarti pajak yang dipungut lebih besar dibanding subsidi yang diberikan pemerintah. Dalam prakteknya, “Pajak dikurang subsidi atas produk” selalu bernilai positif.

Data BPS memperlihatkan bahwa sejak 2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami kenaikan signifikan. Bila pada

2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan negatif -19,65 persen, selanjutnya

tumbuh 15,05 persen (2012),

21,80 persen (2013), dan

5,08 persen (2014). Pada dua tahun terakhir ini, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan signifikan yaitu

32,24 persen (2015),

19,31 persen (2016), dan pada

semester I-2017 lalu tumbuh 16,83 persen (yoy).

Saya melihat ada korelasi antara tingginya pertumbuhan “Pajak dikurang subsidi atas produk” ini dengan pelemahan daya beli masyarakat yang kini terjadi. Ini mengingat, pajak tidak langsung dari unit-unit produksi yang dipungut pemerintah oleh produsen pastinya dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga berakibat pada kenaikan harga barang. Kalau kita lihat kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran (demand), pelemahan daya beli ini terefleksikan dengan melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen terendah dibanding pertumbuhan tahunannya sejak 2011.

Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur, selain mengandalkan penerimaan perpajakan, pemerintah juga mengandalkan dana-dana dari utang. Tambahan utang baru secara neto memperlihatkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Bila pada

2010 tambahan utang neto mencapai Rp 86,93 trliun, selanjutnya menjadi

Rp 102,69 triliun (2011),

Rp 140,79 triliun (2012),

Rp 223,22 triliun (2013),

Rp 255,73 triliun (2014),

Rp 380,92 triliun (2015), dan

Rp402,01 triliun (2016). Pada

2017 ini, tambahan utang neto diperkirakan mencapai Rp 432,96 triliun dan di 2018 diperkirakan mencapai Rp 414,73 triliun.

Meskipun rasio utang pemerintah masih cukup aman, sekitar 30 persen terhadap PDB, namun kemampuan membayar cicilan pokok utang pemerintah cukup memberatkan. Indikasinya terlihat dari saldo keseimbangan primer (primary balance) yang mengalami defisit sejak 2012 dengan kecenderungan defisit yang terus meningkat. Defisit keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa untuk membayar bunga utang pemerintah saja, pemerintah harus menarik utang baru. Padahal, keseimbangan primer seyogyanya dijaga agar selalu positif dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada utang.
Sayangnya, di tengah upaya pemerintah meningkatkan penarikan pajak dan tambahan utang baru tersebut, kinerja sisi pengeluaran pemerintah cukup mengecewakan. Pada 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan negatif -0,15% dibanding 2015. Sedangkan pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi pemerintah praktis tidak tumbuh karena hanya tumbuh 0,03 persen (yoy).

Dari perspektif ini, sebenarnya kita dapat menduga benang merah dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh perlambatan pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar pada PDB. Selain akibat pelemahan harga komoditas, perlambatan ini patut diduga disebabkan pula oleh peningkatan pajak yang ditarik atas unit-unit produksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, selain perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, juga disumbangkan oleh pengeluaran pemerintah yang belum tumbuh.

Dengan kata lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, perbaikan pada sisi yang melemah mutlak dilakukan. Perbaikan dapat dilakukan pada kedua sisi, penawaran (lapangan usaha) maupun sisi pengeluaran, atau cukup pada salah satu sisi saja. Misalnya, bila pengurangan pajak tidak dapat dilakukan, perbaikan dapat dilakukan pada sisi pengeluaran melalui perbaikan daya beli. Perbaikan daya beli dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan menurunkan harga-harga terutama barang kebutuhan pokok yang harganya ditetapkan pemerintah. Tak kalah penting lainnya adalah perbaikan efektivitas belanja pemerintah.

*)Penulis adalah Chief Economist PT Bank Bukopin, Tbk. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

ets-small

JAKARTA okezone – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017 akan genap berusia 3 tahun. Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi kebijakan ekonomi telah menjadi fokus kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Pembangunan daerah punggiran juga tak luput dari perhatian dari Jokowi. Pembangunan pun gencar dilakukan pada daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Lantas, bagaimana hasil pembangunan proyek infrastruktur hingga saat ini?

Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total panjang ruas tol yang sukses dioperasionalkan dari tahun 2015 hingga akhir 2016 adalah sepanjang 176 kilometer (km). Jalan tol ini akan dibangun hingga mencapai 568 km hingga akhir tahun 2017.

Baca Selengkapnya: Catat! Jokowi Bangun 568 Km Tol hingga Akhir 2017

real1sas1small

Jakarta detik – Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.

Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.

Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

 

Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:
Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:
Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)
Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia
Adkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.

Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. (wdl/ang)

real1sas1small

 February 18, 2009, 2:49PM EST

Clinton Arrives in a Surprisingly Strong Indonesia

When the Secretary of State makes her stop in Jakarta on Feb. 18-19, she will see a country that has made big economic and political strides

A decade ago Indonesia was the sick man of Asia, its banks mired in bad debts, its foreign exchange reserves depleted, and its economy crippled by Asia’s 1997-98 financial crisis. Many parts of the sprawling archipelago were convulsed by bloody separatist conflicts, while Jakarta struggled to overcome the legacy of strongman Suharto’s 32-year rule that ended in 1998. But when Secretary of State Hillary Clinton makes her stop in Jakarta on Feb. 18 and 19, she will be visiting a country that boasts the region’s most successful economic and political transformations.

Clinton’s decision to include Indonesia in her first Asian trip on the job makes plenty of sense. Indonesia holds strong personal ties for her boss, who spent several years there as a child. It is also the world’s largest Islamic country: 85% of its 235 million people are Muslims. Yet it is also one of the most moderate Muslim nations, and a visit there fits in with President Barack Obama’s vow to reach out to followers of Islam in an attempt to rehabilitate America’s image abroad. “This visit is a symbolic gesture, and perceptions can be as important as reality,” says Jusuf Wanandi, vice-chairman of the Center for Strategic & International Studies in Jakarta. As “a moderate country,” Indonesia “can show to the Muslim world and the world at large that being Muslim can be compatible with modernity and democracy and also economic growth with equity,” says Wanandi, pointing out that 48 political parties will be participating in parliamentary elections in April.

ROBUST GDP GROWTH

While Indonesia was one of the worst-hit countries during the regional crisis of the late 1990s, it is poised to weather the current slowdown better than most, thanks in part to the relatively small role trade plays in its overall economy. Gross domestic product is forecast to grow 3.8% this year according to HSBC (HBC), which is a sharp slowdown from the 6.2% growth seen in 2008. Still, that looks pretty attractive compared with the expected performance of its neighbors: Singapore could contract 5%, South Korea 3.2%, Taiwan 3.6%, and Thailand 0.8%. Because exports have historically not been correlated with what happens in the U.S. economy, says Robert Prior-Wandesforth, Southeast Asian economist at HSBC, “the knock-on effect on the domestic economy will be relatively muted.” He also points out that Indonesia’s banks are in good shape, with the largest cushion of capital and the lowest loan-to-GDP ratios in the region.

That’s not to say Indonesia won’t be buffeted by what’s happening beyond its shores. The country has been hit hard by the collapse in commodity prices, upon which the resource-rich country depends for most of its export revenues from sales of gold, copper, nickel, and aluminum. This reflects the country’s limited success at diversifying beyond resource industries. Indonesia’s light manufacturing industry has lost out to China in recent years, though a handful of foreign brands, including Mattel (MAT), Nike (NKE), and Adidas still export from there.

FOREIGN INVESTORS

Most multinationals operating in Indonesia, however, are there to serve the domestic market. Philip Morris International (PM), for example, is the largest foreign investor, after paying $4.9 billion to buy local cigarette maker PT Hanjaya Mandala Sampoerna; the company opened a $220 million cigarette-rolling factory outside Jakarta last fall. Unilever continues to invest in both its ice cream and skin care brands in the country, too.

Weak commodity prices bode ill for the country’s investments, though. Some of the world’s biggest mining companies, including Freeport McMoRan (MMR), Newmont Mining (NEM), and Rio Tinto have concessions in Indonesia, but output at some mines has slumped, and money to develop new ones is scarce. The country’s decision to decentralize power in recent years has granted greater autonomy to provinces over how their resources should be exploited, but it has also created so many new bureaucratic hurdles (and new opportunities for corruption) that foreign companies have found it impossible to move forward with new projects. There have been no new metal mining projects in 12 years. Although Parliament passed a new mining law last December, implementing regulations that will clarify procedures aren’t likely to be released until after presidential elections in July.

Indeed, corruption remains one of the country’s biggest stumbling blocks to development. “This is a rich country, poor in governance,” says one researcher at a foreign investment bank who asked his name not be used. This is a sentiment shared by many in the government of President Bambang Yudhoyono, and in recent years the Corruption Eradication Commission has made progress in several high-profile cases, including a conviction of a former Central Bank governor in a bribery scandal. Such successes have helped Indonesia move up from 143rd to 126th place on Transparency International’s list of most corrupt countries, with first place indicating the lowest level of corruption. “The judiciary is weak and corrupt, and corruption is still of course rampant,” says Wanandi. “There is hope now that at least things have started in the right direction.”

Balfour is Asia Correspondent for BusinessWeek based in Hong Kong.

masalah ekonomi kita: BUKAN RUPIAH (3)

beri NAFAS BUATAN @daya beli klas BAWAH, skarang JUGA @ PPH turunanimated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

analisis gw @ brexit 2016

 

turunKEN PPH, bri NAFAS BUATAN @daya beli klas BAWAH

Merdeka.com – Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari posisi tahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36.

Dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi permasalahan terbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh ketidakefisienan birokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya ketersediaan infrastruktur.

“Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek dasar penilaian,” tulis WEF.

Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang besar (berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi 26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara negara berkembang.

“Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada kepuasan berbisnis.”

WEF juga mencatat Indonesia masih memiliki nilai rendah pada aspek kesiapan teknologi. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia turut menjadi sorotan salah satunya akibat rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja.

[bim]

real1sas1small

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) menilai pemerintah harusnya lebih mementingkan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan mengejar penerimaan pajak.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerimaan pajak tidak akan tinggi jika pertumbuhan ekonominya juga tidak tinggi.

Untuk itu, Apindo meminta pemerintah tidak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan barang seperti telepon genggam atau handphone ke Surat Pelaporan Harta Tahunan (SPT) pajak.

Menurut, Apindo kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan terlalu berat bagi masyarakat. Sebab untuk masyarakat yang pendapatannya tinggi, pelaporan telepon genggam di SPT tidak akan jadi masalah. Tetapi untuk masyarakat yang pendapatannya rendah, kewajiban itu akan memberatkan.

(Baca: Sri Mulyani Sentil Pengkritik Smartphone Masuk SPT untuk Baca Aturan)

“Menurut saya pajak itu tetap mengikuti pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi tidak tinggi otomatis pajaknya tidak naik. Isu pertumbuhan ekonomi itu lebih penting. Kalau pajak itu mau diapain dan dikejar itu-itu aja orangnya,” ujar Hariyadi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (27/6/2017).

Meski demikian, Hariyadi mempersilahkan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak kepada barang yang belum dilaporkan ke SPT Pajak.

“Saya rasa itu (pengenaan pajak pada barang) memang tugasnya petugas pajak. Asalkan, jangan handphone dipajaki. Soalnya, agak sulit untuk mengekspan data seperti itu,” tambah dia.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa SPT wajib pajak orang pribadi tak hanya digunakan untuk melaporkan penghasilan saja, namun juga harta dari penghasilan tersebut.

“Jadi keseluruhan harta termasuk handphone yang dibeli dari penghasilan yang telah dibayar pajaknya wajib dilaporkan dalam (Lampiran) SPT Tahunan,” pungkas dia.

ets-small

HONG KONG — China’s ambitious Belt and Road Initiative, which promises over $1 trillion in infrastructure and spans more than 60 counties, has been met with growing ambivalence among those who stand to benefit from the massive program.

A business leader from Indonesia on Monday told a forum sponsored by the Hong Kong government that the project would potentially bolster the development of Southeast Asian countries by providing much-needed financial aid. But the huge influx of Chinese money has also discomfited the local community.

“China now is very aggressive with its initiative One-Belt, One-Road to come to all countries, including the ASEAN,” said Chairul Tanjung, chairman of Jakarta-based conglomerate CT Corp. “This is an opportunity, but sometimes, if you’re too aggressive coming without enough socialization — that will also make us [feel scared].”

Although China’s master plan to resurrect the historic Silk Road linking Asia and Europe might help plug the infrastructure gap of Asia — estimated at over $26 trillion through 2030, or roughly $1.7 trillion every year — it is also widely viewed as a geopolitical apparatus aimed at achieving regional hegemony.

Myanmar, Sri Lanka, and Pakistan are among the countries along the trade corridor that have seen protests and oppositions against Chinese-financed projects in recent years.

“What we need is more [communication] about your actual goal in coming to our countries,” said Tanjung, the sixth-richest man in Indonesia with a net worth of $4.9 billion in 2016, according to U.S. magazine Forbes. Known for his close ties with the country’s former president Susilo Bambang Yudhoyono and once a key government economic adviser, he has stayed out of politics since Joko Widodo came to power.

Under Widodo, direct investment from China tripled to a record $2.67 billion last year, making it the third-largest investor in Indonesia, behind Singapore and Japan, up from ninth place in 2016. But the influx of funds has prompted concerns that local workers are losing their jobs to imported Chinese labor, especially in the eastern island of Sulawesi, where Tanjung’s company has a prominent presence.

“We need somebody to try to bridge the communication between mainland [Chinese] companies [and] Indonesia [for] things to happen [quickly] and smoothly,” said Tanjung. He noted that one major challenge for the Belt and Road scheme to gain currency in Indonesia would be the country’s past experience in working closely with Japan.

“Indonesia has been supported by [the] Japanese [for] already more than 14 years in [its] infrastructure development,” explained Tanjung, pointing to the “differences” between Japanese and Chinese business practices as a significant obstacle that had to be overcome. He praised Singapore for being the “smarter” investor by virtue of its proximity to and understanding of Indonesia.

Speaking on the same panel, Jaime Augusto Zobel de Ayala, chairman of Philippine conglomerate Ayala Corp., also said the employment issue would be a source of potential tension arising from the Belt and Road Initiative. “There is a need to assimilate and build trust with the local environment,” he said, pointing to the large state-owned companies that normally win projects in the region.

Emoticons0051

Jakarta, CNN Indonesia — Industri ritel nasional agaknya ‘batuk-batuk’ di era pertumbuhan ekonomi moderat sekarang ini. Lihatlah sederet kasus peritel, seperti Hypermart yang sibuk berunding memohon kelonggaran bayar dengan pemasoknya, Ramayana yang menutup delapan gerainya, hingga yang paling parah, yaitu 7-Eleven menyetop seluruh operasionalnya.

Banyak ekonom kemudian menunjuk daya beli sebagai biang kerok. Memang, kalau ditelisik, tren daya beli masyarakat melemah dalam tiga tahun terakhir. Indikatornya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Data kuartalan Badan Pusat Statistik (BPS) melansir dari 5,59 persen pada kuartal kedua 2014 lalu, menjadi 4,95 persen periode yang sama tahun ini.

Harap maklum, Ekonom Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, ekonomi negara-negara di dunia juga melambat. Ambil contoh, riteler kelas kakap di Amerika Serikat, seperti Macy’s, Kohl’s, Walmart, dan Sears yang menutup ratusan toko mereka karena merugi tahun lalu.

Permasalahannya, apa daya beli jadi satu-satunya alasan riteler meradang?

Rhenald menampik hal itu. Kewajiban bayar Hypermat kepada pemasok yang tertunggak dan penutupan delapan gerai Ramayana, menurutnya, cuma sebagian kecil.
Toh, tidak ada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (26/8).

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pun boleh dibilang masih bagus, yakni 5,01 persen. Lalu, inflasi relatif terjaga di kisaran 3,88 persen per Juli 2017.

Nah, kemudian ‘batuk-batuk’ peritel ini, apa saja penyebabnya? Rhenald menilai, pergeseran penduduk dari kota-kota besar ke pinggiran, perubahan pola belanja masyarakat dari sebelumnya toko fisik (offline) ke toko online, perkembangan teknologi, termasuk peningkatan kelas ekonomi di masyarakat.

Di Jakarta, misalnya, penduduk yang bergeser ke pinggiran tidak lagi membanjiri pertokoan seperti Mangga Dua, Tanah Abang, atau Glodok. Melainkan berbelanja online. Selain karena alasan efisien, harga yang ditawarkan toko online pun lebih bersaing.

Teknologi juga telah memudahkan kebutuhan hidup orang banyak. Jangankan untuk belanja grosir, platform transportasi daring bahkan memungkinkan orang untuk memanggil tukang pijat ke rumah, tukang bersih-bersih rumah, atau antar-jemput barang.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Perlambatan pertumbuhan bisnis ritel diakuinya memang terjadi. Sehingga, banyak dari kalangan peritel yang mengalami penurunan omzet.

“Tetapi, tidak semata-mata karena daya beli. Kami menyadari, peritel butuh rekonsiliasi untuk memenangkan persaingan, misalnya dengan merelokasi toko, renovasi, pintar-pintar inovasi lah,” terang dia.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sepertinya melihat peluang itu. Makanya, manajemen santai saja dengan rencana perseroan menutup delapan gerainya di beberapa kota pada 28 Agustus nanti.

.

Setiadi Surya, Sekretaris Perusahaan Ramayana mengungkapkan, penutupan tidak bersifat permanen. Melainkan, untuk kebutuhan renovasi dalam satu-dua bulan ke depan. Lagipula, penutupan khusus divisi supermarket.

Ibarat kata, berbenah. Ya, perseroan tengah melakukan pembaruan sejumlah gerai, sekaligus berhitung untung-rugi dan luas gerai. Penutupan dilakukan terhadap gerai supermarket yang dianggap tidak terlalu menguntungkan.

“Misalnya, untuk Ramayana di Lampung, luas gerai supermarketnya kami kecilkan. Sementara, Ramayana di Pondok Gede, hanya gerai supermarketnya kami tutup, tetapi toko fesyen tetap ada,” imbuh Setiadi.

Perputaran Roda Ekonomi

Rhenald menegaskan, fenomena riteler gulung tikar belum terjadi di Indonesia. Tidak dalam waktu dekat. Namun, yang patut diperhatikan, perubahan pola belanja masyarakat memang mengarah dari toko offline ke toko online.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa belanja online masyarakat mencapai Rp75 triliun di sepanjang tahun lalu. Jika dibagi secara rata-rata pengguna internet yang berbelanja online sebanyak 24,73 juta orang, maka setiap orang mengirim uang mereka sebesar Rp3 juta per tahun ke transaksi dunia maya.

Alasan lain, bejibunnya jumlah wirausaha muda yang tersebar di platform marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli dan Elevania. Wirausaha-wirausaha muda ini disebut-sebut baru muncul beberapa tahun belakangan.

“Akhirnya, terjadinya peningkatan kelas ekonomi di masyarakat. Yang biasanya naik motor, mulai menyentuh mobil Low Cost Green Car yang harganya terjangkau. Mereka juga mulai liburan ke luar negeri. Roda ekonomi berputar, pengusaha tua mungkin tak merasakan ini, karena ini giliran wirausaha muda,” tutur Rhenald.

Jangan heran, jika Tokopedia misalnya, mampu mencetak penjualan Rp1 triliun per bulan di tahun lalu. Atau Blibli yang sukses meraup pertumbuhan penjualan hingga 200 persen pada momentum ramadan dan lebaran Juni lalu, serta OLX yang kebanjiran hingga 580 ribu calon pembeli mobil bekas dan 550 ribu calon pembeli motor bekas di situsnya.

Anda percaya roda ekonomi sedang berputar? (bir)

ets-small

JAKARTA okezone– 98 persen regulasi terkait paket kebijakan ekonomi telah rampung dibahas. Total 98 persen regulasi tersebut sebanyak 200 peraturan, terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

Tiga peraturan lainnya masih dalam pembahasan dan diharapkan akhir Juni sudah kelar semua. Tiga peraturan itu adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Agregator), Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Komponen Hidup Layak, dan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Perkembangan penyelesaian regulasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Senin (27/6/2016) di Jakarta.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Kepala staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Rapat juga mendengarkan laporan dari empat Pokja yang bernaung di bawah Satuan Tugas. Pokja I (Kampanye dan Diseminasi) akan memfokuskan publikasi berdasarkan success story adanya Paket Kebijakan Ekonomi.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 4 Pokja Pengawal Paket Kebijakan Ekonomi)

Materi komunikasi dibuat dalam dua bentuk. Satu yang sifatnya universal dan yang lainnya disesuaikan berdasarkan target audiences. Target audiences yang dimaksud adalah masyarakat internasional, masyarakat Indonesia, pelaku usaha, media, akademisi, lembaga keuangan, birokrasi internal, pusat dan daerah.

Pokja II telah siap melakukan monitoring dan/atau evaluasi substansi atas 200 regulasi yang telah selesaipembahasan.

Dari hasil pemetaan Paket Kebijakan Ekonomi, Pokja III (Evaluasi dan Analisa Dampak) akan fokus pada regulasi yang memiliki high impact untuk dievaluasi efektivitasnya. Pemetaan tersebut berdasarkan awareness, persepsi, dan efektivitas yang didapat dari survey, focus group discussion, dan liason.

Pemerintah akan terus melakukan serangkaian kebijakan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri, investasi, ekspor, wisata, serta daya beli masyarakat.

Kebijakan deregulasi ekonomi efektif apabilapertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,1 persen dan meningkat pada tahun berikutnya sampai diatas 7 persen pada tahun 2019.

Pemerintah menargetkan daya beli masyarakat meningkat sehingga pertumbuhan konsumsi tetap di atas 5 persen. Investasi di sektor manufaktur juga ditargetkan meningkat dan terdistribusi ke luar Pulau Jawa. Capaian lain yang diharapkan adalah berkembangnya jenis produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan perluasan pasar serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tersebar ke seluruh destinasi.

“Bagus kalau Satgas menjelaskan kasus yang sudah diselesaikan dan testimoni konkret dari masyarakat yang merasakan dampak positif Paket Kebijakan Ekonomi,” kata Darmin.

Sedangkan Menteri Polhukam mengharapkan tim satgas juga melihat masalah ketidakefisienan yang selama ini terjadi, termasuk kalau ada kendala akibat adanya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan.

(dni)

 dreaming

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya diterapkan oleh pemerintah Indonesia saja.

Kebijakan tax amnesty telah banyak diterapkan di negara maju maupun negara berkembang.

Contohnya, Brazil dan Argentina baru-baru ini juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty.

Pengamat perpajakan dari Univesitas Indonesia Danny Darussalam mengatakan sudah ada 31 negara yang telah menerapkan kebijakan tax amnesty, yang tujuannya untuk menambah penerimaan negara dari pajak akibat perlambatan ekonomi Dunia.

“Bahkan Amerika Serikat, dari total 50 negara bagiannya, 90 persen atau 45 negara bagian pernah menerapkan tax amnesty,” kata Danny Senin (20/6/2016) di Jakarta.

Menurut Danny tax amnesty bisa dijadikan jalan keluar bagi wajib pajak (WP) yang selama ini belum patuh untuk menjadi patuh.

Dengan tax amnesty, kata Danny, WP tidak patuh dengan WP patuh akan dikenakan pajak secara adil, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

“Tax amnesty justru memberikan keadilan karena beban pajak tidak dibebankan kepada WP yang itu-itu saja,” ujar Danny.

Selain itu, tax amnesty juga bisa mengurangi penumpang gelap atau WP yang menikmati pembangunan tanpa membayar pajak.

Apalagi menurut Danny, terdapat sebanyak 40-48 persen WP yang tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama empat tahun terakhir.

Namun, kata Danny, tax amnesty  juga dapat mengakibatkan ketidakpatuhan jika WP berharap ada lagi tax amnesty di masa yang akan datang.

“Untuk itu, perlu pernyataan tegas dari pemerintah bahwa tax amnesty yang digulirkan adalah yang terakhir dan tidak akan pernah ada lagi tax amnesty jilid berikutnya,” pungkas Danny.

butterfly

Jakarta berita1 – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan “jebakan Batman” untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan.

“Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan ‘jebakan Batman’, yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeu saat berbuka bersama dengan pimpinan media massa di Jakarta, Kamis (16/6).

Pada kesempatan ini, menkeu menjelaskan perkembangan terbaru RUU Tax Amnesty yang sedang dalam pembahasan dengan Panja DPR dan progres pembahasan RUU APBN Perubahan 2016.

Menkeu menyatakan, semangat tax amnesty adalah repatriasi, menarik masuk dana-dana dan kekayaan wajib pajak yang disimpan di luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan dalam surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak. “Setelah mereka melaporkan dengan benar, wajib pajak akan merasa lega dan bebas menginvestasikan dana tersebut ke mana saja tanpa ketakutan diperiksa aparat pajak,” tegasnya.

Menurut Bambang, berdasarkan data internal pemerintah, ada 214.488 perusahaan cangkang (special purpose vehicle/SPV) dan 6.519 rekening di luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan belum dicatatkan asetnya. Nilai lebih dari Rp 11.450 triliun selama periode 1995-2015.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto selaku wakil pemerintah dalam panitia kerja (panja) dalam pembahasan RUU Tax Amnesty menyatakan ada tiga aspek krusial yang dibahas dalam RUU tersebut. Pertama, bagaimana tax amnesty memberikan rasa aman kepada wajib pajak. Itu harus tercermin dalam formulasi.

Aspek kedua adalah bagaimana agar wajib pajak tertarik memanfaatkan tax amnesty dengan proses yang tidak berbelit serta tarif yang kompetitif.

Aspek ketiga adalah kepastian kerahasiaan data. Bagaimana data yang sudah disampaikan untuk keperluan tax amnesty ini benar-benar dijaga kerahasiaannya dan dilarang dibocorkan untuk kepentingan apa pun, termasuk untuk penyidikan atau keperluan pengadilan.

“Itulah yang membuat proses pembahasan lama, termasuk yang penting adalah bagaimana pasca-repatriasi para wajib pajak merasa nyaman dan tenang,” kata Hadiyanto.

Tarif Tebusan
Lebih lanjut menkeu menjelaskanpembahasan RUU Tax Amnesty cukup kondusif. Fraksi-fraksi dan panja mendukung RUU tersebut. Sebagian besar substansi sudah disepakati, tinggal masalah tarif tebusan dan periode pemberlakuan yang sengaja pembahasannya digeser ke tahap akhir.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa UU ini harus saleable, sehingga banyak menarik minat,” tuturnya.

Karena semangat utama UU Tax Amnesty adalah repatriasi, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan para manajer investasi untuk memanfaatkan momentum ini guna menarik capital inflow sebanyak mungkin.

Capital inflow sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa capital inflow saat ini cenderung meninggalkan emerging economies dan lari ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” kata menkeu.

Menkeu masih berpatokan pada asumsi bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai Rp 165 triliun, yang bersumber dari dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun. Apabila hasil tax amnesty di bawah ekspektasi, yakni dana yang dideklarasi dan direpatriasi tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, para wajib pajak akan diperiksa.

“Jika dari pemeriksaan mereka memang tidak melaporkan asetnya, akan dikenai penalti yang lebih besar,” ujar menkeu.

Menyinggung soal tarif, menkeu menyatakan bahwa ada kesepakatan bahwa tarif tebusan untuk dana yang direpatriasi akan dibuat serendah mungkin. Sedangkan tarif untuk dana yang hanya dideklarasi akan jauh lebih tinggi, minimal dua kali lipat.

“Sebab, kalau tarifnya tidak beda jauh, dikhawatirkan nanti mereka hanya mendeklarasi aset-asetnya, bukan merepatriasi,” katanya.

Sedangkan periode pemberlakuan, awalnya memang hanya Juli-Desember 2016, namun bisa diperpanjang hingga Maret atau April tahun depan. Menkeu yakin RUU Tax Amnesty selesai akhir Juni ini, sebelum RAPBN Perubahan 2016 disahkan.

“RAPBNP diharapkan tuntas sebelum Lebaran, setelah itu kita baru membahas RAPBN 2017,” ujar menkeu.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa potensi besar dana yang dideklarasi juga bersumber dari dalam negeri. Itu berasal dari rekening bank dan aset-aset tanah. “Ternyata kebanyakan saat beli tanah tidak memakai nama sendiri, tetapi pakai nama karyawan atau orang lain. Ada misalnya 100 sertifikat beda nama padahal yang punya satu orang atau satu developer. Itu nanti pasti akan kena, dan dihitung dari nilai wajar, bukan harga saat beli,” ucapnya.

RAPBNP 2016
Tentang RAPBNP 2016, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyatakan menyangkut asumsi pertumbumbuhan ekonomi, pemerintah menilai yang realistis adalah 5,1 persen. Jika DPR menghendaki 5,2 persen, pemerintah juga tetap optimistis hal itu bisa dicapai dengan berbagai upaya, termasuk dukungan pelonggaran moneter yang dilakukan BI dengan memangkas suku bunga acuan serta penyerapan anggaran yang maksimal.

Asumsi lain yang disepakati adalah laju inflasi 4 persen, kurs rupiah Rp 13.500 per dolar AS, harga minyak mentah (ICP) sebesar US$ 40 per barel, lifting minyak 820 barel per hari, danlifting gas 1.150 bph setara minyak.

Menkeu menambahkan, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) baru untuk PLN sebesar Rp 13 triliun, BPJS Kesehatan Rp 6 triliun, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selain itu, Kemkeu mengonversi dana alokasi umum (DAU) tunai menjadi nontunai dalam bentuk SPN bertenor 3 bulan. Hal ini diberikan kepada tiga provinsi dan tiga kabupaten sebagai uji coba. Langkah itu ditempuh mengingat DAU yang ditransfer ke daerah banyak tidak terpakai (idle).

“Ada sekitar Rp 238 triliun dana pemda yang idle dan disimpan di bank. Uang itu kan seharusnya dibelanjakan agar menggerakkan ekonomi daerah. Jadi pemberian DAU noncash ini untuk memberi pelajaran agar pemda jangan sembarangan membiarkan anggaran idle,” kata menkeu.

 

Hari Gunarto/AB

Investor Daily

 dollar small

ID: Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengemukakan, negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut slow back-loaded. Biasanya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun dan melonjak memasuki akhir tahun anggaran.

 

“Rendahnya penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kegagalan birokrasi,” tegas Bambang kepada Investor Daily.

 

Menurut dia, pemerintah harus melihat apa sesungguhnya yang terjadi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2016 lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Padahal, sudah ada XII paket kebijakan ekonomi yang digulirkan, namun paket-paket tersebut belum membawa dampak signifikan.

 

Bambang menyebut sejumlah faktor penyebab. Pertama, factor energi yang menyebabkan daya saing berkurang. Dia mencontohkan Pertalite di Indonesia dihargai Rp 7.000 per liter, padahal di luar negeri hanya separuhnya. Begitupula solar, di luar negara harga Rp 2.400-3.000 per liter, tapi di dalam negeri Rp 5.150 per liter. “Itu membebani biaya produksi industri,” katanya.

 

Kedua, kata bambang Haryo, harga jual listrik masih tinggi, padahal harga minyak dunia dan batubara terus menurun, sehingga bisnis di Tanah Air tidak kompetitif. “Iklim usaha jadi tidak kondusif, padahal kita punya pesaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang cukup dekat  yaitu Kamboja, Vietnam, dan Laos,” ucap dia.

 

Dia menambahkan, faktor ketiga, pemerintah harus memiliki skala prioritas mana infrastruktur yang perlu dibangun dan mana yang bisa ditunda. (im/az)

Emoticons0051

Jakarta, CNN Indonesia — Kewajiban bagi 23 bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan transaksi nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, berpotensi menabrak Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang tengah disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sinta Dewi, Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, mengatakan aturan pelaporan tersebut sangat bertentangan dengan butir RUU yang sedang dibuat. Terlebih data keuangan merupakan data sensitif yang dapat dilihat bila ada perjanjian tertulis serta pengecualian dalam rangka penegakan hukum, perlindungan negara, dan tidak sedikit pun tercantum disebabkan oleh pajak.

“RUU tersebut rencananya akan diusulkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun depan. Kebijakan laporan kartu kredit ini sedikit berkonflik dengan perlindungan data pribadi yang kami usulkan,” kata Sinta di Jakarta, Rabu (25/5).

Sinta mengungkapkan, perlu ada harmonisasi antara kedua beleid itu. Pasalnya, RUU Perlindungan Data Pribadi memang mengacu pada aturan perlindungan data pribadi di negara-negara Eropa yang lebih ketat dalam perlindungan data pribadi warga negaranya.

Seperti diketahui, PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan mewajibkan bank penerbit kertu kredit untuk melaporkan data detail transaksi kartu kredit nasabahnya.

Adapun aturan tersebut mewajibkan bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit melaporkan data dari nasabah yang bersumber dari billing statement atau tagihan. Di antaranya meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.

DJP menanti pelaporan perdana atas ketentuan tersebut paling lambat 31 Mei 2016 baik secara elektronik (online) maupun langsung. Selanjutnya, data transaksi kartu kredit nasabah wajib diserahkan setiap akhir bulan.

Genjot Transaksi Tunai

Sementara itu, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengungkapkan kebijakan pelaporan transaksi kartu kredit dapat memiliki dampak negatif bagi perekonomian nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari kemungkinan semakin besarnya perpindahan transaksi non tunai ke tunai.

Apalagi, masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkait keamanan data dari kebijakan pelaporan data kartu kredit oleh perbankan kepada DJP.

“Ada pontesi masyarakat akan pindah menggunakan transaksi tunai karena sudah tidak percaya pada perbankan karena data mereka tidak aman. Akibat hal tersebut tentu yang dirugikan nanti adalah Pemerintah sendiri karena akan keluarkan banyak uang untuk mencetak uang di pasar,” tegasnya.

Steve mengungkapkan, transaksi kartu kredit di Indonesia dalam satu tahun mencapai Rp21 triliun dengan jumlah 20 juta nasabah pemilik kartu kredit. Karena itu, dia berharap DJP dapat memberikan sosialisasi dan meyakinkan para nasabah kartu kredit terkait keamanan data serta mekanismenya.

Namun Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan DJP Yon Arsal menjamin pembukaan data rekening kartu kredit yang akan dilakukan Pemerintah dipastikan tidak membuat wajib pajak harus membayar pajak dua kali atas transaksi yang dilakukannya.

Pembukaan data ini hanya untuk mengecek silang dan menguji kembali data SPT wajib pajak yang sudah disampaikan kepada DJP, sehingga bisa dipastikan setiap data yang dilihat akan tersimpan aman.

“Jadi ini bukan suatu yang luar biasa, semua negara bisa mengakses berbagai data, kita memang belum dan harus lewat prosedur bertahap, jadi ini hanya untuk menguji data dan pembanding,” ujar dia. (gen)

dollar small

Jakarta detik -Hari ini, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan, atau BI Rate tetap di 6,75%. BI mengambil langkah ini karena adanya risiko-risiko eksternal yang meningkat.

Ekonom INDEF, Dzulfian Syafrian, mengatakan risiko pertama yang ada adalah hasil rapat atau biasa disebut Minutes of Meeting (MoM) para petinggi bank sentral Amerika Serikat (AS), yaitu Federal Reserve (The Fed) pada 27-26 April yang baru saja dirilis.

Dalam dokumen tersebut disampaikan, ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate (FFR) pada Juni 2016.

“Terakhir FFR naik sebesar 0,25 persen pada Desember 2015, pertama kali The Fed menaikkan suku bunganya dalam kurun waktu hampir 1 dekade,” jelas Dzulfian kepada detikFinance, Kamis (19/5/2016).

Kandidat Doktor Durham University Business School-Inggris ini mengatakan, dampak dari rencana kenaikan suku bunga acuan tersebut, dolar AS langsung mengalami penguatan terhadap sejumlah mata uang termasuk rupiah. Hari ini memang dolar AS mendekati Rp 13.600.

“Dolar AS mengalami penguatan/apresiasi, sedangkan pasar saham Amerika dan juga emas mengalami penurunan. Contoh, Indeks S&P 500 mengalami penurunan sebesar 0,2 persen setelah pengumuman hasil rapat ini, padahal sebelumnya mengalami kenaikan sekitar 0,6 persen. Emas juga mengalami penurunan sebesar 1,2 persen,” papar Dzulfian.

Dia menjelaskan, kemungkinan kenaikan FFR ini didorong oleh data-data perekonomian Amerika yang terus membaik, seperti inflasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi AS, menurut Dzulfian, sepertinya akan mendekati target yang telah ditentukan yaitu mencapai 2%.

Pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi AS juga sepertinya terus menguat. Jika data-data ini terus menunjukkan perbaikan, bukan tidak mungkin FFR akan naik pada Juni nanti.

Lalu risiko kedua adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh gonjang-ganjing keluarnya Inggris Raya (UK) dari Uni Eropa (EU), atau dikenal dengan istilah ‘Brexit’ yaitu singkatan dari ‘Britain Exits’. UK akan mengadakan pemilu untuk menentukan apakah mereka tetap berada di EU atau keluar pada 23 Juni mendatang. Isu Brexit ini sangat menjadi perhatian dunia, khususnya negara-negara Eropa dan AS.

“Risiko eksternal selanjutnya adalah kebingungan pasar atas kebijakan pemerintah China terhadap nilai tukar,” ujar Dzulfian.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar adalah salah satu senjata utama perekonomian China. Dzulfian menjelaskan, China mendevaluasi mata uangnya dalam rangka memberikan insentif untuk barang-barang ekspornya agar kompetitif, murah dan laku di pasar internasional.

“Selain itu, kita ketahui bahwa China adalah negara pengekspor terbesar di dunia, praktis segala macam hal-hal terkait kebijakan ekspor China, khususnya nilai tukar, pasti akan berdampak pada perekonomian dunia,” ungkapnya.

(wdl/wdl)

dollar small

INILAHCOM, Jakarta – Akhirnya, Menko Perekonomian Darmin Nasional mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI. Apa saja yang diatur dalam paket ini?

Didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Darmin menerangkan soal paket kebijakan ekonomi jilid XI di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Kata Darmin, paket ini fokus mengatur program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk memajukan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang eksport oriented. “Bunga KUR untuk UMKM berorientasi ekspor, tetap sama, yaitu 9 persen,” kata Menko Darmin.
Latar belakang dikeluarkannya kebijakan KUR Berorientasi Ekspor (KURBE), kata mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden SBY ini, menyasar UMKM yang memiliki potensi dan keunggulan kreativitas, serta usaha yang menghasilkan produk ekspor. Selain juga bertujuan untuk penganekaragaman produk ekspor Indonesia.

Selama ini, kata Darmin, upaya menggenjot ekspor produk UMKM acapkali terkendala masalah pembiayaan, serta kapasitas. Yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat.

Inti dari kebijakan KURBE ini, kata Darmin, adalah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM.

Selain itu, KURBE juga menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM Ekspor), dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank). Di mana, batas maksimal untuk KURBE Mikro sebesar Rp5 miliar, KURBE Kecil Rp25 miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp15 miliar).

Sedangkan untuk KURBE Menengah, batas maksimal sebesar Rp50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp25 miliar). Pemerintah menetapkan jangka waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5 tahun untuk KIE.

Selain KURBE, paket kebijakan ekonomi jilid XI mengatur adanya pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPn) serta Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Alasan dari kebijakan ini adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi serta pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun terakhir, berdampak kepada terpuruknya bisnis properti.

Kebijakan itu juga dalam rangka penghimpunan dana untuk perluasan usaha, beberapa pengusaha realestat Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga.

Kebijakan itu juga dilatarbelkangi jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah yaitu hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak tahun 2012.

Tidak menariknya DIRE di Indonesia disebabkan pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga Untuk meningkatkan penerbitan DIRE di dalam negeri, pada paket kebijakan ekonomi jilid V telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 belum mampu meningkatkan daya tarik penerbitan DIRE di Indonesia, karena tarif pajak yang dikenakan masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Paket kebijakan ekonomi jilid XI juga mengatur sektor logistik, yaitu pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management/ISRM). Latar belakang kebijakan ini, untuk penyelesaian customs clearance dan cargo release di pelabuhan masih terkendala oleh pelayanan atas perizinan ekspor impor oleh K/L.

Selain itu, adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas Pengguna Jasa yang sama di setiap Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga menimbulkan ketidakpastian dan in-efisiensi dalam kegiatan ekspor impor. Juga pengelolaan risiko pada Kementerian/Lembaga belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi.

Kebijakan itu juga dilatarbelkangi oleh posisi Indonesia dalam pemberian komitmen penerapan Trade Facilitation Agreement-World Trade Organization (TFA-WTO) masih rendah, yaitu Indonesia hanya memberikan komitmen dengan kategori A (langsung diterapkan setelah perjanjian entry into force) untuk 3 point perjanjian (pre-arrival processing, use of customs broker, dan penalty discipline) dari 48 poin yang diatur dalam TFA-WTO.

Selain itu, paket ini mendorong agar kinerja logistik bisa smeakin optimal. Di mana, waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time, saat ini, rata-rata mencapai 4,7 hari pada akhir 2015.

Dengan paket ini, layanan kegiatan impor/ekspor bisa semakin optimal dan efisien. Dengan begitu maka kepastian usaha bakal menguat, menekan biaya logisitik, efisiensi waktu dan biaya perizinan.

Dengan singkatnya dwelling time maka pengawasan bisa semakin efektif melalui integrasi pengelolaan risiko diantara Kementerian/Lembaga. Meningkatkan high compliance dan mendorong pelaku usaha untuk patuh karena adanya kepastian waktu pelayanan.

Pokok kebijakan terkait sektor logistik itu adalah mewajibkan semua Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Pemerintah menetapkan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam sistem INSW dengan melakukan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Untuk tahap awal meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time terhadap produk-produk bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang membutuhkan perizinan dari BPOM dari 4,7 Hari menjadi sekitar 3,7 Hari pada bulan Agustus 2016.

Pemerintah mewajibkan penerapan single risk management pada Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir tahun 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan dwelling time menjadi 3,5 Hari secara nasional.

Pemerintah juga menetapkan single risk management agar diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor, sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70% serta menurunkan dwelling time kurang dari 3 hari pada akhir 2017.

Industri Farmasi& Alat Kesehatan
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI juga berisi kebijakan Pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Saat ini, terdapat 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76%), tetapi 95 persen bahan baku obat masih impor.

Terdapat 95 industri alat kesehatan (alkes) yang memproduksi 60 jenis dengan teknologi middle-low dengan kelas risiko rendah-menengah, dengan pertumbuhan 12% per tahun, tetapi 90% alkes masih impor.

Selain itu, kondisi industri farmasi dan alkes tersebut dan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memerlukan dukungan kemampuan produksi dalam negeri, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi (tailor-made policy) yang melibatkan dukungan semua Kementerian/Lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan industri farmasi.

Tujuan dan manfaat kebijakan itu untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri dan meningkatkan daya saing ekspor, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi, mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat dan alat kesehatan.

Pokok kebijakannya yaitu menerbitkan Instruksi Presiden kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri.

Pokok-pokok Instruksi Presiden Itu adalah penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Selain itu pengembangan riset sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan ketersediaan bahan baku natural dan kimia dasar dan komponen pendukung industri farmasi dan alat kesehatan.

Juga penyusunan kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi industri farmasi dan alat kesehatan. Caranya dengan membuka Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih terbuka bagi penanaman modal asing, yaitu untuk bahan baku obat dari 85% menjadi 100% untuk PMA (Penanaman Modal Asing).

Nantinya bakal diterbitkan Inpres yang mendorong peningkatan kemampuan BUMN farmasi dan alat kesehatan, antara lain sinergisitas BUMN, finasial, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan (antara lain e-catalogue, standar obat di rumah sakit dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penggunaan produk dalam negeri).

Inpres juga berisi penyusunan kebijakan fiskal untuk industri farmasi dan alat kesehatan (Antara lain pembebasan atau penuranan bea masuk, tax holiday, tax allowance). [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2284346/inilah-isi-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-xi#sthash.q6J0OR7J.dpuf

rose KECIL

Merdeka.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sistem pengendalian resiko pelabuhan bernama Indonesia Single Risk Management yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI. Sistem ini nantinya akan memangkas dwelling time atau waktu bongkar muat pelabuhan mencapai 1 hari.

Menko Darmin menjabarkan, Indonesia Single Risk Management adalah suatu kesepakatan mengenai standardisasi pemeriksaan barang di pelabuhan. Selama ini, menurutnya, 18 kementerian dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan masih belum memiliki standard baku penilaian.

“Selama ini kan ada jalur hijau dan jalur merah di pelabuhan. Sehingga adanya hal ini akan memperlancar arus barang ekspor impor di pelabuhan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Dia menjelaskan nantinya proses dwelling time akan menjadi sekitar 3,7 hari atau kurang. Saat ini, per April 2016, proses dwelling time tercatat berada pada posisi 4,7 hari.

“Akan berkurang 1 hari dwelling time,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan jangan ada korban berikutnya dalam kasus lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan (dwelling time). Jokowi pernah mencopot Menko Kemaritiman sebelumnya, Indroyono Soesilo, karena dwelling time yang cukup lama.

“Jangan sampai ada lagi korban dalam kasus dwelling time, saya enggak main-main masalah ini,” tegas Presiden Jokowi di dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).

Presiden Jokowi menceritakan, sebelumnya dia telah melakukan pengecekan langsung terkait izin angkut muat barang di pelabuhan. Saat itu, kata dia, diketahui izin baru keluar dalam waktu enam hingga tujuh hari.

“Padahal Singapura hanya satu hari, Malaysia dua hari. Kita enam sampai tujuh hari,” beber dia.

“Mau bersaing dari mana kalau kita terus seperti itu?” keluhnya.

Pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan agar ada evaluasi izin angkut barang tersebut. Dia ingin Indonesia memiliki sistem dwelling time yang sama dengan negara luar, sehingga akses keluar masuk barang tidak menumpuk di pelabuhan Tanjung Priok.

Di samping itu, Presiden Jokowi memastikan pada bulan depan, dwelling time akan mencapai target yang dia harapkan yaitu pada angka tiga. Dengan demikian efisiensi aktivitas di pelabuhan berjalan lancar.

“Bulan-bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah masuk angka tiga,” tuntasnya.

gifi

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi-JK kembali mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terhitung sudah sebelas kali pemerintahan Jokowi mengeluarkan stimulus kebijakan mendorong perekonomian.

Pada paket kebijakan XI ini, pemerintah fokus memperbaiki industri farmasi dan kesehatan dalam negeri. Pemerintah akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) guna mendorong produksi obat dalam negeri, sehingga harga bisa bersaing.

“Agak panjang nanti langkah langkah yang akan akan kita ambil. Kita akan terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) ke kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat daya saing obat dalam negeri. Saya tidak bisa jelaskan teknisnya di sini, tapi nanti akan ada pengembangan riset, mendorong investasi industri farmasi dan lainnya,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Darmin, paket kebijakan soal farmasi ini harus dikeluarkan karena mayoritas bahan baku obat dalam negeri masih harus diimpor. Saat ini, tercatat 216 industri farmasi dalam negeri yang menguasai 76 persen pangsa pasar dalam negeri.

“Dari pangsa pasar itu, sebenarnya kalau dipelajari impornya masih 95 persen untuk bahan baku obat. Obatnya sudah buatan dalam negeri, tetapi bahan baku obatnya masih 95 persen dari 216 industri farmasi tadi itu impor. Baru 5 persen bahan baku dalam negeri,” tegas Darmin.

Selain itu, Indonesia saat ini mempunyai 95 industri kesehatan yang memproduksi 65 jenis alat kesehatan teknologi menengah dan rendah. Pertumbuhan industri alat kesehatan tercatat 12 persen setiap tahunnya. Namun, 90 persen alat kesehatan dalam negeri masih harus dipenuhi impor.

“Memperhatikan kondisi itu semua dan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memerlukan dukungan produksi dalam negeri, maka diambil langkah kebijakan terintegrasi spesifik satu per satu melibatkan semua kementerian, lembaga, pemangku kepentingan lainnya.”

Dari segi obat-obatan, saat ini tercatat 939 jenis obat yang tercatat di BPJS Kesehatan. Kebutuhan masyarakat didominasi jenis vitamin B, obat penurun panas seperti paracetamol, serta amoksilin. Total penjualan obat tahun lalu mencapai Rp 62,1 triliun.

“Karena itu kemudian kita menyusun SOP sedemikian rupa sehingga BPJS menggunakan produk obat dalam negeri tersebut. Apalagi setelah bahan baku dalam negeri pasti obat akan turun lebih rendah lagi,” tutup Darmin.

valentineEVERYsmall

[idr]

INILAHCOM, Jakarta – Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan meyakini bahwa perekonomian 2016 tak akan jauh-jauh dari 2015 alias jalan di tempat.

“Apakah ekonomi kita membaik? No,” papar Anton di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (21/03/2016).

Pesimisme Anton, tentu saja ada alasannya. Beberapa indikator ekonomi mulai dari inflasi tinggi, turunnya impor serta stagnant-nya impor barang.

“inflasi masih terlalu tinggi menurut saya sekarang ini, harusnya lebih rendah lagi, yang lebih membuat slowdown adalah impor turun dengan drastis, ekspor enggak naik. apakah dianggap perbaikan. Belum tentu,” papar Ekonom ini.

Ekonom menilai, penilaian lembaga luar negeri, seperti IMF, World Bank memang menunjukan data-data yang mengagumkan, namun apakah ini sudah cukup membuat optimisme ekonomi dalam negeri.

“Kita lihat data global keliatannya indikator-indikator menunjukkan perbaikan. Secara angka-angka ya, membaik, dibelakang itu apakah ekonomi kita membaik?,” tanya dia lagi.

Sebelummnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution tidak mau terburu-buru mengatakan kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik.

“Saya belum lihat rinciannya, yang saya tahu surplus migasnya ada sedikit saja, yang nonmigasnya ini lebih besar,” ujar Darmin.

Menurut dia, peningkatan kinerja ekspor pada bulan Februari memang sangat menggembirakan, namun dirinya tidak mau mengambil kesimpulan apakah kondisi ini akan terus berlangsung lama, mengingat kinerja impor Indonesia mengalami penurunan.

“Tapi sebetulnya kalau perekonomian kita bergerak naik, nilai impor mestinya pelan-pelan juga naik,” papar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Walaupun sebetulnya kata dia, saat ini tren perekonomian Indonesia memang cukup bagus dalam ekspor karena ada peningkatan. Namun dari sisi impor Indonesia masih mengalami penurunan. Hal ini dipastikan Darmin, jelas akan membuat nerasa perdagangan di bulan Februari 2016 menjadi surplus.

