Skip to content

lapangDADA: boom kitA (3)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kompas.com: Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2015 yang mencapai Rp 11.540 triliun.

kriteria CREDIT RATING

ets-small

Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02% pada 2016. Angka pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding Capaian tahun 2015 sebesar 4,88%, namun lebih rendah dari asumsi dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2%.

Merespons positif data pertumbuhan ekonomi Indonesia, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat 35,22 poin (0,65%) menjadi 5.395,9 poin pada perdagangan kemarin. Sementara nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada kemarin sore bergerak menguat sebesar 42 poin menjadi Rp 13.301, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 13.343 per dolar AS.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin siang menyebutkan, penyokong utama pertumbuhan ekonomi 2016 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01% dan memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56,5%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 4,48% (kontribusi ke PDB sebesar 32,57%), dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh 6,62% (kontribusi ke PDB sebesar 1,16%).

Namun demikian, ekspor terkontraksi sebesar 1,74% (kontribusi ke PDB sebesar 19,08%), impor minus 2,27% (kontribusi ke PDB 18,31%), dan pengeluaran konsumsi pemerintah minus 0,15% (kontribusi ke PDB 9.45%).

Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90%, diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 8,87%. Sektor pertam bangan dan penggalian meningkat seiring peningkatan produksi yang tumbuh 1,06% dibanding 2015 yang minus 3,42%.

Sementara itu, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing 58,49% dan 22,03%, kemudian diikuti Pulau Kalimantan 7,85%, Pulau Sulawesi 6,04%, dan sisanya 5,59% dari pulau-pulau lainnya.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 47,96 juta atau US$ 3.605,1, sedikit membaik dari tahun 2015 yang sebesar Rp 45,2 juta atau USS3.377,1 dari PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun.

Kuartal TW Menbaik
BPS juga menyebutkan,ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2016 tumbuh 4.94% dibandingkan kuartal IV-2015 (yearoyear/yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,57%. Sedangkan darisisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 6,72%, disusul pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,99%, dan PMTB 4,8%.

Sementara itu, dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq),ekonomi Indonesia di kuartal IV terkontraksi sebesar 1,77%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi 21,24%. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, kondisi perekonomian global pada kuartal IV-2016 menunjukkan peningkatan diseluruh negara, termasuk Indonesia. “Makanya ekspor kita terutama ke AS,Tiongkok, dan Jepang terus meningkat,” ungkap dia, di Kantor Pusat BPS,Jakarta, Senin (6/2).

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di akhir 2016 antara lain membaiknya pertumbuhan ekonomi beberapa negara dan meningkatnya harga komoditas, “Kondisi perekonomian global dikuartal IV menunjukkan peningkatan meski belum merata di seluruh negara. Selama kuartal IV juga harga komoditas dipasar global mulai meningkat dan berdampak ke ekspor impor kita,” tukasnya.

Suhariyanto menambahkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2016 lebih lambat dibanding tahun sebelumnya lantaran utamanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang minus 4,05% (dibanding tahun lalu yang tumbuh 5,38%) seiring pemangkasan anggaran. “Nampak ada penurunan belanja barang dan bantuan sosial, juga secara full year belanja modal (PMTB) turun 21,88%,”kata dia

Di sisi lain, meski sepanjang tahun lalu kinerja ekspor dan impor masih minus masing-masing 1,74% dan 2,27%,ekspor Indonesia mulai menuju teritori positif pada kuartal IV sebesar 4.24%, begitupun impor sebesar 2,82%.

Kinerja ekspor yang positif pada kuartal IV-2016 (dibanding kuartal IV-2015 negatif 6,38%) menandakan sepanjang kuartal IV-2016 harga komoditas dipasar global baik komoditas migas dan nonmigas menunjukkan perbaikan. Ini juga ditopang dari sisi perbaikan demand dimana tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia yakni Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat membaik.

Suhariyanto melihat tren teritori positif ekspor-impor masih akan berlanjut pada kuartal I-2017.

Direktur Neraca Produksi BPS Buyung Airlangga menambahkan, pertumbuhan ekonomi 2016 bisa lebih tinggi dari angka 5,02% jika stabilitas harga dan daya beli lebih terjaga dan pemerintah lebih ekspansif (tidak memangkas anggaran). Namun, dia mengakui pertumbuhan ekonomi sulit kembali ke era Presiden SBY ketika Indonesia menikmati berkah comodity booming sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4%.

Sedangkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati melihatt ren teritori ekspor dan impor positif bisa berlanjut selama harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang membaik. Di satu sisi, dengan adanya kebijakan proteksionis AS, Indonesia bisa mencari pasar baru selain mitra dagang utama selama ini yakni Tiongkok, Jepang, dan Singapura.

“Kita ada beberapa komoditas yang tidak di-banned oleh AS. Saya kira orang AS juga akan tetap membeli produk kita yang tidak diproduksi atau terlalu mahal di sana. Ini sekaligus kesempatan kita untuk memperluas pasar non-tradisional,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pertumbuhan ekonomi kuartal-IV sedikit dibawah ekspektasi. Meski demikian, penerimaan yang memang tidak begitu baik memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran. Dia melihat tantangan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih pada pengendalian inflasi.

“Tahun ini kita lebih sibuk dengan urusan inflasi. Ini penting untuk menjaga daya beli karena negara berkembang seperti kita pasti mengandalkan konsumsi rumah tangga,” kata Darmin.

Dihubungi terpisah, ekonom Bank BRI Akbar Suwardi berpendapat, dibanding kuartal IW2015, konsumsi masyarakat dan ekspor mengalami perbaikan di tengah pengeluaran pemerintah dan investasi turun.

Untuk perbaikan konsumsi, dia menilai sebenarnya sudah terlihat dengan mulai adanya perbaikan daya beli seiring dengan meningkatnya kredit perbankan diakhir tahun setelah di kuartal III sempat turun. Ini juga diperkuat dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah uang beredar di akhir tahun.

“Perbaikan ekspor terjadi seiring dengan perbaikan harga komoditas perkebunan sehingga secara keselurahan pelemahan ekspor telah terbukti dapat ditahan dan kondisini jauh lebih baik dari tahun 2015,” ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Akbar, adanya perbaikan impor khususnya impor barang mentah dan modal dari kuartal Ihinggakuartal TW menjadiindikator adanya perbaikan produksi dikuartal I dan II tahun 2017 meskipun masih terbatas.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang pada akhir tahun 2016 membayar dana yang sempat ditunda dan memaksimalkan realisasi belanja, namun efek pengeluaran pemerintah di akhir tahun tersebut tidaklah maksimal. Namun, dia memperkirakan dampak atau efeknya baru akan terasa khusunya ke tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017.

“Ke depan, konsumsi sebagai penyumbang ekonomi terbesar juga perlu dijaga daya beli masyarakat seiring kenaikan beberapa administered price seperti listrik, gas dan bahan bakar minyak. Sehingga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2016 akan terus berlanjut di tahun berikutnya,” kata Akbar.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengungkapkan, penurunan konsumsi pemerintah bisa disebabkan oleh aparaty ang menjadi terlalu berhati-hati dalam membelanjakan anggaran. Hal itu dilakukan untuk menjaga defisit agar tetap di bawah 3% terhadap PDB, selain juga karena kegagalan pemerintah dalam menyusun bujet yang kredibel. Akibatnya, anggaran kementerian/ lembaga tidak terserap optimal.

“Faktor kekhawatiran akan tembusnya defisit anggaran akhirnya banyak keluar regulasi yang membatasi belanja,” kata dia.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, seharusnya tahun lalu pemerintah tidak terlalu banyak memangkas anggaran.

Menurut dia, salah satu cara menyiasatinya adalah dengan memacu realisasi penerimaan dan mengombinasikannya dengan menambah pembiayaan. “Pemerintah bisa mengambil berbagai langkah kombinasi untuk menjadi konsumsi belanja pemerintah,” kata dia.

Sedangkan Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, meski secara persentase belanja pemerintah mengalami kontraksi, kualitas belanja dan efisiensi belanja diyakininya lebih baik. “Kalau kita lihat pola penyerapan anggaran tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sudah jauh lebih bagus dalam hal belanjarutin belanja barang, dari bulan ke bulan meningkat,” kata Josua

Prospek 2017
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 mencapai 5,10%, atau jauh lebih baik dari 2016 yang hanya 5,02%.

Seperti tahun 2016, lanjut dia, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hanya saja, kinerja ekspor tahun ini diyakini sedikit lebih baik karena mulai pulihnya perekonomian disejumlah negara tujuan ekspor.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini kurang lebih akan mencapai 5,10%, tidak akan tumbuh terlalu tinggi dibanding 2016, sebab pendorong ekonomi belum terlalu bergerak,“kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (6/2).

Untuk makin menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun ini, sudah saatnya pemerintah mendorong belanja pemerintah. Proses pengadaan proyek-proyek infrastruktur perlu dipercepat, seharusnya pada triwulan I-2017 proyek sudah mulai berjalan karena pengadaan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Sumber: InvestorDaily

2e615-padi2bkapas SMALL

JAKARTA kontan. Indonesia nampaknya terus menjadi sorotan dunia belakangan. Pasca mendapat label layak investasi atau investment grade atas surat utang Indonesia dari Standard and Poor’s (S&P), kabar baik kembali datang.

Hasil survei terbaru United National Conference On Trade and Developtment (UNCTAD) bertajuk The World Investment Report 2017 menyebutkan: Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif 2017-2019.

Posisi ini naik dari peringkat delapan dalam survei yang sama di tahun lalu. Survei bisnis UNCTAD atas sejumlah perusahaan multinasional, Indonesia meraih respon 11% dari total eksekutif yang disurvei.

Ketimbang negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi atas. Pesaing terdekat Thailand yang kini di peringkat 5, lebih baik dari tahun sebelumnya peringkat 14.

Filipina berada di peringkat 10, melorot satu tingkat dari peringkat tahun sebelumnya. Vietnam naik dua peringkat dari posisi 14 menjadi 12. Sedangkan Singapura di 13, naik lima tangga dari tahun lalu di peringkat 18.

Adapun peringkat 1 Amerika Serikat, disusul India dan China.

Hasil survei juga menyebutkan, para pebisnis menyakini pertumbuhan investasi di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Vietnam dan Singapura bakal lebih baik pada tahun ini dan ke depannya.

Mereka juga yakin ke depan, perbaikan ekonomi akan memberikan kekuatan serta meningkatkan investasi dalam beberapa tahun ke depan. Ini lantaran sejumlah perusahaan multinasional di sektor energi dan pertambangan mulai sembuh dari sakit, setelah dua tahun belakangan bisnis mereka terpuruk. Oleh karena itu, proyeksi mereka dalam dua tahun ke depan investasi akan bertambah.

Meski begitu, ketidakpastian masih membayang. Dalam survei, hanya 41% eksekutif yang menjadi responden akan membenamkan dana di tahun ini, adapun tahun 2018, mereka lebih optimis ditandai 50% responden akan menambah investasnya dan meningkat di 2019 dengan total 53% dari eksekutif.

real1sas1small

Jakarta detikfinance-
Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.
DPR Puji Laporan Keuangan Pemerintah 2016 Raih WTP
Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5/2017) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.
(adv/adv)

real1sas1small

INILAHCOM, Jakarta – Sepanjang 2016, angka gini ratio yang menggambarkan kesenjangan ekonomi di Indonesia, turun. Dari 0,003 menjadi 0,394 pada September 2016. Namun kategorinya tetap tinggi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution bilang, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggarap kelompok masyarakat bawah yang jumlahnya 40%. Agar perekonomian mereka bisa membaik.

Kata Darmin, maraknya proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat bawah. “Kenapa tahun 2016 tiba-tiba gini rasio langsung turun? Siapa itu? 40 persen terbawah yang pertumbuhan konsumsi lebih tinggi daripada 20 persen teratas. Dugaan saya karena kita bangun infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Pelabuhan laut udara, kereta api, semuanya. Pembangunan awal siapa yang bekerja? Pasti buruh,” kata Darmin di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (27/04/2017).

“Gini rasio di Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016. Artinya, kesenjangan ekonomi antara kelas atas dengan menengah dan bawah di Indonesia, berkurang,” tambah Darmin.

Akan tetapi, kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, penurunan gini rasio, bisa saja terhenti. Ketika proyek infrastruktur rampung maka yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah pengelola infrastruktur.

“Pertanyaannya, kalau sudah selesai infrastrukturnya, siapa yang untung? Siapa yang akan mendapat kenaikan penghasilan lebih banyak? (Masyarakat) Yang bawah atau yang atas? Prediksinya adalah yang atas. Artinya, bisa enggak meneruskan penurunan gini rasio,” tanya Darmin. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2375371/kesenjangan-ekonomi-digerus-proyek-infrastruktur#sthash.H8jOKrqg.dpuf

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo mengatakan kapal-kapal besar akan mulai merapat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyusul perbaikan pelayanan yang terus dilakukan pemerintah dan operator. Jokowi berharap kontainer tujuan Indonesia tak lagi transit di Singapura.

“Sebentar lagi atau pekan depan, akan ada kapal besar berukuran 10.000 TEUs (twenty feet equivalent unit) yang masuk ke Tanjung Priok,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan operasi Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Sabtu.

Ia berharap beroperasinya kapal besar di Palabuhan Tanjung Priok meningkatkan daya saing Indonesia dan mengurangi biaya transportasi. “Kita harapkan arus keluar masuk barang di pelabuhan dapat berlangsung cepat,” katanya.

Presiden Jokowi mengharapkan semua kontainer tujuan Indonesia tidak perlu lagi transit di Singapura, tapi langsung ke Tanjung Priok, dan berharap barang-barang masuk ke Indonesia, sebelum disebar ke seluruh Tanah Air atau sebaliknya, dikumpulkan dahulu di Tanjung Priok.

“Begitu di Tanjung Priok tidak lancar, yang lain juga tidak lancar. Alhamdulillah dengan peresmian Jalan Tol Akses Priok maka kecepatan kapal keluar atau masuk ke Priok dapat lebih baik, ini juga akan meningkatkan daya saing Indonesia,” kata presiden.

Dia menyebutkan pembangunan Jalan Tol Akses Priok sepanjang 11,4 km itu sempat tertunda karena sejumlah kendala.

“Saya masih ingat waktu menjadi gubernur DKI, pembangunan jalan tol ini mundur dua tahun karena masalah pembebasan lahan. Saya turun beberapa kali ke sini, hingga akhirnya masalah lahan dapat diselesaikan,” kata Jokowi.

Penyebab lainnya adalah ada kesalahan pada struktur awal jalan tol itu di mana 69 tiang harus dipotong sehingga harus mundur lima- enam tahun.

Ia menyebutkan jalan tol itu nantinya akan dilewati sekitar 3.600 kontainer per hari. “Itu banyak sekali dan diharapkan memberi kecepatan dan daya saing yang baik bagi Indonesia,” kata Jokowi.

Pembangunan jalan tol itu dibiayai Pemerintah Jepang melalui JICA sebesar Rp4,1 triliun. Pembangunan sudah dimulai pada 2003, namun tertunda dan dimulai lagi pada 2008.

Editor: Jafar M Sidik

ets-small

CIREBON okezone– Presiden RI Joko Widodo pada saat menghadiri haul, pertemuan dengan para kyai, dan peletakan batu pertama gedung serbaguna di Indor Sport Hall dan Audotorium Mbah Muqoyyim serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ( STIT) Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menyempatkan diri untuk menceritakan kekecewaannya kepada Raja Arab, Raja Salman yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia.

“Saat, Raja Salman berkunjung ke Indonesia dalam perjalanan ke Istana kala itu hujan tiba, saya pun langsung bergegas memayungi beliau,” kata Presiden RI Jokowi, Kamis (13/4/2017).

Bahkan, lanjut Jokowi, Ia pun menjadi supir Raja Salman selama berada di Indonesia dan Arab Saudi pun berinvestasi ke Indonesia sebesar Rp89 triliun, saat itu pihaknya sangat bersyukur.

“Namun, setelah saya mengetahui bahwa investasi Arab Saudi lebih besar saat berkunjung ke China di situ saya merasa kecewa padahal sudah saya payungi dan kemudikan sendiri,” tuturnya.

Jokowi pun akan terus berusaha berkoordinasi dengan Arab Saudi agar terus meningkatkan investasinya kepada Indonesia dengan nominal yang lebih dari ini.

(mrt)

dreaming

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan yang diterapkannya selama ini telah terbukti mampu mengembalikan sumber daya perikanan Indonesia. Kini, sumber daya tersebut bukan dinikmati oleh kapal-kapal pencuri, melainkan nelayan lokal.

Dia menceritakan, dua minggu lalu, ia pergi ke pulau-pulau kecil di timur Indonesia. Kedatangan Susi ini untuk mengecek langsung kondisi nelayan lokal setelah kebijakan-kebijakan yang telah dia terapkan selama ini.

“Dua minggu terakhir ini bisa dibilang saya hidup di laut, saya ke pulau-pulau kecil. Jalan ke Morela, Mamala, Kadatua, Kolaka, Teluk Bone, Wakatobi. Di Ambon, Kepala Dinas cerita ukuran ikan tuna (yang ditangkap) di pinggir laut rata-rata 4 kg. Jadi sudah besar-besar,” ‎ujar dia di Rumah Dinas Menteri, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurut Susi Pudjiastuti, nelayan kini sudah bisa menikmati hasil laut di perairan Indonesia. Hal tersebut berkat kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, seperti moratorium izin kapal hingga penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan.

“Kalau policy ini dapat dijaga, ini akan kembali ke 20 tahun lalu. Di pinggir (laut) tuna bisa di atas 30 kg. Bila tiga tahun ke depan kita tangkap tapi jaga WPP 714 sebagai wilayah pengembang ikan tuna dijaga, menurut orang Ambon dalam 3-4 tahun ke depan tuna bisa di atas 20 kg‎. Sekarang kakap merah di atas 6 kg, padahal dulu 1 kg-1,5 kg itu pun susah dapatnya,” jelas dia.

Tak sampai di situ, dengan sumber daya perikanan yang kembali melimpah, khususnya di wilayah timur Indonesia, kata Susi, pihaknya tengah mencari cara untuk mendistribusikan hasil perikanan tersebut ke wilayah yang kebutuhannya tinggi, seperti di Pulau Jawa.

“Persoalan berikutnya bagaimana mendatangkan dari kantong-kantong itu ke Jawa. Kita bawa Perindo, Perinus, tapi mereka punya keterbatasan, banyak pengusaha dari Jawa mulai ke sana. Ada permohonan siup (Surat Izin Usaha Perikanan) baru,” kata dia

Susi Pudjiastuti menyatakan, ia tidak puas hanya sampai di situ. Pihaknya akan terus memonitor stok sumber daya perikanan dan mencari cara untuk mendistribusikannya ke wilayah-wilayah yang permintaan hasil perikanannya tinggi.

“Tapi kita monitor, stok kita terus meningkat. Kita mencoba mendistribusikan supaya harga lebih baik. Kita bantuan media untuk monitor di media, untuk mengecek kebenarannya,” tandas dia. (Dny/Gdn)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA okezone – Asian Development Bank (ADB) mencatat, reformasi untuk meningkatkan produktivitas berdasarkan inovasi, pendidikan, dan infrastruktur dapat membantu negara berkembang di Asia dan Pasifik untuk naik tingkat ke status berpenghasilan tinggi. Hal ini pun menjadi topik bahasan khusus dalam laporan Asian Development Outlook 2017 (ADO).

“Dampak keberhasilan pembangunan Asia dan Pasifik adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya kini tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah. Para pembuat kebijakan perlu mengubah pendekatan mereka untuk mencapai penghasilan tinggi. Ini bukan Iagi masalah memakai lebih banyak sumber daya untuk tetap tumbuh, namun bahwa menjadikan perekonomian lebih produktif agar bisa naik ke tahap selanjutnya,” kata Ekonom Kepala ADB Yasuyuki Sawada dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2017).

Laporan ADB ini mencatat bahwa pada 1991, hanya 10% dari populasi Asia dan Pasifik yang tinggal di perekonomian berpenghasilan menengah. Pada 2015, angka tersebut telah meningkat hingga lebih dari 95% dari populasi kawasan ini. Hal ini didorong oleh pertumbuhan di negara berpenduduk terbanyak di kawasan ini seperti China, India, dan Indonesia.

Untuk meningkatkan produktivitas, negara-negara di kawasan Asia yang sedang berkembang perlu berfokus pada inovasi. Bila melihat berbagai negara berpenghasilan menengah yang mampu naik menjadi berpenghasilan tinggi, ADB mencatat bahwa kawasan ini memiliki akumulasi riset dan penelitian lebih dari dua setengah kali lipat dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya.

Inovasi memerlukan angkatan kerja terampil, sehingga perlu penekanan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam laporannya, ADB memperkirakan bahwa kenaikan 20% pada belanja modal manusia per kapita dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 3,1%.

Kebijakan pendidikan yang baik juga dapat mendorong kesetaraan dan menutup kesenjangan pendidikan yang lebar di antara kawasan Asia yang sedang berkembang dan perekonomian berpenghasilan tinggi, sembari mendorong inovasi dan kewirausahaan.

lnvestasi infrastruktur, terutama dalam teknologi energi dan Informasi dan komunikasi juga dapat berkontribusi bagi inovasi dan modal manusia, sehingga mempertahankan pertumbuhan di negara berpenghasilan menengah. Investasi publik satu kali dalam infrastruktur dengan nilai setara 1% produk domestik bruto. Hal ini pun dapat mengangkat keluaran (output) negara tersebut hingga 1,2% dalam 7 tahun.

ADB mencatat, rekam jejak Asia yang dinamis menunjukkan bahwa perjalanan menuju penghasilan tinggi dapat dilakukan, meskipun tidak mudah. Kelembagaan dan kebijakan yang mendukung, dan ditopang oleh stabilitas makroekonomi, dapat memperkuat pilar-pilar pertumbuhan produktivitas seperti inovasi, modal, manusia, dan infrastruktur.

(rzy)

ets-small

kompas.com: Sejumlah indikator menunjukkan roda perekonomian Indonesia selama awal 2017 bergerak relatif lebih cepat dari sebelumnya. Jika risiko eksternal dan internal bisa dikelola dengan baik, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di atas target APBN sebesar 5,1 persen.

Daya beli masyarakat yang selama 2015 dan 2016 relatif lemah, tampak mulai menguat. Hal itu terlihat dari inflasi inti yang terus meningkat pada dua bulan pertama 2017.

Inflasi inti, yang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar mulai merangkak naik sejak Januari 2017, mencapai 3,35 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pada Februari 2017, inflasi inti yoy meningkat lagi menjadi 3,41 persen.

Penyaluran kredit perbankan yang amat rendah pada 2016, juga mulai terakselerasi pada awal 2017. Per akhir Januari 2017, posisi kredit perbankan mencapai Rp 4.338,4 triliun, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit tahunan (year on year/yoy) pada Januari 2017 lebih cepat dibandingkan Desember 2016 yang sebesar 7,9 persen.

Kondisi itu menunjukkan, permintaan kredit dari sektor riil mulai meningkat, untuk kebutuhan modal kerja dan investasi.

Meningkatnya harga komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batubara juga mendorong aktivitas ekspor. Nilai ekspor nasional pada Februari 2017 sebesar 12,57 miliar dollar AS, naik 11,16 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya aktivitas sektor riil juga tercermin dari penerimaan pajak pemerintah. Realisasi penerimaan pajak selama Januari – Februari 2017 mencapai Rp 134,6 triliun, tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode sama tahun 2016. Pada tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh negatif.

Di pasar keuangan dan pasar modal, geliat perekonomian juga makin terlihat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melonjak. Pada penutupan Rabu (16/3/2017) IHSG ditutup di level 5.432,38. Posisi ini naik 2,7 persen dibandingkan indeks pada awal Januari 2017 yang sebesar 5287,79.

Kenaikan IHSG mencerminkan masih tingginya kepercayaan investor baik asing maupun domestik terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah kondisi keuangan global yang belum stabil.

Geliat perekonomian tersebut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang cukup stabil. kurs rupiah misalnya, relatif stabil sejak awal Januari hingga pertengahan Maret 2017. Pada penutupan perdagangan Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) Rabu (16/3/2017), rupiah bertengger di posisi 13.375 per dollar AS.

Pada Rabu waktu AS atau Kamis (16/3/2017) dinihari WIB, Bank Sentral AS, Federal Reserve memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bp) dari 0,75 persen menjadi 1 persen.

Karena sudah diantisipasi pasar jauh-jauh hari, kenaikan Fed Funds rate tersebut tidak menimbulkan gejolak berarti. Bahkan IHSG dan kurs rupiah selama perdagangan hari ini justru menunjukkan penguatan.

Hari ini, Bank Indonesia rencananya akan mengumumkan putusan mengenai besaran suku bunga acuan, BI 7-days repo rate. BI bisa saja menaikkan atau mempertahankan BI rate. Namun, apa pun putusan BI, semoga geliat dan gairah perekonomian Indonesia terus berlanjut.

ets-small

Jakarta detik – Pemerintah Bangladesh memesan 250 kereta buatan BUMN yang bermarkas di Madiun, yaitu PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheik Hasina, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di sela-sela KTT IORA (Indian Ocean Rim Association), JCC, Selasa (7/3/2017).

Menurut Senior Manager Humas Protokoler dan PKBL PT INKA, M. Choliq, pembahasan lanjutan dengan pemerintah Bangladesh sudah dilakukan. Rencananya, kontrak pengadaan 250 kereta itu akan diteken akhir Maret atau April tahun ini.

“Mudah-mudahan akhir bulan ini atau bulan depan sudah tandatangan kontrak,” ujar Choliq kepada detikFinance, Rabu (8/3/2017).

Ini Penampakan Kereta INKA yang Bolak Balik Dipesan BangladeshFoto: Dok. PT INKA
Choliq menjelaskan, Bangladesh memesan kereta kelas eksekutif dan ekonomi. Kereta kelas eksekutif dilengkapi AC dan kipas angin. Sedangkan kelas ekonomi hanya dilengkapi kipas angin. Adapun operatornya nanti adalah BUMN Kereta Bangladesh.

“Kebetulan pemerintah Bangladesh mendukung, dan PM Bangladesh support banget,” kata Choliq.

INKA sudah tiga kali menang proyek pengadaan kereta Bangladesh. Pertama, pada 2012 INKA menang kontrak pengadaan 50 gerbong kereta senilai Rp 775 miliar.

Ini Penampakan Kereta INKA yang Bolak Balik Dipesan BangladeshFoto: Dok. PT INKA
Kedua, di 2014 INKA menang pengadaan 150 gerbong kereta senilai Rp 1,1 triliun. Ketiga, tahun ini INKA menang pengadaan 250 gerbong kereta senilai Rp 1,4 triliun.

Choliq menambahkan, jika kontrak ditandatangani sesuai rencana, maka pengiriman 250 unit kereta tahap pertama bisa berjalan akhir tahun ini.

“Yang 250 ini kalau sudah tandatangan kontrak, mudah-mudahan kita mulai kirim pertama akhir 2017, untuk 2018,” ujar Choliq.
(hns/wdl)

ets-small

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menurut Indeks Kepercayaan Konsumen dari Mastercard (Mastercard Index of Consumer Confidence) India menduduki peringkat teratas sebagai negara yang paling optimis di wilayah Asia Pasifik dalam kurun waktu semester ke-2 tahun 2016.

India bersama Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Bangladesh yang menduduki posisi lima teratas.

Secara keseluruhan, kepercayaan konsumen di Asia Pasifik tetap kuat. Hal ini ditunjukan dari stabilitas (dalam kisaran +/- 5 poin dibanding survei sebelumnya) di sembilan dari 17 negara Asia Pasifik.

Kenaikan sebesar 1,2 poin dari keseluruhan skor di semester satu 2016 menjadi 60,9 poin pada semester dua 2016, membuat kawasan Asia Pasifik berada sedikit di atas ambang nilai optimis, yaitu sebesar 60 poin.

Sementara itu, Indonesia mencatat beberapa peningkatan dalam survei kali ini. Peningkatan ini terjadi pada kelima komponen dengan kenaikan sebesar: Pandangan pada Pendapatan Reguler (81,3, +2,9), Kualitas Kehidupan (79,5, +12,7), Ekonomi (68,9, +17,4), Pekerjaan (66,5, +9,4) dan Pasar Saham (57,9, +2,9). Indeks dan laporan yang menyertainya tidak dapat ditafsirkan sebagai indikator dari kinerja keuangan Mastercard.

Namun, keseluruhan stabilitas tersebut menutupi sejumlah pergerakan yang signifikan di lima negara pada kawasan Asia Pasifik dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya.

Hong Kong, Thailand, dan Bangladesh mengalami peningkatan lebih dari 10 poin, sedangkan Malaysia dan Taiwan mengalami penurunan lebih dari 10 poin.

Bangladesh mencatat kenaikan terbesar yakni sebesar 11,2 poin menjadi 82,8 poin, sebuah peningkatan signifikan pada tingkat kepercayaan konsumen secara keseluruhan dibandingkan dengan semester satu 2016 yang mengalami kenaikan relatif kecil yakni sebesar 4,2 poin.

Kenaikan skor di Bangladesh dipicu oleh adanya peningkatan pada semua komponen, dengan peningkatan terbesar berasal dari meningkatnya ekspektasi terhadap pergerakan pasar saham (+24,6 poin).

Baik Thailand maupun Hong Kong juga mengalami kenaikan yang besar yakni sebesar 10,1 poin, dan hal tersebut menempatkan Thailand ke dalam zona optimis dan Hong Kong di zona netral.

Sementara itu, delapan dari 17 negara mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat kepercayaan dibandingkan dengan semester satu 2016.

Penurunan terbesar dalam tingkat kepercayaan tersebut dialami oleh Taiwan, diikuti oleh Malaysia, dan Myanmar. Menurut survei ini, prospek pasar saham merupakan pendorong utama dari penurunan tersebut.

Antara bulan November dan Desember 2016, sebanyak 8.723 responden berusia 18 hingga 64 tahun di 17 negara di wilayah Asia Pasifik diminta untuk memberikan pandangan mereka terhadap lima faktor perekonomian termasuk prospek perekonomian di negara mereka, prospek pekerjaan, prospek pendapatan reguler, pasar saham, serta kualitas hidup selama enam bulan ke depan.

Indeks ini dihitung dari skala 0 sampai dengan 100, dengan nol sebagai paling pesimis, 100 sebagai paling optimis, dan antara 40 sampai 60 sebagai netral.

Temuan-temuan Kunci di Asia Pasifik

  • Keseluruhan tingkat kepercayaan konsumen di wilayah Asia Pasifik tetap stabil dengan sedikit peningkatan sebesar 1,2 poin menjadi 60,9 pada semester dua 2016 dari sebelumnya sebesar 59,7 poin pada semester satu 2016, yang menyebabkan secara keseluruhan skor bergerak dari zona netral menjadi zona optimis. Jumlah negara dengan skor yang berada di bawah angka 50 sebagai garis netral tetap sama (delapan dari 17 negara) dibanding penelitian sebelumnya.
  • Bangladesh, yang mengalami peningkatan relatif kecil pada kepercayaan konsumen pada survei sebelumnya, mencatat peningkatan terbesar di antara 17 negara di kawasan Asia Pasifik dalam survei kali ini dengan peningkatan pada  kelima komponen dengan kenaikan lebih dari 10 poin pada komponen pandangan terhadap kondisi Pasar Saham (+24,6), Kualitas Kehidupan (+12,0), dan Keadaan Ekonomi (+11,7). Thailand dan Hong Kong juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan setidaknya memperoleh peningkatan sebesar 10 poin.
  • India (95,3), Myanmar (92,8), Vietnam (92,3) dan Filipina (91,6) tetap menjadi negara dengan konsumen yang sangat optimis dalam memandang prospek mereka ke depannya.
  • Penurunan tercatat terjadi di delapan dari 17 negara di Asia Pasifik, dengan penurunan paling signifikan dialami oleh Taiwan (-11,1) dan Malaysia (-10,2). Penurunan di Taiwan dan Malaysia menggeser negara-negara ini dari zona netral ke zona pesimis.

Rincian di Tingkat Masing-masing Negara

  • India (95,3) tetap berada dalam zona optimis, dengan penurunan yang relatif sedikit sebesar 2,4 poin secara keseluruhan, disebabkan oleh adanya penurunan di seluruh lima komponen, sedangkan Thailand (68,3) menghentikan pergeserannya selama dua tahun dengan mencatat peningkatan sebesar 10,1 poin di mana terjadi kenaikan pada kelima komponen dengan mendapatkan lebih dari 10 poin kenaikan pada pandangan terhadap prospek Ekonomi (+11,2), Pekerjaan (+11,1) dan Kualitas Kehidupan (+14,3).
  • Taiwan (34,2, -11,1) memperlihatkan penurunan terbesar pada tingkat kepercayaan diantara seluruh 17 negara yang disurvei. Sementara  kelima komponen mengalami penurunan, Pasar Saham (-18,3) dan Kualitas Kehidupan (-14,9) mengalami penurunan paling dalam di antara komponen lainnya.
  • Malaysia mengalami penurunan yang signifikan dibanding enam bulan yang lalu, dengan penurunan sebesar 10,2 poin menjadi 31,2, turun ke peringkat kedua terbawah di wilayah tersebut. Semua komponen di negara tersebut mengalami penurunan di mana pandangan terhadap kondisi Pasar Saham (-13,1) merupakan komponen yang paling besar berkontribusinya terhadap penurunan tersebut.
  • Singapura mengalami penurunan sebanyak 3,6 poin menjadi 30,0. Tiga komponen mengalami penurunan lebih dari 5 poin, termasuk Pendapatan Reguler (-6,5), Keadaan Ekonomi (-6,1), dan Pekerjaan (-5,2).
  • Korea (31,2, -3,0) bergerak lebih jauh ke zona dibawah 50, yang diakibatkan oleh penurunan sebesar 8,7 poin dalam kepercayaan pada pandangan pasar saham lokal (28,1), sementara pandangan ke depan di China (80,8, +4,8) terus meningkat sejak semester satu 2016 yang disebabkan oleh peningkatan di lima komponen, dengan pandangan terhadap kondisi pasar saham (+9,1) yang paling berkontribusi terhadap kenaikan tersebut.
  • Australia (46,5) tetap berada pada zona netral, mencatat kenaikan sebesar 4,2 poin dengan peningkatan pada kelima komponen, sementara Selandia Baru (62,2, +6,8) mencatat kenaikan dari zona netral ke zona optimis dibandingkan dengan survei sebelumnya, dengan memperoleh lebih dari 10 poin dalam pandangan pada Ekonomi (+12,7), Pekerjaan (+11,4), dan Kualitas Kehidupan (+10,3).
  • Vietnam (92,3, -2,5) dan Myanmar (92,8, -7,0) tetap berada pada zona sangat optimis, meskipun terdapat penurunan dari kepercayaan konsumen secara keseluruhan, yang dipimpin oleh penurunan signifikan pada komponen pasar saham (Pasar Properti bagi Myanmar yang tidak memliki pasar saham).
  • Kepercayaan konsumen di Hong Kong (42,2), Jepang (43,0) dan Sri Lanka (40,1), dimana seluruh negara ini sebelumnya berada di zona pesimis, mencatat kenaikan masing-masing sebesar 10,1 poin, 5,0 poin, dan 2,1 poin, yang menggeser ketiga negara tersebut dari zona pesimis ke zona netral.

Metodologi

Para responden diberi lima pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan selama enam bulan terhadap ekonomi, prospek pekerjaannya, pasar saham lokal, prospek pendapatan regularnya, dan kualitas kehidupannya.

Hasil dari tanggapan-tanggapan tersebut dikonversi ke dalam lima indeks komponen yang kemudian di rata-rata untuk membentuk nilai Indeks Mastercard Terhadap Kepercayaan Konsumen (MICC).

Nilai Indeks MICC dan lima nilai indeks komponen dari 0 – 100 dimana 0 mewakili sangat pesimis, 100 mewakili sangat optimis, dan 50 mewakili netral.

Tentang Indeks Mastercard terhadap Kepercayaan Konsumen

Penelitian Indeks Mastercard terhadap Kepercayaan Konsumen telah memiliki rekam jejak selama 20 tahun dari indeks-indeks kepercayaan konsumen yang dikumpulkan dari lebih 200.000 wawancara, yang belum ada bandingannya baik dalam lingkup penelitian maupun sejarah di seluruh Asia Pasifik.

Ini merupakan penelitian yang paling komprehensif dan terpanjang di wilayah tersebut.

Pada Juni 1997, indeks tersebut mengungkapkan penurunan terhadap kepercayaan konsumen, satu bulan sebelum devaluasi Baht Thai yang memicu krisis ekonomi daerah.

Pada Juni 2003, nilai indeks terhadap Pekerjaan di Hong Kong jatuh ke nilai rendah sebesar 20,0. Ini kemudian tercermin dalam tingkat pengangguran di Hong Kong, yang memuncak sebelum September 2003 sebanyak delapan persen.

Penelitian dimulai pada pertengahan pertama pada tahun 1993 dan telah dilakukan dua kali setahun.

Tujuh belas negara di Asia Pasifik yang berpartisipasi dalam penelitian: Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Mastercard Index of Consumer Confidence Data
Mastercard Index of Consumer Confidence Data – Semester 2 2016

 

ets-small

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara ‎Imam Apriyanto Putro mengatakan aset seluruh BUMN pada 2016 tumbuh 9,8 persen menjadi Rp 6.325 triliun dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 5.760 triliun.

Adapun laba dari 118 BUMN tumbuh 10,1 persen, yakni dari Rp 149 triliun pada 2015 menjadi Rp 164 triliun pada 2016.

Baca: Bertemu Inalum, Luhut Bahas Holding BUMN

”Dari sisi ekuitas, tumbuh 12,2 persen dari Rp 1.990 triliun pada 2015 menjadi Rp 2.233 triliun pada 2016, dan dari liabilitas tumbuh 8,5 persen dari Rp 3.769 triliun pada 2015 menjadi Rp 4.091 triliun pada 2016,” kata Imam dalam acara bincang media di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2017.

 

Baca:Tujuh Anak Usaha BUMN Konstruksi Akan Go Public

Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau Ebitda, menurut Imam, menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik di tengah situasi ekonomi global yang masih melambat. Pada 2015, Ebitda BUMN mencapai Rp 334 triliun. Tahun lalu, Ebitda BUMN tumbuh 11,7 persen atau mencapai Rp 373 triliun.

Belanja modal atau capex selama 2016, kata Imam, tumbuh sebesar 35 persen atau Rp 297 triliun dibanding tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 220 triliun. Adapun belanja operasional atau opex tumbuh negatif 2,8 persen, yakni dari Rp 1.561 triliun pada 2015 menjadi Rp 1.518 triliun pada 2016. “Ini agak anomali dibanding yang lain, menunjukkan adanya efisiensi,” ujar Imam.

Pendapatan BUMN tumbuh 6,1 persen pada 2016, yakni menjadi Rp 1.802 triliun dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1.669 triliun. Adapun pajak yang dibayarkan oleh BUMN mencapai Rp 167 triliun atau tumbuh 0,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 166 triliun. “Untuk dividen sama dengan yang disetorkan pada 2015, Rp 37 triliun,” kata Imam.

Pada 2016, Imam menambahkan, terdapat 16 BUMN yang mengalami kerugian. Namun data tersebut didasarkan pada angka prognosis dan belum diaudit. Imam berharap, apabila laporan keuangan dari seluruh BUMN telah rampung diaudit, jumlah BUMN yang mengalami kerugian tidak sebanyak berdasarkan data saat ini.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

ets-small

JAKARTA kontan. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin di Indonesia turun pada September 2016. Hal itu tecermin dari penurunan gini ratio September 2016 sebesar 0,003 poin menjadi 0,394 dibanding Maret 2016 atau turun 0,008 dibandingkan September 2015.

Penurunan tipis gini ratio disebabkan kenaikan lebih cepat pengeluaran per kapita pada 40% masyarakat terbawah dan menengah. Pengeluaran mereka naik lebih cepat dibandingkan pengeluaran per kapita pada 20% masyarakat teratas Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada September 2016, pengeluaran per kapita 40% masyarakat terbawah naik 4,56% year on year (yoy) dan pengeluaran per kapita 40% masyarakat menengah naik 11,69% (yoy). Sementara pengeluaran per kapita 20% masyarakat teratas hanya naik 3,83% (yoy).

BPS juga melaporkan provinsi dengan ketimpangan tertinggi ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,425, disusul Gorontalo (0,41) dan Jawa Timur (0,402). Sedangkan ketimpangan terendah ada Provinsi Bangka Belitung (0,288), yang diikuti Kalimantan Utara (0,305) dan Maluku Utara (0,309).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah bilang, lebih rendahnya kenaikan pengeluaran masyarakat atas dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya situasi perdagangan global yang belum sepenuhnya membaik. Kinerja ekspor Indonesia juga masih terbatas.

Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih dan masih di kisaran 5% hingga kuartal ketiga. “Itu yang paling berdampak utama di level atas,” kata Sairi, Rabu (1/2).

Sementara pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah naik karena pendapatan mereka naik, Kepala BPS Suhariyanto bilang, hal itu sejalan dengan survei ekonomi nasional yang menunjukkan di kelas menengah, jumlah dan persentase penduduk bekerja meningkat. “Ada geliat UMKM. Survei angkatan bekerja nasional Agustus 2016, memang ada peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri 4,77%,” tambahnya.

Kenaikan pengeluaran masyarakat menengah dan bawah juga dipengaruhi banyaknya pembangunan infrastruktur padat karya dan bantuan sosial kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya.

Sairi menambahkan, potensi pemulihan ekonomi pada tahun ini tidak serta merta memperbaiki tingkat pengeluaran masyarakat menengah bawah. Sebab, perbaikan ekonomi bisa jadi hanya meningkatkan pengeluaran masyarakat kelas atas, sehingga ketimpangan makin lebar. Pertumbuhan ekonomi biasanya dinikmati terlebih dahulu oleh masyarakat kelas atas.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mendadak berpotensi memperlebar kesenjangan. “Bisa saja dalam tempo tertentu terjadi pemulihan ekonomi, gini ratio tiba-tiba agak melebar,” katanya. Untuk itu, perlu antisipasi dengan memperkuat ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah dengan pembangunan infrastruktur, pemberian fasilitas kredit, dan bantuan sosial.

rose KECIL

INDEKS ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio nasional tercatat mengalami penyusutan dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,394 September 2016 lalu.

Hal itu disebabkan pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40% populasi terbawah dan 40% populasi menengah lebih pesat ketimbang pertumbuhan pada 20% populasi teratas.

“Lapisan penduduk ada 3, 40% terbawah, 40% kelas menengah, dan 20% teratas. Kenaikan pengeluaran per kapita untuk kelompok bawah dan menengah tumbuh lebih tinggi. 40% terbawah tumbuh 4,56%, menengah tumbuh 11,69%, dan 20% teratas tumbuh 3,83%,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/2).

Gini ratio tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada September 2014 yakni 0,414. Padahal sebelumnya secara nasional rasio ketimpangan hanya berkisar 0,378 hingga 0,388. Sejak saat itu pemerintah fokus mengagendakan penyusutan kesenjangan dalam program-programnya.

“Kuncinya ialah menurunkan ketimpangan kesempatan. Gini ratio bisa tinggi karena adanya ketimpangan kesempatan mengakses pendidikan, akses kesehatan, akses modal maupun lapangan pekerjaan,” lanjut Suhariyanto.

Ia menekankan susutnya ketimpangan tahun lalu tidak lepas dari kemajuan program pemerintah untuk mendistribusi aset, melakukan upaya legalisasi lahan, mempermudah akses modal kerja dan meningkatkan taraf pendidikan.

Di lain hal, lambatnya pertumbuhan pengeluaran masyarakat atas tahun lalu tak lepas dari gejolak global yang membuat mereka tahan konsumsi.

“Ini ada kelesuan di level atas, tentu efek situasi perdagangan global yang belum sepenuhnya recovery, ekspor kita masih terbatas, dan ya kinerja ekonomi kita sendiri belum sepenuhnya pulih. Tingkat pertumbuhan yang paling berdampak di level atas,” ucap Deputi Bidang Statistik Sosial M Sairy Habullah Sairy. (X-12)

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/90180/kelas-bawah-kian-berdaya-ketimpangan-turun/2017-02-01#sthash.bG7Qwvxn.dpuf

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.comBank Indonesia (BI) memandang Indonesia tidak akan terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.  Menurut BI, Indonesia hanya akan terkena dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, sejak dilantik pada Januari 2017 lalu, Trump sudah menerbitkan beragam kebijakan yang dipandang kontroversial.

Kebijakan kontroversial Trump tersebut antara lain keluarnya AS dari Kemitraan Trans Pasifik (TPP), pengenaan pajak kepada Meksiko, hingga larangan imigrasi bagi tujuh negara Muslim.

Kebijakan-kebijakan Trump tersebut berdampak luas bagi banyak negara di dunia.

Akan tetapi, BI memandang Indonesia tidak akan terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Trump. Mengapa demikian?

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, Indonesia cenderung akan memperoleh dampak dari China dan tidak langsung dari AS. Pasalnya, Indonesia tidak masuk pada rantai pasok China.

“Indonesia tidak akan terkena secara langsung dampak dari kebijakan Trump, tapi dari dampak tidak langsung dari China,” jelas Juda di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Kondisi Indonesia, kata Juda, berbeda dengan kondisi Singapura maupun Malaysia. Kedua negara tersebut memproduksi barang yang langsung masuk dalam rantai pasok ekspor China yang langsung diekspor ke AS.

Adapun produk ekspor Indonesia ke China, menurut Juda, lebih banyak dimanfaatkan bagi kegiatan produksi dan konsumsi di China. Dengan demikian, kebijakan Trump di AS tidak akan banyak berpengaruh ke Indonesia.

“Dibandingkan negara-negara lainnya di Asia, Indonesia paling kecil dampaknya terhadap kebijakan Trump. Sehingga, secara umum dampak kebijakan Trump ke Indonesia paling rendah,” ungkap Juda.

Emoticons0051

Jakarta detik- Periode 2016 merupakan rentang waktu yang sulit bagi banyak negara di dunia. Berulang kali ada persoalan di suatu negara menimbulkan ketidakpastian global dan menjadi sentimen negatif bagi negara lain.