“Perbaikan ini belum seutuhnya berjalan baik. Sebab nilai impor Indonesia jutru masih turun,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada Februari 2016 mencatatkan surplus US$ 1,14 miliar. Di mana, nilai ekspor mencapai US$ 11,3 miliar, sementara impor US$ 10,16 miliar.

Namun nilai impor Indonesia Februari 2016 mencapai US$ 10,16 miliar, atau turun 2,91% dibandingkan Januari 2016. Hal ini juga menurun dibanding 11,71% dibanding Februari 2015.

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2282619/ekonom-siapa-bilang-ekonomi-indonesia-sudah-baik#sthash.O2Dz2gqt.dpuf

rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) berencana dalam waktu dekat untuk memberikan diskon hingga 30 persen bagi kendaraan Golongan II sampai dengan V.

Program diskon ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengemudi kendaraan golongan II–V, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis logistik, terutama di daerah-daerah yang dihubungkan oleh Tol Cipali.

Wakil Direktur Utama LMS, Hudaya Arryanto (Hudaya) mengatakan, pProgram ini merupakan inisiatif dan peran aktif LMS dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jalan tol, terutama kendaraan Golongan II–V.

“Program ini diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan arus logistik antar daerah, yang akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Hudaya.

Program diskon ini berlaku selama bulan April 2016. Seluruh pengemudi kendaraan Golongan II – V yang melalui Tol Cipaliakan mendapatkan diskon tariff tol hingga 30 persen.

“Melalui program ini diharapkan semakin banyak pengendara truk yang dapat mengakses dan merasakan manfaat Tol Cipali,” tutur Hudaya di Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016.

Keberadaan jalur Tol Cipali memangkas jarak tempuh hingga 40 KM dan waktu tempuh hingga 1,5 – 2 jam sekali jalan jika dibandingkan dengan jalur Pantura.

Selain efisiensi waktu, penggunaan jalur tol Cipali juga akan mengurangi biaya BBM serta menekan biaya perawatan (maintenance), karena kendaraan di tol akan mencapai kecepatan yang optimal (RPM rendah, kecepatan konstan).

Efisiensi waktu dan jarak tempuh ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi pengangkutan barang, sehingga akan mendorong peningkatan ritase truk.

“Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktifitas dan optimalisasi bisnis para pengusaha truk,” tambah Hudaya.

Selain program bulan diskon, LMS juga berencana menawarkan kerjasama strategis kepada pengusaha logistik dan truk untuk optimalisasi manfaat jalur tol Cipali.

Melalui kerjasama ini, perusahaan logistik yang bekerja sama dengan LMS akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari Tol Cipali.

Rencana kerjasama strategis yang akan ditawarkan kepada pengusaha truk ini merupakan komitmen LMS untuk mengoptimalkan manfaat Tol Cipali sebagai salah satu solusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Baik lokal maupun nasional, khususnya untuk industri logistik, pariwisata dan properti.

Tol Cipali memiliki panjang total 116,75 kilometer, diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi bulan Juni 2015 dan merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia.

Jalan tol ini merupakan sambungan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, menghubungkan Jalan Tol Palimanan-Kanci. Tol Cipalijuga menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

rose KECIL

JAKARTA – Sore ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penguatan. Rupiah ditutup mendekati level Rp13.000 per USD.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengaku turut bersyukur dengan perkasanya nilai tukar di pasar valas.

“Iya, iya, iya. Saya juga ikut bersyukur,” kata dia di Gedung DPR, Kamis (10/3/2016).

Lebih lanjut Agus mengatakan, menguatnya nilai tukar Rupiah juga karena kepercayaan terhadap Indonesia semakin meningkat. Reformasi struktural dan kebijakan yang ditempuh pemerintah menjadi salah satu pemicu menguatnya Rupiah.

“Kebijakan yang kelihatannya cukup konsisten di jalankan juga upaya pengendalian inflasi dan juga trade surplus, ini membawa confident dan membawa dana yang cukup besar ke Indonesia, dana yang masuk itu kan sudah lebih dari Rp30 triliun kan,” cetusnya.

Untuk diketahui, melansir Yahoofinance, nilai tukar Rupiah menguat 72,5 poin atau 0,55 persen ke angka Rp13.050 per USD. Adapun pada penutupan sebelumnya Rupiah berada di angka Rp13.122 per USD.

Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.050 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat 105 poin atau 0,80 persen ke angka Rp13.052 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.046-Rp13.165 per USD.

Melihat Bank Indonesia, kurs tengah Rupiah berada di level Rp13.149 per USD. Angka tersebut melemah dibandingkan periode sebelumnya di Rp13.128 per USD. Adapun kurs beli yang ditawarkan Rp13.083 per USD dan kurs jual yang ditawarkan Rp13.215 per USD.(rai)

(rhs)

rose KECIL

 

Bisnis.com, JAKARTA- Impor sudah menjadi semacam ritus tahunan. Impor juga menjadi siklus yang tiada putus di negeri ini. Apa susahnya memutus siklus impor di negeri ‘gemah ripah loh jinawi’ ini? Jawabnya: Susah Sekali.

Indonesia yang konon dijuluki Negeri Agraris justru kondisinya masih miris. Masih saja tidak bisa mandiri pangan. Belum mampu berdikari dalam urusan
swasembada komoditas pangan strategis.

Beras dan daging sapi merupakan dua komoditas pangan yang menjadi ‘pri madona’ impor dalam beberapa tahun terakhir.

Cabai, bawang merah, dan kedelai merupakan tanaman hortikultura yang menjadi ‘pelengkap’ paling sering didatangkan dari negara lain. Belakangan, jagung ‘kembali’ ikut meramaikan kha sanah impor komoditas pangan negeri ini.

Di Negeri Nusantara impor selalu dianggap menjadi ‘dewa penyelamat’ kebutuhan perut rakyat. Di sisi lain, impor juga bisa menjadi ‘barang haram’ yang tak patut disebut-sebut, terutama saat ‘panen raya’ ataupun masa kampanye pemilihan petinggi nasional. Swasembada Yes, Impor No.

Boleh jadi, sebagian dari kita masih bisa memaklumi fakta pemerintah masih mengeluarkan kebijakan impor komoditas pangan pada 2015. Impor beras, misalnya dipicu oleh faktor cuaca ekstrim El Nino. Impor daging sapi karena kebutuhan meningkat dan target swasembada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meleset.

Bagaimana dengan tahun ini, apakah Indonesia masih impor komoditas pangan? Niscaya impor. Pemerintah, kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, sulit menghindari impor pangan pada tahun ini untuk menjaga ketersediaan dan meredam kenaikan harga di pasar dalam negeri.

Dia juga melontarkan argumentasi bahwa kebijakan impor untuk penguat an stok dan memenuhi kebutuhan domestik. Komoditas pangan yang akan diimpor pada 2016 antara lain beras, daging sapi berupa sapi bakalan, dan gula mentah (raw sugar).

Impor sapi bakalan diperkirakan sekitar 700.000 ekor hingga 800.000 ekor, raw sugar lebih dari 3 juta ton. Adapun volume impor beras belum ditetapkan alias belum final, masih didiskusikan. Namun, sekali lagi, dan untuk kesekian kali apa yang diungkapkan oleh Menteri Perdagangan ‘tidak nyambung’ dengan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Lalu apa artinya klaim Mentan Amran bahwa Indonesia sudah mampu swasembada beras pada 2015?

Mentan menjelaskan, produksi padi berdasarkan angka sementara 2015 dari BPS naik 6,37% dibandingkan dengan 2014.

Catatan itu menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan, dan tak perlu lagi mendatangkan beras impor. Dia pun mengklaim prestasi itu sebagai salah satu kebijakan selama memimpin Kementerian Pertanian, antara lain pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan), perbaikan saluran irigasi, pemberian dan perbaikan mutu benih padi, serta pengawasan penyaluran pupuk yang tepat sasaran.

BPS menyebut beberapa wilayah yang mengalami kenaikan produktivitas pa da 2015 antara lain adalah Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Timur. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi.

Adapun wilayah yang mengalami penurunan adalah Jambi, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Presiden Jokowi di Istana Presiden belum lama ini, menegaskan perlunya cara pandang yang komprehensif dalam menata permintaan, memperbaiki pasokan, dan memperbarui mata rantai perdagangan.

Presiden meminta Kementan tidak hanya memikirkan petani. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan tidak boleh lagi memikirkan aspek perdagangan semata. Dengan kata lain, produsen, pedagang, dan konsumen jangan ada yang dirugikan.

Namun, tampaknya pada 2016 ini pemerintah tidak hanya akan meneken kebijakan impor beras, sapi bakalan, dan gula mentah. Sejumlah komoditas, menurut diskusi dengan sejumlah pelaku dan pakar pertanian yang saya ikuti, bakal kembali diimpor, terutama dari tanaman hortikultura. Sebut saja cabai dan bawang merah.

Ramalan itu hampir pasti terbukti jika pada April-Juni mendatang terjadi cuaca ekstrim La Nina. Kebalikan dari El Nino, La Nina akan mengakibatkan musim dingin lebih panjang ketimbang kemarau.

long jump iconJAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan proyekTol Trans Sumatera, di ruas tol Kualanamu-Tebing Tinggi dan tol Medan-Binjai pada Rabu 2 Maret 2016. Presiden Jokowi memastikan, tiga ruas tol di Sumatera Utara pun akan rampung pada pertengahan 2017.

Presiden Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita, mengatakan proyek Tol Trans Sumatera tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Jokowi dalam menangani masalah logistik, serta tidak belajar dari kesalahan masa lalu.

Dia menuturkan, bila Tol Trans Sumatera berjalan maka akan membuat pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Timur dan Barat Sumatera akan mengalami penurunan volume yang signifikan.

“Pada akhirnya akan membuat pelabuhan-pelabuhan tersebut merana dan merugi, padahal Jokowi sejak masa kampanye menyatakan bahwa laut adalah solusi logistik untuk Indonesia dalam menurunkan biaya logistik,” ujar Zaldy seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (3/3/2016).

Sikap tidak konsisten dari Jokowi yakni penurunan volume pelabuhan akibat pindahnya muatan ke tol karena lebih murah membuat bingung para pelaku logistik. Hal ini dikarenakan sektor logistik membutuhkan investasi besar dan jangka panjang.

Menurutnya, masalah Pantura di Jawa, yakni mengenai biaya perawatan jalan setiap tahun, kemacetan dan pemakaian BBM yang besar tidak menjadi pelajaran bagi Jokowi. “Padahal Jokowi punya ide untuk memindahkan muatan dari truk ke laut sampai 30 persen di Pantura. Hanya di Jawa biaya angkut dengan truk lebih murah daripada kereta api dan laut,” jelasnya.

“Sekarang ini di Sumatera biaya angkut laut lebih murah daripada truk tapi hal ini akan berbalik dan kesalahan yang sama akan terulang lagi,” imbuhnya.

(mrt)

long jump icon

bangkok post: JAKARTA — Indonesia’s central bank cut its main interest rate for the first time in 11 months, prioritising a boost to flagging economic growth over concerns looser policy could trigger further currency weakness.

Governor Agus Martowardojo and his board lowered the rate by 25 basis points to 7.25%, Bank Indonesia said Thursday. Thirteen of 23 economists surveyed by Bloomberg forecast the decision, while the remainder predicted policy makers would extend a pause. The authority also cut the rate it pays lenders on overnight deposits, known as the Fasbi, by 25 basis points to 5.25%.

The rate move came on a day when several people were killed in explosions and gunfire in the biggest attack in the capital since at least 2009, hurting sentiment and adding to financial market turmoil.

The central bank has faced political pressure to ease policy and revive an economy growing at the slowest pace since 2009, while grappling with a rupiah selloff. Contained inflation provides scope for policy makers to cut, though they also have to consider fallout from last week’s sharp drops in China’s currency and stocks.

The decision “is warranted given inflation is turning more favourable, along with more stable external conditions this week,” Euben Paracuelles, an economist at Nomura Holdings Inc in Singapore, said ahead of the announcement.

The rupiah has fallen 0.7% this year after a 10% depreciation in 2015. The benchmark Jakarta stock index fell 0.4% as of 1.10pm Bangkok time.

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan pelaku usaha Tanah Air memiliki kepercayaan diri tinggi untuk berekspansi setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 7,5% menjadi 7,25%.

Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan penurunan suku bunga telah sesuai dengan prediksi dunia usaha serta diluncurkan pada waktu yang tepat.

“Momennya pas. Ini sesuai prediksi. Bahkan perkiraan dan ekspektasi awal kami BI rate akan turun menjadi 7%. Kita harus tetap confident. Pelaku usaha tidak satupun memiliki keraguan untuk bergerak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/1/2016).

Faktor terbesar yang meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, lanjutnya, adalah sikap Presiden Joko Widodo yang tegas membangun iklim usaha dan investasi menjadi lebih baik.

Hal itu terlihat dari laju inflasi yang relatif rendah pada 2015 serta eksekusi APBN 2016 yang dilakukan sejak awal tahun.

Selain itu, penetapan target pajak yang terlampau tinggi yakni di atas Rp1.000 triliun juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah akan melakukan berbagai perbaikan untuk membiaya pembangunan infrastruktur.

long jump icon

 

JAKARTA. Tingginya tekanan eksternal kembali menjadi penyebab tergerusnya nilai tukar rupiah. Di pasar spot Selasa (12/1), valuasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) tergelincir 0,34% ke Rp 13.909 dibanding hari sebelumnya.

Sebaliknya, kurs tengah rupiah di Bank Indonesia terangkat 0,71% ke Rp 13.835.

David Sumual, Ekonom Bank Central Asia, mengatakan, dollar tengah menguat. Penyokongnya, data labor market conditions index Desember 2015 naik dari 2,7% ke 2,9%.

“Dengan minimnya dukungan internal, gempuran USD ini tidak memiliki penahan,” kata David.

Apalagi ada ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga di tahun 2016 sekitar 1,25%-1,50%. Di sisi lain, Yulia Safrina, Research and Analyst PT Monex Investindo Futures, belum melihat ada tanda-tanda China akan segera pulih dari gejolak ekonominya.

“Rupiah sebagai mata uang regional Asia, ikut terkena imbas negatif China,” kata Yulia. Rupiah diduga kembali melemah pada Rabu (13/1), jika surplus neraca perdagangan China Desember 2015 mengecil.

David menambahkan, pelaku pasar wait and see mengantisipasi rapat Dewan Gubernur BI yang berpeluang memutuskan penurunan suku bunga acuan atau BI rate.

David menduga, rupiah di 13.850–13.950. Prediksi Yulia, di 13.820–14.050.

http://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-mengantisipasi-bi-rate-turun
Sumber : KONTAN.CO.ID

long jump icon

Jokowi: Secepatnya Ubah “Dwelling Time”

Jakarta beritasatu-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli secepatnya melakukan perubahan konkret untuk menekan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan, Menko Maritim harus terus melakukan pembenahan, mulai dari customs clearance, post customs clearance hingga pembenahan jalur dan pemeriksaan fisik.

“Saya ingin melihat perubahan yang konkret,” kata Presiden ‎saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12).

Presiden Jokowi mengatakan, dwelling time harus ditekan agar ter‎cipta efisiensi dalam aktivitas bongkar barang di pelabuhan. Dia juga telah menugaskan jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi serta mengaudit dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya juga perlu sampaikan, bahwa saya juga telah dan terus memonitor ini melalui BPKP, yang saya terjunkan ke lapangan dan hasilnya saya sudah mendapatkannya,” jelas dia.

Dia menyatakan, pada era kompetisi, saat ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main dengan yang namanya ‎efisiensi dan dwelling time.

Jika tidak serius, kata Jokowi, negeri ini akan ketinggalan.

“Karena apa pun kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan antarnegara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan competitiveness kita, meningkatkan daya saing ekonomi kita. Begitu kita lambat, kita tidak efisien, kita akan ditinggal negara-negara lain,” jelas dia.

Presiden Jokowi juga menekankan tentang pentingnya mengatasi penumpukan kontainer yang melewati batas waktu, serta menangani akses menuju ke pelabuhan, baik lewat jalan raya maupun kereta api.

“Kita harapkan semuanya kita bisa atasi secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi.

Investor Daily

Novy Lumanauw/PCN

Investor Daily

long jump icon

Jakarta detik -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII. Ada 3 kebijakan pokok di dalamnya.

Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan total delapan paket kebijakan ekonomi. Paket-paket ini masih akan diterbitkan secara berkala oleh pemerintah.

Berikut ini selengkapnya seperti disajikan dalam infografis, Senin (21/12/2015).

(ang/wdl)

long jump icon

reuters : Asia policymakers on Thursday applauded an historic turn in U.S. monetary policy, but analysts cautioned that the region’s economies faced vulnerabilities even as markets took the Federal Reserve rate hike in their stride.

The prospect of the first hike in U.S. rates in almost a decade had kept emerging markets on edge in the weeks leading up to the Fed’s decision, amid fears investors would redirect capital to higher-yielding U.S. debt in a fresh blow to their shaky economies.

However, an initial rally smoothed the brows of Asian central bankers who were the first to respond to the hike as U.S. policymakers sought to end an era of ultra-low rates that followed the global financial crisis.

“The Fed’s action brings an end to the lift-off uncertainty,” said Amando Tetangco, the governor of the Philippine central bank as he prepared to chair the monetary policy meeting later on Thursday.

The palpable relief among policymakers, and investors, comes as the global economy navigates through some rough terrain, with many export-reliant economies hit by cooling growth in China and deflationary pressures rising amid a collapse in commodities.

Add to that mix pedestrian growth in Japan and the euro zone, and it isn’t hard to see why many investors were nervous about the prospects of rising borrowing costs in the United States.

Indeed, the more composed initial markets reaction was aided by the fact the Fed had clearly flagged the move in advance, and also said the pace of tightening would be gradual – an important signal for many asset markets adjusting to less stimulus after years of flush Fed liquidity.

Indonesia was at the center of the “taper tantrum” in mid-2013, when the Fed talked about cutting its bond purchases, and this year its rupiah currency has been one of the region’s worst-performers.

But the rupiah rallied on Thursday, and other regional currencies rose initially before pulling back, with Indonesia’s President Joko Widodo welcoming the Fed’s decision “because there is certainty.”

“The effect is positive for us – the stock index rose, the rupiah strengthened, the financial market reacted positively,” he told reporters.

MORE EASING IN ASIA

Others, however, cautioned that higher interest rates would pose problems for economies that were too reliant on debt-fueled growth.

“The Fed’s hike will stiffen the headwinds for growth in Asia,” said Fred Neumann, HSBC’s chief Asia economist.

“Rising funding costs, especially in highly indebted economies, will slow the leverage cycle on which regional demand has increasingly come to depend,” he said.

And despite the Fed hike, policy in much of Asia is set to loosen further in a reflection of the fitful growth in the region.

Barclays economist Wai Ho Leong expects monetary easing in the first half of next year to be led by India, China and probably also Indonesia and South Korea.

No one is turning hawkish after the Fed has hiked,” he said.

“Most central banks are dovish. This is to counter the effects of the trade recession, which hits Asia disproportionately harder than any other region in the world.”

Hong Kong’s top central banker, who was obliged to immediately match the Fed’s hike under the Chinese-run city’s peg to the U.S. dollar, said he expected only a modest outflow of capital as a result of the Fed’s move.

China’s central bank also added to the reassuring mood, penciling in economic growth of 6.8 percent for next year in a working paper released on Wednesday, down only slightly from an expected 6.9 percent this year.

A senior researcher at an official Chinese think tank chimed in, saying the hike would not lead to major economic disruption.

Zeng Gang, director of the Chinese Academy of Social Sciences banking research division, told the official People’s Daily paper that as the rate rise had been widely expected, it had been priced into markets, and that the People’s Bank of China would continue to lower reserve requirements next year to support a slowing economy.

Data showing drops in exports from Japan and Singapore, including big falls in shipments to China, sounded some of the few sour notes on Thursday, but Tokyo too voiced relief that emerging markets were taking the U.S. rate hike in their stride.

Indian policymakers, including Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan, have been touting the South Asian nation as being more insulated to Fed-related volatility than other emerging markets due to its better economic fundamentals.

“I think we are relatively well cushioned,” Chief Economic Adviser Arvind Subramanian said.

(Additional reporting by Nathaniel Taplin in Shanghai, Xiaoyi Shao in Beijing, Leika Kiharain Tokyo, Karen Lema in Manila, and Rajesh Kumar Singh and Suvashree Dey Choudhury in New Delhi. Writing by Mark Bendeich and Nicholas Owen; Editing by Shri Navaratnam)

Jakarta: Menteri Keuangan RI (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan kondisi perekonomian dunia yang sulit rupanya masih akan berlanjut di 2016.

Hal tersebut diungkapkan Bambang  dalam acara Investor Award dengan tema “Penobatan Tokoh Finanaial Indonesia”, yang digelar di Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2015) malam.

Bambang mengatakan sebelum menghadiri acara ini, dirinya menerima perwakilan setelah bertemu dengan tim dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang melakukan kajian terhadap negara-negara anggotanya baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor keuangan.

Dari pertemuan tersebut, kata Bambang, IMF beranggapan tahun depan belum tentu merupakan tahun yang lebih mudah bagi perekonomian dunia yang tentunya mempengaruhi perekonomian domestik.

“Karena mereka menganggap tahun depan pertumbuhan berat atau tidak mudah, maka akan ada revisi angka pertumbuhan ke bawah,” kata Bambang.

Mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini memaparkan, bank sentral AS, the Federal Reserve akan menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Menurut dia, kenaikan tersebut tentu sedikit banyak memberikan gejolak pada pasar surat utang.

Seperti halnya pada tahun 2013 lalu, ketika ada temper tantrum, kala itu ketika bos the Fed masih dijabat oleh Ben Bernanke yang memberi sinyal suku bunga harus dinaikkan membuat pasar keuangan bergejolak.

“Itu gejolaknya luar biasa, depresiasi nilai tukar paling lemah di 2013, dari Rp8.000 per USD menjadi Rp12.000 per USD waktu tahun,” ujar Bambang.

Belum lagi pelemahan ekonomi Tiongkok yang masih akan terjadi dan dampaknya ke Indonesia lebih riil. Namun demikian, meski berat, Pemerintah mencoba menaruh optimisme terlebih dahulu dengan memasang asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.

“Dengan upaya kita tahun depan akan menggenjot government spending agar lebih baik lagi,” jelas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/12/17/461135/menkeu-2016-masih-jadi-tahun-yang-berat-untuk-ekonomi
Sumber : METROTVNEWS.COM

long jump icon

ID: Menkeu mengungkapkan pula bahwa syarat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah mengatasi dua batu sandungan besar yang selama ini menghambat kemajuan. Keduanya adalah sulitnya melacak data pajak serta minimnya cadangan devisa karena hanya 11% devisa ekspor yang masuk ke sistem perbankan.

 

Menkeu menyatakan, pemerintah selama ini sulit memenuhi target penerimaan pajak karena minimnya data wajib pajak (WP), di samping kepatuhan mereka rendah. Kendala utama adalah masalah kerahasiaan bank yang tidak bisa ditembus aparat pajak. Padahal, kekayaan seseorang atau perusahaan tercermin pada rekening perbankan.

 

“Untuk minta data rekening harus ada alasan pemeriksaaan, harus ada izin menteri keuangan, juga OJK. Prosedurnya panjang. Nanti begitu izin pemeriksaan rekening bank keluar, tahu-tahu rekening mereka sudah kosong. Kadang ada oknum bank yang membocorkan,” kata Bambang.

 

Hal itu berbeda dengan institusi pajak AS, yakni IRS (Internal Revenue Services), yang dapat langsung memeriksa rekening bank wajib pajak tanpa harus meminta izin siapa pun. “Selama ini orang Ditjen Pajak seperti meraba-raba dalam gelap. Apalagi banyak di antara mereka yang tidak patuh, sehingga penerimaan tidak optimal dan tax ratio kita tertinggal dibanding Negara tetangga,” kata Menkeu.

 

Sementara itu, masalah kedua adalah cadangan devisa yang stagnan. Saat ini, hanya 11% cadangan devisa hasil ekspor yang masuk sistem perbankan. Menkeu menegaskan, semestinya cadangan devisa RI sangat mencukupi, karena pernah mengalami berbagai periode masa kejayaan ekspor, mulai bonanza minyak, booming ekspor tekstil, hingga kejayaan ekspor komoditas. “Tapi dari dulu cadangan devisa kita cuma segitu-segitu saja,” ujarnya.

 

Menkeu menegaskan, hal itu terjadi karena UU Lalu Lintas Devisa yang sangat liberal sehingga devisa bebas keluar masuk. Dia mencontohkan kebijakan negara tetangga, seperti Malaysia yang mewajibkan devisa ekspor untuk di-hold enam bulang di bank dan Thailand yang mewajibkan seluruh devisa ekspor dikonversi ke baht.

 

Menkeu menyebut dua masalah fundamental itu sebagai penyebab ekonomi RI tidak bisa tumbuh tinggi, minimal 7%. “Ada yang bilang ekonomi RI bisa tumbuh minimal 7% kalau dua masalah fundamental itu dibenahi,” kata dia. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-2-faktor-eksternal-bayangi-ekonomi-ri/135551

bird

Liputan6.com, Jakarta – Tantangan besar masih akan membayangi perekonomian Indonesia hingga akhir tahun. Harga komoditas yang rendah merupakan salah satu tantangan utama. Selain itu dampak kenaikan suku bunga AS juga akan ikut mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Bahkan, hal ini akan terus berlangsung hingga tahun depan. “Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan. Market mengantisipasi kemungkinan kenaikan Fed Fund rate, mungkin hari ini atau besok,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves dalam Indonesia Economic Quarterly (IEQ), di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya perekonomian Indonesia akan terus berfluktuasi menjelang kenaikan suku bunga AS. Hal ini yang menjadi tantangan bagi perekonomian nasional.

BACA JUGA

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik masih akan mampu diwujudkan Indoneaia dengan dorongan komitmen kebijakan infrastruktur dari pemerintah.

“Pemerintah harus komitmen terhadap pembangunan infrastruktur. Ekonomi Indonesia masih akan volatile di 2016. Tapi masih ada potensi untuk tumbuh,” ujar dia.

Ndiame Diop, Ekonom Utama Bank Dunia,  membenarkan jika di tahun depan tantangan perekonomian Indonesia masih akan berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 5,3 persen, lebih tinggi dari target pertumbuhan di 2015 yang sebesar 5  persen. Target 5,3 tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.(Vna/Nrm)

double arrow picSMALL

Jakarta Globe. Indonesia is not experiencing an economic crisis, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Luhut Panjaitan said on Monday, citing rising demand in a number of key sectors that had previously seen a slowdown.

Luhut said that cement production, as well as demand for motorcycles and steel, was back to normal.

“I’ve just received guests from REI [property group Real Estate Indonesia], and they told me that things are getting better now. Next year in the second quarter, property demand will increase again,” the coordinating minister said.

As reported by the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia’s economy grew 4.73 percent in the third quarter of this year, a slight increase compared with the 4.67 percent growth in the second quarter.

However, growth in the third quarter is still lower than the 5.01 percent recorded in the same period of 2014.

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memaparkan perbedaan kondisi ekonomi Indonesia pada 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia 2014 dan 2015 berbeda dengan kondisi ekonomi Tanah Air di rentang 2009–2013.

Pertama, harga komoditas. Saat ini harga komoditas telah merosot sehingga berdampak pada perekonomian di sejumlah daerah yang masih bergantung pada komoditas.

“Dulu tinggi sekarang harga komoditas rendah sehingga kita lihat ekonomi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pertumbuhan ekonomi dulu tinggi diatas nasional, sekarang hanya 2% hingga 3%,” ujarnya, Minggu (22/11/2015).

Aviliani memperkirakan tahun depan harga komoditas ini belum tentu dapat segera membaik sehingga pemerintah harus memiliki fokus pada daerah yang sangat bergantung dengan komoditas. Pasalnya, apabila pemerintah tidak segera bertindak maka akan berdampak pada angka pengangguran yang meningkat.

“Pemerintah harus punya concern pada daerah yang sangat tergantung dengan komoditas dan belum beralih bekerja yang lain. Kalau tidak pengguran terjadi pada provinsi yang bergantung komoditas. Itu bedanya,” kata Aviliani.

Harga komoditas yang merosot ini berdampak pada ekspor Indonesia yang juga turut menurun. Dulu, ekspor Indonesia mengalami peningkatan karena harga komoditas bukan dari sisi volume.

“Sekarang ekspor kita secara volume enggak turun banget tapi karena harga komoditas turun signifikan, maka secara signifikan pula ekspornya rendah,” ucapnya.

Sementara itu, untuk impor dikatakan menurun tetapi bila dilihat dari komposisinya yakni 75% merupakan impor bahan baku. Impor bahan baku ini mengalami peningkatan dari sebelumnya 70% di rentang 2009-2013.

Hal ini menunjukkan bahwa munculnya ekspansi dan pabrik baru yang menyebabkan ketergantungan impor menjadi tinggi. “Kalau impornya berkurang bagus enggak? Ya enggak bagus. Kenapa? Karena banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena produksi berkurang,” tutur Aviliani

Kedua, yakni terkait kondisi nilai tukar rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS senilai Rp13.500 hingga Rp13.800 ini berbeda pada saat dulu di rentang 2009 hingga 2013.

Pasalnya, pada saat itu Amerika melakukan kebijakan quantitative easing atau cetak uang sehingga mata uang di seluruh dunia terutama negara emerging market mengalami penguatan. “Saat Amerika sudah tidak cetak uang lagi, dana masuk ke Indonesia mulai menurun. Itulah mengapa rupiah melemah,” ujarnya

Kendati rupiah melemah, saat ini dana portofolio Indonesia masih tiga kali lipat dari foreign direct investment (FDI). Hal itu membuktikan Indonesia sangat mengandalkan dana jangka pendek. Apabila Indonesia tetap mengandalkan dana jangka pendek ini, maka sangat berat untuk menjaga nilai tukar dan volatilitas nilai tukar pun akan tetap tinggi.

Selain itu, aliran dana masuk atau capital inflow yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Indonesia masih mengandalkan dana jangka pendek sehingga volatilitas masih akan sangat tinggi,” kata Aviliani.

sindonews: Di  era globalisasi seperti saat ini, banyak gangguan  maupun gejolak yang sewaktu-waktu dapat membuat ekonomi negara keluar dari jalur. Untuk itu, perlu adanya suatu system pertahanan yang mempunyai mekanisme peredam dampak krisis yang built in pada dirinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Wakil Presiden Boediono, dalam sambutannya pada Forum Studi dan Diskusi Ekonomi 2015 di Auditorium Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, kemarin. “Ada tiga macam gangguan utama yang pernah menghadang ekonomi kita,” katanya.

Diantaranya, yang pertama merupakan gangguan dari gejolak harga komoditi-komoditi ekspor dan impor. Pada era 1980an silam, ekspor utama Indonesia merupakan minyak bumi. Harganya mengalami anjlok secara terus-menerus dengan konsekuensi serius pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan neraca perdagangan.

Kemudian pada dasawarsa 2000an sampai beberapa tahun lalu, mengalami hal yang kebalikannya. Yaitu harga minyak bumi terus-menerus meningkat. Tapi sayangnya pada masa itu sudah menjadi pengimpor minyak.

“Beberapa tahun ini, kita mengalami perlemahan berkepanjangan harga komoditi ekspor utama kita. Seperti batubara, mineral, kelapa sawit, dan karet. Kelompok gangguan ini kita sebut gejolak terms of trade, dengan berbagai konsekuensinya pada sektor riil dan keuangan dalam negeri,” ujarnya.

Kemudian gangguan yang kedua bersumber dari gejolak aliran modal. Di era globalisasi arus uang glonal yang jumlahnya triliunan dolar bisa berbalik arah dengan cepat dan imbasnya juga pada kurs. Likuiditas bank dan neraca modal atau capital account.

Pada putaran berikutnya, gejolak sektor keuangan ini kemudian merambat ke sektor riil berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tutup dan penurunan pertumbuhan.

“Kita mengalami sewaktu krisis keuangan Asia pada 1997-1998. Krisis yang meninggalkan jejak mendalam pada ekonomi kita. Kita mengalami hal yang sama pada masa krisis global tahun 2008-2009. Tetapi kali ini dengan kerusakan yang relative lebih ringan, berkat kesiapan kita yang lebih baik,” katanya.

Pada gangguan kelompok ketiga, lanjut dia, yang terkait dengan alam. Seperti El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan pada 1997-1998, tsunami 2004 dan bencana alam lainnya. “Nampaknya juga tahun ini (El Nino),” tuturnya.

Risiko gangguan seperti ini, suka atau tidak suka, akan selalu mengancam. Dari ketiga gejolak tersebut, pembalikan arus dana mempunyai dampak yang paling eksplosif di sektor keuangan. Sedangkan perubahan harga ekspor dan impor kurang eksplosif , tapi langsung masuk ke sektor riil dan bisa berlangsung lebih lama.

“Sementara itu, gangguan alam biasanya tidak memicu krisis, tapi dapat memperburuk keadaan. Jadwal kedatangan dari masing-masing gangguan, sulit diterka. Tetapi tentunya dampaknya akan lebih terasa berat apabila lebih dari satu macam gangguan terjadi secara bersamaan,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjutnya, perlu adanya pembentukan system pertahanan yang lebih efektif. Mempunyai mekanisme peredam dari dampak krisis tersebut. Artinya, pada tataran yang paling mendasar, struktur ekonomi harus dibangun sedemikian rupa agar tidak rentan terhadap gangguan tersebut.

“Kalau saya boleh mengibaratkan perekonomian sebagai sebuah kapal, konstruksi kapal itu harus tidak mudah oleng, tahan terpaan ombak, tidak mudah bocor, dan sebagainya,” katanya.

Untuk mengemudikan perekonomian dalam kondisi gangguan yang sewaktu-waktu bisa mengancam, harus perlu adanya satu prinsip kehati-hatian dan kuat untuk mengurangi risikonya. Dari kedua prinsip tersebut,  perlu adanya suatu design lini pertahanan.

Yaitu, lini pertahanan yang mengandalkan pada struktur ekonomi tahan krisis. Untuk menghindari terbenturnya struktur ekonomi yang rawan atau memperparah dampak guncangan.

“Sebagai contoh ketergantungan pada ekspor sejumlah kecil komoditi dan ketergantungan terlalu besar pada impor komodisi yang bersifat strategis. Misal , pangan dan energi. Negara seperti itu akan rawan terhadap gejolak terms of trade,” katanya.

Garis pertahanan kedua, ada pada tataran kebijakan. Kuncinya menanamkan kultur kehati-hatian di lembaga-lembaga utama pengelola ekonomi makro dan moneter.

“Memegang prinsip kehati-hatian harus sudah menjadi bagian dari insting para pembuat kebijakan,” katanya.

Untuk garis pertahanan ketiga, dilaksanakan pada saat-saat krisis. Ketika itulah diperlukan sebuah aturan yang jelas pada pihak-pihak yang harus menangani krisis untuk bertindak, secara sendiri-sendiri atau bersama.

“Lini pertahanan ketiga sangat penting karena merupakan lini terakhir untuk mengatasi krisis. Lini ini terdiri dari sebuah protocol yang harus dapat menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan untuk bergerak cepat dan tepat pada saat krisis,” ucapnya.

Mengenai penerapan ekonomi Islam, menurutnya memang bagus. Akan tetapi tetap harus dilakukan secara bertahap bila akan dijalankan. “Ekonomi Islam betul bagus, tapi tidak bisa diterapkan begitu saja. Harus berjalan secara bertahap, bisa dijalankan nantinya,” jelasnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, mengatakan sistem ekonomi berjalan terus menuju ke arah yang diharapkan baik. Bukan pada soal agama, tapi produk yang dihasilkan.

“Bagaimana membangun ekonomi yang siapapun bisa masuk, maka pemerintah menerapkan perbankan syariah. Penyempurnaan itu berjalan terus,” katanya.

Penyempurnaan dari sistem ekonomi Islam itu perlu dikembangkan, supaya menjawab banyak persoalan. Tidak menutup kemungkinan, penerapan ekonomi Islam bisa dilakukan pemerintah. “Itu bagian dari penyempurnaan,” ucapnya.
(dol)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1063537/34/perlu-ada-ketahanan-sistem-untuk-ekonomi-negara-1448170832

valentineEVERYsmall

JAKARTA-Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai jika suku bunga The Federal Reserve AS naik pada Desember 2015 ketidakpastian ekonomi akan berakhir dan menuntaskan sebagian besar efek negatif eksternal terhadap ekonomi Indonesia.

“Ketika sudah naik Desember 2015 nanti, maka sudah lewat ketidakpastian itu. Lalu apakah orang menunggu kenaikan suku bunga kedua. Tren kenaikan suku bunga sekarang sudah berbeda,” ujarnya dalam paparan ekonomi dan pasar modal 2016 yang digelar Aberdeen Asset Management di Jakarta, Kamis.

“Kenaikan suku bunga yang pertama sangat penting, yang kedua mungkin saja penting, dan yang ketiga sama sekali tidak penting,” tambahnya.

Mirza memahami saat ini pelaku pasar sangat menanti kepastian suku bunga The Fed pada Desember 2015 sehingga tekanan di pasar finansial masih membayangi.

Menurt dia, kenaikan suku bunga The Fed setelah penaikan perdana akan bertahap dan sangat perlahan. Dengan begitu imbasnya bagi pasar finansial negara “emerging markets” tidak besar.

“Jadi bagi saya ketidakpastiannya sudah lewat (setelah kenaikan suku bunga pertama). Nah silahkan terjemahkan sediri jika ketidakpastian sudah lewat itu akan seperti apa perekonomian,” ujarnya.

Menurut dia, ketidakpastian dari kenaikan bunga The Fed menjadi sumber terbesar tekanan bagi perekonomian negara berkembang saat ini.

Namun, selain dari The Fed, kata dia, tekanan lain juga masih menghadang dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dimana negara Tirai Bambu sedang mengahdap fase normal baru setelah pertumbuhan dua digit, menjadi satu digit.

Mirza mengatakan beberapa upaya Tiongkok untuk menuju stabilisasi ekonomi sudah mulai terasa. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Sentral Tiongkok mulai membuahkan hasil.

“Sebelum turunkan suku bunga, Tiongkok juga beberapa kali melonggarkan Giro Wajib Minimum. Dampak dari itu yang perlu kita tunggu,” kata dia.

Dari sisi domestik, Mirza meyakini, paket kebijakan pemerintah akan signifikan memperbaiki struktural ekonomi Indonesia.

Dia menyambut baik kebijakan deregulasi pemerintah untuk industri dan investasi. Selain itu, dia juga meyakini, pengembangan pariwisata dengan kebijakan bebas visa bagi 90 negara akan mendongkrak jumlah cadangan devisa.

“Tinggal kita pantau implementasinya, apakah sudah ada peraturan turunan untuk penerapannya,” ujarnya.

Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah melontarkan pendapat berbeda. Dia menilai kenaikan suku bunga The Fed mendatang belum tentu mengakhiri ketidakpastian eksternal bagi perekonomian Indonesia.

“Ada yang coba petakan dampak kenaikan Fed rate. Yang menarik, pada April-Agustus 1980, AS menaikkan suku bunganya, dan 1981 AS resesi ekonomi. Maka ketika the Fed itu menaikkan suku bunga, apakah sumber ketidakpastian akan hilang atau muncul yang baru? Itu belum pasti,” kata Firmanzah.

Berbagai analis memperkirakan akan terdapat periode penyesuaian (adjustment) selama 6 bulan pasca kenaikan Fed rate oleh banyak negara. kata dia.(ant/hrb)

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/fed-naik-ketidakpastian-ekonomi-berakhir/133028
Sumber : INVESTOR DAILY

bird

JAKARTA ID – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah gencar menyosialisasikan aturan mengenai logo Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada 118 barang yang diperdagangkan.

Salah satu dari barang yang diwajibkan menggunakan logo SNI adalah mainan anak. Sayangnya, pembuatan logo mainan anak masih dinilai mahal. Sehingga beberapa pemasok dan produsen tidak mendaftarkan barangnya untuk mendapatkan sertifikat SNI.

Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas mengatakan, produsen dan pemasok mainan acap kali mengeluhkan mahalnya pendaftaran SNI untuk satu barang.

“Keluhannya setiap pengurusan SNI itu karena biaya cukup besar,” kata dia kepada Okezone, Selasa (16/11/2015).

Dia menyebutkan, biayanya sekira 15 sampai 20 persen dari cost. Dengan begitu, tidak sedikit produsen memilih ‘nakal’ dan nekat menjual mainan tanpa logo SNI.

Beban ini tidak hanya dirasakan pemasok dan produsen. Karena tingginya harga pendaftaran, harga jual ke pengecer pun ikut tinggi. Imbasnya pengecer harus memasang harga tinggi pada mainan yang dijual.

Sudah tentu, kata dia, mempengaruhi pendapatan penjual. Masyarakat jadi ogah membeli mainan yang dipatok dengan harga tinggi.

“Di pengecer tentu kan harga naik tinggi, daya beli rendah, itu dampaknya ke pedagang, daya beli masyarakat jadi rendah,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/16/320/1250453/curhatan-importir-mainan-urus-sni-mahal-banget
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suharyanto mengatakan, Provinsi Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) sebesar 58,27 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,37 persen dan Pulau Kalimantan 7,99 persen.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB kuartal III 2015 mencapai Rp 2.982,6 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp 2.311,2 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2015 sebesar 4,73 persen didorong oleh hampir semua lapangan usaha.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,83 persen,” katanya.

Sedangkan sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,56 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

double arrow picSMALL

Jakarta infobank –PT Jasa Marga Tbk, mulai menaikkan tarif layanan jalan tol di 15 ruas. Kenaikan tarif masuk tol tersebut bervariasi mulai dari Rp500 per ruas hingga Rp2.500. Pasalnya, penyesuaian tarif tol ini rutin dilakukan setiap dua tahun sekali.

Adanya kenaikan tarif tol tersebut, dikhawatirkan akan ikut menyumbang inflasi hingga akhir tahun ini yang ditargetkan 4%plus minus 1%. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, bahwa kenaikan tarif tol ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. “Naiknya tarif tol ini saya rasa gak terlalu signifikan terpengaruhi. Tarif tolkan naiknya gak sampai 100% kan yaa. Jadi gak terlalu berpengaruh signifikan,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, di Jakarta, Senin, 2 November 2015.

Kontribusi tarif jalan tol terhadap inflasi sendiri sangatlah kecil yakni hanya 0,01%. Lain halnya jika yang mengalami kenaikan adalah, harga bahan makanan, Tarif Dasar Listrik (TDL), elpiji, dan bahan bakar minyak (BBM) yang dampaknya terhadap tingkat inflasi cukup besar.

Kenaikan tarif tol yang mulai berlaku 1 November 2015 berdasarkan surat putusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.507/KPTS/M/2015 tentang penyesuaian tarif. Dalam surat putusan tersebut kenaikan tarif tol diberlakukan pada 15 ruas tol.  Hal ini sesuai dengan aturan dalam penyesuaian tarif tol yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.38/2004 tentang jalan dan Pasal 68 ayait 1 mengenai peraturan pemerintah No.15/2005 tentang jalan tol bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif yang sesuai dengan pengaruh inflasi.

Berikut 15 ruas tol di Indonesia yang tarifnya mengalami kenaikan:
1. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
2. Tol Jakarta-Tangerang
3. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
4. Tol Lingkar Luar Jakarta
5. Tol Padalarang-Cileunyi
6. Tol Semarang Seksi ABC
7. Surabaya-Gempol
8. Palimanan-Plumbon-Kanci
9. Cipularang
10. Belawan-Medan-Tanjung Morawa
11. Serpong-Pondok Aren
12. Ujung Pandang tahap 1 dan tahap 2
13. Pondok Aren-Ulujami
14. Tol Bali Mandara
15. Tangerang-Merak (*) Rezkiana Nisaputra

valentineEVERYsmall

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan dua paket kebijakan ekonomipada September lalu dan selanjutan segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap III.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan paket ke III arahnya akan lebih menukik targetnya dibandingkan paket pertama dan kedua. “Intinya paket ini akan lebih menukik lebih jelas targetnya,”tutur Bambang di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurutnya, paket ke III, pertama ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan, mengingat terpengaruh kondisi nilai tukar, kemudian penurunan produksi akibat daya beli menurun.

“Sisi pertama dalam paket kebijakan kita lakukan evaluasi harga energi supaya tidak memberatkan. Harga energi di semua jenis dalam tren turun, namun berapa persis diturunkannya nanti diumumkan,” tuturnya.

Menurut Bambang, paket kebijakan tahap III ditujukan agar perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya. Lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan akan memberikan kredit usaha bagi UKM padat karya.

“Memberikan dukungan bagi UKM yang terancam usahanya, terganggu kondisinya sekarang. Kredit ini utamanya pada UKM padat karya,”tuturnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226371/menkeu-sebut-paket-kebijakan-tahap-iii-lebih-menukik
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Di tengah perlambatan ekonomi global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2015 meningkat, jika dibandingkan semester I-2015. Hal ini disampaikan Jokowi di PT Adis Dimension Foodwater.

“Di semester II ini, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik. Negara lain anjloknya lebih dari 1,5-2 persen. Kita turunnya 0,3 persen,” kata Jokowi, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Jokowi mendapatkan laporan dua hari lalu mengenai kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan belanja APBN seperti APBD provinsi, kabupaten/kota sudah terserap, bahkan laporan terakhir serapan APBN mencapai 64 persen. Diperkirakan, akhir tahun serapan anggaran mencapai 92 persen.

“Sehingga kita harapkan itu berdampak kepada ekonomi kita. Optimisme itu yang ingin kita sampaikan, jangan sampai situasi ekonomi melambat justru pesimis. Yang harus kita tumbuhkan itu optimisme,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus naik. Diharapkan, tahun depan pun pertumbuhan ekonomi akan mulai merangkak naik step by step sesuai target yang ditentukan yakni tumbuh sebesar 7 persen.

“Negara lain boleh turun (ekonominya), tapi negara kita naik pertumbuhannya,” tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226360/jokowi-ekonomi-negara-lain-anjlok-ri-harus-naik
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan era Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri mengatakan pemerintah harus berpikir realistis tanpa ekspektasi target tinggi. Dengan demikian, maka kepastian akan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dicapai.

Menurutnya, ekspektasi pemerintah akan pertumbuhan yang ditargetkan bertumbuh tinggi tahun ini membuat kepercayaan seluruh stakeholder mulai dari masyarakat, pengusaha, investor dan lainya menjadi berkurang.

“Kalau ditargetkan tinggi-tinggi target pertumbuhan akan gagal. Dunia juga enggak salah kan, jika pertumbuhan memang benar-benar 4,5 persen atau 4,7 persen. Growth kita 4,5-4,7 persen. Ekspektasi tinggi-tinggi kalau tidak tercapai kan sulit nantinya,” ujar Chatib dalam Seminar Nasional “Quo Vadis Ekoomi Indonesia”, di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Dia mengatakan, selama 10 tahun membantu di pemerintahan, Chatib tidak mempercayai adanya perubahan drastis. Artinya, cukupkan yang bagus-bagus dan jangan berpikir semua bisa terwujud. “Karena semuanya kan belum pasti. Jadi berpikir saja yang realistis, tidak ada perubahan yang langsung cepat,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengatakan seluruh stakeholder jangan pernah menganggap kondisi ekonomi saat ini lebih jelek dibandingkan kondisi zaman-zaman Presiden siapa pun. “Istilah “Enak Jaman Ku Toh”, semua itu enggak ada, berpikirlah yang ada saat ini, jangan melihat ke belakang,” tuturnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/20/1226361/mantan-menkeu-minta-pemerintah-realistis
Sumber : OKEZONE.COM

Di samping itu, Sunarsip menyebut pemerintah dan BI juga mesti membuat kebijakan yang tepat untuk mengembalikan atau mempertahankan daya beli masyarakat di tengah membesarnya gelombang PHK.

 

“Jadi, intinya, pemerintah saat ini ditantang untuk mengembalikan trust dan kredibilitasnya kepada pasar dalam jangka pendek, di antaranya pada tiga poin itu. Jika pemerintah mampu melakukannya dalam jangka pendek, akan bagus ke rupiah. Kalau tidak, rupiah akan sulit menguat dalam jangka pendek, walaupun ada paket-paket kebijakan lanjutan. Tapi, itu baru akan berdampak dalam jangka menengah dan panjang,” kata dia.

 

Terkait rencana pemerintah dan OJK mengeluarkan paket kebijakan lanjutan, Sunarsip mengatakan hal itu memang perlu terus dilakukan untuk mengembalikan trust dan pembenahan ekonomi nasional, walaupun dampak positifnya kemungkinan baru akan dirasakan dalam jangka panjang.

 

Dia sudah mendengar, Oktober ini, pemerintah tengah mempertimbangkan penurunan haga BBM bersubsidi untuk menaikkkan daya beli masyarakat. Namun, hal itu perlu dilakukan hati-hati dan jangan sampai merugikan Pertamina, yang selama ini telah mengeluh masih merugi karena harus menjual BBM bersubsidi dari pemerintah.

 

Sementara itu, dia menilai penurunan harga BBM bersubsidi bisa berdampak negatif terhadap neraca transaksi berjalan, yang mulai membaik. Rencana penurunan harga BBM bersubsidi bisa menjadi beban pemerintah karena harus membayar lebih mahal minyak yang diimpor dibandingkan menjualnya lebih murah ke masyarakat.

 

Menurut dia, rencana OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan untuk UMKM, di antaranya tentang modal ventura untuk para pengusaha kecil dan menengah yang belum tersentuh kredit perbankan (bankable) tapi sangat potensial, sangat bagus. Kebijakan ini sudah lama menjadi wacana, tapi belum pernah direalisasikan, serta belum terlalu dikenal di mata investor.

 

“Dampaknya akan lebih bagus ke sektor UMKM. Kalau ke rupiah belum akan direspons baik dalam jangka pendek. Apalagi, ventura hal baru dan belum terlalu dikenal pasar,” kata Sunarsip. (bersambung)

 

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/pemerintah-bi-harus-kembalikan-daya-beli-masyarakat/128980
Sumber : INVESTOR DAILY

ID_Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip berpendapat, paket kebijakan I, II, dan seterusnya memang perlu terus dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas moneter Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan investor, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

 

Jika hal itu terus dilakukan dan mampu meng-counter isu global, terutama rencana kenaikan Fed Fund rate (FFR), rupiah berpeluang kembali menguat atau paling tidak, tingkat atau persentase pelemahannya bisa ditahan lebih baik.