Paling tidak adalah situasi terakhir yang muncul pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Serentak pasar keuangan banyak negara terkena gejolak. Meski besaran gejolaknya beragam.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil melalui situasi tersebut. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot. Tetapi tidak terjadi cukup dalam.

“Dalam beberapa bulan terakhir muncul ketidakpastian global yang cukup berat. Semua negara di dunia merasakannya tapi Indonesia cukup mampu melewatinya dengan baik,” kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia dalam acara Peluncuran Laporan Terbaru Ekonomi Indonesia di Pakarti Centre Building, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Chaves menyebutkan banyak negara yang terperosok cukup jauh dari kondisi sebelumnya, terutama negara berkembang. Bahkan seperti Brasil dan Rusia harus berjuang dari krisis ekonomi.

“Kadang-kadang hidup itu rumit,” ujar Rodrigo.

Dalam catatan Bank Dunia, Indonesia yang cukup baik melewati gejolak terlihat pada depresiasi rupiah yang terjadi hanya 3% pada kuartal terakhir di 2016. Pasar ekuitas kembali membaik walau tidak sepenuhnya, setelah mengalami penurunan sebesar 3,6%.

Inflasi masih pada kisaran yang ditetapkan, yakni sebesar 3,02%. Faktornya utamanya adalah pengendalian harga beras dan bahan bakar. Pertumbuhan ekonomi dimungkinkan mencapai 5,1% pada 2016 yang didorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pemerintah juga dianggap berhasil dalam mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan realisasi defisit 2,46% terhadap PDB pada akhir tahun. Padahal sebelumnya Bank Dunia memproyeksikan defisit mencapai 2,8% dari PDB. Ini juga tidak lepas dari optimalisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Di sisi lain, adanya perbaikan untuk kemudahan berusaha. Sebanyak 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan pemerintah berpengaruh terhadap masuknya investasi asing ke dalam negeri.

“Indonesia sudah berkomitmen untuk menjalankan reformasi, maka itu harus dilanjutkan agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” paparnya. (mkj/hns)

ets-small

Sementara itu, pengamat pasar modal Aria Santoso mengungkapkan, penguatan pasar saham RI tahun ini bakal ditopang oleh sejumlah faktor di dalam negeri. Tahun ini, pemerintah bakal kembali menerbitkan kebijakan yang lebih baik secara bertahap.

Pada awal tahun ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pertambangan, salah satunya terkait divestasi saham perusahaan tambang asing. Akan ada regulasi yang menyusul dan market akan menyesuaikan. Kami yakin pemerintah akan membuat regulasi yang dalam jangka panjang berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, sentimen dari Amerika masih terkait Donald Trump yang akan dilantik menjadi presiden ke-45 AS pada 20 Januari nanti. Di tengah kesan yang tidak terlalu bersahabat dengan pers, lanjut dia, sebagai pebisnis Trump pasti akan membuat kebijakan yang menguntungkan Amerika.

“Meski Trump sedikit congkak, dia masih berpikir jernih untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari negara-negara aliansi maupun regional. Sedangkan rencana The Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga tahun ini bertujuan menarik kembali dana ke Amerika. Itu merupakan salah satu kebijakan yang cukup mendukung kekuasaan presiden AS yang baru. Sepertinya mulai ada harapan investasi kembali ke Amerika,” kata Aria.

Meski demikian, lanjut dia, kebijakan dan regulasi yang akan dikeluarkan Indonesia untuk merespons sentimen global itu tidak akan kalah menarik. Indonesia diperkirakan mengeluarkan kebijakan yang mampu menarik investasi dari regional maupun global.

“The Fed memang diperkirakan menaikkan suku bunga secara bertahap tahun ini, namun Bank Sentral AS tersebut perlu mempertimbangkan juga kenaikannya dengan kondisi ekonomi AS. Jika suku bunga terlalu tinggi, tetapi tidak ke aktivitas riil, AS biasanya akan kembali menyesuaikan suku bunga. AS akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan tahun ini dan Indonesia bisa mengantisipasi. Indonesia masih punya strategi untuk menarik investor global,” ujar Aria.

Menurut Aria, hingga kuartal I tahun ini, masih ada kemungkinan penurunan IHSG terlebih dahulu menuju level 5.200-5.230, yang bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli saat harga saham terkoreksi. Dalam jangka pendek ini, ada tiga sektor yang diperkirakan prospektif, yakni perbankan, sektor barang konsumsi, dan aneka industri.

Sementara itu, dalam jangka panjang, sektor konstruksi, infrastruktur, dan semen bakal lebih prospektif, didorong kebijakan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur. (bersambung)

http://id.beritasatu.com/home/trump-akan-perbaiki-ekonomi/155293
Sumber : INVESTOR DAILY

doraemon

 

Jakarta ID- Perolehan devisa sektor pariwisata pada 2016 diperkirakan mencapai Rp 184 triliun atau melampaui target Rp 172 triliun. Alhasil, kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) akan naik menjadi 11,5% dari target awal 11%.

“Kami targetkan penerimaan devisa Rp 172 triliun pada tahun ini. Tapi sepertinya akan terlampaui dan mencapai Rp 184 triliun. Jadi lebih besar Rp 12 triliun dari target awal,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Rabu (21/12).

Arief menyebutkan, pencapaian hingga Oktober 2016 telah melampaui target Kementerian Pariwisata (Kemenpar). “Jadi year to date-nya sudah melampaui target. Prognosa kami, perolehan devisa akan overtarget di angka Rp 184 triliun,” tutur dia.

Perolehan devisa tersebut, kata Arief, naik 27,78% dari tahun lalu Rp 144 triliun. Peningkatan tersebut membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional juga naik dari 10% pada 2015 menjadi 11,5% pada tahun ini.

Dia menerangkan, devisa tersebut akan didapatkan dari 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang tahun ini. Hingga akhir Oktober 2016, jumlah kunjungan wisman ke Tanah Air telah mencapai 9,40 juta, atau 102,2% dari target year to date yang ditetapkan pemerintah sebanyak 9,2 juta kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi 15 juta kunjungan, dengan devisa yang dihasilkan Rp 200 triliun. Kontribusi terhadap PDB pun ditargetkan naik menjadi 13% dan indeks daya saing (WEF) akan membaik menjadi rangking 40 dari saat ini 50.

Sementara itu, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2017 ditargetkan 265 juta, atau naik dari estimasi tahun ini 260 juta orang.

 

 

Eva Fitriani/HK

Investor Daily

rose KECIL

Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (the Fed) telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25 bps. Saat ini, suku bunga acuan the Fed dipatok sebesar 0,75%.

Kenaikan suku bunga The Fed ini pun tidak begitu berdampak pada gejolak pasar yang terjadi di Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, hal ini salah satunya disebabkan karena pondasi ekonomi Indonesia yang sudah cukup kuat.

“Sekarang kita sudah cukup baik kan, berarti ekonomi kita cukup bagus,” kata Luhut di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (16/12/2016) malam.

The Fed pun berencana akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2017 mendatang. Menurut Luhut, hal ini tidak begitu menjadi kekhawatiran. Hanya saja, pemerintah tetap harus berhati-hati dengan rencana the Fed tersebut.

“Ya enggak apa-apa. Kita buktikan bahwa kita baik dan ke depan kita harus tetap lebih hati-hati supaya kita bagus. (Harus ada) efisiensi, kesederhanaan, penghematan di kiri kanan dan jangan ribut-ribut,” tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/12/17/20/1569044/fed-rate-bakal-naik-lagi-luhut-ekonomi-kita-cukup-bagus
Sumber : OKEZONE.COM

spiral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Indonesia telah mencatat sejarah dalam hal kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) dari Bank Dunia.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, deregulasi yang dilakukan Pemerintah RI membuahkan hasil, peringkat Indonesia naik 15 peringkat dan kini di peringkat 91 dari sebelumnya di posisi 106.

‎”Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank,” ujar Thomas, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sebelumnya, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 naik 8 peringkat dari posisi 122, kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 109.

‎Menurut Thomas, paket kebijakan ekonomi jilid I – XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan menjadi instrumen mendorong kenaikan peringkat tersebut.

“Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut,” ucapnya.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, bahwa Indonesia masuk dalam top reformers karena kerjasama seluruh kementerian dan lembaga sehingga berdampak positif pada peningkatan peringkat di tujuh indikator kemudahan berusaha.

“Koordinasi lebih erat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terakit termasuk daerah merupakan faktor yang krusial,” ujar Farah.

ets-small

Jakarta beritasatu- CEO Lippo Group James Riady memercayai bahwa ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh. Dengan demikian, Indonesia juga akan terus maju. Namun, pertumbuhan itu akan terancam bila regulasi yang dibuat pemerintah tak berpihak pada dunia usaha.

Hal tersebut dikemukakan James saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Sabtu (19/11).

“”Ekonomi dunia 24 persen itu Amerika,

kue Eropa keseluruhan 22 persen,

keseluruhan kue dari Jepang itu 5 persen,

Asia Tenggara 3,3 persen. Di Asia Tenggara itu 50 persen dari penduduknya dan saya yakin 50 persen dari kekayaannya itu di Indonesia. Amerika sekarang ini banyak masalah, masalah ekonomi banyak sekali. Eropa 10 tahun yang akan datang sulit, Jepang penduduknya terus menua. Amerika Latin dan Afrika bermasalah. Cuma satu tempat pertumbuhannya yang baik itu Asia Tenggara dan Indonesia memimpin,” katanya.

Namun, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan terancam jika akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu kebijakan pemerintah yang salah, sehingga menghasilkan regulasi yang juga tidak berpihak pada dunia usaha.

“Akar dari semua masalah adalah kebijakan pemerintah yang salah. Regulasi itu kan dari kebijakan. Jadi kalau kebijakannya salah, semuanya salah. Kalau semuanya beres, risiko berdagang lebih kecil, risiko perbankan lebih kecil. Akhirnya lebih gampang dapat uang dan membayar kembali kepada bank,” ujar James.

Kebijakan yang salah, lanjutnya, akan menghambat tumbuhnya entrepreneur baru. Padahal, keberadaannya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Tanah Air.

“Apa yang menjadi masalah terbesar entrepreneurship ini? Kembali kebijakan pemerintah dengan aturan yang berbelit menjadikan sang entrepreneur terlalu besar risikonya untuk memulai sesuatu. Mendirikan perusahaan lama, orang jadi tidak berani. Apalagi, melihat banyak yang gagal,” jelasnya.

Oleh karena itu, James mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga NU atau Nahdliyin mendesak pemerintah untuk membenahi kebijakan yang menyulitkan dan kerap menjadi sumber dari korupsi. Pemerintah setidaknya harus memastikan semua lembaga yang ada berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak menyulitkan berkembangnya para wirausaha baru.

“Kita semua ini harus mendesak pemerintah (membuat) kebijakan yang benar. Ini kanker utama bangsa, bukan korupsi. Ada korupsi karena kebijakannya yang salah memberi itu semua,” katanya.

 

 

Novi Setuningsih/AB

Suara Pembaruan

ets-small

JAKARTA . Bank Indonesia menilai peningkatan peringkat Indonesia dalam survei Ease on Doing Business (EoDB) 2017 yang dilansir World Bank merupakan bukti keberhasilan reformasi struktural. Bank sentral memberi poin khusus kepada Jakarta dan Surabaya dalam capaian prestasi tersebut.

Gubernur BI Agus Martowardojo menungkapkan kenaikan rating Indonesia sebanyak 15 peringkat dari 106 menjadi 91 posisi merupakan cerminan dari pembenahan yang dilakukan di sisi baik fiskal maupun moneter.

“Saya sambut baik memang ini sejalan  dengan reformasi kita. Kalau sekarang bisa sampai di bawah 100 itu suatu langkah baik bagi Indonesia. itu adalah langkah untuk Indonesia bisa tumbuh secara kuat dan berkesinambungan,” ujarnya dalam pelantikan Kepala PPATK di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (26/10).

Gubernur BI menyampaikan capaian itu juga membuktikan kerja sama antar institusi di Indonesia berfungsi dengan efektif, yakni antar kementerian/lembaga, antar lembaga negara serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Bukan hanya di pusat, tapi juga daerah, khususnya Jakarta dan Surabaya. Jadi untuk Jakarta dan Surabaya memang banyak berperan untuk peningkatan peringkat dalam EoDB itu,” ungkap Agus.

http://finansial.bisnis.com/read/20161026/9/596132/peringkat-kemudahan-berbisnis-membaik-bi-nlai-reformasi-struktural-sukses
Sumber : BISNIS.COM

ets-small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Kinerja ekspor Indonesia kembali terpuruk setelah hanya mencatatakan nilai US$12,51 miliar pada September lalu. Capaian ekspor tersebut turun dari perolehan bulan sebelumnya yang sebesar US$12,74 miliar, maupun dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$12,58 miliar.

Secara kumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kinerja ekspor Indonesia dalam sembilan bulan terakhir mencapai US$104,36 miliar, turun 9,4 persen dibandingkan raupan Januari-September 2015 yang sebesar US$115,2 miliar.

Penurunan ekspor terjadi untuk pengiriman minyak dan gas (migas) maupun komoditas non-migas. Ekspor migas membukukan nilai US$1,06 miliar, turun dari pencapaian bulan sebelumnya US$1,13 miliar maupun dibandingkan dengan ekspor September 2015 yang mencapai US$1,45 miliar.

Perolahan ekspor non-migas September menggenapi kinerja delapan bulan sebelumnya, sehingga ekspor non-migas total menyumbang US$9,69 miliar atau anjlok 32,6 persen dibandingkan  periode yang sama tahun lalu.

Sementara ekspor non-migas, selama 30 hari di bulan September lalu meraup nilai US$11,45 miliar. Nilainya menyusut jika dibandingkan perolehan Agustus yang sebesar US$11,6 miliar maupun September 2015 yang mencapai US$11,13 miliar.

Apabila dijumlahkan sejak awal tahun, ekspor non-migas hingga akhir bulan kesembilan mencapai US$94,66 miliar, turun 6 persen dari Januari-September tahun lalu yang mencapai US$100,8 miliar.

Dalam situs resminya, BPS menjabarkan, mayoritas kelompok barang non-migas mengalami penurunan ekspor pada September. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok barang perhiasan atau permata yang anjlok 25 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Diikuti dengan ekspor bijih, kerak dan abu logam yang minus 10 persen, kelompok biji-bijian berminyak negatif 78 persen, dan barang-barang rajutan turun 9,6 persen.

Demikian pula untuk tahun kalender, di mana ekspor kelompok lemak dan minyak nabati turun 14 persen, karet dan barang dari karet turun 10,5 persen, benda-benda dari baja negatif 15 persen, timah anjlok 19,6 persen, mesin/peralatan listrik melemah 6,7 persen, serta biji-bijian berminyak dan barang rajutan masing-masing turun 7 persen dan 1,9 persen.

Ekspor nonmigas terbesar masih ke

Amerika Serikat, yakni mencapai US$1,36 miliar, disusul ke

China US$1,35 miliar dan

Jepang US$1,11 miliar. Ketiga negara itu berkontribusi sebesar 33,28 persen dari total nilai ekspor September. Sementara ekspor ke 28 negara anggota

Uni Eropa sebesar US$1,22 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-September 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$18,86 miliar (18,07 persen), diikuti Jawa Timur US$13,96 miliar (13,38 persen) dan Kalimantan Timur US$9,92  miliar (9,50 persen).

(ags)

ets-small

 

Jakarta detik- Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen pada kuartal III-2016 sebesar 112,5, atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 111,6. Ini menunjukkan, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2016 akan lebih baik.

“Pada kuartal III indeks keyakinan konsumen naik,” ungkap Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, dalam jumpa pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Komponen pendorongnya adalah dari sisi penghasilan sekarang, yang mayoritas konsumen menganggap cukup. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama, seperti perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan peralatan elektronik dianggap pesimistis.

“Mereka masih pada level pesimistis untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dan pembelian barang tahan lama, walaupun sebenarnya ada perbaikan dari 94 menjadi 95,” terangnya.

Hendy menjelaskan, dengan posisi indeks tersebut, maka diproyeksikan konsumsi rumah tangga akan meningkat pada kuartal III-2016. Tercatat pada kuartal II-2016, dengan indeks 111,6 maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,04%.

“Dengan indikator ini, maka dapat diasumsikan konsumsi rumah tangga bisa lebih tinggi dari kuartal II,” ujar Hendy.

Survei konsumen BI sudah dimulai sejak lama, mengingat sebenarnya konsumsi rumah tangga memegang porsi sangat besar atas perekonomian Indonesia. Pada tahun lalu porsinya mencapai 55,9%.

Beberapa indikator yang ingin dicapai dari survei adalah terkait arah perkembangan konsumsi rumah tangga, ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi ke depan dan kondisi stabilitas sistem keuangan rumah tangga.

Pelaksanaan survei, meliputi 4.600 responden dari 18 kota pada 18 provinsi. Pemilihan kota mempertimbangkan peran konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan keterwakilan wilayah.(mkl/wdl)

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Agustus 2016 sebanyak 1,03 juta kunjungan. Kunjungan wisman didominasi oleh turis asal China.

Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto menyampaikan, jumlah wisman yang berasal dari China ada sebanyak 151.054 kunjungan.

Berturut-turut setelahnya yaitu dari Australia (105.754 kunjungan), Singapura (100.383 kunjungan), Malaysia (99.313 kunjungan) serta Jepang (56.831 kunjungan).

“Memang turis dari China ini paling besar, dan sebetulnya kalau dilihat perkembangannya bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain,” kata Kecuk di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Lebih jauh dia menjelaskan, bertumbuhnya wisman asal China ke berbagai destinasi dunia termasuk Indonesia ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi China yang masih lumayan tinggi. Selain itu ada juga kenaikan pendapatan per kapita penduduk China.

“Pertanyaannya turis-turis asal China ini betul-betul turis atau pekerja? Sebagian besar adalah turis. Yang nampak adalah turis,” kata Kecuk.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya baru saja berkunjung ke Sulawesi Utara. Dan memang kata Kecuk, ternyata saat ini banyak sekali penerbangan langsung (direct flight) dari daerah-daerah di China ke beberapa provinsi di Indonesia.

“Itu hanya sekadar contoh di Sulawesi Utara. Bisa ditelusuri lagi di berbagai provinsi. Jadi turis yang tercatat ini memang betul-betul turis, bukan pekerja (dari China),” kata Kecuk.

Kecuk mengatakan kunjungan wisman bulan Agustus yang mencapai 1,03 juta ini merupakan rekor kedua setelah pada Juli lalu juga menembus satu juta kunjungan.

Dengan capaian ini, maka jumlah kunjungan wisman dari Januari-Agustus 2016 mencapai 7,4 juta kunjungan.

“Data kunjugan wisman ini menggembirakan. Ini akan berdampak positif terhadap komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena tercatat sebagai ekspor jasa. Ke depan Indonesia harus memasarkan dengan lebih bagus, supaya lebih banyak wisman datang,” ucap Kecuk.

ets-small

cnbc.com: There’s more to Asia’s vast economy than just China and Singapore, both linchpins of regional growth.

Indonesia is slowly but surely cementing a reputation as a standout in the global economy, aided by a strong domestic economy and a government embracing pro-market reforms. With that in mind, the country recently saw its strongest growth in more than three years.

“Indonesia has been one of the stronger performing EM countries this year outside of countries like Brazil,” Clayton Fresk, portfolio manager at Stadion Money Management, which is based in Watkinsville, Georgia, and manages nearly $4 billion in assets, told CNBC recently.

“After experiencing a stable decline in [growth] since 2010 through mid-2015, that trend has reversed and the country is seeing small improvements in that reading over the past year,” Fresk added, with employment on the rise and interest rates on the wane.

As China’s slowing growth spills over into other developing economies in the region, Indonesia is gravitating above the turmoil. Earlier this year, the International Monetary Fund’s mission chief for Indonesiagave the government credit for its economic competence, and expects its economy to grow by 5 percent this year.

Analysts say Indonesia’s success is all the more impressive as major economies around the world continue to hew to loose monetary policies — which haven’t gotten them much bang for their buck — and developing economies struggle.

“Against this backdrop it is hard to find structural and sustainable growth stories,” Smriti Shekhar, portfolio manager with NN Investment Partners’ equity markets group told CNBC in a recent interview.

Indonesia’s vast population exhibits favorable demographics such as high life expectancy and fertility rates. Investors also like growth prospects, fiscal discipline and relatively low inflation of around 3-5 percent, making the country what Shekhar calls a “standout as an attractive market.”

Indonesia’s reform credentials have also stood out in 2016 with a new government, improved economic fundamentals, tax reform and the appointment of a credible new finance minister who was a former IMF official.

Foreign investors have lapped up Indonesian bonds at a very high rate — at least 40 percent, according to recent data — underscoring how the country’s relative attractiveness, but stoking concerns with the country’s officials. In a research note to clients this week, Bank of America-Merrill Lynch recommended maintaining exposure to long-dated Indonesian debt, based on “a supportive stance from global central banks” boosting the attractiveness of emerging government bonds.

A new tax amnesty plan rolled out in July is enhancing the reputation of the government of President Joko Widodo for solid management — and reaping it a windfall in tax revenue. Thus far, the amount collected has exceeded $350 billion, or about 9 percent of the total targeted by Indonesia’s central bank.

“Given the current pace, overseas repatriated assets could reach $10 billion or above as the scheme is completed next year,” Anthony Chan, Hong Kong-based Asian sovereign strategist at AB told CNBC recently.

That amount “would represent a very significant capital inflow into the country to support the Indoneisan rupiah,” the country’s currency, he added.

Indonesia’s young and vibrant population is another reason why investors see upside, especially when compared to the aging societies of the West and Japan.

Approximately 67 percent of Indonesia’s population is between 15 and 64 years old, according to World Bank data, putting the country’s average age at less than 30.

Although growth per capita is lower than that of China and neighboring Malaysia, a young aspirational middle class could provide a long runway for growth within the country.

Consumption is key for Indonesia, as well, with analysts citing substantial scope for urbanization and mortgage penetration and providing long-term growth options for many industries. The country also boasts a powerful combination of high savings and investment ratios, key for economic growth.

“While volatility will be a given, we are constructive on the Indonesian market,” said NN Investment’s Shekhar.

 

ets-small

Jakarta detik-Terminal Petikemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 secara resmi telah mulai beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya menyatakan, terminal ini memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektar (Ha) dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS).

Terminal diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas I3.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150.000 DWT.

“Terminal Petikemas Kalibaru mampu untuk menampung kapal besar dari Eropa, Asia Timur bisa langsung masuk ke Priok tanpa harus mampir ke negara lain,” ungkap Elvyn dalam sambutannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/6/2016)

Elvyn menuturkan, perlunya membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus petikemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapasitas penanganan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang semula berkisar 5 juta TEUs tahun pada tahun 2009-2010, ditanggulangi dalam jangka pendek dengan melakukan konfigurasi terminal, penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta TEUs/tahun.

“Dalam jangka panjang, kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah sebesar 11,5 juta TEUs/tahun setelah keseluruhan Terminal Kalibaru selesai,” ujarnya.

Terminal Petikemas Kalibaru merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 Terminal Kalibaru akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 Terminal Kalibaru. Ketika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

(mkl/drk)

Emoticons0051

Jakarta detik-Besok New Priok Container Terminal (NPCT) 1 milik PT Pelindo II, akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk persiapan peresmian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meninjau ke lokasi pelabuhan tersebut.

“Ya Insya Allah besok Presiden 8.30 WIB akan ke sini meresmikan pelabuhan di Kali Baru ini. Satu operasinya kan sudah jalan dan ini bagian dari menandai suatu spirit kita ingin menjadikan Priok riil hub. Karena kita masih harus berkompetisi dengan negara tetangga,” ujar Budi di Pelabuhan Peti Kemas NPCT 1, Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (12/9/2016).

Budi berharap pelabuhan baru ini bisa menjadi pelabuhan kelas Internasional, tempat persinggahan kapal-kapal besar. Nantinya, semua kegiatan transhipment atau bongkar muat kapal besar ke seluruh daerah di Indonesia harus melewati NPCT 1. Pembangunan NPCT 1, menurut Budi juga merupakan realisasi konsep tol laut.

“Banyak tugas kita bersama untuk menuju arah itu, tidak ringan tapi dengan suatu kesungguhan mandat dan visi presiden untuk menjadikan konektivitas menjadi tujuan dari konektivitas nasional. Bagaimana kapal-kapal, barang-barang yang mau menuju luar jakarta bisa ke Sumatera, Kalimantan, daerah lain, itu bukan dari pelabuhan lain tapi dari Priok,” papar Budi.

“Yaitu di sini mesti riil hub. Jadi riil hub itu begini, ada barang mau ke Palembang mau ke Lampung, sekarang itu bukan lewat Priok tapi lewat negara lain. Iya semua harus di sini, domestik dan internasional domestik,” imbuh Budi, saat meninjau persiapan peresmian NPCT 1 yang akan dilakukan Selasa besok oleh Jokowi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, berharap NPCT 1 menjadi terobosan terminal peti kemas modern baru di Indonesia. NPCT 1 menurut Elvyn, mampu menerima kapal-kapal besar di atas 10 ribu dan di atas 10 TEUs.

“Ini adalah satu pelabuhan yang disiapkan modern dengan peralatan yang canggih yang memenuhi standar internasional yang di era yang sekarang. Kita harap NPCT 1 ini menjadi era baru pengelolaan pelabuhan modern Indonesia karena akan mampu menerima kapal-kapal yang besar di atas 10.000 DWT dan di atas 10.000 TEUs dengan kedalaman mencapai 16 meter. Jadi saya ingin mengatakan mudah-mudahan ini menjadi awal di era baru pengelolaan pelabuhan modern berkelas dunia internasional di indonesia,” jelas Elvyn.

Untuk pengoperasian NPCT1, Pelindo II menggandeng operator kapal dan pelabuhan dunia seperti Mitsui & Co Ltd. (Mitsui), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) dan PSA International Pte Ltd (PSA).

(wdl/wdl)

Emoticons0051

the interpreter: The business press is full of dire predictions about sudden capital outflows from emerging economies, with a growing list of ‘fragile’ countries. Few commentators can resist making some reference to the disastrous 1997-98 Asian crisis, just to add an element of frisson to the story. But a repeat of 97-98 is extremely unlikely.

In recent years, particularly after the 2008 global financial crisis, we’ve come to revise our understanding of the Asian crisis.

Initial explanations identified the key cause as ‘crony capitalism’: monopolistic chaebols in South Korea, self-interested financiers in Thailand and the Soeharto clan in Indonesia.

These early explanations also blamed dirigiste economic policies, at variance with the internationally fashionableWashington Consensus. If a country was in trouble, it must be because it had strayed from the free market path. To restore order, budgets should be cut back and interest rates raised.

The 2008 global financial crisis showed that even advanced economies can get into trouble. Perhaps the best demonstration of the rethink was that the remedial policies of 2008 were, in general, the polar opposite of those practised in 1998.

The revised narrative of the Asian crisis gives a central role to the grossly excessive capital inflows in the five years prior to the crisis. At the time capital flows were widely seen as unambiguously beneficial. The IMF tried to have free capital flows written into its articles, accorded the same status as free trade. Any policy measure which tried to manage or limit these inflows was roundly condemned as ‘capital controls’.

The graph in this post tells the story. In the early 1990s, global financial integration brought a flood of capital into the fast-growing emerging economies.

Thailand, the first domino to fall, had inflows equal to 13% of GDP in 1996. As a result, the exchange rate came under inexorable upward pressure. This, together with the inflow-fueled booming economy, opened up the external deficit to 6% of GDP.

With an uncompetitive exchange rate and an asset price boom, Thailand was a house of cards, set up for a fall. Its neophyte financial regulators were not up to the task of protecting it. When the baht went into freefall in mid 1997, the contagion spread first to Indonesia and then Korea, which had both also been the recipients of excessive capital inflow.

There is much more to this story (particularly the inadequacy of the IMF-led rescue operations). But the point to be made here is that pro-cyclical volatile international capital flows played a central role in the Asian crisis.

How does this relate to today’s fragile emerging market economies?

Financial flows to emerging economies are now larger than in the 1990s and just as volatile (again, look at the graph). But most of the emerging economies have learned the lesson.

Indonesia provides an example. Having been singled out by financial markets as a member of the ‘fragile five,’ Indonesia trimmed the budget deficit by reducing petroleum subsidies, tweaked its interest rates higher, allowed the exchange rate to depreciate significantly, allowed the slowing economy to improve the external deficit, and backtracked on some of the economically dubious policies that accompany pre-election populism. Similarly, India and Brazil have tweaked policies to reduce vulnerabilities.

In short, most emerging economies are in far better shape than in 1997: scarred, wiser and far more experienced.

Can the same thing be said about the foreign providers of the capital? To make sense of the global financial sector’s current on/off capital flows, we have to understand that their country-specific knowledge is shallow. Portfolio managers are guided by simple rules of thumb, with their main attention focused on other players in the same market: when their fellow lemmings start running in the opposite direction, everyone wants to be immediately behind the pack leader.

The rules of thumb are crude. They include simple limits on external deficits, budget deficits, foreign debt and inflation. This crude evaluation system disciplines behaviour in emerging economies, perhaps unnecessarily. Bolder policies might boost infrastructure spending and speed growth. But most emerging-economy policy-makers accept that global markets won’t understand the subtle detail of more optimal policies — one day the lemmings will be spooked and run, taking their money with them.

Not all countries accept this externally dictated discipline. Countries like Argentina and Turkey are walking a tightrope. If, like Thailand, you want to have a political crisis, you need to be running an external surplus (as Thailand is). If you want to administer a huge credit stimulus that raises domestic debt sharply (as China did in 2009, saving the world from a much deeper recession), then you need a government with untrammeled policy powers, capital controls, an external surplus, and more foreign reserves than it knows what to do with.

Most emerging economies, however, accept the discipline. Their best tactic is to loudly proclaim their own virtuous prudence in the hope that foreign investors learn that emerging markets are not all the same.

This is not an ideal world. Over time, emerging markets need to find more ‘patient’ capital, such as foreign direct investment and long-term bond-holders. When they do, this will give them the freedom to actively discourage the volatile short-term capital flows that have proven so damaging.

spiral

Direktur Utama PT Bank Sinarmas (BSIM) Tbk Freenyan Liwang mencatat, sejak melakukan pencatatan saham perdana atau IPO pada akhir Desember 2010 lalu, BSIM berhasil catatkan kenaikan harga saham sebesar 421 persen. Kenaikan ini juga diiringi oleh kapitalisasi pasar yang saat ini melebihi Rp11 triliun.

“Pada Desember 2010 kita IPO dan harta per lembar sahamnya Rp150 dan harga tertinggi Rp850, kalau kemarin hartanya Rp770. Dalam waktu hampir enam tahun saham meningkat hampir lima kali,” jelasnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Kenaikan saham ini diyakini juga akan dirasakan oleh perusahaan lainnya. Bahkan, diyakini Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan menjadi salah satu pasar saham terbesar di dunia.

“Kalau ini terus berlanjut kita yakin Bursa Efek akan menjadi yang terbesar di dunia,” tutupnya.

Seperti diketahui, berkat adanya tax amnesty, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia cenderung meningkat. Bahkan, pasar modal Indonesia mencatatkan beberapa rekor sejak Juli lalu.

http://economy.okezone.com/read/2016/09/07/278/1483331/meningkat-421-bsim-yakin-bei-jadi-pasar-modal-terbesar-di-dunia
Sumber : OKEZONE.COM

doraemon

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada bulan Juli 2016 tercatat mencapai 1,03 juta kunjungan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menuturkan, pencapaian ini merupakan rekor, karena baru pertama kalinya dalam sejarah kunjungan wisman tembus satu juta.

“Ini sejarah baru jumlah wisman masuk ke Indonesia. Ini tertinggi yang pernah ada. Pertama kalinya melewati satu juta dalam satu bulan. Ini merupakan sejarah baru kita. Kita apresiasi Kementerian Pariwisata dan lainnya,” ungkap Sasmito dalam paparan di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Sasmito mengatakan, dibandingkan Juli 2015 terjadi kenaikan kunjungan wisman sebesar 17,68 persen.

Pada Juli 2015, jumlah kunjungan wisman masuk ke Indonesia sebanyak 877.600 kunjungan.

Adapun dibandingkan Juni 2016, terjadi kenaikan kunjungan wisman sebesar 20,42 persen. Pada Juni 2016, jumlah kunjungan wisman masuk ke Indonesia tercatat 857.700 kunjungan.

Sasmito menjelaskan, mayoritas wisman pada Juli 2016 masuk melalui 19 pintu utama, yakni sebanyak 968.216 kunjungan. Hanya 25.735 kunjungan yang melalui pos lintas batas, dan 38.790 kunjungan melalui pintu lain.

“Ada beberapa penyebab kunjungan Juli tembus sejuta, antara lain kampanye ke berbagai negara dan juga destinasi wisata yang lebih atraktif,” imbuh Sasmito.

Menurut kebangsaan, lima besar kunjungan wisman berasal dari Tiongkok (153.934 kunjungan), Australia (122.866 kunjungan), Singapura (94.187 kunjungan), Malaysia (90.479 kunjungan), dan Jepang (41.100 kunjungan).

dollar small

JAKARTA. Aktivitas manufaktur Indonesia akan tumbuh pada bulan Agustus setelah berkontraksi pada Juli ditopang oleh peningkatan arus masuk bisnis baru, menurut Markit Economics.

Markit Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada Agustus naik ke level 50,4 dari 48,4 pada bulan sebelumnya. Angka di atas level 50 berarti menunjukkan ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menandakan kontraksi.

Kenaikan tersebut mencerminkan ekspansi pada pesanan baru, produksi dan stok pembelian, serta volume pesanan pada Agustus.

Namun di sisi lain, angka lapangan pekerjaan kembali menurun.

Mengomentari data survei indeks manufaktur Indonesia, Ekonom HIS Markit Pollyanna De Lima mengatakan kembalinya pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada Agustus merupakan tanda yang positif, terutama setelah penurunan pada Juli menimbulkan kekhawatiran mulainya tren penurunan.

Data survei (juga) mengindikasikan bahwa perusahaan tanpa diragukan berhati-hati dalam hal prospek jangka pendek untuk lapangan pekerjaan baru dan produksi, seperti ditunjukkan oleh berkurangnya angka payroll, jelasnya, seperti dikutip dari Markit Economics, Kamis (1/9/2016)..

Lebih lanjut diungkapkan olehnya, IHS Markit berharap pertumbuhan PDB di Indonesia dapat naik dari 4,8% pada 2015 menjadi 5,1% tahun ini dengan antisipasi tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk mendukung konsumsi swasta.

http://finansial.bisnis.com/read/20160901/9/580341/pmi-manufaktur-aktivitas-industri-indonesia-tumbuh-pada-agustus
Sumber : BISNIS.COM

 

 

 

Jakarta kontan. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia kembali mengalami perbaikan. Namun, perbaikan tersebut masih berjalan lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397. Angka ini menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,402 dan dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,408.

“Artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada Maret 2015 hingga Maret 2016,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (18/8).

Adapun Gini Ratio di daerah perkotaan menunjukkan penurunan. Pada Maret 2016, Gini Ratio perkotaan sebesar 0,41, menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,419, yang juga menurun dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,428.

Begitu juga dengan Gini Ratio di perdesaan. Pada Maret 2016, Gini Ratio sebesar 0,327, menurun dari September 2015 yang sebesar 0,329, yang juga menurun diibanding Maret 2015 yang sebesar 0,334.

Perbaikan Gini Ratio ini terjadi karena adanya peningkatan distribusi pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Pada Maret 2016, distribusi pengeluaran kelompok ini sebesar 36,09%, meningkat dari September 2015 yang sebesar 34,70% dan dibanding Maret 2015 34,65%.

Sayangnya, distribusi pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sebesar 17,02%, menurun dibanding September 2015 sebesar 17,45% dan menurun dibanding Maret 2015 yang sebesar 17,10%.

Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi pada Maret 2016 sebesar 46,89%, turun dibanding September 2015 yang sebesar 47,84%. Tetapi meningkat dibanding Maret 2015 yang sebesar 48,25%.

dollar small

JAKARTA. Meski banyak gebrakan di sektor perikanan, Presiden Joko Widodo  masih tidak puas dengan pengembangan industri perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, ia memerintahkan 25 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengembangan sektor perikanan.

Lewat Instruksi Presiden No 7/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang diteken 22 Agustus 2016, Presiden menginstruksikan agar sejumlah instansi mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendorong percepatan pembangunan industri perikanan. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, Presiden memerintahkan dua hal.

Pertama, segera mengevaluasi peraturan penghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan dan tambak garam nasional. Kedua, segera menyusun peta jalan pengembangan industri perikanan, menetapkan lokasi, beserta masterplanpengembangan kawasan industri perikanan.

Bisa jadi, instruksi Presiden ini menjawab kegelisahan banyak pelaku usaha di sektor perikanan dua tahun terakhir. Kebijakan Menteri Susi yang lebih banyak membenahi sektor hulu dan penertiban penangkapan ikan berdampak pada industri hilir. Industri pengolahan ikan kesulitan pasokan bahan baku. Eksportir susah mengangkut ikan karena aturan transhipment.

Karena itu, Thomas Darmawan, Ketua Bidang Perikanan Apindo menyambut positif penerbitan inpres itu. “Selama ini, KKP sudah menyelesaikan permasalahan illegal fishing dan juga pencurian bahan bakar. Sayangnya, KKP lamban mengembangkan usaha di sektor perikanan,” tuturnya pada KONTAN, Kamis (25/8).

Segera menindaklanjuti

Thomas berharap KKP mengevaluasi efektivitas beberapa kebijakan, khususnya ada solusi atas kebijakan itu. Contohnya, pelarangan pemakaian pukat sebagai alat tangkap ikan. “Harus dipertimbangkan, alat ganti tangkapnya apa?” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyinkronkan aturan pusat dan daerah supaya pelaku usaha tidak lagi memanipulasi. Contohnya, banyak pemilik kapal turunkan ukuran badan kapal karena perbedaan aturan.

Aturan lain yang perlu ditinjau adalah kenaikan tarif PNBP sektor perikanan. “Kenaikannya 1.000%. Masalahnya, kapal belum operasi sudah ditarik, diijon. Ini memberatkan,” kata Thomas.

Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan berharap KKP cepat merespon instruksi Presiden itu dengan meninjau ulang aturan yang menghambat pengembangan industri perikanan. Salah satunya aturan soal bongkar muatan di tengah laut (transhipment). “Buka kembali dengan pengawalan ketat,” ungkapnya.

Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan enggan berkomentar atas instruksi tersebut. “Silakan langsung menghubungi Bu Susi,” ujarnya. KONTAN sudah meminta tanggapan lewat pesan tertulis pada Menteri Susi, tetapi tidak ada balasan.

Emoticons0051

[PARAPAT] SP: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Danau Toba mempunyai potensi besar untuk berkembang pesat dalam industri pariwisata berskala internasional.

“Danau Toba sudah dikenal masyarakat internasional. Pariwisata ini harus didukung, dan paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding sektor lain,” ujar Presiden di hadapan tokoh masyarakat di Parapat.

Presiden meminta, tokoh masyarakat, adat maupun budaya untuk turut memberikan pengarahan kepada masyarakat, sebab perubahan kultur memang harus dilakukan.

“Masyarakat harus mampu melayani wisatawan yang datang ke Danau Toba. Yang dikembangkan adalah ekoturisme, juga di zona otoritas akan dibangun tempat meeting, konferensi dan pameran mencakup 600 hektare,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan pariwisata Danau Toba menjadi perhatian khusus karena selama beberapa tahun terakhir terjadi penurunan citra dan branding sebagai kawasan wisata.

“Itulah alasan mengapa 10 destinasi lewat Keppres yang kita kerjakan adalah Danau Toba,” sebutnya. [155]

big-dancing-banana-smiley-emoticon

ID: Ketidakpastian ekonomi global belum segera berakhir. Persaingan antanegara di bidang perdagangan dan investasi semakin sengit. Bukan hanya negara berkembang, saat ini, negara maju juga berlomba menguasai pasar dan menarik minat investor asing. Di bidang pariwisata pun, kompetisi kian ketat dalam menarik minat wisatawan.

 

Tidak mudah bagi Indonesia untuk menaikkan nilai ekspor, menarik investasi dan wisman. Setiap negara berusaha menguasai pasar domestiknya. Berbagai kebijakan di bidang perdagangan digulirkan untuk melindungi pelaku usaha di dalam negerinya. Meski dalam era pasar bebas, pemerintah Negara maju mampu membuat kebijakan yang tidak melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO). Negara maju juga memberikan berbagai insentif bagi pemodal asing untuk menarik minat para investor dunia.

Setelah 71 tahun merdeka, PDB per kapita Indonesia masih US$ 3.500. Sedang Korsel yang merdeka 15 Agustus 1945, hanya terpaut dua hari, kini memiliki PDB per kapita US$ 26.000. Penduduk miskin kita masih 28 juta atau 10,8% dari total penduduk. Penganggur terbuka lebih dari 7 juta atau 5,5% dari angkatan kerja.

 

Kesenjangan sosial cukup tinggi seperti terlihat pada rasio Gini 0,397. Sedang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan baru mencapai angka 69,5.

 

Dalam peta persaingan ekonomi yang sudah sangat sengit, tidak mudah bagi Indonesia untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%. Hanya sempat tiga tahun, yakni 2010-2012, laju pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Sejak 2013, ekonomi Indonesi bertumbuh di bawah 6%.

 

Pada tahun 2013 dan 2014, ekonomi bertumbuh 5,6% dan 5%. Sedang pada tahun 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi melaju 4,8%. Dengan berbagai upaya, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua 2016 sebesar 4,9% dan 5,1%.

 

Merespons kondisi ini, Presiden Jokowi mengimbau semua pihak untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi bangsa pemenang. Untuk menjadi bangsa pemenang, demikian Presiden, Indonesia harus mampu memutuskan mata rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Selama ada kemiskinan dan pengangguran, sulit bagi Indonesia menjadi bangsa pemenang.

 

Jika kesenjangan sosial melebar dan ketimpangan meningkat, Indonesia bakal menghadapi bom waktu, yakni gejolak sosial yang dipicu oleh rasa ketidakadilan. Imbauan itu disampaikan Presiden pada sidang tahunan MPR RI, pidato kenegaraan di depan anggota DPR RI dan DPD RI, dan saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (16/8).

 

Presiden mengakui, upaya menjadi bangsa pemenang sudah dilakukan sejak presiden RI pertama. Namun, kompleksitas masalah dan level persaingan yang kian keras membuat bangsa Indonesia belum mencapai cita-cita proklamasi hingga ulang tahun kemerdekaan ke-71.

 

Untuk menjadi bangsa pemenang, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas atau terobosan. Setiap organisasi dan sektor perlu ditata kembali. Tanggung jawab utama untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa pemenang adalah para penyelenggara negara. Penyakit utama yang membuat penyelenggara negara tidak mampu melayani dengan baik rakyatnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi di Indonesia sudah menyebar dari tingkat atas hingga bawah, dari eksekutif dan legislatif hingga yudikatif, dan dari Sabang sampai Merauke.

 

Meski ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para aktor korupsi tetap menjalankan aksinya. Mereka yang tertangkap tangan dianggap orang sial. Peristiwa tangkap tangan sama sekali tidak menyurutkan semangat korupsi. Korupsi berjalan seiring dengan kolusi karena hanya dengan kolusi, korupsi bisa langgeng. Nepotisme bisa ditemukan di manamana. Karena rekrutmen pegawai dan jabatan kunci seperti kepala dinas dan jabatan publik seperi bupati dan wali kota tidak ditentukan berdasarkan meritokrasi. Bukan mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas yang mendapatkan jabatan kunci dan menjadi pejabat publik, melainkan mereka yang memiliki hubungan keluarga.

 

Selain KKN, penyakit utama yang merusak kualitas birokrasi adalah feodalisme yang kuat berakar di kalangan pejabat dan birokrasi. Para birokrat yang dalam posisi melayani tidak menjalankan tugasnya jika tidak ada tips. Penyakit feodalisme menghambat pelayanan dan menyuburkan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan birokrasi di daerah.

 

Reformasi birokrasi baru sebatas wacana. Dalam kenyataan, masyarakat masih berhadapan dengan birokrasi yang tidak efektif dan korup. Masalah Indonesia yang juga menjadi penghambat utama kemajuan adalah produk hukum yang tumpang tindih dan banyak loopholes atau celah hukum. Produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah perlu diatur kembali.

 

Reformasi hukum perlu dijalankan dengan sistematis agar tidak ada produk hukum yang saling bertentangan serta tidak ada bidang dan sektor yang tidak memiliki produk hukum yang baik. Kemajuan sebuah negara juga sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara.

 

Lemahnya fondasi ekonomi Indonesia adalah tidak ada kebijakan yang mendukung industri dalam negeri, kemajuan iptek, dan inovasi. Akibatnya, ekspor Indonesia didominasi komoditas atau produk primer. Iptek tidak berkembang karena riset tidak mendapat anggaran dan insentif yang cukup. Indonesia belum menjadi negara yang subur bagi lahirnya inovasi baru.

 

Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang hendak memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan keseimbangan baru. Ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur, industri dalam negeri, dan maritim. Sejak 2015, dana pembangunan infrastruktur terus meningkat.

 

Ekspor komoditas diganti dengan ekspor produk industri bernilai tambah tinggi. Potensi laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Jawa, melainkan akan digeser ke luar Jawa. Para pelaku usaha yang selama ini berada di zona nyaman harus lebih membelalakkan mata untuk lebih kreatif dan kompetitif, mencari terobosan baru guna memenangi persaingan. Bukan hanya pasar ekspor yang semakin sulit ditembus. Pasar dalam negeri pun sudah diserbu berbagai produk pertanian dan industri dari berbagai negara.

 

Setiap keluarga harus lebih bertanggung jawab mendidik anaknya menjadi manusia mandiri. Setiap anak harus dibiasakan menghadapi tantangan. Di sekolah dasar dan menengah, para guru perlu lebih mengedepankan peran sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan karakter siswa. Anak didik dirangsang untuk kreatif, bukan menghafal.

 

Semua pihak harus keluar dari zona nyaman dan berusaha menjadi bangsa pemenang. Meski sekolah, orang tua, dan dunia usaha mempunyai peran, tanggung jawab terbesar ada di para penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR. (*)

spiral

JAKARTA. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali naik 68% setelah pada Oktober tahun lalu turun ke angka 41%. Kenaikan kepercayaan publik ini disebabkan beberapa faktor, namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan kepada 1220 responden di 17 provinsi pada 1-9 Agustus kemarin, tercatat 36% responden menganggap kondisi ekonomi Indonesia kembali membaik, meskipun nilai yang sama diberikan untuk anggapan kondisi ekonomi tidak ada perubahan.

Yang paling dominan mempengaruhi anggapan ekonomi Indonesia membaik itu diukur dengan daya beli masyarakat. Masyarakat menilai jika kondisi inflasi turun dan daya beli masyarakat meningkat, kepercayaan publik akan naik. “Kalau inflasi naik maka sentimen publik menjadi negatif terhadap ekonomi dan kepercayaam terhadap Jokowi akan turun,” kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanudin Muhtadi, Minggu (14/8).

Dan itu terbukti saat kondisi inflasi mencapai mencapai 7,18 pada September 2015 lalu, hasil survei IPI menunjukan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurun drastis. Namun ketika kondisi inflasi bisa terjaga pada angka 3,12 pada Juli lalu, kepercayaan publik kembali meningkat.

Alhasil kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan itu bisa diukur dengan kondisi naik turunnya inflasi. Namun, ini akan menjadi problematik ketika pemerintah ingin mengambil jalan instan ketika mengendalikan laju inflasi.

Burhan juga mengatakan, pencapaian yang bisa dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu di bidang infrastruktur dengan membuat jalan-jalan umum, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan sarana transportasi umum. Namun sayangnya presiden Jokowi tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi orang miskin. “Terakhir Presiden Jokowi tidak bisa mengurangi pengangguran,” kata Burhan.

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

ID: Badan Pusat Statistik menyampaikan kabar yang melegakan hati, yakni turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Per Maret 2016, jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 28,01 juta orang atau 10,86%. Hal itu berarti berkurang 0,50 juta orang dibanding posisi September 2015 sebesar 28,51 juta atau 11,13%.

 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebesar 0,28 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,22 juta orang. Namun, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2016 mencapai 14,11% sedangkan daerah perkotaan hanya 7,79%.

 

Di negara manapun, angka kemiskinan adalah momok. Jumlah kemiskinan, baik dari sisi persentase maupun dari sisi angka, selalu menggambarkan bahwa negara tersebut tidak sejahtera. Semakin besar angka kemiskinan suatu negara, maka pemerintah negara bersangkutan dapat dinilai kurang sukses membawa rakyat ke taraf hidup yang lebih baik.

 

Mengharapkan republik ini dengan cepat bebas dari cengkeraman kemiskinan, tentu sesuatu yang nyaris mustahil. Sebab, faktanya, negeri ini masih banyak didiami oleh warga masyarakat, yang pendapatannya serba terbatas. Bahkan, untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-harinya pun, masih teramat sulit. Meski fakta tersebut sulit kita terima, sebab tak seorang pun yang mengakui bahwa negeri ini miskin. Lantas, mengapa sampai bisa terjadi hal-hal yang kontroversial, di mana rakyat miskin sedangkan negerinya kaya raya?

 

Selama ini, tak dapat dimungkiri bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini dari waktu ke waktu adalah menyangkut tingginya angka kemiskinan. Persoalan kemiskinan menjadi problema serius dalam sejarah Republik kita. Sejarah bangsa ini sebagian diisi dengan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

 

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 9-10% pada akhir 2016. Pemerintahan Jokowi berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memacu pembangunan infrastruktur, memprioritaskan program kedaulatan pangan, pariwisata, maritim, industri, pemerataan wilayah dan sebagainya.

 

Namun, bisa saja upaya pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi itu mengalami kemandulan. Penyebabnya, lemahnya kelembagaan. Dengan asumsi pemerintah peduli terhadap nasib kaum miskin pun, dengan tidak berfungsinya kelembagaan telah menggagalkan realisasi komitmen pemerintah. Di samping itu, Presiden Jokowi memang banyak menghadapi masalah politikhukum yang menguras tenaga dan pikirannya.

 

Ke depan, bisa saja pemerintah gagal lagi mencapai target, jika pola kerja dan perhatian pemerintah tidak berubah. Presiden saat ini memiliki banyak lembaga tapi tidak membuat pemerintah menjadi efektif. Fokusnya tidak di sana, jadi susah juga mengatakan apa yang akan terjadi pada masa depan. Dalam beberapa waktu yang lalu, kemiskinan menjadi “simbol” Republik ini. Hal ini tercermin dari banyaknya wilayah Republik yang dihiasi oleh peta kemiskinan. Banyak terdapat desa tertinggal.

 

Bahkan kini, bukan hanya desa lagi yang tertinggal, tetapi sudah daerah tertinggal. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lebih dari 60% orang miskin ada di wilayah perdesaan. Artinya, kebijakan ekonomi yang diproduksi pemerintah selama ini cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa.

 

Pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi, nyatanya masih terjadi kisah kemiskinan yang menyentak perhatian kita. Pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak selalu identik dengan lenyapnya kemiskinan (Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1981: 105). Salah satu penyebabnya adalah mekanisme efek tetesan ke bawah (trickle down effect) yang semula diyakini oleh beberapa pihak sebagai salah satu strategi yang tepat untuk memerangi kemiskinan, ternyata tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

 

Sebenarnya, negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28c Ayat (1), 28h Ayat (1 dan 3), Pasal 31 Ayat (1 dan 2) UUD 1945. Tapi, Negara telah gagal menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila seperti jauh panggang dari api.

 

Sampai sejauh ini rasanya saya belum dapat merasakan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Sebuah negara dianggap gagal jika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik.

 

A failed state results when the leadership and institutions of the state are wakened and discredited to the point where the state can no longer fulfill its responsibilities or exercise sovereignty power over the territory within its borders(Stoddard, A: Ethnonationalism and the Failed State: Sources of Civil State Fragmentation in the International Political Economy Emerge: A Graduate Journal of International Affairs, Volume-4, Carleton University, Kanada, 2000).

 

Tidak bisa dimungkiri bahwa data kemiskinan yang disampaikan BPS di atas telah mencoreng klaim “keberhasilan” yang digapai oleh pemimpin negara ini. Program Jokowi melalui “kartu sakti”, Nawacita, dan menggerakkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah belum mampu mengentaskan rakyat Indonesia dari lubang kemiskinan.

 

Di sini perlu ditegaskan, masih terjadinya pelanggaran konstitusi oleh para penyelenggara negara semakin membuktikan bahwa negeri ini sedang salah urus. Para penyelenggara belum memiliki kesadaran (keadaban) berkonstitusi dan bernegara yang baik. Rakyat pun hanya jadi tumbal kebijakan yang salah kaprah dan berpihak asing. Tak salah jika rakyat bergerak sendiri untuk menemukan kesejahteraan di negeri yang salah urus ini.

 

Problem kemiskinan seharusnya menggugah kesadaran para penyelenggara (khususnya Pemeritahan Jokowi) untuk secepatnya memperbaiki negara yang salah urus ini. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan program untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Presiden Jokowi dilantik, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun demokrasi yang lebih bermartabat, dan membumikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Janji itulah yang kini dan terus ditagih rakyat sepanjang periode Pemerintahan Jokowi. Visi misi Trisakti, sembilan agenda prioritas Nawa Cita, dan program antikemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Jokowi-JK dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan si miskin. Yang diperlukan orang miskin agar dapat keluar dari kemiskinan adalah lapangan kerja yang layak, perluasan kesempatan akses sumber daya, pemenuhan hak-hak dasar, dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

 

Paket kebijakan yang ditelurkan Presiden Jokowi harus secepatnya diimplementasikan. Tak kalah penting, negara harus menghentikan kebijakan impor dan bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan, energi, dan sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi tercapainya masyarakyat yang sejahtera dan penuh kemakmuran. Tentu orang miskin sangat berharap terangkat derajat kehidupannya lebih baik.

 

Joko Riyanto, Koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo

beautiful: masalah ekonomi KITA : BUKAN rup1aH (5) … KAMI BAIK-BAIK SAJA

big-dancing-banana-smiley-emoticon

kriteria CREDIT RATING

JAKARTA kontan. Standard & Poor’s (S&P) akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade), Jumat (19/5). Dalam situs resminya, S&P menaikkan rating surat utang rupiah dan valuta asing bertenor jangka panjang (long term) menjadi BBB-, dari sebelumnya BB+.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam penilaian S&P, manajemen APBN dianggap mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya langkah yang dilakukan pemerintah baik dari sisi belanja maupun penerimaan.

BACA JUGA :
Sri Mulyani kejar outlook positive dari S&P
Pendapat analis asing tentang investment grade S&P
Menkeu mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada tahun ini, meski pernah berujar ekonomi berpotensi tumbuh 5,2%. Sementara, pada 2018, ia berharap pertumbuhan berkisar 5,4%-5,6%. Untuk itu, butuh investasi dari dalam dan luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan rating yang bagus dari S&P, keduanya akan memberikan dampak positif terhadap persepsi investasi di Indonesia,

“Dan akan bisa memicu keputusan investasi baik investor dalam negeri melalui capital market, pendanaan perbankan, atau pendanaan korporasi. Perusahaan akan memiliki keputusan yang bisa meningkatkan tingkat investasi di indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk investor asing, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan dengan adanya hasil baik dari dua hal ini. “Termasuk keinginan kami meningkatkan ease of doing business, sehingga arus modal dari luar negeri untuk investasi dan ciptakan tenaga kerja jadi meningkat,” imbuhnya.

doraemon

JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa menarik masuk dana dari pasar keuangan global hingga US$ 700 miliar setelah Indonesia dianugerahi peringkat investment grade (BBB-) dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P). Peningkatan peringkat ini bakal memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

“Jadi, dengan adanya investment grade dari S&P, ada potensi US$ 700 miliar dana di pasar keuangan global yang selama ini belum bisa masuk, akan masuk. Banyak investment fund yang semula hanya bisa masuk ke negara dengan peringkat investasi dari tiga lembaga (Moodys, Fitch, dan S&P), itu bisa mengalir ke kita.,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (6/6).

Di luar itu, menurut dia, pemerintah masih berupaya untuk mencari cara agar peningkatan peringkat menjadi investment grade dari S&P itu bisa berdampak pada peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui surat utang.

Pandangan senada dikemukakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Ia menyatakan, akan ada arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air akibat pencapaian investment grade dari S&P itu. Ia memperkirakan terbanyak akan masuk ke pasar uang (portofolio), meski jumlahnya belum tentu sebanyak US$ 700 miliar.

“Saya nggak komentar soal US$ 700 miliarnya. Tapi, saya sudah melihat bahwa ada dua area yang bisa menambah investasi (baik dari FDI/foreign direct investment dan portfolio investment) setelah kenaikan peringkat investasi dari S&P,” ujar Agus. (c01/sn)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/bi-dua-area-bisa-menambah-investasi/161195

real1sas1small

JAKARTA kontan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat optimistis industri tekstil bakal tumbuh signifikan tahun ini. Namun ia memberikan beberapa catatan bahwa selain daya saing yang kuat, industri ini juga perlu dukungan dari pemerintah.

“Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur ini sangat diperlukan,” ucap Ade d isela-sela acara talkshow bisnis di Ibis, Jakarta (3/5).

Menurut Ade industri tekstil dan garmen saat ini kurang disokong. Sehingga ancamannya produsen sulit bersaing di pasar global. Bahkan, mengamankan pasar dalam negeri saja masih sulit.

“Kemarin sempat mencanangkan, soal penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal untuk industri tekstil 18-25 % energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya.

Sampai dengan kuartal satu tahun ini ekspor garmen Indonesia naik. “Naik sekitar 3,8 % atau senilai hampir US$ 4 miliar,” sebut Ade.

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah jawa tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi.

“Pemerintah saat ini juga menggalakkan pelatihan operator pabrikan sebanyak 100 ribu orang, semuanya bakal tersertifikasi dan bisa diterima di pasar global,” ungkapnya.

Saat ini banyak industri tekstil dan garmen yang memfokuskan pasar ekspor. Padahal pasar dalam negeri punya potensi besar. Ade memprediksi, nilai dari potensi pasar garmen dan tekstil di Indonesia hampir US$ 10 juta di tahun ini.

“Sayangnya produsen dalam negeri hanya menyumbang 30 %, sisanya impor,” kata Ade.

Kenyataannya, kata Ade, saat ini sebagian besar industri pakaian jadi 90 % bahan baku kainnya impor.

API masih mempelajari mengapa pasar domestik tertekan, namun ada beberapa dugaan terkait kelesuan pasar domestik disebabkan daya beli masyarakat terhadap produk sandang menurun. “Untuk triwulan ke depan produk garmen bakal positif naik, tapi untuk tekstil cenderung turun,” ungkap Ade.

Perusahaan seperti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex menilai setiap perusahaan punya strategi masing masing dalam menerapkan pemasarannya.

“Sritex memang banyak menjual ke pasar luar timbang dalam. Tapi kita juga banyak produksi produk yang baru juga,” sebut CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan S Loekminto, saat talkshow berlangsung (3/4).

Porsi penjualan Sritex dalam negeri masih 40%. Sedangkan luar negeri sekitar 60%. Iwan mengatakan, bisnis Sritex dalam negeri ada kenaikan namun tidak sekencang ekspor.

Sebanyak 50 % bahan baku Sritex masih impor, yang sebagian besar adalah kapas. Sedang bahan baku yang diperoleh dalam negeri berupa rayon polyester.

Menanggapi soal konsumsi energi listrik, Iwan mengatakan bahwa permasalahan itu tidak dialami oleh industri di Indonesia saja tapi seluruh dunia juga. “Yang penting saat ini kita bisa menangani inflasi yang tidak terkontrol,” ujarnya.

Sedangkan untuk penjualan ekspor, Ade mendorong agar pemerintah lekas bisa melakukan free trade agreement dengan Uni Eropa. Semenjak Amerika Serikat keluar dari TPP, industri tekstil dan garmen dalam negeri sempat khawatir sebab pasar Amerika banyak menyerap produk garmen Indonesia.

“Untuk itu perjanjian dengan uni Eropa harus segera dilaksanakan, saya melihat pasar di Eropa timur bisa jadi potensi, sebab mereka mempunyai kebutuhan akan tekstil yang besar,” kata Ade.

Sedang Sritex tidak ambil pusing dengan pakta perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Iwan mengatakan, industri lebih suka jika pemerintah bisa menjalin kerja sama bilateral daripada melakukan kesepakatan seperti itu. “Hubungan bilateral seperti dengan Amerika, untuk Eropa jujur saja kita belum ada solusinya,” ucapnya.

real1sas1small

Jakarta detik – Presiden Jokowi pagi ini meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan, rumah yang disediakan akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan bulanan yang juga ringan.

“Ini rusunami yang nanti akan diperuntukkan untuk pekerja. Harganya kurang lebih Rp 293 juta. Dengan DP hanya 1%. Cicilan satu bulan Rp 1,12 juta,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Rendahnya biaya uang muka dan cicilan bulanan tersebut dimungkinkan berkat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masuk dalam program sejuta rumah.

Dalam program FLPP, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bunga KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.

Hunian yang akan diterima oleh pekerja, sambung Jokowi, juga akan memiliki ukuran yang layak. “Tipenya 30,” kata dia.

Terpisah, Presiden Komisaris PT PP, Andi Gani menjelaskan, proyek rusunami yang akan diberi nama Loftvilles Serpong ini bakal dibangun di atas lahan 8,2 hektar yang terdiri dari 11 tower.

Sembilan tower di antaraya terdiri 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya merupakan perumahan komersil non subsidi.

Luas bangunannya tiap rumah adalah 32 m yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. “Rusunami ini dilengkapi fasilitas penitipan anak para buruh, playground, playgroup, ruang publik serta fasilitas penunjang lainnya,” jelas Andi.

Menurut Andi, Loftvilles Serpong merupakan Rusunami pertama yang berlokasi strategis. Hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Hal ini berbeda dengan rumah susun murah lainnya selama ini yang berlokasi di pinggir kota.

Dengan fasilitas dan lokasi yang strategis, Andi mengatakan Rusunami Loftvilles Serpong tak kalah dengan perumahan buruh di Vina dan Korea Selatan.

Dia menambahkan, harga Rusunami ini sangat terjangkau buruh, yakni Rp 250 juta per unit. Untuk memastikan tepat sasaran kepada buruh, penjualan unitnya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank pemerintah.

“Kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa memiliki unit di Loftvilles Serpong, kecuali di dua tower yang komersil,” tambahnya. (mkl/dna)

real1sas1small

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kredit Saudi Fund for Development senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) yang ditawarkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam lawatannya ke Indonesia tidak akan cair dalam waktu dekat. Bambang becermin pada kredit serupa beberapa waktu lalu yang ternyata dikucurkan bersama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). “Proses administrasinya panjang karena mereka memastikan dana itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya,” kata dia kepada Tempo, Jumat 3 Maret 2017.

Menurut Bambang, skema pembiayaan bersama lembaga multilateral seperti IDB kerap digunakan negara kreditur lantaran tak semua negara memiliki kemampuan penyaluran kredit yang mumpuni. Meski begitu, dia menegaskan, komitmen kredit ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, mengingat selama ini dana dari Timur Tengah cuma menyasar negara maju yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Baca: Lawatan Raja Salman, RI dan Arab Angkat Citra Islam Moderat

Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, Basah Hernowo, juga mengatakan tak mudah mendapatkan pinjaman bilateral dan multilateral dari Timur Tengah. Selain adanya keterbatasan dana, para kreditur itu memiliki kriteria khusus. “Dana baru cair saat semua persiapan proyek sudah tersedia,” ujarnya.

 

Nilai bunga dan jangka waktu kredit, kata Basah, relatif bersaing dengan negara donor lain. Ciri lainnya, negara-negara Timur Tengah dan IDB lebih suka mendanai proyek-proyek sosial serta pendidikan agama. “Tapi tetap menguntungkan karena kita bisa menarik perhatian mereka ketimbang negara lain yang juga membutuhkannya.”

Dalam sidang tahunan 2016, IDB berkomitmen menyalurkan dana US$ 20 miliar hingga 2020. Lembaga itu membidik tiga proyek, yakni perbaikan kawasan kumuh, pengembangan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam, serta pengembangan jaringan listrik.

Rabu lalu, ada 11 kementerian dan lembaga negara yang menyepakati kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Merujuk pada Blue Book (daftar proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri) pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah yang memiliki rencana pendanaan dari luar negeri.

Baca: RI Dorong Arab Saudi Segera Bayar Santunan Para Korban Crane

Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh dana Saudi Fund for Development, sebanyak US$ 750 juta digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Sisanya akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. “Rambu-rambunya masih sangat umum,” kata Sri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlu ada promosi untuk menjaring pinjaman dan investasi asing. Dia tak menampik anggapan bahwa kurangnya akses dan data mengenai kondisi ekonomi menghambat upaya promosi oleh para diplomat. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan akan memberi ringkasan kondisi perekonomian kepada diplomat Indonesia di seluruh dunia. Informasi ini, kata Agus, antara lain berisi neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. “Jadi, para diplomat akan percaya diri saat presentasi di luar negeri,” kata Agus, Jumat 3 Maret 2017.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | ANDI IBNU

JAKARTA okezone– Pemerintah Indonesia resmi jalin kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. Kerjasama tersebut tertuang dalam 11 nota kesepahaman.

Penandatanganan 11 nota kesepahaman itu dilakukan oleh para menteri kedua negara yang dilakukan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Maret 2017.

Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai, kerjasama dagang ini jadi gerbang pembuka perdagangan kelas dunia untuk produk Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umroh potensial bagi Arab.

“Indonesia salah satu penduduk muslim yang banyak kirim jamaah haji. Jadi relevan kalo kita tawarkan produk kita baik dari UMKM maupun industri untuk keperluan ibadah haji,” katanya kepada Okezone di Jakarta.

Tidak hanya sampai di situ, dengan masuknya produk karya Indonesia ke Arab Saudi, maka besar kemungkinan produk Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat global. Mengingat jamaah haji yang datang ke Arab tiap tahunnya berasal dari berbagai negara.

“Jadi pasarnya bukan hanya di masyarakat Arab Saudi tapi justru masyarakat dunia bisa lihat produk kita berkualitas, maka bisa jadi peluang besar,” tambahnya.

Saat ini pasokan perlengkapan haji justru datang dari Tiongkok. Abra optimis, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini maka Indonesia akan punya posisi yang lebih kuat di pasar Arab Saudi. “Dengan adanya perjanjian bilateral ada keistimewaan untuk produk kita,” pungkasnya.

Lantas seperti apa masyarakat melihat kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Apa yang diharapkan, berikut KATA MEREKA :

1. Andrian Prasetya (37) Pedagang

Iya saya tahu kalau Raja Salman dari Arab Saudi datang ke sini. Luar biasa yah penyambutannya, masyarakat juga antusias luar biasa. Tentu saya merasakan euforia kali yah, kalau ada Raja Salman di sini. Apalagi, kita kan lagi ramai soal masalah keagamaan, mungkin yah dengan kedatangan beliau, semuanya bisa selesai.

Harapannya sih semoga masalah keagamaan kita selesai, dan kerjasama bilateral semakin erat. Apalagi mau banyak kerjasama bidang investasi pariwisata, haji dan lainnya dengan nilai besar. Arab Saudi kan uangnya banyak. Saya harap ke depan juga bukan hanya Raja Salman, tapi ada tokoh mendunia lainnya.

2. Ilham Sumadi (29) Pekerja Swasta

Jelas lah saya tahu ada Raja Salman. Orang tua saya saja cerita sampai bela-belain ke Tol Jagowari buat ngelihat mobilnya doang, katanya ramai banget. Luar biasa sekali yah, di era Pak Jokowi, Raja Salman ke sini.

Saya yakin ini dampak baik untuk Indonesia dan Arab. Bagi Indonesia yang kondisinya sedang terpecah karena kasus penistaan agama, bisa mereda hadirnya Raja Salman. Bagi Arab, bisa banyak investasi di sini kan. Harapan saya sih, Arab memiliki dana yang besar oleh karena itu hubungan kita semakin erat, karena banyak umat Islam yang ingin ke Arab menunaikan ibadahnya, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan.

3. Mul Halim (24) Pekerja Swasta

Raja Salman ke sini saya tahu. Tapi menurut saya, kita melihatnya biasanya saja yah dan saya juga enggak terlalu heboh. Karena kan, kalau Raja Salman ke mana pun biasa bawa serombongan, bawa duit seabrek-abrek. Cuma yang menariknya kan, Raja Salman ini pernah ke Indonesia, tapi dulu waktu sama bapaknya ke sini. Makanya dia kan tanya, mana anak Soekarno, karena beberapa puluh tahun lagi pernah ke sini.

Harapan saya sebagai orang awan sih bukan investasinya tapi mau kalau kuota haji. Akses haji meningkat, supaya enggak mesti tunggu 18 tahun baru bisa berangkat. Itu harapannya sih. Kalau ke depan saya berharap ada Raja Inggris yang datang, pengaruhnya luar biasa, dan kerjasama kedua negara bisa lebih ditingkatkan.

4. Susanty (46) Ibu Rumah Tangga

Luar biasa yah Raja Salman bisa ke sini. Presidennya siapa dulu. Sebagai ibu-ibu pasti heboh dong, apalagi ini kan sejarah. Biar kata ngelihat mobilnya lewat saja sudah senang. Harapannya sih kalau investasi pariwisata, kita bisa ke Arab dan orang Arab bisa ke sini, ada hotel kita di sana dan dia juga ada hotel di sini. Saling menguntungkan.

5. David Simatupang (35) Pedagang

Saya merasakan kehebohan Raja Salman ke sini. Tapi sayangannya enggak bisa lihat langsung, cuma dari media aja ramai banget soal Raja Arab. Kalau harapan saya janji yang akan dikerjasamakan seperti UKM dan lainnya bisa direalisasikan ya.

Tapi saya menyoroti soal korban crane di Arab waktu itu. Saya berharap keluarga korban meninggal bisa diberangkatkan Umroh semua secara gratis sesuai janjinya. Kemudian kuota haji dapat diperbanyak karena kontribusi Indonesia sangat besar untuk itu. Peraturan dan kuota TKI juga diperbanyak dan diperjelas. Ke depan saya harapannya ada Raja Inggris datang ke sini, soalnya daya tariknya besar.

6. Syahrul (24) Pengemudi Ojek Online

Awalnya saya tidak tahu kalau ada Raja Arab datang. Waktu itu sedang mengantarkan penumpang, jalanan macet sekali, ternyata orang – orang bilang kalau ada Raja Arab datang. Banyak yang membicarakan tentang kedatangan Raja Arab, cukup heboh. Kalau mau mengantar penumpang kita juga tanya – tanya dulu, jalannya ditutup tidak buat sambutan Raja Arab.

Banyak yang bilang juga mau memberikan dana ke Indonesia. Bagus kalau ada bantuan dana. Semoga kita rakyat kecil ini bisa kecipratan. Buat membangun jalan biar tidak berlubang sana – sini, jadi masyarakat semuanya bisa menikmati dana sumbangannya.

7. Rifda Haniefa (23) Mahasiswa Pasca Sarjana

Bagaimana saya tidak tahu tentang kedatangan Raja Salman, kalau semua media serentak memberitakan tentang kedatangannya. Sambutannya cukup heboh, sampai Presiden Jokowi sendiri yang menjemput ke Bandara. Tapi baguslah, biar Arab memandang Indonesia juga bagus, sehingga kerjasamanya juga baik.

Saya tahu ada kesepakatan kerjasama, cukup banyak ada 11 bidang kerjasama tapi saya tidak tahu detailnya. Harapan saya semoga investasinya dalam jangka panjang, dialokasikan dengan benar, jangan sampai ada pihak – pihak yang menyalahgunakan investasi ini untuk kepentingan pribadi. Semoga tidak hanya kabar kedatangannya yang diketahui masyarakat tetapi investasinya juga bisa dirasakan masyarakat.

8. Reni Puspita (26) Pegawai Bank

Wah pasti saya tahu kedatangan Raja Arab, setiap hari ada pemberitaan di televisi dan online. Heboh sekali, baik dari sambutan maupun rombongan yang datang.

Tapi menurut saya penyambutannya memang harus begitu, karena Raja Arab bukan sekedar berkunjung tapi mau memberikan investasi juga. Semoga kerjasamanya terjalin baik dan awet.

Nilai investasinya cukup besar, utamanya di kilang minyak, mungkin karena baik Indonesia dan Arab punya usaha minyak. Harapannya semoga kerjasama dan investasi dengan Arab Saudi bisa membantu pembangunan Indonesia.

9. Marakhilda NH. Siregar (28) Pekerja Swasta

Saya mengetahui kedatangan Raja Arab dari informasi televisi dan sosial media. Kalau mau dibilang heboh menurut saya tidak begitu heboh sekali, karena memang penyambutan pemimpin Negara harus dilakukan dengan baik, karena mencerminkan kehormatan Indonesia. Saya sendiri cukup bangga, beliau kan Raja Mekkah dan Madinah, yang notabene adalah negara adidaya, jadi itu punya makna tersendiri.

Harapannya soal investasi, saya pribadi berharap investasi difokuskan pada pusat – pusat studi Islam di Indonesia, mengingat Indonesia dan Arab memiliki kecenderungan yang sama dalam bidang studi Islam.

10. Erta Mardiah (26) perawat

Pasti saya mengetahui kedatangan Raja Arab ini, karena banyak jadi perbincangan. Sebagai warga Indonesia saya cukup merasa senang karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Raja dari Negara besar penghasil minyak.

Semoga kedatangan Raja Arab bisa mempererat hubungan antar negara dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia melalui dana investasi yang diberikan.

(mrt)

REALISASI!

JAKARTA kontan. Optimisme konsumen secara umum terindikasi meningkat. Namun, peningkatan tersebut tak sejalan dengan optimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini maupun enam bulan ke depan.

Hasil survei Bank Indonesia (BI) menujukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Feburari lalu meningkat menjadi 117,1, naik 1,8 poin dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan juga peningkatan indeks ekspektasi konsumen (IEK) enam bulan ke depan.

Peningkatan IKE sebesar 1 poin menjadi 105,2, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara peningkatan IEK, terutama disebabkan oleh peningkatan indeks ekspektasi kegiatan usaha dan ekspektasi ketersediaan lapangan pekerjaan.

Namun, indeks penghasilan dalam IKE maupun indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK sama-sama turun. Indeks penghasilan dalam IKE turun 0,3 poin menjadi 118,2 dibanding bulan sebelumnya. Sementara indeks ekspektasi penghasilan dalam IEK turun lebih dalam sebesar 2,1 poin menjadi 140,8 dibanding bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga pada tiga bulan ke depan menurun. “Menurut perkiraan responden, meskipun permintaan sembilan bahan pokok mulai meningkat menjelang bulan puasa pada akhir Mei 2017, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang diperkirakan menahan laju kenaikan harga pada Mei 2017,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi, Rabu (8/3).

Konsumen juga memperkirakan, tekanan kenaikan harga pada enam bulan ke depan menurun. Hal tersebut ditengarai seiring dengan kembali normalnya permintaan pasca Idul Fitri.

 

ets-small

Jakarta detik- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan siang tadi, Senin (6/3/2017), melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Surjono Abdullah Suharsono.

Pertemuan itu berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 13.00 WIB. Keduanya membahas soal pengoperasian kapal jenis roll on-roll off (roro) untuk wilayah Jakarta-Surabaya.

Usai pertemuan, Luhut memastikan bakal ada penambahan jadwal pelayaran dan armada kapal roro untuk lebih memaksimalkan layanan bagi pengguna jasa, dan mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut. Pasalnya, pengoperasian satu kapal roro mampu mengangkut 269 truk.

“Nah kita akan mulai, nanti investor masuk, kapalnya udah mau jalan, sekarang ditambahin empat, itu pagi dan sore, dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur lalu lintas darat,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Ia pun berharap, penambahan kapal dan jam operasi dari kapal roro bisa secepatnya dilakukan. Sebab, kata Luhut, dengan pengoperasian kapal roro dapat lebih meminimalisir pungutan liar (pungli) yang biasa ditemui di jalur darat, dan pengiriman barang menjadi lebih ekonomis.

“Kita harapkan beberapa bulan ini sudah akan ada kapal roro Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, atau Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta, atau Jakarta-Lampung, Lampung-Jakarta,” kata Luhut.

“Dampaknya akan mengurangi, kepadatan jalur darat. Kalau ini jalan akan membuat ekonomi kita ekonomis lagi, dan mengurangi pungli-pungli (di darat),” tutup Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, bila penambahan jadwal rute kapal roro dari Jakarta menuju Surabaya balal dimulai pada bulan April 2017 nanti.

Untuk pelayaran kapal roro tersebut telah ada operator yang akan mengoperasikan kapalnya, baik operator BUMN maupun operator swasta. Budi Karya juga mengatakan, Angkutan kapal feri jarak jauh Jakarta-Semarang-Surabaya ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar, karena angkutan barang beralih ke laut. (mkj/mkj)

ets-small

Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat jumlah penumpang domestik pesawat sepanjang 2016 mencapai 89,35 juta penumpang atau naik 16,6 persen dibandingkan realisasi 2015 sebesar 76,5 juta penumpang.

“Industri penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan transportasi laut hanya meningkat 0,52 persen dan kereta api sebesar 7,94 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Agus Santoso dalam siaran pers, Minggu (5/3).

Namun peningkatan pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia masih dibayangi dengan kecelakaan pesawat. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, pada 2016, terjadi 19 accident dan 26 serious incident. Hal ini meningkat dari 2015 yang tercatat hanya 11 accident dan 17 serious incident pesawat udara.

“Mengingat hal tersebut, permintaan transportasi udara yang tinggi tetap harus dibarengi pelayanan yang memprioritaskan keselamatan. Sesuai amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa transportasi harus mengedepankan keselamatan dan keamanan tanpa melupakan layanan penumpang,” tambah Agus.

Agus menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di penerbangan nasional, baik itu operator penerbangan, pengelola bandar udara, pengelola navigasi penerbangan, Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), dan otoritas bandar udara.

Untuk maskapai, kata dia, diminta serius mengimplementasikan prosedur yang tertuang dalam company operations manual (COM), company maintenance manual (CMM), dan safety management system (SMS).

Untuk pengelola bandar udara, Agus mengingatkan, agar memenuhi regulasi dalam hal inspeksi dan perawatan runway. Pengelola bandar udara juga harus tegas terkait penutupan bandara saat limit telah di bawah minimal (visibility dan water), sehingga tidak ada pilot yang mencoba-coba mendarat pada kondisi tersebut.

Smeentara pengelola bandara besar harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lapangan terbang (airstrip) yang pengoperasiannya belum sesuai standar kebandarudaraan. “Di seluruh airstrip juga dipersyaratkan personel kebandarudaraan,” kata Agus.

Agus menyatakan, pengelola navigasi penerbangan segera melakukan pemasangan peralatan navigasi sesuai standar di daerah Indonesia bagian Timur mengingat jumlah peralatan navigasi di lokasi tersebut masih kurang.

Adapun BMKG diminta melakukan pemutakhiran informasi cuaca dalam mendukung pengoperasian pesawat udara di Papua mengingat cuaca rentan berubah. Selain itu, diperlukan penambahan stasiun meteorologi (BMKG) di wilayah Papua. “Peran otoritas bandar udara harus diperkuat untuk pengawasan dengan menambah jumlah inspektur penerbangan dan dilakukan upgrading training yang saat ini dinilai masih kurang,” kata dia.

 

 

Thresa Sandra Desfika/WBP

BeritaSatu.com

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen di 2016. Dengan perbaikan kondisi ekonomi ini, pendapatan per kapita atau rata-rata orang Indonesia naik menjadi Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02 persen sepanjang 2016. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen dan ‎5,01 persen pada 2014.

Sementara lebih rendah dari pencapaian 2013, 2012, dan 2011 yang masing-masing 5,56 persen, 6,03 persen, dan 6,17 persen.

“Grafik pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan, tapi di 2016 naik, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi tambah kuat,” jelas dia saat Rilis Produk Domestik Bruto (PDB) di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Suhariyanto mengatakan, jumlah PDB Indonesia pada 2016 mencapai Rp 12.406,8 triliun. ‎Khusus di kuartal IV-2016, angka PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.194,8 triliun dan Rp 2.385,6 triliun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

“Dengan jumlah PDB Indonesia di 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun, pendapatan per kapita di Indonesia mencapai Rp 47,96 juta atau senilai US$ 3.605,06 di 2016,” terangnya.

Itu artinya, pendapatan rata-rata orang Indonesia sebesar Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan per orang.

Adapun realisasi PDB per kapita pada 2016 naik dibanding realisasi dua tahun lalu yang mencapai Rp 45,14 juta atau US$ 3.374,49 per tahun di 2015, dan Rp 41,92 juta atau US$ 3.531,85 pada 2014. (Fik/Nrm)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA kontan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (investment grade) pada 21 Desember 2016.

Terkait Hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, perbaikan outlook Fitch tersebut menunjukkan semakin meningkatnya optimisme dunia internasional atas prospek kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan domestik maupun global.

“Untuk itu, Indonesia akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui implementasi reformasi strukural serta meningkatkan sinergi kebijakan antar otoritas guna mempercepat transformasi ekonomi sehingga membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, inklusif, serta berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).

Lebih lanjut menurut Agus, dari sisi moneter, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal, yaitu pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kedua, menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang berkelanjutan.

Ketiga, menjaga kecukupan cadangan devisa. Keempat, memastikan ketersediaan pertahanan kedua baik dari bilateral, regional, maupun global. Kelima, mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN) bagi korporasi non bank. Keenam, terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan.

Sebelumnya, Fitch mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 23 Mei 2016. Dalam peningkatan Sovereign Credit Rating Indonesia hari ini, Fitch menyatakan bahwa ada beberapa faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook sovereign credit rating Indonesia.

Pertama, rekam jejak stabilitas makketahanan sektor eksternal,roekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan.

Ketiga, dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa perbaikan rating dimungkinkan apabila Indonesia mampu meningkatkan ketahanan sektor eksternal, melanjutkan perbaikan iklim investasi dan standar tata kelola, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia.

 

JAKARTA okezone – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stable menjadi positive, sekaligus mengafirmasi rating menjadi BBB- (Investment Grade) pada 21 Desember 2016. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan senang dengan hasil yang dirilis oleh Fitch. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah telah menuai hasil.

“Tentu saya senang mendengar bahwa asessment dari Fitch yang melihat outlook-nya dari normal jadi positif. Ini mengonfirmasi beberapa upaya pemerintah untuk menjaga fondasi beberapa waktu lalu dianggap salah satu sumber yang memiliki potensi risiko seperti APBN yang kita coba lakukan berbagai koreksi dan konsistensi sehingga mengurangi risiko,” kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan salah satu bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, baik dari sisi APBN, hingga lembaga keuangan. Pasalnya, hal ini tercapai saat ekonomi global melemah.

“Itu semua menggambarkan bahwa ambisi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tidak akan mengompromikan aspek sustainability atau keberlanjutan dari sisi APBN maupun sisi keseimbangan eksternal,” tutupnya.

(rai)

 

ets-small

 Jakarta detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Bila 2017, ekonomi ditargetkan 5,1%, maka 2018 pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%.

“Kemudian masuk APBN 2018, yang pertama yang kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6%,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Jokowi mengakui bahwa itu bukan persoalan yang mudah. Akan tetapi tinginya target akan mendorong jajaran pemerintah untuk lebih bekerja kerad ke depannya.

“Tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah,” imbuhnya.

Untuk mencapai target, maka investasi harus bisa tumbuh di atas 10%. Investasi akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Investasi harus tumbuh di atas 10%. Saya tidak tahu tahun lalu dan tahun ini berapa. Kepala BKPM kalau ada bisa menyampaikan perkiraan seperti apa dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Selanjutnya adalah konsumsi rumah tangga yang setidaknya harus tumbuh minimal 5%. Sedangkan sisi perdagangan diharapkan menuju ke arah yang positif.

“Ekspor juga sama harus bisa tumbuh diatas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2-3%. Tapi nanti tolong angka-angkanya, kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan tolong nanti bisa dikoreksi,” tukasnya. (mkl/ang)

ets-small

Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015

Jadwal Rilis : 2016-02-05

Abstraksi
  1. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1.
  2. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen.
  3. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen.
  4. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
  5. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.
Jakarta detik -Arus modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow per pekan kedua Oktober mencapai Rp 67 triliun. Capital inflow yang menyerbu Indonesia ini dominan masuk di saham dan investasi jangka panjang seperti Surat Berharga Negara (SBN).

Hal tersebut seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

“‎Kuartal III sudah terjadi perbaikan terhadap capital inflow, khususnya di portfolio saham apalagi di Surat Berharga Negara (SBN), terjadi inflow sekitar Rp 66-67 triliun sampai pekan kedua Oktober. Sebagian besar Rp 60 triliun itu long term investment,” ungkap Perry.

Menurut Perry, modal asing tersebut membawa efek positif untuk Indonesia. Karena, menurut Perry, jika yang berinvestasi adalah investor jangka pendek, maka besar kemungkinan rawan spekulasi.

“Tempo hari, yang terjadi pembalikan terutama di saham sebagian kecil dari kriteria shor term investor yang memiliki SBN, mereka biasanya gampang masuk gampang keluar,” ujarnya.

Perry menuturkan, Indonesia dalam pandangan investor sudah berbeda dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan dan bahkan Rusia.

“Setelah kuartal III persepsi investor global terhadap Indonesia sangat positif bahwa Indonesia sudah dibedakan dari negara emerging lainnya. Karena pertama perbaikan data ekonomi, inflasi yoy akhir tahuninsya Allah 3,6% dan defisit transaksi berjalan 2,1%,‎” terangnya.

(mkl/rrd)

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

WE Online, Jakarta

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergeser dari fokus bank sentral mengawal stabilitas ekonomi ke fokus optimalisasi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Stabiltas itu sudah bukan isu sekarang. Kalau ada peluru (pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan), kita akan selalu tembakan ke sasarannya,” kara Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Perry mengatakan, ke depannya dalam sisa tahun ini, Bank Sentral akan segera memanfaatkan ruang moneter untuk fokus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada ruang untuk mendorong pertumbuhan, kita tidak akan segan-segan untuk mendorong pertumbuhan,” ujar Perry, merujuk pada kebijakan BI pada Kamis kemarin yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,5 persen dan penurunan dua instrumen makroprudensial.

Perry mengatakan penurunan BI Rate yang keempat kalinya tahun ini, merupakan cerminan pesan optimisme BI yang ingin disampaikan ke pelaku pasar, bahwa perekonomian domestik akan membaik.

Hal itu juga sejalan dengan masa transisi perubahan instrumen suku bunga acuan dari BI Rate yang akan menjadi suku bunga penjualan SUN ke perbankan (Reverse Repo Rate) bertenor 7 hari mulai 19 Agustus 2016.

Untuk sisi makroprudensial, Perry mengatakan kenaikan rasio pembiayaan perbankan terhadap aset (LTV) yang dinaikkan menjadi 85 persen dari 80 persen, akan memacu permintaan masyarakat, karena uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) akan turun jadi 15 persen.

Sedangkan dari sisi pasokan perbankan, BI juga menaikkan rasio kredit terhadap pendanaan (Loan To Funding Ratio/LFR) perbankan menjadi 80-92 persen dari 78-92 persen. Dengan begitu, perbankan minimal harus memiliki LFR sebesar 80 persen. LFR merupakan indikator intermediasi bank dalam menyerap dana masyarakat dan mengkonversikannya menjadi kredit.

Pada intinya, kata Perrry, BI ingin menaikkan kepercayaan diri dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian. Sebagai contoh, sasaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang dikeluarkan pada Kamis (17/6) menyasar aspek menyeluruh dari sisi permintaan maupun pasokan.

Selanjutanya, Perry mengharapkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah agar belanja fiskal dapat dicairkan dengan lebih cepat.

“Kebijakan ini adalah koordinasi yang kuat antara BI dan fiskal. Kita telah peringatkan pemerintah untuk perkuat belanja modal dan perlindungan sosial,” ujarnya.

“Ini penting untuk naikkan permintaan swasta, agar produksi, investasi dan permintaan naik. Pesan kita kedunia usaha, mari kita bangun ‘confidence’,” tambahnya. (Ant)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Emoticons0051

JAKARTA ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, pertumbuhan ekonomi RI dalam jangka menengah berada dalam tren meningkat. Hal ini didukung oleh struktur perekonomian yang lebih baik dan sumber pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi, serta reformasi struktural yang berkelanjutan. Selain itu, perekonomian juga semakin pulih.

Dia menjelaskan, perbaikan ekonomi ke depan didukung oleh faktor domestik maupun global. Agus mengatakan, prospek ekonomi domestik yang masih dalam tren meningkat ini didukung oleh perekonomian global yang semakin pulih Kebijakan struktural pemerintah di sektor riil semakin dapat mengatasi berbagai tantangan struktural.

Dengan begitu, bisa memperkuat fundamental sehingga perekonomian bisa lebih kuat dan tumbuh berkelanjutan. “Tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2- 5,6%, dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah,” ujar Agus dalam pidatonya pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2015 (LPI) di Jakarta, Kamis (28/4). LPI yang disusun tim BI ini bertajuk “Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural”.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga sesuai kisaran sasaran 4 plus minus 1% untuk 2016-2017, dan di kisaran 3,5 plus minus 1% dalam jangka menengah.

“Dengan struktur perekonomian yang lebih bagus dan sumber pertumbuhan ekonomi lebih terdiversifikasi, defisit transaksi berjalan akan terkendali pada tingkat aman dan dengan struktur yang lebih sehat,” papar Agus.

Agus memaparkan ada tiga pelajaran penting dari perekonomian 2015 yang menunjukkan perkembangan positif. Kendati tak bisa dipungkiri perekonomian tahun lalu penuh dengan tekanan eksternal dan domestik.

Beberapa pelajaran itu yakni kebijakan makroekonomi perlu diterapkan secara disiplin, hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Kemudian, perlunya dukungan sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan.

Yang terakhir, pentingnya reformasi struktural dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. “Ketiga pelajaran itu seperti kebijakan fiskal dan moneter harus diterapkan secara hati-hati, konsisten, dan tepat waktu. Bahkan setiap kebijakan makroekonomi yang diambil harus didukung oleh semua otoritas dan adanya implementasi reformasi struktural serta diversifikasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk hilirisasi,” kata dia. (ID/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ada-risiko-fiskal-jadi-kekhawatiran/143660

JAKARTA kontan. Rating agency Moody’s has given a warning about Indonesian corporate debt, which relies heavily on foreign sources, while choosing not to downgrade the sovereign rating of the country.

Moody’s kept the sovereign rating at

  • Baa3 with
  • a stable outlook as
  • government and corporate debts were at 26,8% and 23,7% of gross domestic product ( GDP ), respectively.
  • The level of government debt is moderate, as the average debt of other countries with the same rating is around 42%.

“However, almost half of the debt is denominated in foreign currencies, and overseas investors hold more than 38 percent of local government bonds,” managing director Atsi Seth said in Jakarta on Wednesday.

Compared to 2010, Indonesian corporate debt to GDP has increased by 11,3 percentage points from 12,4% to 23,7%, and most of the additional debts were foreign currency denominated.

While the overall leverage remained modest and non-performing loans stand at around 3%, Atsi explained, the rising cost of servicing foreign currency-denominated corporate debt and weaker dollar income from commodities had contributed to defaults in recent years.

“Further weakening in the rupiah or slowing in growth could spur defaults and weigh on bank asset quality. For instance, telecommunications company Trikomsel defaulted on a Singapore dollar bond in 2015 as debt servicing requirements ballooned due to the rupiah depreciation,” he said.

As for commodity based companies, Atsi continued, the risk of falling commodity prices which affect dollar income had reduced their natural hedge against foreign exchange volatility last year. Thus, coal miner Berau Coal Energy Tbk defaulted, after Bumi Resources Tbk registered a default in 2014. (Anton Hermansyah)

Singapura Bloomberg– Indonesia diperkirakan mampu menekan inflasi sesuai target di kisaran 3%-5% sejalan dengan menurunnya harga minyak. Pada Maret 2016, inflasi tercatat naik tipis sebesar 4,45% dibandingkan februari yang sebesar 4,42%. Inflasi harga pangan menjadi faktor pendorong inflasi sebesar 9,09%, atau naik dibandingkan Februari yang sebesar 7,55%, dan Desember yang sebesar 4,93%. Kenaikan inflasi harga pangan dibarengi oleh inflasi harga makanan.