 

Dia memperkirakan rupiah masih akan berpeluang melemah dan fluktuasi hingga akhir tahun ini karena masih dipengaruhi oleh kebijakan The Fed yang belum jelas. Bulan lalu, The Fed telah memutuskan tidak menaikkan FFR.

 

“Kalau perkiraan saya, rupiah bisa menuju 15.000 hingga akhir tahun. Namun, jika pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan mampu mengembalikan trust pasar dan investor, serta melawan sentimen buruk global, bukan tak mungkin rupiah bisa kembali bergerak ke level Rp 14.000 pada akhir tahun,” ujar Sunarsip, Sabtu (3/10).

 

Dia menilai paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan keringanan pajak surat deposito Bank Indonesia (SDBI) untuk valas dan juga kebijakan BI di antaranya mulai mengintervensi pasar valas spot dan forward, serta diterbitkannya Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas sebenarnya sudah cukup bagus untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

 

“Kebijakan tersebut pada intinya akan mempermudah pencarian valas di pasar keuangan dalam negeri. Selain itu, pemerintah dan otoritas keuangan dan moneter juga mendorong agar valas sulit dibawa ke luar negeri. Namun, kebijakan itu lebih bersifat struktural dan dampaknya memerlukan waktu,” ucap dia.

 

Sunarsip mengingatkan pemerintah, serta BI dan OJK agar membuat kebijakan jangka pendek, di antaranya dengan mempermudah penyediaan valas untuk pembayaran utang luar negeri, terutama bagi sektor swasta. Selama ini, salah satu penyebab pelemahan rupiah karena banyaknya swasta yang berburu dolar AS untuk membayar utang.

 

Dia juga menyarankan pemerintah perlu menunjukkan kemampuannya dalam menangani sektor riil, terutama terkait mulai membesarnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. “Jadi, pemerintah harus bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi PHK dalam jangka pendek, sehingga pasar kembali percaya,” ujar dia. (bersambung)

 

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/kembalikan-kepercayaan-pasar/128981
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA – Melemahnya data-data ekonomi di Amerika Serikat (AS) nampaknya memberikan dampak negatif pada nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang dunia. Salah satu mata uang yang ikut menguat adalah Rupiah.

Analisis Senior OCBC Securities, Budi Wibowo, mengatakan data ekonomi Amerika yang jelek, membuat the Fed tidak akan berani menaikkan suku bunga. Meski demikian, dia melihat Rupiah akan kembali tertekan jika the Fed telah bereaksi.

“Jika the Fed naikkan suku bunga, Rupiah masih akan tertekan. Data ekonomi Amerika jelek, jadi berpotensi ditunda tahun depan, sekira Januari-Febuari,” kata dia di iBCM, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Melansir yahoofinance, Rupiah berhasil menguat 133 poin atau 0,9 persen ke Rp14.602 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini berada di kisaran Rp14.527-R[14.740 per USD.

Sementara di pasar spot Asia, berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan non-delivery forward menguat 55 poin atau 0,3 persen ke Rp14.590 per USD. Bloomberg mencatat, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp14.583-Rp14.651 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/278/1226109/rupiah-pagi-ini-kembali-hajar-dolar-as

Sumber : OKEZONE.COM

Sabtu, 3 Oktober 2015 – 14:55 wib

Intervensi BI Dianggap Percuma oleh Rizal Ramli

JAKARTA – Belakangan ini nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, Rupiah bertahan di level Rp14.600-an per USD.Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menilai, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menggebrak ekspor Indonesia. Salah satu caranya, Indonesia membuat kredit ekspor.

“Dari pada BI setiap hari intervensi USD250 juta, itu pun jebol,” kata Rizal di Pasaraya Blok M, Sabtu (3/10/2015.

Rizal bilang, jika uang tersebut dimanfaatkan untuk memberikan kredit ekspor, banyak pengusaha yang akan terbantu. Apalagi saat ini pabrik di Indonesia kelebihan produksi lantaran penjualan ritel menurun 30 persen.

“Pabrik kita kelebihan produksi, Rupiah lemah, itu dua faktor yang bisa genjot ekspor Indonesia, asal dibantu dengan adanya kredit ekspor,” jelas Rizal.

Menurutnya, negara membutuhkan terobosan baru untuk mengentaskan masalah seperti pelemahan Rupiah.

“New problem need, new solutions. Kalau kita bolak-balik melihat masalah dengan cara lama kita makin tenggelam, kita perlu cara tidak konvensional untuk manfaatkan momentum krisis ini,” tukasnya.

(mrt)

Bandung infobank–Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2015 tercatat 4,67% atau melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yakni 4,71%. Menurut Bank Indonesia (BI), naik turunnya ekonomi nasional tergantung dari pertumbuhan negara mitra dagang seperti China.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Grup Pengelolaan Relasi BI, Arbonas Hutabarat, di Bandung, Sabtu, 5 September 2015. Menurutnya, China merupakan salah satu mitra dagang Indonesia yang ekonominya sangat berpengaruh.

Sejalan dengan China yang merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, Arbonas mengungkapkan, setiap perekonomian China menurun 1%, maka akan berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia hingga 0,6%. Hal ini dikarenakan China sebagai pembeli dan Indonesia sebagai penjual.

“Ada bahayanya pertumbuhan China bagi indonesia, setiap 1% penurunan akan berdampak pada penurunan 0,6% terhadap perekonomian indonesia. Mereka itu pembeli, kalau harga komoditas turun dan permintaan dunia turun, kita bakal kena dampaknya,” ujarnya.

Dia mengatakan, empat komoditas unggulan Indonesia yang saat ini tengah mengalami anjlok, telah mengakibatkan permintaan China ikut menurun. Adanya kondisi itu, telah berdampak kepada ekspor Indonesia yang menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional ikut terkena imbasnya.

“Ekspor kita merosot. Contohnya batubara turun dari 173 dolar per metrik ton pada 2008 turun jadi 57 dolar per metrik ton pada 2015. Nah kenapa China mendevaluasi mata uangnya, karena ekspornya itu turun terus,” tutup Arbonas. (*)

Jakarta infobank–Bank Indonesia (BI) menilai, masih berlanjutnya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi oleh tren pelambatan pertumbuhan ekonomi dan arus modal keluar yang terjadi di pasar saham.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, di Jakarta, Jumat, 25 September 2015. “Rupiah ini kan juga dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi, terutama juga di equity market,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang diperkirakan hanya sebesar 4,9%, terutama didorong oleh kegiatan proyek infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan, misalnya penjualan semen yang mengalami peningkatan hingga 14%

Selain peningkatan pada penjualan semen yang tumbuh 14%, peningkatan signifikan juga terjadi pada impor besi dan baja sebesar 60%. Hal ini menandakan bahwa belanja modal pemerintah mengalami kenaikan dan sudah terakselerasi.

Lebih lanjut Juda mengungkapkan, prospek yang lebih positif pada pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada kuartal III dan kuartal IV-2015, diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar modal yang mengalami capital outflow.

“Kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan di atas 5%. Sebenarnya saat ini ekonomi sudah mulai rebound,” tutup Juda. (*)

suara pembaruan: Dua paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini menghasilkan respons dari beragam perwakilan dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan inti paket dari kebijakan pemerintah adalah serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi yang dinilai masih belum akan terasa dampaknya dalam waktu dekat.

“Paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah pada intinya adalah deregulasi dan debirokratisasi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan iklim investasi sehingga investasi akan masuk ke Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi, ujar dia, juga sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah karena hingga saat ini, peringkat kemudahaan berbisnis Indonesia masih sangat rendah (peringkat 114) jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (peringkat 26), Malaysia (18), Singapura (1), Filipina (95), dan Vietnam (78).

“Deregulasi dan debirokratisasi dalam paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu diapresiasi,” ujarnya.

Rosan melanjutkan, meski deregulasi dan debirokratisasi sangat penting, namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat, dan baru terasa dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan.

Ia mengingatkan bahwa Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan sepanjang tahun 2015, seperti pada Agustus penurunan Indeks Kondisi Ekonomi sebesar 2,3 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 0,5 poin dari bulan sebelumnya.

“Hasil survei mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga semakin menurun pada September 2015. Penurunan tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang,” katanya.

Rosan berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan.

Namun, lanjutnya, walaupun belum dapat dirasakan langusung, tetapi kebijakan pemerintahan tahap II ini dinilai sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan yang ada.

“Misalnya, pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing selama sebulan di perbankan dalam negeri,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, pemotongan akan lebih tinggi lagi, yakni tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Efektif 2016 Masukan lain terkait dengan paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah, dinilai masih fokus dalam memperkuat investasi dan pasar modal, sementara efektivitas untuk sektor riil dalam negeri diperkirakan baru terlihat pada tahun 2016.

“Kedua paket kebijakan masih bertujuan memperkuat investasi, meredam rupiah dan pasar modal. Bagi sektor riil, baru akan berdampak tahun depan bahkan sampai akhir tahun 2016,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dampak efektivitas baru terlihat pada tahun 2016 untuk sektor riil sebab dengan adanya kebijakan baru, langkah berikut dari para pengusaha dan investor akan membuat rencana bisnis baru sambil mengamati bagaimana sektor lain berbenah.

Dia berpendapat, kesamaan paket kebijakan jilid I dan II dari pemerintah adalah sama-sama mendorong “supply side” (sisi penawaran) seperti produksi dan investasi berjangka panjang.

Paket tersebut, lanjutnya, berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu, dan belum berfokus pada penguatan permintaan yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek.

“Sebab itu, kebijakan ini belum akan mendorong perdagangan, penguatan logistik, dan jaringan distribusi dalam jangka pendek,” papar Ketum Hipmi.

Ia juga menilai kebijakan itu juga belum langsung akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebelumnya, Ketua Bidang Perbankan Himpi Irfan Anwar mengemukakan, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

“Negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha, kecil, dan menengah (UKM) untuk menghadapi krisis,” ujar Irfan Anwar di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hal tersebut karena dalam beberapa episode krisis ekonomi di Indonesia, UKM dinilai mampu menyelamatkan perekonomian.

Selain itu, lanjutnya, UKM di Tanah Air juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak daripada usaha-usaha besar.

“Kami harapkan dalam paket-paket ekonomi, UKM ini perlu diakomodasi,” kata Irfan dan menambahkan, UKM mampu bertahan dan dapat menggenjot ekspor lebih kuat lagi.

Pemerintah RI juga telah mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp30 triliun atau sesuai target pada tahun 2015 dapat terserap dan tersalurkan guna membantu sektor UMKM di dalam negeri.

Tidak Langsung Sebagaimana telah diwartakan, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diakui tidak secara langsung bisa membuat perekonomian nasional menjadi baik seketika karena ada beberapa tahap yang dilalui untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

“Memang (paket kebijakan ekonomi) itu tidak serta merta (langsung membuat ekonomi menjadi baik),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9).

Wapres mengemukakan bahwa paket tersebut merupakan upaya yang terdiri beberapa langkah yang harus diambil seperti adanya langkah-langkah penghematan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, ke depannya bakal ada paket-paket kebijakan lainnya yang lebih merespons kebutuhan pasar.

“Sekarang baru paket kebijakan terkait deregulasi di perdagangan dan perindustrian,” katanya.

Teten juga memaparkan, dalam jangka pendek pemerintah ingin memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatakan investasi dan stabilisasi harga, kemudian menaikkan ekspor.

Kepala Staf Kepresidenan juga menuturkan, daya beli masyarakat bisa meningkat kalau ada peningkatan aktivitas perekonomian dalam negeri yang lebih bergairah sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan daya beli tersebut.

Menurut dia, kalau efek jangka pendek dari paket kebijakan ekonomi bisa langsung memperkuat nilai tukar rupiah maka hal itu dinilai tidak mungkin kecuali bila ada aliran dana yang masuk melimpah dari luar negeri serta terjadinya peningkatan ekspor.

Pemerintah Republik Indonesia juga sedang memperbaiki iklim investasi karena diakui bahwa untuk negara sasaran ekspor juga sedang mengalami pelemahan permintaan.

“Negara ekspor juga sedang lemah permintaannya. Nilai rupiah baru akan kuat kalau ada cash in flow penanaman modal sehingga dana masuk melimpah di dalam negeri,” katanya. [Ant/N-6]

beautiful: banyak TAWAAN dan CANDA jelang KRISIS RAKSASA

big-dancing-banana-smiley-emoticon

minutes on FOMC end of 2008, January

A meeting of the Federal Open Market Committee was held in the offices of the Board of Governors of the Federal Reserve System in Washington, D.C., on Tuesday, January 29, 2008 at 2:00 p.m. and continued on Wednesday, January 30, 2008 at 9:00 a.m.
Present:
Mr. Bernanke, Chairman
Mr. Geithner, Vice Chairman
Mr. Fisher
Mr. Kohn
Mr. Kroszner
Mr. Mishkin
Ms. Pianalto
Mr. Plosser
Mr. Stern
Mr. Warsh

Messrs. Evans, Lacker, and Lockhart, and Ms. Yellen, Alternate Members of the Federal Open Market Committee

Messrs. Hoenig, Poole, and Rosengren, Presidents of the Federal Reserve Banks of Kansas City, St. Louis, and Boston, respectively

Mr. Madigan, Secretary and Economist
Ms. Danker, Deputy Secretary
Mr. Skidmore, Assistant Secretary
Ms. Smith, Assistant Secretary
Mr. Alvarez, General Counsel
Mr. Baxter, Deputy General Counsel
Mr. Sheets, Economist
Mr. Stockton, Economist

Messrs. Connors, English, and Kamin, Ms. Mester, Messrs. Rosenblum, Slifman, Sniderman, Tracy, and Wilcox, Associate Economists

Mr. Dudley, Manager, System Open Market Account

Mr. Struckmeyer,1 Deputy Staff Director, Office of Staff Director for Management, Board of Governors

Mr. Parkinson,2 Deputy Director, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Mr. Clouse, Senior Associate Director, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Ms. Liang and Messrs. Reifschneider and Wascher, Associate Directors, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Ms. Barger2 and Mr. Greenlee,2 Associate Directors, Division of Banking Supervision and Regulation, Board of Governors

Mr. Gibson,2 Deputy Associate Director, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Mr. Dale, Senior Adviser, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Oliner, Senior Adviser, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Messrs. Durham and Perli, Assistant Directors, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Blanchard, Assistant to the Board, Office of Board Members, Board of Governors

Mr. Small, Project Manager, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Bassett,3 Senior Economist, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Doyle,3 Senior Economist, Division of International Finance, Board of Governors

Ms. Kusko, 3 Senior Economist, Division of Research and Statistics, Board of Governors

Mr. Luecke, Senior Financial Analyst, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Mr. Driscoll, Economist, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Ms. Low, Open Market Secretariat Specialist, Division of Monetary Affairs, Board of Governors

Ms. Green, First Vice President, Federal Reserve Bank of Richmond

Messrs. Fuhrer and Judd, Executive Vice Presidents, Federal Reserve Banks of Boston and San Francisco, respectively

Messrs. Altig and Angulo,2 Mses. Hirtle2 and Mosser, Messrs. Peters2 and Rasche, Senior Vice Presidents, Federal Reserve Banks of Atlanta, New York, New York, New York, New York, and St. Louis, respectively

Mr. Hakkio, Senior Adviser, Federal Reserve Bank of Kansas City

Mr. Krane, Vice President, Federal Reserve Bank of Chicago

Mr. Weber, Senior Research Officer, Federal Reserve Bank of Minneapolis

1. Attended Wednesday’s session. Return to text
2. Attended portion of the meeting relating to the analysis of policy issues raised by financial market developments. Return to text
3. Attended portion of the meeting relating to the economic outlook and monetary policy decision. Return to text

In the agenda for this meeting, it was reported that advices of the election of the following members and alternate members of the Federal Open Market Committee for a term beginning January 29, 2008 had been received and that these individuals had executed their oaths of office.

The elected members and alternate members were as follows:

Timothy F. Geithner, President of the Federal Reserve Bank of New York, with Christine M. Cumming, First Vice President of the Federal Reserve Bank of New York, as alternate.

Charles I. Plosser, President of the Federal Reserve Bank of Philadelphia, with Jeffrey M. Lacker, President of the Federal Reserve Bank of Richmond, as alternate.

Sandra Pianalto, President of the Federal Reserve Bank of Cleveland, with Charles L. Evans, President of the Federal Reserve Bank of Chicago, as alternate.

Richard W. Fisher, President of the Federal Reserve Bank of Dallas, with Dennis P. Lockhart, President of the Federal Reserve Bank of Atlanta, as alternate.

Gary H. Stern, President of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, with Janet L. Yellen, President of the Federal Reserve Bank of San Francisco, as alternate.

By unanimous vote, the following officers of the Federal Open Market Committee were selected to serve until the selection of their successors at the first regularly scheduled meeting of the Committee in 2009:

Ben S. Bernanke Chairman
Timothy F. Geithner Vice Chairman
Brian F. Madigan Secretary and Economist
Deborah J. Danker Deputy Secretary
David W. Skidmore Assistant Secretary
Michelle A. Smith Assistant Secretary
Scott G. Alvarez General Counsel
Thomas C. Baxter, Jr. Deputy General Counsel
Richard M. Ashton Assistant General Counsel
D. Nathan Sheets Economist
David J. Stockton Economist

Thomas A. Connors
William B. English
Steven B. Kamin
Loretta J. Mester
Arthur J. Rolnick
Harvey Rosenblum
Lawrence Slifman
Mark S. Sniderman
Joseph S. Tracy
David W. Wilcox Associate Economists
By unanimous vote, the Committee made a few amendments to its rules and to the Program for Security of FOMC Information. The amendments primarily addressed the Committee’s practice of approving the minutes via notation vote, attendance at Committee meetings, and access to Committee information by System employees.

By unanimous vote, the Federal Reserve Bank of New York was selected to execute transactions for the System Open Market Account.

By unanimous vote, William C. Dudley was selected to serve at the pleasure of the Committee as Manager, System Open Market Account, on the understanding that his selection was subject to being satisfactory to the Federal Reserve Bank of New York.

By unanimous vote, the Authorization for Domestic Open Market Operations was reaffirmed in the form shown below:

AUTHORIZATION FOR DOMESTIC OPEN MARKET OPERATIONS
(Reaffirmed January 29, 2008)

1. The Federal Open Market Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York, to the extent necessary to carry out the most recent domestic policy directive adopted at a meeting of the Committee:

(a) To buy or sell U.S. Government securities, including securities of the Federal Financing Bank, and securities that are direct obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, any agency of the United States in the open market, from or to securities dealers and foreign and international accounts maintained at the Federal Reserve Bank of New York, on a cash, regular, or deferred delivery basis, for the System Open Market Account at market prices, and, for such Account, to exchange maturing U.S. Government and Federal agency securities with the Treasury or the individual agencies or to allow them to mature without replacement;

(b) To buy U.S. Government securities, obligations that are direct obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, any agency of the United States, from dealers for the account of the System Open Market Account under agreements for repurchase of such securities or obligations in 65 business days or less, at rates that, unless otherwise expressly authorized by the Committee, shall be determined by competitive bidding, after applying reasonable limitations on the volume of agreements with individual dealers.

(c) To sell U.S. Government securities and obligations that are direct obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, any agency of the United States to dealers for System Open Market Account under agreements for the resale by dealers of such securities or obligations in 65 business days or less, at rates that, unless otherwise expressly authorized by the Committee, shall be determined by competitive bidding, after applying reasonable limitations on the volume of agreements with individual dealers.

2. In order to ensure the effective conduct of open market operations, the Federal Open Market Committee authorizes the Federal Reserve Bank of New York to lend on an overnight basis U.S. Government securities held in the System Open Market Account to dealers at rates that shall be determined by competitive bidding. The Federal Reserve Bank of New York shall set a minimum lending fee consistent with the objectives of the program and apply reasonable limitations on the total amount of a specific issue that may be auctioned and on the amount of securities that each dealer may borrow. The Federal Reserve Bank of New York may reject bids which could facilitate a dealer’s ability to control a single issue as determined solely by the Federal Reserve Bank of New York.

3. In order to ensure the effective conduct of open market operations, while assisting in the provision of short-term investments for foreign and international accounts maintained at the Federal Reserve Bank of New York and accounts maintained at the Federal Reserve Bank of New York as fiscal agent of the United States pursuant to Section 15 of the Federal Reserve Act, the Federal Open Market Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York (a) for System Open Market Account, to sell U.S. Government securities to such accounts on the bases set forth in paragraph l(a) under agreements providing for the resale by such accounts of those securities in 65 business days or less on terms comparable to those available on such transactions in the market; and (b) for New York Bank account, when appropriate, to undertake with dealers, subject to the conditions imposed on purchases and sales of securities in paragraph l(b), repurchase agreements in U.S. Government and agency securities, and to arrange corresponding sale and repurchase agreements between its own account and such foreign, international, and fiscal agency accounts maintained at the Bank. Transactions undertaken with such accounts under the provisions of this paragraph may provide for a service fee when appropriate.

4. In the execution of the Committee’s decision regarding policy during any intermeeting period, the Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York, upon the instruction of the Chairman of the Committee, to adjust somewhat in exceptional circumstances the degree of pressure on reserve positions and hence the intended federal funds rate. Any such adjustment shall be made in the context of the Committee’s discussion and decision at its most recent meeting and the Committee’s long-run objectives for price stability and sustainable economic growth, and shall be based on economic, financial, and monetary developments during the intermeeting period. Consistent with Committee practice, the Chairman, if feasible, will consult with the Committee before making any adjustment.

By unanimous vote, the Committee approved the Authorization for Foreign Currency Operations with an amendment to paragraph 1.D. regarding the maximum open position in all foreign currencies. Accordingly, the Authorization for Foreign Currency Operations was adopted, as shown below:

AUTHORIZATION FOR FOREIGN CURRENCY OPERATIONS
(Amended January 29, 2008)

1. The Federal Open Market Committee authorizes and directs the Federal Reserve Bank of New York, for System Open Market Account, to the extent necessary to carry out the Committee’s foreign currency directive and express authorizations by the Committee pursuant thereto, and in conformity with such procedural instructions as the Committee may issue from time to time:

A. To purchase and sell the following foreign currencies in the form of cable transfers through spot or forward transactions on the open market at home and abroad, including transactions with the U.S. Treasury, with the U.S. Exchange Stabilization Fund established by Section 10 of the Gold Reserve Act of 1934, with foreign monetary authorities, with the Bank for International Settlements, and with other international financial institutions:

Canadian dollars
Danish kroner
Euro
Pounds sterling
Japanese yen
Mexican pesos
Norwegian kroner
Swedish kronor
Swiss francs
B. To hold balances of, and to have outstanding forward contracts to receive or to deliver, the foreign currencies listed in paragraph A above.

C. To draw foreign currencies and to permit foreign banks to draw dollars under the reciprocal currency arrangements listed in paragraph 2 below, provided that drawings by either party to any such arrangement shall be fully liquidated within 12 months after any amount outstanding at that time was first drawn, unless the Committee, because of exceptional circumstances, specifically authorizes a delay.

D. To maintain an overall open position in all foreign currencies not exceeding $25.0 billion. For this purpose, the overall open position in all foreign currencies is defined as the sum (disregarding signs) of net positions in individual currencies, excluding changes in dollar value due to foreign exchange rate movements and interest accruals. The net position in a single foreign currency is defined as holdings of balances in that currency, plus outstanding contracts for future receipt, minus outstanding contracts for future delivery of that currency, i.e., as the sum of these elements with due regard to sign.

2. The Federal Open Market Committee directs the Federal Reserve Bank of New York to maintain reciprocal currency arrangements (“swap” arrangements) for the System Open Market Account for periods up to a maximum of 12 months with the following foreign banks, which are among those designated by the Board of Governors of the Federal Reserve System under Section 214.5 of Regulation N, Relations with Foreign Banks and Bankers, and with the approval of the Committee to renew such arrangements on maturity:

Foreign bank Amount of arrangement
(millions of dollars equivalent)
Bank of Canada 2,000
Bank of Mexico 3,000
Any changes in the terms of existing swap arrangements, and the proposed terms of any new arrangements that may be authorized, shall be referred for review and approval to the Committee.

3. All transactions in foreign currencies undertaken under paragraph 1.A. above shall, unless otherwise expressly authorized by the Committee, be at prevailing market rates. For the purpose of providing an investment return on System holdings of foreign currencies or for the purpose of adjusting interest rates paid or received in connection with swap drawings, transactions with foreign central banks may be undertaken at non-market exchange rates.

4. It shall be the normal practice to arrange with foreign central banks for the coordination of foreign currency transactions. In making operating arrangements with foreign central banks on System holdings of foreign currencies, the Federal Reserve Bank of New York shall not commit itself to maintain any specific balance, unless authorized by the Federal Open Market Committee. Any agreements or understandings concerning the administration of the accounts maintained by the Federal Reserve Bank of New York with the foreign banks designated by the Board of Governors under Section 214.5 of Regulation N shall be referred for review and approval to the Committee.

5. Foreign currency holdings shall be invested to ensure that adequate liquidity is maintained to meet anticipated needs and so that each currency portfolio shall generally have an average duration of no more than 18 months (calculated as Macaulay duration). Such investments may include buying or selling outright obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, a foreign government or agency thereof; buying such securities under agreements for repurchase of such securities; selling such securities under agreements for the resale of such securities; and holding various time and other deposit accounts at foreign institutions. In addition, when appropriate in connection with arrangements to provide investment facilities for foreign currency holdings, U.S. Government securities may be purchased from foreign central banks under agreements for repurchase of such securities within 30 calendar days.

6. All operations undertaken pursuant to the preceding paragraphs shall be reported promptly to the Foreign Currency Subcommittee and the Committee. The Foreign Currency Subcommittee consists of the Chairman and Vice Chairman of the Committee, the Vice Chairman of the Board of Governors, and such other member of the Board as the Chairman may designate (or in the absence of members of the Board serving on the Subcommittee, other Board members designated by the Chairman as alternates, and in the absence of the Vice Chairman of the Committee, his alternate). Meetings of the Subcommittee shall be called at the request of any member, or at the request of the Manager, System Open Market Account (“Manager”), for the purposes of reviewing recent or contemplated operations and of consulting with the Manager on other matters relating to his responsibilities. At the request of any member of the Subcommittee, questions arising from such reviews and consultations shall be referred for determination to the Federal Open Market Committee.

7. The Chairman is authorized:

A. With the approval of the Committee, to enter into any needed agreement or understanding with the Secretary of the Treasury about the division of responsibility for foreign currency operations between the System and the Treasury;

B. To keep the Secretary of the Treasury fully advised concerning System foreign currency operations, and to consult with the Secretary on policy matters relating to foreign currency operations;

C. From time to time, to transmit appropriate reports and information to the National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies.

8. Staff officers of the Committee are authorized to transmit pertinent information on System foreign currency operations to appropriate officials of the Treasury Department.

9. All Federal Reserve Banks shall participate in the foreign currency operations for System Account in accordance with paragraph 3G(1) of the Board of Governors’ Statement of Procedure with Respect to Foreign Relationships of Federal Reserve Banks dated January 1, 1944.

By unanimous vote, the Foreign Currency Directive was reaffirmed in the form shown below:

FOREIGN CURRENCY DIRECTIVE
(Reaffirmed January 29, 2008)

1. System operations in foreign currencies shall generally be directed at countering disorderly market conditions, provided that market exchange rates for the U.S. dollar reflect actions and behavior consistent with IMF Article IV, Section 1.

2. To achieve this end the System shall:

A. Undertake spot and forward purchases and sales of foreign exchange.

B. Maintain reciprocal currency (“swap”) arrangements with selected foreign central banks.

C. Cooperate in other respects with central banks of other countries and with international monetary institutions.

3. Transactions may also be undertaken:

A. To adjust System balances in light of probable future needs for currencies.

B. To provide means for meeting System and Treasury commitments in particular currencies, and to facilitate operations of the Exchange Stabilization Fund.

C. For such other purposes as may be expressly authorized by the Committee.

4. System foreign currency operations shall be conducted:

A. In close and continuous consultation and cooperation with the United States Treasury;

B. In cooperation, as appropriate, with foreign monetary authorities; and

C. In a manner consistent with the obligations of the United States in the International Monetary Fund regarding exchange arrangements under IMF Article IV.

By unanimous vote, the Procedural Instructions with Respect to Foreign Currency Operations were reaffirmed in the form shown below:

PROCEDURAL INSTRUCTIONS WITH RESPECT TO FOREIGN CURRENCY OPERATIONS
(Reaffirmed January 29, 2008)

In conducting operations pursuant to the authorization and direction of the Federal Open Market Committee as set forth in the Authorization for Foreign Currency Operations and the Foreign Currency Directive, the Federal Reserve Bank of New York, through the Manager, System Open Market Account (“Manager”), shall be guided by the following procedural understandings with respect to consultations and clearances with the Committee, the Foreign Currency Subcommittee, and the Chairman of the Committee. All operations undertaken pursuant to such clearances shall be reported promptly to the Committee.

1. The Manager shall clear with the Subcommittee (or with the Chairman, if the Chairman believes that consultation with the Subcommittee is not feasible in the time available):

A. Any operation that would result in a change in the System’s overall open position in foreign currencies exceeding $300 million on any day or $600 million since the most recent regular meeting of the Committee.
B. Any operation that would result in a change on any day in the System’s net position in a single foreign currency exceeding $150 million, or $300 million when the operation is associated with repayment of swap drawings.
C. Any operation that might generate a substantial volume of trading in a particular currency by the System, even though the change in the System’s net position in that currency might be less than the limits specified in 1.B.
D. Any swap drawing proposed by a foreign bank not exceeding the larger of (i) $200 million or (ii) 15 percent of the size of the swap arrangement.
2. The Manager shall clear with the Committee (or with the Subcommittee, if the Subcommittee believes that consultation with the full Committee is not feasible in the time available, or with the Chairman, if the Chairman believes that consultation with the Subcommittee is not feasible in the time available):

A. Any operation that would result in a change in the System’s overall open position in foreign currencies exceeding $1.5 billion since the most recent regular meeting of the Committee.
B. Any swap drawing proposed by a foreign bank exceeding the larger of (i) $200 million or (ii) 15 percent of the size of the swap arrangement.
3. The Manager shall also consult with the Subcommittee or the Chairman about proposed swap drawings by the System and about any operations that are not of a routine character.

The Manager of the System Open Market Account reported on recent developments in foreign exchange markets. There were no open market operations in foreign currencies for the System’s account in the period since the previous meeting. The Manager also reported on developments in domestic financial markets and on System open market operations in government securities and federal agency obligations during the period since the previous meeting. By unanimous vote, the Committee ratified these transactions.

The information reviewed at the January meeting, which included the advance data on the national income and product accounts for the fourth quarter, indicated that economic activity had decelerated sharply in recent months. The contraction in homebuilding intensified in the fourth quarter, the growth in consumer spending slowed, and survey measures of both consumer and business sentiment were at low levels. In addition, industrial production contracted in the fourth quarter. Conditions in the labor market deteriorated noticeably, with private payroll employment posting a small decline in December and the unemployment rate rising. Readings on both headline and core inflation increased in recent months, although the twelve-month change in prices of core personal consumption expenditures in December was about the same as its year-earlier value.

On average, private nonfarm payroll employment in November and December rose at only about half of the average pace seen from July to October. Over 2007 as a whole, the deterioration in labor demand was most pronounced in the construction and financial activities industries, which had been hardest hit by the difficulties in the housing and mortgage markets. Manufacturing employment declined yet again in December, while the decrease in employment in retail trade nearly reversed the sizable increase in that sector recorded in November. Aggregate hours of production or nonsupervisory workers were unchanged in December. The unemployment rate rose to 5.0 percent in December after having been at or near 4.7 percent since September.

Industrial production declined in the fourth quarter, as a drag from motor vehicles and construction-related industries more than offset a positive contribution from other industries. Output in high-tech industries moderated in the fourth quarter, largely because of a deceleration in production of computers and semiconductors. Utilities output climbed for a second consecutive quarter, and mining output was boosted by increases in natural gas extraction and in crude oil.

The rise in real consumer spending moderated in the fourth quarter, with outlays on non-auto consumer goods increasing weakly. Spending on services rose solidly in November (the most recent month available), led by energy services and commissions paid to stockbrokers, but warmer-than-usual temperatures in December likely damped expenditures for energy services in that month. Sales of light motor vehicles were moderate during the fourth quarter. Real disposable personal income was little changed in the fourth quarter, held down by higher consumer energy prices. Also, the wealth-to-income ratio ticked down in the third quarter, and appeared likely to decline again in the fourth quarter, as equity prices had fallen since the end of the third quarter and available indicators pointed to continued declines in house prices in the fourth quarter. In December, readings on consumer sentiment remained at relatively low levels by historical standards.

Both single-family housing starts and permit issuance fell in December. Meanwhile, multifamily housing starts plunged in December, but permit issuance pointed to a rebound in multifamily starts in the near term. New home sales dropped in November and December after having held relatively steady since August, keeping inventories of unsold homes at elevated levels. Sales of existing homes also moved down in December but, on balance, had declined less in recent months than sales of new homes. Demand for housing through the end of 2007 likely continued to be restrained by tight financing conditions for jumbo and nonprime mortgages.

Real spending on equipment and software rose at a sluggish rate in the fourth quarter after having posted a solid increase in the third quarter. Sales of medium and heavy trucks edged up after falling to a four-year low. Spending on high-tech capital goods increased at a moderate pace over the second half of last year. Outside of the transportation and high-tech sectors, spending on equipment appeared to have declined last quarter after having posted sizable gains over the summer. Orders and shipments rose somewhat in the fourth quarter, but imports in the first two months of the quarter were below their average in the third quarter. Nonresidential construction remained vigorous in the fourth quarter. However, indicators of future spending in this sector pointed to a slowdown in coming months, with a decline in architectural billings, a rise in retail-sector vacancy rates, and survey reports that contractors were experiencing more difficulty in obtaining funding. More generally, surveys of business conditions and sentiment deteriorated and suggested that capital spending would be reduced in the near term.

Real nonfarm inventory investment excluding motor vehicles appeared to have stepped up from its average rate over the first three quarters of 2007. In November, the ratio of manufacturing and trade book-value inventories (excluding motor vehicles) to sales ticked down.

The U.S. international trade deficit widened slightly in October and then more substantially in November, as increases in imports in both months more than offset increases in exports. The increases in imports almost entirely reflected a jump in the value of imported oil. Non-oil goods imports were boosted by a large increase in imports of consumer goods and small increases in several other categories, which more than offset a steep decline in imports of non-oil industrial supplies. Imports of automotive products and capital goods recorded modest gains, with the increase in capital goods primarily reflecting a jump in imports of telecommunications equipment. Imports of services grew strongly. Exports in both months were boosted by higher exports of services. Exports of industrial supplies also recorded a strong gain, aided by a large increase in exports of fuels in November. Higher exports of semiconductors, aircraft, and machinery pushed up exports of capital goods, while exports of agricultural goods increased only slightly following a large jump in the third quarter. In contrast, exports of consumer goods fell from their third-quarter level.

Economic growth in the advanced foreign economies appeared to have slowed in the fourth quarter, with recent data on household expenditures and retail sales weakening on balance and consumers and businesses considerably less upbeat about growth prospects. In Japan, the estimate of real GDP growth in the third quarter was revised down, and business sentiment declined in December amidst concerns about high oil prices. In the euro area, retail sales growth declined in October and November, and consumer and business surveys in November and December pointed to economic weakness. In the United Kingdom, although real GDP grew solidly in the fourth quarter, the estimate of third-quarter real GDP growth was revised down. In Canada, indicators suggested that growth in economic activity moderated in the fourth quarter. Private employment shrank in December after having posted very strong growth in November. Incoming data on emerging-market economies pointed, on balance, to a slowing of growth in the fourth quarter. Overall, growth in emerging Asia appeared to have moderated somewhat in the fourth quarter, with trade balances declining in several countries as exports slowed. Readings on economic activity in Latin America were more mixed. Incoming data suggested that growth slowed in Mexico in the fourth quarter. In Brazil , third-quarter growth was solid, but indicators for the fourth quarter were mixed. Economic activity appeared to be strong in Argentina in both the third and fourth quarters.

In the United States, headline consumer price inflation stepped up noticeably in November and December from the low rates posted in the summer. Part of the increase reflected the rapid rise in energy prices, but prices of core personal consumption expenditures (PCE) also moved up faster in those months than they had earlier in the year. The pickup in core PCE inflation over the second half of 2007 reflected an acceleration in prices that had been unusually soft earlier in the year, such as prices for apparel, prescription drugs, and nonmarket services. For the year as a whole, core PCE prices increased at about the same rate as they had in 2006. Household survey measures of expectations for year-ahead inflation picked up in November and remained at that level in December and January. Households’ longer-term inflation expectations rose in December but ticked down in January. Average hourly earnings increased faster in November and December than they had in October, although over the twelve months that ended in December, this wage measure rose a bit more slowly than the elevated pace posted in 2006.

At its December meeting, the FOMC lowered its target for the federal funds rate 25 basis points, to 4-1/4 percent. In addition, the Board of Governors approved a decrease of 25 basis points in the discount rate, to 4-3/4 percent, leaving the gap between the federal funds rate target and the discount rate at 50 basis points. The Committee’s statement noted that incoming information suggested that economic growth was slowing, reflecting the intensification of the housing correction and some softening in business and consumer spending. Moreover, strains in financial markets had increased in recent weeks. The Committee indicated that its action, combined with the policy actions taken earlier, should help promote moderate growth over time. Readings on core inflation had improved modestly during the year, but elevated energy and commodity prices, among other factors, might put upward pressure on inflation. In this context, the Committee judged that some inflation risk remained and said that it would continue to monitor inflation developments carefully. Recent developments, including the deterioration in financial market conditions, had increased the uncertainty surrounding the outlook for economic growth and inflation. The Committee stated that it would continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and would act as needed to foster price stability and sustainable economic growth.

Over the intermeeting period, the expected path of monetary policy over the next year as measured by money market futures rates tilted down sharply, primarily in response to softer-than-expected economic data releases. The Committee’s action at its December meeting was largely anticipated by market participants, although some investors were surprised by the absence of any indication of accompanying measures to address strains in term funding markets. Some of that surprise was reversed the next day, following the announcement of a Term Auction Facility (TAF) and associated swap lines with the European Central Bank and the Swiss National Bank. The subsequent release of the minutes of the meeting elicited little market reaction. However, investors did mark down the expected path of policy in response to speeches by Federal Reserve officials; the speeches were interpreted as suggesting that signs of broader economic weakness and additional financial strains would likely require an easier stance of policy. The Committee’s decision to reduce the target federal funds rate 75 basis points on January 22 surprised market participants and led investors to mark down further the path of policy over the next few months. Consistent with the shift in the economic outlook, the revision in policy expectations, and the reduction in the target federal funds rate, yields on nominal Treasury coupon securities declined substantially over the period since the December FOMC meeting. The yield curve steepened somewhat further, with the two-year yield dropping more than the ten-year yield. Near-term inflation compensation increased in early January amid rising oil prices, but it retreated in later weeks, along with oil prices, and declined, on net, over the period.

Conditions in short-term funding markets improved notably over the intermeeting period, but strains remained. Spreads of rates on securities in interbank funding markets over risk-free rates narrowed somewhat following the announcement of the TAF on December 12 and eased considerably after year-end, although they remained at somewhat elevated levels. Spreads of rates on asset-backed commercial paper over risk-free rates also fell, on net, and the level of such paper outstanding increased in the first two weeks of January for the first time since August. In longer-term corporate markets, yields on investment-grade corporate bonds fell less than those on comparable-maturity Treasury securities, while yields on speculative-grade bonds rose considerably. As a result, corporate bond spreads climbed to their highest levels since early 2003, apparently reflecting increased concern among investors about the outlook for corporate credit quality over the next few years. Nonetheless, gross bond issuance in December remained strong. Commercial bank credit expanded briskly in December, supported by robust growth in business loans and in nonmortgage loans to households, and in the face of survey reports of tighter lending conditions. Over the intermeeting period, spreads on conforming mortgages over comparable-maturity Treasury securities remained about flat, as did spreads on jumbo mortgages, although credit availability for jumbo-mortgage borrowers continued to be tight. Broad stock price indexes fell over the intermeeting period on perceptions of a deteriorating economic outlook and additional write-downs by financial institutions. Similar stresses were again evident in the financial markets of major foreign economies. The trade-weighted foreign exchange value of the dollar against major currencies declined slightly, on balance, over the intermeeting period.

Debt in the domestic nonfinancial sector was estimated to have increased somewhat more slowly in the fourth quarter than in the third. The rate of increase of nonfinancial business debt decelerated in the fourth quarter from its rapid third-quarter pace despite robust bond issuance as the rise in commercial and industrial lending moderated. Household mortgage debt expanded at a slow rate in the fourth quarter, reflecting continued weakness in home prices, declining home sales, and tighter credit conditions for some borrowers. Nonmortgage consumer credit appeared to expand at a moderate pace. In December, the increase in M2 was up slightly from its November pace, boosted primarily by inflows into the relative safety and liquidity of money market mutual funds. The rise in small time deposits moderated but remained elevated, as several thrift institutions offered attractive deposit rates to secure funding. In contrast, liquid deposits continued to increase weakly and currency contracted noticeably, the latter apparently reflecting an ongoing trend in overseas demand away from U.S. dollar bank notes and towards the euro and other currencies.

In the forecast prepared for this meeting, the staff revised up slightly its estimated increase in aggregate economic activity in the fourth quarter of 2007 but revised down its projected increase for the first half of 2008. Although data on consumer spending and nonresidential construction activity for the fourth quarter had come in above the staff’s expectations, most of the information received over the intermeeting period was weaker than had been previously expected. The drop in housing activity continued to intensify, conditions in labor markets appeared to have deteriorated noticeably near year-end, and factory output had weakened. Consumer confidence remained low, and indicators of business sentiment had worsened. Equity prices had also fallen sharply so far in 2008, and, while the functioning of money markets had improved, conditions in some other financial markets had become more restrictive. The staff projection showed the weakness in spending dissipating over the second half of 2008 and 2009, in response to the cumulative easing of monetary policy since August, the abatement of housing weakness, a lessening drag from high oil prices, and the prospect of fiscal stimulus. Still, projected resource utilization was lower over the next two years than in the previous forecast. The projection for core PCE price inflation in 2008 was raised slightly in response to elevated readings in recent months. The forecast for headline PCE price inflation also incorporated a somewhat higher rate of increase for energy prices for the first half of 2008; as a result, headline PCE price inflation was now expected to exceed core PCE price inflation slightly for that year. The forecasts for both headline and core PCE price inflation for 2009 were unchanged, with both receding from their 2008 levels.

In conjunction with the FOMC meeting in January, all meeting participants (Federal Reserve Board members and Reserve Bank presidents) provided annual projections for economic growth, unemployment, and inflation for the period 2008 through 2010. The projections are described in the Summary of Economic Projections, which is attached as an addendum to these minutes.

In their discussion of the economic situation and outlook, and in the projections that they had submitted for this meeting, participants noted that information received since the December meeting had been decidedly downbeat on balance. In particular, the drop in housing activity had intensified, factory output had weakened, news on business investment had been soft, and conditions in labor markets appeared to have deteriorated. In addition, consumer confidence had remained low and business confidence appeared to have worsened. Although the functioning of money markets had improved notably, strains remained evident in a number of other financial markets, and credit conditions had become generally more restrictive. Against this backdrop, participants expected economic growth to remain weak in the first half of this year before picking up in the second half, aided in part by a more accommodative stance of monetary policy and by likely fiscal stimulus. Further ahead, participants judged that economic growth would continue to pick up gradually in 2009 and 2010. Nonetheless, with housing activity and house prices still declining and with financial conditions for businesses and households tightening further, significant uncertainties surrounded this outlook and the risks to economic growth in the near term appeared to be weighted to the downside. Indeed, several participants noted that the risks of a downturn in the economy were significant. Inflation data had been disappointing in recent months, and a few participants cited anecdotal reports that some firms were able to pass on costs to consumers. However, with inflation expectations anticipated to remain reasonably well anchored, energy and other commodity prices expected to flatten out, and pressures on resources likely to ease, participants generally expected inflation to moderate somewhat in coming quarters.

Meeting participants observed that conditions in short-term funding markets had improved considerably since the December meeting, reflecting the easing of pressures related to funding around the turn of the year as well as the implementation of the TAF. However, broader financial conditions had tightened significantly, on balance, in the weeks leading up to the meeting, as evidence of further deterioration in housing markets and investors’ more pessimistic view of the economic outlook adversely affected a range of financial markets. Many participants were concerned that the drop in equity prices, coupled with the ongoing decline in house prices, implied reductions in household wealth that would likely damp consumer spending. Moreover, elevated volatility in financial markets likely reflected increased uncertainty about the economic outlook, and that greater uncertainty could lead firms and households to limit spending. The availability of credit to consumers and businesses appeared to be tightening, likely adding to restraint on economic growth. Participants discussed the risks to financial markets and institutions posed by possible further deterioration in the condition of financial guarantors, and many perceived a possibility that additional downgrades in these firms’ credit ratings could put increased strains on financial markets. To be sure, some positive financial developments were evident. Banks appeared to be making some progress in strengthening their balance sheets, with several financial institutions able to raise significant amounts of capital to offset the large losses they had suffered in recent quarters. Nevertheless, participants generally viewed financial markets as still vulnerable to additional economic and credit weakness. Some noted the especially worrisome possibility of an adverse feedback loop, that is, a situation in which a tightening of credit conditions could depress investment and consumer spending, which, in turn, could feed back to a further tightening of credit conditions.

In their discussion of individual sectors of the economy, meeting participants emphasized that activity in housing markets had continued to deteriorate sharply. With single-family permits and starts still falling, sales of new homes dropping precipitously, sales of existing homes flat, and inventories of unsold homes remaining elevated even in the face of falling house prices, several participants noted the absence of signs of stabilization in the sector. Of further concern were the reduced availability of nonconforming loans and the apparent tightening by banks of credit standards on mortgages, both of which had the potential for intensifying the housing contraction. The recent declines in interest rates had spurred a surge in applications for mortgage refinancing and would limit the upward resets on the rates on outstanding adjustable-rate mortgages, both of which would tend to improve some households’ finances. Nonetheless, participants viewed the housing situation and its potential further effect on employment, income, and wealth as one of the major sources of downside risk to the economic outlook.

Recent data as well as anecdotal information indicated that consumer spending had decelerated considerably, perhaps partly reflecting a spillover from the weakness in the housing sector. Participants remarked that declining house prices and sales appeared to be depressing consumer sentiment and that the contraction in wealth associated with decreases in home and equity prices probably was restraining spending. In addition, consumption expenditures were being damped by slower growth in real disposable income induced by high energy prices and possibly by a softening of the labor market. The December employment report showed that job growth had slowed appreciably, and other indicators also pointed to emerging weakness in the labor market in the intermeeting period. And spending in the future could be affected by an ongoing tightening in the availability of consumer credit amid signs that lenders were becoming increasingly cautious in view of some deterioration of credit performance on consumer loans and widening expectations of slower income growth. Some participants, however, cited evidence that workers in some sectors were still in short supply and saw signs that the labor market remained resilient.

The outlook for business investment had turned weaker as well since the time of the December meeting. Several participants reported that firms in their districts were reducing capital expenditures in anticipation of a slowing in sales. Manufacturing activity appeared to have slowed or contracted in many districts. Although a few participants reported more upbeat attitudes among firms in the technology and energy sectors, business sentiment overall appeared to be declining. Moreover, a number of indicators pointed to a tightening in credit availability to businesses. For example, the Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices indicated that banks had tightened lending standards and pricing terms on business loans. Lending standards had been raised especially sharply on commercial real estate loans. While real outlays for nonresidential construction apparently continued to rise through the fourth quarter, anecdotal evidence pointed to a weakening of commercial real estate spending in several districts, with some projects being canceled or scaled back.

Most participants anticipated that a fiscal stimulus package, including tax rebates for households and bonus depreciation allowances for businesses, would be enacted before long and would support economic growth in the second half of the year. Some pointed out, however, that the fiscal stimulus package might not help in the near term, when the risks of a downturn in economic activity appeared largest. In addition, the effects of the proposed package would likely be temporary, with the stimulus reversing in 2009.

With regard to the external sector, some participants noted that growth abroad had recently been strong and that increasing U.S. exports had been a significant source of strength for the U.S. economy of late. However, available data suggested that economic activity outside the United States appeared to be decelerating somewhat. Although slowing foreign growth would reduce a source of support for the U.S. economy at the same time that domestic spending was slackening, it could also damp commodity prices and help reduce global price pressures.

Participants agreed that the inflation data that were received since the December meeting had been disappointing. But many believed that the slow growth in economic activity anticipated for the first half of this year and the associated slack in resource utilization would contribute to an easing of price pressures. Moreover, a leveling-off of energy and commodity prices such as that embedded in futures markets would also help moderate inflation pressures. However, some participants cautioned that commodity prices had remained stubbornly high for quite some time and that inferences drawn in the past from futures markets about likely trends in such prices had often proven inaccurate. Participants also related anecdotal evidence of firms facing increasing input cost pressures and in some cases being able to pass on those costs to consumers. Moreover, headline inflation had been generally above 2 percent over the past four years, and participants noted that such persistently elevated readings could ultimately affect inflation expectations. Some survey measures of inflation expectations had edged up in recent months, and longer-term financial market gauges of inflation compensation had climbed. The latter probably reflected at least in part increased uncertainty–inflation risk–rather than greater inflation expectations; increases in nominal wages did not appear to be incorporating higher inflation expectations. On balance, expectations seemed to remain fairly well anchored, but participants agreed that continued stability of inflation expectations was essential.