Inflasi inti, tidak termasuk volatil harga pangan dan energi, jatuh ke 3,5% secara year on year pada Maret 2016, dibandingkan dengan 3,59% pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi September 2015 yang mencapai 5,07%. Inflasi inti saat ini merupakan yang terendah dalam lebih dari lima tahun.Kondisi ini memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) dengan mengurangi suku bunga acuan secara bertahap dengan total penurunan mencapai 75 bps.

Tamara Henderson, Intelligence Bloomberg mengatakan, kendati sudah menurunkan BI rate, diprediksi masih ada ruang bagi BI untuk kembali menurunkannya jika kondisi ekonomi terus membaik. Tentu saja BI tetap masih harus mempertimbangkan target inflasi dan kebijakan ekonomi global.

Kebijakan penurunan BI rate ini sejalan dengan dorongan pemerintah menekan suku bunga untuk masuk ke era suku bunga rendah. Jika itu dapat dicapai, maka diharapkan akan mampu mendukung investasi infrastruktur. Menurunnya harga minyak menjadi salah satu stimulus mendorong pertumbuhan.

Di tatanan ekonomi global, stimulus kebijakan pemerintah Tiongkok diprediksi akan berpengaruh positif menopang ekspor komoditas lain di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia juga telah membuka keran investasi, dimana orang asing diizinkan untuk berinvestasi. Ditambah lagi, dengan adanya kebijakan kemudahan berbisnis membuat peringkat investment grade Indonesia membaik.

Tamara memperkirakan, prospek ekonomi Indonesia di 2016 akan lebih baik. Blommberg setuju dengan proyeksi pertumbuhan Bank Indonesia yang memperkirakan ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% tahun ini. (*)

dollar small

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Japan’s Rating and Investment Information Inc. (R&I) has again rated Indonesia as “investment grade,” Bank Indonesia governor Agus Martowardojo said here on Tuesday.
The new rating came on April 4.

He said Indonesia’s economic resilience in the midst of economic volatility and global financial pressure was the basis for this rating.

“Indonesia’s economic resilience amidst global financial volatility and economic uncertainties has been recognized by the ranking agencies. The increasingly synergic combination of fiscal and monetary policies will make the economy healthier while efforts to usher in structural reforms are continuing,” he said.

Bank Indonesia reported that R&I had affirmed Indonesia’s sovereign credit rating at BBB-level or stable outlook on March 18, 2015.

He said Indonesia was rated as investment grade because its economy remained stable despite external uncertainties.

The monetary policy that was applied was accommodative and was accompanied by a proactive fiscal policy to support economic growth.

The executive director of Bank Indonesia’s Communication Department, Tirta Segara, said Indonesia’s fiscal deficit was also considered low with fiscal flow condition being under control.

Foreign exchange liquidity has also been maintained through central bank policy and good foreign exchange reserves although non-bank private foreign debt must be monitored closely.

“R&I thinks Indonesia’s domestic economic slowdown in 2015 was caused by economic uncertainty and global finance problems,” Tirta said.

In 2016, R&I saw Indonesia’s economy being boosted, with government spending acting as an economic mover and household consumption going up as a result of the central bank loosening its monetary policy.

R&I appreciated the government’s commitment to bring in structural reforms including energy subsidy reforms as a positive development.

“The energy subsidy reform made room for the fiscal sector to be able to increase allocation of spendings linked to infrastructure supply and other productive sectors to make Indonesia’s economy grow higher,” according to Bank Indonesia.

Sumber : Antara
animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA okezone – Rapat pembahasan lanjutan Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pengendalian Krisis Sektor Keuangan (RUU PPKSK) antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya selesai.

Menteri Keuangan Bambang Brodojonegoro mengatakan, hasil rapat hari ini sudah dilakukan secara optimal antara pemerintah dengan DPR. Semua aspek pertimbangan, baik itu pertimbangan politis ataupun teknis sudah ada keberadaanya dalam UU.

“Dengan UU ini, jadi nantinya bisa membuat sektor keuangan kita bisa menjadi nyaman untuk para pelakunya,”ujar Bambang di Gedung DPR Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Secara substansi, Bambang mengatakan pemerintah puas dengan apa yang telah dihasilkan selama rapat RUU PPKSK. “Kami puas. Pada intinya sudah memperhatikan semangat yang menjadi tren global yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Menurut Bambang, dengan kondisi global versi UU pada 2008 jelas berbeda kondisinya dengan 2016. Jadi bisa dimaklumi bahwa hasilnya cukup berbeda.

“Waktu 2008, semangat globalnya itu bailout, seperti yang dilakukan Amerika misalkan. Tapi 2016 terutama kita ada di G20 praktis kata bailout tidak pernah diucapkan. Semua bicara mengenai bail-in dan penguatan pada sektor keuangan itu sendiri. Jadi kita, memang semangatnya lebih kepada mencegah dari pada mengobati,”tandasnya.

(rzy)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta detik -Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi bisa mencapai 5,3% pada 2016, sesuai dengan asumsi makro pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2015 yang sebesar 4,8%.

“Pertumbuhan ekonomi, kami expect masih bisa tumbuh 5,3%,” ungkap Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti dalam Seminar 2015 in Review & Market Outlook 2016, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Faktor pendorong yang utama masih bersumber dari konsumsi rumah tangga. Destry optimistis, konsumsi masyarakat masih akan belum turun selama inflasi bisa dijaga oleh pemerintah. Pada 2015, inflasi berhasil dicapai pada level 3,35%.

“Orang Indonesia masih akan belanja, karena itu juga kelebihannya, semakin tinggi pendapatan, orang Indonesia lebih memilih belanja ketimbang menabung. Jadi itu kan memutar perekonomian,” jelasnya.

Kemudian adalah belanja pemerintah. Ada langkah perbaikan yang diambil pemerintah sejak awal tahun lalu. Di mana mengurangi belanja konsumsi seperti subsidi energi menjadi belanja produktif seperti infrastruktur, serta belanja untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Ini terlihat pada kuartal IV-2015, saat belanja pemerintah terserap cukup signifikan dan mampu mendorong ekonomi tumbuh tinggi.

“Saat ekonomi secara umum melemah, pemerintah sebagai agent development masuk dengan menaikkanspending,” kata Destry.

Pada awal 2016, belanja pemerintah juga diserap lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan percepatan lelang proyek pemerintah dan penarikan utang sejak Desember 2015.

“Ini juga yang membuat budget deficit pemerintah pada posisi akhir Februari mencapai 0,7%. Padahal biasanya belum defisit,” terangnya.

Presiden Direktur Eastpring Investments Indonesia, Riki Frindos menambahkan, kemampuan ekonomi untuk tumbuh tinggi akan memberikan dampak positif terhadap investor. Dikarenakan banyak negara masih berada dalam tren pelemahan.

“Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup bagus dan memberikan efek positif untuk investor,” ungkap Riki pada kesempatan yang sama.

Diperkirakan pada 2016, ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,1-5,3%. Sedangkan negara berkembang lain seperti Rusia masih -0,6%, Turki 2,9%, Brazil -1% dan Afrika Selatan 1,3% serta China sebesar 6,3%.

Riki menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak 2011. Harusnya, pemulihan ekonomi bisa terjadi pada tahun lalu, seiring dengan ekspektasi masyarakat saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Akan tetapi kapasitas pembangunan di Indonesia tidak mencukupi.

“Ini karena kapasitas kita menurun, sehingga saat ekonomi tumbuh tinggi, itu banyak justru masalah yang ditimbulkan dan kemudian melambat,” pungkasnya.

(mkl/drk)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

 

Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang terjadi saat ini, sebagai akibat derasnya aliran modal asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, nilai rupiah saat ini masih di bawah fundamentalnya (undervalued) sehingga berpotensi terus menguat lagi.

“Para pemilik dana menganggap investasi di Indonesia menjanjikan, uangnya masuk ke sini (Indonesia). Kalau masuk ke sini, rupiah kita menguat,” ujar Darmin di Jakarta, belum lama ini.

Darmin mengatakan masuknya aliran modal ke Indonesia karena tren suku bunga negatif yang terjadi di Uni Eropa maupun Jepang, dan lemahnya perekonomian di negara berkembang seperti Tiongkok.

Para investor asing, lanjut dia, mau mengalihkan dananya ke Indonesia karena menganggap perekonomian nasional saat ini dalam keadaan yang baik, dengan tingkat bunga acuan yang memadai, meskipun masih relatif tinggi.

Menurut Darmin, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah agar dana tersebut tetap bertahan di Indonesia, meskipun nantinya ada pembalikan modal. Namun, ia memprediksi kemungkinan pembalikan modal itu tidak akan terlalu menganggu kinerja rupiah.

“Kita tentu menjaga dengan meneruskan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tapi saya percaya ini tidak seperti di masa lalu, ketika AS mau meningkatkan tingkat bunga, suasananya sudah bergejolak,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak ingin kurs rupiah menguat terlalu cepat hingga melebihi fundamentalnya (overvalued). ”Tentu kita tidak ingin juga (rupiah) terlalu kuat di atas (nilai) fundamentalnya,” kata Darmin. Namun, dia enggan menyebut nilai fundamental rupiah saat ini.

Untuk diketahui, kurs tengah rupiah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada penutupan perdagangan pekan lalu berada di posisi Rp13.159/USD. Dengan demikian, penguatan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai 5,3% sejak 4 Januari (Rp13.898/US$). Darmin mengatakan, derasnya uang panas yang masuk ke Indonesia disebabkan investor global menganggap Indonesia sebagai negara emerging yang menjanjikan untuk berinvestasi.

Hal ini, kata dia, terjadi lantaran suku bunga acuan (BI Rate) masih tinggi meski otoritas moneter sudah menurunkan 25 basis poin pada bulan lalu. ”Pertumbuhan ekonomi kita juga dianggap tidak lagi menurun, bahkan mulai membaik lagi,” sambung Darmin. Dia optimistis, keberadaan uang panas tersebut akan bertahan cukup lama selama Uni Eropa dan Jepang menerapkan suku bunga negatif, termasuk China yang mulai menurunkan suku bunga acuannya.

Sementara bank sentral AS (The Fed), juga mulai ragu untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya mengingat kondisi makro ekonominya yang tidak mendukung. ”Kalau AS tiba-tiba menaikkan tingkat bunga akan ada sedikit banyak perubahan. Tapi saya percaya tidak seperti di masa-masa lalu di mana kemudian The Fed menaikkan sudah bergejolak sehingga sekarang orang bisa menghitung tidak banyak dampaknya,” ujarnya.

Darmin mengatakan, penguatan rupiah saat ini menuju ke arah sana. ”Ada beberapa pandangan yang mengatakan (nilai fundamental rupiah) Rp12.700/US$. Ada yang Rp12.500 per US$. Tapi, ada yang bilang kurang dari itu. Tapi intinya, kita sedang mendekati area fundamental kita,” ujarnya.

Idealnya, rupiah berada pada posisi yang sesuai dengan fundamentalnya atau netral. Dengan kata lain, kurs rupiah terhadap dolar AS perlu dijaga agar tidak terlalu kuat (overvalued ) atau pun terlalu lemah (undervalued ). ”Seharusnya dia (rupiah) bersifat netral karena yang dibutuhkan pengusaha adalah kestabilan,” ujarnya.

Mantan Gubernur BI itu mengatakan, kurs yang tidak stabil akan mengganggu dunia usaha. Apabila menguat terlalu cepat, maka kinerja ekspor akan terganggu dan impor barang konsumsi akan masif sehingga memperburuk neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sebaliknya, bila melemah terlalu cepat, maka impor menjadi mahal dan biaya produksi akan meningkat.

Menurut dia, rupiah masih mempunyai ruang untuk melanjutkan tren penguatan karena sentimen masuknyadanaasing, terutama menyasar imbal hasil (yield ) surat utang negara (SUN) masih terbuka lebar. Darmin pun menyebut, pemerintah dan BI perlu bekerja sama agar berbagai faktor ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap yield SUN bisa dikelola sehingga yield bisa turun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS karena arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi dan pasar saham. Dia menyebut, sejak awal tahun hingga kemarin arus dana asing yang masuk pasar obligasi mencapai US$2,3 miliar, sementara yang masuk ke pasar saham mencapai USid=”mce_marker”71,4 juta.

”Penguatan rupiah saat ini memang masih didominasi oleh faktor global dan saya melihat tren penguatan rupiah berpotensi berlanjut,” ujarnya. Berbagai faktor global juga mendukung penguatan rupiah lebih lanjut, ditambah fundamental makroekonomi Indonesia yang membaik karena didukung koordinasi BI dari sisi moneter dan pemerintah dari sisi fiskal untuk mendorong investasi, baik di pasar keuangan maupun sektor riil Sementara,

Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, masuknya investor global untuk membeli SUN membuat yield turun. Dia mengatakan, rata-rata yield pada akhir September tahun lalu mencapai 9,83% dan hingga kemarin hanya sekitar 7,97 %.

Di bagian lain Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2016 sebesar USid=”mce_marker”04,5 miliar. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2016 USid=”mce_marker”02,1 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaannya.

Sumber penerimaan berasal dari penerimaan devisa migas dan penarikan pinjaman pemerintah, juga dari hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. ”Hasil lelang SSBI valas ini jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaranutangluarnegeri pemerintah,” ujar Tirta dalam siaran pers kemarin.

Persediaan Valas Cukup

Sementara itu, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, sejak awal tahun hingga akhir bulan Februari, uang panas yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp35 triliun. Agus menyebut, uang panas itu lari ke surat utang negara (SUN) dan saham di pasar modal. ”Pekan keempat Februari juga ada reversal (uang panas keluar) Rp1,9 triliun. Lebih karena trader dalam negeri yang mengambil untung kemudian dia keluar. Jadi masih cukup sehat tersedianya valas di Indonesia,” ujarnya.

Agus menyampaikan masuknya uang panas tersebut karena kondisi perekonomian global yang semakin mengkhawatirkan karena proses pemulihannya yang begitu lambat. Beberapa negara Uni Eropa dan Jepang, kata Agus, juga menerapkan kebijakan moneter yang tidak konvensional dalam menghadapi dinamika global. ”Jadi yang ingin kami sampaikan ekonomi domestik menunjukkan kondisi yang cukup baik karena pengaruh yang besar dari pemerintah. Awal tahun belanja atau realisasi anggaran juga baik,” jelasnya.

Agus berharap, langkah pemerintah mempercepat belanja bisa mendorong laju produk domestik bruto (PDB) lebih cepat pada kuartal I/2016. Selain itu, dia juga berharap investasi swasta, terutama nonkonstruksi, bisa cepat bergerak karena sejauh ini, pergerakan investasi nonkonstruksi belum terlihat. ”Sehingga bisa ikut lebih terlihat pada kuartal II-2016 dan kuartal III-2016,” ujarnya. bari/mohar/fba

http://www.neraca.co.id/article/66587/deras-hot-money-masuk-ke-ri-faktor-penyebab-penguatan-rupiah-terhadap-us
Sumber : NERACA.CO.ID

double arrow picSMALL

JAKARTA – Belakangan ini pergerakan nilai tukar rupiah di pasar mata uang cukup cemerlang. Rupiah tercatat menguat ke batas atas Rp13.000-an per USD.

Menanggapi penguatan ini, Presiden RI Joko Widodo mengatakan penguatan rupiah terjadi sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

“Bicara Rupiah yang semakin menguat semakin baik, itu artinya adalah kebijakan-kebijakan, paket-paket deregulasi yang kita berikan juga kebijakan yang ada di BI, kebijakan yang ada di OJK, itu direspons positif oleh dunia usaha, oleh investasi,” paparnya di Cakung, Kamis (10/3/2016).

Dengan respons positif tersebut, Jokowi menilai, arus modal dari luar semakin deras dan membuat rupiah menguat. “Ada arus uang masuk, ada arus modal masuk sehingga ada captital inflow, kalau ada arus uang masuk ya otomatis (menguat),” tambahnya.

Menurutnya, penguatan nilai tukar ini tidak semata-mata karena faktor eksternal saja. Ada kontribusi positif dari faktor internal misalnya kebijakan dan deregulasi yang dilakukan pemerintah.

“Ya dua-duanya (eksternal-internal), kalau kamu enggak melakukan deregulasi apa-apa, faktor eksternal apapun enggak akan pengaruh,” cetusnya.

Melansir Yahoofinance, Kamis (10/3/2016) tercatat nilai tukar Rupiah di angka Rp13.160 per USD. Sedangkan untuk pergerakkan harian, Rupiah berada di kisaran terendah Rp13.13.123 per USD dan kisaran tertinggi Rp13.160 per USD.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan Spot Exchange Rate di Asia, mencatat nilai tukar Rupiah menguat tipis 2 poin atau 0,58 persen ke angka Rp13.155 per USD. Adapun pergerakkan hariannya berada di kisaran Rp13.126-Rp13.165 per USD.

http://economy.okezone.com/read/2016/03/10/278/1332120/rupiah-perkasa-apa-kata-jokowi
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan nilai tukar rupiah menyisakan kekhawatiran. Penguatan yang terlalu dalam dapat berakibat tidak kompetitifnya ekspor dalam negeri.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kekhawatiran tersebut terlalu dini. Menurutnya, level rupiah tersebut belum signifikan untuk menyebabkan gangguan ekspor.

“Saya yakin level ini belum sampai menyebabkan gangguan signifikan terhadap ekspor. Alasannya karena rupiah belum menyentuh titik optimalnya, saya perkirakan Rp12.500. Dengan kata lain rupiah belum overvalued,” ujarnya pada Senin (7/3/2016).

Selain itu, kata Tony, negara-negara kompetitor Indonesia juga mengalami apresisasi mata uang masing-masing.

Pada Senin pagi (7/3/2016), pagi dolar AS sempat menyentuh nilai terendahnya di Rp12.990 sebelum kembali naik lagi ke Rp13.020.

Sejak pekan lalu, dolar AS memperlihatkan tren melemah terhadap rupiah. Hal ini didorong oleh derasnya dana asing yang masuk ke sektor keuangan dalam negeri.

long jump iconJAKARTA okezone – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini Indonesia memiliki peluang untuk dapat meraih rating investment grade dari Standard & Poor’s (S&P) 500 pada April 2016 mendatang.

Kepala Divisi Riset PT BEI Poltak Hotradero‎ mengatakan, pada tahun lalu S&P 500 pernah mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Namun untuk tahun ini hanya S&P 500 satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia.

“Ini jadi harapan buat Indonesia. Kans Indonesia masuk dalam investment grade 60-70 persen. Penilaian mereka dilihat dari budget defisit,” katanya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Poltak mengaku optimis Indonesia bisa meraih rating investment tersebut, lantaran kondisi makro perekonomian Indonesia sudah cukup membaik. Ditambah lagi kebijakan pemerintah baik dari fiskal maupun moneter sudah fokus mendukung iklim investasi.

Menurutnya jika Indonesia meraih investment grade dari S&P 500 akan mendatangkan pengaruh positif bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Terlebih saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sudah kembali diturunkan. “Prospek buat ekonomi kita semakin baik, pasar modal juga ikut. Ini kita harus manfaatkan,” tandasnya.

(mrt)

long jump icon

Bandung IB – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7% yang juga dibarengi dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6,5%, diharap bakal mendongkrak perekonomian di 2016.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengungkapkan, dengan penurunan BI Rate dan GWM Primer ini diyakini akan mendorong pertumbuhan kredit di tahun ini menjadi dikisaran 14%, lantaran perbankan ikut merespon dengan menurunkan suku bunganya.

Menurut Solikin, dengan perbankan ikut merespon kebijakan BI tersebut, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari batas bawah yang ditetapkan oleh BI yakni 5,2%-5,6%. Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi akan menuju batas atas.

“Tahun ini masih 5,2%-5,6%. Kalau di APBNkan sekitar 5,3%. Dengan adanya BI Rate dan GWM turun ini akan memperkuat transmisi suku bunga bank, sukur-sukur bisa 5,4%. Tapi pasti akan meningkat. Jadi angka di 5,3% saja akan lewat dengan adanya kebijakan penurunan ini,” ujarnya di Bandung, Sabtu, 20 Februari 2016.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di batas atas tersebut akan tercapai asal didukung oleh stimulus fiskal yang jalan, dan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Sehingga dengan begitu tingkat konsumsi akan meningkat dan bakal mendongkrak perekonomian nasional.

“Ini ada prasyaratnya, stimulus fiskal harus jalan, infrastruktur juga harus jalan, ini akan memberikan dampak atau gairah dari posisi demandnya. Tapi yang pasti penurunan BI Rate dan GWM ini akan ada dampaknya ke perekonomian,” tutup Solikin. (*) Rezkiana Nisaputra

long jump icon

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pagi ini bakal meresmikan angkutan perintis kereta api relasi Cianjur-Sukabumi. Peresmian ini dilakukan di Stasiun Cianjur dan akan disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirut PT KAI Edy Sukmoro dan Dirjen Perkeretapaian Hermanto Dwiatmoko.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani masyarakat pada relasi Cianjur-Sukabumi dengan KA Siliwangi. Dari data yang diterima Okezone, Jumat (19/2/2016), KA Siliwangi akan melintasi sejumlah stasiun, antara lain Stasiun Cianjur, Stasiun Cilaku, Stasiun Cibeber, Stasiun Lampegan, Stasiun Cireungas dan Stasiun Gandasoli.

Sebelumnya, Kemenhub telah melakukan sejumlah pekerjaan guna peningkatan prasarana jalur KA tersebut. Misalnya, penggantian rel bantalan kayu menjadi bantalan besi antara Stasiun Lampengan hingga Stasiun Cibeber sepanjang 21,6 KM, perbaikan jalan KA yang longsor antara Stasiun Lampengan sampai Stasiun Cibeber, manteling dinding terowongan.

Selain itu, akan dilakukan peningkatan persintalan, penanganan longsor dengan Retaining Wall Beton dan penanggulangan badan jalan KA yang longsor akibat erosi aliran sungai.

KA Siliwangi akan terdiri dari lima rangkaian kereta dengan susunan empat kereta penumpang dan satu kereta makan. Semua rangkaian dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara.

Dalam satu kali perjalanan, KA Siliwangi mampu mengangkut 472 penumpang. Nantinya, KA Siliwangi akan melayani perjalanan Cianjur-Sukabumi sebanyak tiga kali sehari.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/19/320/1316109/jonan-resmikan-kereta-api-jurusan-sukabumi-cianjur
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA- Standard & Poor’s mengisyaratkan penundaan investment grade bagi Indonesia karena harga batu bara yang jatuh dalam setahun terakhir.

Head of Asia-Pacific Soveriegn Ratings di Standard & Poor’s Kim Eng Tan,  kepada Bloomberg,mengatakan harga batu bara yang merosot tajam berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kondisi tersebut membuat lembaga rating tersebut belum bisa menaikkan peringkat utang Indonesia dari level junk meskipun pemerintah RI telah mengambil langkah signifikan dalam reformasi subisdi BBM.

Tan menegaskan outlook atas perekonomian Indonesia masih positif dan peringkat utang RI berpeluang meningkat dalam 1–2 tahun ke depan.

Dia menyatakan defisit yang terus menipis adalah kunci Indonesia meraih investment grade.Pemerintah, tambah Tan, bisa membantu kenaikan persepsi atas utang RI melalui reformasi di sektor-sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan.

S&P adalah satu-satunya badan pemeringkat yang belum memberikan investment grade bagi Indonesia, bahkan mengubah peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil pada Mei 2015.

Harga batu bara merosot 14% sepanjang 2015 dan telah turun lebih dari 50% sejak 2011. Indonesia tahun mencatatakan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak 2009, tumbuh 4,79%.

long jump icon

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) di Jakarta.

Dalam siaran persnya, Senin (1/2), JCR memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia padaBBB-/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, defisit fiskal yang terkendali dan pengelolaan utang pemerintah yang sehat, kondisi sektor perbankan yang relatif kuat, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal.

Lebih jauh JCR menyatakan bahwa stable outlookmencerminkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat termasuk peluncuran berbagai paket kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, afirmasi JCR menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global.

“Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi. Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook tanggal 22 Oktober 2014. (ID/ant/ths)

long jump icon

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service kembali menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) dengan rating Baa3 atau stable outlook.

Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggaptidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, peringkat outlook terbaru Indonesia yang dipublikasikan lembaga pemeringkatan Moody’s merupakan wujud pengakuan lembaga tersebut terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global dan volatilitas keuangan global.Dalam rilis resminya dikutip Jumat (29/1), Moody’s menjelaskan yang menentukan peringkat setiap negara antara lain pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7 persen tahun lalu. Sementara rupiah telah anjlok 11 persen terhadap dolar Amerika sepanjang 2015.

Di sisi lain, Moody’s menilai para pengambil kebijakan sejauh ini efektif dalam mengelola risiko sehingga membuat kondisi ekonomi stabil.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meyakinkan Indonesia masih menjadi pilihan negara tujuan investasi apabila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang (emerging markets) lainnya

“Pokoknya kita mendapat masukan dari investor luar negeri, pertama Indonesia dianggap save haven diantara emerging market lainnya . Itu good news nya. Kedua, Indonesia termasuk emerging market yang istilahnya tidak membuat investor khawatir,” jelasnya.

Selain itu aksi teror di Thamrin Jakarta yang terjadi 14 Januari lalu dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Saya pikir ada concern, tapi ya tidak mengganggu penilaian mereka terhadap Indonesia,” jelasnya. (gen)

long jump icon

“Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih berkualitas,” kata Agus di Jakarta, Jumat (29/1/2016)

Sebelumnya Lembaga Pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade). Dalam siaran persnya, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable.

Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

long jump icon

JAKARTA kontan. Ekonomi Indonesia yang melambat tak ikut menggerus peringkat Indonesia. Kamis (28/1), lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service tetap menegaskan peringkat Indonesia pada level layak investasi alias investment grade.

Moody’s tetap menyematkan peringkat Baa3 dengan prospek stabil pada peringkat utang Indonesia. Terakhir kali, Moody’s mengganjar peringkat utang Indonesia dengan kategori layak investasi pada 18 Januari 2012 silam. Peringkat tersebut tak diubah sampai sekarang.

Ada beberapa pertimbangan Moody’s masih memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Yakni, pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat kendati defisit fiskal meningkat. Selain itu, respons kebijakan otoritas dianggap efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Moody’s, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kendati tekanan eksternal masih berlangsung, ekonomi Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam keterangan tertulisnya menyatakan, penegasan peringkat Moody’s ini merupakan pengakuan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi penurunan perekonomian dan volatilitas keuangan global.

Menurut dia, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia lebih berkualitas

long jump icon

WASHINGTON okezone– World Bank (WB) kembali mengeluarkan posisi doing business 2016seluruh negara. Dalam laporannya tersebut, tercatat Indonesia berhasil naik 11 peringkat.

Melansir keterangan yang diterbitkan Word Bank, Rabu (28/10/2015), peringkat Indonesia naik ke posisi 109 dari sebelumnya 120. Namun, ada beberapa indikator yang memang mengalami penurunan.

Berikut rincian doing business di Indonesia, berdasarkan data World Bank yang dikutipOkezone.

1. Kemudahan memulai bisnis, turun dari 163 pada 2015 menjadi 173 pada 2016.

2. Kemudahan untuk memperoleh izin pembangunan, naik 3 peringkat, dari 110 pada 2015 menjadi 107 pada 2016.

3. Kemudahan untuk memperoleh listrik, turun 1 peringkat, dari 45 pada 2015 menjadi 46 pada 2016.

4. Kemudahan untuk mendapatkan properti, tidak berubah di 131.

5. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, naik 1 peringkat, dari 71 pada 2015 menjadi 70 pada 2016.

6. Perlindungan pada investor minoritas, turun 1 peringkat, dari 87 pada 2015 menjadi 88 pada 2016.

7. Pembayaran pajak, naik 12 peringkat, dari 160 pada 2015 menjadi 148 pada 2016.

8. Perdagangan antar-negara, turun 1 peringkat, dari 104 pada 2015 menjadi 105 pada 2016.

9. Memperjuangkan kontrak kerjasama, tidak berubah di 170.

10. Menyelesaikan masalah bottleneck, turun 4 peringkat, dari 73 pada 2015 menjadi 77 pada 2016.

(mrt)

rose KECIL

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menegaskan sovereign credit rating Indonesia di posisi BBB-/stable outlook (investment grade), Jumat (6/11). Penegasan Fitch itu meneguhkan kembali pengakuan terhadap komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural di tengah ketidakpastian ekonomi global.

 

“Respons kebijakan yang ditempuh otoritas telah membuahkan hasil positif baik dari sisi stabilitas makroekonomi maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

 

Dalam siaran persnya Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagisovereign credit rating Indonesia. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan Negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik disbanding negara peers, serta sector perbankan yang kuat dan solid.

 

Lebih lanjut, Fitch menyatakan, reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

 

Di samping itu, Fitch menyatakan, sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. Fitch sebelumnya telah melakukan penegasan atassovereign credit rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada 13 November 2014. (ns)

non resident portfolio flows 7 EM $B

 ffffffHHHHHfffffff

long jump icon

kompas.com: Pelemahan nilai mata uang sebagian besar negara di Asia terhadap dolar Amerika memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis 1997.  Krisis yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia serta tiga negara Asia, yakni Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan anjlok sampai 50 persen terhadap dolar Amerika.

Namun DBS Group Research dalam risetnya Triangulating Asian Angst: the US, China and the 97 question merasa yakin kondisi Asia saat ini jauh lebih bagus dari 1997. DBS menulis, saat ini pelemahan nilai mata uang di Indonesia dan tiga negara yang mengalami krisis paling parah pada 1997 hanya sebesar 15 persen. Penurunan itu tidak buruk, apalagi pada saat yang sama dolar menguat 20 persen terhadap euro dan yen.

Ini karena fondasi ekonomi Asia kini sudah lebih kokoh. Khususnya dalam pengelolaan neraca transaksi berjalan dan utang luar negeri.

Sebelum krisis terjadi, yakni sepuluh tahun terakhir hingga 1997, defisit transaksi berjalan Asia sangat besar. Penyebabnya, di masa itu, negara-negara Asia meminjam uang, namun tidak diinvestasikan secara benar.

Kondisi ini kemudian menjadi bumerang, ketika sejumlah negara di Asia itu mulai tampak kelimpungan tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan para kreditor berusaha ramai-ramai menarik dana mereka.

Belajar dari pengalaman pahit itu, pasca-krisis 1997, negara-negara Asia mulai mengurangi utang-utang mereka. Hasilnya, selama 18 tahun terakhir, hampir semua negara di Asia mengalami surplus transaksi berjalan yang sangat besar. Rasio utang luar negeri pun telah turun drastis. Indonesia contohnya, pada 1997 rasionya 57 persen, sekarang menjadi 23 persen terhadap PDB.

Memang benar, ada aliran modal keluar di pasar keuangan Asia. Tapi itu tidak lantas diikuti dengan anjloknya nilai tukar seperti pada 1997. Di pasar saham, investor memindahkan modalnya, tapi di pasar obligasi mereka masih bertahan. “Ini karena mereka melihat dalam jangka panjang Asia masih jauh dari krisis,” kata Chief Economist DBS David Carbon. (Adv)

JAKARTA ID-Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan jika ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, maka hal tersebut merupakan indikasi perekonomian Indonesia mengalami penguatan.

“Jika ada penurunan suku bunga acuan, artinya ini ada sinyal ekonomi Indonesia sudah tidak dalam tekanan,” kata Enny saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Karenanya, pada Rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (17/11) esok hari, Enny mengharapkan suku bunga acuan bank sentral Indonesia bisa turun bahkan hingga 50 basis poin.

“Kita harap bisa turun hingga 50 basis poin ke angka 7 persen sehingga ada dampak signifikan. Tapi berapapun turunnya, walau sekedar 25 basis poin, itu jadi satu acuan bahwa rezim pengetatan likuiditas ini sudah pecah telur,” katanya.

Enny mengatakan suku bunga acuan BI belum turun karena adanya kekhawatiran bank sentral tersebut bahwa sekalipun BI rate diturunkan, suku bunga kredit (lending rate) di perbankan tidak akan mengikuti.

“Penyebab utama yang jadi pakem pertimbangan BI adalah neraca pembayaran yang defisit. Namun pakem itu berlaku dalam kondisi ekonomi yang ideal masalahnya saat ini situasi kita tidak ideal dengan masalah pengangguran, pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya.

Untuk mendorong adanya penurunan lending rate itu, Enny berpandangan pemerintah harus bisa mendorong adanya relaksasi penurunan suku bunga kredit pinjaman pada perbankan milik negara yang hampir semuanya masuk jajaran 10 besar perbankan terbesar di Indonesia.

“Sehingga bisa diikuti bank lain, karena jika tidak nasabah bank swasta lainnya bisa hilang,” ujar dia.

Selain menginstruksikan relaksasi pada perbankan BUMN, pemerintah juga diharapkan untuk tidak membebani bank plat merah dengan dividen yang tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kredit bermasalahnya (NPL) tidak meninggi.

“Memang harus keja barengan dan saling mendukung jadi gak bisa hanya harapkan BI rate diturunkan maka semua selesai. Harus ada komitmen untuk melakukan stabilisasi harga dan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Antara, suku bunga BI Rate saat ini berada di posisi 7,5 persen. Beberapa kalangan termasuk dunia usaha meminta suku bunga acuan tersebut diturunkan karena inflasi yang rendah dan perekonomian membaik.

Mereka berpandangan jika BI Rate turun maka bunga kredit perbankan juga ikut turun. Dengan demikian dunia usaha bisa mendapatkan pendanaan lebih murah dalam melakukan ekspansi usaha yang membuka peluang pekerjaan lebih besar.(ant/hrb)

INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menjauhi fase krisis. Pelan tapi pasti, bergerak ke arah yang lebih positif.

Kata Bambang, indikasinya adalah dukungan Bank Dunia memberikan peranan penting sekaligus pesan kuat bagi pasar, sehubungan dengan gencarnya pembangunan ekonomi di Indonesia.

“Artinya, secara umum respon dari market positif, karena di tengah tren perlambatan ekonomi, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menggerakan ekonomi. Salah satunya lewat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Bambang di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (09/11/2015).

Bambang menambahkan, indikator lain yang menguatkan bahwa perekonomian Indonesia semakin menjauhi krisis adalah hasil rating dari S&P (standard and poor’s) yang menunjukkan adanya stabilitas tingkat investasi.

“Saya masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator makroekonomi Indonesia masih baik, Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat ketimbang triwulan II. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia makin baik pada tahun depan,” papar Bambang.

Untuk itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dan sudah melewati situasi ketidakpastian di tengah kondisi pelemahan ekonomi global. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2251215/menkeu-bambang-indonesia-menjauhi-krisis#sthash.AvcEqIBG.dpuf
JAKARTA – Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada triwulan IV-2015 dan triwulan berikutnya seiring pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 yang tercatat 4,73 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,67 persen (yoy).

Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana, Kamis (5/11), di Jakarta, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sejalan dengan berbagai indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“Kondisi ini juga menunjukkan semakin kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Andiwiana.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 yang meningkat terutama didorong oleh peran pemerintah yang lebih kuat, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan kemajuan proyek infrastruktur pemerintah yang signifikan di tengah sikap menunggu (wait and see) investor swasta. Konsumsi rumah tangga juga dinilai masih cukup kuat.

Di sisi eksternal, masih rendahnya harga komoditas dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura menyebabkan ekspor masih terkontraksi lebih dalam. Di sisi lain, pertumbuhan impor sedikit tertahan sejalan dengan perbaikan permintaan domestik.

“Bank Indonesia memandang perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut pada triwulan IV-2015. Peran Pemerintah diperkirakan semakin kuat antara lain melalui akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah yang mampu mendorong kinerja investasi yang lebih baik,” kata Andiwiana.

Ia menambahkan, investasi swasta diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, kinerja konsumsi diperkirakan membaik seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial juga diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan IV-2015.

Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan,” ujar Andiwiana. (ID/ant/ths)

TEMPO.CO, Jakarta -Membaiknya  perekonomian mulai terlihat pada kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah indikator seperti inflasi, penyaluran kredit, dan realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan.

Nilai tukar rupiah, yang sempat jeblok hingga hampir menembus 15 ribu per dolar AS pada bulan lalu, belakangan menguat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi juga membaik. Setidaknya ada tiga indikasi penting keadaan ekonomi saat ini:

1. Nilai tukar rupiah
Setelah berbulan-bulan didera oleh gonjang-ganjing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kini masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Nilai tukar rupiah per dolar AS pada 4 November 2015 sebesar  Rp 13.461. Angka ini  relatif rendah dibanding  bulan-bulan sebelumnya yang berada di atas 14 ribu per dolar AS.

2. Penyaluran kredit dan investasi
Data teranyar Bank Indonesia tentang perkembangan uang beredar per September 2015 menyebutkan kredit per September tumbuh 10,9 persen ketimbang bulan sebelumnya yang 10,8 persen. “Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, 4 November 2015.

 

Penyaluran kredit mulai meningkat pada triwulan ketiga 2015. Jika pada triluwan pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 3.713 triliun dan Rp 3.861 triliun, maka  pada triwulan ketiga mencapai Rp 3.916 triliun (angka per Agustus 2015).  Begitu pula investasi, secara berturut-turut angka dalam tiga triwulan terakhir adalah Rp 124,6 triliun, Rp 135,1 trilun, dan Rp 140,3 triliun.

 

3. Pertumbuhan ekonomi
Angka pertumbuhan ekonomi, meskipun sempat turun pada kuartal kedua ke level 4,67 persen, diyakini bakal membaik. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, kuartal ketiga tahun ini ekonomi bisa melaju hingga 4,85 persen di tengah perekonomian global yang masih tertekan. Baca juga: BI Prediksi Semester II Ekonomi Lebih Baik

 

Keyakinan akan membaiknya perekonomian  juga bertambah seiring dengan keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah. Stimulasi dalam bentuk anggaran belanja pembangunan–yang mendapat tambahan dari pemotongan dana subsidi yang dialihkan–menjadi pendorong bagi percepatan proyek-proyek infrastruktur. Hambatan investasi dikurangi dengan memperpendek alur perizinan dan menyediakan berbagai insentif, seperti tax holiday dan tax allowance.

 

RR. ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | INDRA (PDAT)

JAKARTA okezone- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tingginya minat investasi Tiongkok (China). Bahkan, negeri Tirai Bambu tersebut untuk periode kuartal III-2015 menduduki peringkat kelima dengan nilai realisiasi investasi mencapai USD 245,75 juta.

Seperti dilansir keterangan resminya, Kepala BKMP Franky Sibarani menyampaikan, nilai realisasi investasi tersebut berarti adanya kenaikan 151 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada dilevel USD 97,5 juta. Kali ini nilai investasi China sebesar USD245,75 juta dengan jumlah proyek mencapai 300 proyek.

“Naiknya realisasi Tiongkok ini menarik karena selama ini dari sisi komitmen mereka memang selalu tinggi, namun dalam proses realisasinya rendah. Rasio komitmen dan realisasi masih rendah dikisaran 10 persen,” ujarnya, Sabtu (24/10/2015).

Selama ini, lanjutnya China berada di luar 10 besar negara sumber investasi dan menjadi melesat menduduki peringkat kelima dalam periode kuartal III-2015. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi PMA lima besar berdasarkan asal negara adalah Singapura USD1,24 miliar, Jepang USD917 juta, Belanda USD 494 juta, Malaysia USD 322juta dan China USD245 juta.

Franky menambahkan, naiknya realisasi investasi China merupakan sesuatu yang positif dan menunjukkan upaya-upaya untuk menyakinkan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil.

“BKPM sendiri telah memiliki marketing officer khusus untuk mengawal minat investasi dari Tiongkok, selain itu dari sisi perencanaan kami juga berencana untuk membuka kantor perwakilan promosi investasi di Tiongkok,” paparnya.

Adapun investasi China dalam kurun periode kuartal III-2015 tercatat masuk ke sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah investasi mencapai USD92 juta, diikuti oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan jumlah investasi mencapai USD57 juta, serta industri makanan mencapai USD41 juta.

Sedangkan untuk lokasi, lanjut Franky, masih didominasi oleh Kalimantan Selatan dengan nilai investasi mencapai USD132,3 juta, diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi USD38,4 juta dan Sulawesi Tenggara USD27,9 juta.

(rzy)

JAKARTA okezone – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memprediksipertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2015 sebesar 4,85 persen. Angka ini sama dengan prediksi Bank Indonesia (BI) sebelumnya.

“Sementara pakai yang BI, 4,85 persen,” kata Bambang di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menurutnya, angka tersebut sudah cocok lantaran kondisi perekonomian Indonesiamulai membaik. Terlebih ada dukungan dari penyerapan belanja Pemerintah yang mulai membaik.

“Ya, kan sudah 70 persen penyerapannya. Itu akibat dari government spending(membaiknya ekonomi) salah satunya,” ucap dia.

Dengan prediksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai lima persen. Mengingat, pada kuartal I-2015 PDB sebesar 4,7 persen dan kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen.

“Ya (enggak sampai lima), tapi kan memang negara-negara semua, negara lain pada turun semua,” tandas dia.

(mrt)

Liputan6.com, Jakarta – APBN 2016 telah disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada pekan lalu. Total belanja negara yang mencapai Rp 2.095 triliun tersebut harus segera digunakan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016.

Melanjutkan keputusan DPR RI itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan para menterinya untuk langsung bekerja. Setidaknya ada empat‎ menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelum menginjak 2016.

Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“‎Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender dan lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur‎,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut. Pasalnya, empat menteri tersebutlah yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur,” kata Jokowi.

Setelah melalui proses panjang sejak awal tahun ini hingga sempat menghadapi penyanderaan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 ‎disahkan menjadi UU APBN 2016 pada pembicaraan tingkat II Sidang Paripurna.

Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sebanyak 10 fraksi telah menentukan sikap terakhir dalam Pembicaraan Tingkat II. Dari 10 fraksi, sebanyak sembilan fraksi menerima dan memutuskan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN 2016. Sedangkan satu fraksi dari Gerindra menyatakan meminta waktu dan penjelasan dari pemerintah untuk menyepakati hal tersebut.

Sembilan fraksi yang mene‎rima pengesahan RUU APBN 2016 menjadi APBN, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura.

‎Adapun hasil pembahasan disetujui indikator asumsi makro, penerimaan dan pembiayaan tahun depan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen
4. ICP US$ 50 per barel
5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS
6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari
8. Pengangguran 5,2-5,5 persen
9. Angka kemiskinan 9,0-10,0 persen
10.Gini rasio 0,39
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1
12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun
13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun
14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun
16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun
17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun
18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun
19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun. (Yas/Gdn)**

Jakarta detik -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah disetujui sebagai Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu. Nilai belanja yang disepakati secara total adalah Rp 2.095,7 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, proses pembahasan sudah selesai dengan tepat waktu. Sekarang waktunya Kementerian Lembaga (K/L) segera mempersiapkan tender proyek percepatan realisasi anggaran.

“A‎lhamdulillah APBN 2016 sudah disetujui oleh DPR RI. Masalah APBN juga sudah disampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur,” tegas Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (‎2/11/2015)

Beberapa kementerian dengan belanja modal terbesar adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kementerian PUPR, Kemenhub, Pertanian, ESDM, ini segera dilelang, termasuk yang lain juga,” ujarnya.

Maka dengan demikian, Januari 2016 anggaran sudah dapat dicairkan. Menurut Jokowi, hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Sehingga pada Januari tanda tangan kontrak langsung uang muka sudah keluar, jangan ada kontraksi ekonomi karena keterlambatan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan infrastruktur. Ini agar segera dilaksanakan lelangnya,” kata Jokowi.

(mkl/dnl)

JAKARTA.   Presiden Joko Widodo Senin sore dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas sejumlah masalah termasuk rencana paket kebijakan ekonomi keenam.

Kepala Negara akan melangsungkan sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin pukul 15.00 WIB.

Selain mengenai rencana paket kebijakan ekonomi keenam, juga rencananya dibicarakan persiapan pilkada serentak dan juga APBN 2016.

Sebelumnya, pada pukul 14.00 WIB, Presiden dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.

Pemerintah pada pekan lalu sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (22/10) petang usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.

“Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Bambang(Menkeu) dan serta ‘best practice’ yang disampaikan Pak Rizal(Menko Kemaritiman) dan menghilangkan penghindaran pengenaan pajak berganda dan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apa pun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik,” kata Seskab Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral memuji kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pengenaan pajak berganda atas real estate investment class,” kata Agus.

Ia menambahkan,”dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporasi hadapi tantangan ke depan.” Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pengenaan pajak berganda bagi real estate investment class.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151102/9/487997/paket-kebijakan-ekonomi-hari-ini-dibahas-presiden-gelar-di-sidang-kabinet-paripurna
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA kontan. Pengusaha lokal optimistis perekonomian di Indonesia akan membaik dengan dikeluarkannya paket kebijakan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing dan menarik minat investor.

“Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut akan baik buat dunia usaha di dalam negeri. Oleh karenanya sebagai pengusaha saya akan melakukan penyesuaian dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian,” kata Komisaris Utama PT Dua Putra Utama Makmur Witjaksono, Jumat (30/10).

Paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Oleh karenanya, Witjak menilai saat ini tidak ada alasan bagi para pelaku usaha lokal dan nasional untuk tidak menambah jumlah investasinya.

“Kita sangat optimis dengan langkah yang diambil pemerintah. Untuk itu, kita sebagai pengusaha tidak perlu ragu untuk menanamkan investasi yang lebih besar,” katanya menambahkan.

Optimisme akan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut membuat perusahaan perikanan berbasis di Pati, Jawa Tengah tersebut berani untuk berencana meramaikan pasar modal Indonesia.

Di sektor perikanan, Witjak menilai kebijakan yang telah dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dalam menangani pencurian ikan membuat para pengusaha di bidang perikanan di dalam negeri sangat diuntungkan.

“Bagi kami kebijakan itu sangat menguntungkan karena membuat harga ikan kita bisa bersaing dengan negara lain. Kualitas ikan kita sangat bagus dibandingkan negara lain” katanya.

Pemerintah terus mendorong agar perusahaan lokal bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.

Salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian adalah dengan mendorong agar banyak perusahaan lokal yang bisa melantai di pasar modal Indonesia atau Internasional.

BANDUNG okezone – Pemerintah telah muluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I hingga V. Selanjutnya adalah paket kebijakan VI yang juga sudah diwacanakan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, sebenarnya paket yang dirancang untuk menjaga ekonomi Indonesia diusulkan diluncurkan bersamaan. Namun Presiden Jokowi meminta untuk tidak terburu-buru dan diluncurkan secara berkala.

“Jadi dua dua dulu. Nanti dikeluarkan lagi ada yang tentang investasi, insentif dan banyak,” ujarnya di sela diskusi Master Plan Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Kamis (29/10/2015).

Lalu, bagaimana dengan paket ke VI?

Muliaman tidak membicarakan secara gamblang, namun dia membocorkan sedikit isi paket tersebut. “Paket kebijakan jilid VI sudah ada persiapannya. Dari OJK juga sudah mempersiapkan. Arahnya lebih kepada pengawasan terintegrasi,” jelasnya.

Dalam diskusi, Muliaman sempat menyatakan paket kebijakan yang digulirkan akan memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perekonomian. Paket-paket tersebut semua terpadu dan bekerja secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, paket kebijakan mencakup beberapa sektor seperti energi, perbankan, deregulasi aturan dan menyederhanakan sistem ekonomi. Paket ini digulirkan untuk menjaga agar Indonesia aman dari gejolak ekonomi baik eksternal maupun internal.

(rzk)

JAKARTA kontan. Genap setahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden kemarin, Selasa (20/10). Meski Presiden melulu mendengungkan kerja, kerja, dan kerja, kinerja setahun ini, harus diakui, masih jauh dari pencapaian target.

Jokowi sejak awal sudah menyampaikan, ingin melakukan perubahan fundamental, tak sekadar memetik hasil jangka pendek. Pemerintah ingin membalikkan ekonomi yang tadinya berbasiskan konsumsi menjadi ekonomi produktif.

Artinya, produktif dari sisi manapun, mulai dari rakyat kecil yang bisa membuat lapangan kerja sendiri atau korporasi besar yang meningkatkan kesejahteraan pekerja, sampai investor yang mengamankan permodalan dalam pembangunan ekonomi.

Ditambah dengan berbagai aksi terobosan, kebijakan pemerintah terkesan bukan obat cespleng sekali minum di tengah pelambatan ekonomi yang mendesak kemapuan ekonomi masyarakat. Misalnya saja penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang notabene mengikis daya beli sehari-hari, direlokasi untuk pembangunan infrastruktur, yang mungkin baru terlihat hasilnya dua-tiga tahun mendatang.

Paparan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK yang dirilis kantor staf kepresidenan, kemarin, lebih banyak menjelaskan mengenai rencana dan pelaksanaan ketimbang hasil yang sudah dicapai. Berikut beberapa hal yang  tengah digarap pemerintah untuk mendorong perekonomian:

Fondasi Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas hidup rakyat
Mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi produktif
BBM Menghapus subsidi BBM
Relokasi subsidi BBM Rp 200 triliun untuk program produktif dan infrastruktur
Indonesia sentris Meningkatkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris
Meningkatkan pembangunan daerah perbatasan, terpencil, dan kawasan timur
Meningkatkan pembangunan luar Jawa seperti tol Trans Sumatera dan Sulawesi, Trans Papua, Kereta api di Kalimantan dan Papua
Infrastruktur Mengurai proyek mangkrak, seperti Waduk Jatigede, tol Solo-Kertosono, Tol Cipali, dan PLTU Batang
Membangun 208 jalan darat perintis di luar Jawa, pelabuhan, 19 bandara,
Memerintahkan pembangunan 19 bandara baru, 177 penyebrangan perintis di luar Jawa
Perizinan Menjalankan pelayanan terpadu satu pintu
Memangkas proses perizinan kawasan industri menjadi 3 jam
Paket kebijakan Meluncurkan paket kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi
Paket I:  deregulasi/debirokratisasi 134 aturan penghambat investasi
Paket II: meringankan pajak dan mempermudah perizinan investasi.
Paket III:  insentif pada perusahaan dan kredit usaha rakyat
Paket IV: memperbaiki kesejahteraan pekerja dan mendorong lapangan pekerjaan
Swasembada pangan Memerintahkan pembangunan 13 bendungan baru, jaringan irigasi, membangun 1 juta hektare lahan sawah baru, serta memerintahkan pengadaan traktor untuk petani.
Nilai tukar Rupiah (20/10/15) berada di Rp 13.648 per dollar AS turun 12% dari posisi setahun lalu 12.033. Setahun terakhir, rupiah melemah 12%. Rupiah paling lemah berada di posisi 14.698 (28 September 2015), sementara terkuat di posisi 11.991 (21 Oktober 2014)
Pasar modal IHSG berada di level 4.585,82 dari setahun lalu 5.040,53. IHSG tercatat mengalami pelemahan 9,9%.
IHSG berada di tingkat tertinggi level 5.523,29 (7 April 2015) dan terendah di posisi 4.120 (28 September 2015).
Kabut asap Menjatuhkan sanksi pada 10 perusahaan pelaku pembakaran hutan, yaitu sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan, dan sanksi pencabutan.
membangun infrastruktur seperti kanal air di sekitar lahan gambut.
Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II di posisi 4,67%. Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8%-4,9%, dari sebelumnya 5,1%. Pertumbuhan kuartal III diperkirakan sebesar 4,85%.
sumber: Kantor Staf Presiden, riset KONTAN

 

 

Maklum, tapi tak puas

Respon publik seperti yang sudah diduga. Ketidakpuasan mendominasi pemerintahan pertama Jokowi – JK. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) misalnya, menghitung sekitar 54,7% dari 384 respondennya yang hampir separo berada di luar Jawa, merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Survei ini dilakukan pada 14-17 September 2015.

Ketidakpuasan masyarakat terutama terhadap tiga hal: tingginya harga bahan pokok, lemahnya nilai tukar rupiah, dan lambannya penanganan kabut asap. Juga, mahalnya harga BBM, susah mendapat lapangan kerja, kinerja menteri yang tak bagus, hingga biaya kesehatan mahal.

Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden memperlihatkan, secara umum, kelas atas memiliki tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, mencapai 66,1%. Sedangkan kelas bawah memiliki tingkat kepuasan 54,8%. Selengkapnya soal hasil survei ini bisa dilihat di http://bit.ly/1thjokowijk.

Namun, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melihat, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi. “Publik masih menilai kelemahan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar dalam tahun pertama pemerintahan,” kata  Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, Selasa (20/10), dikutipKompas.com.

Tidak ada juga calon pimpinan yang lebih dipercaya selain Jokowi. Namun, pasar akan menuntut kinerja dengan hasil lebih cepat di tahun kedua.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, turunnya kepuasan publik terhadap Jokowi – JK lantaran berbagai kebijakan misalnya Paket Kebijakan 1 – 4 baru terasa dampaknya dalam enam bulan mendatang, alias tidak instan.

Ia mengibaratkan, Jokowi seperti kusir yang menarik kuda-kudanya. Padahal seharusnya Jokowi memecut para menterinya untuk bekerja lebih cepat dan efisien. “Sebenarnya, pasar menginginkan orang-orang yang lebih baik di beberapa posisi menteri perekonomian,” ujarnya, Senin (19/10). Selain itu, pasar perlu kepastian proyek, misalnya megaproyek listrik 35.000 megawatt.

Tak semua pelaku pasar kecewa dengan kinerja Jokowi – JK. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah cukup tanggap dengan kondisi ekonomi baik domestik maupun dampak dari luar negeri. “Kami mengapresiasi itu karena cukup mengena dengan harapan-harapan dan langkah dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (19/10).

Para pengusaha mengaku mengerti, tantangan ekonomi tidak mudah. Ketika harga komoditas turun, ekonomi China lesu dan Amerika Serikat memperparah ketidakpastian dengan tak kunjung mengeksekusi rencana kenaikan bunga. Oleh karena itulah, Surya tak sependapat bila pemerintah disalahkan habis-habisan lantaran melemahnya ekonomi Indonesia saat ini.

 

Rencana tahun berikutnya?

Jokowi – JK masih berkutat dengan pembangunan infrastruktur, baik di darat maupun laut, di Jawa dan di luar Jawa. Penerimaan negara akan digenjot dan pemerintah berencana melaksanakan pembangunan mulai dari awal tahun 2016. Sehingga banyak lelang di kementerian yang sudah dilakukan mulai tahun ini.

Rencana perombakan kabinet atau reshuffle mulai bergaung. Jokowi melakukan evaluasi menteri dan kemungkinan akan merombak jajaran menterinya.

Toh, Presiden Jokowi yakin, masih bisa mengatasi segala persoalan. “Jalan perubahan dan transformasi fundamental ekonomi harus kita lakukan jika ingin mencapai Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Jokowi dalam paparan kinerjanya itu.

Di tengah bujet terbatas, Jokowi – JK harus memperhatikan iklim baru perdagangan bebas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2016. Tak pelak, Jokowi – JK harus mengebut membantu meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas, sembari mendorong kesejahteraan masyarakat 250 juta warga negara Indonesia.

Selamat melanjutkan tugas Jokowi – JK!

JAKARTA – World Bank (WB) mencatat kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan yang berhasil melaksanakan reformasi peraturan, sehingga mempermudah posisi doing business di negaranya.

Dalam laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi yang diterbitkan World Bank, Rabu (28/10/2015), Negara-negara di semua tingkat pendapatan telah melaksanakan reformasi, dan Vietnam, Hong Kong SAR, Tiongkok dan Indonesia unggul dalam daftar negara tersebut.

Di Indonesia misalnya, sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya.

Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas, antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.

Reformasi di Vietnam antara lain termasuk menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam dengan latar keuangan yang baik dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.

Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator Memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan, yang membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.

Peringkat bagi negara-negara lain di kawasan tersebut adalah Tiongkok di peringkat 84, Indonesia di peringkat 109, Jepang di peringkat 34, Filipina di peringkat 103, Thailand di peringkat 49 dan Vietnam di peringkat 90.

(mrt)
Jakarta -Perlambatan perekonomian belum berpengaruh yang siknifikan pada arus barang, khususnya jenis barang peti kemas yang melalui di beberapa Pelabuhan dibawah Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Indonesia Timur.

Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan III-2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan III-2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus.

Catatan tersebut merupakan realisasi arus peti kemas yang keluar masuk melalui beberapa pelabuhan yang melayani kegiatan petikemas dalam pengelolaan Pelindo III.

Pelindo III menangani kegiatan petikemas diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan Tenau Kupang.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa di sisa waktu tahun 2015 ini arus barang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan mulai berangsur-angsur membaiknya perekonomian di tanah air pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari pemerintah.

Hal ini juga didasarkan pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peningkatan arus barang jenis peti kemas dari tahun ke tahun juga dipicu oleh kian diminatinya sarana pengiriman barang dengan peti kemas oleh kalangan pelaku usaha khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2015).

Ia mengatakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah jalur/rute pelayaran petikemas domestik, disamping terjadi pertumbuhan arus barang menggunakan peti kemas pada beberapa pelabuhan meskipun masih single digit.

“Prediksinya, arus barang ke wilayah timur Indonesia bakal terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik,” kata Edi optimistis.

Diantara Pelabuhan yang mengalami peningkatan arus petikemas sepanjang triwulan III tahun 2015 diantaranya Terminal Petikemas Semarang (TPKS) tercatat 456.782 Teus sebelumnya hanya terealisasi 435.141 Teus, Pelabuhan Tenau Kupang tercatat 68.653 Teus sebelumnya tercatat 59.009 Teus, Pelabuhan Kumai juga mengalami peningkatan tercatat 18.503 Teus sedangkan sebelumnya hanya 15.874 Teus dan Pelabuhan Maumere terjadi peningkatan sebanyak 13.253 Teus sebelumnya hanya 12.597 Teus.

Sedangkan beberapa pelabuhan hingga triwulan III 2015 tercatat relatif stabil atau turun tipis diantaranya di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 2,2 juta Teus sebelumnya terealisir 2,2 juta Teus, Pelabuhan Banjarmasin terealisasi 285.726 Teus sebelumnya 306.459 Teus, Pelabuhan Benoa tercatat 16.226 Teus, Pelabuhan Sampit tercatat 31.492 Teus, Pelabuhan Kotabaru tercatat 6.298 Teus,Pelabuhan Lembar 15.458 Teus dan Pelabuhan Bima tercatat 6.047.

Sepanjang Januari hingga September 2015, berdasarkan catatan jumlah kapal yang masuk pada beberapa Pelabuhan dilingkungan Pelindo III tercatat sebanyak 50.930 unit dengan berat mencapai 195,8 juta GT.

Selain pengiriman barang dalam bentuk peti kemas, pengiriman barang dengan jenis general cargo dan curah kering hingga triwulan III 2015 pada beberapa pelabuhan di lingkungan Pelindo III tercatat 38,5 juta ton dan 3,2 juta meter kubik serta untuk jenis barang curah cair sebanyak 24,2 juta ton/liter. Jumlah penumpang kapal laut sampai dengan triwulan I tercatat 2,4 juta orang penumpang, sedangkan jumlah hewan yang diangkut melalui pelabuhan sebanyak 83.448 ekor.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik di kuartal III-2015. Setelah tumbuh 4,7% di semester I, maka ekonomi RI diprediksi tumbuh 4,85% di akhir September.

(feb/hen)
Jakarta detik -Kondisi perekonomian global masih ketidakpastian. Tak hanya negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga ikut terdampak akibat perlambatan ekonomi ini.

Meski demikian, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif di tengah volatilitas ekonomi global.

“Dalam situasi ini ketika ekonomi global hadapi ketidakpastian, negara maju juga alami krisis. Dukungan bank global sangat penting. Bank dunia akan memberi pesan kuat bagi pasar mengenai pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ingin sampaikan, kondisi global saat ini sedang tidak baik,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara Paparan Indonesia Economic Quarterly berjudul ‘Di Tengah Volatilitas Dunia’, di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Bambang menjelaskan, kondisi demikian tercermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang kembali memangkas proyeksi ekonomi dunia menjadi hanya 3,1% di Oktober 2015, yang sebelumnya di angka 3,3%.

Amerika Serikat (AS) yang awalnya diharapkan menjadi pendorong ekonomi dunia, saat ini masih berupaya untuk bisa bangkit.

“Ketidakpastian ini jadi fenomena wajar yang akan pengaruhi ekonomi berkembang termasuk Indonesia. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi,” katanya.

Namun demikian, Bambang menyebutkan, Indonesia berhasil melalui kondisi ketidakpastian ini dengan baik.

Salah satu hal yang membuat optimistis adalah soal keputusan lembaga rating internasional S&P yang menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator jika ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dengan baik.

“Saya masih optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Makro ekonomi kita masih baik. Inflasi tidak terlalu besar. FDI (Foreign Direct Investment) masih menunjukkan tren baik, neraca dagang surplus,” terang dia.

Di samping itu, Bambang menyebutkan, tingkat rasio utang Indonesia masih dalam posisi aman.

“Kami juga bisa jaga utang di bawah 25% selama 5 tahun. Kita disiplin defisit anggaran di bawah 3%. Saya senang kami sudah siapkan kebijakan strategis untuk tangani kondisi saat ini yang butuh strategi fiskal jangka pendek,” jelas dia.

Di sisi lain, Bambang menyebutkan, pemerintah juga melakukan reformasi anggaran untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Kami berusaha untuk menaikkan belanja kita dengan menaikkan belanja produktif. Kami sudah reformasi subsidi yang digunakan untuk infrastruktur. Kami naikkan transfer ke daerah. Kami juga reformasi perpajakan,” sebutnya.

Saat ini, Bambang menambahkan, pemerintah sedang kembali membangkitkan Indonesia sebagai macan Asia seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Kita juga sudah lakukan era positif pada 1998 dengan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Reformasi berhasil sejak awal 1980-an, memberi dorongan pada ekonomi. Saat itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Ini bukan pekerjaan mudah membangkitkan macan ini lagi. Kami berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang,” kata Bambang.

(drk/ang)

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap V. Direncanakan, pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap V akan dikeluarkan hari ini.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, isi paket kebijakan ekonomi tahap V, salah satunya mengenai penghitungan kembali aset-aset Badan Usaha Milik Negara (revaluasi aset atau penilaian kembali). Revaluasi aset BUMN memang sudah menjadi perhatian Jokowi, karena akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dihitung berdasarkan pajaknya.

“Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset,” kata Rizal di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

“Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan,” tegas Rizal.

Tidak hanya itu, negara pun akan mengalami keuntungan dari revaluasi aset BUMN, lantaran pajaknya dari revaluasi aset mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Misalnya, aset BUMN mencapai Rp150 triliun, sedangkan harus membayar pajak 30 persen dari Rp150 triliun, yakni sebesar Rp50 triliun.

“Kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi. 30 persen dari Rp150 triliun, itu Rp50 triliun, sehingga walaupun dicicil dalam tujuh tahun, sehingga negara punya sumber penerimaan pajak baru di luar yang biasa. Cara-cara terobosan ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih besar supaya ekonomi Indonesia bisa lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisional,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/22/19/1236187/rizal-ramli-banggakan-terobosannya-selamatkan-pln-dari-utang
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTA kontan. Sore ini, pemerintah berencana kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi.

Nah, menurut Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli paket kebijakan ini ada kaitannya dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk mendorong penerimaan pajak, pemerintah akan segera merevaluasi aset badan usaha milik negara (BUMN).

Dengan revaluasi, kemungkinan akan terjadi kenaikan aset.

Jika terjadi kenaikan aset, selisihnya itu akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Cara ini dinilai akan efektif mendorong penerimaan pajak yang kemungkinan tahun ini akan shortfall hingga lebih dari Rp 150 triliun. “Pajak atas revaluasi aset itu akan dicicil dalam tujuh tahun,” kara Rizal, di Istana Negara, Jakarta.

Dengan begitu negara akan memiliki sumber penerimaan negara baru dalam jumlah yang luar biasa.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan, kalau paket kebijakan terkait dengan perpajakan.

Hanya saja, Bambang tidak menjelaskan secara rinci kebijakan pajak apa yang dia maksud.

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V untuk mendorong perekonomian di tengah kelesuan, yang rencananya pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada sore ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku memiliki beberapa usulan dari paket tersebut.

Kepala BKPM Franky Sibarani memberi empat usulan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Menurut dia, usulan ini untuk memberi kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi sehingga investor lebih serius menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pertama, kita matangkan izin investasi. Kedua, kita usulkan untuk berikan tax allowance industri padat karya yang selama ini didorong ke luar Jawa. Tetapi dengan ketentuan tertentu bisa dimungkinkan di Jawa,” kata Franky, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2015, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2015).

Ketiga, pihaknya mengusulkan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan dalam kawasan berikat untuk mendapatkan status perusahaan. Menurut dia, investor yang ingin menanamkan modalnya di Perusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB) harus melalui lima tahapan untuk mendapatkan izin penanaman modal di PDKB.

“Kami sudah koordinasi agar status PDKB diberikan di depan. Karena dengan ini bisa secara paralel membangun tanpa proses master list. Kita dorong investasi yang ada agar lebih cepat dan investasi lebih terdorong khusus untuk padat karya,” paparnya.

Sedangkan yang terakhir, lanjut Franky, pihaknya mengusulkan untuk memberi fasilitas jalur hijau bagi masuknya impor barang modal bagi investor yang dalam tahap konstruksi. “Kita berikan fasilitas pada investor yang sedang dalam konstruksi melalui percepatan jalur hijau untuk impor barang modal dan bahan baku. Nanti persiapannya kita lihat seperti apa,” pungkas Franky.
ABD

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/22/443367/bkpm-beri-4-usulan-di-paket-kebijakan-kelima
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

Jakarta – Dalam pembukaan perdagangan antarbank di Jakarta, Kamis (22/10/2015), rupiah mengalami penguatan 85 poin menjadi Rp 13.638 di banding penutupan Rabu Rp 13.723 per US$.

“Harapan positif bagi pelaku pasar uang terhadap pemerintah yang akan kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V menjadi salah satu sentimen psitif bagi pasar uang,” kata Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova.

Bisa jadi, kata Rully, penguatan rupiah akibat respon pasar yang menunggu paket kebijakan ekonomi jilid V diluncurkan hari ini. “Pelaku pasar uang domestik masih dibayangi sentimen eksternal terutama dari rencana bank sentral Amerika Serikat (the Fed) menaikan suku bunga acuannya,” Rully.

Meski demikian, papar Rully, penguatan nilai tukar rupiah cenderung terbatas. Bisa jadi akan berubah seiring rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada pekan depan.

Sedangkan pelemahan ekonomi di Cina, kata Rully, dikhawatirkan membawa sentimen negatif terhadap nilai tukar mata uang di kawasan Ais, termasuk rupiah. Karena, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat dengan negeri Tirai Bambu itu.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2246824/sambut-paket-ekonomi-v-rupiah-kembali-berotot
Sumber : INILAH.COM

 

Jakarta detik-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi memberikan keuntungan bagi para eksportir. Eksportir yang untung adalah mereka yang produknya mengandalkan bahan baku lokal, sedangkan yang bahan baku impor sebaliknya.

Dolar AS beberapa waktu sempat menyentuh level Rp 14.600, kemudian bergerak ke level Rp 13.600. Level tersebut dianggap masih memberikan keuntungan besar untuk eksportir.

“Sekarang yang mendapat keuntungan dengan kurs dolar ke rupiah yang Rp 13.600 yang paling diunggulkan adalah ekspor yang memakai bahan baku lokal,” ujar Jokowi usai membuka acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-30 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi menyebutkan salah satu produk yang diuntungkan karena dolar menguat adalah produk rotan. Jokowi bercerita saat mengunjungi beberapa pengusaha rotan di acara Trade Expo Indonesia, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pengusaha rotan menerima keuntungan yang naik cukup signifikan.

“Kita lihat kayak rotan di Cirebon dari 1.200 sudah ke 1.700 pasti naik, karena memang ada ruang untuk berkompetisi,” sebutnya.

Hal ini juga membuka peluang untuk produk-produk lainnya. Sebab potensi bahan baku lokal untuk diolah sangat besar. Di samping juga sumber daya manusia (SDM) orang Indonesia yang kreatif.

“Saya kira semua produk, semua produk di Indonesia berpeluang,” tegas Jokowi.

(mkl/hen)

TEMPO.CO, Jakarta – Menjelang satu tahun usia pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berpendapat tidakfair bila menyalahkan presiden atas kondisi ekonomi saat ini. Menurut dia, saat dilantik pada 20 Oktober 2014, perekonomian global sedang menghadapi tantangan dengan menurunnya harga komoditas, melemahnya ekonomi Cina, spekulasi kenaikan suku bunga The Fed, dan menguatnya dolar Amerika.

“Ini semua tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Kalau yang disalahkan pemerintah kita, tidak fair, seluruh dunia mengalami ini,” katanya saat konferensi pers rapat kerja Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Senin, 19 Oktober 2015.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Menurut Suryo, langkah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan membuktikan bahwa pemerintah tanggap atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha. “Yang perlu kita jaga tinggal implementasinya dan tidak menimbulkan birokrasi-birokrasi baru” ucapnya.

Suryo menuturkan kebijakan yang menyangkut produksi, seperti penurunan biaya energi, telah tepat sasaran, menyentuh kepentingan UMKM dan dunia usaha. “Jadi harus fair bahwa masalah ekonomi yang dihadapi satu tahun ini tidak mudah.”

Seperti diketahui, guna menguatkan perekonomian Indonesia, sejak 9 September lalu pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yang berisikan antara lain deregulasi peraturan, insentif bagi perusahaan, penurunan harga solar, dan formula upah buruh.

AHMAD FAIZ IBNU SANI

okezone:

SEMARANG – Dampak penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa hari belakangan nampaknya belum berpengaruh signifikan kepada para pengusaha.”Kalau dampak positifnya pasti ada tetapi belum terlalu terasa, mungkin dalam waktu dekat ini akan mulai terasa khususnya dari sisi operasional perusahaan,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, di Semarang, Sabtu (17/10/2015).

Menurut dia, dampak penguatan Rupiah akan sangat dirasakan oleh industri yang selama ini masih bergantung pada bahan baku impor. “Dengan begitu daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin baik karena harganya juga dapat lebih ditekan,” katanya.

Salah satu sektor industri yang akan sangat merasakan dampak baiknya adalah industri tekstil. Menurut dia, hingga saat ini industri tekstil masih sangat tergantung oleh bahan baku dari luar negeri yaitu kapas.

Dia berharap, dengan adanya penguatan Rupiah dan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid IV tersebut akan menggeliatkan operasional industri dalam negeri. “Saya optimistis penguatan Rupiah dan paket kebijakan ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV,” katanya.

(mrt)

JAKARTA sindonews – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengemukakan, tidak ada hubungannya dana asing yang keluar (capital outflow) dari pasar saham dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang lesu.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang memandang, rupiah melemah akibat banyaknya dana asing keluar dari pasar modal.

“Saya hanya katakan begini, orang asing jual saham dalam rupiah. Itu bukan dana asing keluar, itu jual, net sell, apakah jadi USD lagi? Ya tidak, saya agak bingung korelasi (hubungan) net sell asing dengan rupiah lesu,” ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Tito menjelaskan, jika ada orang asing yang menjual kembali sahamnya, itu bukan dengan mata uang Negeri Paman Sam, melainkan tetap rupiah, sehingga tidak ada suplai USD yang berkurang.

Sementara, lanjut dia, ketika investor asing membeli saham di Indonesia, menggunakan mata uang Garuda, bukan dengan USD. Adapun dana asing saat ini sebanyak Rp2.800 triliun atau 65% dari kapitalisasi pasar saham.

“Dana asing 65% dari market cap yang 4.500, sekitar Rp2.800 triliun. Semua (orang asing) yang beli saham tidak di dolar-in kok. Jadi menurut saya ketika begitu dia jual saham, tidak di dolar-in. Kita bicara hanya net sell dan net buy,” jelas Tito.

Dia menambahkan, apa yang terjadi di pasar saham biasanya adalah dampak dari adanya persepsi investor. Tidak jarang, mendahului kondisi perekonomian. “Bursa biasanya adalah dampak persepsi, naik mendahului perekonomian, turun mendahului perekonomian,” pungkasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1053416/32/dirut-bei-tak-ada-hubungan-capital-outflow-dengan-rupiah-lesu-1444909949

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diapresiasi investor karena membuka peluang arus dana masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar rupiah.

“Salah satu kebijakan ekonomi jilid III yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan tarif listrik bagi industri dapat menekan beban biaya perusahaan di sektor aneka industri di antaranya otomotif dan komponennya, tekstil dan elektronik direspons positif,” katanya kepada Antara di Kupang, Rabu, 14 Oktober 2015.

Dia mengemukakan pandangannya itu terkait efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional serta sentimennya terhadap penurunan biaya produki dan biaya distribusi di pasaran.

“Beragam kemudahan hadir dalam paket kebijakan tersebut antara lain untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan, pemberian insentif perpajakan hingga penurunan harga energi bagi sektor industri.

Jadi menurut dia, setelah paket kebijakan jilid I yang lebih banyak berisi deregulasi peraturan dikritik oleh banyak pelaku pasar karena dianggap tidak berdampak jangka pendek, respon lebih positif muncul setelah pengumuman paket kebijakan jilid III.

Meski demikian, paket kebijakan ekonomi jilid I dan II telah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.

“Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional,” katanya.

Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.

Pemerintah juga katanya melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

Pada kebijakan tahap kedua, katanya pemerintah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Karena itu, katanya sebagai respons terhadap turunnya biaya produksi, pengusaha normalnya meningkatkan produksi. Namun dalam kondisi sekarang, perusahaan pun akan melihat terlebih dahulu, apakah produksi mereka akan dibeli konsumen.

Terkait gairah investor dalam konteks nasional, katanya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) turun dibanding periode yang sama tahun 2014.

ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA—Laju penguatan IHSG menipis di akhir sesi I Kamis (15/10/2015). Investor memanfaatkan rebound IHSG untuk profit taking sambil menanti sinyal dari Bank Indonesia.

IHSG menguat 0,88% atau naik 39,36 poin pada jeda siang ke level 4.522,44. Indeks terus bergerak di zona hijau sejak di buka naik 0,67% ke level 4.513,27 dan sempat menguat hingga 1,54% ke level 4.551,94 di perdagangan sesi I.

Penurunan laju penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan rupiah. Rupiah siang ini diperdagangkan menguat 266 poin ke Rp13.350 per dolar AS setelah pagi tadi sempat menguat drastis hngga 386 poin ke Rp13.230 per dolar AS.

Tim Riset NH Korindo Securities menyatakan hari ini investor cenderung menanti pengumuman bulanan kebijakan moneter Bank Indonesia.

“Walaupun BI diduga mempertahankan tingkat suku bunga, investor akan menunggu pernyataan dari bank sentral terkait kurs yang semakin kuat. Mereka mencari petunjuk peluang penurunan suku bunga,” tulis riset NH Korindo.

Riset dari Samuel Sekuritas menyatakan pergerakan IHSG terbatas karena investor hari ini memanfaatkan waktu menjelang pengumuman kinerja emiten kuartal III/2015 untuk melakukan aksi ambil untung.

Sebanyak 132 saham menguat, 99 saham melemah, dan 288 saham stagnan dari 519 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Astra International Tbk (ASII) kembali menjadi emiten yang paling menikmati apresiasi rupiah di pasar saham. Saham ASII memimpin IHSG dengan kenaikan 5,31%.

Penahan laju IHSG adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang melemah 2,8% dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang tuurn 3,57%. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga melemah 0,19%.

Seluruh indeks sektoral IHSG menguat pada jeda siang. Penguatan paling tajam terjadi pada indeks sektor aneka industri yang naik 4,33% didorong saham ASII.

Indeks Bisnis27 menguat 1,30% pada jeda siang ke level 380,54. Bisnis27 konsisten bergerak di zona hijau antara level 379,72—384,97.

JAKARTA sindonews- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menurunkan kembali pajak penghasilan (PPh) final pasal 19 soal selisih lebih revaluasi atas aset, dari yang semula 10% menjadi 3%.

Tadinya, kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2humas) Mekar Satria Utama, penurunannya menjadi 5%, namun karena ada penyesuaian terhadap tax amnesty jadi diturunkan lagi menjadi 3%.

“Jadi kami melakukan percepatan terhadap kebijakan soal tarif pajak revaluasi aktiva tetap. Dari yang awalnya 10% menjadi 5%. Kenapa kita turunkan lagi jadi 3%, karena disesuaikan dengan tarif tax amnesty,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Mekar mengatakan, langkah ini diambil karena kebijakan PPh final pasal 19 ini dinilai kurang menarik. Pada awalnya, juga yang diturunkan menjadi 3% hanya tanah, namun sekarang baik tanah maupun bangunan, disamaratakan.

“3% itu tadinya memang hanya tanah ya, bangunannya masih 4%-5%. Terus akhirnya kita gabungkan saja untuk membantu perusahaan bayar pajak. Supaya mereka enggak bingung,” katanya.

Mekar melanjutkan, minggu depan aturan tersebut bakal dikeluarkan dan diharapkan bisa masuk ke paket kebijakan pemerintah selanjutnya. “Mungkin bisa diterbitkan ya, supaya bisa mendorong revaluasi aset swasta dan BUMN,” pungkasnya.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051743/33/ini-alasan-ditjen-pajak-turunkan-pph-jadi-3-1444376496

JAKARTA sindonews – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan beberapa hal yang mungkin masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

“Kita masih mengolahnya, insya Allah (pekan depan keluar). Kita tetap akan buat iklim usaha lebih jelas dan sederhana, karena sektornya banyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Darmin mengatakan, dalam paket kebijakan lanjutan ada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah akan lebih fokus mendorong kegiatan ini, bukan lagi deregulasi seperti isi paket sebelumnya.

“Soal ketenagakerjaan mungkin. Saat ini kita kalau dibilang menyusun kebijakan bagaimana mendorong kegiatannya bukan deregulasi,” tegas Darmin.

Paket kebijakan ekonomi
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III

Kendati rupiah sudah semakin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dia menilai, semua fundamental ekonomi harus diperbaiki agar tidak terus melambat.

“Yang membaik itu baru rupiah, yang kita perlu kegiatan meningkatkan ekonomi supaya perlambatan tidak keterusan. Ini jangan dilihat semuanya sudah baik, ada rapat The Fed yang jalan lagi, tapi bukan ke arah sana (paket kebijakan IV),” tandasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1051891/33/ini-bocoran-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-jokowi-1444402931

 

JAKARTA okezone – Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren penguatan. Tercatat, pada perdagangan akhir pekan ini, Rupiah menguat di level Rp13.400 per USD, bahkan sempat menyentuh level Rp13.200 per USD.Pergerakan Rupiah ini sedikit di bawah asumsi APBN 2016 di kisaran Rp13.900 per USD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah mengusulkan ke Bank Indonesia (BI) untuk menghitung mengenai fundamental nilai tukar Rupiahterhadap dolar AS.

“Sebetulnya saya sedang usulkan juga ke teman-teman di BI menghitung sebetulnya fundamental Rupiah berapa Rupiah sih per dolar,” sebut Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Dijelaskan Darmin, fundamental Rupiah terhadap dolar AS harus ada hitungan yang mendalam. Sayangnya, Darmin enggan membeberkan berapa fundamental Rupiah terhadap dolar AS.

“Perlu ada hitungan yang lebih dalam. Saya punya feelingnya, tapi ya nanti,” singkatnya.

(mrt)

 

JAKARTA okezone – Masih lambatnya perbaikan (recovery) ekonomi Amerika Serikat (AS) serta belum adanya kepastian fed fund rate membuat para investor melarikan dolar AS nya ke negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia. Hal inilah salah satu faktor penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Tercatat, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatannya hingga level Rp13.400 per USD, padahal pekan sebelumnya masih nyaman di level Rp14.700 per USD.

Menurut Kepala ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, para investor mencari negara-negara berkembang (emerging market) yang mempunyai riwayat pertumbuhan ekonomi yang baik (growth story) serta relatif stabil.

“Nah Indonesia sebetulnya punya growth story domestik ekonomi kita sekarang pun yang kelihatan mulai bottomed up kan,” kata Destry saat ditemui di Sekolah Tinggi Manajeman PPM, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Destry menjelaskan, perbaikan ekonomi domestik ini dapat dilihat dari sisi impor bahan baku yang naik, seperti industri semen, industri automotif, walaupun ekspor masih masih turun.

“Ekspor turun karena demand global lemah. Memang permintaannya enggak ada dan ekspor itu memang ada teknologi dan sebagainya, jadi memang enggak bisa tenaga kerja yang basic. imbuhnya,”

(rzk)

JAKARTA kontan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas di sektor hulu diprediksi bisa membawa efek bergulir (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi. Biarpun di sisi lain, penurunan harga gas di sektor hulu bisa membuat penerimaan negara mengalami penurunan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, penurunan harga gas sebesar US$ 1 bisa menurunkan penerimaan negara hingga Rp 6,6 triliun. Namun di sisi lain bisa menimbulkan penerimaan pajak hingga Rp 12,3 triliun. Selain itu juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 68,95 triliun.

Sementara itu, jika harga gas turun hingga US$ 2 maka akan ada penurunan negara mencapai Rp 13,39 triliun. Namun ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 24,6 triliun dan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 137,9 triliun.

“Jadi, range penurunan penerimaan negara antara Rp 6 triliun-13 triliun, menimbulkan penerimaan pajak antara Rp 12 triliun-Rp 24 triliun, dan multiplier ekonominya Rp 68 triliun-Rp 130 triliun,” ujar Wiratmaja, Kamis (8/10).

Penurunan harga gas di sektor hulu akan dilakukan mulai 1 Januari 2016 untuk industri pupuk, petrokimia, industri strategis, industri yang membuat nilai tambah gas besar, industri yang menggunakan gas sebagai proses produksi, dan industri manufaktur yang mempekerjakan banyak sekali karyawan.

Penurunan harga gas akan dilakukan untuk harga US$ 6 hingga US$ 8 per MMBTU. Khusus untuk harga gas US$ 8 per MMBTU akan diturunkan sebesar US$ 1-US$ 2 per MMBTU.

Agar harga gas yang dibeli oleh industri bisa cukup terjangkau, Direktorat Jenderal Migas juga akan melakukan kajian dan penyisiran di sektor distribusi dengan cara mengatur margin untuk trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan mengatur IRR gas bumi bagi trader yang memiliki fasilitas.

Editor: Hendra Gunawan.

Jakarta detik -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia belum sepenuhnya membaik. Saat ini baru nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai membaik, namun ekonomi masih mengalami perlambatan sehingga perlu didorong meningkat.

“Membaik itu kan baru kurs, yang kita perlukan kegiatan ekonomi meningkat supaya perlambatannya paling tidak, tidak keterusan lagi. Lebih bagus lagi kalau bisa berbalik menjadi meningkat,” ungkap Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurutnya, masih perlu ada paket kebijakan ekonomi jilid IV. Merupakan lanjutan dari tiga paket sebelumnya yang tengah dalam proses realisasi.

“Jadi ini semua masih memerlukan perbaikan izin usaha, penyederhanaan, aturan dan perizinan yang untuk mendorong terjadinya investasi dan perdagangan karena sebagian dari aturan yang ada mendorong ekspor dan sebagainya,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, paket kebijakan pertama difokuskan untuk investasi dan dorongan ekspor. Paket kedua lebih fokus kepada investasi dan paket ketiga menggabung dua unsur di paket sebelumnya ditambah dengan peningkatan daya beli masyarakat.

“Paket keempat tetap membuat iklim usaha itu lebih jelas, lebih sederhana, karena sektornya masih banyak. Pilihannya ada banyak, tapi mungkin saja soal ketenagakerjaan atau pengupahan,” imbuhnya .

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III-2015, Darmin memproyeksikan akan lebih tinggi dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7%. Secara keseluruhan di 2015, Darmin masih optimistis pada rentang 4,8-5%.

“Susah kalau kita mulai persis angkanya. Apa 4,9%, apa 5%, apa 4,8% ya bisa di antara itu lah,” tegas Darmin.

(mkl/hen)

RMOL. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap mulai terasa manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

“Paket-paket ini semakin lama semakin tajam, semakin fokus dan makin ada dampaknya untuk rakyat,” ujar Rizal usai orasi ilmiah dies natalis 57 universitas Jayabaya di Balai Prajurit, Tebet, Jakarta, Kamis (8/10).

Meski Rizal tak memungkiri masih banyak hal yang diperdebatkan seperti nilai ekonomi di berbagai sektor. Terpenting sudah ada niatan agar paket kebijakan itu juga dirasakan rakyat, tidak semata pengusaha.

Menurut Rizal, penurunan harga bahan bakar minyak jenis solar memang tidak sebesar yang diharapkan tapi setidaknya bisa membantu.

“Mudah-mudahan tahap berikutnya ada manfaat yang lebih besar untuk rakyat,” imbuh mantan menko perekonomian era Gusdur itu

Kemarin, paket kebijakan ekonomi tahap III resmi diluncurkan guna melengkapi dua paket ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo sejak awal September 2015 lalu.

Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

Sementara di tahap ketiga paket ekonomi mencakup mencakup tiga wilayah kebijakan, di antaranya penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.[wid]

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR RI terpaksa menunda agenda rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) terkait evaluasi tugas dan kebijakan bank sentral dalam menjaga rupiah.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, rapat kerja kali ini ditunda dengan alasan tak hadirnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan malah digantikan dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

Misbakhun menjelaskan, pertemuan tertutup di dalam ruang rapat Komisi XI hanya menanyakan adakah surat kuasa untuk perwakilan yang ditunjuk mewakilkan Agus dalam rapat kali ini. Saat jajaran BI bilang tidak ada, legislatif memutuskan untuk menunda. Dia berharap Senin depan Agus menjawab undangan DPR.

Dia bahkan mengatakan, Agus lebih mementingkan menghadiri acara di luar ketimbang menerima panggilan dari anggota dewan yang mewakili rakyat.

“Yang kita undang Gubernur BI sebagai pimpinan paling tinggi. Tapi enggak datang dan diwakilkan tanpa surat kuasa. BI memang tidak pernah menganggap serius undangan rapat dengan DPR,” tegas Misbakhun, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015) malam.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Komisi XI berencana menanyakan mengenai bagaimana cara bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, rupiah terjun bebas untuk waktu yang lama sampai menembus Rp14.800 per USD, padahal cadangan devisa yang digunakan untuk menyelamatkan rupiah sudah banyak yang terbuang.

“Contoh sederhana, kita ingin tahu strategi apa yang buat volatilitas tinggi tapi cadangan devisa dipakai banyak. Kita mau tahu selisih BI dapat berapa. Di saat rupiah mengalami volatilitas, BI dapat penghasilan dari selisih kurs. Nah kita mau tahu dapat berapa? 2015 dia pasti ikut menghitung, pasti dapat selisih kurs,” pungkasnya.
AHL

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/07/438715/agus-tak-hadir-bi-dianggap-tak-pernah-serius-tanggapi-undangan-rapat-dpr
Sumber : METROTVNEWS.COM

aaaaMMMMaaaaa

Bisnis.com, JAKARTA— Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kembali menguat tajam pada Kamis (8/10/2015) di saat rupiah berfluktuasi di pasar spot.

Data yang diterbitkan BI menempatkan Jisdor di level  Rp13.809 per dolar AS, terapresiasi 256 poin atau menguat 1,82% dari kurs Rabu.

Di pasar spot, rupiah berfluktasi antara penguatan hingga 107 poin ke Rp13.714 per dolar AS dan pelemahan hingga 109 poin ke Rp13.930 per dolar AS. Pada pukul 10.11 WIB, rupiah melemah 48 poin ke Rp13.869 per dolar AS.

Rangga Cipta, ekonom dari Samuel Sekuritas, mengatakan rupiah hari ini masih berpeluang meneruskan penguatan meski cenderung lebih terbatas.

Paket kebijakan III yang diumumkan kemarin sore di Kantor Presiden bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Namun, tekanan datang dari penyusutan cadangan devisa dan antisipasi sinyal dari notulensi rapat September The Fed yang dirilis besok dini hari.

“Pesimisme terhadap pemulihan ekonomi AS semakin terasa. Akan tetapi, menjelang rilis notulensi FOMC meeting dini hari esok, dolar index menguat tipis hingga pagi ini,” kata Rangga.

Bank Indonesia kemarin mengumumkan cadangan devisa Indonesia turun dari US$105,35 miliar per Agustus menjadi US$101,7 miliar per September, level terendah sejak Januari 2014.

 

 

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

 

8 Oktober Rp13.809
7 Oktober Rp14.065
6 Oktober Rp14.382
5 Oktober Rp14.604
2 Oktober Rp14.709

Sumber: Bank Indonesia

Jakarta, Oct 7, 2015 (AFP)
Indonesia Wednesday unveiled its third batch of stimulus measures in the space of a month, including a cut to energy prices, as Southeast Asia’s biggest economy battles a slowdown.

The economy is growing at its slowest pace for six years and the rupiah is at a 17-year low, as the country is hit hard along with other emerging markets by signs of strengthening in the US and turmoil in China.

In the third instalment of an economic policy package, the government announced a cut in a range of energy prices, including diesel, jet fuel, and liquefied petroleum gas, used by tens of millions across the country in cooking.

Other measures included the government offering to contribute towards insuring the country’s millions of farmers against losses, and making it easier for startups to get funding.

“The government is continuously improving the business climate,” Chief Economics Minister Darmin Nasution said, as he unveiled the steps in a televised address alongside other policymakers.

The decision to lower the price of diesel, from 6,900 rupiah (50 US cents) a litre to 6,700 a litre, came after President Joko Widodo last week requested a cut in fuel prices to help industry.

Fuel prices were heavily subsidised for decades in Indonesia until Widodo last year scrapped the payouts entirely for petrol and reduced them substantially for diesel to free up money for other government programmes.

The two previous batches of stimulus measures announced in September included measures to cut red tape and attract foreign investment.

There has been some relief for policymakers this week as the rupiah, which has been falling steeply, rebounded strongly after disappointing US jobs data lowered expectations the Federal Reserve will cut interest rates soon.

The unit surged 3.4 percent against the dollar Wednesday. The stock market has also made gains.

 

JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada pukul 17.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat konferensi bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Selain itu, dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara serta Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.

Menurut Pramono, setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III, Presiden Jokowi menitipkan kembali agar segera dikeluarkanya paket kebijakan ekonomi jilid IV yang akan diumumkan pada minggu depan.

“Pada pukul 17.00 WIB, pemerintah umumkan paket kebijakan ketiga. Dan Presiden titipkan ke kami, ke Menteri Koordinator (pak Darmin) akan ada paket kebijakan keempat, apakah minggu depan, apakah minggu depannya lagi,” jelas Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2016).

Pramono menyebut, dengan sudah diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah menyakini tingkat ampuhnya akan lebih nendang dibandingkan paket jilid II dalam membenahi perekonomian dalam negeri.

“Apalagi, momentum dimana Rupiah kuat signifikan. Kami dengar sudah dibawah Rp14.000, sudah Rp13.900 per USD. Momentum ini dijaga baik oleh pemerintah, BI dan OJK. Terutama pemerintah sebagai penanggung jawab fiskal, BI sisi moneter dan OJK,” tukasnya.

Paket kebijakan ekonomi jilid III ini akan berisi beberapa kebijakan, seperti kebijakan energi, salah satunya harga BBM. Tidak hanya itu, paket ini berisi mengenai kebijakan pertanahan serta kebijakan yang berada di BI dan OJK.