In the discussion of monetary policy for the intermeeting period, most members believed that a further significant easing in policy was warranted at this meeting to address the considerable worsening of the economic outlook since December as well as increased downside risks. As had been the case in some previous cyclical episodes, a relatively low real federal funds rate now appeared appropriate for a time to counter the factors that were restraining economic growth, including the slide in housing activity and prices, the tightening of credit availability, and the drop in equity prices. Members judged that a 50 basis point reduction in the federal funds rate, together with the Committee’s previous policy actions, would bring the real short-term rate to a level that was likely to help the economy expand at a moderate pace over time. Still, with no signs of stabilization in the housing sector and with financial conditions not yet stabilized, the Committee agreed that downside risks to growth would remain even after this action. Members were also mindful of the need for policy to promote price stability, and some noted that, when prospects for growth had improved, a reversal of a portion of the recent easing actions, possibly even a rapid reversal, might be appropriate. However, most members agreed that a 50 basis point easing at this meeting would likely not contribute to an increase in inflation pressures given the actual and expected weakness in economic growth and the consequent reduction in pressures on resources. Rather, members agreed that inflation was likely to moderate in coming quarters, but they also concurred that it would be necessary to continue to monitor inflation developments carefully.

The Committee agreed that the statement to be released after the meeting should indicate that financial markets remained under considerable stress, that credit had tightened further for some businesses and households, and that recent information pointed to a deepening of the housing contraction as well as to some softening in labor markets. The Committee again viewed it as appropriate to indicate that it expected inflation to moderate in coming quarters but also to emphasize that it would be necessary to monitor inflation developments carefully. The action taken at the meeting, combined with the cumulative policy easing already in place, should help to promote moderate growth over time and to mitigate the risks to economic activity. However, members concurred that downside risks to growth remained, and that the Committee would continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and would act in a timely manner as needed to address those risks.

At the conclusion of the discussion, the Committee voted to authorize and direct the Federal Reserve Bank of New York, until it was instructed otherwise, to execute transactions in the System Account in accordance with the following domestic policy directive:

“The Federal Open Market Committee seeks monetary and financial conditions that will foster price stability and promote sustainable growth in output. To further its long-run objectives, the Committee in the immediate future seeks conditions in reserve markets consistent with reducing the federal funds rate to an average of around 3 percent.”

The vote encompassed approval of the statement below to be released at 2:15 p.m.:

“The Federal Open Market Committee decided today to lower its target for the federal funds rate 50 basis points to 3 percent.

Financial markets remain under considerable stress, and credit has tightened further for some businesses and households. Moreover, recent information indicates a deepening of the housing contraction as well as some softening in labor markets.

The Committee expects inflation to moderate in coming quarters, but it will be necessary to continue to monitor inflation developments carefully.

Today’s policy action, combined with those taken earlier, should help to promote moderate growth over time and to mitigate the risks to economic activity. However, downside risks to growth remain. The Committee will continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and will act in a timely manner as needed to address those risks.”

Votes for this action: Messrs. Bernanke, Geithner, Kohn, Kroszner, and Mishkin, Ms. Pianalto, Messrs. Plosser, Stern, and Warsh.

Votes against this action: Mr. Fisher.

Mr. Fisher dissented because he preferred to leave the federal funds rate unchanged. The rate had been lowered by 75 basis points just one week earlier in a decision he supported, which brought the funds rate down 175 basis points since September. Given these actions, he felt that monetary policy was already quite stimulative, while headline inflation was too high at more than 3 percent over the last year. Demand-pull inflation pressures from emerging-market economies abroad appeared to be continuing, and anecdotal reports from business contacts suggested greater willingness domestically to pass rising costs through to prices. Moreover, Mr. Fisher was concerned that inflation expectations could become unanchored if the perception of negative real rates of interest were to become pervasive. At the same time, the economy appeared to be still growing, albeit at a substantially weakened pace. Given the policy tradeoffs confronting the FOMC at this time, Mr. Fisher saw the upside risks to inflation as being greater than the downside risks to longer-term economic growth, especially in light of the recent, aggressive easing of monetary policy and the lag before it would have its full effect on the economy.

The Committee then turned to a discussion of selected longer-term regulatory and structural issues raised by recent financial market developments. A staff presentation began by noting that the difficulties in financial markets started with unexpectedly heavy losses on subprime mortgages and related structured securities, which led investors to question the valuations of complex structured instruments more generally and to pull back from such investments. The resulting effects in markets put pressure on some large banking organizations, particularly through losses on subprime-mortgage-related securities and other assets, and through the unplanned expansion of balance sheets triggered by the disruption of various markets in which assets were securitized. The remainder of the presentation, and the discussion by meeting participants, focused on two issues: first, the important role of credit ratings in the securitization process, including the methods used to set ratings and the way investors use ratings in making their investment decisions; and second, how weaknesses in risk management practices at some large global financial services organizations appear to have led to outsized losses at those institutions, and the reasons that such weaknesses may have emerged at some firms and not at others.

It was agreed that the next meeting of the Committee would be held on Tuesday, March 18, 2008.

The meeting adjourned at 1:15 p.m.

Notation Vote
By notation vote completed on December 31, 2007, the Committee unanimously approved the minutes of the FOMC meeting held on December 11, 2007.

Conference Calls
On January 9, 2008, the Committee reviewed recent economic data and financial market developments. The available information suggested that the downside risks to growth had increased significantly since the time of the December FOMC meeting. Participants discussed the possibility that the slowing in economic growth and associated softening in labor markets might exacerbate the tightening in credit conditions and the correction in housing market activity and prices, which could in turn weigh further on economic activity. Participants emphasized the risks that such adverse dynamics could pose to economic and financial stability.

Participants noted that core price inflation had edged up in recent months, boosted in part by the pass-through of higher energy costs to the prices of core consumer goods and services. Inflation was expected to edge lower this year as energy prices leveled off and pressures on resources eased. However, this slowing in inflation was dependent on inflation expectations remaining well anchored, and participants noted that considerable uncertainty surrounded the inflation outlook.

Most participants were of the view that substantial additional policy easing in the near term might well be necessary to promote moderate economic growth over time and to reduce the downside risks to growth, and participants discussed the possible timing of such policy actions.

On January 21, 2008, the Committee again met by conference call. Incoming information since the conference call on January 9 had reinforced the view that the outlook for economic activity was weakening. Among other developments, strains in some financial markets had intensified, as it appeared that investors were becoming increasingly concerned about the economic outlook and the downside risks to activity. Participants discussed the possibility that these developments could lead to an excessive pull-back in credit availability and in investment. Although inflation was expected to moderate from recent elevated levels, participants stressed that this outlook relied upon inflation expectations remaining well anchored and that the inflation situation should continue to be monitored carefully.

All members judged that a substantial easing in policy in the near term was appropriate to foster moderate economic growth and reduce the downside risks to economic activity. Most members judged that an immediate reduction in the federal funds rate was called for to begin aligning the real policy rate with a weakening economic situation. Such an action, by demonstrating the Committee’s commitment to act decisively to support economic activity, might reduce concerns about economic prospects that seemed to be contributing to the deteriorating conditions in financial markets, which could feed back on the economy. However, some concern was expressed that an immediate policy action could be misinterpreted as directed at recent declines in stock prices, rather than the broader economic outlook, and one member believed it preferable to delay policy action until the scheduled FOMC meeting on January 29-30. Some members also noted that were policy to become very stimulative it would be important for the Committee to be decisive in reversing the course of interest rates once the economy had strengthened and downside risks had abated.

At the conclusion of the discussion, the Committee voted to authorize and direct the Federal Reserve Bank of New York, until it was instructed otherwise, to execute transactions in the System Account in accordance with the following domestic policy directive:

“The Federal Open Market Committee seeks monetary and financial conditions that will foster price stability and promote sustainable growth in output. To further its long-run objectives, the Committee in the immediate future seeks conditions in reserve markets consistent with reducing the federal funds rate to an average of around 3-1/2 percent.”

The vote encompassed approval of the text below for inclusion in the statement to be released at 8:30 a.m. on Tuesday, January 22:

“The Federal Open Market Committee has decided to lower its target for the federal funds rate 75 basis points to 3-1/2 percent.

The Committee took this action in view of a weakening of the economic outlook and increasing downside risks to growth. While strains in short-term funding markets have eased somewhat, broader financial market conditions have continued to deteriorate and credit has tightened further for some businesses and households. Moreover, incoming information indicates a deepening of the housing contraction as well as some softening in labor markets.

The Committee expects inflation to moderate in coming quarters, but it will be necessary to continue to monitor inflation developments carefully.

Appreciable downside risks to growth remain. The Committee will continue to assess the effects of financial and other developments on economic prospects and will act in a timely manner as needed to address those risks.”

Votes for this action: Messrs. Bernanke, Geithner, Evans, Hoenig, Kohn, Kroszner, Rosengren, and Warsh.

Votes against this action: Mr. Poole

Absent and not voting: Mr. Mishkin

Mr. Poole dissented because he did not believe that current conditions justified policy action before the regularly scheduled meeting the following week.

_____________________________
Brian F. Madigan
Secretary

The difference between S&P and Moody’s

August 9, 2011
not Moody’s, which downgraded the US. I” data-share-img=”” data-share=”twitter,facebook,linkedin,reddit,google,mail” data-share-count=”false”>

Amidst all the downgrade talk, one crucial point has been largely missing: there’s a very good reason why it was S&P, and not Moody’s, which downgraded the US. It’s this: the two companies don’t measure the same thing with their credit ratings.

An S&P ratings seeks to measure only the probability of default. Nothing else matters — not the time that the issuer is likely to remain in default, not the expected way in which the default will be resolved. Most importantly, S&P simply doesn’t care what the recovery value is — the amount of money that investors end up with after the issuer has defaulted.

Moody’s, by contrast, is interested not in default probability per se, but rather expected losses. Default probability is part of the total expected loss — but then you have to also take into account what’s likely to happen if and when a default occurs.

The difference, as it applies to the US sovereign credit rating, is enormous. No one doubts America’s ability to pay its debts, and if the US should ever find itself in a position where it’s forced by law to default on a bond payment, that default is certain to be only temporary. Bondholders would get all of their money, in full, within a couple of weeks, and probably within a few days.

Contrast that with, say, some incomprehensibly complex constant proportion debt obligation, which makes all of its payments by dint of clever leverage games, and which, if it ever does default, does so with utter finality, and will never pay out a single cent again.

Let’s say, then, that Tim bought Treasuries in 2006, with their triple-A rating, while Chris bought triple-A CPDOs. They both had the same rating, but Treasuries were safer, and therefore had a lower yield. Tim was paying a premium for the liquidity associated with Treasuries: he knew that there would always be a willing buyer for them, even in the event of a default. And it’s conceivable that there was a tiny premium too for the fact that the recovery value on Treasury bonds is likely to be very close to 100%: if there ever is a default, investors will ultimately get back everything they’re owed. Chris, by contrast, knew that in the event that his CPDO defaulted, he’d get no money back at all.

All of those are very good reasons for Tim to pay more for his bonds than Chris paid for his. But all of them are explicitly ignored by S&P. S&P doesn’t put itself forward as some kind of investment-advice company: it takes no position on which bonds are good buys and which ones should be sold. All it does is try to rate credits on the basis of how likely they are to default.

Moody’s, by contrast, appreciates that bonds are investment instruments, and tries to build into its ratings the likelihood that investors will end up getting all their money back at the end of the day, rather than simply measuring how likely it is that there might be a default.

Here’s David Levey, for instance, the former managing director of sovereign ratings at Moody’s:

US Treasury bills and bonds, along with government-guaranteed bonds and highly-rated corporates, will for the foreseeable future remain the assets of choice for global investors seeking a “safe haven”, due to the unparalleled institutional strength, depth and liquidity of the market. Although there are several advanced Aaa-rated OECD countries with lower debt ratios and better fiscal outlooks than the US, their markets are generally too small to play that role.Since ratings are intended to function as a market signal, it makes little sense to implicitly suggest to investors seeking “risk-free” reserve assets that they reallocate their portfolios toward these relatively illiquid markets.

This is a very Moody’s thing to say, and is quite different from how the people at S&P think. S&P bends over backwards to try to say that it is not sending a market signal, and that a downgrade is not the same as a “sell” rating. Moody’s, by contrast, is a bit more realistic and appreciates that people use its ratings in the context of deciding which bonds to buy and which bonds to sell.

If Moody’s were to downgrade the US, then, that would indeed be an implicit suggestion that investors rotate out of Treasury bonds and into safer credits like, um, France and the UK. Which is a pretty silly idea. But S&P isn’t Moody’s, and so I think that Levey is wrong to say that S&P is making that suggestion.

Similarly, Nate Silver has a long post on “why S&P’s ratings are substandard and porous” which starts with the point of view of “an investor looking for guidance on which country’s debt was the safest to invest in.” That’s something you (purportedly) get from Moody’s; it’s not what you’re getting from S&P.

Silver also has a big problem with the fact that S&P ratings are more correlated with the Corruption Perceptions Index than they are with things like GDP growth or inflation, or debt. That fact, he says, “suggests that S&P is making a lot of judgment calls about countries.” Which, well, yes. Sovereign defaults are always political, rather than economic: if you looked only at macroeconomic ratios, then Ecuador should be investment grade, as would just about any other country which has recently defaulted and wiped out most of its debt. A sovereign credit rating is therefore primarily a function of a country’s willingness to pay, rather than its ability to pay.

Silver goes on to complain that credit ratings are a lagging indicator: upgrades and downgrades tend to lag the market, rather than anticipate it. Again, this is a complaint only if you think of the ratings agencies as being some kind of guide to help people beat the market. But they’re not. Sovereign upgrades and downgrades are big, important things, and the ratings agencies take their time over them — they’d much rather err on the side of caution and act too late than jump onto some wave of excitement and then regret doing so a few weeks later. That kind of activity they’re happy to leave to markets.

This is also the reason why S&P doesn’t much go in for multi-notch downgrades. Silver is right when he says this means that a country which has been downgraded to AA is a worse bet than a country that has been upgraded to AA: the former is much more likely to get another downgrade than it is an upgrade, while the latter is on an upgrade path and is more likely to get another upgrade than a downgrade. So they’re not exactly the same.

But the ratings agencies are very good at emphasizing that two countries with the same credit rating are far from identical in other respects. Again, S&P — and even Moody’s — would never say that investors should be agnostic when it comes to choosing between countries with the same credit rating. They’re just being cautious when it comes to their ratings moves, going slowly rather than quickly because that way they won’t make major multi-notch mistakes and they’re giving countries the opportunity to stop the deterioration in their ratings. The markets love to give an immediate verdict on creditworthiness: if you want that kind of thing, just look at bond prices or CDS spreads. Credit ratings are something different, which is a good thing.

Silver’s main thesis seems to be that the markets are a better guide to the markets than the credit rating agencies are. Which is true as far as it goes, but misses what it is that the ratings agencies in general, and S&P in particular, actually do. They’re a datapoint, not a financial advisor: ratings are more of a constant, in contrast to bond prices, which are highly variable. If you want a guide to bond prices, look at bond prices. If you want a guide to default probabilities, however, then the ratings agencies are still a good place to start.

doraemon

JAKARTA okezone – Sekira 7.000 bank menjadi korban dalam krisis 2008 lalu. Sementara itu, hanya 20 bank yang menjadi pemicu krisis keuangan global.

“Tujuh ribu bank tersebut tidak mengalami masalah serius. Mereka tidak melakukan hal buruk. Meraka adalah korban dari krisis yang dipicu 20 bank,” jelas CEO Wells Fargo, Dick Kovacevich, dilansir dari CNBC, Rabu (17/9/2014).

Dua puluh bank pemicu krisis tersebut, kata dia, kini sudah tidak ada. Kovacevich melontarkan komentar tersebut dalam rangka peringkatan enam tahun kolapsnya Lehman Brother, bank yang menjadi pemicu utama krisis finansial 2008.

Dia menyebutkan, saat ini kondisi industri perbankan jauh lebih baik sejak saat itu. “Mereka yang menjadi korban tidak bersalah, tapi mereka ikut dihukum akibat kelakukan 20 bad guy tadi,” ucap dia.

Kovacevich menyebut, kondisi industri perbankan sudah sangat kuat sekarang ini.

“Kami memiliki modal yang jauh lebih besar ketimbang 50 tahun lalu. Kredit macet menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Industri keuangan dalam kondisi sehat sekaang ini,” jelas dia. (rzy)

dollar small

Perbanas tegaskan krisis 2008 memang nyata
Oleh Adhitya Himawan – Jumat, 28 Maret 2014 | 21:08 WIB

kontan

JAKARTA. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menegaskan, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 2008 sungguh nyata. Sehingga Bank Indonesia (BI) memberikan kucuran likuiditas pada tiga bank BUMN besar di tanah air.

Menurut Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, jika tidak krisis pada saat itu, BI tak mungkin menambah likuditas sebesar Rp 15 triliun untuk tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat (BRI).
“Itu yang terjadi sehingga pemerintah harus menempatkan Rp 15 triliun untuk tiga bank BUMN. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa BI menempatkan dana itu,” ujar Sigit Pramono, dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Jumat (28/3).

Krisis berawal karena adanya guncangan ekonomi, saat itu episentrumnya ada di Amerika Serikat. Di tanah air, likuiditas perbankan semakin ketat dan hal tersebut dikhawatirkan memicu krisis. Bagi perbankan masalah likuiditas lebih penting dibandingkan ukuran kredit macet atau non performing loan (NPL). “Likuiditas itu ibaratnya seperti serangan jantung. Tetapi NPL itu seperti kanker yang menyerang perlahan,” ujar Sigit.

Sebagai praktisi perbankan, Sigit melihat tindakan penyelamatan bank yang dilakukan pemerintah saat itu sudah benar. Karena tidak menerapkan program blanket guarantee, pemerintah kemudian menaikkan batas simpanan penjaminan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar pada 2008 untuk menjaga agar nasabah tidak panik dan menarik dananya.

Kinerja perbankan secara umum pada 2008 memang membaik, tetapi tidak semua bank memiliki kinerja bagus. “Adanya isu penutupan bank pada saat suasana likuiditas yang ketat akan berbahaya,” pungkasnya.
Editor: Sanny Cicilia

rose KECIL

Feb. 21, 2014, 4:16 p.m. EST
5 indicators to help spot the next crisis
How 2008 Fed transcripts help identify signs of future recessions

By Jonnelle Marte, MarketWatch , Quentin Fottrell

The newly released transcripts from the Federal Reserve’s meetings in 2008, show they didn’t fully understand the magnitude of what was happening to the economy or how much worse things would get. They saw some painful shifts coming, like soaring gas prices and weaker spending. Here are some trends that helped Fed officials realize what was happening—and ones that might be valuable to investors and consumers on the lookout for the next crisis.

Oil prices peaked that July at nearly $150 a barrel and consumers faced sticker shock at the pump when gas prices topped $4 a gallon. Prices eventually came tumbling back down as the mortgage market collapsed. While higher gas prices aren’t necessarily a sign of an impending recession, consumers struggling to pay for gas often cut back spending in other areas, which can hurt the economy. And once energy price spikes subsided, Fed officials noted in the Dec. 16 meeting that any consumers feeling that relief had much bigger issues to worry about—such as sinking home prices.

Oil futures climb

As early as January, Fed officials had a hunch that gas prices were about to soar. Members watched as oil futures, a measure of the direction of oil prices that the typical driver may not watch closely, climbed higher. “I should note that households are on the verge of experiencing another stiff increase in gasoline prices over the next couple of months,” said David J. Stockton, who was then an economist with the Federal Reserve, during a Jan. 9, 2008 conference call. “And households are probably not yet aware that that’s on the way, except for those that actually follow oil futures markets.” Oil prices peaked that July at nearly $150 a barrel and consumers faced sticker shock at the pump when gas prices topped $4 a gallon. Prices eventually came tumbling back down as the mortgage market collapsed. While higher gas prices aren’t necessarily a sign of an impending recession, consumers struggling to pay for gas often cut back spending in other areas, which can hurt the economy. And once energy price spikes subsided, Fed officials noted in the Dec. 16 meeting that any consumers feeling that relief had much bigger issues to worry about—such as sinking home prices.

“On consumer spending, two large retailers report very subdued expectations going forward following the weak holiday season, which involved a lot of discounting.” By October, consumers were glum. “A home appliance retailer adds that he has never seen more uncertainty and gloom from both the retailers and the vendors,” Yellen noted. “This sentiment is echoed by a large retailer who says simply, ‘The holiday shopping season is going to stink.’”

Retailers slash prices

One sign there’s recession afoot: Consumers move to the bargain basement. U.S. Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen—then the president of the Federal Reserve Bank of San Francisco—said during the January 2008 meeting: “On consumer spending, two large retailers report very subdued expectations going forward following the weak holiday season, which involved a lot of discounting.” By October, consumers were glum. “A home appliance retailer adds that he has never seen more uncertainty and gloom from both the retailers and the vendors,” Yellen noted. “This sentiment is echoed by a large retailer who says simply, ‘The holiday shopping season is going to stink.’” By December, shoppers were indeed staying home. “Retailers are seeing a noticeable drop in attendance at their stores,” said Richard Fisher, president and CEO of the Federal Reserve Bank of Dallas.

“Some of the recent rise in delinquency rates for credit cards is in states with the largest house-price declines, and could represent spillovers from weak housing markets,”

Credit card debt soars

This was one of the first warning signs that Americans were facing an economic crisis. “Some of the recent rise in delinquency rates for credit cards is in states with the largest house-price declines, and could represent spillovers from weak housing markets,” according to Nellie Liang, an economist on the Board of Governors of the Federal Reserve System, at the Jan. 29 to 30, 2008 meeting of the Federal Open Market Committee. At the April 29 to 30 meeting, Fisher noted: “Wal-Mart reports the ‘cascading’ use of credit as a form of payment, as their CEO for U.S. operations put it.” By October, 60% of banks surveyed had tightened standards on both credit cards and other consumer loans, according to William Bassett, a member of the Board of Governors of the Federal Reserve.

bond spreads down, the stock market up, and market expectations for the path of policy revised higher

Bond markets rally

Bond market strength is often regarded as a sign that nervous investors are moving their money out of the stock market. The January 21, 2008 conference call was no exception. “Bond markets reacted as you might expect,” said William Dudley, then-executive vice president of the Market Group at the New York Fed. “Bond markets rallied as people became more pessimistic about the stock market.” As an indicator, it’s only as reliable as skittish investors, however. Stockton found what would turn out to be a brief glimmer of hope at the April 29 to 30, 2008 meeting. “More broadly, with bond spreads down, the stock market up, and market expectations for the path of policy revised higher, the situation certainly looks less menacing than at the time of the March meeting.”

confidence continued to sink as consumers faced steep job losses, sinking home prices and higher energy prices

Consumer sentiment drops

“The total drop that we have seen in recent months is similar to drops seen before previous recessions,” Stockton said of consumer confidence, a gauge of how consumers feel about their finances and the economy overall, during the Jan. 9 conference call. At the time, consumer spending was still exceeding expectations, justifying Stockton’s claim that officials were “not ready to make a recession call yet.” But confidence continued to sink as consumers faced steep job losses, sinking home prices and higher energy prices. By August, officials noted consumer sentiment had reached “sub-basement levels” and businesses were reporting weaker demand for goods. By September, consumers were falling behind on their loans and the credit crunch had begun. “Consumers do not have the same resilience now that they did at one point,” Randall Kroszner, then a governor of the Federal Reserve, said during the Sept. 16 meeting, two days after Lehman Brothers collapsed. “It’s not surprising that, after having run this marathon, they’re going to be a bit tired.”

valentineEVERYsmall

Fed Laughs Peaked in June 2007 Before Crisis Hit
By Jeff Kearns & Aki Ito – Jan 19, 2013 12:00 PM GMT+0700

ikon analisis gw

… ORANG amrik itu HEBAT n NYENTRIK youw … mosok STATISTIK TERTAWA MASUK DALAM NOTULA / transkrip RAPAT THE FED … lalu SETELAH DIHITUNG BAIK-BAIK TERNYATA ada KAITAN antara TAWAAN dan CANDAAN itu DENGAN KETIDAKSIAPAN THE FED MENGHADAPI dan MENCEGAH KRISIS KEUANGAN RAKSASA di AMRIK yang berimbas sampe ke INDONESIA juga, minimal dengan kasus Century … SAMA SEPERTI saat ini, BMKG KAGET KOK BISA2NYA HUJAN BIASA2 AJA BIKIN BANJIR RAKSASA DI JAKARTA … mungkin mesti dicek apakah RAPAT2 BMKG JUGA PENUH CANDAAN dan TAWAAN saat MEMBAHAS CUACA JABODETABEK SAAT2 SEBELUM BANJIR RAKSASA tersebut … 😦

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Federal Reserve policy makers deliberating how to safeguard the world’s largest economy as it neared the worst financial crisis in seven decades weren’t averse to sharing a few laughs. Their levity didn’t last.

Humor at 2007 meetings centered on coffee breaks, basketball rivalries and drug testing, according to transcripts released yesterday which highlight collegiality among policy makers debating the economic outlook and financial markets.

Ben S. Bernanke got the first laugh of 2007 on Jan. 30 after Donald Kohn, then vice chairman of the board, nominated him to continue serving as Federal Open Market Committee chairman. “Thank you,” Bernanke said, turning to his colleagues to ask: “Objections?”

FOMC merriment bubbled over into 66 outbreaks of laughter that month and peaked that June in 81 instances, transcripts show. Then, as the full magnitude of the subprime mortgage crisis hit home, references to laughter in August fell to 40. By December, the start of an 18-month recession, the FOMC was showing signs of a humor deficit, laughing just 22 times. Committee members that month mentioned recession 27 times.

FOMC merriment bubbled over into 66 outbreaks of laughter that month and peaked that June in 81 instances, transcripts show. Then, as the full magnitude of the subprime mortgage crisis hit home, references to laughter in August fell to 40. By December, the start of an 18-month recession, the FOMC was showing signs of a humor deficit, laughing just 22 times. Committee members that month mentioned recession 27 times.

FOMC participants in 2007 used jokes to underscore a point.

In June 2007, as subprime mortgage markets showed increasing indications of weakness and the outlook for U.S. homebuilders darkened, Dallas Fed President Richard Fisher said, “I only half-jokingly recommended that they take all sharp objects off their desks and seal their windows.”

Fisher provoked laughs again in October 2007 after citing a newspaper story reporting that companies stopped buying securities they don’t understand.
‘Lala Land’

“Investors are coming home from lala land,” he said. “If you will forgive me, you might say we have gone from the ridiculous to the subprime.”

“Let the transcript say ‘Groan,’” Richmond Fed President Jeffrey Lacker said.

Fisher hasn’t refrained from peppering his public speeches with quips and anecdotes. In a 2008 address he shared the name of the breeding bull at his Texas ranch: “Irrational Exuberance.” In a December speech, he disclosed the name of another one of his livestock: “Too Big to Fail.”

FOMC drollery may reflect what Fisher said is the amity among committee participants who leave meetings with cool tempers even after expressing divergent views on front-burner issues such as inflation.

“Unlike Congress, we all like each other afterwards,” Fisher said in a Jan. 17 Bloomberg News interview, describing how he disagreed with the FOMC decision last month to expand a bond-purchase program and link policy to economic indicators. “We all are very honest with each other.”
Avoid Recession

In December 2007, before the National Bureau of Economic Research had determined a recession had begun, David Stockton, the Fed board’s head of research and statistics, said central bank economists believed the U.S. would avoid a contraction.

“Our forecast could admittedly be read as still painting a pretty benign picture,” Stockton said, according to the transcripts. “So I tried not to take it personally when I received a notice the other day that the Board had approved more-frequent drug-testing for certain members of the senior staff, myself included.”

long jump icon

Economics after the crisis
New model army

Efforts are under way to improve macroeconomic models
Jan 19th 2013 | WASHINGTON, DC |From the print edition the economist

THE models that dismal scientists use to represent the way the economy works are sometimes found wanting. The Depression of the 1930s and the “stagflation” of the 1970s both forced rethinks. The financial crisis has sparked another.

The crisis showed that the standard macroeconomic models used by central bankers and other policymakers, which go by the catchy name of “dynamic stochastic general equilibrium” (DSGE) models, neither represent the financial system accurately nor allow for the booms and busts observed in the real world. A number of academics are trying to fix these failings.

Their first task is to put banks into the models. Today’s mainstream macro models contain a small number of “representative agents”, such as a household, a non-financial business and the government, but no banks. They were omitted because macroeconomists thought of them as a simple “veil” between savers and borrowers, rather than profit-seeking firms that make loans opportunistically and may themselves affect the economy.

This perspective has changed, to put it mildly. Hyun Song Shin of Princeton University has shown that banks’ internal risk models make them take more and more risk as asset prices rise, for instance. Yale’s John Geanakoplos has long argued that small changes in the willingness of creditors to lend against a given asset can have large effects on that asset’s price. Easy lending terms allow speculators with little cash to bid up prices far above their fundamental value. If lenders become more conservative, these marginal buyers are forced out of the market, causing prices to tumble.

Realistically representing the financial sector would help solve the other big problem with mainstream macro models: that they are inherently stable unless disturbed from the outside. This feature is helpful when studying how an economy in “equilibrium” responds to things like a spike in the price of petrol, but it limits economists’ understanding of why economies expand and contract in the absence of such external shocks. Highly leveraged financial firms with portfolios of risky assets are bound to upend an economy every so often. Having banks in models would generate shocks from within the system.

The world’s big central banks are interested in these new ideas, although staff economists are reluctant to abandon existing “industry-standard” models. If any central bank is likely to experiment, however, it is the European Central Bank, thanks to its “two-pillar approach” to assessing the risks of price stability. The ECB pays as much attention to “monetary analysis”, which includes things like bank lending and money creation, as to “economic analysis”, which is more concerned with things like inflation and joblessness.

Improving DSGE models is the obvious way to take the lessons of the crisis on board. But others exist too. “Agent-based modelling” tries to depict the transactions that might occur in an actual economy. These models are populated by millions of agents that gradually alter the economy as they interact with each other. The idea was developed in the 1990s when biologists wanted to study the behaviour of ant colonies and the flocking of birds. But modelling an entire economy did not become practical until recently because of the sheer number of calculations needed.

The evolutionary structure of agent-based models allows economists to study how bubbles and crises occur over time. For example, an increase in bank lending means more spending and therefore higher returns on existing investment, which in turn encourages further lending. But too much lending can prompt the central bank to raise rates if inflation starts to accelerate. Higher borrowing costs could lead to a wave of defaults and even to a crisis if too much debt was taken on during the boom.

The EURACE project, an initiative by a consortium of European research bodies, has produced a sophisticated agent-based model of the EU’s economy that scholars have used to model everything from labour-market liberalisation to the effects of quantitative easing. In Australia Steve Keen, an economist, and Russell Standish, a computational scientist, are developing a software package that would allow anyone to create and play with models of the economy that incorporate some of these new ideas. Called “Minsky”—after Hyman Minsky, an American economist celebrated for his work on boom-and-bust financial cycles—it places the banking system at the centre of the economy.

A long road lies ahead, however. “Nobody has got something so convincing that the mainstream has to put up its hands and surrender,” says Paul Ormerod, a British economist. No model yet produces the frequent small recessions, punctuated by rare depressions, seen in reality. But “ultimately,” Mr Shin says, “macro is an empirical subject.” It cannot forever remain “impervious to the facts”.

From the print edition: Finance and economics

lapang DADA: disinflasi, deflasi, deflationary

INDONESIA: juga kena DEFLASIONER tuh, LOW INFLATION

major economies INFLASI2006-2016_(%)

tingkat INFLASI negara2 maju

ikon analisis gw

tingkat inflasi negara2 maju: JEPANG, AMRIK, N EUROzone menunjukkan bahwa TLAH TERJADI TEKANAN @ Inflasi menjadi di bawah +4%, bahkan cenderung TURUN (garis putus2 merah) menjadi DEFLASI (inflasi negatif)… berarti daya beli rakyat negara2 tersebut juga terimbas ikut TURUN lah … ini sesuai dengan hukum ekuilibrium ekonomi, tren pasokan dibandingkan dengan tren permintaan … tren permintaan tampaknya TURUN, sementara kekuatan tren pasokan maseh bisa meningkat … pasokan berlebihan akan menyebabkan tekanan pada HARGA produk pasokan, yaitu TURUN lah

DAYA BELI MASYARAKAT negara maju terkesan AMAT terpengaruh @ periode 2008-2016, yaitu tren jangka panjang daya belinya MELEMAH, walo sempat ada perbaikan kecil n jangka pendek… krisis RESESI RAKSASA keuangan global (dimulai dari subprime mortgage crises di amrik) tlah berimbas amat dahsyat @ tren kekuatan daya beli masyarakat global, terutama negara maju n negara miskin, sehingga negara sedang berkembang (emerging markets) juga terganggu lah.

Periode pemulihan pasca krisis global 2008 berjalan amat lamban… dicerminkan oleh kebijakan para Bank Sentral negara maju (Jepang, ECB, the Fed) yang menjalankan Quantitative Easing n suku bunga simpanan/kredit negara yang RENDAH. Tapi imbas kebijakan pelonggaran moneter ini TIDAK LANGSUNG BERDAMPAK POSITIF @ tingkat inflasi, karena proses restrukturisasi perekonomian, khususnya di bidang PINJAMAN aka UTANK aka LIABILITAS (kewajiban) berjalan RUARRBIASA LAMBAN.

Periode pemuliahan pasca krisis global 2008 juga diperlambat oleh 2 krisis raksasa global laennya: Eurozone 2010-2016, n China 2013-2017.

Kemampuan daya beli masyarakat negara maju amat bergantung @ kemampuan industri finansial menyediakan PINJAMAN. Pinjaman yang ringan bunganya, persyaratannya ringan, n besar pinjaman yang sesuai, itu yang dibutuhkan masyarakat. Faktanya: persyaratan dipersulit, n besar pinjaman tidak bertambah besar. Itu sebabnya harga-harga produk kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan mayoritas masyarakat, yaitu diTURUNkan disesuaikan dengan daya beli yang TURUN tersebut.

Lingkaran setan penurunan inflasi yang cuma didukung oleh kebijakan moneter Quantitative Easing semakin terbentuk. Daya beli masyarakat turun, lalu harga2 kebutuhan turun (cek harga minyak global yang ambrol dari $100 k $30 per barel), kemudian pendapatan perusahaan2 turun, tingkat gaji karyawan turun (setidaknya naek hanya imut aza persentasenya per taonnya), pengangguran tetap tinggi, lalu berujung @ daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tingkat harga kebutuhan pun tetap rendah bahkan cenderung turun, lalu terjadi lah deflasi.

 

dreaming

DEFINITION of ‘Disinflation’

 

A slowing in the rate of price inflation. Disinflation is used to describe instances when the inflation rate has reduced marginally over the short term. Although it is used to describe periods of slowing inflation, disinflation should not be confused with deflation.

BREAKING DOWN ‘Disinflation’

Disinflation is commonly used by the Federal Reserve to describe situations of slowing inflation. Instances of disinflation are not uncommon and are viewed as normal during healthy economic times. Although sometimes confused with deflation, disinflation is not considered to be as problematic because prices do not actually drop and disinflation does not usually signal the onset of a slowing economy.

DEFINITION of ‘Deflation’

A general decline in prices, often caused by a reduction in the supply of money or credit. Deflation can be caused also by a decrease in government, personal or investment spending. The opposite of inflation, deflation has the side effect of increased unemployment since there is a lower level of demand in the economy, which can lead to an economic depression. Central banks attempt to stop severe deflation, along with severe inflation, in an attempt to keep the excessive drop in prices to a minimum.

The decline in prices of assets, is often known as Asset Deflation.

BREAKING DOWN ‘Deflation’

Declining prices, if they persist, generally create a vicious spiral of negatives such as falling profits, closing factories, shrinking employment and incomes, and increasing defaults on loans by companies and individuals. To counter deflation, the Federal Reserve (the Fed) can use monetary policy to increase the money supply and deliberately induce rising prices, causing inflation. Rising prices provide an essential lubricant for any sustained recovery because businesses increase profits and take some of the depressive pressures off wages and debtors of every kind.

Deflationary periods can be both short or long, relatively speaking. Japan, for example, had a period of deflation lasting decades starting in the early 1990’s. The Japanese government lowered interest rates to try and stimulate inflation, to no avail. Zero interest rate policy was ended in July of 2006.

 

2e615-padi2bkapas SMALL

bloomberg: What is one thing making life a little easier on a Federal Reserve wrestling with the “mystery” of low inflation? At least traders don’t expect inflation’s evil cousin — deflation — to show up to the party any time soon.

The cost of an inflation floor that compensates its holder should the annual change in the consumer price index dip into negative territory a year down the road has fallen below a cent — its cheapest level since May 2011, when crude oil futures reached $100 per barrel.

The latest leg of softness in the U.S. dollar inflation floor swap isn’t likely related to the synchronized global expansion or confidence about the outlook for growth, but rather reflects the expected short-term effects the hurricanes will have on U.S. pricing pressures via select commodities.

marketwatch: Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen says the recent slowdown in U.S. inflation is a “mystery,” but she and her colleagues are not mystified enough to keep borrowing costs as low as they are now.

The central bank on Wednesday said it will begin to shrink its huge $4.5 trillion balance sheet in October and it signaled plans for one more increase in interest rates before year end. Both moves are part of an effort to raise borrowing costs in the U.S. for loans tied to cars, mortgages and business loans.

The Fed’s approach has been criticized by some groups such as the labor giant AFL-CIO as potentially harmful to Americans who still can’t find work. Higher interest rates could potentially slow growth and hiring if they rise too quickly.

Also Read: Still on course: Fed signals one more rate hike in 2017

Why is the Fed sticking to its guns?

A majority of senior officials are still convinced inflation will rise again soon, stoked in part by an uber-tight labor market. The unemployment rate recently touched a 16-year low of 4.3%, a level typically associated in the past with higher inflation.

Higher inflation is also a big threat, and if the Fed lets it get out of hand, senior officials believe the damage to the economy could be even greater than the benefits of keeping interest rates low. It’s an argument largely supported by Wall Street.

Yet there little’s evidence to suggest a return to past inflationary trends. The 12-month rate of inflation measured by the Fed’s preferred PCE index, for instance, fell to 1.4% in July from a five-year high of 2.2% in February. Now it stands well below the Fed’s 2% target for inflation.

That’s nothing new. The Fed has repeatedly fallen short in its goal to boost inflation to 2% — and keep it there. Inflation has only topped 2% a few times, and just briefly, in the last nine years.

It was supposed to be different in 2017. The creation of 17 million jobs since 2010 and a sinking unemployment rate were expected to trigger a sustained upturn in worker pay and push inflation to 2% or higher. Instead the opposite has happened.

The recent shortfall in inflation “is more of a mystery,” Yellen acknowledged in a press conference Wednesday after the Fed announced its latest steps. Later she used the term “mysterious.”

Or is it? At other times in her press conference Yellen seemed confident inflation would rise again soon. She suggested inflation has been depressed by a bevy of developments that have either faded away or will do so shortly.

Throughout most of the eight-year-old economic recovery, she said, inflation was kept in check by low gas prices, high unemployment and a strong dollar that kept the cost of imports down. True enough.

More recently, she added, the slowdown in inflation was caused by large but temporary price drops in key consumer goods such as prescription drugs and cell-phone plans. That’s also true, but the price of medical care has leveled off, food prices are barely rising and gas is still fairly cheap.

No matter. The Fed is simply unwilling to see just how low the unemployment rate can go without stoking higher inflation. The bank thinks the current jobless rate, at 4.4%, is already enough to add to price pressures.

monetarySMALL

Demographic change will have big economic impacts

THE population of the developed world is ageing. Everyone knows that it is happening but no one is sure what it will mean. A new paper from Morgan Stanley, part-written by Charles Goodhart, a former member of the Bank of England’s rate-setting committee, along with Manoj Pradhan and Pratyancha Pardeshi, suggests there may be dramatic economic impacts.

In particular, the paper suggests that the greying population may reverse three long-term trends: a decline in real (inflation-adjusted) interest rates, a squeeze on real wages and widening inequality. That is because those trends were driven by previous demographic shifts; first, the entry of the baby boomers into the workforce after 1970 and second, the more than doubling of the globally integrated workforce as China and eastern Europe joined the capitalist system.

This rise in the labour force produced downward pressure on real wages. It also led to slower improvements in productivity, particularly in Europe. As Mr Goodhart writes, “As labour cheapens, managers spend less effort and invest less capital in order to raise productivity.”

The falling cost of labour also produced downward pressure on the prices of manufactured goods, especially as companies relocated to Asia and eastern Europe. This created deflationary pressures, allowing central banks to ease monetary policy. China’s relatively closed financial system and lack of a social safety net created a savings glut that added to the downward pressure on real interest rates. In turn, lower real rates pushed up asset prices which, along with the pressure on wages, added to inequality since financial assets tend to be owned by the better-off.

But population growth in the rich world, which was 1% a year in the 1950s, has fallen to 0.5% and should drop to zero by 2040. Some countries will see declining populations before then. Crucially, the share of the population formed by those of working age is already starting to fall. Indeed, Mr Goodhart reckons that the ageing population will create additional demand for labour, as illnesses such as dementia will require more care workers. This will start to push real wages higher, raising labour’s share of national income and reducing inequality.

Real interest rates balance the desired level of savings with the desired level of investment. The elderly save less and spend more of their income than the middle-aged, as a natural part of the life cycle. But even the middle-aged will not save enough, Mr Goodhart says, either because they underestimate the amount they will need for a comfortable retirement or because they expect to depend on the state.

If that analysis shows that savings are bound to fall, what about investment? In a slow-growing economy, there will be fewer profitable investment opportunities. But Mr Goodhart argues that investment will not fall as fast as savings and thus real rates will rise.

What is his rationale? Most investment by households is in the form of housing. The old are usually reluctant to move out of the homes they bought when middle-aged, even though their children have moved out. This will make it more difficult for families to find the space they need; that means residential investment will not fall significantly. As for investment by firms, rising wages will encourage companies to substitute capital for labour. Corporate investment could rise.

The thesis is vulnerable to other changes in the economy. The labour force could be boosted by greater participation by women and the elderly, or by immigration—although Mr Goodhart does not think these factors will be sufficient to compensate for the effect of ageing. The less educated, for example, find it harder to stay in the workforce beyond 65.

This last point also raises the question of whether inequality will fall as he predicts. Demography has not been the only factor behind widening inequality: many economists point to “skill-biased” technological change as a driving force. Low-skilled workers who can be replaced by computers or robots will be more vulnerable in a world of rising real wages; the computer-literate will still command premium salaries.

The people who would most like Mr Goodhart to be right are probably mainstream politicians. The sluggish performance of real wages in advanced economies, along with the signs of rising inequality, have caused them to lose votes to parties on their left and right. If these trends go into reverse, voters might be a bit more content. But the change might not occur fast enough to save some political careers.

Economist.com/blogs/buttonwood

Moore inflation predictor-reality-Jan-2015-Aug

long jump icon

stephen ROACH

OCT 27, 2015 5

The Wrong War for Central Banking

BEIJING – Fixated on inflation targeting in a world without inflation, central banks have lost their way. With benchmark interest rates stuck at the dreaded zero bound, monetary policy has been transformed from an agent of price stability into an engine of financial instability. A new approach is desperately needed.

The US Federal Reserve exemplifies this policy dilemma. After the Federal Open Market Committee decided in September to defer yet again the start of its long-awaited normalization of monetary policy, its inflation doves are openly campaigning for another delay.

For the inflation-targeting purists, the argument seems impeccable. The headline consumer-price index (CPI) is near zero, and “core” or underlying inflation – the Fed’s favorite indicator – remains significantly below the seemingly sacrosanct 2% target. With a long-anemic recovery looking shaky again, the doves contend that there is no reason to rush ahead with interest-rate hikes.

Of course, there is more to it than that. Because monetary policy operates with lags, central banks must avoid fixating on the here and now, and instead use imperfect forecasts to anticipate the future effects of their decisions. In the Fed’s case, the presumption that the US will soon approach full employment has caused the so-called dual mandate to collapse into one target: getting inflation back to 2%.

Here, the Fed is making a fatal mistake, as it relies heavily on a timeworn inflation-forecasting methodology that filters out the “special factors” driving the often volatile prices of goods like food and energy. The logic is that the price fluctuations will eventually subside, and headline price indicators will converge on the core rate of inflation.

This approach failed spectacularly when it was adopted in the 1970s, causing the Fed tounderestimate virulent inflation. And it is failing today, leading the Fed consistently too overestimate underlying inflation. Indeed, with oil prices having plunged by 50% over the past year, the Fed stubbornly maintains that faster price growth – and the precious inflation rate of 2% – is just around the corner.

Missing from this logic is an appreciation of the new and powerful global forces that are bearing down on inflation. According to the International Monetary Fund’s latest outlook, the price deflator for all advanced economies should increase by just 1.5% annually, on average, from now to 2020 – not much higher than the crisis-depressed 1.1% pace of the last six years. Moreover, most wholesale prices around the world remain in outright deflation.

But, rather than recognize the likely drivers of these developments – namely, a seemingly chronic shortfall of global aggregate demand amid a supply glut and a deflationary profusion of technological innovations and new supply chains – the Fed continues to minimize the deflationary impact of global forces. It would rather attribute low inflation to successful inflation targeting, and the Great Moderation that it presumably spawned.

This prideful interpretation amounted to the siren song of an extremely accommodative monetary policy. Unable to disentangle the global and domestic pressures suppressing inflation, a price-targeting Fed has erred consistently on the side of easy money.

This is apparent in the fact that, over the last 15 years, the real federal funds rate – the Fed’s benchmark policy rate, adjusted for inflation – has been in negative territory more than 60% of the time, averaging -0.6% since May 2001. From 1990 to 2000, by contrast, the real federal funds rate averaged 2.2%. In short, over the last decade and a half, the Fed has gone well beyond a powerful disinflation in setting its policy interest rate.

The consequences have been problematic, to say the least. Over the same 15-year period, financial markets have become unhinged, with a profusion of asset and credit bubbles leading to a series of crises that almost pushed the world economy into the abyss in 2008-2009. But rather than recognize, let alone respond to, pre-crisis excesses, the Fed has remained agnostic about them, pointing out that bubble-spotting is, at best, an imperfect science.

That is hardly a convincing reason for central banks to remain fixated on inflation targeting. Not only have they failed repeatedly to get the inflation forecast right; they now risk fueling renewed financial instability and sparking another crisis. Just as a few of us warned of impending crisis in the 2003-2006 period, some – including the Bank of International Settlements and the IMF are sounding the alarm today, but to no avail.

To be sure, inflation targeting was once essential to limit runaway price growth. In today’s inflationless world, however, it is counterproductive. Yet the inflation targeters who dominate today’s major central banks insist on fighting yesterday’s war.

In this sense, modern central bankers resemble the British army in the Battle of Singapore in 1942. Convinced that the Japanese would attack from the sea, the British defenses were encased in impenetrable concrete bunkers, with fixed artillery that could fire only to the south. So when the Japanese emerged from the jungle and mangrove swamps of the Malay Peninsula in the north, the British were powerless to stop them. Singapore quickly fell, in what is widely considered Prime Minister Winston Churchill’s most ignominious military defeat.

Central bankers, like the British army in Singapore, are aiming their weapons in the wrong direction. It is time for them to turn their policy arsenal toward today’s enemy: financial instability. On that basis alone, the case for monetary-policy normalization has never been more compelling.

new chin year dragon 01

bloomberg: As the world’s top central bankers gather in Wyoming this week, their relief about a stronger global economy will be tempered by a growing unease that inflation remains inexplicably low.

Federal Reserve Chair Janet Yellen and European Central Bank President Mario Draghi will be among the officials addressing this year’s installment of the annual conference hosted by the Kansas City Fed. The summit, held at a Jackson Hole mountain retreat, comes as central banks in advanced economies creep toward the policy exit after years of unprecedented easing, even with outlooks are clouded by stubbornly tepid inflation.

Prices have been slow to pick up despite solid growth and falling unemployment, suggesting that the long-observed relationship between inflation and labor-market slack might have frayed. That puzzle will likely surface as the conference debates this year’s theme of “Fostering a Dynamic Global Economy” against the backdrop of the Grand Teton mountains.

“Inflation has been the big question mark, both here and abroad,” said Michelle Meyer, head of U.S. economics at Bank of America Corp. in New York.

Yellen will speak about financial stability at 8 a.m. local time (10 a.m. in New York) on Aug. 25. Draghi will take the podium at 1 p.m. His remarks will focus on the theme of the conference, an ECB spokesman said, responding to speculation over whether the Italian might choose to send a policy signal on the central bank’s bond-buying program.

Advanced economies face common challenges that range from rising asset valuations to the uneven effects of globalization that galvanized the populism behind Brexit and the election of Donald Trump. It’s a lot easier to solve these problems with faster growth.

QuickTakes Make Sense of World Shaken by Trump, Brexit, Populism

“What we’re trying to analyze is — how do we improve growth?” Dallas Fed President Robert Kaplan told reporters in Lubbock, Texas, on Thursday, when asked about Jackson Hole.

Still, inflation may be the most pressing riddle facing central banks, which are failing to meet their price mandates.

U.S. inflation fell to 1.4 percent in June, based on the Fed’s preferred gauge, and consumer prices in the euro area — currently at 1.3 percent — have wavered since the start of the year. Both central banks shoot for 2 percent inflation, although the ECB formally aims below, but close to, that level.

Those glacial price gains come even as unemployment has dropped steadily, more than halving in the U.S. to 4.3 percent since its post-recession peak and declining to 9.1 percent from a high of 12.1 percent in the euro area. Inflation is also low in Japan, though sub-par price gains have been a longer-lived issue there.

While the Bank of Japan hasn’t confirmed Governor Haruhiko Kuroda’s schedule, he’s attended Jackson Hole every year since becoming chief in 2013. Bank of England Governor Mark Carney plans to skip the event.

The slow progress on inflation suggests that the Phillips Curve — a relationship where low joblessness begets higher prices — may no longer operate. If central bank leaders reaffirm their belief that it will start to work, that would be a sign of confidence that price gains are coming.

Jackson Hole almost guarantees market-important information, and this year “I would bet it has to do with inflation,” said Guy LeBas, chief fixed-income strategist at Janney Montgomery Scott in Philadelphia. “Inflation is the biggest — and the discussion of the Phillips Curve is the second-biggest — economic issue that has policy implications.”

The Fed has already signaled that it will probably get moving on unwinding it’s $4.5 trillion balance sheet in September, and Yellen could solidify that view. Still, if the Fed chair signals any uncertainty over her inflation outlook, it could cast doubt on the Fed’s projection for one more interest-rate increase this year.

Draghi, who will have spoken in Lindau, Germany, on Wednesday before traveling to Wyoming, will be a key focus on policy-watchers’ attention.

The ECB is entering a crucial phase of its battle to restore euro-area price stability. It was in Jackson Hole three years ago that Draghi laid the groundwork for its 2.3 trillion-euro ($2.7 trillion) bond-buying program.