(rzy)

saat pengumuman paket kebijakan ke 3 antisipasi perlambatan ekonomi, GUBERNUR BANK INDONESIA ABSEN, Sekkab bilang: BELIAU ADA KEGIATAN LAIN, jadi HUBUNGAN KAMI BAIK-BAIK saja

.. bener khan, MASALAH EKONOMI KITA ITU BUKAN RUPIAH

… bahkan GUBERNUR BANK INDONESIA saja KABUR SAAT RUPIAH MENGUAT LUAR BIASA

… padahal MESTINYA BANGGA BANGET BAHWA KEBIJAKAN2 BI YANG COMPANG CAMPING AZA DAH SUKSES MENGGERET RUPIAH BALEK KANDANG …

… rupiah menguat berkat KEBERANIAN PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB dan BERSOLIDARITAS bersama INDUSTRI n KONSUMEN dalam MENGATASI PERLAMBATAN EKONOMI (saat GUBERNUR BI MALAH CUCI TANGAN DENGAN MEMBIARKAN BI RATE TETAP SETINGGI LANGIT)

… JADI emang betul, KAMI BAIK-BAIK SAJA, pak Sekkab

lapang dada: B00M kite (2)

INI ALASAN UTAMA Sri Mulyani KEMBALI menjadi MENKEU

spiral

 

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi atau Investment Grade. Kenaikan peringkat oleh S&P ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh dua perusahaan pemeringkat internasional lainnya pada tahun lalu.

Sebelumnya dua lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service dan Fitch Ratings memberikan penilaian positif terhadap utang Indonesia. Dengan kenaikan peringkat menjadi layak investasi ini maka akan membuka jalan bagi masuknya aliran dana asing sehingga mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dilansir dari Bloomberg, Jumat (19/5/2017), peringkat surat utang pemerintah (sovereign) Indonesia diangkat dari BB+ menjadi BBB-. S&P juga melaporkan bahwa outlook diubah menjadi stabil.

Goldman Sachs Group Inc. mengatakan, peningkatan peringkat ini dapat meningkatkan daya tarik aset Indonesia di antara investor institusi konservatif Jepang dan membantu menarik dana sebanyak US$ 5 miliar.

BACA JUGA
Menko Darmin: Tak Ada Alasan S&P Tak Naikkan Peringkat RI
Investasi ke RI Tetap Moncer Meski S&P Belum Naikkan Peringkat
RI Tetap Menarik bagi Investor Meski S&P Tak Naikkan Peringkat

S&P memang sedikit lambat memberi perubahan peringkat Indonesia karena kekhawatiran pertumbuhan dan meningkatnya kredit macet.

Namun, S&P menilai momentum dalam ekonomi Indonesia telah meningkat tahun ini karena ekspor kembali pulih, dimana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 5,1 persen pada 2017.

Kenaikan pemeringkatan oleh S&P ini juga didukung dari keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mampu memberikan menambah setoran pajak lebih dari US$ 11 miliar. Dana ini membantu mengurangi tekanan dalam anggaran dan menjadi sumber pemasukan untuk beberapa proyek infrastruktur.

Tahun lalu, pemerintah Indonesia memotong pengeluaran publik untuk memenuhi kenaikan defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB. Pemerintah juga membangun cadangan devisa ke level tertinggi sebesar US$ 123 miliar.

Dalam sejarahnya Indonesia pernah meraih status investment grade dari S&P pada saat sebelum krisis 1998. Indonesia justru meraih status investment grade pertama kali dari S&P pada pertengahan 1992, baru kemudian disusul Moody’s pada Maret 1994 dan Fitch pada Juni 1997 yang memberikan peringkat serupa.

Ekonomi Indonesia dinilai menjanjikan karena stabilitas yang terjaga dalam periode tersebut seiring pencitraan Indonesia sebagai “Macan Asia”.

Namun pada saat krisis Finansial Asia menghantam pada 1997-1999 merubah kondisi Indonesia. Saat diterpa krisis ekonomi, lembaga-lembaga kredit menilai betapa rentannya ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan.

Fitch dan Moody’s mulai melakukan penurunan peringkat atas Indonesia menjadi B- dan B3. Bahkan S&P memangkas peringkat Indonesia menjadi SD (selective default) atau gagal bayar selektif pada Maret 1999. (Vna/Gdn)

real1sas1small

JAKARTA kontan. Meski banyak pengembang listrik energi baru dan terbarukan ngedumel dengan berbagai aturan yang berat, toh Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim telah meneken 39 proyek pembangkit EBT. Dua diantaranya, bahkan sudah dalam tahap perjanjian jual beli listrik.

Jika ini betul, tentu mengejutkan. Pasalnya, sebulan lalu, pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang Indonesia mengirim surat k Presiden untuk membatalkan Permen ESDM No 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Menurut pengusaha, aturan yang mengatur harga jual listrik EBT dipatok 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) setempat memberatkan pengembang listrik.

Direktur Bisnis Regional Sumatera Amir Rosidin mengatakan, berbekal aturan itu., PLN terus berupaya mempercepat penyebaran rasio elektrifikasi dengan menyalurkan listrik di desa-desa. Salah satunya, memanfaatkan energi terbarukan yang ada di wilayah masing-masing.

Bahkan, kata dia, PLN telah mendapat kepastian pasokan listrik berbahan bakar EBT dari Independent Power Producer (IPP) untuk wilayah Sumatra. Ini ditandai dengan penandatanganan momorandum of Understanding (MoU) dengan IPP. “Selain melakukan MoU dengan 37 IPP, PLN juga telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) untuk dua pembangkit,” terangnya, (19/5).

Perinciannya 37 pembangkit listrik itu, sebesar 150 MW bersumber mikro hidro, PLT biomassa sebesar 55 MW, PLT biogas 71 MW dan PLT surya sebesar 7 MW. Adapun pembangkit yang sudah PPA tersebut dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Muara Enim Sumatra Selatan dengan kapasitas 9 MW. Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Muara Enim Sumatra Selatan 9 MW.

Balik modal 10 tahun

Amir mengungkapkan, untuk IPA yang sudah PPA, pembangunan pembangkit ditargetkan rampung 18 bulan sampai 24 bulan ke depan. Ia juga berharap pembangkit ini meningkatkan porsi penggunaan EBT sebesar 23% pada 2025. “Saat ini pembangkit EBT di regional Sumatra sudah 1.506 MW atau 18% dari kapasitas pembangkit terpasang,” tandasnya.

Budi Pangestu, General Manajer Sumatrra Selatan Jambi dan Bengkulu (S2JB) PLN bilang, pengembang listrik swasta di sana masih mengeluh aturan harga jual listrik EBT. Aturan ini dianggap menghambat pengembang swasta mendapat utang bank karena tidak ekonomis. “Sebelumnya break even point (BEP) bisa tiga tahun, sekarang menjadi lebih panjang, 10 tahun,” katanya.

Budi bilang, wajar pengembang setrum mengeluh. Sebab tiap pengusaha tentu menginginkan keuntungan cepat. Pun, ia mengingatkan bukan berarti pengusaha akan rugi, cuma menunggu lebih lama untuk untung. Menurut Budi, dengan adanya BPP 85% itu, harga jual listrik ke masyarakat tetap terjangkau.

2e615-padi2bkapas SMALL

Jakarta (ANTARA News) – Tren konsumsi tinggi pada Ramadhan mendorong optimisme dunia usaha bahwa penjualan eceran, terutama penjualan kelompok makanan, akan meningkat, menurut survei Bank Indonesia yang mengindikasikan pergerakkan konsumsi swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Rabu mengatakan Indeks Ekspetasi Penjualan dari survei terhadap 700 pengecer, meningkat menjadi 154,3 poin untuk penjualan pada Juni 2017 dari 134,8 poin pada Mei 2017.

“Peningkatan optimisme responden diindikasi sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri,” ujarnya.

Survei tersebut merupakan survei penjualan eceran pada Maret 2017 terhadap 700 pengecer di 10 kota yang hasilnya mengindikasikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi konsumsi swasta.

Jika perkiraan dari survei BI tersebut benar, maka penjualan eceran menunjuKkan tren pertumbuhan yang positif sejak awal triwulan I 2017. Pada April 2017, BI memerkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) akan menjadi sebesar 208,8 atau tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dalam survei tersebut, penjualan kelompok makanan diyakini akan meningkat 9,2 persen (yoy). Sementara untuk kelompok non-makanan, penjualan ritel tumbuh 0,1 persen (yoy).

Tidak semua kelompok barang jualan tumbuh. Mayoritas pengecer memerkirakan pertumbuhan penjualan untuk kelompok barang budaya dan rekreasi akan melambat menjadi hanya 0,5 persen (yoy) ketimbang pertumbuhan pada Maret 2017 yang sebesar 3,5 persen (yoy).

Sementara untuk Maret 2017, Indeks Penjualan Riil tumbuh 4,2 persen (yoy), didorong kenaikan penjualan eceran kelompok makanan yang tumbuh 7,1 persen (yoy).

Sementara, penjualan eceran kelompok non makanan melambat karena hanya tumbuh 0,3 persen (yoy) dibanding Februari 2017 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

(T.I029/S025)

ets-small

JAKARTA kontan. Perekonomian Indonesia mendapat dukungan positif dari lembaga rating. Bukan Standard and Poor’s yang digadang-gadang menaikkan peringkat utang Indonesia ke investment grade, tapi dari Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc (R&I).

R&I memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade) pada 5 April 2017. R&I sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 4 April 2016.

Dalam siaran pers-nya, R&I menyatakan terdapat dua faktor yang mendukung perbaikan outlook Sovereign Credit Rating Indonesia. Pertama, pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang berfokus kepada stabilitas makroekonomi telah berdampak pada perbaikan posisi eksternal.

Perbaikan itu berupa menurunnya defisit transaksi berjalan, meningkatnya cadangan devisa, dan relatif terjaganya pertumbuhan utang luar negeri swasta, serta terpeliharanya postur fiskal yang ditunjukkan oleh defisit fiskal yang terkendali dan utang pemerintah yang rendah.

Kedua, komitmen pemerintah yang kuat dalam mengimplementasikan reformasi struktural sebagaimana tercermin dari perkembangan deregulasi kebijakan yang dilakukan dalam rangka perbaikan iklim investasi.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo mengapresiasi keputusan R&I. “Dunia internasional kembali mengakui ketahanan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian dan keuangan global,” kata Agus.

Menurut BI, pencapaian positif ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang harmonis antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang telah mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan koordinasi bersama Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong percepatan reformasi struktural guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

 

Jakarta, 5 April 2017

ets-small

ID: Hal yang sama juga dilakukan Moody’s. Pada 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat ini mengumumkan kenaikan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi positif. Dalam hal penerbit surat utang, Moody’s juga telah mempertahankan peringkat Indonesia pada tingkat Baa3.

Menurut Moody’s, faktor utama peningkatan outlookperingkat kredit Indonesia antara lain adalah semakin menurunnya tingkat kerentanan Indonesia terhadap guncangan eksternal dan diprediksi tingkat kerentanan tersebut akan terus turun. Performa lain yang ditunjukkan adalah defisit neraca berjalan yang semakin kecil, cadangan devisa yang terus meningkat, serta perkembangan utang luar negeri swasta yang melambat.

Moody’s juga mengakui stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal Indonesia yang baik, disertai dengan reformasi ekonomi, fiskal, serta peraturan terukur dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan semakin baik. Moody’s tidak menutup kemungkinan kenaikan peringkat utang Indonesia di masa depan jika perbaikannya berlanjut, baik dari sisi kerentanan eksternal dan kelembagaan.

Terakhir, pada Selasa (7/3) lalu, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) menaikkan outlook peringkat utang Indonesia, dari stabil menjadi positif. Lembaga pemeringkat internasional ini sekaligus mengafirmasi peringkat BBB- atau layak investasi (investment grade) yang telah dikantongi Indonesia sejak 2010.

JCR menyatakan, terdapat dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook atau prospek sovereign credit rating Indonesia. Pertama, perbaikan iklim investasi, yang didorong oleh 14 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Kedua, perlambatan utang luar negeri swasta seiring implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). (bersambung)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/macroeconomics/rating-investment-grade-sudah-layak-diperoleh-tahun-lalu/157601

big-dancing-banana-smiley-emoticon

RMOL. Dalam kunjungan ke Indonesia, Asisten Direktur Jenderal FAO untuk Asia dan Pasific Kundhavi Kadiresan bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk bertukar pandangan dan menyampaikan apresiasi terkait keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan tahun 2016.

Kadiresan menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras pada tahun 2016 melalui Program Nasional UPSUS. Kadiresan mengatakan, FAO sangat menghargai upaya-upaya tersebut.

“FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 2016. Capaian ini merupakan hasil dari investasi pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur,” kata Kadiresan di Hotel Mulia kepada wartawan, Minggu, (12/3).

“Langkah selanjutnya adalah membangun sektor pertanian yang berdaya saing dan mendorong diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kehidupan petani dan memperbaiki gizi seluruh rakyat Indonesia,” sambung Kadiresan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Amran menjelaskan tentang keberhasilan Indonesia dalam program ketahanan pangan dan mengekspresikan kepuasannya terhadap kerja sama Indonesia dan FAO.

“Tahun 2016, Indonesia dapat menghindari impor beberapa komiditi strategis seperti beras medium, cabe segar, dan bawang merah untuk konsumsi, serta menurunkan impor jagung sampai 66,6 persen,” kata Amran.

Indonesia dan FAO sepakat memperkuat kerja sama dengan mengefektifkan pendekatan-pendekatan ekosistem pada sektor pertanian di Indonesia. Menteri Amran pun berencana mengajak Kadiresan untuk ke lapangan melihat langsung lahan UPSUS berupa lahan jagung di daerah perbatasan.

Indonesia dan FAO juga sepakat menggiatkan pemberdayaan petani dan mendorong pengembangan pasar yang lebih efesien untuk produk-produk pertanian. [ian]

 

ets-small

Jakarta detik – Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi jilid II yang terkait dengan Pusat Logistik Berikat (PLB). Ini ditandai dengan peresmian PLB di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta.

PLB adalah sejenis gudang raksasa. Bersifat multifungsi, modern, luas, dan terotomasi untuk menimbun barang dengan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan Pajak dalam rangka impor (PDRI) dan fasilitas operasional lainnya.

“Ini sebenarnya ditunggu lama, sejak beberapa tahun yang lalu,” ungkap Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, kepada detikFinance, Senin (17/10/2016).

Munculnya kebijakan PLB berawal dari buruknya kondisi logistik nasional.Dwell time atau waktu bongkar muat di pelabuhan sangat tinggi, yaitu di atas 4,3 hari, sementara negara lain hanya 1 hari. Biaya logistik mencapai 24% dari total PDB atau Rp 1.820 triliun per tahun. Angka tersebut diketahui menjadi yang paling tinggi di dunia. Sehingga wajar, industri dalam negeri menjadi tidak kompetitif dan sulit bersaing dengan hasil produksi dari negara lain.

“Presiden kemudian memerintahkan kepada DJBC untuk memikirkan satu skema pusat logistik Indonesia yang bisa menjadi pilihan bagi pelaku bisnis untuk menimbun barangnya dengan bebas bea masuk dan pajak impor sebelum dikeluarkan untuk konsumsi,” paparnya.

Selama ini, Heru menyatakan, kalangan dunia usaha memilih untuk menyimpan barang di Singapura dibandingkan langsung dibawa ke Indonesia. Dengan cara itu, perusahaan bisa lebih efisien dari sisi belanja operasional. Contoh, alat-alat berat untuk aktivitas pertambangan seperti traktor dan eskavator. Barang tersebut, bila dibeli satuan dari negara lain tentu akan lebih mahal dibandingkan pembelian 20 sekaligus.

Maka perusahaan tetap akan membeli dalam jumlah besar, kemudian menyimpan di Singapura. Barang yang akan dibawa ke Indonesia hanya sesuai kebutuhan. Misalnya dua atau tiga unit saja. Negara tetangga tersebut menawarkan area sebagai gudang untuk menimbun barang tanpa dikenakan bea masuk, atau pun pajak impor. Barang baru akan dikenakan biaya (bea dan pajak) setelah keluar dari gudang.

“Kalau dibawa semua ke Indonesia, begitu sampai Tanjung Priok, keluar dari pelabuhan kan kena bea masuk dan pajak impor. Nah padahal mungkin cuma 2 (digunakan).Sementara kalau dia bayar 20 tentu berat,” terangnya.

“Jadi taruh di Singapura karena tidak bayar bea masuk dan pajak impor. Hanya sewa gudang saja. Nanti kalau butuh 2, dia ambil dari Singapura baru bawa ke Kalimantan misalnya,” ujar Heru.

Format yang sama kemudian dibawa ke Indonesia dengan mana PLB. Pemerintah yakin banyak dunia usaha yang akan tertarik. Indikasi utamanya adalah pasar yang besar. Ada sekitar 257 juta penduduk dan Indonesia sekarang juga tengah dalam proses pembangunan.

Dunia usaha pastinya mendapat banyak keuntungan. Paling jelas bahwa sisi cashflow, karena dapat membeli secara parsial dari PLB. Kemudian keuntungan dari segi biaya, karena barang yang dibeli dari PLB hanya dikenakan pajak 1 layer, yaitu pajak impor saja. Adanya efisiensi lalu lintas barang, karena dengan semua fleksibilitas yang dimiliki, masuk dan keluar barang dari PLB dapat dilakukan dengan lebih cepat.

“Sama persis seperti barang ditaruh di Singapura. Nggak bayar bea masuk dulu atau pajak impor. Bahkan di sana pemasoknya lapor, bukan saat di luar negeri. Bisa juga cek barang di sana. Pokoknya itu seakan-akan di luar negeri,” jelasnya.

Untuk mendirikan PLB, ada beberapa prosedur yang harus dilewati. Dimulai dengan permohonan ke KPPBC tempat perusahaan berlokasi. Selanjutnya pengecekan syarat administratif dan pemeriksaan lapangan. Bila sesuai, maka diteruskan ke Kantor Pusat untuk kemudian pimpinan perusahaan diundang untuk sesi pemaparan proses bisnis. Syarat terpenuhi, izin diterbitkan. Prosesnya 10 hari kerja.

PLB, pada prinsipnya dibuka untuk seluruh sektor. Akan tetapi pada tahap awal, memang diutamakan untuk barang modal dan barang penolong. Nantinya secara bertahap akan dilanjutkan dengan barang konsumsi.

Reputasi perusahaan yang ingin mendapatkan PLB juga menjadi pertimbangan. Heru akan memantau rekam jejak perusahaan dalam aktivitas ekspor impor serta bisnis di dalam negeri. Ini bertujuan agar risiko pelanggaran aturan bisa diminimalisasi. Sedangkan untuk pemain baru, akan disediakan waktu untuk konsultasi dalam pelaksanaan PLB.

“Tentunya karena ini adalah fasilitas, maka verifikasi dilakukan secara betul-betul,” imbuhnya.

Heru memastikan tidak ada pelonggaran pengawasan. Barang tetap akan diawasi dari hulu ke hilir. Mulai dari kapal datang membawa kontainer, kemudian dibongkar, masuk ke penimbunan sementara, hingga keluar dari pelabuhan sampai ke PLB. Seluruhnya akan bersifat pengawasan fisik maupun elektronik.

Pengawasan lainnya adalah terkait pajak. DJBC telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kecocokan data wajib pajak sebagai pelaku logistik. Kepada wajib pajak yang dianggap berisiko, maka akan ada peningkatan pengawasan.

Berjalan selama enam bulan, PLB terbukti sangat diminati kalangan dunia usaha. Dari yang awalnya 11 PLB, sekarang sudah menjadi 24 PLB. Ini tersebar dari berbagai wilayah, baik di Jakarta, Merak, Karawang, Subang, Denpasar, Surabaya, Kepulauan Riau, Medang, Balikpapan, hingga Sorong.

Sektor yang tersedia juga beragam, yakni pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), tekstil, bahan kimia, otomotif, dan makanan dan minuman. “Bagaimana progres ke depan, wah yang antre sekarang banyak. Karena jelas hitungannya,” tegas Heru.

Heru meyakini program ini akan berkembang dengan sangat cepat. Bahkan ada semacam bisnis baru yang bisa dijalankan oleh PLB, yaitu jasa layanan antar barang atau delivery service. Konsumen hanya perlu memesan barang, pihak PLB yang akan mengimpor barang dan langsung mengantarkan ke lokasi konsumen.

“Nanti ke depan, ini ada bisnis lanjutan. Jadi semacam GoFood. Sehingga PLB itu bisa one stop service. Di samping dia menimbun juga bisa mengantar,” ungkapnya.

Pemerintah akan membuktikan keseriusan lewat komitmen dan konsistensi. Walau sekalipun harus berhadapan dengan Singapura yang punya banyak cara agar gudang-gudang tersebut tidak pindah ke Indonesia. Kembali pada tujuannya, pemerintah ingin biaya logistik di Indonesia bisa serendah mungkin.

“Indonesia diharapakan menjadi pusat logistik untuk suplai barang ke market kita, kawasan ASEAN. Bahkan kita berharap Indonesia menjadi logistic center untuk internasional,” tandasnya. (mkl/wdl)

ets-small

kompas: Oleh: M Fajar Marta

Tax amnesty masih menjadi “bintang” pembicaraan seputar topik perekonomian Indonesia dalam beberapa minggu ke belakang dan mungkin beberapa minggu ke depan.

Setiap hari, portal berita dan koran berlomba melaporkan perkembangan tax amnesty, mulai dari total harta terkini yang dilaporkan hingga konglomerat mana lagi yang tak malu-malu mengungkapkan pajak yang pernah dikemplangnya.

Menjelang berakhirnya periode pertama pengajuan tax amnestydengan tarif termurah pada akhir September 2016, nilai harta yang dilaporkan terus melesat.

Hingga Jumat pagi tanggal 30 September 2016, jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp 3.195 triliun. Dana itu terdiri harta di dalam negeri sebesar Rp 2.177 triliun dan dana di luar negeri senilai Rp 1.019 triliun.

Dari total harta di luar negeri yang dilaporkan sebesar Rp 1.019 triliun, sebanyak Rp 131 triliun dibawa pulang atau direpatriasi ke Indonesia. Aset ini sebagian besar dalam bentuk instrumen keuangan.

Dari seluruh harta yang dilaporkan, pemerintah memperoleh uang tebusan sebesar Rp 79,7 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, target deklarasi sebesar Rp 4.000 triliun niscaya tercapai mengingat masih banyak peserta tax amnesty yang sudah membayar uang tebusan namun belum dimasukkan dalam sistem teknologi informasi.

Target awal yang ditetapkan yakni deklarasi Rp 4.000 triliun, repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun.

Lantas, apakah program tax amnesty sejauh ini dapat dikatakan sukses?

Iya, sukses, jika ukurannya adalah deklarasi harta di dalam negeri. Siapa sangka ternyata deklarasi harta dalam negeri sejauh ini sudah mencapai Rp 2.177 triliun.

Ternyata, banyak juga aset-aset di dalam negeri yang selama ini tidak terlacak oleh petugas pajak atau memang sengaja disembunyikan untuk dijadikan “sapi perahan”? entahlah.

Namun, apabila dilihat dari deklarasi aset di luar negeri dan repatriasinya, program tax amnesty masih jauh panggang dari api alias tak seperti yang diharapkan.

Sebab, dari target repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun, realisasinya hingga kini baru sekitar Rp 131 triliun.

Selain itu, dana yang direpatriasi jauh lebih kecil dibandingkan harta WNI yang disimpan di luar negeri.

Berdasarkan data yang pernah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harta WNI yang disimpan di luar negeri mencapai 250 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.250 triliun (kurs Rp 13.000 perdollar AS), yang sebagian besar belum dilaporkan.

Dari angka itu, 200 miliar dollar AS atau Rp 2.600 triliun disimpan di Singapura.

Aset WNI di luar negeri yang sebenarnya tentu lebih besar dari data yang diungkapkan Sri Mulyani mengingat data tersebut belum memperhitungkan aset yang diinvestasikan melalui perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV).

Benarkah bank Singapura mendukung?

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat menjabat Menteri Keuangan bahkan pernah mengungkapkan ada sekitar 6.519 WNI yang menyimpan kekayaannya di luar negeri senilai total Rp 4.000 triliun, yang sebagian besar belum dilaporkan.

Artinya, jika dibandingkan harta WNI di luar negeri, nilai yang dilaporkan dalam rangka tax amnesty hanya sekitar 25 persen. Sementara yang direpatriasi hanya sekitar 3,3 persen.

Pemerintah Singapura, otoritas moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS), dan bank-bank Singapura yang yang buka cabang di Indonesia seperti Bank UOB, Bank DBS, Bank OCBC telah menyatakan mendukung tax amnesty. Namun faktanya, duit yang mengalir dari Singapura ke Indonesia masih sedikit.

Kita tak paham makna “mendukung” dari mereka. Namun memang tak masuk akal apabila mereka rela membangkrutkan diri dengan mendorong para nasabah WNI mereka memindahkan dananya dari Singapura ke Indonesia.

Ya, tentu saja perekonomian Singapura akan jatuh apabila terjadi repatriasi besar-besaran. Sebab, dana WNI yang disimpan di Singapura sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian negara tersebut.

Dana WP Indonesia yang disimpan di Singapura minimal sebesar Rp 2.600 triliun baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan.

Jumlah tersebut sekitar 50 persen dari total simpanan yang ada di perbankan Singapura yang mencapai Rp 5.300 triliun. Dapat dibayangkan bagaimana keringnya likuiditas di Singapura apabila para WNI menarik dananya ke Indonesia.

Justru yang kentara bukanlah “dukungan”, melainkan sebaliknya. Karena itu harus diakui, upaya-upaya Singapura untuk mencegah repatriasi dana-dana WNI bisa dikatakan cukup berhasil.

Meskipun telah dibantah Singapura, namun isu pemberian insentif kepada para nasabah WNI yang tidak merepatriasi dananya kemungkinan memang terjadi.

Salah satu insentifnya adalah  Singapura rela menalangi tarif tebusan sebesar dua persen asalkan WP Indonesia yang menyimpan dananya di Singapura tidak melakukan repatriasi.

Dengan demikian, dari seharusnya membayar empat persen, WP bersangkutan cukup membayar dua persen karena dua persennya lagi ditanggung Singapura.

Belakangan, upaya yang dilakukan Singapura makin merisaukan. Sebab, bank-bank Singapura melaporkan nasabahnya yang ikuttax amnesty kepada Commercial Affairs Department (CAD), yang berfungsi layaknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia.

Alasannya, uang-uang yang ditarik dalam jumlah besar tersebut tergolong dalam transaksi keuangan mencurigakan karena polanya tidak lazim.

Ya, semua negara kini memang mempraktikkan rezim anti pencucian uang sesuai  rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk memberantas pencucian uang sebagai kejahatan lintas negara.

Namun, ketika bank-bank Singapura mengetahui adanya alasan yang jelas bahwa dana tersebut direpatriasi dalam rangka tax amnesty yang merupakan amanat Undang-undang, maka seharusnya transaksi tersebut tidak lagi mencurigakan.

Artinya, transaksi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada CAD.

Pemerintah Singapura dan Kepolisian Singapura, sebagai lembaga yang menaungi CAD, memang sudah memastikan laporan-laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti mengingat hal itu merupakan transaksi legal dalam rangka tax amnesty.

Namun bagaimanapun, pelaporan itu tetap memiliki implikasi hukum yang memengaruhi psikologis para nasabah WNI di Singapura. Sebab, nama-nama mereka telah tercatat dalam data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) milik CAD.

Rupiah menguat

Terlepas dari persoalan tax amnesty yang minim repatriasi dan fiskal yang masih banyak bolongnya, kondisi moneter saat ini justru sedang moncer-moncernya.

Tanpa terasa, seluruh indikator moneter kini menunjukkan perbaikan yang menciptakan confident.

Nilai tukar rupiah pada pekan ini menguat ke bawah Rp 13.000 per dollar AS. Berdasarkan data JISDOR, kurs rupiah pada perdagangan Kamis (29/9/2016) ditutup di level Rp 12.952 perdollar AS.

Inilah untuk pertama kalinya sejak Mei 2015, kurs rupiah kembali berada di bawah Rp 13.000 per dollar AS.

Rupiah dalam tren menguat karena dana asing yang masuk ke Indonesia semakin deras. Bank Indonesia melaporkan, selama periode Januari – Agustus 2016, aliran dana asing mencapai hingga 11,1 miliar dollar AS atau setara Rp 144 triliun.

Jumlah tersebut sudah melampaui aliran masuk modal asing untuk keseluruhan tahun 2015 yang sebesar 5,1 miliar dollar AS.

Masuknya dana asing tersebut didorong oleh meredanya sentimen kenaikan suku bunga acuan bank Sentra AS atau Fed Fund Rate dan repatriasi tax amnesty.

Selain masuk ke Surat Utang Negara (SUN), dana asing itu juga mengalir ke pasar saham. Tak heran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus meningkat sejak september 2015 dan pada penutupan perdagangan Kamis (29/9/2016) bertengger di level 5.431,96.

Di sisi lain, transaksi perdagangan pada Agustus 2016 tetap mencatat surplus yakni sebesar 0,29 miliar dolar AS.

Membaiknya transaksi finansial dan transaksi perdagangan membuat Neraca Pembayaran Indonesia  (NPI) pada triwulan II 2016 bisa kembali mencatat surplus yakni sebesar 2,74 miliardollar AS.

Cadangan devisa pun membesar menjadi 113,5 miliar dollar ASpada akhir Agustus 2016, atau setara 8,7 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sumber : BloombergPerkembangan kurs rupiah

Hebatnya, penguatan rupiah dan membaiknya NPI terjadi saat suku bunga sedang dalam tren menurun dan inflasi juga amat rendah.

Merupakan adagium moneter bahwa penurunan suku bunga akan mendorong keluarnya dana yang selalu mencari imbal hasil menarik.

Namun, adagium itu tidak terjadi saat ini di Indonesia karena pegelolaan moneter dan inflasi oleh Bank Indonesia semakin kredibel dan dipercaya pasar.

Bank Indonesia pekan lalu menurunkan suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate  sebesar 25 basis poin (Bps) menjadi 5 persen.

Inilah suku bunga acuan BI terendah sepanjang sejarah sejak bank sentral itu menggunakan suku bunga kebijakan sebagai jangkar pengelolaan moneter pada tahun 2005.

Suku bunga kebijakan di Indonesia sudah hampir mendekati negara-negara tetangga seperti Malaysia (3 persen), Filipina (3 persen), Thailand (3 persen), dan China (4,35 persen).

Namun, suku bunga kebijakan di Indonesia sudah lebih rendah dibandingkan India (6,5 persen), Brazil (14,25 persen), dan Argentina (24,9 persen).

Tren menurunnya suku bunga tak terlepas dari rendahnya inflasi Indonesia dalam dua tahun terakhir.

Inflasi tahunan (year on year/YoY) pada Agustus 2016 hanya 2,79 persen, yang merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2009 yang sebesar 2,78 persen.

Ini berarti tingkat inflasi Indonesia tidak lagi jauh di atas negara-negara tetangga.

Ada beberapa faktor yang membuat tingkat inflasi Indonesia sangat rendah di masa Presiden Jokowi dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

Salah satunya adalah dihapuskannya subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Ada 3 komponen pembentuk inflasi di Indonesia, yakni inflasi inti, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price), dan inflasi harga pangan yang fluktuatif (volatile food).

Dari komponen-komponen tersebut, pemicu utama inflasi tinggi adalah BBM yang harganya diatur pemerintah.

Setiap pemerintah menaikkan harga bbm, untuk mencegah membengkaknya subsidi, inflasi akan melonjak tinggi. Sebab, kenaikan harga bbm akan memicu kenaikan seluruh harga barang dan jasa.

Sumber : paparan DGS BIPerkembangan inflasi

Sumber : BPS, paparan DGS BI

Kondisi ini membuat inflasi di Indonesia tidak mencerminkan  keadaan sesungguhnya. Apalagi, kenaikan harga BBM juga dipicu oleh pasar global, yang jelas berada di luar kendali Indonesia.

Jadi, dengan inflasi administered price yang sudah tidak berpengaruh lagi ditambah inflasi volatile food yang terjaga, bank sentral akan lebih mudah mengelola dan mengarahkan inflasi.

Suku bunga

Apabila inflasi stabil di level yang rendah, maka otomatis suku bunga deposito dan kredit di Indonesia juga akan turun.

Tidak hanya suku bunga bank, tetapi juga suku bunga atau imbal hasil berbagai istrumen di pasar uang dan pasar modal karena memang acuannya adalah inflasi dan suku bunga kebijakan.

Hingga kini, tren penurunan suku bunga deposito berlanjut. Pada Juli 2016, rata-rata tertimbang suku bunga deposito kembali turun sebesar 11 bps menjadi 7,03 persen.

Dengan demikian, secara year-to-date, suku bunga deposito telah turun sebanyak 91 bps.

Di sisi lain, suku bunga kredit juga mulai menunjukkan penurunan meskipun lebih lambat. Pada Juli 2016, rata-rata tertimbang suku bunga kredit turun 2 bps dari menjadi 12,36 persen.

Dengan demikian, secara year to date, suku bunga kredit telah turun sebanyak 47 bps.

Moncernya kondisi moneter seolah menandai datangnya rezim inflasi dan suku bunga rendah di Indonesia, yang sedari dulu sangat ditunggu-tunggu masyarakat.

Kini tinggal bagaimana memanfaatkan stabilitas moneter tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

long jump icon

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.

“Terkait penggunaan uang hasil tebusan kami masih menunggu hingga tahap akhir, namun secara umum hasilnya cukup baik dan di luar prediksi,” ucap Mirza, dalam acara Temu Wartawan Daerah, Bank Indonesia di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hasil dana deklarasi amnesti pajak juga akan mengendalikan risiko devisit anggaran pemerintah, serta berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Tahun ini nilai PDB mencapai 5,0 persen, dan tahun depan diperkirakan bisa mencapai 5,2 persen dengan hasil amnesti pajak yang bagus, meski pemerintah hanya menargetkan 5,1 persen,” katanya.

Mirza mengaku, pemerintah masih belum berani menargetkan terlalu tinggi peningkatan nilai PDB, karena dikhawatirkan adanya revisi anggaran, oleh karena itu nilai PDB dipatok realistis sebesar 5,1 persen.

Sementara itu, pencapaian uang tebusan dari amnesti pajak hingga akhir September 2016 mencapai Rp97,2 triliun, dan deklarasi maupun repatriasi sebesar Rp3.621 triliun (repatriasi Rp137 triliun).

Sedangkan berdasarkan nilai pencapaian, Indonesia tercatat sebagai penyelenggara program pengampunan pajak tersukses di dunia, dan melewati Italia dengan total harta dilaporkan Rp1.179 triliun, Chile Rp263 triliun, dan Spanyol Rp202 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan uang tebusan dari amnesti pajak dapat mencapai Rp165 triliun selama 9 bulan berlakunya program itu, sedangkan deklarasi dan repatriasi diperkirakan dapat mencapai masing-masing Rp4.000 triliun dan Rp1.000 triliun.

http://economy.okezone.com/read/2016/10/03/20/1504803/bi-apresiasi-hasil-tax-amnesty-tahap-pertama
Sumber : OKEZONE.COM

 

 ets-small

Keterbatasan ruang dan waktu dianggap menjadi tantangan dalam melaksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang baru saja dikeluarkan pemerintah.

Perlu peran pemerintah daerah (Pemda) untuk mensukseskan salah satu langkah strategis pemerintah pusat tersebut. Namun itu jadi pekerjaan yang tidak mudah.

Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto mengatakan, pemerintah bisa memprioritaskan tiga daerah terlebih dahulu dalam menyederhanakan perizinan untuk menerapkan paket kebijakan ekonomi itu.

“Bisa juga untuk membenahi dulu tiga daerah, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, baru kemudian menyusul daerah lain,” kata Zulfi kepada Okezone.

Alasan ketiga daerah tersebut diprioritaskan, menurut Zulfi lantaran daerah itu menjadi penyumbang backlog perumahan terbanyak di Indonesia. Untuk saat ini total backlog mencapai 11,4 juta unit rumah.

“Karena tiga daerah itu kan jadi penyumbang backlog tertinggi dari sisi perumahan, ini juga bisa jadi shock therapy untuk daerah lain jika tidak jalankan paket ekonomi dikenakan sanksi oleh pusat,” ucap Zulfi.

Untuk sekadar diketahui, pemerintah baru saja mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui paket ini, pemerintah menyederhanakan perizinan dengan menghapus dan mengurangi berbagai perizinan, sehingga dari 33 izin menjadi hanya 11 izin.

Dengan pengurangan izin dari 769 hari sampai 981 hari menjadi hanya 44 hari. Salah satu perizinan yang dihilangkan adalah Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin).

http://economy.okezone.com/read/2016/08/25/470/1472639/tiga-daerah-ini-perlu-jadi-prioritas-penerapan-paket-ekonomi-xiii
Sumber : OKEZONE.COM

dreaming

 

JAKARTA kontan. The government released its 13th economic policy package on Wednesday, set to provide affordable housing for low-income people with simplified procedures.

Coordinating Economic Minister Darmin Nasution said only 78,7% of families in the country owned their own home, including 31 million families who owned more than one house. Ironically, 11,8 million families did not own housing and were likely to be tenants for the rest of their lives.

“Meanwhile, developers are reluctant to build affordable housing complexes, thus the government must make a breakthrough to provide housing for low-income people in residential complexes each measuring 5 hectares,” he said at a press conference in Jakarta.

Currently, developers must apply for 33 permits before starting work on such projects. The permits take 769 to 981 days to obtain, which leads to high costs. “Thus, we will simplify procedures to lower the cost and boost the business climate for (building) affordable houses,” Darmin said.

The government is drafting a regulation that will be submitted to the President for approval. The new regulation will cancel unnecessary permits and recommend the building of housing for low-income people.

“We will deregulate the 33 permits, reducing the requirement to 11 permits. The 981-day processing time will be reduced to 44 days,” Darmin said. (Ayomi Amindoni & Arif Gunawan S)

 doraemon

WE: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai ketidakpastian masih membayangi keputusan investor dalam menanamkan modalnya sepanjang triwulan II 2016 lalu. Efeknya, laju investasi melambat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang triwulan II 2016 hanya tumbuh 5,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Saya kira, ini interpretasi spekulatif dari saya, tapi memang pada triwulan II agar istimewa dengan banyak ketidakpastian,” kata Kepala BKPM, Thomas Lembong, seusai penandatangan nota kesepahaman dengan BPS, di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Menurut dia, banyak pihak yang menunggu kepastian amnesti pajak dan perombakan kabinet pada triwulan lalu. Di samping itu, ada pengaruh Brexit dan sejumlah peristiwa lainnya yang terjadi sehingga membuat para investor memperhatikan dulu sehingga menunda investasinya.

“Jadi ditunda dulu. Tunda bukan berarti batal ya. Tapi harapan saya, dengan perombakan kabinet yang disambut hangat pasar dan pelaku usaha, sudah disahkannya amnesti pajak, maka investasi yang tertunda sebelumnya bisa segera terealisasi,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan meski berbagai ketidakpastian telah dilewati, masih sulit memprediksi kepastian realisasi investasi di triwulan berikutnya.

“Sulit diprediksi. Saya harap dengan sudah lewatnya ketidakpastian di triwulan II, investasi yang tertunda bisa terealisasi. Banyak pengusaha fokus ke amnesti pajak dulu,” tutupnya.

BPS mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan II-2016 tumbuh mencapai 5,18 persen didukung peningkatan konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2016 juga mendapatkan kontribusi dari konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) karena adanya kegiatan berskala nasional seperti Mukernas, Rakernas serta Kongres berbagai partai politik maupun organisasi masyarakat.

Lembaga itu juga mencatat adanya peningkatan signifikan dari konsumsi pemerintah karena tingginya realisasi belanja pegawai maupun barang pada APBN.

Sementara itu, sektor investasi juga memberikan kontribusi dalam ekonomi pada triwulan II-2016 yang didukung peningkatan belanja modal untuk konstruksi serta pertumbuhan barang modal jenis Cultivated Biological Resources terutama tanaman sawit, teh dan coklat.

Namun, kinerja sektor perdagangan masih mengalami kelesuan yang dipicu kontraksi ekspor barang non migas karena perlambatan di negara tujuan ekspor dan impor yang terkena imbas dari penurunan permintaan domestik serta depresiasi rupiah.

Secara keseluruhan, BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2016 tumbuh 5,04 persen, konsumsi pemerintah 6,28 persen, konsumsi LNPRT 6,72 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,06 persen. Tapi, ekspor tumbuh negatif 2,73 persen dan impor negatif 3,01 persen.  (Ant)

 Emoticons0051

Liputan6.com, Tangerang – Penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk rute penerbangan domestik menjadi pengguna pertama Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta yang resmi beroperasi pada Selasa dini hari, 9 Agustus 2016.

Dari pantauan Liputan6.com, nampak sejumlah calon penumpang sudah mulai berdatangan sejak pukul 23.00 WIB Senin malam. Baik dari calon penumpang penerbangan langsung ataupun yang transit ke beberapa kota.

Para penumpang pun memberikan reaksi mereka terhadap keberadaan Terminal yang digadang-gadang bisa menyaingi Bandara Changi, Singapura.

Gemma (55), salah satu penumpang Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Lampung mengaku kagum dengan Terminal 3. Pengoperasian Terminal 3 sendiri awalnya belum diketahui olehnya.

“Jadi kami itu tiba dari Manado tadi malam, rute kami Manado-Jakarta-Lampung. Saat turun di Terminal 1 kami diarahkan untuk ke Terminal 3 menggunakan shuttle,” kata dia saat berbincang dengan Li‎putan6.com.

Sambil bertanya-tanya di dalam perjalanan, Gemma yang sebelumnya pernah ke Jakarta ini mengaku bahwa Terminal 3 selama ini hanya digunakan Batik Air dan Lion Air ke beberapa rute, tidak ada penerbangan Garuda dari Terminal 3.

Namun ketika shuttle mengarah ke Terminal 3 yang ternyata bukan Terminal 3  yang selama ini digunakan. Gemma mulai kagum. “Saya pikir jalannya saja sudah bagus sekali, belum sampai di sini saja, masih di jalan, saya lihat, wah besar sekali terminal, dua susun,” ujar dia.

Ketika masuk di lobi terminal, Gemma yang melakukan perjalanan bersama suaminya mulai tercengang.‎ Tak malu-malu, dirinya pun langsung memotret beberapa sudut Terminal 3 tersebut.

‎”Saya ambil gambar, lalu saya bilang ke bapak, seperti di Dubai. Betul, saya pernah ke sana. Seperti di Hong Kong, baru masuk itu, luar biasa saya kagum dan terheran-heran sudah ada terminal kayak gini di Jakarta‎,” tutur dia.

Sebagai warga negara Indonesia, Gamma mengaku bangga bahwa Indonesia kini punya fasilitas Terminal kelas dunia. Dia berharap, dengan adanya Terminal 3, pelayanan dari petugas bandara dan maskapai juga harus mengalami peningkatan. (Yas/nrm)

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

Jakarta detik-Realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2016 baru mencapai 86% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang sebesar Rp 1.539,2 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri sosialisasi tax amnesty bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

“Sampai dengan bulan Juli, dengan berbagai langkah, yang sudah dilakukan, penerimaan pajak kita adalah 219 triliun lebih rendah dari yang ditargetkan APBN-P 2016 yang sebesar 1539,2 triliun atau dalam hal ini 86% dari target yang diperkirakan,” ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

“Sampai dengan akhir tahun, perkiraan kita akan Rp 219 triliun lebih rendah,” lanjut Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani realisasi yang rendah dari target ini dipicu beberapa faktor. Pertama, perlambatan ekonomi nasional. Dia mengatakan, hari ini BPS baru saja mengeluarkan laporan pertumbuhan ekonomi triwulan II. Menurut Laporan BPS, ekonomi di triwulan II tumbuh 5,18%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,66%.

Tapi, kalau dilihat dalam 2 tahun terakhir, penerimaan dari sektor pertambangan terutama batu bara, perkebunan khususnya kelapa sawit, serta migas (minyak dan gas), maka pertumbuhan ketiga sektor ini negatif.

“2014 minus 8,1, dan 2015 minus 15,8. Penurunan dari aktivitas ekonomi tentu saja berakibat pada penerimaan pada sektor tersebut juga mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Kedua, dilihat dari harga komoditas, yang mengalami penurunan cukup tajam, sampai dengan hari masih terjadi penurunan. Meskipun harga komoditas seperti CPO sudah mulai stabil.

“Harga komoditas ini mengkontribusikan penerimaan negara sebesar Rp 108 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani.

Ketiga, Lingkungan perdagangan internasional. Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dunia berkali-kali selalu direvisi turun dari sebelum 2013. Setiap kali ada proyeksi, 3 bulan kemudian pasti direvisi ke bawah.

Salah satu penyebab dari lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah perdagangan internasional yang sangat lemah.

“Sampai hari ini kalau kita lihat, perdagangan internasional masih mengalami growth yang sangat-sangat kecil. Kalau secara global saya tidak ingat. Kalau tidak salah itu hanya 2-3%. Kalau dibandingkan sebelum krisis ekonomi, biasanya ekspor-impor itu growth bisa mencapai double digit,” kata Sri Mulyani.

“Untuk Indonesia, sampai dengan data yang anda lihat di BPS pagi hari ini, ekspor dan impor mengalami negatif growth. Kalau di luar aktivitas ekspor dan impor mengalami aktifitas yang negatif, maka penerimaan pajak kita terutama PPh pasal 22 juga mengalami penurunan. Itu diestimasikan untuk tahun ini akan kehilangan Rp 32 triliun sendiri, karena ekspor dan impor yang masih sangat lemah atau mengalami penurunan yang negatif,” kata Sri Mulyani.

Keempat, dari sisi sektoral, konstruksi perdagangan dan industri manufaktur, ada 3 sektor yang paling penting di dalam penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Kalau dilihat sampai hari ini, sektor ini tumbuh tapi stagnan.

“Ini yang menyebabkan penerimaan kita di bandingkan dengan target per sektornya, sekitar 118 triliun di bawah target awal yang ditetapkan APBN,” terang Sri Mulyani.

Kelima, kebijakan pemerintah yang menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP),dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta. Sri Mulyani mengatakan, tujuan kebijakan ini baik baik bagi mereka yang pendapatannya di bawah Rp 54 juta per tahun, supaya daya beli dari masyarakat ini tidak terlalu terberatkan.

“Tetapi dari sisi penerimaan pajak, kebijakan tersebut sudah mengurangi target penerimaan pajak sebanyak Rp 18 triliun,” kata Sri Mulyani.

(hns/feb)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri memandang perombakan kabinet jilid II dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan soal kinerja.

Menurut dia, perombakan kabinet lebih untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dinilai bisa mengganggu program pemerintah.