The region’s recovery has gathered pace since the start of the year, allowing officials to pledge to start talks this fall about a strategy for 2018 that could include gradually reducing purchases to zero.

Yet policy makers also appear uncertain about how fast to proceed. That’s become more evident since a Draghi speech in late June, in which he referred to reflationary forces, sent the euro higher. At the ECB’s Governing Council meeting on July 20, officials expressed concern over the potential for an exchange-rate overshoot that undermines the economic revival.

The single currency has risen more than 5 percent on a trade-weighted basis this year and has gained 12 percent against the dollar. It was at $1.1736 at 8:32 a.m. Frankfurt time.

“As the ECB signals that it is gradually approaching the exit, euro appreciation could be provoked, which will flatten the expected recovery in inflation and thereby reduce the probability of exit,” said London-based Deutsche Bank economist Mark Wall.

Draghi may therefore choose to strike a cautious tone — expressing optimism over the economy but steering clear of signaling his thoughts on tapering until Sept. 7, when the Governing Council meets and he holds a press conference.

Yellen’s action, as the Fed leads the way in unwinding emergency-era policies, may also be a key determinant for the ECB as it crafts the timeline for its own removal of stimulus, said Claus Vistesen, an economist at Pantheon Macroeconomics in Newcastle, U.K.

As the Fed starts to move, “it gives the ECB room, with a lag, to move as well,” Vistesen said.

gifi

TEMPO.CO, Jakarta – Kapasitas produksi perusahaan di Indonesia yang masih sekitar 76 persen menyebabkan inflasi yang rendah tahun ini tidak sepenuhnya positif bagi Indonesia.

Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan inflasi yang tetap terkendali, bahkan lebih rendah dari perkiraan, dikarenakan permintaan (demand) masyarakat domestik yang masih rendah walaupun sudah ada sinyal perbaikan.

Hal ini dikarenakan perbaikan permintaan itu didasarkan pada basis produksi (supply) yang lebih rendah dari kapasitas maksimalnya. Pasalnya, saat ini, kapasitas produksi dari perusahaan secara keseluruhan masih sekitar 76%.

“Kenaikan permintaan dalam negeri itu masih jauh dari produksi yang ada. Istilahnya kesenjangan output yang negatif itu memang masih besar. Sehingga dorongan dari sisi permintaan dari inflasi itu masih tetap lemah,” katanya.

BI, katanya, memproyeksi tingkat inflasi tahun ini berada di level 3,1% (year on year/yoy). Selain sangat dekat dengan batas bawah sasaran inflasi otoritas 4% ± 1%, angka ini jauh dari asumsi yang ada dalam APBNP 2016 sebesar 4%.

Selain itu, pihaknya berujar ada ekspektasi inflasi yang terjaga rendah. Indikator ini dinilai sebagai bagian dari kredibilitas kebijakan pemerintah dan BI. Namun demikian, memang ada faktor harga komoditas yang masih rendah kendati sudah ada perbaikan.

Tambahan apresiasi dari nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir, sambungnya, membuat variableimported inflation juga rendah. Pada September 2016, inflasi inti stabil di level 3,21% (yoy) dan indeks harga konsumen (IHK) secara keseluruhan tercatat 3,07% (yoy).

Perry berujar pengendalian harga pangan yang dilakukan antara BI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berhasil. Pada bulan lalu, kelompok volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar 0,09% (month to month) yang bersumber dari koreksi harga beberapa komoditas pangan.

Rendahnya tingkat inflasi, lanjutnya, masih akan terjadi tahun depan. Pihaknya memproyeksi tingkat inflasi pada 2017 sekitar 3,5%, naik tipis dari proyeksi tahun ini. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) memang akan menyulut inflasi, tetapi hanya tomporer.

Atas performa dan outlook tersebut, dia tidak menjelaskan sehat atau tidaknya tingkat inflasi. Namun, performa tersebut mendukung adanya stabilitas ekonomi nasional sehingga membuat Otoritas Moneter kembali melonggarkan kebijakannya dengan memangkas BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%.
BISNIS.COM

monetarySMALL

ft.com: Hedge fund manager David Einhorn has long been optimistic about the prospects for gold, largely out of scepticism over central bank actions in the developed world. “We believe the increasingly adventurous monetary policy is bullish for gold,” he wrote in a letter to investors on May 2 covering a quarter in which the gold price shot up.

Today, more investors are coming to share that scepticism. The markets no longer dance to the tunes set by Janet Yellen or Mario Draghi and even less to that of Haruhiko Kuroda. For years since central banks launched their unconventional monetary policies, many investors believed the result would be massive inflation and that, as paper money lost its value, gold would be the safest haven.

For years they were wrong.

Even though there may be a lot more paper money in the world today, the velocity of that money hasn’t picked up. There is too much capacity relative to demand. The threat of deflation rather than inflation has been the scourge.

But might that be starting to change?

Inflation plays are once more becoming popular. Since the beginning of the year, gold has risen 20 per cent to about $1,300. But the enthusiasm for gold is just one of several signs the market is starting to shift from its preoccupation with deflationary prospects. For example, there have now been 11 straight weeks of inflows into Treasury Inflation Protected Securities, or TIPS, according to research from Bank of America Merrill Lynch.

While the world remains plagued by a combination of excess capacity and inadequate demand despite (or perhaps precisely because of) these central bank policies, there are several reasons to believe the case for trades guarding against higher inflation will strengthen.

Part of the reason the world underestimated the deflationary impulse globally had to do with the immense expansion of productive capacity in China, which outpaced not only domestic demand on the mainland (despite rising incomes there), but appetite from virtually all of its export markets. For over three years, deflation as measured by the producer price index quickened. Now, though, some business figures, such as Fosun chief executive Liang Xinjun, believe the worst deflationary pressures are beginning to subside.

Reform in China is all about eliminating excess capacity. While the ratcheting up of credit growth and investment suggests that reform will happen only slowly and carefully, the ultimate effect will be to raise prices for manufactured goods globally — which few outside observers have factored into their calculations. Consumers in the west, among the biggest beneficiaries of price drops in everything from smartphones to sofas, may find these items will become more expensive.

At the same time, a sagging dollar will exaggerate the impact of the end of such bargain pricing.

This past week, the dollar touched a 15-month low, another reason that inflationary fears in the US are rising. It is not clear why the dollar is expected to drop further, since the failure to raise rates in the US should be a less powerful force in currency markets than the determination of the European Central Bank and the Bank of Japan to drive their currencies ever lower. Either way, the foreign exchange markets continue to thwart central bank intentions regarding euro and yen levels.

The markets also fear that as US unemployment drops and payroll data improve, wages will be another source of inflationary pressure. After all, weekly jobless claims in April touched the lowest level since 1973.

Still, so far, outright fears of inflation have not materialised. But it is increasingly plausible to argue that they will.

Cities and some states such as California, New York and Washington are considering adopting increases in minimum wages. Hillary Clinton, the likely Democratic presidential nominee, is now supporting such measures. Wage growth and lack of productivity growth is a formula for more inflation as well.

To be sure, there are some who argue the case for slowing growth or even recession in the US is stronger than any risk of sustained inflation. This camp believes the next move in US interest rates will be down rather than up.

However, given the stirring of US inflation, perhaps the safest best bet of all for investors is to position themselves for more volatility.

 ets-small

bloomberg view: By

It’s been a year since a sudden, 1.9 percent decline in the Chinese yuan rattled global markets and prompted fears of a global currency war. China has mostly soothed nerves by moderating the renminbi’s swoon since then. But what should really put minds to rest is the knowledge that no one — not even China, which arguably did power its rise, at least in part, on the back of an artificially depressed yuan — could win a true currency war today.

Currency War

The temptation to gain an advantage over competitors with a cheaper currency hasn’t diminished, of course. First and foremost, devaluation holds out the promise of boosting exports by making them less expensive. Where a country has substantial external borrowing in its own currency, a weaker currency also engineers a transfer of wealth from foreign savers, as the value of those securities falls in dollar terms. Devaluation may also stimulate inflation as the higher cost of imported products pushes up price levels.

In recent years, governments have refrained from intervening directly in currency markets, preferring to use monetary policy to help drive down the value of their currencies. These policies — on display most notably in Japan and Europe — are supposedly intended to increase demand. But households and companies have proven reluctant to borrow more to finance consumption or investment. Instead, low and in some cases negative rates have served to reduce the cost of servicing debt and, by encouraging capital flight, to create pressure on the currency.

It’s not clear, however, that this strategy of implicit devaluation can achieve any wider benefits. For one thing, a weaker currency no longer guarantees an increase in exports. External demand remains sluggish because of the slowdown in global growth. Trade growth has slowed sharply since 2014.

Moreover, the complexity of today’s global supply chains, with production spread across multiple countries, undermines the advantages of a weakened currency. When the yen was strong, Japanese carmakers relocated plants to cheaper locations abroad; they’re not going to move those factories back home unless convinced that the yen isn’t going to strengthen once again. Recent estimatesfrom the World Bank suggest that falling currencies were only half as effective in increasing exports between 2004 and 2012 as they were in the prior eight years.

In many countries, exports also matter much less than they did before. The U.S. in particular is relatively self-contained, with imports and exports together accounting for around 20 percent of GDP. While Europe is more exposed to trade, most takes place within the free-trade area, where many nations share a single currency. China’s external exposure is complex as it now acts mostly as a manufacturing or assembly hub, using domestic labor to convert imported components into intermediate or finished products. A lower yuan thus has less impact on economic activity than previously.

Key sectors such as advanced manufacturing, information technologies, pharmaceuticals and entertainment are less likely to be affected by currency fluctuations due to high intellectual property content, limited competition and the prevalence of long-term contracts. Services, which are playing an increasingly important role in China and elsewhere, are mostly local: One in four U.S. manufacturing jobs is linked to trade, whereas only around 6 percent of jobs in services are similarly affected.

And countries have simply gotten better at defending against artificially cheapened goods. They now deploy a range of covert trade restrictions, from highly restrictive procurement policies to local-content provisions that favor national suppliers. Many offer subsidies and preferential financing to domestic manufacturers. In 2015, the number of discriminatory measures introduced by governments rose 50 percent from the year before, of which G20 countries accounted for over 80 percent.

Finally, it’s important to remember that other factors may offset any advantages gained from devaluation. Currency volatility and uncertainty tend to discourage long-term business investment. A weaker currency also reduces the purchasing power of citizens. The euro has lost over 30 percent of its value against the U.S. dollar since 2011, effectively slashing the income and wealth of euro-zone consumers. Australians, heavily dependent on imports, have lost a similar amount of purchasing power. Combined with stagnating incomes, this only cuts further into global demand.

A currency war is winnable only if a single country resorts to devaluation. Every nation can’t by definition simultaneously have the cheapest currency. That doesn’t mean countries won’t try to gain an advantage over competitors. But their chances of succeeding are lower than ever before.

 Emoticons0051

What Deflationary Spiral? Global Core Inflation Running At Post-2000 Highs

By Steve Johnson at Financial Times

Everybody knows the world is battling against extremely low inflation, with central banks in the US, UK, eurozone and Japan having spent trillions of dollars on quantitative easing in an attempt to fend off the spectre of deflation.

The latest leg down in oil prices to below $30 a barrel has reignited such fears. But even stripping this out, central banks across much of the world (with the notable exception of the US) are so worried about a perceived lack of domestic inflationary pressures that projections of future monetary policy are becoming ever looser.

Yet inflation, by one key measure at least, is not low at all. In fact it is rather high.

Global core inflation, which strips out volatile energy and food prices, and is thus a better gauge of domestic inflation pressures than the headline number, is currently running close to historic highs.

At 2.4 per cent in December, this measure of inflation has only been higher once since 2000 — in July-September 2008, when it peaked at 2.5 per cent, according to calculations by JPMorgan, as the first chart shows.

Earlier this week the Bureau of Labor Statistics said US core consumer price inflation rose to 2.1 per cent in December, its highest level since July 2012.

This is despite a 24.4 per cent jump in the dollar index, a measure of the greenback’s strength against a basket of currencies, since June 2014, a rise that would be expected to reduce the price of US imports, putting downward pressure on inflation.

Moreover, core inflation has risen even though weak oil prices have led to lower prices for some elements of the core CPI basket, such as airline fares, which fell 1.1 per cent in December, notes Harm Bandholz, chief US economist at UniCredit.

Despite the elevated US reading, David Hensley, a JPMorgan economist, says the core inflationary pressures in developed economies are “low to moderate”.

Instead, the unusually elevated global core inflation levels are being driven by trends in emerging markets.

In countries such as Brazil, Russia, Turkey and, to some extent, South Africa, “extreme currency pressures” are pushing inflation higher, as falling currencies raise import prices.

It is important to note that, while true, this cannot explain the unusually high global core inflation reading. Foreign exchange markets are a zero-sum game, so currency weakness in some countries (and thus a tendency towards higher inflation) must be balanced by currency strength (and thus the likelihood of lower inflation) elsewhere.

Mr Hensley also points to the impact of tax increases “that are associated with [economic] stress and are transitory [in their affect on inflation]”.

Stripping out these countries, Mr Hensley says core inflation levels across the rest of the emerging world are “kinda average”.

However, this finding may be more interesting still. “Emerging market growth rates have been slowing year by year. They are creating slack and should be seeing core inflation rates coming down and that is not happening,” says Mr Hensley, who argues that this “stubbornness” in inflation is a major issue for EM governments to tackle.

According to JPMorgan, this stickiness in inflation is particularly prevalent across Latin America, which the exception of Mexico and Asia, excepting India and Indonesia, while there are also pockets to be found in the eastern Europe, Middle East and Africa region.

Mr Hensley cites the example of Brazil where, even in periods when a plunging currency is not pushing up import prices, the country suffers from “very high wage inflation and an embedded inflation problem that is to some extent mirrored across Latam”.

For instance, between 2009 and 2011, when the real rose 30 per cent against the dollar, pushing down the prices of imported goods, inflation was still around 5-6 per cent.

JPMorgan does expect global core inflation to dip marginally in the coming months, reaching 2.3 per cent by the year end, although this would still be “near the high end of its range over the past 15 years”.

However, the US bank expects to see a “sharp rise” in headline consumer price inflation in the second half of 2016, “based on the simple arithmetic that, as long as oil prices do not fall another 40 per cent, this downward pressure should fade quickly,” as the impact of the earlier slide in energy prices drops out of the inflation equation.

JPMorgan expects global inflation to bottom at 1.5 per cent in June, but hit 2.6 per cent by December, as the first chart indicates.

Analysts at RBC Capital are also expecting higher headline inflation, with price pressures in the US strong enough to usher in four interest rate rises this year, compared with the two currently priced in by the market.

More broadly “the majority of commodity importers may experience a more significant increase in headline inflation, between 100 basis points and 200bp,” says Daniel Tenengauzer, head of EM and global FX strategy at RBC.

Like JPMorgan, RBC sees inflation being particularly notable in emerging markets.

Based on its analysis of past inflation trends, RBC forecasts that, over the course of the next 12 months, inflation will rise from 1.7 per cent to 2.8 per cent in China, from 5.6 per cent to 7.3 per cent in India, from 2.1 per cent to 3.7 per cent in Mexico and from 0.9 per cent to 2.9 per cent in Hungary, as the second chart shows.

Countries that are currently suffering deflation of between 0.7 and 0.9 per cent, such as Israel, Poland and Thailand will instead be seeing inflation of 1.7 per cent, 2.2 per cent and 2.3 per cent by December, it predicts.

RBC does foresee a fall in inflation in a minority of major emerging markets, such as Brazil and Russia, where inflation is currently in double digits, and Turkey, where it is 8.8 per cent.

Overall though, Mr Tenengauzer foresees a higher overall trend in inflation, with particular concerns over India, where he fears the central bank may not react to higher inflation, and Turkey, which may now have missed the opportunity that low oil prices afforded it to bring inflation down towards the central bank’s 5 per cent target.

new chin year dragon 01

by Roubini:

Roubini is the chairman of Roubini Global Economics and a professor of economics at New York University’s Stern School of Business.

It is likely to stay with us in 2016 and well beyond

The world economy has had a rough start in 2016, and it will continue to be characterized by a new abnormal: in the behavior of growth, of economic policies, of inflation and of key asset prices and financial markets.

First, potential growth in developed markets and emerging markets has fallen, and actual growth will remain below this weak potential. That potential has fallen because of the burden of high private and public debt, population aging—older people tend to save more and invest less—and a variety of uncertainties that keep capital spending low. Meanwhile, technological innovations haven’t translated yet into higher productivity growth at the aggregate level, while structural reforms aren’t moving fast enough to increase potential growth. There’s also “hysteresis”—the way that protracted cyclical stagnation can weigh down potential growth, since human and physical capital become more obsolete if they aren’t used at full capacity.

What actual growth we’ve seen has been anemic, below its potential as a painful process of deleveraging has been under way, first in the U.S., then in Europe and now in emerging markets, to stabilize and reduce high levels of private and public debts and deficits.

At the same time, economic policies—especially ­monetary—have become increasingly unconventional, and the distinction between monetary and fiscal policy has become more blurred. Ten years ago, who had heard of terms such as ZIRP (zero-interest-rate policy), QE (quantitative easing), CE (credit easing), or UFXInt (unsterilized FX intervention)? These esoteric and unconventional monetary-policy tools are now the norm in most advanced economies, and even some emerging market ones as well.

Some critics incorrectly argued that these unconventional monetary policies—and the accompanying mushrooming of the balance sheet of central banks, which they saw as an alleged form of debasement of fiat currencies—would lead to hyperinflation, a collapse in the value of the U.S. dollar, a sharp rise in long-term interest rates and the price of gold and other commodities, even the replacement of standard currencies with cryptocurrencies like Bitcoin. Yet none of that happened—inflation is still too low and falling in advanced economies, while long-term interest rates have kept on falling in the past few years. The value of the dollar has surged at historic rates even as commodity prices have fallen sharply—with gold dropping by some 25% in 2015—even as Bitcoin has been the worst-performing currency in 2014–15, if one could even call it a currency.

In spite of the ballooning balance sheets of central banks and the unconventional policies that were supposed to debase fiat currencies, inflation is too low and falling in advanced economies, and even in many emerging markets. Central banks now need to try to avoid low-flation, if not outright deflation. The traditional connection between the money supply and prices—as more money is pushed into the system, prices should go up—has collapsed for two reasons. One, banks are hoarding the additional supply of money in the form of excess reserves rather than lending it. Two, there is still a lot of slack in many countries. Goods markets have large output gaps, with the excess capacity now exacerbated by the overinvestment by China. In labor markets, unemployment rates are still too high and workers have too little wage bargaining power. That slack is clear in real estate markets in countries that had a housing boom and bust, and now in commodity markets where the prices of oil, energy and other raw materials have collapsed thanks to various factors, including the slowdown of China, the surge of supply in energy and industrial metals thanks to new discoveries and overinvestment in new capacity, as well as a strong dollar that weakens the price of commodities.

Real interest rates are very low and many asset prices too high relative to their underlying fundamental value in equities, real estate, credit and government bonds. We have negative nominal interest rates at the policy level in most of Europe—including the euro zone, Switzerland, Denmark and Sweden. There are now over $2 trillion equivalent of government bonds at maturities all the way to 10 or 20 years that provide a negative nominal yield in the euro zone, the rest of Europe and Japan. Why would investors lend to governments at a negative nominal yield for 10 years when they could instead hold cash and at least earn a zero yield?

It is indeed a new abnormal for growth, inflation, monetary policies and asset prices—and it is likely to stay with us in 2016 and well beyond.

infobank: oleh Agung Galih Satwiko
JUMLAH nominal obligasi negara maju, khususnya di Eropa dan Jepang yang memberikan imbal hasil negatif, pada awal tahun 2016 menyentuh rekor baru. Jika pada pertengahan tahun 2014 lalu jumlah nominal obligasi negara yang memberikan imbal hasil negatif masih di bawah USD500 miliar, dan pada pertengahan 2015 masih di sekitar USD1 triliun, maka per tanggal 9 Februari 2016 lalu jumlah ini sudah mencapai USD7 triliun (sumber: Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index). Kenaikan ini tentu sangat signifikan.

Data yield obligasi negara minggu lalu menunjukkan bahwa yield obligasi negara Swiss untuk tenor 1 tahun sampai 15 tahun sudah menyentuh level negatif (yield 10 tahun sebesar -0,39%). Sementara yield Japan Government Bonds (JGB) semua tenor sampai tenor 10 tahun sudah menyentuh level negatif (yield 10 tahun sebesar -0,06%). Yield German Bunds sudah menyentuh level negatif untuk semua tenor sampai dengan tenor 8 tahun (yield 10 tahun sebesar 0,15%). Yieldobligasi negara Pemerintah Prancis telah menjadi negatif sampai tenor 5 tahun (yield 5 tahun sebesar -0,09%, 10 tahun sebesar 0,52%). Rekor yield obligasi negara terendah masih dipegang oleh Swiss yaitu sebesar minus 1,07% untuk tenor dua tahun, minggu lalu.

Penurunan yield hingga menjadi negative tersebut tidak hanya disebabkan oleh turunnya tingkat bunga bank sentral di negara Eropa (yang terakhir adalah ECB dan Swedish Riksbank) dan Jepang, namun juga akibat sentimen pelaku pasar modal yang banyak mengambil posisi aman dengan membeli safe haven asset dalam kondisi volatilitas pasar keuangan global, pelambatan ekonomi di negara berkembang dan China, serta jatuhnya harga komoditas dan minyak.

Implikasi negative yield bagi investor adalah secara praktis investor membayar mahal dengan premium yang tinggi untuk membeli obligasi negara tersebut namun menghasilkan total returnyang lebih rendah dibandingkan investasi awal. Dengan kata lain investor justru kehilangan uang atau menerima lebih rendah dari yang diinvestasikannya, jika membeli obligasi negara denganyield negatif dan memegangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dengan asumsi reinvestment rate, yaitu tingkat bunga reinvestasi kupon yang diterima, sama dengan yield to maturity.

Jadi semisal suatu obligasi negara memiliki kupon 1% per tahun dengan sisa tenor 10 tahun, investor yang membeli obligasi tersebut dengan yield -0,5% harus membayar USD115,4 per USD100 par. Berapa yang akan diterima jika investor tersebut menahan sampai jatuh tempo? Dengan asumsi reinvestment rate sama dengan yield yaitu sebesar -0,5%, maka sampai akhir jatuh tempo keseluruhan jumlah yang akan diperoleh investor adalah sebesar 109,8, lebih rendah dibandingkan nominal USD100 ditambah USD10 kupon (USD1 per pembayaran kupon, 10 kali) atau USD110. Investor menderita kerugian sebesar USD115,4 dikurangi USD109,8 yaitu USD5,6 untuk investasinya tersebut.

Bagaimana agar investor untung saat membeli obligasi negara dengan yield negatif? Terdapat dua cara, yaitu yang pertama reinvestment rate harus tinggi, dan yang kedua yield harus terus menjadi semakin negatif dan investor menjualnya sebelum jatuh tempo (membukukan capital gain).Reinvestment rate yang tinggi merupakan pilihan yang sulit karena dalam kondisi saat ini tidak banyak alternatif investasi yang aman dengan tingkat imbal hasil yang tinggi. Dalam contoh di atas, agar breakeven, investor harus mencari instrumen investasi yang memberikan reinvestment rate sebesar 9,3%, yang mana sulit diperoleh dalam kondisi tingkat bunga rendah saat ini.

Dengan demikian, dalam kondisi saat ini yang paling memungkinkan bagi investor yang membeli obligasi negara dengan yield negatif dan mengharapkan keuntungan adalah dengan menjual sebelum jatuh tempo dalam kondisi yield yang terus turun dan memperoleh capital gain. Itupun investor masih dihadapkan pada kenyataan bahwa uang yang diperolehnya dari hasil penjualan tersebut masih harus diinvestasikan pada obligasi negara dengan yield yang sudah semakin negatif.

Dalam kondisi saat ini sejatinya tidak banyak investor yang mengharapkan akan keuntungan dari investasi di obligasi negara dengan yield negatif, karena motivasi utama investor adalah agar dana kelolaannya aman. Investor yang menginvestasikan dananya di pasar saham berpotensi memberikan kerugian yang lebih besar daripada jika berinvestasi di obligasi negara dengan yieldnegatif. Motivasi ini yang membuat investor kemudian semakin banyak mengoleksi obligasi negara dengan yield negatif, yang tentu akan membuat yield obligasi negara menjadi semakin negatif. Bagi investor, kerugian sebesar 10 lebih baik daripada kerugian sebesar 50. Return sebesar -0,5% lebih baik daripada investasi di Shanghai Composite yang memberikan return -21% year to date2016.

Selain itu terdapat pula fund manager yang mengelola dananya dengan mengacu pada benchmarkkelompok obligasi negara maju. Dengan demikian berapapun yield yang ditawarkan harus diambil agar komposisi investasinya tidak berubah. Bagi fund manager dan investor di belakangnya, ketepatan atau kesesuaian return portofolio dana kelolaan dengan benchmark lebih relevan dibandingkan besarnya return itu sendiri. Di sisi lain terdapat pula investor yang menerapkanbarbell strategy, yaitu membeli obligasi negara tenor pendek yang memberikan yield negatif dan mengombinasikannya dengan obligasi tenor panjang yang masih memberikan yield positif.

Negative bond yield juga menunjukkan proyeksi pesimis pelaku pasar dan stakeholder terkait terhadap kondisi perkonomian ke depan. Terdapat potensi pelambatan ekonomi ke depan yang berdampak pada meningkatnya risiko default korporasi dan juga deflasi. Jika negative bond yieldditandingkan dengan tingkat deflasi yang lebih besar, maka real return akan positif. Investor masih akan memperoleh real return yang positif dengan membeli obligasi negara dengan yieldnegatif.

Apa dampak bagi Indonesia? Seharusnya secara logika penurunan yield obligasi negara di negara maju akan membuat yield obligasi negara dalam valas ikut turun. Dan memang data menunjukkan hal tersebut. Yield obligasi negara dalam USD yang jatuh tempo 8 Januari 2026 (tenor 10 tahun) dengan kupon 4,75%, imbal hasilnya turun dari sekitar 5,19% pada pertengahan Desember 2015 menjadi 4,34% pada hari Jumat 26 Februari 2016, atau turun 85 bps (year to date turun 54 bps). Investor membukukan keuntungan dari capital gain karena penurunan yield tersebut, sementara Pemerintah Indonesia diuntungkan dengan cost of fund yang lebih rendah apabila berencana menerbitkan kembali SBN (Surat Berharga negara) valas.

Indonesia juga akan diuntungkan melalui penurunan SBN dalam denominasi Rupiah. Mengapa demikian? Karena turunnya tingkat bunga global akan ditransmisikan ke turunnya bunga dalam Rupiah. Selain karena faktor teknikal seperti interest rate parity, juga karena faktor fundamental Indonesia yang dipersepsikan lebih baik. Yield SUN (Surat Utang negara) Rupiah tenor 10 tahun hari Jumat 26 Februari 2016 mencapai 8,26% telah turun 48 bps sejak awal tahun. (*)

 

Penulis adalah Staf Wakil Ketua DK OJK

long jump icon

ON DEFLATIONARY

Deflationary Spiral Nonsense; Keynesian Theory vs. Practice; Eurozone Policymakers Concerned About Falling Prices

ikon analisis gw

Brexit (2016, Juni), yaitu keluarnya keanggotaan UK (Inggris Raya) dari Uni Eropa, tlah memicu efek domino kejatuhan pasar modal global, baek mata uang mau pun saham … kejatuhan mata uang global namun diiringi dengan meroketnya kurs mata uang safe haven (Swiss, Jepang, amrik), tlah memicu aliran PULUHAN RIBU TRILIUN RUPIAH (miliaran dolar amrik) berPINDAH … emerging market n non-safe haven developed countries  langsung tersambar petir BADAI EKONOMI GLOBAL lage … sebuah siklus mengerikan dari TAON k TAON persis sperti yang PERNAH DITELITI sejak taon 1800an oleh Reinhardt n Rogoff … JADI setiap saat prinsip PREPARE FOR THE WORST mesti slalu diterapkan, n TETAP INVESTASI dengan CARA KONTRARIAn (jual saat euforia, BELI SAAT HURU HARA ekonomi) merupakan PRINSIP yang berusia amat panjang: WEI-JI … efek pertama yang RAKSASA: STIMULUS keuangan oleh BANK SENTRAL berupa penurunan suku bunga n penggelontoran aksi BELI OBLIGASI, terutama dalam mata uang POUND STERLING … efek dominonya: DISINFLASI n BAHKAN DEFLASI n terakhir kemungkinan adalah: DEFLASI (turunnya harga2 produk) …  ini akan berakibat PERTUMBUHAN EKONOMI INGGRIS RAYA sebagai NEGARA #5 EKONOMI GLOBAL akan AMBRUK menuju RESESI, berarti ekonomi global akan tumbuh lebe lambat juga … well, liat aza 🙂

bandingkan dengan berita berikut:

LONDON channelnews Asia: The High Court struck a blow on Thursday (Nov 3) to the British government’s plans for leaving the EU, ruling it must seek parliament’s approval before starting exit talks in a landmark judgement that could delay Brexit.

Three senior judges said Prime Minister Theresa May’s government does not have the power on its own to trigger Article 50 of the European Union’s Lisbon Treaty, the formal notification of Britain’s intention to leave the bloc.

May has promised to begin the process by the end of March but the ruling raises the prospect of a protracted parliamentary debate before then, in a chamber which overwhelmingly opposed Brexit and may seek to soften the break with the EU.

The pound – which has tumbled to multi-year lows against its main rivals in recent weeks as markets weigh the economic risks of Britain potentially leaving the European single market – soared against the dollar and euro Thursday, jumping above US$1.24.

Bank of England governor Mark Carney told a press conference the ruling was “an example of the uncertainty that will characterise this process”.

EU leaders have been pressing for a swift divorce, and May has arranged a phone call with European Commission chief Jean-Claude Juncker on Friday, a commission spokesman said.

The case challenged the government’s right to use “historic prerogative powers” – a type of executive privilege – to trigger Article 50, which begins a two-year countdown to exiting the EU.

“We hold that the secretary of state does not have power under the crown’s prerogative to give notice pursuant to Article 50 … for the United Kingdom to withdraw from the European Union,” the judgement said.

May’s Downing Street office said it was “disappointed” at the decision and would appeal, with the case now expected to be heard in the Supreme Court in early December.

“The country voted to leave the European Union in a referendum approved by act of parliament. And the government is determined to respect the result of the referendum,” it said in a statement.

A spokeswoman added: “Our plans remain to invoke Article 50 by the end of March.”

‘BETRAYAL MAY BE NEAR’

British expatriate Robert Pigney, one of the claimants in the case, told AFP outside the High Court in London that the ruling was “an immense victory for the British people”.

“It’s very important that our elected representatives in parliament remain in control of our future,” said the 22-year-old translator, who grew up in France.

May previously accused those behind the legal challenge of seeking to frustrate the Brexit process, saying: “They’re trying to kill it by delaying it.”

But Nigel Farage, the interim leader of the UK Independence Party who led the campaign for Brexit, warned there would be public outrage if parliament used its power to block the referendum result.

“I worry that a betrayal may be near at hand,” he said. “I now fear that every attempt will be made to block or delay the triggering of Article 50. If this is so, they have no idea of the level of public anger they will provoke.”

Fellow Brexit campaigner and former Conservative minister Iain Duncan Smith accused the judges of triggering “a constitutional crisis”. “It’s literally pitting parliament against the will of the British people,” he told Sky News.

Trevor Tayleur of The University of Law added it was “hard to think of a judgement that has had such a dramatic impact on government policy concerning such a crucial constitutional and political issue.”

‘TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY’

Most members of the House of Commons wanted to stay in the EU, but commentators believe there is no majority support for reversing the referendum result, which was backed by 52 per cent of British voters.

Opposition Labour leader Jeremy Corbyn, whose party opposed Brexit, said he respected the decision of the British people.

“But there must be transparency and accountability to parliament on the terms of Brexit,” he said. “Labour will be pressing the case for a Brexit that works for Britain, putting jobs, living standards and the economy first.”

May has so far declined to outline her negotiating strategy, insisting that showing her hand would damage her chances of achieving the best outcome.

But she has indicated she will prioritise cutting immigration, a move that EU leaders have warned is incompatible with staying part of the European single market.

S&P cuts UK’s credit agency by two notches and warns it could cut further following Brexit vote

Ratings agency Standard & Poor’s hit Britain with a two-notch downgrade to its credit rating on Monday and warned it could cut it further after Britons voted to leave the European Union on Thursday.

The ratings agency said:

“The downgrade reflects our view that the “leave” result in the U.K.’s referendum on the country’s EU membership (“Brexit”) will weaken the predictability, stability, and effectiveness of policymaking in the U.K. and affect its economy, GDP growth, and fiscal and external balances. We have revised our view of the U.K.’s institutional assessment and we no longer consider it to be a strength in our assessment of the U.K.’s key rating factors. The downgrade also reflects what we consider enhanced risks of a marked deterioration of external financing conditions in light of the U.K.’s extremely elevated level of gross external financing requirements (as a share of current account receipts and usable reserves). The Brexit result could lead to a deterioration of the U.K.’s economic performance, including its large financial services sector, which is a major contributor to employment and public receipts. The result could also trigger a constitutional crisis if it leads to a second referendum on Scottish independence from the U.K.”

6:48pm

S&P lowers UK sovereign credit rating to AA from AAA

 Credit rating S&P has downgraded the UK’s sovereign credit rating by two-notches to AA from AAA, to reflect risks of a marked deterioration of external financing conditions.

doraemon

BUDAPEST kontan. Sepertinya, kebijakan suku bunga negatif menular ke sejumlah negara. Setelah Eropa dan Jepang, kini, The National Bank of Hungary mengambil langkah yang sama.

Kemarin (22/3), bank sentral Hongaria ini memangkas suku bunga deposito semalam sebesar 15 basis poin menjadi -0,05%. Selain itu, suku bunga pinjaman juga diturunkan dari 2,1% menjadi 1,45%.

Bank sentral juga menurunkan suku bunga acuan utama sebesar 15 basis poin menjadi 1,2% di tengah ekspektasi tidak adanya perubahan kebijakan pada pertemuan Maret.

Sekadar informasi, suku bunga negatif merupakan alat kebijakan yang sebelumnya sudah diberlakukan oleh sejumlah negara. Sebut saja Jepang, Swiss, dan Bank Sentral Eropa (ECB).

Dilihat dari sejarahnya, bank sentral Denmark menjadi bank sentral pertama yang mengadopsi kebijakan suku bunga deposito negatif -0,2% pada Juli 2012 lalu. Sejak saat itu, suku bunga deposito terus ditekan hingga -0,65%.

Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kucuran kredit perbankan dan meningkatkan proses pemulihan ekonomi Denmark.

Setelah itu, Swiss juga menetapkan suku bunga deposito mereka di level -0,75%. Sedangkan Swedia menetapkan suku bunga acuan di level -0,5%.

Teranyar, ECB menetapkan suku bunga deposito di level -0,4%.

William Jackson, senior emerging markets economist Capital Economics, mengatakan angkah mengejutkan bank sentral Hongaria pada Selasa kemarin menandakan dimulainya siklus pelonggaran kebijakan yang moderat.

“Dari sejumlah faktor yang ada, kami memprediksi pemangkasan 20 basis poin lagi dalam beberapa bulan ke depan. Akhir tahun, suku bunganya bisa di level negatif 1%,” jelasnya.

Menurut penilaiannya, keputusan bank sentral Hongaria kemungkinan dipicu oleh sejumlah faktor termasuk penambahan stimulus oleh ECB, pemangkasan prediksi inflasi, dan lemahnya aktivitas bisnis dan inflasi dalam sebulan terakhir.

Jackson meramal, ekonomi Hongaria akan sedikit melambat dan dapat tertekan dalam beberapa bulan ke depan.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

bloomberg: Crazy things are happening in the world economy. In Europe and Japan, interest rates have turned negative, something long thought impossible. In the U.S., workers’ productivity is improving at the feeblest five-year rate since 1982. China is a confusing welter of slumping growth and asset bubbles.

Through it all, Federal Reserve Chair Janet Yellen practices the central banker’s art of draining the drama from any situation. She insists that conditions are returning to normal, albeit slowly. Her favored approach, “data dependence,” is nonpredictive and noncommittal, like finding your way in the dark by pointing a flashlight at your toes.

Lawrence Summers, the Harvard economist who almost got Yellen’s job, has no patience for such patience. Since losing out to Yellen in 2013, he’s been jetting around the world—from Santiago to St. Louis to Florence, Italy—to argue that the world economy is in much worse shape than central bankers understand. Focusing on monetary policy alone, he says, they’re doomed to fall short of reviving growth. They need to reach out to the governments they work for, he argues, and insist on strong fiscal stimulus in the form of infrastructure spending and the like. As an intellectual brawler from way back, he’s in his element.

The jury’s still out on Yellen vs. Summers. Boring does not equal wrong, and provocative does not equal right. If the U.S. economy heals nicely over the next few years under business as usual, Yellen’s incrementalism will look smart. But the longer things stay weird, the more Summers appears to be onto something.

“My sense is that if Larry’s hypothesis is true, it’s a total game changer. It will affect how we think about macroeconomic policy for the next several decades,” says Gauti Eggertsson, an Iceland native who worked in the Federal Reserve System for eight years and is now a macroeconomic theorist at Brown University. In November, after Summers presented his ideas at the Peterson Institute for International Economics, its president, Adam Posen, himself a former policymaker at the Bank of England, blogged that “all of us in the profession have a lot of work to do” to respond to the “disturbing questions” Summers raised.

For economic policymakers, the most disturbing question is why global growth remains paltry and uneven. The annual growth rate of gross domestic product in the U.S. in the January-March quarter was just 0.5 percent. The euro zone was stronger than the U.S., at 2.2 percent; Japan, which has been flipping in and out of recessions for a quarter century, shrank 1.1 percent. Deflation once seemed to be a strictly Japanese problem—now it’s a worldwide threat. Pessimism about growth prospects is reflected in low forecasts for long-term interest rates. The annual yield on German 10-year notes is only 0.13 percent.

It wasn’t obvious in the summer of 2013, when President Obama was choosing between Yellen and Summers, that Summers would turn out to have such out-of-the-box ideas. Obama said that “when it comes down to their basic philosophy on the future of the Fed,” the differences between the candidates were so small “you couldn’t slide a paper between them,” according to Democratic Senator Dick Durbin of Illinois, who attended a meeting with the president. Both were highly credentialed—she as a longtime Fed official who was a labor economist at the University of California at Berkeley’s Haas School of Business; he as Treasury secretary under Bill Clinton, former Harvard University president, and former head of Obama’s National Economic Council. If anything, Yellen seemed more likely to be an activist Fed chair and “would probably be more committed to keeping stimulus in place until the economy was definitely recovered,” Michael Feroli, chief U.S. economist at JPMorgan Chase, said at the time.

But in November 2013, after Yellen was chosen but before she replaced Ben Bernanke as chair, Summers went to the International Monetary Fund in Washington and raised the specter of “secular stagnation,” a term coined in the Great Depression by Harvard economist Alvin Hansen, who lamented “sick recoveries which die in their infancy, and depressions which feed on themselves and leave a hard and seemingly immovable form of unemployment.” “Secular” is econospeak for long-lasting, as opposed to cyclical. Hansen’s warnings about secular stagnation seemed to be disproved when U.S. growth accelerated in World War II and then remained strong after the war stimulus ended.

For Summers, bringing the idea of secular stagnation back into the academic debate was like putting on a moldy old coat from Grandpa’s attic. But revive it he did. “Now, this may all be madness, and I may not have this right at all,” he told the IMF audience, before coming around to saying, “we may well need, in the years ahead, to think about how we manage an economy in which the zero nominal interest rate is a chronic and systemic inhibitor of economic activity, holding our economies back below their potential.”

In other words, Summers claimed world economies could be so imbalanced that even zero interest rates would be too high—and for many years, not just briefly as economists had believed. The speech lit up the Twitterverse and drew heavy news coverage. Journalists’ attention has waned a bit, but Summers has kept developing the concept on his blog, in his Financial Times columns, in speeches, and in papers written with other economists, including Brown’s Eggertsson, who’s translated Summers’s thinking into the formal language of general-equilibrium economics. The real world is helping Summers’s case. The longer stagnation lasts, the more it looks secular rather than just cyclical. “I’ve come to a growing conviction” that the theory is right, he says.

To be clear, Summers is challenging much more than when and how much the Fed should raise interest rates. True, he criticized it for voting in December to lift the federal funds rate by a quarter of a percentage point after seven years at just more than zero. But that’s an ordinary argument over how high to set the monetary thermostat.

Summers’s deeper argument is that world growth is stuck in a rut because there’s a chronic shortage of demand for goods and services and a concomitant excess of desired savings. The U.S. and other industrialized nations tend to save more as their populations age, he says. Meanwhile, growing inequality puts a bigger share of the world’s income in the pockets of rich people; they can’t spend everything they make, so they save it. The investment that would ordinarily soak up those savings is falling short. That’s partly because the new economy is asset-lite: Companies such as Uber and Airbnb prosper by exploiting assets (cars and houses) that already exist. Software, which is pure information and doesn’t require the construction of factories, accounts for a bigger share of the economy. Slow growth in output and productivity reduces investment as executives lose faith in the payoff from capital spending.

Exhibit No. 1 in Summers’s case: Interest rates have been trending down for 30 years, even after taking into account the decline in inflation. The interest rate, like any price, reflects supply and demand. It’s fallen because the demand for loans is weak and the supply of loans from savers, who have extra cash to deploy, is strong. It used to be thought that interest rates couldn’t go below zero, but the Bank of Japan and the European Central Bank, among others, are so desperate to kindle growth that they’ve pushed some rates below what used to be called the “zero lower bound” into negative territory.

Despite opposing the Fed’s December hike, Summers continues to worry that an extended period of ultralow and even negative rates will cause bubbles in assets like stocks and housing, as desperate investors chase after higher returns. He says fiscal policy needs to play a much bigger role than it has. How? On the investment side, he favors government spending to fix America’s dilapidated roads and bridges, combat global warming, and improve education—big, expensive projects that would provide value while soaking up excess savings. A favorite line: “The United States right now has the lowest infrastructure investment rate that it has had since the second world war.” On the savings side, he favors, among other things, changing the tax code to get more money into the hands of lower-income and middle-class families who’d spend rather than hoard it.

This, of course, sounds a lot like the agenda Obama has been pushing unsuccessfully for the past eight years. “To me, it looks like an opinion masquerading as a theory,” Arnold Kling, a former Fed economist, wrote on his blog in 2014. Congress shows no interest in any measure that smells like fiscal stimulus—especially now, with lawmakers hiding under their desks until after the election. Summers responds that his prescription is separable from his diagnosis; conservatives might prefer to fix the problem with, say, export promotion, the elimination of wasteful regulations, and big tax cuts to induce companies to build factories.

Summers has been getting more of a hearing from central bankers around the world. His message to them: Think bigger. The Fed traditionally restricts itself to managing the “business cycle”—fluctuations of output around a supposed long-term upward trend. Summers questions the very existence of a business cycle, an inherently optimistic concept implying that what goes down must come up. When output declines, his research shows, it never quite gets back to its original trajectory. Productive capacity suffers lasting damage, in part because laid-off workers lose skills. That makes it imperative to avoid a recession whenever possible. Yet Summers says the odds of a U.S. recession in the next three years are “significantly better than 50-50.”

Lately, he’s added the idea that secular stagnation is infectious, spreading between countries by trade and investment flows. A stagnant country can try to cure its unemployment problem by pushing down the value of its currency and running a big trade surplus; that worsens unemployment in its trading partners, which suffer trade deficits, according to recent work by Eggertsson, Summers, and others. Beggar-thy-neighbor trade theory, in other words, is alive and well.

Summers argues that central bankers should stop focusing on the business cycle, stop jealously guarding their independence, and work with other institutions to solve the deep problems that have gotten the economy into this condition. “Central banks like to say … ‘Well, yeah, productivity growth’s a problem. That’s not our problem, though.’ ‘Inequality’s a problem. That’s not our problem, though,’ ” Summers said in a question-and-answer session after his Peterson talk. “I would suggest that no major central banker in the world is seriously engaged with this as an issue.”

The Federal Reserve System employs more Ph.D. economists than any other organization in the world, so it would seem to be an ideal place to bang out big ideas about secular stagnation. But Fed economists tend to focus on short-term forecasting and the mechanics of monetary policy, says Peterson’s Posen. Yellen can’t afford to indulge in blue-skying. Her most important job is to move the rate-setting Federal Open Market Committee along by baby steps, maintaining as much of a consensus as possible among hawks and doves and being careful not to surprise the financial markets. “If you’re a member of a central bank committee, let alone the chair, every word gets scrutinized,” Posen says.

On the narrow question of where rates are headed, the Fed is gradually drifting in Summers’s direction. The median projection by rate setters of where the federal funds rate will eventually settle has come down a full percentage point, to 3.25 percent, since the Fed began releasing projections in 2012. But Yellen, unlike Summers, isn’t calling on Congress to amp up stimulus. In a speech in November at the Banque de France, she said contractionary tax-and-spending policy was “hardly ideal,” but gave fiscal authorities an out by saying they had to take long-term sustainability into account.

Yellen has tiptoed around secular stagnation, referring to the theory but not endorsing it. Her right-hand man, Vice Chair Stanley Fischer, who taught Summers, Bernanke, and European Central Bank President Mario Draghi at MIT and once ran Israel’s central bank, seems more open to the idea that something fundamental has changed. Speaking to academic economists in San Francisco in January, he referred to “the secular stagnation hypothesis, forcefully put forward by Larry Summers in a number of papers.” He agreed that interest rates will likely “remain low for the policy-relevant future.” He even entertained one of Summers’s solutions for the savings/investment imbalance: government spending on long-term projects. Says Summers: “Even people who don’t like to use the term ‘secular stagnation’ are accepting new realities of excess saving relative to investment, very low rates, and chronic demand shortfall.”

One big fact is hard to square with Summers’s idea that the economy suffers from a shortfall in demand—namely, the 5 percent U.S. unemployment rate. If Americans spend a lot more, as he desires, there might not be enough workers available to handle the demand. The result could be a bidding war for talent, climbing wages, and unacceptably high inflation.

Princeton’s Alan Blinder, a former Fed vice chairman, is one of a group of economists who argue that economic stagnation emanates from weak supply, not weak demand. “When I go to sleep at night worrying about the economy, I’m never worrying that Americans won’t spend enough,” he says. Robert Gordon of Northwestern University similarly says growth is impeded by a lack of innovation—a supply-side explanation.

Summers, no surprise, has an answer to those objections. He says there may be more slack in the labor market than is sometimes recognized. And he says the demand-side and supply-side explanations for stagnation aren’t mutually exclusive: Weak demand growth can itself damage the supply side of the economy—i.e., the people and machines who make stuff. Unemployment causes workers’ skills to atrophy; companies stop investing in equipment and software.

Strengthening demand can turn that vicious circle around and gradually raise the economy’s productive potential, Summers says. Far from crowding out private investment, government spending could induce more of it.

When interest rates can go negative, all of the verities in economics are up for grabs. Economists joke that the questions on their doctoral exams haven’t changed in 50 years, but the answers have. The joke “captures a truth,” Summers says.

He seems to relish being in the midst of the upheaval. “That’s the effect of living backwards,” the White Queen told Alice in Wonderland. “It always makes one a little giddy at first.”

valentineEVERYsmall

time.com: The figures could spark moves to encourage lending, extra government spending and possibly a second delay in a sales tax hike

(TOKYO) — Japan’s GDP contracted at a 1.1% annualized pace in the last quarter in further evidence the world’s third-largest economy is failing to gain traction despite unprecedented efforts by the central bank to spur more growth.

The revised figures released Tuesday compared with a 1.4% expansion in the July-September quarter. They showed a modest improvement over the previous estimate of a 1.4% contraction in October-December.

But more recent data suggest Japan’s growth has remained tepid in early 2016, raising the likelihood of further government action to help boost growth. That could include further moves by the Bank of Japan to encourage lending, extra government spending and possibly a second delay in a sales tax hike scheduled for April 2017.

“Companies have not been as downbeat about production in the month ahead since the 2008 recession. What’s more, consumer spending fell further in January as indicated by dips in ‘core’ household spending and retail sales,” Marcel Thieliant of Capital Economics said in a commentary.

In quarterly terms, the economy shrank 0.3% in the last quarter compared with a preliminary estimate of a 0.4% contraction.

Business investment climbed 1.5%, helping to offset a decline in spending on housing. Overall public investment dropped 3.4%.

Japan’s economy grew 0.5% in 2015 after flat-lining in 2014

Economists are divided on whether the Bank of Japan, which holds a policy meeting next week, will expand asset purchases that are pumping trillions of yen (hundreds of billions of dollars) into the economy to help combat deflation.

Last month, the central bank began charging a fee on some commercial banks’ deposits, imposing a “negative interest rate” policy that has driven bond yields and interest rates on mortgages and savings deposits lower.

Stuck with diminishing returns on their savings and unhappy with a newly implemented official identification system known as “My Number,” many Japanese households are investing overseas or just stashing cash at home: sales of safes have soared so quickly that retailers say manufacturers cannot keep up with demand.

Bank of Japan Gov. Haruhiko Kuroda defended the central bank’s strategy in a speech Monday. Companies and consumers will eventually begin spending more, enabling Japan to reach a 2 percent inflation target and vanquish deflation, he said.

“Japan’s economy has improved significantly from three years ago,” Kuroda said, noting low unemployment and record-high corporate profits — mainly due to a weakening of Japan’s currency resulting from the BOJ’s monetary easing.

But he acknowledged lackluster growth in corporate investment and wages. Since banks’ profit margins are being squeezed, “there is a strong concern that the introduction of a negative interest rate will make the situation even worse,” Kuroda said, arguing that an end to deflation would lead to higher interest rates in the long run.

rose KECIL

JAKARTA sindonews – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian mengatakan, cepat atau lambat Indonesia mengikuti tren dunia mengalami deflasi secara global. Deflasi global terjadi selain karena lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, ditambah jatuhnya harga-harga komoditas dan energi khususnya minyak.

“Deflasi pada bulan Februari ini memperkuat argumentasi saya beberapa minggu lalu saat BI menurunkan suku bunga. Di mana semakin terbuka lebar bagi BI untuk kembali memangkas suku bunganya,” ujar Dzulfian, Selasa (1/3/2016).

Dia menuturkan, deflasi akan terus berlanjut selama perekonomian global masih belum pulih dan harga-harga komoditas dan energi masih anjlok seperti saat ini.

Menurut Dzulfian, jatuhnya harga komoditas memukul perekonomian Indonesia lantaran ekspor Indonesia sangat bergantung pada barang-barang komoditas. Namun hal ini dapat dikompensasi dengan anjloknya harga minyak mengingat Indonesia adalah negara net importir minyak sehingga jatuhnya harga minyak merupakan bonus dan ‘insentif’ bagi perekonomian.

“Oleh karena itu, peluang ini harus dilihat dengan seksama oleh para pengambil kebijakan khususnya BI dan Pemerintah,” katanya.

Sebalummnya Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menuturkan, indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2016 berdasarkan data BPS deflasi sebesar 0,09% (mtm), sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia. Deflasi IHK terutama disumbang deflasi komponen barang yang diatur Pemerintah (administered prices) dan komponen bahan makanan bergejolak (volatile foods).

Atas perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,42% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia, yaitu sebesar 4%±1% (yoy). Untuk itu itu, koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat, untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi kelompok volatile foods.

double arrow picSMALL

Tokyo, Feb 25, 2016 (AFP)
Japan’s inflation rate fell back to zero in January after two months of modest growth, government data showed Friday.

The nation’s growth in core consumer prices, which exclude volatile fresh food prices, was unchanged from a year ago, according to the internal affairs ministry.

The figure underscores Tokyo’s challenge in conquering years of deflation and insipid growth through Prime Minister Shinzo Abe’s “Abenomics” policy blitz.

reuters: With next week’s calendar full of economic data releases and speeches by economic policymakers, investors have been poised to watch the Federal Reserve for clues about the U.S. central bank’s next move, but an unexpectedly hot reading on inflation on Friday will further sharpen that focus.

After coming into 2016 with an expectation of three or four interest rate hikes through the year, market participants recently were viewing the Fed as likely raising interest rates once, if at all, in light of weak inflation and global volatility.

But Friday’s data showed the core consumer price index (CPI), a measure of underlying U.S. inflation, rose in January by the most in nearly 4-1/2 years to a 2.2 percent annualized rate. It drew particular attention as the number was above the Fed’s 2.0 percent target, though it is not the central bank’s benchmark inflation measure.

The uptick in price pressures has already shifted the market’s expectations on the Fed’s next move.

“The inflation numbers definitely caught the markets off guard,” said Joseph Lavorgna, senior economist at Deutsche Bank in New York.

“Last week at this time the market was pricing a 25 percent chance of a rate hike by year-end and now it’s over 40 percent and that’s largely because of today’s stronger than expected CPI.”

The dollar rose alongside Treasury yields shortly after the data, as markets saw the higher inflation as nudging the Fed towards tightening policy. The euro hit its lowest since Feb. 3.

Equity markets have also closely followed expectations on Fed policy. Lower rates tend to support stocks in general, with high-paying dividend names like utilities gaining investors’ favor. In an environment of rising rates, banks tend to take the lead.

The expectation of higher interest rates has been cited as one of the reasons for stocks having fallen as much as 11 percent this year. The S&P 500 .SPX is down 6 percent so far in 2016, and on track for its third positive week of the year.

The inflation numbers add to recent economic data, including a stronger job market and consumer spending, that will force the Fed to seriously reconsider more rate hikes, said Jim Paulsen, chief investment officer at Wells Capital Management in Minneapolis.

“I think what’s happening is that people are starting to put tightening back on the table,” Paulsen said.

CHOCK-FULL OF FED SPEAKERS

Personal consumption expenditures, the Fed’s favorite measure of price inflation, is out next Friday and could confirm or outweigh the trend in the CPI reading. Among other market-moving numbers next week are purchasing managers indexes (PMIs) for the manufacturing and services sectors and two gauges of consumer confidence.

Investors and the Fed could address a decline in earnings, now seen as down 3.7 percent for the S&P 500 in the fourth quarter of last year, and lower outlooks for 2016 as other reasons to keep rates lower for longer.

The incoming data gives more weight to next week’s scheduled speeches from many Fed officials, including Vice Chair Stanley Fischer on Tuesday and Atlanta Fed President Dennis Lockhart on Thursday as markets look for a change in tone. Two Fed surveys of business conditions, Richmond and Kansas City, are also out next week.

“I don’t think the Fed can help stocks, they can only hurt them,” said Wayne Kaufman, chief market analyst at Phoenix Financial Services in New York.

“If they came out too hawkish that can hurt stocks; too dovish can help a little but not create sustainable investor demand.”

In Fed-watcher parlance, hawks are seen quicker to push for rate hikes than doves.

In a U-turn late on Wednesday, Fed voting member and hawkish St. Louis Fed President James Bullard said it would be “unwise” to raise rates further given U.S. inflation data and global volatility. He speaks Wednesday in New York, followed by questions from the media.

The Fed’s policy-setting committee next meets March 15 and 16 in Washington, with a statement followed by a news conference with Chair Janet Yellen.

(Reporting by Rodrigo Campos, additional reporting by Chuck Mikolajczak and Laila Kearney; Editing by Chizu Nomiyama)

long jump icon

TOKYO nikkei — While the Bank of Japan’s decision Friday to adopt negative interest rates likely will benefit households and businesses early on through reduced borrowing costs, financial institutions will be left with even fewer attractive investment options.

Under normal circumstances, banks pay interest on deposits and receive interest as loans are repaid. Negative interest rates invert these rules: Depositors must pay interest on their money, and borrowers receive interest on their loans.

But the negative rates announced Friday will not affect deposits by individuals and companies. The rates will apply only to excess funds that banks deposit with the BOJ. Because banks will lose money on such new deposits, they likely will put their money toward lending and investment instead.

The yield on benchmark 10-year Japanese government bonds reached a record low of less than 0.1% in Tokyo on Friday as investors assumed that banks would buy government bonds instead of parking money at the BOJ. If JGB yields sink even lower, competition could heat up for private-sector lending, which offers better returns. Some contend that mortgage rates and commercial loan rates will fall further as a result.

The real estate market will benefit if negative interest rates spur economic activity, developer Mitsui Fudosan said. But lending rates have fallen steadily, while mortgage rates are near record lows. More time will be needed to tell whether the new policy boosts lending, said Nana Otsuki of online brokerage Monex.

Negative interest rates will affect financial products as well. Daiwa Asset Management will stop accepting requests Monday to buy into three mutual funds investing in government and corporate debt, due to concerns that yields could turn negative as short-term rates fall further below zero.

Financial institutions have deposited more than 250 trillion yen ($2.06 trillion) with the BOJ. With rates at 0.1%, these funds generated more than 200 billion yen a year in interest. If this evaporated, the impact would be severe. The central bank did not change the interest rate on existing deposits, applying the negative rate only to new deposits. This is expected to affect 20 trillion yen to 30 trillion yen initially, with the figure rising by tens of trillions of yen a year thereafter.

But interest rates will fall in the private sector as well. Banks will be hurt less by negative interest on central bank deposits than by falling market interest rates leading to smaller yields on loans.

Deutsche Securities estimates that a 0.05 percentage-point decline in yields would cut net profit at Japan’s three megabanks by 5%. Regional banks reliant on domestic business would be hit even harder. “There’ll be a tremendous impact on the health of financial institutions,” said the president of one such bank.

Bank stocks sank across the board after the BOJ’s announcement. If negative interest rates cause banks’ finances to deteriorate, they may find it harder to take risks such as lending to businesses and individuals.

long jump icon

NEW YORK, KOMPAS.com – Di tahun 2016, perekonomian Amerika Serikat diprediksi berjalan menuju gerbang resesi. Bahkan, perbankan besar seperti Morgan Stanley meramalkan ada kemungkinan 20 persen resesi terjadi di tahun 2016 ini.

Jumat (29/1/2016) waktu setempat, pemerintah AS akan merilis data ekonomi kuartal IV-2015. Banyak ahli memprediksi ekonomi AS hanya akan tumbuh 1 persen atau lebih rendah. Bank sentral AS pun menyatakan ekonomi Negeri Paman Sam tersebut melambat di penghujung tahun 2015.

Berikut tiga faktor yang menjadi indikator perlambatan ekonomi AS. Pertama, konsumsi masyarakat AS tidak banyak. Padahal, konsumsi domestik menyumbang dua pertiga ekonomi negara tersebut. Faktanya, penjualan ritel anjlok di bulan Desember. Kedua, sektor manufaktur AS sudah memasuki resesi. Pabrik-pabrik di AS menderita akibat perlambatan ekonomi global.

Menurut data Morgan Stanley, sektor manufaktur menyumbang 10 persen terhadap perekonomian AS. Selain itu, penguatan nilai tukar dollar AS membuat produk yang dibuat di AS menjadi mahal di luar negeri. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan barang-barang buatan AS.

Terakhir, korporasi-korporasi AS pun membukukan kinerja buruk. Bursa saham S&P anjlok 7 persen selama bulan Januari 2016. Apple, perusahaan AS terbesar dalam hal kapitalisasi pasar, mencatat penurunan laba di kuartal pertama 2016, yang merupakan pertama kali dalam 13 tahun.

“Kami menghadapi kondisi ekstrim yang belum pernah kami alami sebelumnya,” kata CEO Apple Tim Cook.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : M Fajar Marta

long jump icon

marketwatch: The Bank of Japan brought the thunder Friday, shocking investors and economists after it pushed a key interest rate into negative territory in its latest attempt to reinflate the country’s economy.

Here’s what you need to know about negative rates and the Bank of Japan:

The rate cut

The Bank of Japan announced it had cut the rate on excess reserves to minus 0.1%, meaning institutions will have to pay the central bank for the privilege of parking reserves that exceed those required by regulators. The rate on most existing reserves, however, remains at 0.1%, while the rate for required reserves was cut to zero (see chart below). Unlike the single negative rate applied to deposits parked at the European Central Bank, the Japanese move is similar to tiered measures put in place by the Swiss National Bank, which punishes sight deposits, or commercial bank assets, of more than 320 billion Swiss francs ($312.5 billion) with a fee of 0.75%.

Bank of Japan

Why would it do that?

The move does speak to a certain degree of desperation.

There appear to be a number of reasons for the move. The most pressing is the fact that the Bank of Japan continues to struggle to achieve its goal of pushing inflation back up to 2%—considered a healthy level for most economies. The central bank on Friday further pushed out its timetable for achieving that goal to the first half of 2017.

Read: How to brace for the next central banks surprise.

Part and parcel of those concerns is the recent strength of the Japanese yenUSDJPY, +2.23% While the currency has weakened sharply since late 2012 when the dollar fetched less than ¥80, it had found some renewed strength recently. Some analysts saw the ¥116 level as a possible line in the sand that might have spooked some policy makers and contributed to Friday’s decision.

See: Perma-bear Marc Faber denounces BOJ move.

Weak economic data and concerns that the bank’s ability to expand its already sizable asset-buying program amid liquidity concerns are also seen contributing to the move.

In the wake of the BoJ’s decision Friday, the yen plummeted to its lowest level in five weeks against the dollar to ¥121.00 compared with ¥118.84 late Thursday.

How do negative interest rates work?

Central banks use their deposit to influence how banks handle their reserves. In the case of negative rates, central banks want to dissuade lenders from parking cash with them. The hope is that they will use that money to lend to individuals and businesses, which in turn will spend the money and boost the economy and contribute to inflation.

It is also aiming to force investors to shift money out of bank accounts and into higher-yielding assets.

So this has been done elsewhere?

The European Central Bank in June 2014 was the first major central bank to venture into negative territory followed by the Swiss National Bank in December 2014. The Danish central bank has also employed negative rates to defend its currency’s peg to the euro, while Sweden’s rates are also in negative territory.

And former Federal Reserve chief Ben Bernanke has said that in the event of a serious downturn, negative interest rates are a tool that the U.S. central bank should consider.

What next?

Many economists see the Bank of Japan’s move as a testing of the waters. They expect the central bank to follow through with further cuts to the deposit rate, perhaps approaching the negative 0.75% rate in place in Switzerland.

What does it mean for other central banks?

The term “currency wars” is getting thrown around a lot this morning. The move has significantly raised expectations the European Central Bank will follow through in March with a further cut in its deposit rate and expansion of its own asset-buying program. European money market rates are pricing in a more than 100% likelihood of a 10-basis-point March cut by the ECB and an almost 100% likelihood of a cumulative 20-basis-point cut by year-end, noted analysts at Barclays.

Read: A lesson for the Fed in the Bank of Japan’s move.

Then there is the Fed. The move raises questions about the central bank’s ability to further raise interest rates in the face of a rising dollar, which highlights the widening divergence of global monetary policy.

long jump icon

WE Online, Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan penurunan tajam harga minyak menunjukkan lebih banyak hambatan ekonomi global daripada memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Tekanan keuangan pada para eksportir dan pemangkasan investasi mendalam di industri lebih daripada mengimbangi keuntungan yang diharapkan dari minyak murah yang dinikmati oleh para importir utama seperti Jepang dan Amerika Serikat, kata IMF seperti dilansir AFP di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

“Harga minyak mentah yang lebih rendah biasanya akan merangsang beberapa permintaan di negara-negara di mana itu merupakan biaya rumah tangga dan bisnis penting dan memacu aktivitas ekonomi yang lebih besar,” kata IMF dalam prospek terbaru tentang perekonomian dunia.

Namun, setelah jatuh 70 persen pada harga selama 18 bulan, faktor-faktor lainnya telah memperlemah keuntungan yang diharapkan dari penurunan itu.

Pertama, katanya, “tekanan keuangan di banyak eksportir minyak mengurangi kemampuan mereka untuk memperhalus guncangan, memerlukan pengurangan yang cukup besar dalam permintaan dalam negeri mereka.” Kedua, jatuhnya harga telah memaksa perusahaan-perusahaan minyak dan gas untuk memotong kembali investasinya, negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, IMF mencatat bahwa permintaan minyak tidak meningkat ketika harga telah anjlok. Dikatakan, faktor-faktor di belakang itu termasuk harga minyak mentah yang lebih murah tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen dan kedua bahwa bisnis dan konsumen di beberapa wilayah mungkin masih mengurangi pengeluaran dan utang.

Laporan IMF diselesaikan sebelum harga minyak mentah turun sekitar 22 persen dalam dua minggu pertama tahun ini ketika para pedagang bersiap untuk Iran kembali ke pasar internasional.

Penulis: Gregor Samsa

Editor: Cahyo Prayogo

long jump icon

WASHINGTON (MarketWatch) — The falling cost of gas and food kept consumer prices in check in November but some inflationary pressure appears to be building in the economy.

The consumer price index was flat on a seasonally adjusted basis, the Bureau of Labor Statistics said Tuesday.

Energy prices dropped 1.3% last month — gasoline price fell again — and food costs slipped 0.1% to mark the first decline since March. Lower food prices partly reflects falling costs of farm crops and other commodities.

Stripping out food and energy, so-called core prices rose 0.2% for the third straight month. The cost of shelter, health care, new cars and airline tickets all rose.

Inflation, however, is no longer trending lower. From November 2014 to November 2015, consumer inflation climbed 0.5%. Although that’s still very low, it’s the biggest annualized gain since December.

Similarly, core consumer prices increased at a 2% rate over the past 12 months for the first time since May 2014.

The Federal Reserve wants inflation to rise to the 2% range, though the central bank relies on a different measure known as the PCE index that’s rising at a much slower annualized rate. The core PCE had risen 1.3% through the 12 months ended in October.

Meanwhile, real or inflation-adjusted hourly wages edged up 0.1% in November, the government said. Real wages have climbed 1.8% in the past 12 months.

the economic collapses: If we really are plunging into a deflationary global financial crisis, we would expect to see commodity prices crash hard.  That happened just before the great stock market crash of 2008, and that is precisely what is happening once again right now.  On Thursday, the Bloomberg Commodity Index closed at 79.1544.  The last time that it closed this low was 16 years ago.  Not even during the worst moments of the last recession did it ever get so low.  Overall, the Bloomberg Commodity Index is down more than 28 percent over the past 12 months, and it has plummeted by more than half since mid-2011.  As a result of this stunning commodity collapse, extremely large mining companies such as Anglo American are imploding, giant commodity trading firms such as Glencore and Trafigura are in full-blown crisis mode, and huge portions of the global financial system are in danger of utterly collapsing.

In recent days, I have been trying to stress that many of the exact same patterns that we witnessed just prior to the great stock market crash of 2008 are happening once again.  This includes the staggering crash of commodity prices that we are currently witnessing, and even CNN acknowledges that there are parallels to what we experienced seven years ago…

The last time raw materials like copper and oil were this cheap, an economic depression loomed just around the corner.

It’s no secret that commodities in general have had a horrendous 2015. A nasty combination of overflowing supply and soft demand has wreaked havoc on the industry.

But prices for everything from crude oil to industrial metals like aluminum, steel, copper, platinum, and palladium have collapsed even further in recent days.

As I mentioned above, this crash in prices is hitting mining companies really hard.  Just this week, the fifth largest mining company in the entire world announced a massive restructuring and will be laying off tens of thousands of workers…

In the latest example of just how bad things have gotten, Anglo American–the world’s fifth largest miner–just kitchen sink-ed it, announcing a sweeping restructuring, a massive round of layoffs, and a dividend cut. The company will reduce its assets by some 60% while headcount will be cut by a whopping 85,000 or, nearly two-thirds. 

Overall, the U.S. has lost approximately 123,000 good paying jobs from the mining sector since the end of 2014.  And if commodity prices stay low, this sector is going to continue to bleed good paying jobs.

Meanwhile, investors have been dumping the debt of any companies that have anything to do with commodities.  This has significantly contributed to the emerging junk bond crisis that I discussed in my last article.  As I write this, a high yield bond ETF known as JNK has fallen all the way down to 34.31, which is the lowest that it has been since the last recession.  For much more on the junk bond implosion, I would encourage you to read an article that Wolf Richter just put out entitled “Bond King Gets Antsy as Junk Bonds, Which Lead Stocks, Spiral to Heck“.

So why are commodity prices falling so rapidly?

Many analysts are pointing to the economic slowdown in China as the primary reason.  For years, the Chinese economy voraciously gobbled up commodities from sources all over the planet, but now things are changing.  The Chinese economy is really, really slowing down, and some recently released numbers give us some clues as to the true extent of that slowdown…

-Chinese exports fell 6.8 percent in November on a year over year basis after being down 6.9 percent on a year over year basis in October.

-Chinese imports were down 8.7 percent in November on a year over year basis.

-Chinese manufacturing activity has been contracting for nine months in a row.

-Last week, the China Containerized Freight Index plummeted to 718.58 – the lowest level ever recorded.

And of course it isn’t just China.  Goldman Sachs says that the seventh largest economy on the entire planet, Brazil, has plunged into a “depression“.  And as I pointed out the other day, of the 93 largest stock market indexes in the entire world, an astonishing 47 of them (more than half) are down at least 10 percent year to date.

Even though stocks slid in the U.S. this week, the major indexes still seem somewhat stable.  But this is a bit of an illusion.  Yes, the biggest names on Wall Street are still flying high for the moment, but shares of a multitude of smaller and mid-size firms have been plummeting.  At this point, nearly 70 percent of all U.S. stocks are already below their 200 day moving averages.  This is yet another thing that we would expect to see just before the bottom falls out for stocks.

Everything that I have been writing about this week (see here and here) is perfectly consistent with all of my warnings from earlier this year.

We are plunging into a deflationary financial crisis in textbook fashion.  And if the Federal Reserve actually does decide to go ahead with an interest rate hike next week that is just going to make things even worse.

But most people are not patient enough to watch a process play out.  Most people that write about “the coming economic collapse” hype it up like it is going to be some sort of big Hollywood blockbuster that is going to happen over a week or a month and then be over.  That is definitely not the way that I see things.

To me, “the economic collapse” is something that has been happening for decades, that is still in the process of happening right now, and that will continue to happen as we move forward into the future.  The long-term trends that are ripping our economy to shreds continue to intensify, and our leaders are not doing anything to fix our underlying fundamental problems.

And the financial crisis that I warned would start during 2015 and accelerate in 2016 has already begun.  More than half of all major global stock market indexes are down by at least 10 percent year to date, and some of them have plummeted by more than 30 or 40 percent.  Trillions of dollars of wealth has been wiped out around the globe, and this is just the beginning.

All of the numbers tell us the same thing.

Big trouble is ahead.

My job is to inform you of these things.  What you choose to do with this information is up to you.

long jump icon

Washington – Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pihaknya mendukung keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menopang zona euro. Termasuk, mendesak ECB bertindak lebih besar mencapai tujuan stabilitas harga.

“Keputusan ECB hari ini akan membantu mengatasi peningkatan risiko penurunan pemulihan,” tegas juru bicara IMF Gerry Rice pada pertemuan pers reguler pemberi pinjaman global yang berbasis di Washington. “Tindakan hari ini dan komitmen yang kuat untuk menyesuaikan program jika diperlukan akan membantu memenuhi tujuan stabilitas harga,” jelas dia.

IMF mendesak ECB untuk terus memperkuat sinyal kesediaan bertindak dan menggunakan semua instrumen tersedia sampai mandat stabilitas harga terpenuhi. ECB pada Kamis memutuskan untuk menurunkan suku bunga fasilitas deposito sebesar 10 basis poin menjadi minus 0,3 persen. Bank sentral juga memutuskan untuk memperpanjang program pembelian aset hingga akhir Maret 2017 dari September 2016.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2257287/imf-dukung-keputusan-ecb-topang-zona-euro

Sumber : INILAH.COM

long jump icon

Price Deflation Hits Italy First Time in 55 Years

The Italian National Institute of Statistics (ISTAT) reports that consumer price inflation declined by 0.1% from August 2013 to August 2014.

Italian consumer prices fell 0.1 percent year-on-year in August of 2014, matching preliminary estimates. The country’s annual inflation rate touched the negative territory for the first time in nearly 55 years due to a drop in energy prices.

Year-on-year, prices of energy fell 3.6 percent in August, mainly driven by a 1.2 percent drop in cost of non-regulated energy products. Additional downward pressures came from food cost (-0.5 percent), mainly unprocessed food (-1.8 percent) and communication (-9.0 percent). Meanwhile, prices of services slowed (0.6 percent in August compared with a 0.7 percent increase in July).

Italy CPI 2000 – 2014

image: https://iaminvestor.files.wordpress.com/2015/11/6054b-italy2binflation.png?w=300

Eurozone Policymakers Concerned About Falling Prices

A Financial Times headline portrays falling prices as a negative thing: Deflation Takes Shine Off Sales for Italy’s Shopkeepers.

The appearance of deflation in Italy suggests a worrying spread from Spain, another peripheral eurozone economy, where it reared its head this year. Deflation is now stalking the home of Rome-born Mario Draghi, the European Central Bank president, who has sounded the alarm about the need to restore growth across the continent and has taken aggressive and unorthodox measures to do so.

Matteo Renzi, the youthful prime minister who gained power in February with an agenda of radical economic and political reform, acknowledged last week that growth would in fact be “around zero” this year.

The hope is that lower prices will start luring Italians back to the shops. But policy makers – particularly Mr Draghi and other ECB officials – do not seem to be betting on the resurgence of the Italian consumer.

They have been more focused on – and fearful of – the worst case: that the country, along with the eurozone more generally, could fall into a deflationary spiral, in which consumers hold off purchases in the expectation that prices will fall even further. Deflation would also raise the real value of Italy’s monumental €2.1tn public debt load, causing angst among investors.

“Even if you think the probability of damaging deflation is low, if it were to happen it’s a disaster,” says Erik Nielsen, global chief economist at UniCredit, the Italian bank. “The ECB was right to take out an insurance policy against it,” he adds, referring to measures including interest rate cuts the central bank took this month.

Deflationary Spiral Nonsense

The idea that falling prices are bad for the economy is ridiculous. Taking out insurance against falling prices is even more absurd.

Ask any consumer if he wants lower gas prices, lower food prices, lower hotel prices, lower computer prices, or lower prices on any consumer items and the answer will be yes.

Next, ask any consumer who needs a coat, computer, TV, or any other needed item if he would he wait a year to buy one because prices were falling.

Assuming the consumer had enough money to buy any needed item, he would buy that item now.

Thus, the entire deflationary spiral concept of consumers delaying purchases because prices are falling is ridiculous.

Keynesian Theory vs. Practice

Keynesian theory says consumers will delay purchases if prices are falling. In practice, all things being equal, it’s precisely the opposite.

If consumers think prices are too high, they will wait for bargains. It happens every year at Christmas and all year long on discretionary items not in immediate need.

In general, people like bargains, and when bargains get big enough, people do not wait for even bigger bargains. Consider Christmas shopping. Most do not wait until after Christmas when bargains are even bigger than before Christmas.

Yet, these ridiculous myths of consumers waiting because prices are falling as opposed to consumers waiting for prices they can afford have been repeated so many times that people actually believe them.

Delays For Other Reasons

People do delay purchases if they don’t have a job, or the money, or they perceive prices are simply too high.

The problem is typically debt, not falling prices. If consumers have too much debt or too little income they cannot buy. If businesses have too much debt they cannot expand. If governments have too much debt, they eventually run into problems.

Assets vs. Consumer Goods

Asset prices are different. Consumers will buy houses, stocks, bonds, land, and other assets if they perceive central bank inflation will bail them out with ever-increasing asset price inflation.

Eventually prices get ridiculously stretched. Then when the greater fool stops buying, bubbles burst, asset prices fall, and then debt deflation takes over. Debts cannot be paid back, businesses cannot hire, and consumers out of a job cannot shop.

Keynesian Nonsense

Keynesian economists want government to pick up the slack when businesses fail. That’s nonsense. Several decades of Keynesian and Monetarist attempts to jump start the Japanese economy with nothing to show for it but debt to the tune of 250% of GDP should be proof enough.

Falling prices are never the problem. Rather it’s central-bank sponsored inflation that causes asset bubbles and promotes debt and malinvestment that is the problem.

The solution, that no central bank cares to promote, is to not sponsor assets bubbles in the first place. Once in asset bubbles, the best thing to do is let the bust play out.

Assuming Japan remains on its current path, the upcoming collapse in the Yen will provide the final proof that Keynesian economics is pure idiocy.

Mike “Mish” Shedlock
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com

Read more at http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2014/09/deflationary-spiral-nonsense-keynesian.html#DXtd305xthzTz8IY.99

long jump icon

Beijing, Nov 10, 2015 (AFP)
Consumer inflation in China fell to 1.3 percent year-on-year in October, authorities said Tuesday, in another sign of weak demand in the world’s second-largest economy.

The consumer price index figure released by the National Bureau of Statistics was the lowest since May and was well below market expectations of 1.5 percent in survey of analysts by Bloomberg News.

marketwatch: The Bank of Japan and other central banks around the world may need to try radical new easy-money policies to stave off the rising specter of deflation and revive sickly economic prospects, the International Monetary Fund’s new chief economist warns.

“I worry about deflation globally,” new IMF Economic Counselor Maurice Obstfeld said in an interview ahead of an annual IMF research conference that focuses this year on unconventional monetary policies and exchange rate regimes. “It may be time to start thinking outside the box.”

Weak–and in some cases falling–price growth has plagued Japan, Europe, the U.S. and other major economies since the financial crisis. Plummeting commodity prices are exacerbating the so-called “lowflation” and deflation problems that curb investment, spending and growth.

Surveying several dozen of the largest economies around the world, Obstfeld said the number of countries experiencing low inflation is rising. Combined with slowing emerging market output, ballooning government debt and monetary policy constrained by the lower limits of interest rates, the deflation risk is fueling fears the global economy could be fast stuck into a deep low-growth mire.

An expanded version of this story is available at WSJ.com

long jump icon

SEOUL sindonews – Korea Selatan (Korsel) mencatat inflasi tertinggi tahunan pada Oktober 2015 selama 11 bulan. Harga konsumen naik 0,9% pada Oktober dari periode sama tahun sebelumnya.

Hal tersebut tetap dalam kisaran 0% sejak Desember 2014 ketika inflasi berada pada angka 0,8%. Di tengah perpanjangan inflasi yang rendah, bank sentral diperkirakan akan memangkas target inflasi menjadi 2,5%-3,5% pada Desember untuk revisi reguler setiap tiga tahun.

“Kami mengharapkan Bank of Korea dan pemerintah setuju untuk menurunkan target inflasi dari 3,0% menjadi 2,5%,” kata Kwon Young-Sun, seorang ekonom yang berbasis di Hong-Kong di Nomura International seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (3/11/2015).

Inflasi harga konsumen, melampaui ekspektasi pasar 0,7% dan naik dari 0,6% pada bulan sebelumnya. Inflasi Oktober juga menandai yang tercepat sejak November tahun lalu yang mencapai 1% karena naiknya harga barang pertanian.

Harga bawang merah melonjak 91% dan daging sapi naik 12%. Harga pelayanan publik naik tajam, dengan tarif bus kota dan kereta bawah tanah sebesar 9% dan 15,2%.

Harga konsumen inti, kecuali produk pertanian dan minyak atsiri, naik 2,3% pada Oktober dari tahun sebelumnya, atau berada di atas 2% berturut-turut dalam 10 bulan. Inflasi inti tidak termasuk energi dan makanan, meningkat 2,6% secara tahunan.

Harga pertanian, peternakan dan perikanan, naik 3% bulan lalu, dengan harga bawang putih, daging babi dan pear melonjak 33,9%, 3,7%, dan 17,9%.

Harga bensin dan solar anjlok masing-masing 15,9% dan 20,9%, dengan harga elpiji untuk mobil dan memasak membukukan penurunan dua digit. Harga untuk listrik, air keran dan gas alam juga turun 7,2%.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058408/35/inflasi-korsel-oktober-naik-tertinggi-selama-11-bulan-1446523838

long jump icon

JAKARTA – Deflasi yang terjadi pada Oktober 2015 disambut baik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro. Pasalnya, hal tersebut menunjukkan perekonomian yang stabil.

“Bagus, cek dulu core inflation-nya gimana. Kalau stabil ya berarti ekonominya stabil,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (2/11/2015).

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi Oktober sebesar 0,08 persen. Adapun inflasi pada tahun kalender (Januari–Oktober) yakni 2,16 persen, inflasi tahun ke tahun (year on year) 6,25 persen dan inflasi komponen inti 0,23 persen, sementara inflasi komponen inti year on year 5,02 persen.

Menurut Bambang, rendahnya inflasi bukan karena melemahnya daya beli. Namun, akibat harga pangan yang tidak melonjak.

“Ini kan lebih karena volatil-nya rendah. Kita lihat core inflation kalau mau cek pelemahan atau enggak,” katanya.

http://economy.okezone.com/read/2015/11/02/20/1242186/menkeu-yakin-inflasi-bukan-karena-daya-beli-lesu
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

BEIJING (REUTERS) – Consumer inflation in China eased more than expected in September while producer prices fell for the 43rd straight month, adding to concerns over growing deflationary pressures in the world’s second-largest economy.

The consumer price index (CPI) rose 1.6 per cent in September from a year earlier, the National Bureau of Statistics(NBS) said on Wednesday (Oct 14), lower than expectations of 1.8 per cent and down from August’s 2.0 per cent.

The producer price index (PPI) fell 5.9 per cent from a year ago, in line with the expectations and the same rate of decline as in August, which was the biggest drop since the depths of the global financial crisis in 2009.

the guardian: The coming ‘tsunami of debt’ and financial crisis in AmericaForces that caused the world economy to collapse, including income inequality and debt, are again in action, and could drag corporations down in their wake Dimitri Papadimitriou Sunday 15 June 2014 17.58 BST
Last modified on Friday 3 October 2014 10.56 BSTThe US Congressional Budget Office is projecting a continued economic recovery. So why look down the road – say, to 2017 – and worry?Here’s why: because the debt held by American households is rising ominously. And unless our economic policies change, that debt balloon, powered by radical income inequality, is going to become the next bust.Our macro models at the Levy Economics Institute are showing that the US economy is about to face a repeat of pre-crisis-style, debt-led growth, based on increased borrowing. Falling government deficits are being replaced by rising debts on everyone else’s ledgers – well, almost everyone else’s.What’s emerging is a new sort of speculative bubble, this time based on consumer and corporate credit.Right now, America is wrestling a three-headed monster of weak foreign demand, tight government budgets and high income inequality, with every sign that these conditions will continue. With that trio in place, the anticipated growth isn’t going to be propelled by an export bonanza, or by a government investment boom.It will have to be driven by spending. Even a limping recovery like the one we’re nursing along today depends on domestic demand – consumer spending not just by the wealthy, but by everyone else.We believe that Americans will keep consuming at the same ever-rising rates of past decades, during good times and bad. But for the vast majority, wages and wealth aren’t going up, so we’re anticipating that the majority of Americans – the 90% – will once again do what was done before: borrow, and then borrow more.By early 2017, with growth likely to stall even according to CBO predictions, it should be apparent that we’re reliving an alarming history. Middle- and low-income households have been following a trajectory of an ever-higher ratio of debt to income. That same ratio has been decreasing for the most well-off 10%, who are continuing to see debt decline and wealth rise.Why is the relationship between the debt of the 90% and the gains of the 10% so significant?The evidence demonstrates that the de-leveraging of the very rich and the indebtedness of almost everyone else move in tandem; they follow the same trend line.In short, there’s a strong and continuous correlation between the rich getting richer, and the poor – make that the 90% – going deeper into debt.That the share of income and wealth to the richest has skyrocketed is certainly not a new revelation. The heralded data tabulations of Thomas Piketty and Emmanuel Saez have demonstrated just how spectacular the plutocrats’ portion became in the run-up to the Great Recession. They codified the belief that no one else can ever catch up with the very wealthiest.One important explanation for that consolidation of wealth emerged from our latest research: The more – proportionally – that the top 10% has prospered, saved and invested (naturally, the gains found their way into the financial markets), the more the bottom 90% has borrowed.Look at the record of how these phenomena have travelled in lockstep. In the first three decades after the second world war, the income of the 90% rose at the same pace as its consumption. But after the mid-1970s, a gap formed – the trend lines on earning and outlays spread apart. Spending continued apace. Real income, meanwhile, stagnated. It was lower in 2012 than it had been forty years earlier. That ever-increasing gap between income and consumption has been filled by borrowing.
These were the debt dynamics in the lead-up to the recession. But they are also the dynamics leading out of the crisis, and continuing today with no end in sight.

Before and after the crash, the fortunes of the most fortunate sped upward. Between 1983 and 2010, for example, the richest 20% increased in wealth by 100%. But their proportion of debt to wealth fell.

The bottom 40%, meanwhile, lost 270% in wealth.

It was much applauded when households began to rapidly pay down debt after 2007. And yet, despite this, their debt to equity ratio actually rose. With incomes plunging and the value of their assets – notably, housing – in a free-fall, they couldn’t de-leverage fast enough. Debt outpaced everything else.

Insolvency for the 90% – the overwhelming majority of Americans – has become, in the decade’s catch phrase, “the new normal”. Unsustainable? Of course.

The debt picture is also changing dramatically for corporations. Historically, the private sector, which often goes by the moniker Corporate America, had not, overall, been borrowers. They increased their revenues far more than they borrowed money. Their net lending was exceptionally low, hovering at around 4% of GDP between 1960 and the mid 1990s.
Tent cities, like this one in Sacramento, California, have sprung up as more Americans go homeless.

After the crisis, corporations, like households, pulled way back on borrowing. But, also like households, they are now increasing their debt. The steep rise began for non-financial corporations in 2010 (for families and individuals, debt levels began to go upwards again in 2013). We think these businesses will add another $4tn of debt between now and 2017.

Under the current disastrous economic and tax policies, we can look forward to rapid increases in debt for both corporations and households from at least 2015 to 2017: a tsunami of debt.

Alternatively, a teeth-gritting brake on household and corporate spending would be no help at all.

That’s because if levels of debt and consumer consumption go down, the nation would move into what’s called secular stagnation: anemic growth, if any, and higher unemployment. The CBO projections for growth can’t possibly be met unless Americans take on massive liabilities, piling debt upon debt. Without debt accumulation, there wouldn’t be enough demand – spending – to keep the economy moving.

To paraphrase Voltaire’s words on God, even if bubbles and debt did not exist, it would be necessary to invent them. And that is exactly what we are doing.

Wall Street is getting increasingly nervous about the prospects for recession, both on a global and domestic level.

Slowing global growth has been one of the predominant investing themes in 2015, causing enough turmoil to send both the S&P 500 (INDEX: .SPX) and the MSCI World Index (MSCI: .WORLD)down about 4 percent.

The $73.5 trillion global economy is expected to grow 3.1 percent in 2015 and 3.6 percent in 2016, according to the latest International Monetary Fund projections. Those numbers, though, are heading lower and could be revised even more before all is said and done.

Citigroup economist Willem Buiter looks at the world landscape and sees an economy performing substantially below potential output, which he uses as the general benchmark for the idea of a global recession. With that in mind, he said the chances of a global recession in 2016 are growing.

“We think that the evidence suggests that the global output gap is negative and that the global economy is currently growing at a rate below global potential growth. The (negative) output gap is therefore widening,” Buiter said in a note to clients. He added, “from an output gap that was probably quite close to zero fairly recently, continued sub-par global growth is likely to put the global economy back into recession, if indeed the world ever fully emerged of the recession caused by the global financial crisis.”

Recessions aren’t necessarily a bad things for investors.

Related Quotes

In the 12 recessions after World War II, the S&P 500 has gone up six times afterwards and down the other six times. The average has been a decline of 3.1 percent, followed by a 12.9 percent increase six months out and 15.3 percent gain a year after, according to figures from Sam Stovall, U.S. equity strategist at S&P Capital IQ.

Economists look at global recessions a bit different than national ones. Though there is no strict definition of the word, a country is generally thought to be in “recession” if it registers consecutive quarters of negative growth.

Read More IMF chief economist: We’re trying to be on the ball

On a global scale, though, the standard is different. Absolute growth less than 3 percent, or GDP adjusted for market exchange rates below 2 percent, is generally good enough to call a recession. By either measure, the world is teetering on the line, with 2015 adjusted growth pegged at 2.5 percent and 2016 at 3 percent.

Closer to home, the prospects for recession seem low, though worries have increased in recent days.

Liz Ann Sonders, the often-bullish chief investment strategist at Charles Schwab, generated some talk on Wall Street this week when she announced that the firm, which manages $2.46 trillion for clients, has turned neutral on stocks.

Her worries are twofold, and both involve recessions: One, the much-discussed potential for an earnings recession, the other a “relatively low” chance for an outright economic recession that she nonetheless believes should be considered.

Read More Hedge funds’ best idea: Buy Russia?!?!

Corporate earnings on the S&P 500 are expected to decline just over 5 percent in the third quarter, according to estimates from both FactSet and S&P Capital IQ—Estimize puts the decline closer to 2.2 percent—and projections for the fourth quarter are coming down at a steady clip as well. Where at one point the final three-month period was expected to show 12 percent earnings growth, the estimate now is for a nearly 1 percent drop. Full-year earnings growth is now projected to be -0.75 percent, according to S&P Capital IQ.

On balance, Sonders believes employment and income growth are “still relatively healthy” despite the dismal September nonfarm payrolls report showing just 142,000 new jobs for the month and flat salaries. She also points to strength in housing, car sales and construction spending.

Read More Why the jobs picture is even worse than you think

However, weakness in earnings and profit margins, widening credit spreads and slowing global trade remain significant headwinds, she said.

“We believe an economic recession remains unlikely near-term, but we are on watch,” Sonders said in a note. “We are maintaining our more cautious ‘neutral’ rating on US equities, which means investors should not take any additional risk above and beyond their long-term allocation to equities.”

ddddFFFFFddddd

telegraph: The decision by the US Federal Reserve not  to increase interest rates highlights the difficulties of reversing the emergency policies implemented to support the global economy after 2008.

The reality is that the level of global debt is simply too great to be dealt with by conventional means. Since 2007, it  has grown by $57trn (£37trn), or 17 per cent of GDP, as public and private debt has risen in the big economies. In mid  2014, global debt was $199trn, or  286 per cent of the world’s GDP, up from $87trn in 2000.

If unfunded entitlement obligations such as pensions and healthcare are included, the level of indebtedness rises dramatically. A crude measure of sovereign net worth can be calculated by subtracting these liabilities and government debt from the value of government assets and tax revenues. As a percentage of GDP, this measure shows the US at minus 800 per cent, France minus 600 per cent and the UK minus 1,000 per cent. Italy is at minus 1,250 per cent and Greece minus 1,600 per cent.

Even in emerging countries where levels of borrowing were less extreme at the commencement of the crisis, debt levels have increased. In Asia and Latin America, bank credit has risen at double-digit rates in recent years. In China, debt levels have quadrupled.

Reduction of these liabilities is extremely difficult, perhaps impossible in a world of no or low growth and low inflation. Despite the view of some analysts that this is a “beautiful deleveraging”, the reality is that the process has barely begun. It will have a big economic impact and take many years.

Traditional tools for dealing with high debts – austerity, growth, inflation or default/restructuring – are unavailable or unpalatable. Policymakers will rely on existing fiscal and especially extreme monetary policies, such as low or zero rates and quantitative easing, to avoid economic collapse.

A sequence of events may be repeated. A weak economy forces policymakers to implement a programme of expansionary fiscal measures and QE. If the economy responds, higher levels of economic activity and some of side-effects of QE will encourage a withdrawal of stimulus.

This will result in higher interest rates and a slowing economy, which will trigger expansionary initiatives – leading to another round of the same cycle. If the economy does not respond to expansionary policies, there will be pressure for additional stimulus.

Expansion in the form of QE can be expected, encompassing purchases of a wider range of assets – as in Japan. As desperation increases, more extreme policy measures can also be expected, reflecting what Edmund Burke called the utopianism of the professors”.

Central banks give “profits” from QE to governments. These profits represent the difference between the yield on government bonds and the nominal cost of reserves created to buy them. The fictional profit may be used to finance tax cuts. The US government has considered cancelling US Treasury bonds held by the Federal Reserve to reduce debt. This ignores the loss to the Fed from the writedown of its holdings.

In a variation of the helicopter drops of money favoured by Federal Reserve chairman Ben Bernanke, one scheme advocates a “treasure hunt” where cash is buried and the population is urged to seek it out and spend it. Other proposals include finite time limits on currency, which would lose all value if not spent by the specified date.

It is possible that the global economy will become trapped in QE for ever.

Since the collapse of its debt-fuelled bubble in 1989-90, Japan has been mired in two decades of minimal growth and disinflation or deflation, despite repeated attempts to reflate the economy.

Public finances have deteriorated as chronic budget deficits have resulted in government debt increasing to  240 per cent of GDP. Tax revenues are less than 50 per cent of budget outlays, with 24 per cent of the budget spent servicing debt.

Japan’s total debt, at 450 per cent of GDP, is higher today than at the onset of the crisis. Interest rates have been at or near zero for more than a decade. The Bank of Japan has used repeated bouts of QE to try to boost activity.

In early 2013, Japan, under new prime minister Shinzo Abe and his central bank governor Haruhiko Kuroda, launched new initiatives – combining fiscal expansion with a further, very large QE programme.

The scale of the programme exceeds anything attempted elsewhere, roughly double the Federal Reserve’s bond purchases. The initiative sought to encourage consumption and investment, increased borrowing and higher inflation to create a virtuous cycle of growth.

To date, the programme has weakened the yen and boosted stock and property prices, without much effect on the real economy. Japan may provide a case study in the problems now confronting the world.

lapangDADA: boom kitA (3)

 

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kompas.com: Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2015 yang mencapai Rp 11.540 triliun.

kriteria CREDIT RATING

ets-small

KUPANG, KOMPAS.com – Perusahaan asal China Fortun Sea Goup (Fuhai), saat ini telah menjajaki kerja sama dengan PT Binusindo Energi Indonesia, dalam hal investasi energi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

President Director PT Binusindo Energi Indonesia, Fabianus Bessie Banase mengaku, telah melakukan pertemuan dengan petinggi asal Perusahan Fuhai, saat kunjungan puluhan pengusaha asal China yang didampingi Konsulat Jenderal China di Denpasar, Hu Yinquan pada pekan lalu.

“Tahap pembicaraan, mereka masih pelajari. Tapi mereka pada dasarnya ingin suport gas dan sebagainya dan mereka tertarik berinvestasi energi,”kata Fabianus kepada Kompas.com, Senin (11/9/2017) malam.

Menurut Fabianus, perusahaan asal China yang memiliki lahan 1.000 hektar di Jambi dan mempunyai pabrik baja terbesar kedua di Indonesia itu, siap mensuport dana tak terbatas.

(Baca: Presiden Jokowi Dorong Investasi Energi Non-fosil)

 

Fabianus mengatakan, alasan para investor asal China itu tertarik berinvestasi di Kupang, karena NTT merupakan daerah segitiga emas. Ke depan NTT akan menjadi provinsi petro dollar.

Sementara itu PT Binusindo Energi Indonesia sendiri lanjut Fabianus, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi pertama di NTT dan bagian timur Indonesia.

Perusahaan ini dibangun di kawasan Industri Bolok, Kupang-NTT atau 20 kilometer arah Barat Kota Kupang, dengan luas areal mencapai 20 hektar lebih.

“Nilai investasinya sebesar Rp 1,5 triliun,” kata Fabianus.

Menurut Fabianus, pembangunan Industri di bidang energi ini, sejalan dengan kebutuhan akan energi secara nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya.

Industri energi juga mendukung program-program pemerintah diantaranya tol laut, harga dan ketahanan energi nasional.

Serta, semangat NTT turut serta berpartisipasi secara aktif membangun negara Indonesia atau yang selalu didengungkan Gubernur NTT yakni bangun Indonesia mulai dari NTT.

“Industri energi ini juga untuk meningkatkan perekonomian, serta mengantisipasi pertumbuhan industri pariwisata, apalagi NTT saat ini menjadi destinasi baru dengan ditetapkan komodo sebagai tujuh keajaiban dunia baru,” jelas putra asli Kabupaten Timor Tengah Utara itu.

monetarySMALL

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis, seluruh kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) bagi megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) rampung tahun 2018 mendatang. Kalau pun mundur, ia berharap PPA sudah bisa dilakukan di awal tahun 2019 mendatang.

Dengan demikian, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program 35 ribu MW diharapkan bisa rampung seluruhnya di tahun 2024 hingga 2025 mendatang. Adapun hingga 2019, ia berharap realisasi program 35 ribu MW yang rampung bisa mencapai 57,14 persen, atau sekitar 20 ribu MW.

“Saya yakin 2018, seluruhnya sudah kontrak. Paling lambat awal 2019,” kata Jonan dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (16/8).

Ia melanjutkan, estimasi awal penyelesaian 35 ribu MW adalah lima tahun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7 hingga 8 persen. Nyatanya, hingga saat ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir berkisar di angka 5 persen. Sehingga, ia mengklaim bahwa perlambatan itu juga berpengaruh ke realisasi 35 ribu MW.

“Indonesia bagian dari ekonomi global, perlambatan pertumbuhan berpengaruh, tidak mungkin akan naik sendiri,” ungkapnya.

Untuk mempercepat realisasi ini, pemerintah terus membenahi pengaturan mengenai poin-poin PPA. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah merevisi beleid ihwal pokok-pokok PPA melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 49 Tahun 2017 yang membebaskan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dari risiko kondisi kahar eksternal (force majeure).

“Pemerintah juga terus membenahi pengaturan pokok-pokok PPA, subsidi listrik tepat sasaran, hingga permasalahan penyediaan lahan dan perizinan dalam rangka percepatan pencapaian target 35 ribu,” pungkas Jonan.

Menurut data Kementerian ESDM, pembangkit yang sudah beroperasi dari mega proyek itu tercatat 768 MW. Angka itu mengambil 2,19 persen dari target penyelesaian 35 ribu MW.

Sementara itu, pembangkit yang sudah memasuki masa konstruksi tercatat 14.193 MW. Di sisi lain, PPA yang belum konstruksi tercatat 8.550 MW, pengadaan 5.155 MW, dan perencanaan 7.170 MW. (agi)

real1sas1small

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan stok ikan naik pesat saat ini sehingga perlu optimal diberdayakan demi kepentingan luas rakyat Indonesia.

“Stok ikan sudah naik banyak,” kata Susi di Jakarta, Senin, seraya menyatakan pemerintah kini memasang target konsumsi ikan dari 43 kg per kapita per tahun menjadi 46 kg per kapita per tahun.

Untuk itu perlu diperhatikan aspek pengangkutan dan transportasi agar target tercapai. “Demi Indonesia lebih baik, demi ikan kita bisa dimakan oleh bangsa kita, bisa diekspor menghasilkan devisa, kita akan bekerja sama,” kata Susi.

Dia mengharapkan lahir regulasi yang tidak menghambat upaya mewujudkan target itu.

Sebelumnya, Susi menyoroti masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan terus giat berkampanye untuk itu.

“Kalau dilihat dari statistik dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang misalnya sekarang sudah makan 86 kg per kapita/tahun. Indonesia baru pertama kali menginjak di atas 40 kg per kapita tahun 2016, sebelumnya tahun 2014 konsumsi di Indonesia hanya 36 kg per kapita, tahun 2015 naik menjadi 41 kg per kapita,” kata Susi.

Menurut Susi, kenaikan itu sudah luar biasa tetapi tetap harus ditingkatkan mengingat saat ini stok ikan di Indonesia naik pesat.

Susi menyatakan perang terhadap penangkapan ilegal ikan telah memberikan 7 kilogram tambahan konsumsi ikan dalam jangka waktu dua tahun ini kepada masyarakat.

“Kalau dihitung kenaikan 7 kg dikali dengan 250 juta penduduk Indonesia itu adalah 1.750 ton ikan telah dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Kalau dinilai Rp10 ribu per kg itu bernilai Rp175 triliun, dan itu nilai ekonomi yang luar biasa yang telah kita nikmati,” kata Susi.

Dia mengimbau masyarakat Indonesia lebih menggemari ikan agar dapat tumbuh sehat dan cerdas demi memenangkan persaingan global.

Editor: Jafar M Sidik

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA-Hasil riset Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menunjukkan biaya logistik Indonesia turun menjadi 23,5% dari sebelumnya 25,7% pada 2013.

Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan, data yang dirilis ALFI tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terlihat di lapangan.

“Data tersebut masuk akal. Indikator seperti infrastruktur dan birokrasi di pemerintah sudah semakin membaik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/7/2017).

Meskipun demikian, peran teknologi juga tak dapat dikesampingkan.