Hal itu dia sampaikan ketika dimintai komentar terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru Arcandra Tahar, pengganti Sudirman Said.

“ESDM itu menterinya baru. Kenapa sih diganti? Tentu saja Presiden ingin programnya lancar, menterinya mendukung, tidak memiliki pandangan berbeda,” kata akademisi Universitas Indonesia (UI) itu, ditemui lepas diskusi di Jakarta, Senin (1/8/2016).

Faisal yang pernah diminta Sudirman Said sebagai Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (RTKM) menyampaikan, dalam hal pengembangan Blok Masela, Maluku misalnya, Sudirman memiliki pandangan berbeda dari Jokowi.

“Kalau Sudirman Said dan teman-temannya kan offshore (lepas pantai). Nah, dipilih menteri yang setuju onshore (Arcandra). Bahkan yang melakukan kajian informal itu ya menteri yang sekarang ini kan. Jadi, memuluskan onshore,” ungkap Faisal.

Meski mempunyai kepentingan untuk memastikan keinginan Presiden, namun Faisal juga menilai Arcandra memang memiliki kompetensi khususnya di laut dalam (deep water). “Di situ sih (Arcandra) bagus,” katanya.

Menyingkirkan Pengganggu

Faisal lebih lanjut mengatakan, saat ini satu persen keluarga terkaya di Indonesia menguasai 53 persen kekayaan nasional. Dari angka satu persen itu, menurutnya, sebanyak dua-pertiganya sendiri memiliki kedekatan dengan penguasa.

“Sekarang kroninya masuk dalam negara. Ada Setya Novanto yang mendukung, ada Luhut, yang semuanya itu (keduanya) ada dalam kubu ‘Papa Minta Saham’,” kata Faisal.

“Di sisi lain Sudirman yang kerjaannya ‘mengganggu’ proyek pembangkit listrik disingkirkan. Jadi, ini yang dihadapi menteri baru (Arcandra). Pilihannya, kalau dia enggak tahan, dia nyerah, atau dia menjadi akselerator dari kroniisme ini. Karena dukungan dari partai itu enggak gratis,” ucap Faisal mengingatkan Arcandra.

Selain di sektor energi, Faisal juga melihat Jokowi menyingkirkan pengganggu di sektor perhubungan.

Dia menilai, digantinya Ignasius Jonan dari jabatan Menteri Perhubungan dengan Budi Karya Sumadi, lantara Jonan tidak mendukung proyek kereta cepat.

“Pokoknya reshuffle ini kan untuk mempercepat atau memuluskan rencana-rencana Pak Jokowi. Jadi pengganggu-pengganggunya ya didepak,” kata dia.

“Misalnya, Jonan memperlambat T3. kereta cepat diganggu. Jadi ya akan lebih lancar keinginan Jokowi (kalau mereka diberhentikan), tapi kan belum tentu (keputusan ini) benar,” imbuh Faisal.

Menariknya, di sisi lain ada menteri yang dinilai berkinerja tidak bagus sama sekali, namun tetap dipertahankan oleh Jokowi.

“Itu Menteri Pertanian. Bukan tidak terlalu baik (lagi), tapi (kinerjanya) buruk. Hampir semua kacau di tangan dia. Tapi sudah lah, nanti saya (banyak komentar) disangka penasihatnya mafia pangan. Ada yang SMS ke saya seperti itu,” selorohnya.

 doraemon

Jakarta DETIK-PLN telah mengoperasikan satu unit mesin Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang dengan kapasitas 25 MW Setelah Sebelumnya melakukan uji coba tegangan untuk memastikan kehandalan mesin dan penyesuaian terhadap sistem existing. Pembangkit dengan toal kapasitas 2×25 MW ini terletak di Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat, dan dihadiri Presiden Joko Widodo saat groundbreaking pada 11 Juni 2016.

MPP Jeranjang ini merupakan Pembangkit Listrik kedua dari program 35.000 MW yang telah berhasil beroperasi, untuk tahap awal, 25 MW telah masuk sistem selanjutnya dalam waktu dekat 25 MW akan menyusul untuk dilakukan uji coba keandalan mesin.

“Seluruh uji coba untuk mesin pertama berkapasitas 25 MW telah berhasil dilakukan, dan secara resmi masuk sistem kelistrikan lombok, tambahan daya sangat penting terutama saat ini Lombok menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke XXVI Tahun 2016 di NTB, yang artinya PLN menyatakan kesiapannya untuk menyokong kebutuhan listrik selama pergelaran acara tersebut berlangsung ” ujar Direktur Regional Bisnis Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon Masri, dalam keterangan tertulis Sabtu (30/7/2016).

MPP di Lombok ini menjadi salah satu program strategis PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015 – 2024. Hal ini menjadi bukti komitmen PLN terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB untuk mewujudkan ratio elektrifikasi hingga 100 persen. Selain itu MPP berbahan bakar gas berpotensi dapat menghemat biaya pengeluaran untuk BBM hingga 26 Milyar per tahun.

“Dengan masuknya MPP 50 MW ke dalam sistem Lombok maka diperkirakan rasio elektrifikasi di Lombok akan meningkat dari 73,83% (per April 2016) menjadi 78,16 % pada Desember 2016, dengan peningkatan ini diharapkan bisa menjadi katalisator perekonomian masyarakat,” tambah Machnizon

Sistem kelistrikan di Wilayah NTB terdiri dari 3 sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima. Sistem Lombok merupakan sistem terbesar dengan beban puncak mencapai ± 212 MW dan daya mampu pasok ± 219 MW per Juni 2016. Dengan tambahan 50 MW dari MPP Lombok, maka akan menambah keandalan daya pasok sistem Lombok.

(dna/hns)

 Emoticons0051

JAKARTA kontan. Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani yang kini tengah berada di Indonesia disebut-sebut bisa menyukseskan program tax amnesty yang saat ini sedang di gadang-gadang pemerintah.

Sri Mulyani diperkirakan bisa menjadi magnet penarik dana-dana yang berada di luar negeri untuk kembali pulang ke tanah air.

“Investor atau pemilik dana memerlukan sosok menteri ekonomi yang bisa mereka percayai, dan Sri Mulyani memenuhi persyaratan tersebut,” ujar Ekonom dari Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono, Rabu (27/7). Seperti diketahui, Rabu sore, Presiden Joko Widodo melantik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Menurut Toni, sosok Sri Mulyani akan mampu meningkatkan kepercayaan pasar mengingat track record Sri Mulyani yang minim dari cacat menjadi sentimen positif bagi pergerakan pasar.

“Sri Mulyani sosok yang tepat untuk bisa mempengaruhi pasar. Dia bisa membangkitkan confidence pasar. Dia saya harap juga bisa mengawal tax amnesty dengan baik.” pungkas Toni.

Sosok Sri Mulyani sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program tax amnesty, mengingat perkataan Presiden Joko Widodo yang mensinyalir pihak asing tidak senang jika program pengampunan pajak atau tax amnesty berhasil.

Jokowi menyatakan bakal turun secara langsung untuk mengawasi berjalannya program ini. Hal lain yang akan dilakukan adalah meyakinkan pemilik dana agar dana mereka kembali ke Indonesia.

Pemerintah sejauh ini optimistis dengan program pengampunan pajak ini. Hal itu terlihat tidak ada rencana A dan rencana B yang akan ditempuh jika program ini gagal. (Iwan Supriyatna)

 tsunamiSMALL

JAKARTA bisnis— Gaung program amnesti pajak yang terus dihembuskan pemerintah membuat industri wealth management di Singapura ketar-ketir khawatir kehilangan dana kelolaan.

Beberapa sumber dari kalangan perbankan, konsultan keuangan, dan pengacara di Singapura, seperti dikutip Reuters, Selasa (26/7), memperkirakan dana yang kembali ke Indonesia akibat program amnesti pajak sekitar US$30 miliar atau sekitar Rp390 triliun.

Saat ini, sejumlah kalangan memperkirakan ada dana sekitar US$200 miliar dari Indonesia yang tersimpan di Singapura.

Perkiraan tersebut di bawah target pemerintah sebesar US$76 miliar atau proyeksi Bank Indonesia sebesar US$42 miliar. Padahal, Jumlah tersebut hampir separuh dari total dana yang dikelola oleh bank-bank swasta di Singapura yang jumlahnya diperkirakan mencapai US$470 miliar.

Managing Director Otoritas Moneter Singapura Ravi Menon, dalam keterangan resminya awal pekan ini berharap tidak akan terjadi perpindahan dana besar-besaran dari negaranya akibat program pengampunan pajak Indonesia.

Meski demikian, dia menegaskan tidak akan memberlakukan program apa pun untuk membendung perpindahan dana menuju Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sendiri memastikan Singapura tidak akan melakukan langkah-langkah khusus untuk mengganggu implementasi kebijakan ini. Hal itu, katanya, disampaikan Deputi Perdana Menteri Singapura Tarman Shanmugaratnam di sela-sela pertemuan G20 akhir pekan lalu.

“Deputi PM Singapura bicara langsung dengan saya bahwa Singapura tidak punya intensi apapun untuk mengganggu tax amnesty di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan itu setelah melihat langsung di lapangan melalui monetery authority di Singapura,” jelasnya.

Kalangan institusi keuangan di Singapura memperkirakan, program pengampunan pajak tahun ini akan lebih sukses dari upaya sebelumnya pada 2008 yang saat itu disebut sebagai sunset policy.

Pada periode tersebut Indonesia hanya berhasil menghimpun dana US$500 juta. Hal ini terjadi karena Singapura kini tak lagi men jadi tempat yang ramah untuk menghindari otoritas pajak di berbagai negara di dunia.

Pemerintah Indonesia pun telah mendeklarasikan bahwa pihaknya akan terus menggali data terkait dana yang diparkirkan di negara tersebut.

Seorang bankir swasta yang enggan disebut namanya memperkirakan hanya 15% dari dana yang terparkir di Singapura akan kembali ke Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa aturan dalam tax amnesty dinilai kurang menarik.

Persyaratan yang mewajibkan dana hasil repatriasi harus disimpan di Indonesia minimal tiga tahun, dianggap cukup berat dilaksanakan.

Para pemilik dana harus memutar uangnya di Indonesia, di mana nilai tukar mata uangnya telah anjlok 20% terhadap dolar AS selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, kebijakan yang mengatur dana hasil repatriasi hanya dapat diinvestasikan dalam daftar aset yang telah disusun oleh pemerintah, dianggap membatasi kebebasan pemilik dana untuk memutar uangnya.

“Ketika pemilik dana mendapati uangnya terjebak di Indonesia selama tiga tahun dipastikan bakal memberikan keprihatinan besar. Membalikkan dana kembali ke Indonesia mungkin akan memberikan ketenangan pikiran, tapi di sisi lain harus menelan banyak dana,” kata Chris Woo,Kepala Konsultan Pajak di PwC Singapura.

BARU DEKLARASI

Pada perkembangan terakhir, seluruh wajib pajak yang ikut kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini baru berupa deklarasi harta, baik dalam maupun luar negeri. Aksi repatriasi harta belum ada.

Luky Alfirman, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sekaligus Juru Bicara Kemenkeu mengatakan sudah ada deklarasi harta Rp989 miliar dengan uang tebusan Rp23,7 miliar yang masuk ke kas negara.

“Repatriasinya masih belum ada,” katanya di Jakarta, Selasa (26/7).

Dari jumlah harta tersebut, lanjutnya, sekitar Rp253 miliar merupakan harta bersih dari luar negeri. Sisanya, sekitar Rp735 miliar berasal dari deklarasi harta bersih dalam negeri.

Dari angka tersebut, ada sebanyak 82 Surat Pernyataan (SP). Dia pun memaklumi jika masyarakat masih wait and see karena ini masih awal.

Kemenkeu sendiri kian agresif dengan berencana menambah jumlah pintu masuk melalui perbankan, manajer investasi dan sekuritas untuk memudahkan aliran dana repatriasi.

Apa lagi santer beredar sejumlah pengusaha pada masa Orde Baru bakal segera melakukan deklarasi aset Rp3 triliun.

 tsunamiSMALL

Jakarta detik -Menteri ESDM Sudirman Said selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) hari ini memimpin Sidang DEN ke-18. Salah satu hal penting yang dibicarakan dalam sidang ini adalah pembentukan cadangan penyangga energi (CPE).

Sudirman menjelaskan, APBN-P 2016 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 triliun untuk Dana Ketahanan Energi (DKE). Separuh dari dana tersebut, Rp 800 miliar, akan digunakan untuk menghimpun CPE.

Meski masih sedikit, inilah untuk pertama kalinya Indonesia memiliki cadangan penyangga untuk mengamankan kebutuhan energi nasional.

“Tahun ini pertama kali dalam sejarah kita punya CPE. Sudah waktunya negara punya cadangan penyangga energi. Dalam APBNP 2016 diputuskan Rp 1,6 triliun untuk DKE, separuhnya untuk cadangan penyangga energi. Ini merupakan inisiasi, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lebih besar,” ujar Sudirman dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Pihaknya bersama DEN telah menyiapkan draft Peraturan Presiden (Perpres) untuk payung hukum pembentukan CPE. “Ide telah disepakati, dana disiapkan, landasan hukumnya yang harus dibangun. Kita sudah menyusun rancangan Perpres untuk cadangan penyangga energi. Draft-nya sudah disepakati,” ujarnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, menambahkan bahwa dana sebesar Rp 800 miliar akan dipakai untuk menghimpun CPE dalam bentuk minyak mentah.

Dengan dana sebesar Rp 800 miliar tersebut, bisa diperoleh cadangan minyak mentah sebanyak 1,6 juta barel, setara dengan konsumsi minyak bumi selama 1 hari di Indonesia. “Rp 800 miliar hanya untuk belicrude saja. Dengan harga minyak US$ 50/barel bisa dapat kira-kita 1,6 juta barel,” ucap Wiratmaja.

Minyak mentah untuk cadangan penyangga tersebut akan dibeli dari dalam maupun luar negeri. Kalau dari dalam negeri tidak cukup, maka pengadaannya dilakukan dengan impor.

“Stok mesti dibeli, kalau ada dari dalam negeri kita beli dari dalam negeri. Tapi pasti kurang, pasti ada impor,” cetusnya.

CPE sebanyak 1,6 juta barel tersebut rencananya akan disimpan di tangki-tangki penyimpanan (storage) di dalam negeri. Berdasarkan pemetaan Ditjen Migas, ada banyak storage milik para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan total kapasitas 4,5 juta barel yang bisa dipakai.

“Kita identifikasi banyak tangki idle di Indonesia, ada 4,5 juta barel yang bisa digunakan dengan cepat. Ada juga yang sudah bocor harus direparasi,” dia mengungkapkan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DEN Andang Bachtiar mengingatkan agar minyak mentah untuk CPE harus disesuaikan dengan spesifikasi kilang-kilang di dalam negeri.

“Kita harus simpan crude yang bisa diolah di kilang kita. Jadi kita tidak beli sembarangan. Ini akan disesuaikan dengan kilang yang ada dan yang akan dibangun,” pungkasnya.

(ang/ang)

Emoticons0051

JAKARTA sindonews- Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir kuartal I 2016 mencatat net kewajiban sebesar USD389,8 miliar atau 45,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat USD24,0 miliar atau 6,6% dibandingkan dengan posisi net kewajiban pada akhir kuartal IV 2015 yang sebesar USD365,8 miliar atau 42,5% PDB.

“Peningkatan net kewajiban PII Indonesia tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN),” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, Rabu (13/7/2016).

Perkembangan tersebut sejalan dengan transaksi modal dan finansial pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mengalami surplus pada kuartal I 2016 seiring dengan membaiknya prospek ekonomi domestik dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju.

Sementara itu, posisi AFLN Indonesia pada akhir kuartal I 2016 naik USD2,3 miliar atau 1,1% (qtq) menjadi USD214,6 miliar. Menurut dia, kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi cadangan devisa dan didukung pula oleh meningkatnya posisi aset investasi langsung dan investasi portofolio.

Selain karena transaksi yang terjadi pada periode laporan, kenaikan posisi AFLN juga dipengaruhi faktor kenaikan nilai aset sejalan dengan pelemahan dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya dan peningkatan harga beberapa obligasi global yang dimiliki residen. Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal I 2016 meningkat sebesar USD26,3 miliar atau 4,6% (qtq) menjadi USD604,4 miliar.

Peningkatan tersebut didorong aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, termasuk dari hasil penerbitan sukuk global pemerintah pada Maret 2016. Selain itu, lanjut dia, peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh faktor kenaikan nilai instrumen investasi berdenominasi rupiah sejalan dengan kenaikan IHSG dan pelemahan dolar AS terhadap rupiah.

“Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia sampai dengan kuartal I 2016 masih cukup sehat,” kata Tirta. Namun demikian, Bank Indonesia terus mewaspadai risiko net kewajiban PII terhadap perekonomian.

Ke depan, Bank Indonesia berkeyakinan kinerja PII Indonesia akan semakin sehat sejalan dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia. Ekonom INDEF, Dzulfian Syahfrian mengatakan, investor asing mulai kembali menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan beberapa tahun belakangan dimana Indonesia berada di bawah bayang-bayang larinya modal ke luar (capital outflow). Sedangkan tahun ini justru terjadi pemasukan modal (capital inflow).

Menurutnya, capital inflow saat ini di Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal utama yakni kepastian kenaikan suku bunga the Fed (Fed Fund Rate/FFR) beberapa bulan lalu yang membuat pasar-pasar keuangan di dunia (termasuk Indonesia) menjadi lebih stabil dan pasti.

“Serta kebijakan suku bunga negatif yang diterapkan oleh negara-negara maju, khususnya Jepang dan negara-negara Eropa yang menyebabkan investor asing menarik uangnya di Eropa dan ditanamkan di negara-negara yang lebih menguntungkan, seperti Indonesia,” ungkapnya.

(ven)

bird

 

Jakarta detik-Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memulai pembicaraan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Hasil pembahasan akan menjadi dasar penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Sidang Paripurna DPR.

Pembahasan dimulai dengan paparan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan proyeksi di tahun depan. Pemerintah menilai masih ada beberapa tantangan dan risiko yang harus dihadapi Indonesia dari sisi eksternal.

“Ekonomi Indonesia masih dibayangi oleh ketidakpastian dan tantangan ekonomi global,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016)

Risiko itu pertama adalah perlambatan ekonomi China yang langsung berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Kedua masih lemahnya harga komoditas dan diperkirakan akan berlangsung selama 3-5 tahun mendatang.

“Lemahnya harga komoditas, masih akan tetap membayangi kita sampai 3-5 tahun ke depan,” ujarnya.

Ketiga, yaitu ketidakpastian dari perekonomian global. Perekonomian Amerika Serikat (AS) memang sudah mulai membaik, namun belum ada kepastian kapan suku bunga akan dinaikkan. Kemudian adalah dari belahan dari Uni Eropa, pasca referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

“Ada lagi, ketidakpastian dari hasil referendum Inggris yang keluar dari Uni Eropa, ini akan ciptakan ketidakpastian global tambahan bagi perekonomian dunia,” terangnya.

Pada kuartal I-2016, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,92%. Lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun masih di bawah dari asumsi pemerintah. Komponen pendorong terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Sedangkan investasi dan ekspor masih belum dapat optimal.

“Kami berharap angka pertumbuhan ekonomi di kuartal dua yang akan dikeluarkan BPS di awal Agustus ini bisa menunjukan perbaikan,” ujar Suahasil.

(mkl/wdl)

new chin year dragon 01

MELBOURNE, KOMPAS.com – Indonesia diprediksi tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di Asia maupun di pentas internasional, sebagaimana diperkirakan selama ini.

Tidak terlihat adanya intensi dan kapasitas pemimpin politik dan ekonomi untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia menjadi salah satu penyebabnya.

Demikian kesimpulan yang dapat ditarik dari kuliah umum Profesor Richard Robison di kampus Universitas Melbourne, Selasa (5/7/2016) malam.

Kegiatan ini dilaksanakan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Melbourne yang dipandu oleh dosen di universitas tersebut, Profesor Vedy R Hadiz.

 

Richard terkenal dengan karya-karyanya mengenai ekonomi politik Indonesia, di antaranya “Indonesia: The Rise of Capital” yang telah menjadi buku referensi yang berpengaruh.

Dalam pemaparannya, Richard mengkritik anggapan populer saat ini mengenai “kebangkitan Indonesia” sebagai kekuatan regional dan internasional.

Banyak pakar berpendapat, kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi.

Selain itu, Indonesia juga dipuji sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara mayoritas Muslim.

Namun, Richard mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut. Dia menyebutkan, kekuatan ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengan cara yang tidak mensyaratkan proyeksi eksternal kekuatan negara.

Catatan historis membuktikan, konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung menentukan apakah proyeksi kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya.

Dalam sesi diskusi, salah satu peserta menanyakan apakah Indonesia memang tidak memiliki intensi dan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan negara ke panggung internasional?

“Kita menyadari bahwa jika sebuah negara memproyeksikan kekuatannya ke panggung internasional, maka negara itu bisa menjadi negara yang kuat,” jawab Richard.

“Dan, negara yang kuat itu diukur dari kemampuannya memengaruhi the setting of rules dan seterusnya,” sambung dia.

“Dalam realitasnya yang kita lihat, ada dua atau tiga blok dengan satu blok yang sangat dominan. Coba lihat Uni Eropa yang masih terus bertarung dengan AS dalam isu perdagangan dan hak cipta intelektual,” ungkap dia.

“AS benar-benar memegang hegemoni dalam bidang ini,” tegas dia.

Dengan demikian, kata Richard,  banyak negara sangat sulit untuk bisa masuk dan memengaruhi hal itu.

“Yang paling bisa mereka lakukan adalah memenangi perdebatan di forum ini atau di forum itu, dan mencoba menegosiasikan satu hal,” kata dia lagi.

Dia lalu mengatakan, “pertarungan besar” berada di luar jangkauan kebanyakan negara, termasuk Indonesia.

“Inilah salah satu alasan mengapa kita melihat argumen mengenai kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan baru Asia memiliki kelemahan,” ungkapnya.

“Indonesia mungkin memiliki intensi untuk menunjukkan pengaruhnya, tetapi dalam bidang apa?” sambung Richard.

Menurut dia, tidak ada pengembangan suatu tujuan yang jelas untuk misalnya mengekspor keahlian tertentu.

“Saya berpendapat bahwa tidak adanya intensi ini karena tidak ada desakan dari dalam, bisa dikatakan perekonomian domestik itu, semuanya menyangkut perdebatan mengenai deal-deal terbaik secara domestik semata-mata,” paparnya.

“Dan tentu saja, tidak perlu dipertanyakan bahwa Indonesia tak memiliki kapasitas memproyeksikan kekuatan dirinya ke panggung internasional,” ujar Richard.

Kuliah umum dan diskusi yang berlangsung dua jam tersebut juga dihadiri Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania Dewi Wahab.

Dalam diskusi, Konjen Dewi mengaku berbeda pendapat dengan Richard. Dia lalu mengajukan sejumlah contoh keberhasilan diplomasi RI di berbagai isu internasional.

Namun, Richard menegaskan, poin utama dari kuliahnya adalah pada dasar-dasar argumen tentang kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan baru. Menurut Richard, hal itu sangat lemah.

Dia menyatakan tidak melihat adanya perencanaan maupun upaya sistematis secara domestik untuk memproyeksi kekuatan negara RI ke pentas internasional.

Richard kini adalah profesor emeritus pada Asia Research Centre di Universitas Murdoch. Dia juga pernah menjabat Profesor dan Direktur Australian Research Council’s Special Centre for Research on Politics and Society in Contemporary Asia.

Emoticons0051

JAKARTA kontan. Kado yang ditunggu-tunggu pemerintah akhirnya tiba. Selasa (28/6), dalam rapat paripuna, Komisi XI DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak menjadi Undang-Undang (UU).

Artinya, pemerintah kini punya payung hukum untuk memberi pengampunan bagi orang yang selama ini tidak membayar pajak sesuai dengan harta yang dimilikinya. Tentu, pengampunan ini enggak cuma-cuma. Ada konsekuensi berupa tarif tebusan.

Nah, negara punya kans besar untuk mengantongi tambahan pendapatan dari tarif tebusan yang akan dibayarkan. Jika tak ada aral melintang, kebijakan penghapusan pajak alias tax amnesty mulai berlaku Juli 2016.

Ini tentu kabar baik bagi pemerintah. Sebab, dalam APBN-P 2016, penerimaan negara dipatok sebesar Rp 1.786,2 triliun. Sumbangan terbesar diharapkan dari penerimaan pajak yaitu Rp 1.347,78 triliun. Dari target tersebut, pemerintah mengadang-gadang tambahan penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun.

Mau tak mau, pemerintah harus kerja keras menguber dana dari pengampunan pajak. Ini supaya tak terjadi shortfall atau kekurangan pendapatan.

Yang jelas, hingga akhir Mei 2016, realisasi pendapatan negara masih sekitar Rp 496,6 triliun. Angka tersebut baru mencapai 27,80% dari target pendapatan yang dipatok dalam APBN-P 2016. Sementara, sumbangan dari penerimaan pajak baru Rp 364,1 triliun, atau 27,01% dari target.

Toh, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini, potensi penerimaan pajak cukup terbuka lebar. Alasannya, masa berlaku kebijakan pengampunan pajak diperpanjang menjadi sembilan bulan (Juli 2016-Maret 2017), dari rancangan awal hanya enam bulan. Bahkan, dia yakin, penerimaan bisa melebihi Rp 165 triliun. Tambahan tersebut berasal dari tiga bulan terakhir periode pengampunan pajak, atau Januari-Maret 2017.

Pemerintah tentu punya dasar perhitungan. Target itu berdasarkan adanya potensi Wajib Pajak (WP) yang melakukan deklarasi di luar negeri senilai Rp 3.500 triliun-Rp 4.000 triliun. Dengan asumsi rata-rata tarif uang tebusan sebesar 4% saja, ada potensi penerimaan pajak sebesar Rp 160 triliun.

Ditambah potensi deklarasi dan repatriasi aset di luar negeri sebesar Rp 1.000 triliun. Jika dikalikan dengan asumsi rata-rata tarif 2%, potensi penerimaan pajak sebesar Rp 20 triliun. “Namun, yang kita masukan ke dalam target penerimaan pajak dalam APBN sebesar Rp 165 triliun,” ujar Bambang.

Bambang mengklaim, potensi penerimaan pajak itu didasarkan pada data intelijen yang dimiliki mengenai WP yang selama ini menyimpan aset di luar negeri. Salah satunya, data wajib pajak di negara surga pajak alias tax heaven yang jumlahnya mencapai 6.519 warga negara indonesia (WNI).

Bidikan tax amnesty

Sebelum menimbang lebih jauh keefektifan pengampunan pajak dalam mengamankan postur anggaran, mari kita cermati terlebih dulu poin-poin penting dalam UU Pengampunan Pajak.

1. Subjek pengampunan pajak  
Setiap wajib pajak (WP OP dan WP Badan) berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan melalui pengungkapan harta yang dimiliki dalam Surat Pernyataan. Pengecualian bagi WP yang sedang tahap penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21), sedang proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.

2. Objek pengampunan pajak
Pengampunan pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Adapun, kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah (PPnBM)

3. Tarif uang tebusan  
a.  Tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah RI atau harta yang berada di luar wilayah RI yang dialihkan ke dalam wilayah RI.
●   2% untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak UU mulai berlaku.
●   3% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.
●   5% untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

b. Tarif uang tebusan atas harta yang ada di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan ke RI alias deklarasi harta di luar negeri.
●  4% untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga.
●  6% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.
●  10% untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

c. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak UMKM yang peredaran usahanya sampai Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir.
●  0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar.
●  2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar.

4. Dasar penghitungan uang tebusan
Dasar penghitungan uang tebusan berdasarkan nilai harta bersih yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yang terakhir. Nilai harta bersih didefinisikan sebagai nilai harta yang belum dilaporkan dikurangi utang.

Utang yang bisa jadi pengurang nilai harta adalah pokok utang yang berkaitan langsung dengan harta yang belum diungkapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Batas utang yang dapat dijadikan pengurang yaitu maksimal 75% dari nilai harta yang belum dilaporkan untuk WP Badan, dan maksimal 50% untuk WP OP.

5. Kewajiban investasi
Pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang khusus ditunjuk oleh menteri. Harta yang dialihkan, diinvestasikan paling lambat 31 Des 2016 bagi yang menyatakan pada periode I atau II. Atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi pengajuan di periode III.

Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan dalam NKRI, tidak boleh mengalihkannya ke luar NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Keterangan.

Jika WP tidak memenuhi ketentuan mengenai pengalihan harta, maka terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pajak Tahun Pajak 2016, serta dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan aturan di bidang perpajakan. Uang tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

6. Instrumen investasi
Dana repatriasi dapat diinvestasikan dalam beberapa instrumen berikut: Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, dan obligasi bank swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah, serta bentuk investasi lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sanksi bagi harta yang kurang diungkap

Pemerintah tidak hawatir jika ada Wajib Pajak yang melaporkan asetnya lebih rendah dari yang seharusnya. Pasalnya, dalam UU Pengampunan Pajak, pemerintah sudah mengantisipasi dengan ancaman sanksi yang lebih besar jika di kemudian hari diketahui nilai aset yang diajukan tidak sesuai.

Menteri Keuangan Bambang Brojdjonegoro mengatakan, pihaknya akan menjatuhkan denda sebesar 200% dari selisih nilai aset. Selain dikenai denda, atas aset tersebut, WP harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan tarif normal.

Menurut Bambang, setelah pelaksanaan tax amnesty selesai, pemerintah akan menghitung kembali semua aset yang telah dilaporkan. “Sembilan bulan kita terima saja, setelah itu kita kenakan penalti,” ujar Bambang, Rabu (29/6).

Memang, peluang memanipulasi data itu sangat terbuka. Apalagi, fasilitas yang ditawarkan pemerintah melalui kebijakan tax amnesty cukup menggiurkan. Selain dibebaskan membayar denda atas pajak yang belum dilaporkan dalam SPT, pemerintah juga memberikan tarif uang tebusan yang jauh lebih rendah dari tarif PPh yang diatur. Apalagi, jika aset yang dilaporkan itu disertai dengan pengalihan aset dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi).

Itu sebabnya, Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan,  kebijakan ini berpotensi menjadi moral hazard. “Karena tarif tebusan dihitung dari harta bersih setelah dikurangi utang, bisa jadi seolah-olah ada utang dan dibesarkan. Oleh karena itu pengawasan kebijakan ini harus betul-betul baik,” katanya.

Daya tarik ikut pengampunan pajak

Pengampunan pajak bisa jadi kesempatan bagi WP untuk bersih-bersih sebelum pemerintah nantinya bisa mendeteksi setiap harta yang ditempatkan di sejumlah negara lain.

Soalnya, mulai 2018, Indonesia akan mengikuti kerjasama pertukaran data pajak dan transaksi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) antar negara-negara G-20. Bahkan, Indonesia dan Amerika Serikat sudah akan memulai pertukaran data pajak pada September 2017.

“Kekhawatiran kalau nantinya data aset bisa diakses mungkin jadi salah satu faktor yang mendorong orang ikut pengampunan pajak. Apalagi tarif tebusan yang dipatok cukup reasonable untuk melakukan repatriasi atau deklarasi aset,” kata David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia (BCA), Rabu (29/6).

Bisa dibilang kebijakan pengampunan pajak memang menjadi fasilitas bagi WP untuk membersihkan asetnya, yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT. Apalagi, pemerintah tidak akan mempermasalahkan asal-usul aset tersebut termasuk jika didapat dari tindak kejahatan seperti pidana atau lainnya.

Pemerintah juga akan melindung semua data yang diterima pemerintah terkait permohonan pengampunan pajak itu dari masalah hukum. Artinya, semua data tersebut tidak bisa dijadikan dasar dari semua proses hukum, baik penyelidikan atau penyidikan.

Target tinggi, masih ada risiko fiskal

Dengan sejumlah “keringanan” yang dijanjikan bagi WP dan pilihan instrumen investasi yang cukup bervariasi, apakah pengampunan pajak bakal efektif menutup lubang anggaran?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, tarif tebusan yang dikutip cukup ideal, termasuk tarif tebusan bagi pelaku UMKM. Meski demikian, ia memperkirakan, pemerintah hanya akan mengantongi penerimaan maksimal Rp 80 triliun. “Untuk deklarasi, terbanyak mungkin dari dalam negeri. Tapi repatriasi, kami tidak tahu persis. Tidak bisa diduga,” kata Hariyadi, Senin (27/6).

Ekonom juga menilai target perolehan dari tax amnesty masih terlalu tinggi. Ekonom BCA David Sumual mengatakan, terdapat spread yang sangat lebar antara target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 165 triliun dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang hanya Rp 53 triliun.

“Basis data yang dimiliki pemerintah juga belum kuat. Apalagi, sebenarnya sebagian dana sudah ada di dalam negeri. Bentuknya mungkin berupa deposito yang dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit,” ungkapnya.

Menurut David, patokan target yang terlalu tinggi bakal berpengaruh pada ekspektasi pasar yang tinggi pula. Sehingga, jika target tidak tercapai, akan berimbas pada confidence pelaku pasar. Apalagi, masih ada ancaman rendahnya harga komoditas, perlambatan perdagangan dunia dan likuiditas seret pasca Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). “Seharusnya target fiskal masih bisa dibikin lebih konservatif. Yang penting itu bagaimana memanage ekspektasi pasar,” ucapnya.

Seperti diketahui, dalam APBN-P 2016, pemerintah mematok target pendapatan Rp 1.786,2 triliun, dengan porsi penerimaan pajak sebesar Rp 1.347,78 triliun. Rinciannya: porsi dari PPh sebesar Rp 855,84 triliun, PPN Rp 474,23 triliun, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 17,71 triliun. Sementara, target belanja negara mencapai Rp 2.082,95 triliun.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih menyebut, meski pemerintah sudah memasukkan target perolehan dari tax amnesty dalam APBN-P 2016, namun patokan fiskal belum realistis dengan kondisi ekonomi saat ini.

Menurutnya, potensi shortfall masih cukup besar. Selain target pengampunan pajak ketinggian, masih ada efek Brexit yang mengancam pemulihan ekonomi global. Jika berkepanjangan, ekonomi dunia bisa meriang, khususnya negara mitra dagang Indonesia. Efeknya, target penerimaan pajak bisa tambah loyo. Pemerintah juga sulit menggantungkan penerimaan dari ekspor komoditas.

Dus, jika penerimaan pajak terganggu, imbasnya belanja pemerintah harus dipangkas jika tidak mau defisit anggaran melebar. Dalam APBN-P 2016, pemerintah mematok target defisit anggaran sebesar 2,35% terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB).

Hanya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin anggaran kali ini lebih realistis. Selain mendorong kebijakan tax amnesty, supaya penerimaan pajak tercapai, pemerintah menurutnya akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Pemerintah juga akan membenahi sistem administrasi dan teknologi informasi perpajakan.

Selain itu, katanya, perubahan asumsi rata-rata harga minyak dalam negeri atauIndonesia Crude Price (ICP) yang kini jadi US$ 40 per barel, dan peningkatan target lifting minyak diyakini bisa membuat penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp 57 triliun.

Faktanya, selama lima bulan pertama di tahun ini, rata-rata harga ICP masih di level US$ 34,5 per barel. Sementara, realisasi lifting minyak pada Mei 2016 sekitar 807 barel, atau di bawah target APBN-P sebesar 820 barel per hari.

Nah, sanggupkah pemerintah memanfaatkan pengampunan pajak untuk amankan anggaran? Kita tunggu saja.

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA ID– Deputi Bidang Statisitik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan kenaikan laju inflasi yang moderat pada Juni menjadi sebesar 0,66% mencerminkan konsumsi masyarakat telah pulih dan cenderung akan meningkat pada sisa tahun.

Sasmito mengatakan kenaikan konsumsi masyarakat terlihat dari kenaikan laju inflasi pada seluruh kelompok pengeluaran.Hal itu juga ditopang meningkatnya keyakinan masyarakat, dan upaya mitigasi dari pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang.

“Masyarakat tidak khawatir meningkatkan konsumsi karena harga barang relatif stabil, jika ada kenaikan tidak tajam,” ujar Sasmito di Jakarta, Jumat, seperti dilansir Antara.

Sasmito menyebut kenaikan inflasi pada Juni dibanding Mei 2016, dan juga periode sama pada 2014 dan 2015 merupakan kenaikan yang moderat, dalam artian menujukkan peningkatan namun tidak terlalu tinggi.

“Jika sampai 1%, tidak baik. Namun, inflasi ini, memperlihatkan rata-rata kenaikan harga mampu dihadapi oleh masyarakat,” ujar dia.

Jika dibandingkan dengan inflasi Juni pada dua tahun terakhir, Sasmito mengakui inflasi Juni 2016 merupakan yang tertinggi. Inflasi Juni pada 2014 sebesar 0,43% dan inflasi Juni 2015 sebesar 0,54%.

Namun, Sasmito menganggap kenaikan inflasi pada Juni 2016 ini lebih karena sebagian besar momentum Ramadhan yang berada pada Juni. Sedangkan, pada Juni 2014 dan 2015, momentum Ramadhan tersebar merata antara Juni dan Juli 2016.

Dampak dari inflasi Juni 2016 ini, kata Sasmito akan berlanjut pada Juli nanti, ketika tren konsumsi tinggi pada Idul Fitri dan musim liburan.

Namun, menurutnya, meskipun ada kenaikan, inflasi Juli 2016 tidak akan menyentuh 1 persen asalkan pemerintah mampu menjaga stabilitas harga.

Sasmito memandang laju inflasi hingga akhir tahun masih akan terkendali dan berada dalam rentang proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia di rentang 3-5%.

Adapun, dengan inflasi Juni 0,66%, maka inflasi tahun kalender Januari-Juni 2016 sebesar 1,06% dan laju inflasi dari tahun ke tahun (year on year/yoy) mencapai 3,45%.

Tekanan berkurang

Disinggung mengenai tekanan inflasi pada sisa tahun 2016, Sasmito menilai, tekanan akan berkurang. Dia menganggap musim kemarau basah atau fenomena La Nina, sebaiknya dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong petani agar meningkatkan produksi.

“Yang asalnya kemarau sekarang jadi hujan, seharusnya musim panen April kemarin bisa berlanjut terus hingga menyambung nanti ke September,” ujar dia.

Hal tersebut, menurut dia, dapat mengurangi tekanan dari kelompok harga bahan makanan bergejolak (volatile food). Di sisi lain, tekanan dari harga barang yang diatur pemerintah (administered prices) sudah dapat diantisipasi hingga akhir tahun.

Dengan inflasi yang terjaga, kata dia, konsumsi masyarakat juga akan pulih dan pada akhirnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. (gor)

 big-dancing-banana-smiley-emoticon

Merdeka.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang pesawat rute domestik per Mei 2016 sebanyak 6,9 juta orang atau naik 12,05 persen dibanding April 2016. Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) juga naik 4,61 persen menjadi 1,2 juta orang.

Kepala BPS Suryamin mengatakan selama Januari-Mei 2016 jumlah penumpang domestik mencapai 31,5 juta orang atau naik 18,04 persen. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Kenaikan jumlah penumpang angkutan udara domestik tertinggi sepanjang sejarah, artinya naik terus dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun,” ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/7).

Sedangkan, jumlah penumpang internasional mencapai 5,9 juta orang atau naik 6,15 persen dibanding periode yang sama 2015. “Penerbangan di bulan Mei karena ada musim long weekend mendorong penerbangan jumlah penumpang domestik, mudah-mudahan naik terus,” tuturnya.

Pada Juni ini, lanjut Suryamin, kenaikan tertinggi akan terjadi pada angkutan darat seiring masuknya musim mudik. “Juni akan besar kemungkinan di angkutan darat terutama angkutan pribadi, mengimbangi kendaraan umum sudah full kapasitas,” katanya.

Suryamin melanjutkan jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang diberangkatkan pada Mei 2016 tercatat 1,2 juta orang atau naik 10,35 persen dibanding April 2016. Jumlah barang yang diangkut naik 4,04 persen menjadi 21,7 juta ton.

Selama Januari – Mei 2016 jumlah penumpang mencapai 6,1 juta orang atau naik 10,14 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2015 dan jumlah barang yang diangkut naik 10,91 persen atau mencapai 102,7 juta ton.

Kemudian jumlah penumpang kereta yang berangkat pada Mei 2016 sebanyak 30,7 juta atau naik 7,98 persen dibanding April 2016. Berbeda dengan jumlah penumpang, jumlah barang yang diangkut kereta api turun 6,94 persen menjadi 2,7 juta ton.

Selama Januari – Mei 2016 jumlah penumpang mencapai 142,6 juta orang atau naik 10,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2015. Hal yang sama untuk jumlah barang yang barang yang diangkut kereta api naik 11,68 persen menjadi 13,9 juta ton.

[bim]
gifi

 

Bisnis.com, JAKARTA-Penumpang domestik moda transportasi udara sepanjang Mei 2016 mengalami kenaikan 12,05% dibandingkan bulan sebelumnya dari 6,1 juta orang menjadi 6,9 juta orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan angka penumpang pesawat 6,9 juta orang merupakan tertinggi sepanjang sejarah. Adapun kenaikan jumlah penumpang internasional pada Mei mencapai 4,61% dari 1,17 juta orang menjadi 1,22 juta orang.

“Padahal harga pesawat mahal,” katanya dalam pengumuman berita resmi statistik di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi kapal sepanjang Mei 2016 juga meningkat 10,35% dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta. Dari sisi jumlah barang yang diangkut dengan kapal barang meningkat 4,04% dari 20,8 juta ton menjadi 21,7 juta ton.

Pada angkutan kereta api, jumlah penumpang sepanjang Mei 2016 naik 7,98% dibandingkan bulan sebelumnya dari 28,4 juta menjadi 30,7 juta. Namun barang yang diangkut menggunakan kereta api pada periode yang sama mengalami penurunan 6,94% dari 2,9 juta ton menjadi 2,7 juta ton.

“Jadi lebih banyak orang yang memakai kereta dibandingkan pengiriman barang. Mungkin karena sekarang kereta api mulai nyaman,” jelasnya.

long jump icon

JAKARTA kontan. Bank Indonesia (BI) yakin implementasi Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty akan mendongkrak ekonomi Indonesia pada tahun depan. Bahkan otoritas moneter ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mendatang mencapai 5,5%, naik dari 2016 yang diperkirakan mencapai 5,2%-5,3%.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penerimaan pajak dari tax amnesty bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan mengurangi inflasi. Di sisi lain, dana repatriasi akan menyebabkan penguatan rupiah dan likuiditas berlimpah, sehingga dapat mendorong investasi swasta dan pertumbuhan kredit.

Hal itu melengkapi stimulus moneter yang telah dilakukan bank sentral sebelumnya. Sebab, bank sentral telah melonggarkan kebijakan moneter melalui pemangkasan BI rate dan penurunan suku bunga BI, termasuk kenaikanLoan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV) kredit pemilikan rumah.

Menurut Perry, dampak tax amnesty terhadap ekonomi dalam negeri baru banyak terasa tahun depan. BI memperkirakan ada tambahan 30 basis poin (bps)-40 bps pada pertumbuhan ekonomi dari perkiraan BI sebelumnya sebesar 5,3%.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan melebihi 5,5%. “Akan tetapi lagi-lagi itu harus kita lihat dananya yang masuk berapa, terus bagaimana diputarkan di sektor riil dan tergantung juga nanti bagaimana sektor riil melihat,” kata Perry, Rabu (29/6).

Tahun ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2%. Perry bilang, pertumbuhan ekonomi 2016 paling tinggi terjadi di kuartal keempat sebesar 5,3%. Hal itu didorong oleh dana tax amnesty yang mulai masuk di kuartal terakhir tahun ini.

Dengan tax amnesty, BI memperkirakan pertumbuhan kredit tahun depan bisa mencapai 16%-17%. Sedangkan pertumbuhan kredit tahun ini diperkirakan mencapai 12%.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, dana-dana yang masuk dari kebijakan tax amnesty akan menumpuk di akhir bulan pada periode tiga bulan pertama. Namun, Bambang belum bisa memperkirakan besaran dana tersebut.

“Orang biasanya bayar di batas akhir. Periode tiga bulan pertama, biasanya paling besar karena tarif paling rendah. September kemungkinan menumpuk,” katanya.

 rose KECIL

Jakarta, June 28, 2016 (AFP)
Indonesia’s parliament on Tuesday passed a tax amnesty bill in a bid to give Southeast Asia’s top economy a multi-billion-dollar boost, defying criticism the move will let evaders off the hook.

The government believes the amnesty can bring in 165 trillion rupiah ($12.4 billion) of additional revenue this year by offering low rates to those who come forward to declare untaxed wealth.

Wealthy Indonesians have long chosen to stash billions of dollars abroad, particularly in neighbouring city-state Singapore, to keep it out of reach of the taxman.

All but one of the 10 political parties in the legislature backed the controversial measure, which has been repeatedly delayed due to months of wrangling between lawmakers.

“With this tax amnesty law, we hope to attract overseas capital belonging to Indonesians,” Finance Minister Bambang Brodjonegoro told parliament after the bill passed.

Repatriated capital would “enter Indonesia’s financial system and boost economic growth”, he added.

President Joko Widodo is desperate for extra money to fund infrastructure projects as investment falls due to a slowing global economy, and the government believes improving its historically poor tax revenues will help.

Only 30 million Indonesians are registered taxpayers out of 90 million registered workers, and the country collects less tax as a proportion of GDP than many countries in Southeast Asia.

But the bill has faced criticism from political parties and among the public who believe it means people who have evaded tax will go unpunished, and that it is unfair to those who have honestly paid their taxes.

“The tax amnesty bill is extraordinarily offensive to our sense of justice — it turns criminals into good guys,” lawmaker Yandri Susanto of National Mandate Party told parliament.

His party eventually backed the bill. The Prosperous Justice Party, an Islamist party, was the only one in parliament that did not support the measure.

People who come forward with their untaxed wealth at home and abroad will be offered a rate of between two percent and 10 percent, far below the 30 percent top income tax rate for individuals.

Under the amnesty, those wishing to declare their untaxed wealth will have until March 2017 to do so. An individual can get better rates by reporting earlier, and by agreeing to send their money back to Indonesia.

new chin year 02

JAKARTA kontan. Receiving their holiday bonus during a major sale seems like a perfect recipe to lead thousands of Jakartans to pack out shopping centers and malls.

Shopping centers and malls were two to three times more crowded than on regular weekends after most workers and civil servants received their holiday bonus, locally known as THR.

The traffic that usually eases as the night deepens became crazier as people opted to spend their THR shopping at the Midnight Sale program to find the best deals and discounts on branded items for themselves or loved ones to wear during Idul Fitri.

Take Irma Puspitayani and her husband, who willingly traveled all the way from Cibubur, East Jakarta, for midnight shopping at Grand Indonesia mall in Central Jakarta.

Irma, who wanted to buy watches, waited in a long queue as the outlet applied an open-close visit system in the face of overwhelming crowds.

Her sacrifice, however, paid off after she got a major discount on two watches.

“I got 70 percent off!” she said enthusiastically.

She paid only Rp 1.7 million (US$127.50) for the two watches, she said, down from their original price of Rp 5 million.

Irma said she did not actually have a fixed list what to buy. “I only browse and see whether the prices and the items are worth the buy,” she said.

She said she was glad she had visited the mall during the Midnight Sale. “The Urban Icon rarely gives discounts,” she said, that being the outlet she visited.

Unlike Irma, 29-year-old Feni Fitriani, who went shopping with her colleagues, was a bit disappointed, as she could not find satisfying deals for the items she wanted.

“The products that I wanted were still expensive after discounting,” she said, adding that she was hoping to get clothes and shoes for her and her husband for Idul Fitri.

Feni said besides the discounts being only around 10 to 30 percent on the items she wanted, the crowds also discouraged her. “The queue to try the clothes, for example, was crazy. It could take 15 minutes to finally get a changing room,” she said.

Feni, who had just received her THR, said she eventually only bought a few garments for her husband at 50 percent off.

“I did not buy anything for me. However, it was fun to shop until midnight,” she said.

Feni said the traffic was also bad. “I took the Transjakarta to get here as the lane was clear enough. However, it was hard to get a taxi when I tried to leave the mall and the road was also congested,” she said.

Separately, Ellen Hidayat, chairwoman of the Indonesian Shopping Center Association (APPBI)’s Jakarta chapter, said the Midnight Sale was one of the most popular programs during the annual Jakarta Great Sale (JGS) from June 3 to July 17, held in celebration of the anniversary of the city.

Ellen said 24 shopping malls and centers were participating in the program. “Most of them hold midnight sales this weekend but some others will be next weekend,” she said.

The chairwoman said the Midnight Sale this year was held at the best time as shoppers had just received their holiday allowances and it was during the fasting month.

She said the visitors usually began packing into the malls two hours before breaking the fast while the midnight sales started at 8 p.m. “That is why the malls look crowded,”she said.

The APPBI aims to reap around Rp 15.74 trillion in transaction value this year, an increase of 8 percent from last year’s Rp 14.57 trillion.

Grand Indonesia public relations assistant manager Dinia Widodo said the company was optimistic that the number of visits during this year’s Midnight Sale would increase 20 percent from last year’s 215,634.

“Ahead of Idul Fitri is the high season for retailers. During the Midnight Sale, which was on Friday and Saturday nights, all employees were on standby to serve customers till midnight,” she said. (Corry Elyda)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA sindonews – Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen. Penurunan proyeksi tersebut dinilai akan berdampak pada proses pemulihan perlambatan ekonomi nasional.

Pasalnya, perlambatan ekonomi global diperkirakan membuat investasi yang masuk menjadi semakin terbatas. Padahal, investasi diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, di samping konsumsi masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez mengatakan, pihaknya mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia tahun ini sebesar 5,1 persen. Meski begitu, proyeksi itu bukannya tanpa halangan.

”Ekonomi dunia yang kurang cemerlang dapat membatasi investasi yang diperlukan dan keberlanjutan reformasi akan membantu Indonesia mendorong kepercayaan investor,” katanya melalui keterangan tertulis.

Chavez mengatakan, investasi swasta menjadi krusial bagi laju PDB Indonesia pada tahun ini. Pasalnya, target penerimaan negara yang bergantung pada pajak saat ini terancam tidak tercapai dan berpotensi mengganggu rencana Pemerintah Indonesia menggenjot belanja modal untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

”Pertumbuhan belanja sektor swasta tetap tangguh di 5 persen secara tahunan. Namun, perkembangan investasi masih tetap melambat akibat menurunnya belanja pemerintah, berdampak kepada tumbuhnya PDB Indonesia sebesar 4,9 persen secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2016,” tuturnya.

Namun, Chavez tetap optimistis bahwa realisasi belanja pemerintah bisa mencapai 90 persen sesuai yang ditargetkan di awal tahun oleh pemerintah. Dia menyebut, paket reformasi kebijakan yang digulirkan pemerintah sejak September 2015 menjadi kunci mendorong investasi swasta di tengah ancaman terbatasnya belanja pemerintah.

”Kelanjutan reformasi kebijakan dapat membantu mengatasi dampak melambatnya permintaan dan gejolak pasar keuangan dunia. Namun, belum dapat dipastikan apakah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan masih banyak sektor yang tetap tertutup atau sebagian tertutup untuk investor asing,” terang Chavez.

Ekonom Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan, perlambatan ekonomi global juga masih akan menekan kinerja ekspor. Situasi ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperluas sektor manufaktur dan jasa.

”Peran Indonesia dalam sektor manufaktur dunia tidak banyak berubah dalam 15 tahun terakhir, berkembang rata-rata hanya di kisaran 0,6 persen. Ini adalah kesempatan besar untuk terus melaksanakan reformasi yang dapat memperkuat daya saing sektor manufaktur dan jasa, khususnya pariwisata,” kata dia.

Selain itu, Ndiame juga mengatakan, pemerintah perlu mendorong penguatan teknologi dan kapasitas terkait industri. Kemitraan yang kuat dengan sektor swasta juga penting untuk meremajakan industri di bidang teknologi.

”Saat ini ekspor manufaktur Indonesia didominasi oleh produk teknologi rendah, peleburan materi (blending) dan perakit. Akibatnya, Indonesia rentan terhadap perpindahan lokasi perusahaan-perusahaan multi-nasional,” pungkasnya.

Sengketa Investasi

Di bagian lain, pemerintah terus berupaya memberikan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menyusun aturan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dan investor untuk memperkuat kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

”Kita perlu aturan ini untuk kepastian hukum yang diperlukan. Ini urusan keadilan sebenarnya, baik bagi pemerintah maupun penanam modal,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta kemarin.

Darmin menjelaskan, aturan itu rencananya berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 25/ 2007 tentang Penanaman Modal. PP ini akan mengatur penyelesaian sengketa dalam investasi, baik bagi investor dalam negeri maupun dari luar negeri.

Langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa investasi adalah melalui arbitrase dalam negeri bagi investor dalam negeri, atau arbitrase luar negeri bagi investor asing.

Namun, sebelum investor membawa masalah ini ke arbitrase, perlu adanya persetujuan dari pemerintah terlebih dahulu. Selain itu, penyelesaian sengketa penanaman modal nantinya dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute settlement) atau melalui lembaga peradilan.

Namun Darmin berharap, penyelesaian sengketa diutamakan melalui mekanisme musyawarah mufakat melalui konsultasi dan negosiasi serta dibatasi dalam jangka waktu tertentu. ”Harus jelas dan ada batas waktunya sehingga ada kepastian bagi investor,” tegas Darmin.

(dni)

 rose KECIL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Dunia menyatakan, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang diprediksi mencapai 5,1 persen di 2016.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chavesmenilai, Pemerintah RI cukup hati-hati dalam menjalankan kebijakan sektor keuangannya.

Selain itu dia juga melihat ada peningkatan investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan reformasi kebijakan memperkuat iklim investasi. Hal ini cukup menolong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Konsumsi belanja masyarakat Indonesia juga menyumbang peranan penting dari pertumbuhan tersebut.

“Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah diproyekiskan akan menopang pertumbuhan Indonesia di 2016,” ujar Rodrigo di kantor Kementerian Perdagangan, Senin (20/6/2016).

Sejumlah reformasi keijakan telah diumumkan sejak September 2015, khususnya di sektor perdagangan dan investasi. Tetapi Rodrigo belum mengetahui apakah kebijakan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, dan apakah banyak sektor tetap tertutup atau sebagian tertutup untuk investor asing.

“Ekonomi dunia yang kurang cemerlang dapat membatasi investasi yang diperlukan dan keberlanjutan reformasi akan membantu Indonesia mendorong kepercayaan investor,” ungkap Rodrigo.

Rodrigo menambahkan, Indonesia perlu meningkatkan investasi swasta, mengingat tekanan pada pendapatan pemerintah dapat membatasi rencana investasi pemerintah.

 butterfly

INILAHCOM, Jakarta – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2015 naik tipis menjadi 69,55%. Angka ini melampaui target APBN-P 2015 sebesar 69,4%.

Perkembangan ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin kepada wartawan di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (15/6/2016).Di mana, IPM 2015 sedikit 0,65% ketimbang IPM 2014 yang mencapai 68,9%. “Capaian IPM 2015 berhasil melampaui target APBN 2015 yaitu 69,4 persen,” papar Suryamin.

IPM dibentuk atas tiga komponen yaitu umur panjang dan hidup sehat (digambarkan oleh Angka harapan hidup saat lahir/AHH), pengetahuan (diukur melalui rata-rata lama sekolah/RLS dan harapan lama sekolah/HLS) serta standar hidup layak (dari pengeluaran perkapita).

Pada tahun 2015, AHH penduduk Indonesia meningkat 0,19 tahun yang artinya, kata Suryamin, bayi Indonesia yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga 70,78 tahun.

Data ini menunjukkan harapan hidup manusia Indonesia terus bertambah, setidaknya sejak tahun 2010, di mana ketika itu umur maksimal orang Indonesia rata-rata 69,81 tahun.

Sementara RLS pada tahun 2015 meningkat 0,11 tahun dari tahun sebelumnya, menjadi 7,84 tahun, untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Pengeluaran perkapita Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp10,15 juta, meningkat Rp247 ribu dari tahun 2014.

Adapun kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2014–2015 adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai 1,37 persen, Jawa Timur 1,19 persen dan Sulawesi Barat 1,16 persen. Laju pertumbuhan IPM 2014–2015 terendah adalah kalimantan Timur dengan nilai 0,47 persen, Maluku 0,46 persen dan Kalimantan Utara 0,17 persen.

Pada tahun 2015, IPM dengan katgori tinggi (rentang indeks 70–80) berada di delapan provinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Provinsi Papua adalah wilayah Indonesia dengan IPM berkategori rendah (< 60). Namun ada provinsi dengan IPM sangat tertinggi (> 80). Kesenjangan IPM terbesar pada tahun 2015 juga berada di Provinsi Papua, di mana IPM terendah terdapat di Kabupaten Nduga dengan 25,47 dan tertinggi di Kpta Jayapura dengan IPM 78,05. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2303479/bps-ipm-2015-berhasil-lampaui-apbn#sthash.s7Epi143.dpuf

dollar small

TANGERANG sindonews – PT Angkasa Pura II (Persero) dalam waktu dekat bakal meresmikan pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terminal baru ini digadang-gadang bakal menyaingi Bandara Internasional Changi, Singapura.

Rencananya, AP II bakal mengoperasikan Terminal 3 Ultimate ini pada 20 Juni 2016. Terminal berukuran 422.804 meter persegi ini murni dirancang oleh arsitek asal Indonesia‎, dengan sentuhan budaya Indonesia. Nantinya, akan ada patung Garuda setinggi 18 meter karya seniman I Nyoman Nuarta, yang akan diletakkan di area depan untuk menyambut para wisatawan.

Sebelum resmi dioperasikan, tim Sindonews berkesempatan mengunjungi terminal yang menggunakan teknologi Intelligence Building Management System (IBMS) tersebut. Dari pantauan di lokasi, sejumlah pekerja masih tampak bekerja menyelesaikan konstruksi terminal tersebut.

Namun, beberapa perabot seperti mesin x-ray dan sofa ‎warna-warni telah diletakkan di beberapa spot. Tak hanya itu, counter check-in dengan ornamen batik juga telah disiapkan di beberapa sisi.

Bandara dengan total investasi sekitar Rp7 triliun ini menggunakan desain dengan banyak kaca, sehingga membuatnya terlihat lebih modern dan lebih luas. Ruang tunggu keberangkatan pun dihiasi dengan sofa warna-warni sehingga membuatnya tampak lebih berkelas.

Nantinya, berbagai fasilitas juga akan disiapkan di Terminal 3 Ultimate, di antaranya ‎dua jalur untuk pengantar dan penjemput penumpang, gedung parkir berkapasitas ribuan kendaraan, sarana transportasi antarterminal (people mover), dan penanganan bagasi otomatis (baggage handling system).

Terminal ini menggunakan sistem fully IBMS, yang mengatur agar terminal ini menjadi bangunan yang mengusung konsep eco green, seperti mengatur pengeluaran air, penggunaan listrik, dan sebagainya. Tak hanya itu, terminal 3 Ultimate juga dilengkapi dengan airport security system (ASS) yang berfungsi layaknya intelijen untuk mendeteksi wajah penumpang dan pengunjung bandara, yang masuk dalam daftar pihak berwajib.

Semakin canggih lagi, terminal ini juga difasilitasi rain water system guna memanfaatkan air hujan sebagai air bersih, serta recycle water system dimana teknologi ini mampu mengolah air toilet untuk kembali menjadi air toilet, sehingga dapat menghemat penggunaan air.

(ven)

 gifi

Jakarta berita1 – Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan jajaran menteri Kabinet Kerja berhati-hati menyikapi perekonomian global yang tidak menentu saat ini. Tahun ini, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada posisi 5,1 persen.

Luhut mengatakan, perekonomian negara-negara maju seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat (AS), Jepang, dan negara-negara Eropa terguncang.

“Ini sekarang di seluruh dunai ekonomi tambah parah. Ekonomi di Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, semuanya parah,” kata Luhut di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/6).

Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi global tahun ini sebesar 2,4 persen dari sebelumnya 2,9 persen. Penurunan itu akibat merosotnya harga komoditas dan permintaan negara-negara maju yang berujung pada pelemahan perdagangan serta aliran modal.

new chin year dragon 01

Sementara itu, pertumbuhan Tiongkok diperkirakan 6,7 persen dan India stabil di angka 7,6 persen. Perlambatan ekonomi Tiongkok pada kuartal pertama tahun ini, dipicu menurunnya pendapatan dan meningkatnya utang.

Luhut mengatakan, ekonomi nasional bakal terdampak kondisi global yang menggelisahkan.

“Bagaimana pun kita tidak bisa pungkiri kondisi itu akan berdampak bagi Indonesia. Tapi, kita sekarang masih cukup bagus keadaannya, tapi kita harus berhati-hati mengelolanya,” kata dia.

 

Novy Lumanauw/PCN

Investor Daily

 Emoticons0051

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks manufaktur Indonesia terkoreksi pada Mei 2016, menyusul stagnasi output pada periode tersebut.

Indeks manufaktur atau Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) Manufaktur Indonesia dari Nikkei bertahan di atas titik krusial 50,0 di bulan Mei.

Angka itu turun sedikit dari 50,9 di bulan April ke 50,6, akan tetapi indeks mengarah pada perbaikan marjinal kondisi bisnis secara keseluruhan.

Pollyanna De Lima, ekonom Markit sebagai penyusun survei, mengatakan stagnasi output di bulan Mei adalah berita yang tidak diharapkan, mengingat bahwa pelaku manufaktur baru saja menyaksikan akhir dari periode berkepanjangan – 17 bulan – penurunan dalam produksi.

“Total permintaan baru naik pada kisaran lemah daripada bulan April, sementara permintaan eksternal terus menurun,” ujarnya melalui rilis resmi, Rabu (1/6/2016).

Akan tetapi, tambahnya, pandangan ke depan masih menggembirakan karena perusahaan terus mempekerjakan tenaga tambahan dan menaikkan aktivitas pembelian mereka ke titik tertinggi sejak bulan Juli 2014, dengan memperkirakan bahwa kenaikan permintaan akan terjadi.

rose KECIL

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak khawatir penilaian lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) yang belum memberikan peringkat investment grade kepada Indonesia, melainkan hanya positive outlook.

Sebagaimana diketahui S&P mengumumkan peringkat utang Indonesia masih di level BB+ untuk surat utang jangka panjang dan B untuk surat utang jangka pendek.

Darmin menegaskan, pihaknya tidak khawatir penilaian dari S&P akan menurunkan minat investasi asing.

“Ya mestinya sih tidak (berpengaruh). Soal penilaian kan satu hal. Tapi ekonominya bagaimana, kan orang bisa membaca,” kata Darmin ditemui di kantornya, Rabu malam (1/6/2016).

Bahkan Darmin tak khawatir, ketika dikonfirmasi negara-negara calon investor yang tidak familiar dengan Indonesia hanya melihat penilaian dari lembaga pemeringkat seperti S&P, sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

“Kan kita masih punya dua lembaga rating yang lain, yang mengakui,” tutur Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan, lembaga pemeringkat seperti Fitch Rating dan Moody’s sudah beberapa tahun yang lalu menyematkan predikat layak investasi kepada Indonesia.

Fitch Rating memang telah memberikan predikat stable outlook kepada Indonesia sejak 2011. Sedangkan Moody’s memberikan peringkat stable outlook sejak 2012.

“(Soal penilaian S&P) Ya bagaimana ya, itu penilaian mereka. Kalau menurut kita ya, orang dari Fitch sama Moody’s sudah beberapa tahun yang lalu,” tandas Darmin.

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA okezone – Pemerintah tengah gencar mempromosikan tujuan wisata Indonesia. Salah satunya adalah Danau Toba yang akan disulap menjadi Monaco of Asia.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mempercantik Danau Toba. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun infrastruktur berupa Lapangan Terbang alias Bandara Silangit.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuturkan, usai diresmikan dan dioperasikan, Bandara Silangit mulai penuh oleh penumpang. Bandara Silangit yang berada di Tapanuli Utara memang sengaja dibangun untuk mempermudah akses wisatawan ke Danau Toba.

 [Baca juga: Bandara Silangit Dijanjikan Rampung Sebelum Festival Danau Toba]

“Kita sudah buka lapangan terbang Silangit, frekuensi lumayan bagus, penumpang penuh,” kata Rizal di Gedung BPPT, Rabu (25/5/2016).

Rizal bilang, pemerintah bakal membangun infrastruktur jalan agar waktu tempuh ke Danau Toba bisa dipersingkat. Pasalnya, saat ini waktu yang dibutuhkan untuk menuju Parapat dari Medan mencapai tujuh jam.

“Kita harus kurangi sekitar tiga jam baru turis lokal banyak, kita akan buka jalan ring road dalam Pulau Samosir dan ring road di luar Pulau Samosir sehingga infrastruktur akan menjadi daya Tarik yang penting,” cetusnya.

(rai)

dollar small

JAKARTA berita1– Lembaga pemeringkat Fitch Ratings kembali menetapkan peringkat Indonesia pada level layak investasi atau investment grade pada Mei 2016.

Dalam siaran pers resminya dikutip di Jakarta, Selasa, Fitch menetapkan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB- dengan prospek stabil.

Fitch menilai Indonesia masuk sebagai layak investasi karena beban utang pemerintah yang dinilai rendah yakni 26,8% dari Produk Domestk Bruto (PDB), prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun ini diperkirakan mencapai 5,1%, dan risiko kepada sektor perbankan yang terbatas.

Namun, Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.

Kemampuan adaptasi
Menanggapi peringkat yang diberikan Fitch, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan Indonesia membuktikan telah memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik dan global.

“Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur lebih sehat,” ujar Agus.

Bank Sentral, lanjut Agus, telah meningkatkan daya imun ekonomi domestik dari tantangan eksternal dengan beberapa upaya, di antaranya mengatur prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri bagi korporasi nonbank, pengelolaan nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, pengelolaan tingkat kecukupan cadangan devisa, dan tersedianya amunisi penyangga ketahanan ekonomi (second line of defense) baik dari bilateral, regional, maupun global.

Fitch juga menyatakan reformasi struktural Indonesia melalui paket kebijakan yang berjalan sejak September 2015 akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan.

Beberapa kebijakan yang disorot Fitch, antara lain, perampingan jumlah dan percepatan proses perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, penetapan formula upah minimum dinilai mampu memperbaiki iklim investasi.

Selain itu, revisi Daftar Negatif Investasi(DNI) telah mencerminkan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing.

Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural mulai menunjukkan dampak terhadap sentimen pasar sebagaimana ditunjukkan dengan stabilnya nilai tukar Rupiah.

Fitch sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB- atau prospek stabil pada 6 November 2015. (gor/ant)

Bisnis.com, Jakarta–Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada 23 Mei 2016.

Fitch memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook. Fitch sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada 6 November 2015.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan keputusan Fitch untuk mempertahankan posisi Investment Grade Indonesia merupakan ketegasan atas kemampuan ekonomi domestik untuk tumbuh solid.

Dia menilai ekonomi dalam negeri memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan domestik dan global.

“Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” katanya dalam siaran pers, Selasa (24/5/2016).

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan Fitch adalah beban utang pemerintah yang rendah,  prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan  risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap  faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.

Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural yang telah ditempuh Indonesia sejak September 2015 diyakini akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan.

Fitch juga menyatakan bahwa reformasi struktural mulai menunjukkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh positif terhadap sentimen pasar sebagaimana ditunjukkan dengan stabilnya nilai tukar Rupiah.

“Pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi struktural melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi I – XII antara lain guna memperbaiki iklim investasi, seperti izin investasi 3 jam yang merupakan bagian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” ujar Agus.

 new chin year dragon 01

bisnis.com: Badan Pusat Statistik, seperti diberitakan harian ini Selasa (17/5) mengumumkan bahwa neraca perdagangan membukukan surplus US$2,79 miliar selama Januari—April 2016. Khusus bulan April, surplus perdagangan mencapai US$667,2 juta.

Tentu, angka tersebut sepintas merupakan sinyal positif. Namun demikian, apabila dilihat secara lebih terperinci, data perdagangan tersebut mengirimkan peringatan dini (early warning) yang patut dicermati.

Terlebih surplus perdagangan ini diperoleh bukan lantaran kenaikan ekspor yang signifikan, melainkan akibat penurunan nilai impor sepanjang periode empat bulan tersebut. Bahkan, data tersebut menyiratkan kewaspadaan lebih lanjut mengingat surplus terjadi di saat angka ekspor pun cenderung menurun.

Merujuk data BPS tersebut, nilai ekspor pada April 2016, yang mencapai US$11,45 miliar, turun 3,07% jika dibandingkan dengan ekspor Maret 2016. Bahkan jika dibandingkan dengan April 2015, penurunan nilai ekspor lebih tajam, mencapai 12,65%.

Ekspor nonmigas pun juga relatif sama. Pada April 2016, ekspor nonmigas mencapai US$10,56 miliar, turun 0,1% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bahkan merosot 9,32% jika dibandingkan dengan April 2015.

Ternyata penurunan nilai ekspor secara keseluruhan bahkan lebih signifikan. Pada Januari—April 2016, nilai ekspor mencapai US$45,05 miliar, turun 13,63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015.

Ekspor nonmigas, yang mencapai US$40,70 miliar, juga mengalami nasib serupa atau turun 9,54%. Apabila dilihat lebih dalam, ekspor hasil industri pengolahan selama Januari—April 2016 turun 6,46% dibandingkan dengan periode sama tahun 2015.

Melanjutkan tren sejak tahun lalu, ekspor hasil pertambangan pun masih menurun 24,64%, diikuti ekspor hasil pertanian yang juga turun 19,84%. Sebaliknya, dari data impor, ternyata justru terjadi penurunan yang lebih besar.

Merujuk data BPS tersebut, nilai impor pada April 2016 mencapai US$10,78 miliar atau turun 4,62% apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan April 2015, nilai impor turun lebih signifikan, sebesar 14,62%.

Bahkan, selama Januari— April 2016, nilai impor mencapai US$42,72 miliar, turun 13,44% dibandingkan de ngan periode yang sama tahun 2015, sebuah level penurunan yang signifikan.

Apabila dirinci berdasarkan golongan barang impor, terlihat bahwa impor bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari—April 2016 mengalami penurunan relatif besar, masing-masing merosot 15,38% dan 17,02%. Sebaliknya, impor barang konsumsi justru meningkat sebesar 16,42%.

Gambaran kondisi ekspor-impor Indonesia tersebut patut diwaspadai. Pasalnya, di satu sisi penurunan nilai ekspor secara konsisten menggambarkan bahwa pasar global masih lesu. Harga komoditas juga belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, meski memberikan kontribusi bagi pembentukan surplus perdagangan, kecenderungan nilai impor yang terus menurun, termasuk bahan baku dan penolong serta barang modal, juga mengirimkan sinyal yang mencemaskan. Kecenderungan ini, apabila terus berlanjut, menandakan bahwa aktivitas industri pengolahan di dalam negeri dalam keadaan lesu darah.

Apalagi, impor barang konsumsi justru mengalami kenaikan yang signifikan. Di satu pihak, kenaikan impor barang konsumsi tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa konsumsi domestik tidak benar-benar dalam kondisi lesu.

Permintaan konsumen domestik masih meningkat, yang terpaksa dipenuhi melalui impor barang konsumsi. Akan tetapi, di pihak lain, apabila kenaikan impor barang konsumsi terus berlanjut di tengah kelesuan aktivitas industri pengolahan (manufacturing), dapat memberikan sinyal awal kegagalan transformasi perekonomian dari berbasis impor menjadi berbasis produksi di dalam negeri.

Kecenderungan tersebut seyogianya segera dihentikan. Oleh sebab itu, harian ini mendesak agar tekad Presiden Joko Widodo, yang ingin menggantikan produk impor dengan produk dalam negeri dalam memenuhi konsumsi domestik, hendaknya diwujudkan melalui tindakan yang lebih nyata.

Memang, proses ke arah itu memerlukan waktu. Namun, dengan kebijakan yang lebih jelas dan terukur guna memfasilitasi dunia usaha —baik melalui insentif fiskal maupun kebijakan moneter —dalam menggairahkan aktivitas produksi di dalam negeri, kita percaya bahwa tekad itu tidaklah sulit untuk dapat diwujudkan.

 Tidak ada kata lain, program

percepatan infrastruktur,

pemangkasan biaya tinggi,

penurunan suku bunga,

kemudahan berbisnis

hendaknya dijalankan secara konsisten dan perlu disegerakan, agar industri substitusi impor lebih mudah dibangkitkan.

 

 gifi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menjanjikan pemangkasan anggaran dalam rencana revisi APBN 2016 tidak akan mengurangi stimulus perekonomian.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemangkasan anggaran hanya akan berkaitan dengan belanja operasional yang masih bisa menjadi sasaran efisiensi.

“Yang dikurangi adalah belanja operasional tidak dikaitkan dengan belanja prioritas termasuk belanja infrastruktur,” ujarnya saat ditemui di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Selasa (17/5/2016).

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengaku belum mengetahui besaran belanja modal jika harus dipangkas karena akan menunggu laporan dari kementerian/lembaga.

Dia hanya mengatakan jika ada pemangkasan belanja modal, belanja tersebut bersumber dari proyek-proyek nonprioritas atau memang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Cara lain dari efisiensi anggaran lewat penghematan belanja modal dari proses lelang.

“Enggak . Dia kan lebih mengefisienkan. Stimulus tetap. Kan program pemerintah sudah optimal,” katanya.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memastikan langkah perubahan postur dilakukan pada pagu belanja operasional dan diusahakan tidak menyentuh belanja modal.

Namun, pemerintah tetap akan realistis. Ketika ada belanja modal yang bukan prioritas dan tidak bisa dieksekusi tahun ini, pemerintah tetap akan mempertimbangkan efisiensi pos tersebut.

Seperti diketahui, dari total belanja tahun ini Rp2.095,7 triliun, ada sekitar 261,6 triliun yang tergolong belanja modal. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp60 triliun masuk kategori belanja barang yang memiliki karakteristik belanja modal.

Pihaknya menegaskan, pemerintah tidak akan mengganggu likuiditas sektor riil lewat penerbitan surat berharga negara (SBN). Potensi pelebaran defisit anggaran tidak akan melewati 2,5% terhadap PDB. Saat ini, defisit anggaran yang dipatok dalam APBN 2016 sebesar 2,15% terhadap PDB.

“Untuk kepentingan planning kami enggak mau di atas 2,5% karena jaga daerah juga. Jadi engggak ada ketakutan pemerintah mau jual SBN sebanyak-banyaknya,” jelasnya

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta globe. Indonesia’s retail sales in March grew 11.6 percent from a year earlier, a much faster pace than the prior month mainly due to better sales of spare parts and accessories and other household equipment, a Bank Indonesia survey showed on Wednesday (11/05).

February annual retail sales growth was revised to 10.6 percent from an initial 9.9 percent.

The survey of 700 retailers in 10 major cities expect growth in April to be slightly slower at 11.3 percent, due to weaker sales growth in information and communication equipment.

Survey respondents said price pressures will remain high in June, in line with increasing demands during the Muslim fasting month of Ramadan.

Reuters

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA sindonews- Raut wajah Presiden Joko Widodo tampak tidak semringah seperti biasanya. Wajah kecewa terungkap saat Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka Laporan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2016 yang dihadiri segenap menteri dan kepala lembaga Kabinet Kerja.

Hasil pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik, belum lama ini, melansir pertumbuhan ekonomi hanya 4,92%. Meleset dari harapan yaitu 5,1%.

“Saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Terutama terkait evaluasi laju pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016 hanya 4,92%,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini mengaku telah berulang kali mengatakan bahwa belanja Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) bisa ditarik ke awal tahun atau kurun Januari-Februari 2016, terutama berkenaan dengan belanja modal dan belanja barang. Dengan hal itu diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi baik di pusat dan daerah.

“Kenapa harus kita lakukan itu?‎ Saya ulang lagi, ini akan mentrigger pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah,” imbuh dia.

Sayangnya, sambung mantan Walikota Solo ini, para kementerian dan lembaga nampaknya tutup telinga dengan instruksinya di awal tahun tersebut. Ini terbukti, hanya satu sampai tiga kementerian saja yang menjalankan instruksinya tersebut.

“‎Ini sudah saya ulang terus tapi kelihatannya pada awal tahun yang lalu yang bergerak hanya 1-3 kementerian. Yang lainnya, saya enggak tau, lupa atau memang terjebak pada rutinitas-rutinitas yang ada,” ungkapnya kecewa.

Jokowi menegaskan, jika para pembantunya tersebut masih terjebak dengan rutinitas yang ada maka jangan berharap pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa terdongkrak dan menembus target yang dicanangkan.

“‎Sekali lagi, kalau kita masih terjebak pada rutinitas yang ada seperti itu, mau tidak mau tiap hari persoalannya akan begini terus. Berulang-ulang terus,” tandasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia d‎i kuartal I 2016 tumbuh sebesar 4,92%. Jika dibandingkan dengan kuartal I 2015, angka ini tumbuh positif karena pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mencapai 4,73%.

Namun jika dibandingkan dengan kuartal IV 2015, angka tersebut turun karena saat itu pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04%.

(ven)

butterfly

 

Jakarta detik -Investor asing di pasar saham Indonesia gencar menjual kepemilikan mereka. Hal ini imbas dari kekecewaan investor akibat pelemahan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (4/5/2016) merilis, angka pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2016 tercatat 4,92%. Melambat dibandingkan kuartal IV-2015 yang mencapai 5,04%.

Pada perdagangan Rabu (4/5/2016), dana asing keluar senilai Rp 365,983 miliar di seluruh pasar. Kemarin, dana asing keluar dari bursa saham tercatat Rp 457,58 miliar. Hari ini, dana asing keluar tercatat Rp 101,668 miliar. Jika diakumulasi, dana asing yang ‘cabut’ dari pasar modal sejak pengumuman data pertumbuhan ekonomi hingga hari ini mencapai Rp 925,231 miliar.

Selain akibat perlambatan ekonomi, paket kebijakan ekonomi Jokowi juga dinilai belum ampuh menggebrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adakah solusi untuk bisa menggairahkan ekonomi sehingga mendorong pergerakan pasar modal Indonesia?

“Ada persoalan nomenklatur, sehingga implementasi tertunda, misalkan infrastruktur sudah bagus kayak pembebasan lahan, tapi dananya kurang,” ujar Ekonom BCA David Sumual kepada detikFinance, Selasa (10/5/2016).

David menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk bisa kembali mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga para investor juga melirik untuk berinvestasi di Indonesia termasuk di bursa saham.

Apa saja?

  1. Fokus di lembaga rating S&P. Mereka datang ke Indonesia untuk melakukan evaluasi berbagai macam regulasi dan kemudahan berbisnis. Hasilnya kemungkinan mereka masih akan menahan peringkat Indonesia. Namun, ada peluang investment grade, jika paket kebijakan ekonomi Jokowi diimplementasikan secara masif. Pemerintah Indonesia merasa cukup optimistis akan meraih rating investment grade dari S&P.
  2. Banyak program Jokowi yang belum jalan, seperti penurunan harga gas, listrik, implementasi regulasi, dan juga soal daftar negatif investasi. Ini perlu implementasi.
  3. Ketidakpastian jangka pendek, seperti inflasi dalam menghadapi lebaran, puasa, liburan sekolah. Bagaimana pemerintah mampu mengendalikan inflasi supaya tidak melonjak. Pelonjakan inflasi jelang moment tertentu ini tidak terjadi di negara lain, ini hanya terjadi di negara berkembang karena rantai pasokan pangan yang masih panjang. Ini perlu diperbaiki.
  4. Ketidakpastian lain, bisnis dan politik seperti wacana reshuffle. Ketidakpastian politik, ini menjadi pikiran buat para investor, terlebih untuk investasi jangka panjang. Mereka khawatir jika aturan akan berubah-ubah akibat ketidakpastian politik ini.

“Prioritasnya itu dulu. Sampai sekarang, tidak ada evalusi jangka panjang. Predikat dari S&P itu pengaruh banget, tidak hanya di portofolio tapi juga yang lain. Karena kalau suatu negara belum dapat 3 investment grade dari 3 lembaga rating, mereka belum bisa investasi, mereka melihat itu,” pungkasnya.

(drk/hns)

new chin year dragon 02

Jakarta detik -Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, rendahnya serapan anggaran kementerian yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2016 juga disebabkan hal teknis seperti lamanya proses tender proyek program kementerian.

Namun, JK optimistis pertumbuhan ekonomi bisa kembali stabil setelah masing-masing kementerian mulai melaksanakan proyek yang direncanakan.

“Ya memang awal tahun ini kan seperti diumumkan oleh BPS kan terjadi penurunan. Nah, salah satunya memang karena banyak pada beberapa kementerian dia punya penyerapannya masih rendah, tapi itu dapat dipahami karena selalu awal tahun itu dalam proses tender. Tapi jangan lupa pertumbuhan triwulan I ini lebih baik daripada triwulan I tahun sebelumnya. Tapi memang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan akhir tahun lalu,” ujar JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).

JK optimistis, proyek-proyek program pemerintah yang sudah ditender awal tahun dapat segera terlaksana. Dengan begitu, anggaran kementerian dapat terpakai sesuai dengan peruntukkannya.

“Oh iya tentu optimis karena program pemerintah proyek-proyek itu hampir sudah jalan, semua sudah tender semua,” imbuhnya.

Perencanaan proyek program pemerintah menurutnya harus dilakukan secara matang agar pelaksanaannya tepat waktu sehingga tidak ada anggaran yang sekadar mengendap di kementerian.

JK menyebutkan, kinerja baik Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga proyek yang disiapkan dapat terlaksana.

“Karena ada aturannya proyek tidak bisa dimulai tanpa anggarannya keluar. Tender prosesnya boleh, PU yang bagus. Tapi hal-hal lainnya masih butuh waktu. Jadi karena PU sudah menyiapkan proyeknya jauh-jauh sebelumnya, jalan diperpanjang atau macam-macam. Untuk jalan-jalan lainnya, kementerian belum punya perencanaan yang sebaik PU,” ujarnya.

Persoalan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2016 yang melambat menjadi 4,92% dibandingkan kuartal IV-2015 yang di atas 5% sebelumnya disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet di Istana hari ini.

Di hadapan para menteri, Jokowi mengingatkan soal pentingnya menggenjot penggunaan anggaran sejak awal tahun.

“Seperti yang sudah saya ingatkan pada Desember, awal Januari agar yang namanya belanja, pembelanjaan itu ditarik ke awal tahun di Januari, di Februari. Terutama yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang, tapi prioritas di belanja modal,” jelas Jokowi.

Optimalisasi penggunaan anggaran kementerian menurut Jokowi dapat memacu pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah.

“Ini sudah saya ulang terus tapi kelihatannya pada awal tahun yang lalu yang bergerak hanya 1-3 kementerian. Yang lainnya saya enggak tahu, lupa atau memang terjebak pada rutinitas-rutinitas yang ada,” tegas Jokowi.

(fdn/drk)

new chin year 02

JAKARTA. Bank Indonesia menyatakan, Indonesia menjadi negara peringkat kedua dengan tujuan investasi terfavorit setelah China yang dinilai oleh berbagai lembaga survei dunia.

“Per Januari ini, Indonesia adalah negara tujuan investasi nomor dua terfavorit setelah China. Kalau tidak China, India, pasti pilihannya Indonesia. Paling tidak kita pasti berada di antara China dan India,” kata Manajer Departemen Komunikasi Bank Indonesia Oikos Mando Panjaitan pada diskusi BI Corner di Jakarta, Senin (2/5).

Mando mengatakan salah satu indikator menjadi negara dengan tujuan investasi adalah realisasi investasi Indonesia yang naik sekitar 15 % dari tahun lalu diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang juga meningkat.

Selain itu, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun lalu juga meningkat masing-masing di atas 10 %. Secara global, tingkat kompetitif Indonesia terus meningkat dibandingkan India, Brazil dan Vietnam.

Ia menyebut bahwa World Economy Forum (WEF) menilai performa Indonesia membaik dari segi tingkat penegakan korupsi yang semakin kencang, kemudahan berusaha yang membaik serta investasi langsung yang masuk meningkat cukup tajam.

Adapun faktor yang membuat Indonesia semakin menarik dinilai oleh global sebagai tujuan investasi adalah perubahan struktural oleh pemerintah dan otoritas terkait sehingga membuat keyakinan internasional semakin berkembang.

Reformasi anggaran (budget reform) juga dinilai positif yang didukung dengan peningkatan biaya infrastruktur.

“Yang dinilai positif juga bahwa kita mengalami budget reform yang konsisten, menurunkan subsidi dan meningkatkan biaya infrastruktur. Ini yang membuat dunia internasional berkeyakinan bahwa Indonesia punya prospek yang baik ke depan,” ujar Mando.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah serius melakukan reformasi pada struktur ekonomi yang beralih dari commodity based menjadi industri.

$TR0NG3R dollaR = RESESI GLOBAL (termasuk INDONESIA)

arti strong dollar bwat rakyat AMR1k

deDOLLARisasi

ikon analisis gw

secara historikal: STRONGER DOLLAR equals to MORE PROBABILITY of GLOBAL RECESSION (or at least LOWER GLOBAL GDP)

amrik sebagai LOKOMOTIF EKONOMI GLOBAL akan TERJEREMBAB masuk RESESI

karena HARGA PRODUK EKSPOR amrik MAHAL, sementara BANYAK NEGARA PENGIMPOR SEDANG BERTARUNG ABIS-ABISAN mengatasi PERLAMBATAN EKONOMI

karna HARGA PRODUK IMPOR k amrik AKAN MAKIN MURAH, sehingga TERJADI setidaknya DISINFLASI, bahkan DEFLASI malah BERKELANJUTAN

imbas 2 GEJALA PERDAGANGAN amrik tersebut: ekspor amrik turun, impor amrik naek, maka ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI amrik AKAN TURUN

blajar  dari JEPANG: deflasi sekira 2 dekade, angka pertumbuhan NEGATIF melulu … stelah diberi STIMULUS oleh BANK SENTRAL n PEMERINTAH,baru lah ada ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI POSITIF lage

kalo RESESI AMRIK terjadi, maka SEMUA NEGARA AKAN IKUT RESESIF lah

sederhana!

FFR +0.25%, the FED risks any LOW INFLATION

Deteriorating Asian economic data on Monday took the shine off the Bank of Japan’s unexpected easing on Friday, sending investors across the region scurrying for safe havens.

China’s official manufacturing purchasing managers index gauge fell to 49.4 from 49.7 in December, hitting the lowest level since August 2012. An equivalent measure from Markit also registered contraction, albeit rising slightly to 48.4 from 48.2.

The weakness was mirrored in gauges from Taiwan and South Korea, while Japanese manufacturers registered a slower pace of expansion. The official Chinese non-manufacturing gauge appeared to fare better, with official gauges showing the sector expanding, but the measure still slipped to 53.5 from 54.4.

Even though reading the Chinese economy at this time of year is complicated by the timing of the Lunar New Year distorting the data, analysts are pessimistic about the prospects for the months ahead, too. The country’s manufacturing sector “will likely face a tough year ahead on the back of overcapacity, weakening global demand, and [the] government’s plans to tackle pollution,” analysts from ANZ wrote in a research report.

The downturn in manufacturing activity was mirrored in a bigger-than-expected plunge in South Korean exports, which typically act as a bellwether for global trade. Shipments fell by 18.5% year-on-year in January, the biggest drop since August 2009.

Investors are still reacting to the Bank of Japan’s surprise move to introduce negative interest rates on Friday for the first time, which has pushed the yield on Japanese 10-year government bonds to record lows of just 5.11 basis points. U.S. Treasury 10-year yields also hit a nine-month low of 1.92%.

Japanese domestic investors “have little choice” but to look beyond Japanese government bonds because of their paltry yields and “diversify into suitable alternatives, in particular US Treasuries, which is essentially a high-yielding market,” analysts fromHSBC wrote.

Meanwhile, the prospect of further easing from central banks and a stumbling global economy is lifting the price of gold in Asian trading.

It has made for a mixed day for equity investors in the region, with Japan’s markets faring best. Stocks in China and Hong Kong have extended last month’s selloff.

 

long jump icon

OILprice.com:

The global economy is slipping into recession. The evidence is showing up in all the usual ways: slowing output growth, slumping purchasing-manager indexes, widening credit spreads, declining corporate earnings, falling inflation expectations, receding capital investment and rising inventories. But this is a most unusual recession– the first one ever caused by falling oil prices.

A drop in oil prices means less money in the hands of oil producers but more money in the hands of oil consumers. Currently the U.S. is importing about 5.1 million barrels a day more than we’re exporting of crude oil and petroleum products. At $100 a barrel, that had been a net drain on the U.S. economy of $190 billion each year. That drain will now be cut by more than half by falling oil prices.

We usually see consumers spend their extra income right away, whereas it takes more time for producers to alter their spending plans. As a result, even if the U.S. was not a net importer of oil, we might still expect to see a short-run positive stimulus from dropping oil prices. The actual change in overall consumption spending in response to the oil price decline through March of last year was about0.4%  smaller than would have been predicted on the basis of the historical correlations. But we see something different when we look at the behavior of individual consumers.

A study by the JP Morgan Chase Institute compared the response to lower gasoline prices of people who had previously been buying a lot of gasoline with the responses of people who had been buying relatively little. They found that the first group increased spending relative to the second, with the magnitude of the difference in spending between the two groups consistent with the claim that consumers spent almost their entire windfall. The conclusion I draw from the seemingly conflicting evidence in the macro and micro data is that each consumer spent more than they would have if oil prices had not fallen, but that there were other macro headwinds at the same time that were offsetting some of the positive stimulus of falling oil prices.

Related: Goldman Sachs Sees Oil Markets Turning Bullish Soon

In any case, we’ve now had plenty of time for cuts in spending by U.S. oil producers to start to have an economic effect of their own. If there’s an increase in spending by consumers of $1 and a decrease in spending by producers of $1, it’s not really a net wash for the economy. The reason is that the consumers are spending their money in different places and on different items than the producers are cutting. There is a lot of specialized labor and capital that’s involved in oil extraction that can’t move without cost to some other sector when the oil patch goes sour. I presented a model in 1988 in which an oil price decline could actually result in an increase in unemployment either because it takes time for people in the oil sector to move to the sectors where the jobs are now available, or because unemployed oil workers are still waiting where they were hoping for conditions to improve.

And of course we’re talking here not just about the people who work in the oil industry itself but all the other industries and services that sell to the oil sector and more in turn who sell to these suppliers. A recent analysis by Feyrer, Mansur, and Sacerdote concluded that without new U.S. oil and natural gas extraction, there would have been 725,000 fewer Americans working and a 0.5 percent higher unemployment rate during the Great Recession.

There are thus some reasons why a decrease in oil prices would be a boost to the U.S. economy and other reasons why it could even be a drag. A number of studies have looked at the effects of oil price decreases and concluded that these have little or no net positive effect on U.S. real GDP growth; see for example this survey. The price of oil fell from $30/barrel in November 1985 to $12 by July of 1986. U.S. real GDP continued growing throughout, logging a 2.9 percent increase overall for 1986, neither significantly faster nor slower than normal.

Related: U.S. Land Rig Count 22 Jan 2016

But 1986 was a bad time for Texas and the other oil-producing states. Here’s a graph from some analysis I did with Michael Owyang of the Federal Reserve Bank of St. Louis. We estimated for each state’s employment growth a recession-dating algorithm like the one that Econbrowser updates each quarter for the overall U.S. economy (by the way, a new update will be posted this Friday). The energy-producing states and their neighbors develop their own regional recession during the mid-1980’s even while national U.S. employment and GDP continued to grow.

One of the reasons that more people outside of Texas share Luskin’s worries is the recent striking correlation between oil prices and the U.S. stock market. On days when oil prices go down, U.S. stocks go down, suggesting the market is seeing bad news, not good, in oil price declines.

 

Related: Security Woes Threaten OPEC’s Second Largest Producer

Cumulative percent change since Dec 22 in U.S. stock market (as measured by S&P500, in blue) and U.S. oil prices (as measured by the USO ETF, in red). Source: Google Finance.

The correlation is even more striking if you look at the Chinese stock market instead of the U.S.

 

Cumulative percent change since Dec 8 in