Menurut Zaroni, penggunaan teknologi membuat pengusaha dapat mengambil keputusan lebih cepat dibanding dulu. Dengan demikian usahanya bisa semakin efisien.

Contohnya adalah penggunaan aplikasi di smartphone untuk mengetahui volume barang yang akan diangkut atau mengecek kapan truk barang kosong.

Langkah pemerintah membenahi infrastruktur dan ketegasan terhadap pungli juga dinilai semakin membuat pengusaha logistik percaya diri dalam berbisnis.

“Tinggal bagaimana pemerintah mempercepat eksekusi regulasinya dan konsisten,” pungkasnya.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02% pada 2016. Angka pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding Capaian tahun 2015 sebesar 4,88%, namun lebih rendah dari asumsi dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2%.

Merespons positif data pertumbuhan ekonomi Indonesia, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 35,22 poin (0,65%) menjadi 5.395,9 poin pada perdagangan kemarin. Sementara nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada kemarin sore bergerak menguat sebesar 42 poin menjadi Rp 13.301, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 13.343 per dolar AS.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin siang menyebutkan, penyokong utama pertumbuhan ekonomi 2016 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01% dan memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56,5%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 4,48% (kontribusi ke PDB sebesar 32,57%), dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh 6,62% (kontribusi ke PDB sebesar 1,16%).

Namun demikian, ekspor terkontraksi sebesar 1,74% (kontribusi ke PDB sebesar 19,08%), impor minus 2,27% (kontribusi ke PDB 18,31%), dan pengeluaran konsumsi pemerintah minus 0,15% (kontribusi ke PDB 9.45%).

Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90%, diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 8,87%. Sektor pertam bangan dan penggalian meningkat seiring peningkatan produksi yang tumbuh 1,06% dibanding 2015 yang minus 3,42%.

Sementara itu, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing 58,49% dan 22,03%, kemudian diikuti Pulau Kalimantan 7,85%, Pulau Sulawesi 6,04%, dan sisanya 5,59% dari pulau-pulau lainnya.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 47,96 juta atau US$ 3.605,1, sedikit membaik dari tahun 2015 yang sebesar Rp 45,2 juta atau USS3.377,1 dari PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun.

Kuartal TW Menbaik
BPS juga menyebutkan,ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2016 tumbuh 4.94% dibandingkan kuartal IV-2015 (yearoyear/yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,57%. Sedangkan darisisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 6,72%, disusul pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,99%, dan PMTB 4,8%.

Sementara itu, dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq),ekonomi Indonesia di kuartal IV terkontraksi sebesar 1,77%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi 21,24%. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, kondisi perekonomian global pada kuartal IV-2016 menunjukkan peningkatan diseluruh negara, termasuk Indonesia. “Makanya ekspor kita terutama ke AS,Tiongkok, dan Jepang terus meningkat,” ungkap dia, di Kantor Pusat BPS,Jakarta, Senin (6/2).

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di akhir 2016 antara lain membaiknya pertumbuhan ekonomi beberapa negara dan meningkatnya harga komoditas, “Kondisi perekonomian global dikuartal IV menunjukkan peningkatan meski belum merata di seluruh negara. Selama kuartal IV juga harga komoditas dipasar global mulai meningkat dan berdampak ke ekspor impor kita,” tukasnya.

Suhariyanto menambahkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2016 lebih lambat dibanding tahun sebelumnya lantaran utamanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang minus 4,05% (dibanding tahun lalu yang tumbuh 5,38%) seiring pemangkasan anggaran. “Nampak ada penurunan belanja barang dan bantuan sosial, juga secara full year belanja modal (PMTB) turun 21,88%,”kata dia

Di sisi lain, meski sepanjang tahun lalu kinerja ekspor dan impor masih minus masing-masing 1,74% dan 2,27%,ekspor Indonesia mulai menuju teritori positif pada kuartal IV sebesar 4.24%, begitupun impor sebesar 2,82%.

Kinerja ekspor yang positif pada kuartal IV-2016 (dibanding kuartal IV-2015 negatif 6,38%) menandakan sepanjang kuartal IV-2016 harga komoditas dipasar global baik komoditas migas dan nonmigas menunjukkan perbaikan. Ini juga ditopang dari sisi perbaikan demand dimana tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia yakni Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat membaik.

Suhariyanto melihat tren teritori positif ekspor-impor masih akan berlanjut pada kuartal I-2017.

Direktur Neraca Produksi BPS Buyung Airlangga menambahkan, pertumbuhan ekonomi 2016 bisa lebih tinggi dari angka 5,02% jika stabilitas harga dan daya beli lebih terjaga dan pemerintah lebih ekspansif (tidak memangkas anggaran). Namun, dia mengakui pertumbuhan ekonomi sulit kembali ke era Presiden SBY ketika Indonesia menikmati berkah comodity booming sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4%.

Sedangkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati melihatt ren teritori ekspor dan impor positif bisa berlanjut selama harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang membaik. Di satu sisi, dengan adanya kebijakan proteksionis AS, Indonesia bisa mencari pasar baru selain mitra dagang utama selama ini yakni Tiongkok, Jepang, dan Singapura.

“Kita ada beberapa komoditas yang tidak di-banned oleh AS. Saya kira orang AS juga akan tetap membeli produk kita yang tidak diproduksi atau terlalu mahal di sana. Ini sekaligus kesempatan kita untuk memperluas pasar non-tradisional,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pertumbuhan ekonomi kuartal-IV sedikit dibawah ekspektasi. Meski demikian, penerimaan yang memang tidak begitu baik memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran. Dia melihat tantangan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih pada pengendalian inflasi.

“Tahun ini kita lebih sibuk dengan urusan inflasi. Ini penting untuk menjaga daya beli karena negara berkembang seperti kita pasti mengandalkan konsumsi rumah tangga,” kata Darmin.

Dihubungi terpisah, ekonom Bank BRI Akbar Suwardi berpendapat, dibanding kuartal IW2015, konsumsi masyarakat dan ekspor mengalami perbaikan di tengah pengeluaran pemerintah dan investasi turun.

Untuk perbaikan konsumsi, dia menilai sebenarnya sudah terlihat dengan mulai adanya perbaikan daya beli seiring dengan meningkatnya kredit perbankan diakhir tahun setelah di kuartal III sempat turun. Ini juga diperkuat dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah uang beredar di akhir tahun.

“Perbaikan ekspor terjadi seiring dengan perbaikan harga komoditas perkebunan sehingga secara keselurahan pelemahan ekspor telah terbukti dapat ditahan dan kondisini jauh lebih baik dari tahun 2015,” ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Akbar, adanya perbaikan impor khususnya impor barang mentah dan modal dari kuartal Ihinggakuartal TW menjadiindikator adanya perbaikan produksi dikuartal I dan II tahun 2017 meskipun masih terbatas.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang pada akhir tahun 2016 membayar dana yang sempat ditunda dan memaksimalkan realisasi belanja, namun efek pengeluaran pemerintah di akhir tahun tersebut tidaklah maksimal. Namun, dia memperkirakan dampak atau efeknya baru akan terasa khusunya ke tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017.

“Ke depan, konsumsi sebagai penyumbang ekonomi terbesar juga perlu dijaga daya beli masyarakat seiring kenaikan beberapa administered price seperti listrik, gas dan bahan bakar minyak. Sehingga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2016 akan terus berlanjut di tahun berikutnya,” kata Akbar.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengungkapkan, penurunan konsumsi pemerintah bisa disebabkan oleh aparaty ang menjadi terlalu berhati-hati dalam membelanjakan anggaran. Hal itu dilakukan untuk menjaga defisit agar tetap di bawah 3% terhadap PDB, selain juga karena kegagalan pemerintah dalam menyusun bujet yang kredibel. Akibatnya, anggaran kementerian/ lembaga tidak terserap optimal.

“Faktor kekhawatiran akan tembusnya defisit anggaran akhirnya banyak keluar regulasi yang membatasi belanja,” kata dia.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, seharusnya tahun lalu pemerintah tidak terlalu banyak memangkas anggaran.

Menurut dia, salah satu cara menyiasatinya adalah dengan memacu realisasi penerimaan dan mengombinasikannya dengan menambah pembiayaan. “Pemerintah bisa mengambil berbagai langkah kombinasi untuk menjadi konsumsi belanja pemerintah,” kata dia.

Sedangkan Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, meski secara persentase belanja pemerintah mengalami kontraksi, kualitas belanja dan efisiensi belanja diyakininya lebih baik. “Kalau kita lihat pola penyerapan anggaran tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sudah jauh lebih bagus dalam hal belanjarutin belanja barang, dari bulan ke bulan meningkat,” kata Josua

Prospek 2017
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 mencapai 5,10%, atau jauh lebih baik dari 2016 yang hanya 5,02%.

Seperti tahun 2016, lanjut dia, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hanya saja, kinerja ekspor tahun ini diyakini sedikit lebih baik karena mulai pulihnya perekonomian disejumlah negara tujuan ekspor.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini kurang lebih akan mencapai 5,10%, tidak akan tumbuh terlalu tinggi dibanding 2016, sebab pendorong ekonomi belum terlalu bergerak,“kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (6/2).

Untuk makin menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun ini, sudah saatnya pemerintah mendorong belanja pemerintah. Proses pengadaan proyek-proyek infrastruktur perlu dipercepat, seharusnya pada triwulan I-2017 proyek sudah mulai berjalan karena pengadaan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Sumber: InvestorDaily

2e615-padi2bkapas SMALL

JAKARTA kontan. Indonesia nampaknya terus menjadi sorotan dunia belakangan. Pasca mendapat label layak investasi atau investment grade atas surat utang Indonesia dari Standard and Poor’s (S&P), kabar baik kembali datang.

Hasil survei terbaru United National Conference On Trade and Developtment (UNCTAD) bertajuk The World Investment Report 2017 menyebutkan: Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif 2017-2019.

Posisi ini naik dari peringkat delapan dalam survei yang sama di tahun lalu. Survei bisnis UNCTAD atas sejumlah perusahaan multinasional, Indonesia meraih respon 11% dari total eksekutif yang disurvei.

Ketimbang negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi atas. Pesaing terdekat Thailand yang kini di peringkat 5, lebih baik dari tahun sebelumnya peringkat 14.

Filipina berada di peringkat 10, melorot satu tingkat dari peringkat tahun sebelumnya. Vietnam naik dua peringkat dari posisi 14 menjadi 12. Sedangkan Singapura di 13, naik lima tangga dari tahun lalu di peringkat 18.

Adapun peringkat 1 Amerika Serikat, disusul India dan China.

Hasil survei juga menyebutkan, para pebisnis menyakini pertumbuhan investasi di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Vietnam dan Singapura bakal lebih baik pada tahun ini dan ke depannya.

Mereka juga yakin ke depan, perbaikan ekonomi akan memberikan kekuatan serta meningkatkan investasi dalam beberapa tahun ke depan. Ini lantaran sejumlah perusahaan multinasional di sektor energi dan pertambangan mulai sembuh dari sakit, setelah dua tahun belakangan bisnis mereka terpuruk. Oleh karena itu, proyeksi mereka dalam dua tahun ke depan investasi akan bertambah.

Meski begitu, ketidakpastian masih membayang. Dalam survei, hanya 41% eksekutif yang menjadi responden akan membenamkan dana di tahun ini, adapun tahun 2018, mereka lebih optimis ditandai 50% responden akan menambah investasnya dan meningkat di 2019 dengan total 53% dari eksekutif.

real1sas1small

Jakarta detikfinance-
Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.
DPR Puji Laporan Keuangan Pemerintah 2016 Raih WTP
Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5/2017) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.
(adv/adv)

real1sas1small

INILAHCOM, Jakarta – Sepanjang 2016, angka gini ratio yang menggambarkan kesenjangan ekonomi di Indonesia, turun. Dari 0,003 menjadi 0,394 pada September 2016. Namun kategorinya tetap tinggi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution bilang, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggarap kelompok masyarakat bawah yang jumlahnya 40%. Agar perekonomian mereka bisa membaik.

Kata Darmin, maraknya proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat bawah. “Kenapa tahun 2016 tiba-tiba gini rasio langsung turun? Siapa itu? 40 persen terbawah yang pertumbuhan konsumsi lebih tinggi daripada 20 persen teratas. Dugaan saya karena kita bangun infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Pelabuhan laut udara, kereta api, semuanya. Pembangunan awal siapa yang bekerja? Pasti buruh,” kata Darmin di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (27/04/2017).

“Gini rasio di Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016. Artinya, kesenjangan ekonomi antara kelas atas dengan menengah dan bawah di Indonesia, berkurang,” tambah Darmin.

Akan tetapi, kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, penurunan gini rasio, bisa saja terhenti. Ketika proyek infrastruktur rampung maka yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah pengelola infrastruktur.

“Pertanyaannya, kalau sudah selesai infrastrukturnya, siapa yang untung? Siapa yang akan mendapat kenaikan penghasilan lebih banyak? (Masyarakat) Yang bawah atau yang atas? Prediksinya adalah yang atas. Artinya, bisa enggak meneruskan penurunan gini rasio,” tanya Darmin. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2375371/kesenjangan-ekonomi-digerus-proyek-infrastruktur#sthash.H8jOKrqg.dpuf

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo mengatakan kapal-kapal besar akan mulai merapat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyusul perbaikan pelayanan yang terus dilakukan pemerintah dan operator. Jokowi berharap kontainer tujuan Indonesia tak lagi transit di Singapura.

“Sebentar lagi atau pekan depan, akan ada kapal besar berukuran 10.000 TEUs (twenty feet equivalent unit) yang masuk ke Tanjung Priok,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan operasi Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Sabtu.

Ia berharap beroperasinya kapal besar di Palabuhan Tanjung Priok meningkatkan daya saing Indonesia dan mengurangi biaya transportasi. “Kita harapkan arus keluar masuk barang di pelabuhan dapat berlangsung cepat,” katanya.

Presiden Jokowi mengharapkan semua kontainer tujuan Indonesia tidak perlu lagi transit di Singapura, tapi langsung ke Tanjung Priok, dan berharap barang-barang masuk ke Indonesia, sebelum disebar ke seluruh Tanah Air atau sebaliknya, dikumpulkan dahulu di Tanjung Priok.

“Begitu di Tanjung Priok tidak lancar, yang lain juga tidak lancar. Alhamdulillah dengan peresmian Jalan Tol Akses Priok maka kecepatan kapal keluar atau masuk ke Priok dapat lebih baik, ini juga akan meningkatkan daya saing Indonesia,” kata presiden.

Dia menyebutkan pembangunan Jalan Tol Akses Priok sepanjang 11,4 km itu sempat tertunda karena sejumlah kendala.

“Saya masih ingat waktu menjadi gubernur DKI, pembangunan jalan tol ini mundur dua tahun karena masalah pembebasan lahan. Saya turun beberapa kali ke sini, hingga akhirnya masalah lahan dapat diselesaikan,” kata Jokowi.

Penyebab lainnya adalah ada kesalahan pada struktur awal jalan tol itu di mana 69 tiang harus dipotong sehingga harus mundur lima- enam tahun.

Ia menyebutkan jalan tol itu nantinya akan dilewati sekitar 3.600 kontainer per hari. “Itu banyak sekali dan diharapkan memberi kecepatan dan daya saing yang baik bagi Indonesia,” kata Jokowi.

Pembangunan jalan tol itu dibiayai Pemerintah Jepang melalui JICA sebesar Rp4,1 triliun. Pembangunan sudah dimulai pada 2003, namun tertunda dan dimulai lagi pada 2008.

Editor: Jafar M Sidik

ets-small

CIREBON okezone– Presiden RI Joko Widodo pada saat menghadiri haul, pertemuan dengan para kyai, dan peletakan batu pertama gedung serbaguna di Indor Sport Hall dan Audotorium Mbah Muqoyyim serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ( STIT) Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menyempatkan diri untuk menceritakan kekecewaannya kepada Raja Arab, Raja Salman yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia.

“Saat, Raja Salman berkunjung ke Indonesia dalam perjalanan ke Istana kala itu hujan tiba, saya pun langsung bergegas memayungi beliau,” kata Presiden RI Jokowi, Kamis (13/4/2017).

Bahkan, lanjut Jokowi, Ia pun menjadi supir Raja Salman selama berada di Indonesia dan Arab Saudi pun berinvestasi ke Indonesia sebesar Rp89 triliun, saat itu pihaknya sangat bersyukur.

“Namun, setelah saya mengetahui bahwa investasi Arab Saudi lebih besar saat berkunjung ke China di situ saya merasa kecewa padahal sudah saya payungi dan kemudikan sendiri,” tuturnya.

Jokowi pun akan terus berusaha berkoordinasi dengan Arab Saudi agar terus meningkatkan investasinya kepada Indonesia dengan nominal yang lebih dari ini.

(mrt)

dreaming

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan yang diterapkannya selama ini telah terbukti mampu mengembalikan sumber daya perikanan Indonesia. Kini, sumber daya tersebut bukan dinikmati oleh kapal-kapal pencuri, melainkan nelayan lokal.

Dia menceritakan, dua minggu lalu, ia pergi ke pulau-pulau kecil di timur Indonesia. Kedatangan Susi ini untuk mengecek langsung kondisi nelayan lokal setelah kebijakan-kebijakan yang telah dia terapkan selama ini.

“Dua minggu terakhir ini bisa dibilang saya hidup di laut, saya ke pulau-pulau kecil. Jalan ke Morela, Mamala, Kadatua, Kolaka, Teluk Bone, Wakatobi. Di Ambon, Kepala Dinas cerita ukuran ikan tuna (yang ditangkap) di pinggir laut rata-rata 4 kg. Jadi sudah besar-besar,” ‎ujar dia di Rumah Dinas Menteri, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurut Susi Pudjiastuti, nelayan kini sudah bisa menikmati hasil laut di perairan Indonesia. Hal tersebut berkat kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, seperti moratorium izin kapal hingga penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan.

“Kalau policy ini dapat dijaga, ini akan kembali ke 20 tahun lalu. Di pinggir (laut) tuna bisa di atas 30 kg. Bila tiga tahun ke depan kita tangkap tapi jaga WPP 714 sebagai wilayah pengembang ikan tuna dijaga, menurut orang Ambon dalam 3-4 tahun ke depan tuna bisa di atas 20 kg‎. Sekarang kakap merah di atas 6 kg, padahal dulu 1 kg-1,5 kg itu pun susah dapatnya,” jelas dia.

Tak sampai di situ, dengan sumber daya perikanan yang kembali melimpah, khususnya di wilayah timur Indonesia, kata Susi, pihaknya tengah mencari cara untuk mendistribusikan hasil perikanan tersebut ke wilayah yang kebutuhannya tinggi, seperti di Pulau Jawa.

“Persoalan berikutnya bagaimana mendatangkan dari kantong-kantong itu ke Jawa. Kita bawa Perindo, Perinus, tapi mereka punya keterbatasan, banyak pengusaha dari Jawa mulai ke sana. Ada permohonan siup (Surat Izin Usaha Perikanan) baru,” kata dia

Susi Pudjiastuti menyatakan, ia tidak puas hanya sampai di situ. Pihaknya akan terus memonitor stok sumber daya perikanan dan mencari cara untuk mendistribusikannya ke wilayah-wilayah yang permintaan hasil perikanannya tinggi.

“Tapi kita monitor, stok kita terus meningkat. Kita mencoba mendistribusikan supaya harga lebih baik. Kita bantuan media untuk monitor di media, untuk mengecek kebenarannya,” tandas dia. (Dny/Gdn)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA okezone – Asian Development Bank (ADB) mencatat, reformasi untuk meningkatkan produktivitas berdasarkan inovasi, pendidikan, dan infrastruktur dapat membantu negara berkembang di Asia dan Pasifik untuk naik tingkat ke status berpenghasilan tinggi. Hal ini pun menjadi topik bahasan khusus dalam laporan Asian Development Outlook 2017 (ADO).

“Dampak keberhasilan pembangunan Asia dan Pasifik adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya kini tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah. Para pembuat kebijakan perlu mengubah pendekatan mereka untuk mencapai penghasilan tinggi. Ini bukan Iagi masalah memakai lebih banyak sumber daya untuk tetap tumbuh, namun bahwa menjadikan perekonomian lebih produktif agar bisa naik ke tahap selanjutnya,” kata Ekonom Kepala ADB Yasuyuki Sawada dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2017).

Laporan ADB ini mencatat bahwa pada 1991, hanya 10% dari populasi Asia dan Pasifik yang tinggal di perekonomian berpenghasilan menengah. Pada 2015, angka tersebut telah meningkat hingga lebih dari 95% dari populasi kawasan ini. Hal ini didorong oleh pertumbuhan di negara berpenduduk terbanyak di kawasan ini seperti China, India, dan Indonesia.

Untuk meningkatkan produktivitas, negara-negara di kawasan Asia yang sedang berkembang perlu berfokus pada inovasi. Bila melihat berbagai negara berpenghasilan menengah yang mampu naik menjadi berpenghasilan tinggi, ADB mencatat bahwa kawasan ini memiliki akumulasi riset dan penelitian lebih dari dua setengah kali lipat dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya.

Inovasi memerlukan angkatan kerja terampil, sehingga perlu penekanan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam laporannya, ADB memperkirakan bahwa kenaikan 20% pada belanja modal manusia per kapita dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 3,1%.

Kebijakan pendidikan yang baik juga dapat mendorong kesetaraan dan menutup kesenjangan pendidikan yang lebar di antara kawasan Asia yang sedang berkembang dan perekonomian berpenghasilan tinggi, sembari mendorong inovasi dan kewirausahaan.

lnvestasi infrastruktur, terutama dalam teknologi energi dan Informasi dan komunikasi juga dapat berkontribusi bagi inovasi dan modal manusia, sehingga mempertahankan pertumbuhan di negara berpenghasilan menengah. Investasi publik satu kali dalam infrastruktur dengan nilai setara 1% produk domestik bruto. Hal ini pun dapat mengangkat keluaran (output) negara tersebut hingga 1,2% dalam 7 tahun.

ADB mencatat, rekam jejak Asia yang dinamis menunjukkan bahwa perjalanan menuju penghasilan tinggi dapat dilakukan, meskipun tidak mudah. Kelembagaan dan kebijakan yang mendukung, dan ditopang oleh stabilitas makroekonomi, dapat memperkuat pilar-pilar pertumbuhan produktivitas seperti inovasi, modal, manusia, dan infrastruktur.

(rzy)

ets-small

kompas.com: Sejumlah indikator menunjukkan roda perekonomian Indonesia selama awal 2017 bergerak relatif lebih cepat dari sebelumnya. Jika risiko eksternal dan internal bisa dikelola dengan baik, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di atas target APBN sebesar 5,1 persen.

Daya beli masyarakat yang selama 2015 dan 2016 relatif lemah, tampak mulai menguat. Hal itu terlihat dari inflasi inti yang terus meningkat pada dua bulan pertama 2017.

Inflasi inti, yang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar mulai merangkak naik sejak Januari 2017, mencapai 3,35 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pada Februari 2017, inflasi inti yoy meningkat lagi menjadi 3,41 persen.

Penyaluran kredit perbankan yang amat rendah pada 2016, juga mulai terakselerasi pada awal 2017. Per akhir Januari 2017, posisi kredit perbankan mencapai Rp 4.338,4 triliun, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit tahunan (year on year/yoy) pada Januari 2017 lebih cepat dibandingkan Desember 2016 yang sebesar 7,9 persen.

Kondisi itu menunjukkan, permintaan kredit dari sektor riil mulai meningkat, untuk kebutuhan modal kerja dan investasi.

Meningkatnya harga komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batubara juga mendorong aktivitas ekspor. Nilai ekspor nasional pada Februari 2017 sebesar 12,57 miliar dollar AS, naik 11,16 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya aktivitas sektor riil juga tercermin dari penerimaan pajak pemerintah. Realisasi penerimaan pajak selama Januari – Februari 2017 mencapai Rp 134,6 triliun, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode sama tahun 2016. Pada tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh negatif.

Di pasar keuangan dan pasar modal, geliat perekonomian juga makin terlihat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melonjak. Pada penutupan Rabu (16/3/2017) IHSG ditutup di level 5.432,38. Posisi ini naik 2,7 persen dibandingkan indeks pada awal Januari 2017 yang sebesar 5287,79.

Kenaikan IHSG mencerminkan masih tingginya kepercayaan investor baik asing maupun domestik terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah kondisi keuangan global yang belum stabil.

Geliat perekonomian tersebut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang cukup stabil. kurs rupiah misalnya, relatif stabil sejak awal Januari hingga pertengahan Maret 2017. Pada penutupan perdagangan Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) Rabu (16/3/2017), rupiah bertengger di posisi 13.375 per dollar AS.

Pada Rabu waktu AS atau Kamis (16/3/2017) dinihari WIB, Bank Sentral AS, Federal Reserve memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bp) dari 0,75 persen menjadi 1 persen.

Karena sudah diantisipasi pasar jauh-jauh hari, kenaikan Fed Funds rate tersebut tidak menimbulkan gejolak berarti. Bahkan IHSG dan kurs rupiah selama perdagangan hari ini justru menunjukkan penguatan.

Hari ini, Bank Indonesia rencananya akan mengumumkan putusan mengenai besaran suku bunga acuan, BI 7-days repo rate. BI bisa saja menaikkan atau mempertahankan BI rate. Namun, apa pun putusan BI, semoga geliat dan gairah perekonomian Indonesia terus berlanjut.

ets-small

Jakarta detik – Pemerintah Bangladesh memesan 250 kereta buatan BUMN yang bermarkas di Madiun, yaitu PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheik Hasina, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di sela-sela KTT IORA (Indian Ocean Rim Association), JCC, Selasa (7/3/2017).

Menurut Senior Manager Humas Protokoler dan PKBL PT INKA, M. Choliq, pembahasan lanjutan dengan pemerintah Bangladesh sudah dilakukan. Rencananya, kontrak pengadaan 250 kereta itu akan diteken akhir Maret atau April tahun ini.

“Mudah-mudahan akhir bulan ini atau bulan depan sudah tandatangan kontrak,” ujar Choliq kepada detikFinance, Rabu (8/3/2017).

Ini Penampakan Kereta INKA yang Bolak Balik Dipesan BangladeshFoto: Dok. PT INKA
Choliq menjelaskan, Bangladesh memesan kereta kelas eksekutif dan ekonomi. Kereta kelas eksekutif dilengkapi AC dan kipas angin. Sedangkan kelas ekonomi hanya dilengkapi kipas angin. Adapun operatornya nanti adalah BUMN Kereta Bangladesh.

“Kebetulan pemerintah Bangladesh mendukung, dan PM Bangladesh support banget,” kata Choliq.

INKA sudah tiga kali menang proyek pengadaan kereta Bangladesh. Pertama, pada 2012 INKA menang kontrak pengadaan 50 gerbong kereta senilai Rp 775 miliar.

Ini Penampakan Kereta INKA yang Bolak Balik Dipesan BangladeshFoto: Dok. PT INKA
Kedua, di 2014 INKA menang pengadaan 150 gerbong kereta senilai Rp 1,1 triliun. Ketiga, tahun ini INKA menang pengadaan 250 gerbong kereta senilai Rp 1,4 triliun.

Choliq menambahkan, jika kontrak ditandatangani sesuai rencana, maka pengiriman 250 unit kereta tahap pertama bisa berjalan akhir tahun ini.

“Yang 250 ini kalau sudah tandatangan kontrak, mudah-mudahan kita mulai kirim pertama akhir 2017, untuk 2018,” ujar Choliq.
(hns/wdl)

ets-small

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menurut Indeks Kepercayaan Konsumen dari Mastercard (Mastercard Index of Consumer Confidence) India menduduki peringkat teratas sebagai negara yang paling optimis di wilayah Asia Pasifik dalam kurun waktu semester ke-2 tahun 2016.

India bersama Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Bangladesh yang menduduki posisi lima teratas.

Secara keseluruhan, kepercayaan konsumen di Asia Pasifik tetap kuat. Hal ini ditunjukan dari stabilitas (dalam kisaran +/- 5 poin dibanding survei sebelumnya) di sembilan dari 17 negara Asia Pasifik.

Kenaikan sebesar 1,2 poin dari keseluruhan skor di semester satu 2016 menjadi 60,9 poin pada semester dua 2016, membuat kawasan Asia Pasifik berada sedikit di atas ambang nilai optimis, yaitu sebesar 60 poin.

Sementara itu, Indonesia mencatat beberapa peningkatan dalam survei kali ini. Peningkatan ini terjadi pada kelima komponen dengan kenaikan sebesar: Pandangan pada Pendapatan Reguler (81,3, +2,9), Kualitas Kehidupan (79,5, +12,7), Ekonomi (68,9, +17,4), Pekerjaan (66,5, +9,4) dan Pasar Saham (57,9, +2,9). Indeks dan laporan yang menyertainya tidak dapat ditafsirkan sebagai indikator dari kinerja keuangan Mastercard.

Namun, keseluruhan stabilitas tersebut menutupi sejumlah pergerakan yang signifikan di lima negara pada kawasan Asia Pasifik dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya.

Hong Kong, Thailand, dan Bangladesh mengalami peningkatan lebih dari 10 poin, sedangkan Malaysia dan Taiwan mengalami penurunan lebih dari 10 poin.

Bangladesh mencatat kenaikan terbesar yakni sebesar 11,2 poin menjadi 82,8 poin, sebuah peningkatan signifikan pada tingkat kepercayaan konsumen secara keseluruhan dibandingkan dengan semester satu 2016 yang mengalami kenaikan relatif kecil yakni sebesar 4,2 poin.

Kenaikan skor di Bangladesh dipicu oleh adanya peningkatan pada semua komponen, dengan peningkatan terbesar berasal dari meningkatnya ekspektasi terhadap pergerakan pasar saham (+24,6 poin).

Baik Thailand maupun Hong Kong juga mengalami kenaikan yang besar yakni sebesar 10,1 poin, dan hal tersebut menempatkan Thailand ke dalam zona optimis dan Hong Kong di zona netral.

Sementara itu, delapan dari 17 negara mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat kepercayaan dibandingkan dengan semester satu 2016.

Penurunan terbesar dalam tingkat kepercayaan tersebut dialami oleh Taiwan, diikuti oleh Malaysia, dan Myanmar. Menurut survei ini, prospek pasar saham merupakan pendorong utama dari penurunan tersebut.

Antara bulan November dan Desember 2016, sebanyak 8.723 responden berusia 18 hingga 64 tahun di 17 negara di wilayah Asia Pasifik diminta untuk memberikan pandangan mereka terhadap lima faktor perekonomian termasuk prospek perekonomian di negara mereka, prospek pekerjaan, prospek pendapatan reguler, pasar saham, serta kualitas hidup selama enam bulan ke depan.

Indeks ini dihitung dari skala 0 sampai dengan 100, dengan nol sebagai paling pesimis, 100 sebagai paling optimis, dan antara 40 sampai 60 sebagai netral.

Temuan-temuan Kunci di Asia Pasifik

  • Keseluruhan tingkat kepercayaan konsumen di wilayah Asia Pasifik tetap stabil dengan sedikit peningkatan sebesar 1,2 poin menjadi 60,9 pada semester dua 2016 dari sebelumnya sebesar 59,7 poin pada semester satu 2016, yang menyebabkan secara keseluruhan skor bergerak dari zona netral menjadi zona optimis. Jumlah negara dengan skor yang berada di bawah angka 50 sebagai garis netral tetap sama (delapan dari 17 negara) dibanding penelitian sebelumnya.
  • Bangladesh, yang mengalami peningkatan relatif kecil pada kepercayaan konsumen pada survei sebelumnya, mencatat peningkatan terbesar di antara 17 negara di kawasan Asia Pasifik dalam survei kali ini dengan peningkatan pada  kelima komponen dengan kenaikan lebih dari 10 poin pada komponen pandangan terhadap kondisi Pasar Saham (+24,6), Kualitas Kehidupan (+12,0), dan Keadaan Ekonomi (+11,7). Thailand dan Hong Kong juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan setidaknya memperoleh peningkatan sebesar 10 poin.
  • India (95,3), Myanmar (92,8), Vietnam (92,3) dan Filipina (91,6) tetap menjadi negara dengan konsumen yang sangat optimis dalam memandang prospek mereka ke depannya.
  • Penurunan tercatat terjadi di delapan dari 17 negara di Asia Pasifik, dengan penurunan paling signifikan dialami oleh Taiwan (-11,1) dan Malaysia (-10,2). Penurunan di Taiwan dan Malaysia menggeser negara-negara ini dari zona netral ke zona pesimis.

Rincian di Tingkat Masing-masing Negara

  • India (95,3) tetap berada dalam zona optimis, dengan penurunan yang relatif sedikit sebesar 2,4 poin secara keseluruhan, disebabkan oleh adanya penurunan di seluruh lima komponen, sedangkan Thailand (68,3) menghentikan pergeserannya selama dua tahun dengan mencatat peningkatan sebesar 10,1 poin di mana terjadi kenaikan pada kelima komponen dengan mendapatkan lebih dari 10 poin kenaikan pada pandangan terhadap prospek Ekonomi (+11,2), Pekerjaan (+11,1) dan Kualitas Kehidupan (+14,3).
  • Taiwan (34,2, -11,1) memperlihatkan penurunan terbesar pada tingkat kepercayaan diantara seluruh 17 negara yang disurvei. Sementara  kelima komponen mengalami penurunan, Pasar Saham (-18,3) dan Kualitas Kehidupan (-14,9) mengalami penurunan paling dalam di antara komponen lainnya.
  • Malaysia mengalami penurunan yang signifikan dibanding enam bulan yang lalu, dengan penurunan sebesar 10,2 poin menjadi 31,2, turun ke peringkat kedua terbawah di wilayah tersebut. Semua komponen di negara tersebut mengalami penurunan di mana pandangan terhadap kondisi Pasar Saham (-13,1) merupakan komponen yang paling besar berkontribusinya terhadap penurunan tersebut.
  • Singapura mengalami penurunan sebanyak 3,6 poin menjadi 30,0. Tiga komponen mengalami penurunan lebih dari 5 poin, termasuk Pendapatan Reguler (-6,5), Keadaan Ekonomi (-6,1), dan Pekerjaan (-5,2).
  • Korea (31,2, -3,0) bergerak lebih jauh ke zona dibawah 50, yang diakibatkan oleh penurunan sebesar 8,7 poin dalam kepercayaan pada pandangan pasar saham lokal (28,1), sementara pandangan ke depan di China (80,8, +4,8) terus meningkat sejak semester satu 2016 yang disebabkan oleh peningkatan di lima komponen, dengan pandangan terhadap kondisi pasar saham (+9,1) yang paling berkontribusi terhadap kenaikan tersebut.
  • Australia (46,5) tetap berada pada zona netral, mencatat kenaikan sebesar 4,2 poin dengan peningkatan pada kelima komponen, sementara Selandia Baru (62,2, +6,8) mencatat kenaikan dari zona netral ke zona optimis dibandingkan dengan survei sebelumnya, dengan memperoleh lebih dari 10 poin dalam pandangan pada Ekonomi (+12,7), Pekerjaan (+11,4), dan Kualitas Kehidupan (+10,3).
  • Vietnam (92,3, -2,5) dan Myanmar (92,8, -7,0) tetap berada pada zona sangat optimis, meskipun terdapat penurunan dari kepercayaan konsumen secara keseluruhan, yang dipimpin oleh penurunan signifikan pada komponen pasar saham (Pasar Properti bagi Myanmar yang tidak memliki pasar saham).
  • Kepercayaan konsumen di Hong Kong (42,2), Jepang (43,0) dan Sri Lanka (40,1), dimana seluruh negara ini sebelumnya berada di zona pesimis, mencatat kenaikan masing-masing sebesar 10,1 poin, 5,0 poin, dan 2,1 poin, yang menggeser ketiga negara tersebut dari zona pesimis ke zona netral.

Metodologi

Para responden diberi lima pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan selama enam bulan terhadap ekonomi, prospek pekerjaannya, pasar saham lokal, prospek pendapatan regularnya, dan kualitas kehidupannya.

Hasil dari tanggapan-tanggapan tersebut dikonversi ke dalam lima indeks komponen yang kemudian di rata-rata untuk membentuk nilai Indeks Mastercard Terhadap Kepercayaan Konsumen (MICC).

Nilai Indeks MICC dan lima nilai indeks komponen dari 0 – 100 dimana 0 mewakili sangat pesimis, 100 mewakili sangat optimis, dan 50 mewakili netral.

Tentang Indeks Mastercard terhadap Kepercayaan Konsumen

Penelitian Indeks Mastercard terhadap Kepercayaan Konsumen telah memiliki rekam jejak selama 20 tahun dari indeks-indeks kepercayaan konsumen yang dikumpulkan dari lebih 200.000 wawancara, yang belum ada bandingannya baik dalam lingkup penelitian maupun sejarah di seluruh Asia Pasifik.

Ini merupakan penelitian yang paling komprehensif dan terpanjang di wilayah tersebut.

Pada Juni 1997, indeks tersebut mengungkapkan penurunan terhadap kepercayaan konsumen, satu bulan sebelum devaluasi Baht Thai yang memicu krisis ekonomi daerah.

Pada Juni 2003, nilai indeks terhadap Pekerjaan di Hong Kong jatuh ke nilai rendah sebesar 20,0. Ini kemudian tercermin dalam tingkat pengangguran di Hong Kong, yang memuncak sebelum September 2003 sebanyak delapan persen.

Penelitian dimulai pada pertengahan pertama pada tahun 1993 dan telah dilakukan dua kali setahun.

Tujuh belas negara di Asia Pasifik yang berpartisipasi dalam penelitian: Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Mastercard Index of Consumer Confidence Data
Mastercard Index of Consumer Confidence Data – Semester 2 2016

 

ets-small

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara ‎Imam Apriyanto Putro mengatakan aset seluruh BUMN pada 2016 tumbuh 9,8 persen menjadi Rp 6.325 triliun dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 5.760 triliun.

Adapun laba dari 118 BUMN tumbuh 10,1 persen, yakni dari Rp 149 triliun pada 2015 menjadi Rp 164 triliun pada 2016.

Baca: Bertemu Inalum, Luhut Bahas Holding BUMN

”Dari sisi ekuitas, tumbuh 12,2 persen dari Rp 1.990 triliun pada 2015 menjadi Rp 2.233 triliun pada 2016, dan dari liabilitas tumbuh 8,5 persen dari Rp 3.769 triliun pada 2015 menjadi Rp 4.091 triliun pada 2016,” kata Imam dalam acara bincang media di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2017.

 

Baca:Tujuh Anak Usaha BUMN Konstruksi Akan Go Public

Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau Ebitda, menurut Imam, menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik di tengah situasi ekonomi global yang masih melambat. Pada 2015, Ebitda BUMN mencapai Rp 334 triliun. Tahun lalu, Ebitda BUMN tumbuh 11,7 persen atau mencapai Rp 373 triliun.

Belanja modal atau capex selama 2016, kata Imam, tumbuh sebesar 35 persen atau Rp 297 triliun dibanding tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 220 triliun. Adapun belanja operasional atau opex tumbuh negatif 2,8 persen, yakni dari Rp 1.561 triliun pada 2015 menjadi Rp 1.518 triliun pada 2016. “Ini agak anomali dibanding yang lain, menunjukkan adanya efisiensi,” ujar Imam.

Pendapatan BUMN tumbuh 6,1 persen pada 2016, yakni menjadi Rp 1.802 triliun dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1.669 triliun. Adapun pajak yang dibayarkan oleh BUMN mencapai Rp 167 triliun atau tumbuh 0,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 166 triliun. “Untuk dividen sama dengan yang disetorkan pada 2015, Rp 37 triliun,” kata Imam.

Pada 2016, Imam menambahkan, terdapat 16 BUMN yang mengalami kerugian. Namun data tersebut didasarkan pada angka prognosis dan belum diaudit. Imam berharap, apabila laporan keuangan dari seluruh BUMN telah rampung diaudit, jumlah BUMN yang mengalami kerugian tidak sebanyak berdasarkan data saat ini.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

ets-small

JAKARTA kontan. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin di Indonesia turun pada September 2016. Hal itu tecermin dari penurunan gini ratio September 2016 sebesar 0,003 poin menjadi 0,394 dibanding Maret 2016 atau turun 0,008 dibandingkan September 2015.

Penurunan tipis gini ratio disebabkan kenaikan lebih cepat pengeluaran per kapita pada 40% masyarakat terbawah dan menengah. Pengeluaran mereka naik lebih cepat dibandingkan pengeluaran per kapita pada 20% masyarakat teratas Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada September 2016, pengeluaran per kapita 40% masyarakat terbawah naik 4,56% year on year (yoy) dan pengeluaran per kapita 40% masyarakat menengah naik 11,69% (yoy). Sementara pengeluaran per kapita 20% masyarakat teratas hanya naik 3,83% (yoy).

BPS juga melaporkan provinsi dengan ketimpangan tertinggi ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,425, disusul Gorontalo (0,41) dan Jawa Timur (0,402). Sedangkan ketimpangan terendah ada Provinsi Bangka Belitung (0,288), yang diikuti Kalimantan Utara (0,305) dan Maluku Utara (0,309).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah bilang, lebih rendahnya kenaikan pengeluaran masyarakat atas dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya situasi perdagangan global yang belum sepenuhnya membaik. Kinerja ekspor Indonesia juga masih terbatas.

Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih dan masih di kisaran 5% hingga kuartal ketiga. “Itu yang paling berdampak utama di level atas,” kata Sairi, Rabu (1/2).

Sementara pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah naik karena pendapatan mereka naik, Kepala BPS Suhariyanto bilang, hal itu sejalan dengan survei ekonomi nasional yang menunjukkan di kelas menengah, jumlah dan persentase penduduk bekerja meningkat. “Ada geliat UMKM. Survei angkatan bekerja nasional Agustus 2016, memang ada peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri 4,77%,” tambahnya.

Kenaikan pengeluaran masyarakat menengah dan bawah juga dipengaruhi banyaknya pembangunan infrastruktur padat karya dan bantuan sosial kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya.

Sairi menambahkan, potensi pemulihan ekonomi pada tahun ini tidak serta merta memperbaiki tingkat pengeluaran masyarakat menengah bawah. Sebab, perbaikan ekonomi bisa jadi hanya meningkatkan pengeluaran masyarakat kelas atas, sehingga ketimpangan makin lebar. Pertumbuhan ekonomi biasanya dinikmati terlebih dahulu oleh masyarakat kelas atas.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mendadak berpotensi memperlebar kesenjangan. “Bisa saja dalam tempo tertentu terjadi pemulihan ekonomi, gini ratio tiba-tiba agak melebar,” katanya. Untuk itu, perlu antisipasi dengan memperkuat ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah dengan pembangunan infrastruktur, pemberian fasilitas kredit, dan bantuan sosial.

rose KECIL

INDEKS ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio nasional tercatat mengalami penyusutan dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,394 September 2016 lalu.

Hal itu disebabkan pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40% populasi terbawah dan 40% populasi menengah lebih pesat ketimbang pertumbuhan pada 20% populasi teratas.

“Lapisan penduduk ada 3, 40% terbawah, 40% kelas menengah, dan 20% teratas. Kenaikan pengeluaran per kapita untuk kelompok bawah dan menengah tumbuh lebih tinggi. 40% terbawah tumbuh 4,56%, menengah tumbuh 11,69%, dan 20% teratas tumbuh 3,83%,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/2).

Gini ratio tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada September 2014 yakni 0,414. Padahal sebelumnya secara nasional rasio ketimpangan hanya berkisar 0,378 hingga 0,388. Sejak saat itu pemerintah fokus mengagendakan penyusutan kesenjangan dalam program-programnya.

“Kuncinya ialah menurunkan ketimpangan kesempatan. Gini ratio bisa tinggi karena adanya ketimpangan kesempatan mengakses pendidikan, akses kesehatan, akses modal maupun lapangan pekerjaan,” lanjut Suhariyanto.

Ia menekankan susutnya ketimpangan tahun lalu tidak lepas dari kemajuan program pemerintah untuk mendistribusi aset, melakukan upaya legalisasi lahan, mempermudah akses modal kerja dan meningkatkan taraf pendidikan.

Di lain hal, lambatnya pertumbuhan pengeluaran masyarakat atas tahun lalu tak lepas dari gejolak global yang membuat mereka tahan konsumsi.

“Ini ada kelesuan di level atas, tentu efek situasi perdagangan global yang belum sepenuhnya recovery, ekspor kita masih terbatas, dan ya kinerja ekonomi kita sendiri belum sepenuhnya pulih. Tingkat pertumbuhan yang paling berdampak di level atas,” ucap Deputi Bidang Statistik Sosial M Sairy Habullah Sairy. (X-12)

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/90180/kelas-bawah-kian-berdaya-ketimpangan-turun/2017-02-01#sthash.bG7Qwvxn.dpuf

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.comBank Indonesia (BI) memandang Indonesia tidak akan terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.  Menurut BI, Indonesia hanya akan terkena dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, sejak dilantik pada Januari 2017 lalu, Trump sudah menerbitkan beragam kebijakan yang dipandang kontroversial.

Kebijakan kontroversial Trump tersebut antara lain keluarnya AS dari Kemitraan Trans Pasifik (TPP), pengenaan pajak kepada Meksiko, hingga larangan imigrasi bagi tujuh negara Muslim.

Kebijakan-kebijakan Trump tersebut berdampak luas bagi banyak negara di dunia.

Akan tetapi, BI memandang Indonesia tidak akan terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Trump. Mengapa demikian?

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, Indonesia cenderung akan memperoleh dampak dari China dan tidak langsung dari AS. Pasalnya, Indonesia tidak masuk pada rantai pasok China.

“Indonesia tidak akan terkena secara langsung dampak dari kebijakan Trump, tapi dari dampak tidak langsung dari China,” jelas Juda di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Kondisi Indonesia, kata Juda, berbeda dengan kondisi Singapura maupun Malaysia. Kedua negara tersebut memproduksi barang yang langsung masuk dalam rantai pasok ekspor China yang langsung diekspor ke AS.

Adapun produk ekspor Indonesia ke China, menurut Juda, lebih banyak dimanfaatkan bagi kegiatan produksi dan konsumsi di China. Dengan demikian, kebijakan Trump di AS tidak akan banyak berpengaruh ke Indonesia.

“Dibandingkan negara-negara lainnya di Asia, Indonesia paling kecil dampaknya terhadap kebijakan Trump. Sehingga, secara umum dampak kebijakan Trump ke Indonesia paling rendah,” ungkap Juda.

Emoticons0051

Jakarta detik- Periode 2016 merupakan rentang waktu yang sulit bagi banyak negara di dunia. Berulang kali ada persoalan di suatu negara menimbulkan ketidakpastian global dan menjadi sentimen negatif bagi negara lain.

Paling tidak adalah situasi terakhir yang muncul pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Serentak pasar keuangan banyak negara terkena gejolak. Meski besaran gejolaknya beragam.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil melalui situasi tersebut. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot. Tetapi tidak terjadi cukup dalam.

“Dalam beberapa bulan terakhir muncul ketidakpastian global yang cukup berat. Semua negara di dunia merasakannya tapi Indonesia cukup mampu melewatinya dengan baik,” kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia dalam acara Peluncuran Laporan Terbaru Ekonomi Indonesia di Pakarti Centre Building, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Chaves menyebutkan banyak negara yang terperosok cukup jauh dari kondisi sebelumnya, terutama negara berkembang. Bahkan seperti Brasil dan Rusia harus berjuang dari krisis ekonomi.

“Kadang-kadang hidup itu rumit,” ujar Rodrigo.

Dalam catatan Bank Dunia, Indonesia yang cukup baik melewati gejolak terlihat pada depresiasi rupiah yang terjadi hanya 3% pada kuartal terakhir di 2016. Pasar ekuitas kembali membaik walau tidak sepenuhnya, setelah mengalami penurunan sebesar 3,6%.

Inflasi masih pada kisaran yang ditetapkan, yakni sebesar 3,02%. Faktornya utamanya adalah pengendalian harga beras dan bahan bakar. Pertumbuhan ekonomi dimungkinkan mencapai 5,1% pada 2016 yang didorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pemerintah juga dianggap berhasil dalam mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan realisasi defisit 2,46% terhadap PDB pada akhir tahun. Padahal sebelumnya Bank Dunia memproyeksikan defisit mencapai 2,8% dari PDB. Ini juga tidak lepas dari optimalisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Di sisi lain, adanya perbaikan untuk kemudahan berusaha. Sebanyak 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan pemerintah berpengaruh terhadap masuknya investasi asing ke dalam negeri.

“Indonesia sudah berkomitmen untuk menjalankan reformasi, maka itu harus dilanjutkan agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” paparnya. (mkj/hns)

ets-small

Sementara itu, pengamat pasar modal Aria Santoso mengungkapkan, penguatan pasar saham RI tahun ini bakal ditopang oleh sejumlah faktor di dalam negeri. Tahun ini, pemerintah bakal kembali menerbitkan kebijakan yang lebih baik secara bertahap.

Pada awal tahun ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pertambangan, salah satunya terkait divestasi saham perusahaan tambang asing. Akan ada regulasi yang menyusul dan market akan menyesuaikan. Kami yakin pemerintah akan membuat regulasi yang dalam jangka panjang berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, sentimen dari Amerika masih terkait Donald Trump yang akan dilantik menjadi presiden ke-45 AS pada 20 Januari nanti. Di tengah kesan yang tidak terlalu bersahabat dengan pers, lanjut dia, sebagai pebisnis Trump pasti akan membuat kebijakan yang menguntungkan Amerika.

“Meski Trump sedikit congkak, dia masih berpikir jernih untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari negara-negara aliansi maupun regional. Sedangkan rencana The Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga tahun ini bertujuan menarik kembali dana ke Amerika. Itu merupakan salah satu kebijakan yang cukup mendukung kekuasaan presiden AS yang baru. Sepertinya mulai ada harapan investasi kembali ke Amerika,” kata Aria.

Meski demikian, lanjut dia, kebijakan dan regulasi yang akan dikeluarkan Indonesia untuk merespons sentimen global itu tidak akan kalah menarik. Indonesia diperkirakan mengeluarkan kebijakan yang mampu menarik investasi dari regional maupun global.

“The Fed memang diperkirakan menaikkan suku bunga secara bertahap tahun ini, namun Bank Sentral AS tersebut perlu mempertimbangkan juga kenaikannya dengan kondisi ekonomi AS. Jika suku bunga terlalu tinggi, tetapi tidak ke aktivitas riil, AS biasanya akan kembali menyesuaikan suku bunga. AS akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan tahun ini dan Indonesia bisa mengantisipasi. Indonesia masih punya strategi untuk menarik investor global,” ujar Aria.

Menurut Aria, hingga kuartal I tahun ini, masih ada kemungkinan penurunan IHSG terlebih dahulu menuju level 5.200-5.230, yang bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli saat harga saham terkoreksi. Dalam jangka pendek ini, ada tiga sektor yang diperkirakan prospektif, yakni perbankan, sektor barang konsumsi, dan aneka industri.

Sementara itu, dalam jangka panjang, sektor konstruksi, infrastruktur, dan semen bakal lebih prospektif, didorong kebijakan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur. (bersambung)

http://id.beritasatu.com/home/trump-akan-perbaiki-ekonomi/155293
Sumber : INVESTOR DAILY

doraemon

 

Jakarta ID- Perolehan devisa sektor pariwisata pada 2016 diperkirakan mencapai Rp 184 triliun atau melampaui target Rp 172 triliun. Alhasil, kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) akan naik menjadi 11,5% dari target awal 11%.

“Kami targetkan penerimaan devisa Rp 172 triliun pada tahun ini. Tapi sepertinya akan terlampaui dan mencapai Rp 184 triliun. Jadi lebih besar Rp 12 triliun dari target awal,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Rabu (21/12).

Arief menyebutkan, pencapaian hingga Oktober 2016 telah melampaui target Kementerian Pariwisata (Kemenpar). “Jadi year to date-nya sudah melampaui target. Prognosa kami, perolehan devisa akan overtarget di angka Rp 184 triliun,” tutur dia.

Perolehan devisa tersebut, kata Arief, naik 27,78% dari tahun lalu Rp 144 triliun. Peningkatan tersebut membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional juga naik dari 10% pada 2015 menjadi 11,5% pada tahun ini.

Dia menerangkan, devisa tersebut akan didapatkan dari 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang tahun ini. Hingga akhir Oktober 2016, jumlah kunjungan wisman ke Tanah Air telah mencapai 9,40 juta, atau 102,2% dari target year to date yang ditetapkan pemerintah sebanyak 9,2 juta kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi 15 juta kunjungan, dengan devisa yang dihasilkan Rp 200 triliun. Kontribusi terhadap PDB pun ditargetkan naik menjadi 13% dan indeks daya saing (WEF) akan membaik menjadi rangking 40 dari saat ini 50.

Sementara itu, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2017 ditargetkan 265 juta, atau naik dari estimasi tahun ini 260 juta orang.

 

 

Eva Fitriani/HK

Investor Daily

rose KECIL

Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (the Fed) telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25 bps. Saat ini, suku bunga acuan the Fed dipatok sebesar 0,75%.

Kenaikan suku bunga The Fed ini pun tidak begitu berdampak pada gejolak pasar yang terjadi di Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, hal ini salah satunya disebabkan karena pondasi ekonomi Indonesia yang sudah cukup kuat.

“Sekarang kita sudah cukup baik kan, berarti ekonomi kita cukup bagus,” kata Luhut di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (16/12/2016) malam.

The Fed pun berencana akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2017 mendatang. Menurut Luhut, hal ini tidak begitu menjadi kekhawatiran. Hanya saja, pemerintah tetap harus berhati-hati dengan rencana the Fed tersebut.

“Ya enggak apa-apa. Kita buktikan bahwa kita baik dan ke depan kita harus tetap lebih hati-hati supaya kita bagus. (Harus ada) efisiensi, kesederhanaan, penghematan di kiri kanan dan jangan ribut-ribut,” tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/12/17/20/1569044/fed-rate-bakal-naik-lagi-luhut-ekonomi-kita-cukup-bagus
Sumber : OKEZONE.COM

spiral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Indonesia telah mencatat sejarah dalam hal kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) dari Bank Dunia.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, deregulasi yang dilakukan Pemerintah RI membuahkan hasil, peringkat Indonesia naik 15 peringkat dan kini di peringkat 91 dari sebelumnya di posisi 106.

‎”Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank,” ujar Thomas, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sebelumnya, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 naik 8 peringkat dari posisi 122, kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 109.

‎Menurut Thomas, paket kebijakan ekonomi jilid I – XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan menjadi instrumen mendorong kenaikan peringkat tersebut.

“Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut,” ucapnya.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, bahwa Indonesia masuk dalam top reformers karena kerjasama seluruh kementerian dan lembaga sehingga berdampak positif pada peningkatan peringkat di tujuh indikator kemudahan berusaha.

“Koordinasi lebih erat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terakit termasuk daerah merupakan faktor yang krusial,” ujar Farah.

ets-small

Jakarta beritasatu- CEO Lippo Group James Riady memercayai bahwa ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh. Dengan demikian, Indonesia juga akan terus maju. Namun, pertumbuhan itu akan terancam bila regulasi yang dibuat pemerintah tak berpihak pada dunia usaha.

Hal tersebut dikemukakan James saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Sabtu (19/11).

“”Ekonomi dunia 24 persen itu Amerika,

kue Eropa keseluruhan 22 persen,

keseluruhan kue dari Jepang itu 5 persen,

Asia Tenggara 3,3 persen. Di Asia Tenggara itu 50 persen dari penduduknya dan saya yakin 50 persen dari kekayaannya itu di Indonesia. Amerika sekarang ini banyak masalah, masalah ekonomi banyak sekali. Eropa 10 tahun yang akan datang sulit, Jepang penduduknya terus menua. Amerika Latin dan Afrika bermasalah. Cuma satu tempat pertumbuhannya yang baik itu Asia Tenggara dan Indonesia memimpin,” katanya.

Namun, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan terancam jika akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu kebijakan pemerintah yang salah, sehingga menghasilkan regulasi yang juga tidak berpihak pada dunia usaha.

“Akar dari semua masalah adalah kebijakan pemerintah yang salah. Regulasi itu kan dari kebijakan. Jadi kalau kebijakannya salah, semuanya salah. Kalau semuanya beres, risiko berdagang lebih kecil, risiko perbankan lebih kecil. Akhirnya lebih gampang dapat uang dan membayar kembali kepada bank,” ujar James.

Kebijakan yang salah, lanjutnya, akan menghambat tumbuhnya entrepreneur baru. Padahal, keberadaannya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Tanah Air.

“Apa yang menjadi masalah terbesar entrepreneurship ini? Kembali kebijakan pemerintah dengan aturan yang berbelit menjadikan sang entrepreneur terlalu besar risikonya untuk memulai sesuatu. Mendirikan perusahaan lama, orang jadi tidak berani. Apalagi, melihat banyak yang gagal,” jelasnya.

Oleh karena itu, James mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga NU atau Nahdliyin mendesak pemerintah untuk membenahi kebijakan yang menyulitkan dan kerap menjadi sumber dari korupsi. Pemerintah setidaknya harus memastikan semua lembaga yang ada berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak menyulitkan berkembangnya para wirausaha baru.

“Kita semua ini harus mendesak pemerintah (membuat) kebijakan yang benar. Ini kanker utama bangsa, bukan korupsi. Ada korupsi karena kebijakannya yang salah memberi itu semua,” katanya.

 

 

Novi Setuningsih/AB

Suara Pembaruan

ets-small

JAKARTA . Bank Indonesia menilai peningkatan peringkat Indonesia dalam survei Ease on Doing Business (EoDB) 2017 yang dilansir World Bank merupakan bukti keberhasilan reformasi struktural. Bank sentral memberi poin khusus kepada Jakarta dan Surabaya dalam capaian prestasi tersebut.

Gubernur BI Agus Martowardojo menungkapkan kenaikan rating Indonesia sebanyak 15 peringkat dari 106 menjadi 91 posisi merupakan cerminan dari pembenahan yang dilakukan di sisi baik fiskal maupun moneter.

“Saya sambut baik memang ini sejalan  dengan reformasi kita. Kalau sekarang bisa sampai di bawah 100 itu suatu langkah baik bagi Indonesia. itu adalah langkah untuk Indonesia bisa tumbuh secara kuat dan berkesinambungan,” ujarnya dalam pelantikan Kepala PPATK di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (26/10).

Gubernur BI menyampaikan capaian itu juga membuktikan kerja sama antar institusi di Indonesia berfungsi dengan efektif, yakni antar kementerian/lembaga, antar lembaga negara serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Bukan hanya di pusat, tapi juga daerah, khususnya Jakarta dan Surabaya. Jadi untuk Jakarta dan Surabaya memang banyak berperan untuk peningkatan peringkat dalam EoDB itu,” ungkap Agus.

http://finansial.bisnis.com/read/20161026/9/596132/peringkat-kemudahan-berbisnis-membaik-bi-nlai-reformasi-struktural-sukses
Sumber : BISNIS.COM

ets-small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Kinerja ekspor Indonesia kembali terpuruk setelah hanya mencatatakan nilai US$12,51 miliar pada September lalu. Capaian ekspor tersebut turun dari perolehan bulan sebelumnya yang sebesar US$12,74 miliar, maupun dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$12,58 miliar.

Secara kumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kinerja ekspor Indonesia dalam sembilan bulan terakhir mencapai US$104,36 miliar, turun 9,4 persen dibandingkan raupan Januari-September 2015 yang sebesar US$115,2 miliar.

Penurunan ekspor terjadi untuk pengiriman minyak dan gas (migas) maupun komoditas non-migas. Ekspor migas membukukan nilai US$1,06 miliar, turun dari pencapaian bulan sebelumnya US$1,13 miliar maupun dibandingkan dengan ekspor September 2015 yang mencapai US$1,45 miliar.

Perolahan ekspor non-migas September menggenapi kinerja delapan bulan sebelumnya, sehingga ekspor non-migas total menyumbang US$9,69 miliar atau anjlok 32,6 persen dibandingkan  periode yang sama tahun lalu.

Sementara ekspor non-migas, selama 30 hari di bulan September lalu meraup nilai US$11,45 miliar. Nilainya menyusut jika dibandingkan perolehan Agustus yang sebesar US$11,6 miliar maupun September 2015 yang mencapai US$11,13 miliar.

Apabila dijumlahkan sejak awal tahun, ekspor non-migas hingga akhir bulan kesembilan mencapai US$94,66 miliar, turun 6 persen dari Januari-September tahun lalu yang mencapai US$100,8 miliar.

Dalam situs resminya, BPS menjabarkan, mayoritas kelompok barang non-migas mengalami penurunan ekspor pada September. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok barang perhiasan atau permata yang anjlok 25 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Diikuti dengan ekspor bijih, kerak dan abu logam yang minus 10 persen, kelompok biji-bijian berminyak negatif 78 persen, dan barang-barang rajutan turun 9,6 persen.

Demikian pula untuk tahun kalender, di mana ekspor kelompok lemak dan minyak nabati turun 14 persen, karet dan barang dari karet turun 10,5 persen, benda-benda dari baja negatif 15 persen, timah anjlok 19,6 persen, mesin/peralatan listrik melemah 6,7 persen, serta biji-bijian berminyak dan barang rajutan masing-masing turun 7 persen dan 1,9 persen.

Ekspor nonmigas terbesar masih ke

Amerika Serikat, yakni mencapai US$1,36 miliar, disusul ke

China US$1,35 miliar dan

Jepang US$1,11 miliar. Ketiga negara itu berkontribusi sebesar 33,28 persen dari total nilai ekspor September. Sementara ekspor ke 28 negara anggota

Uni Eropa sebesar US$1,22 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-September 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$18,86 miliar (18,07 persen), diikuti Jawa Timur US$13,96 miliar (13,38 persen) dan Kalimantan Timur US$9,92  miliar (9,50 persen).

(ags)

ets-small

 

Jakarta detik- Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen pada kuartal III-2016 sebesar 112,5, atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 111,6. Ini menunjukkan, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2016 akan lebih baik.

“Pada kuartal III indeks keyakinan konsumen naik,” ungkap Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, dalam jumpa pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Komponen pendorongnya adalah dari sisi penghasilan sekarang, yang mayoritas konsumen menganggap cukup. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama, seperti perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan peralatan elektronik dianggap pesimistis.

“Mereka masih pada level pesimistis untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dan pembelian barang tahan lama, walaupun sebenarnya ada perbaikan dari 94 menjadi 95,” terangnya.

Hendy menjelaskan, dengan posisi indeks tersebut, maka diproyeksikan konsumsi rumah tangga akan meningkat pada kuartal III-2016. Tercatat pada kuartal II-2016, dengan indeks 111,6 maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,04%.

“Dengan indikator ini, maka dapat diasumsikan konsumsi rumah tangga bisa lebih tinggi dari kuartal II,” ujar Hendy.

Survei konsumen BI sudah dimulai sejak lama, mengingat sebenarnya konsumsi rumah tangga memegang porsi sangat besar atas perekonomian Indonesia. Pada tahun lalu porsinya mencapai 55,9%.

Beberapa indikator yang ingin dicapai dari survei adalah terkait arah perkembangan konsumsi rumah tangga, ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi ke depan dan kondisi stabilitas sistem keuangan rumah tangga.

Pelaksanaan survei, meliputi 4.600 responden dari 18 kota pada 18 provinsi. Pemilihan kota mempertimbangkan peran konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan keterwakilan wilayah.(mkl/wdl)

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Agustus 2016 sebanyak 1,03 juta kunjungan. Kunjungan wisman didominasi oleh turis asal China.

Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto menyampaikan, jumlah wisman yang berasal dari China ada sebanyak 151.054 kunjungan.

Berturut-turut setelahnya yaitu dari Australia (105.754 kunjungan), Singapura (100.383 kunjungan), Malaysia (99.313 kunjungan) serta Jepang (56.831 kunjungan).

“Memang turis dari China ini paling besar, dan sebetulnya kalau dilihat perkembangannya bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain,” kata Kecuk di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Lebih jauh dia menjelaskan, bertumbuhnya wisman asal China ke berbagai destinasi dunia termasuk Indonesia ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi China yang masih lumayan tinggi. Selain itu ada juga kenaikan pendapatan per kapita penduduk China.

“Pertanyaannya turis-turis asal China ini betul-betul turis atau pekerja? Sebagian besar adalah turis. Yang nampak adalah turis,” kata Kecuk.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya baru saja berkunjung ke Sulawesi Utara. Dan memang kata Kecuk, ternyata saat ini banyak sekali penerbangan langsung (direct flight) dari daerah-daerah di China ke beberapa provinsi di Indonesia.

“Itu hanya sekadar contoh di Sulawesi Utara. Bisa ditelusuri lagi di berbagai provinsi. Jadi turis yang tercatat ini memang betul-betul turis, bukan pekerja (dari China),” kata Kecuk.

Kecuk mengatakan kunjungan wisman bulan Agustus yang mencapai 1,03 juta ini merupakan rekor kedua setelah pada Juli lalu juga menembus satu juta kunjungan.

Dengan capaian ini, maka jumlah kunjungan wisman dari Januari-Agustus 2016 mencapai 7,4 juta kunjungan.

“Data kunjugan wisman ini menggembirakan. Ini akan berdampak positif terhadap komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena tercatat sebagai ekspor jasa. Ke depan Indonesia harus memasarkan dengan lebih bagus, supaya lebih banyak wisman datang,” ucap Kecuk.

ets-small

cnbc.com: There’s more to Asia’s vast economy than just China and Singapore, both linchpins of regional growth.

Indonesia is slowly but surely cementing a reputation as a standout in the global economy, aided by a strong domestic economy and a government embracing pro-market reforms. With that in mind, the country recently saw its strongest growth in more than three years.

“Indonesia has been one of the stronger performing EM countries this year outside of countries like Brazil,” Clayton Fresk, portfolio manager at Stadion Money Management, which is based in Watkinsville, Georgia, and manages nearly $4 billion in assets, told CNBC recently.

“After experiencing a stable decline in [growth] since 2010 through mid-2015, that trend has reversed and the country is seeing small improvements in that reading over the past year,” Fresk added, with employment on the rise and interest rates on the wane.

As China’s slowing growth spills over into other developing economies in the region, Indonesia is gravitating above the turmoil. Earlier this year, the International Monetary Fund’s mission chief for Indonesiagave the government credit for its economic competence, and expects its economy to grow by 5 percent this year.

Analysts say Indonesia’s success is all the more impressive as major economies around the world continue to hew to loose monetary policies — which haven’t gotten them much bang for their buck — and developing economies struggle.

“Against this backdrop it is hard to find structural and sustainable growth stories,” Smriti Shekhar, portfolio manager with NN Investment Partners’ equity markets group told CNBC in a recent interview.

Indonesia’s vast population exhibits favorable demographics such as high life expectancy and fertility rates. Investors also like growth prospects, fiscal discipline and relatively low inflation of around 3-5 percent, making the country what Shekhar calls a “standout as an attractive market.”

Indonesia’s reform credentials have also stood out in 2016 with a new government, improved economic fundamentals, tax reform and the appointment of a credible new finance minister who was a former IMF official.

Foreign investors have lapped up Indonesian bonds at a very high rate — at least 40 percent, according to recent data — underscoring how the country’s relative attractiveness, but stoking concerns with the country’s officials. In a research note to clients this week, Bank of America-Merrill Lynch recommended maintaining exposure to long-dated Indonesian debt, based on “a supportive stance from global central banks” boosting the attractiveness of emerging government bonds.

A new tax amnesty plan rolled out in July is enhancing the reputation of the government of President Joko Widodo for solid management — and reaping it a windfall in tax revenue. Thus far, the amount collected has exceeded $350 billion, or about 9 percent of the total targeted by Indonesia’s central bank.

“Given the current pace, overseas repatriated assets could reach $10 billion or above as the scheme is completed next year,” Anthony Chan, Hong Kong-based Asian sovereign strategist at AB told CNBC recently.

That amount “would represent a very significant capital inflow into the country to support the Indoneisan rupiah,” the country’s currency, he added.

Indonesia’s young and vibrant population is another reason why investors see upside, especially when compared to the aging societies of the West and Japan.

Approximately 67 percent of Indonesia’s population is between 15 and 64 years old, according to World Bank data, putting the country’s average age at less than 30.

Although growth per capita is lower than that of China and neighboring Malaysia, a young aspirational middle class could provide a long runway for growth within the country.

Consumption is key for Indonesia, as well, with analysts citing substantial scope for urbanization and mortgage penetration and providing long-term growth options for many industries. The country also boasts a powerful combination of high savings and investment ratios, key for economic growth.

“While volatility will be a given, we are constructive on the Indonesian market,” said NN Investment’s Shekhar.

 

ets-small

Jakarta detik-Terminal Petikemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 secara resmi telah mulai beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya menyatakan, terminal ini memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektar (Ha) dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS).

Terminal diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas I3.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150.000 DWT.

“Terminal Petikemas Kalibaru mampu untuk menampung kapal besar dari Eropa, Asia Timur bisa langsung masuk ke Priok tanpa harus mampir ke negara lain,” ungkap Elvyn dalam sambutannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/6/2016)

Elvyn menuturkan, perlunya membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus petikemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapasitas penanganan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang semula berkisar 5 juta TEUs tahun pada tahun 2009-2010, ditanggulangi dalam jangka pendek dengan melakukan konfigurasi terminal, penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta TEUs/tahun.

“Dalam jangka panjang, kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah sebesar 11,5 juta TEUs/tahun setelah keseluruhan Terminal Kalibaru selesai,” ujarnya.

Terminal Petikemas Kalibaru merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 Terminal Kalibaru akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 Terminal Kalibaru. Ketika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

(mkl/drk)

Emoticons0051

Jakarta detik-Besok New Priok Container Terminal (NPCT) 1 milik PT Pelindo II, akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk persiapan peresmian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meninjau ke lokasi pelabuhan tersebut.

“Ya Insya Allah besok Presiden 8.30 WIB akan ke sini meresmikan pelabuhan di Kali Baru ini. Satu operasinya kan sudah jalan dan ini bagian dari menandai suatu spirit kita ingin menjadikan Priok riil hub. Karena kita masih harus berkompetisi dengan negara tetangga,” ujar Budi di Pelabuhan Peti Kemas NPCT 1, Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (12/9/2016).

Budi berharap pelabuhan baru ini bisa menjadi pelabuhan kelas Internasional, tempat persinggahan kapal-kapal besar. Nantinya, semua kegiatan transhipment atau bongkar muat kapal besar ke seluruh daerah di Indonesia harus melewati NPCT 1. Pembangunan NPCT 1, menurut Budi juga merupakan realisasi konsep tol laut.

“Banyak tugas kita bersama untuk menuju arah itu, tidak ringan tapi dengan suatu kesungguhan mandat dan visi presiden untuk menjadikan konektivitas menjadi tujuan dari konektivitas nasional. Bagaimana kapal-kapal, barang-barang yang mau menuju luar jakarta bisa ke Sumatera, Kalimantan, daerah lain, itu bukan dari pelabuhan lain tapi dari Priok,” papar Budi.

“Yaitu di sini mesti riil hub. Jadi riil hub itu begini, ada barang mau ke Palembang mau ke Lampung, sekarang itu bukan lewat Priok tapi lewat negara lain. Iya semua harus di sini, domestik dan internasional domestik,” imbuh Budi, saat meninjau persiapan peresmian NPCT 1 yang akan dilakukan Selasa besok oleh Jokowi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, berharap NPCT 1 menjadi terobosan terminal peti kemas modern baru di Indonesia. NPCT 1 menurut Elvyn, mampu menerima kapal-kapal besar di atas 10 ribu dan di atas 10 TEUs.

“Ini adalah satu pelabuhan yang disiapkan modern dengan peralatan yang canggih yang memenuhi standar internasional yang di era yang sekarang. Kita harap NPCT 1 ini menjadi era baru pengelolaan pelabuhan modern Indonesia karena akan mampu menerima kapal-kapal yang besar di atas 10.000 DWT dan di atas 10.000 TEUs dengan kedalaman mencapai 16 meter. Jadi saya ingin mengatakan mudah-mudahan ini menjadi awal di era baru pengelolaan pelabuhan modern berkelas dunia internasional di indonesia,” jelas Elvyn.

Untuk pengoperasian NPCT1, Pelindo II menggandeng operator kapal dan pelabuhan dunia seperti Mitsui & Co Ltd. (Mitsui), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) dan PSA International Pte Ltd (PSA).

(wdl/wdl)

Emoticons0051

the interpreter: The business press is full of dire predictions about sudden capital outflows from emerging economies, with a growing list of ‘fragile’ countries. Few commentators can resist making some reference to the disastrous 1997-98 Asian crisis, just to add an element of frisson to the story. But a repeat of 97-98 is extremely unlikely.

In recent years, particularly after the 2008 global financial crisis, we’ve come to revise our understanding of the Asian crisis.

Initial explanations identified the key cause as ‘crony capitalism’: monopolistic chaebols in South Korea, self-interested financiers in Thailand and the Soeharto clan in Indonesia.

These early explanations also blamed dirigiste economic policies, at variance with the internationally fashionableWashington Consensus. If a country was in trouble, it must be because it had strayed from the free market path. To restore order, budgets should be cut back and interest rates raised.

The 2008 global financial crisis showed that even advanced economies can get into trouble. Perhaps the best demonstration of the rethink was that the remedial policies of 2008 were, in general, the polar opposite of those practised in 1998.

The revised narrative of the Asian crisis gives a central role to the grossly excessive capital inflows in the five years prior to the crisis. At the time capital flows were widely seen as unambiguously beneficial. The IMF tried to have free capital flows written into its articles, accorded the same status as free trade. Any policy measure which tried to manage or limit these inflows was roundly condemned as ‘capital controls’.

The graph in this post tells the story. In the early 1990s, global financial integration brought a flood of capital into the fast-growing emerging economies.

Thailand, the first domino to fall, had inflows equal to 13% of GDP in 1996. As a result, the exchange rate came under inexorable upward pressure. This, together with the inflow-fueled booming economy, opened up the external deficit to 6% of GDP.

With an uncompetitive exchange rate and an asset price boom, Thailand was a house of cards, set up for a fall. Its neophyte financial regulators were not up to the task of protecting it. When the baht went into freefall in mid 1997, the contagion spread first to Indonesia and then Korea, which had both also been the recipients of excessive capital inflow.

There is much more to this story (particularly the inadequacy of the IMF-led rescue operations). But the point to be made here is that pro-cyclical volatile international capital flows played a central role in the Asian crisis.

How does this relate to today’s fragile emerging market economies?

Financial flows to emerging economies are now larger than in the 1990s and just as volatile (again, look at the graph). But most of the emerging economies have learned the lesson.

Indonesia provides an example. Having been singled out by financial markets as a member of the ‘fragile five,’ Indonesia trimmed the budget deficit by reducing petroleum subsidies, tweaked its interest rates higher, allowed the exchange rate to depreciate significantly, allowed the slowing economy to improve the external deficit, and backtracked on some of the economically dubious policies that accompany pre-election populism. Similarly, India and Brazil have tweaked policies to reduce vulnerabilities.

In short, most emerging economies are in far better shape than in 1997: scarred, wiser and far more experienced.

Can the same thing be said about the foreign providers of the capital? To make sense of the global financial sector’s current on/off capital flows, we have to understand that their country-specific knowledge is shallow. Portfolio managers are guided by simple rules of thumb, with their main attention focused on other players in the same market: when their fellow lemmings start running in the opposite direction, everyone wants to be immediately behind the pack leader.

The rules of thumb are crude. They include simple limits on external deficits, budget deficits, foreign debt and inflation. This crude evaluation system disciplines behaviour in emerging economies, perhaps unnecessarily. Bolder policies might boost infrastructure spending and speed growth. But most emerging-economy policy-makers accept that global markets won’t understand the subtle detail of more optimal policies — one day the lemmings will be spooked and run, taking their money with them.

Not all countries accept this externally dictated discipline. Countries like Argentina and Turkey are walking a tightrope. If, like Thailand, you want to have a political crisis, you need to be running an external surplus (as Thailand is). If you want to administer a huge credit stimulus that raises domestic debt sharply (as China did in 2009, saving the world from a much deeper recession), then you need a government with untrammeled policy powers, capital controls, an external surplus, and more foreign reserves than it knows what to do with.

Most emerging economies, however, accept the discipline. Their best tactic is to loudly proclaim their own virtuous prudence in the hope that foreign investors learn that emerging markets are not all the same.

This is not an ideal world. Over time, emerging markets need to find more ‘patient’ capital, such as foreign direct investment and long-term bond-holders. When they do, this will give them the freedom to actively discourage the volatile short-term capital flows that have proven so damaging.

spiral

Direktur Utama PT Bank Sinarmas (BSIM) Tbk Freenyan Liwang mencatat, sejak melakukan pencatatan saham perdana atau IPO pada akhir Desember 2010 lalu, BSIM berhasil catatkan kenaikan harga saham sebesar 421 persen. Kenaikan ini juga diiringi oleh kapitalisasi pasar yang saat ini melebihi Rp11 triliun.

“Pada Desember 2010 kita IPO dan harta per lembar sahamnya Rp150 dan harga tertinggi Rp850, kalau kemarin hartanya Rp770. Dalam waktu hampir enam tahun saham meningkat hampir lima kali,” jelasnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Kenaikan saham ini diyakini juga akan dirasakan oleh perusahaan lainnya. Bahkan, diyakini Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan menjadi salah satu pasar saham terbesar di dunia.

“Kalau ini terus berlanjut kita yakin Bursa Efek akan menjadi yang terbesar di dunia,” tutupnya.

Seperti diketahui, berkat adanya tax amnesty, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia cenderung meningkat. Bahkan, pasar modal Indonesia mencatatkan beberapa rekor sejak Juli lalu.

http://economy.okezone.com/read/2016/09/07/278/1483331/meningkat-421-bsim-yakin-bei-jadi-pasar-modal-terbesar-di-dunia
Sumber : OKEZONE.COM

doraemon

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada bulan Juli 2016 tercatat mencapai 1,03 juta kunjungan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menuturkan, pencapaian ini merupakan rekor, karena baru pertama kalinya dalam sejarah kunjungan wisman tembus satu juta.

“Ini sejarah baru jumlah wisman masuk ke Indonesia. Ini tertinggi yang pernah ada. Pertama kalinya melewati satu juta dalam satu bulan. Ini merupakan sejarah baru kita. Kita apresiasi Kementerian Pariwisata dan lainnya,” ungkap Sasmito dalam paparan di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Sasmito mengatakan, dibandingkan Juli 2015 terjadi kenaikan kunjungan wisman sebesar 17,68 persen.

Pada Juli 2015, jumlah kunjungan wisman masuk ke Indonesia sebanyak 877.600 kunjungan.

Adapun dibandingkan Juni 2016, terjadi kenaikan kunjungan wisman sebesar 20,42 persen. Pada Juni 2016, jumlah kunjungan wisman masuk ke Indonesia tercatat 857.700 kunjungan.

Sasmito menjelaskan, mayoritas wisman pada Juli 2016 masuk melalui 19 pintu utama, yakni sebanyak 968.216 kunjungan. Hanya 25.735 kunjungan yang melalui pos lintas batas, dan 38.790 kunjungan melalui pintu lain.

“Ada beberapa penyebab kunjungan Juli tembus sejuta, antara lain kampanye ke berbagai negara dan juga destinasi wisata yang lebih atraktif,” imbuh Sasmito.

Menurut kebangsaan, lima besar kunjungan wisman berasal dari Tiongkok (153.934 kunjungan), Australia (122.866 kunjungan), Singapura (94.187 kunjungan), Malaysia (90.479 kunjungan), dan Jepang (41.100 kunjungan).

dollar small

JAKARTA. Aktivitas manufaktur Indonesia akan tumbuh pada bulan Agustus setelah berkontraksi pada Juli ditopang oleh peningkatan arus masuk bisnis baru, menurut Markit Economics.

Markit Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada Agustus naik ke level 50,4 dari 48,4 pada bulan sebelumnya. Angka di atas level 50 berarti menunjukkan ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menandakan kontraksi.

Kenaikan tersebut mencerminkan ekspansi pada pesanan baru, produksi dan stok pembelian, serta volume pesanan pada Agustus.

Namun di sisi lain, angka lapangan pekerjaan kembali menurun.

Mengomentari data survei indeks manufaktur Indonesia, Ekonom HIS Markit Pollyanna De Lima mengatakan kembalinya pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada Agustus merupakan tanda yang positif, terutama setelah penurunan pada Juli menimbulkan kekhawatiran mulainya tren penurunan.

Data survei (juga) mengindikasikan bahwa perusahaan tanpa diragukan berhati-hati dalam hal prospek jangka pendek untuk lapangan pekerjaan baru dan produksi, seperti ditunjukkan oleh berkurangnya angka payroll, jelasnya, seperti dikutip dari Markit Economics, Kamis (1/9/2016)..

Lebih lanjut diungkapkan olehnya, IHS Markit berharap pertumbuhan PDB di Indonesia dapat naik dari 4,8% pada 2015 menjadi 5,1% tahun ini dengan antisipasi tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk mendukung konsumsi swasta.

http://finansial.bisnis.com/read/20160901/9/580341/pmi-manufaktur-aktivitas-industri-indonesia-tumbuh-pada-agustus
Sumber : BISNIS.COM

 

 

 

Jakarta kontan. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia kembali mengalami perbaikan. Namun, perbaikan tersebut masih berjalan lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397. Angka ini menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,402 dan dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,408.

“Artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada Maret 2015 hingga Maret 2016,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (18/8).

Adapun Gini Ratio di daerah perkotaan menunjukkan penurunan. Pada Maret 2016, Gini Ratio perkotaan sebesar 0,41, menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,419, yang juga menurun dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,428.

Begitu juga dengan Gini Ratio di perdesaan. Pada Maret 2016, Gini Ratio sebesar 0,327, menurun dari September 2015 yang sebesar 0,329, yang juga menurun diibanding Maret 2015 yang sebesar 0,334.

Perbaikan Gini Ratio ini terjadi karena adanya peningkatan distribusi pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Pada Maret 2016, distribusi pengeluaran kelompok ini sebesar 36,09%, meningkat dari September 2015 yang sebesar 34,70% dan dibanding Maret 2015 34,65%.

Sayangnya, distribusi pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sebesar 17,02%, menurun dibanding September 2015 sebesar 17,45% dan menurun dibanding Maret 2015 yang sebesar 17,10%.

Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi pada Maret 2016 sebesar 46,89%, turun dibanding September 2015 yang sebesar 47,84%. Tetapi meningkat dibanding Maret 2015 yang sebesar 48,25%.

dollar small

JAKARTA. Meski banyak gebrakan di sektor perikanan, Presiden Joko Widodo  masih tidak puas dengan pengembangan industri perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, ia memerintahkan 25 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengembangan sektor perikanan.

Lewat Instruksi Presiden No 7/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang diteken 22 Agustus 2016, Presiden menginstruksikan agar sejumlah instansi mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendorong percepatan pembangunan industri perikanan. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, Presiden memerintahkan dua hal.

Pertama, segera mengevaluasi peraturan penghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan dan tambak garam nasional. Kedua, segera menyusun peta jalan pengembangan industri perikanan, menetapkan lokasi, beserta masterplanpengembangan kawasan industri perikanan.

Bisa jadi, instruksi Presiden ini menjawab kegelisahan banyak pelaku usaha di sektor perikanan dua tahun terakhir. Kebijakan Menteri Susi yang lebih banyak membenahi sektor hulu dan penertiban penangkapan ikan berdampak pada industri hilir. Industri pengolahan ikan kesulitan pasokan bahan baku. Eksportir susah mengangkut ikan karena aturan transhipment.

Karena itu, Thomas Darmawan, Ketua Bidang Perikanan Apindo menyambut positif penerbitan inpres itu. “Selama ini, KKP sudah menyelesaikan permasalahan illegal fishing dan juga pencurian bahan bakar. Sayangnya, KKP lamban mengembangkan usaha di sektor perikanan,” tuturnya pada KONTAN, Kamis (25/8).

Segera menindaklanjuti

Thomas berharap KKP mengevaluasi efektivitas beberapa kebijakan, khususnya ada solusi atas kebijakan itu. Contohnya, pelarangan pemakaian pukat sebagai alat tangkap ikan. “Harus dipertimbangkan, alat ganti tangkapnya apa?” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyinkronkan aturan pusat dan daerah supaya pelaku usaha tidak lagi memanipulasi. Contohnya, banyak pemilik kapal turunkan ukuran badan kapal karena perbedaan aturan.

Aturan lain yang perlu ditinjau adalah kenaikan tarif PNBP sektor perikanan. “Kenaikannya 1.000%. Masalahnya, kapal belum operasi sudah ditarik, diijon. Ini memberatkan,” kata Thomas.

Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan berharap KKP cepat merespon instruksi Presiden itu dengan meninjau ulang aturan yang menghambat pengembangan industri perikanan. Salah satunya aturan soal bongkar muatan di tengah laut (transhipment). “Buka kembali dengan pengawalan ketat,” ungkapnya.

Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan enggan berkomentar atas instruksi tersebut. “Silakan langsung menghubungi Bu Susi,” ujarnya. KONTAN sudah meminta tanggapan lewat pesan tertulis pada Menteri Susi, tetapi tidak ada balasan.

Emoticons0051

[PARAPAT] SP: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Danau Toba mempunyai potensi besar untuk berkembang pesat dalam industri pariwisata berskala internasional.

“Danau Toba sudah dikenal masyarakat internasional. Pariwisata ini harus didukung, dan paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding sektor lain,” ujar Presiden di hadapan tokoh masyarakat di Parapat.

Presiden meminta, tokoh masyarakat, adat maupun budaya untuk turut memberikan pengarahan kepada masyarakat, sebab perubahan kultur memang harus dilakukan.

“Masyarakat harus mampu melayani wisatawan yang datang ke Danau Toba. Yang dikembangkan adalah ekoturisme, juga di zona otoritas akan dibangun tempat meeting, konferensi dan pameran mencakup 600 hektare,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan pariwisata Danau Toba menjadi perhatian khusus karena selama beberapa tahun terakhir terjadi penurunan citra dan branding sebagai kawasan wisata.

“Itulah alasan mengapa 10 destinasi lewat Keppres yang kita kerjakan adalah Danau Toba,” sebutnya. [155]

big-dancing-banana-smiley-emoticon

ID: Ketidakpastian ekonomi global belum segera berakhir. Persaingan antanegara di bidang perdagangan dan investasi semakin sengit. Bukan hanya negara berkembang, saat ini, negara maju juga berlomba menguasai pasar dan menarik minat investor asing. Di bidang pariwisata pun, kompetisi kian ketat dalam menarik minat wisatawan.

 

Tidak mudah bagi Indonesia untuk menaikkan nilai ekspor, menarik investasi dan wisman. Setiap negara berusaha menguasai pasar domestiknya. Berbagai kebijakan di bidang perdagangan digulirkan untuk melindungi pelaku usaha di dalam negerinya. Meski dalam era pasar bebas, pemerintah Negara maju mampu membuat kebijakan yang tidak melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO). Negara maju juga memberikan berbagai insentif bagi pemodal asing untuk menarik minat para investor dunia.

Setelah 71 tahun merdeka, PDB per kapita Indonesia masih US$ 3.500. Sedang Korsel yang merdeka 15 Agustus 1945, hanya terpaut dua hari, kini memiliki PDB per kapita US$ 26.000. Penduduk miskin kita masih 28 juta atau 10,8% dari total penduduk. Penganggur terbuka lebih dari 7 juta atau 5,5% dari angkatan kerja.

 

Kesenjangan sosial cukup tinggi seperti terlihat pada rasio Gini 0,397. Sedang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan baru mencapai angka 69,5.

 

Dalam peta persaingan ekonomi yang sudah sangat sengit, tidak mudah bagi Indonesia untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%. Hanya sempat tiga tahun, yakni 2010-2012, laju pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Sejak 2013, ekonomi Indonesi bertumbuh di bawah 6%.

 

Pada tahun 2013 dan 2014, ekonomi bertumbuh 5,6% dan 5%. Sedang pada tahun 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi melaju 4,8%. Dengan berbagai upaya, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua 2016 sebesar 4,9% dan 5,1%.

 

Merespons kondisi ini, Presiden Jokowi mengimbau semua pihak untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi bangsa pemenang. Untuk menjadi bangsa pemenang, demikian Presiden, Indonesia harus mampu memutuskan mata rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Selama ada kemiskinan dan pengangguran, sulit bagi Indonesia menjadi bangsa pemenang.

 

Jika kesenjangan sosial melebar dan ketimpangan meningkat, Indonesia bakal menghadapi bom waktu, yakni gejolak sosial yang dipicu oleh rasa ketidakadilan. Imbauan itu disampaikan Presiden pada sidang tahunan MPR RI, pidato kenegaraan di depan anggota DPR RI dan DPD RI, dan saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (16/8).

 

Presiden mengakui, upaya menjadi bangsa pemenang sudah dilakukan sejak presiden RI pertama. Namun, kompleksitas masalah dan level persaingan yang kian keras membuat bangsa Indonesia belum mencapai cita-cita proklamasi hingga ulang tahun kemerdekaan ke-71.

 

Untuk menjadi bangsa pemenang, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas atau terobosan. Setiap organisasi dan sektor perlu ditata kembali. Tanggung jawab utama untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa pemenang adalah para penyelenggara negara. Penyakit utama yang membuat penyelenggara negara tidak mampu melayani dengan baik rakyatnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi di Indonesia sudah menyebar dari tingkat atas hingga bawah, dari eksekutif dan legislatif hingga yudikatif, dan dari Sabang sampai Merauke.

 

Meski ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para aktor korupsi tetap menjalankan aksinya. Mereka yang tertangkap tangan dianggap orang sial. Peristiwa tangkap tangan sama sekali tidak menyurutkan semangat korupsi. Korupsi berjalan seiring dengan kolusi karena hanya dengan kolusi, korupsi bisa langgeng. Nepotisme bisa ditemukan di manamana. Karena rekrutmen pegawai dan jabatan kunci seperti kepala dinas dan jabatan publik seperi bupati dan wali kota tidak ditentukan berdasarkan meritokrasi. Bukan mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas yang mendapatkan jabatan kunci dan menjadi pejabat publik, melainkan mereka yang memiliki hubungan keluarga.

 

Selain KKN, penyakit utama yang merusak kualitas birokrasi adalah feodalisme yang kuat berakar di kalangan pejabat dan birokrasi. Para birokrat yang dalam posisi melayani tidak menjalankan tugasnya jika tidak ada tips. Penyakit feodalisme menghambat pelayanan dan menyuburkan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan birokrasi di daerah.

 

Reformasi birokrasi baru sebatas wacana. Dalam kenyataan, masyarakat masih berhadapan dengan birokrasi yang tidak efektif dan korup. Masalah Indonesia yang juga menjadi penghambat utama kemajuan adalah produk hukum yang tumpang tindih dan banyak loopholes atau celah hukum. Produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah perlu diatur kembali.

 

Reformasi hukum perlu dijalankan dengan sistematis agar tidak ada produk hukum yang saling bertentangan serta tidak ada bidang dan sektor yang tidak memiliki produk hukum yang baik. Kemajuan sebuah negara juga sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara.

 

Lemahnya fondasi ekonomi Indonesia adalah tidak ada kebijakan yang mendukung industri dalam negeri, kemajuan iptek, dan inovasi. Akibatnya, ekspor Indonesia didominasi komoditas atau produk primer. Iptek tidak berkembang karena riset tidak mendapat anggaran dan insentif yang cukup. Indonesia belum menjadi negara yang subur bagi lahirnya inovasi baru.

 

Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang hendak memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan keseimbangan baru. Ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur, industri dalam negeri, dan maritim. Sejak 2015, dana pembangunan infrastruktur terus meningkat.

 

Ekspor komoditas diganti dengan ekspor produk industri bernilai tambah tinggi. Potensi laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Jawa, melainkan akan digeser ke luar Jawa. Para pelaku usaha yang selama ini berada di zona nyaman harus lebih membelalakkan mata untuk lebih kreatif dan kompetitif, mencari terobosan baru guna memenangi persaingan. Bukan hanya pasar ekspor yang semakin sulit ditembus. Pasar dalam negeri pun sudah diserbu berbagai produk pertanian dan industri dari berbagai negara.

 

Setiap keluarga harus lebih bertanggung jawab mendidik anaknya menjadi manusia mandiri. Setiap anak harus dibiasakan menghadapi tantangan. Di sekolah dasar dan menengah, para guru perlu lebih mengedepankan peran sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan karakter siswa. Anak didik dirangsang untuk kreatif, bukan menghafal.

 

Semua pihak harus keluar dari zona nyaman dan berusaha menjadi bangsa pemenang. Meski sekolah, orang tua, dan dunia usaha mempunyai peran, tanggung jawab terbesar ada di para penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR. (*)

spiral

JAKARTA. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali naik 68% setelah pada Oktober tahun lalu turun ke angka 41%. Kenaikan kepercayaan publik ini disebabkan beberapa faktor, namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan kepada 1220 responden di 17 provinsi pada 1-9 Agustus kemarin, tercatat 36% responden menganggap kondisi ekonomi Indonesia kembali membaik, meskipun nilai yang sama diberikan untuk anggapan kondisi ekonomi tidak ada perubahan.

Yang paling dominan mempengaruhi anggapan ekonomi Indonesia membaik itu diukur dengan daya beli masyarakat. Masyarakat menilai jika kondisi inflasi turun dan daya beli masyarakat meningkat, kepercayaan publik akan naik. “Kalau inflasi naik maka sentimen publik menjadi negatif terhadap ekonomi dan kepercayaam terhadap Jokowi akan turun,” kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanudin Muhtadi, Minggu (14/8).

Dan itu terbukti saat kondisi inflasi mencapai mencapai 7,18 pada September 2015 lalu, hasil survei IPI menunjukan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurun drastis. Namun ketika kondisi inflasi bisa terjaga pada angka 3,12 pada Juli lalu, kepercayaan publik kembali meningkat.

Alhasil kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan itu bisa diukur dengan kondisi naik turunnya inflasi. Namun, ini akan menjadi problematik ketika pemerintah ingin mengambil jalan instan ketika mengendalikan laju inflasi.

Burhan juga mengatakan, pencapaian yang bisa dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu di bidang infrastruktur dengan membuat jalan-jalan umum, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan sarana transportasi umum. Namun sayangnya presiden Jokowi tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi orang miskin. “Terakhir Presiden Jokowi tidak bisa mengurangi pengangguran,” kata Burhan.

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

ID: Badan Pusat Statistik menyampaikan kabar yang melegakan hati, yakni turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Per Maret 2016, jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 28,01 juta orang atau 10,86%. Hal itu berarti berkurang 0,50 juta orang dibanding posisi September 2015 sebesar 28,51 juta atau 11,13%.

 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebesar 0,28 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,22 juta orang. Namun, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2016 mencapai 14,11% sedangkan daerah perkotaan hanya 7,79%.

 

Di negara manapun, angka kemiskinan adalah momok. Jumlah kemiskinan, baik dari sisi persentase maupun dari sisi angka, selalu menggambarkan bahwa negara tersebut tidak sejahtera. Semakin besar angka kemiskinan suatu negara, maka pemerintah negara bersangkutan dapat dinilai kurang sukses membawa rakyat ke taraf hidup yang lebih baik.

 

Mengharapkan republik ini dengan cepat bebas dari cengkeraman kemiskinan, tentu sesuatu yang nyaris mustahil. Sebab, faktanya, negeri ini masih banyak didiami oleh warga masyarakat, yang pendapatannya serba terbatas. Bahkan, untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-harinya pun, masih teramat sulit. Meski fakta tersebut sulit kita terima, sebab tak seorang pun yang mengakui bahwa negeri ini miskin. Lantas, mengapa sampai bisa terjadi hal-hal yang kontroversial, di mana rakyat miskin sedangkan negerinya kaya raya?

 

Selama ini, tak dapat dimungkiri bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini dari waktu ke waktu adalah menyangkut tingginya angka kemiskinan. Persoalan kemiskinan menjadi problema serius dalam sejarah Republik kita. Sejarah bangsa ini sebagian diisi dengan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

 

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 9-10% pada akhir 2016. Pemerintahan Jokowi berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memacu pembangunan infrastruktur, memprioritaskan program kedaulatan pangan, pariwisata, maritim, industri, pemerataan wilayah dan sebagainya.

 

Namun, bisa saja upaya pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi itu mengalami kemandulan. Penyebabnya, lemahnya kelembagaan. Dengan asumsi pemerintah peduli terhadap nasib kaum miskin pun, dengan tidak berfungsinya kelembagaan telah menggagalkan realisasi komitmen pemerintah. Di samping itu, Presiden Jokowi memang banyak menghadapi masalah politikhukum yang menguras tenaga dan pikirannya.

 

Ke depan, bisa saja pemerintah gagal lagi mencapai target, jika pola kerja dan perhatian pemerintah tidak berubah. Presiden saat ini memiliki banyak lembaga tapi tidak membuat pemerintah menjadi efektif. Fokusnya tidak di sana, jadi susah juga mengatakan apa yang akan terjadi pada masa depan. Dalam beberapa waktu yang lalu, kemiskinan menjadi “simbol” Republik ini. Hal ini tercermin dari banyaknya wilayah Republik yang dihiasi oleh peta kemiskinan. Banyak terdapat desa tertinggal.

 

Bahkan kini, bukan hanya desa lagi yang tertinggal, tetapi sudah daerah tertinggal. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lebih dari 60% orang miskin ada di wilayah perdesaan. Artinya, kebijakan ekonomi yang diproduksi pemerintah selama ini cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa.

 

Pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi, nyatanya masih terjadi kisah kemiskinan yang menyentak perhatian kita. Pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak selalu identik dengan lenyapnya kemiskinan (Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1981: 105). Salah satu penyebabnya adalah mekanisme efek tetesan ke bawah (trickle down effect) yang semula diyakini oleh beberapa pihak sebagai salah satu strategi yang tepat untuk memerangi kemiskinan, ternyata tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

 

Sebenarnya, negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28c Ayat (1), 28h Ayat (1 dan 3), Pasal 31 Ayat (1 dan 2) UUD 1945. Tapi, Negara telah gagal menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila seperti jauh panggang dari api.

 

Sampai sejauh ini rasanya saya belum dapat merasakan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Sebuah negara dianggap gagal jika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik.

 

A failed state results when the leadership and institutions of the state are wakened and discredited to the point where the state can no longer fulfill its responsibilities or exercise sovereignty power over the territory within its borders(Stoddard, A: Ethnonationalism and the Failed State: Sources of Civil State Fragmentation in the International Political Economy Emerge: A Graduate Journal of International Affairs, Volume-4, Carleton University, Kanada, 2000).

 

Tidak bisa dimungkiri bahwa data kemiskinan yang disampaikan BPS di atas telah mencoreng klaim “keberhasilan” yang digapai oleh pemimpin negara ini. Program Jokowi melalui “kartu sakti”, Nawacita, dan menggerakkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah belum mampu mengentaskan rakyat Indonesia dari lubang kemiskinan.

 

Di sini perlu ditegaskan, masih terjadinya pelanggaran konstitusi oleh para penyelenggara negara semakin membuktikan bahwa negeri ini sedang salah urus. Para penyelenggara belum memiliki kesadaran (keadaban) berkonstitusi dan bernegara yang baik. Rakyat pun hanya jadi tumbal kebijakan yang salah kaprah dan berpihak asing. Tak salah jika rakyat bergerak sendiri untuk menemukan kesejahteraan di negeri yang salah urus ini.

 

Problem kemiskinan seharusnya menggugah kesadaran para penyelenggara (khususnya Pemeritahan Jokowi) untuk secepatnya memperbaiki negara yang salah urus ini. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan program untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Presiden Jokowi dilantik, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun demokrasi yang lebih bermartabat, dan membumikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Janji itulah yang kini dan terus ditagih rakyat sepanjang periode Pemerintahan Jokowi. Visi misi Trisakti, sembilan agenda prioritas Nawa Cita, dan program antikemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Jokowi-JK dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan si miskin. Yang diperlukan orang miskin agar dapat keluar dari kemiskinan adalah lapangan kerja yang layak, perluasan kesempatan akses sumber daya, pemenuhan hak-hak dasar, dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

 

Paket kebijakan yang ditelurkan Presiden Jokowi harus secepatnya diimplementasikan. Tak kalah penting, negara harus menghentikan kebijakan impor dan bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan, energi, dan sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi tercapainya masyarakyat yang sejahtera dan penuh kemakmuran. Tentu orang miskin sangat berharap terangkat derajat kehidupannya lebih baik.

 

Joko Riyanto, Koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo

%d bloggers like this: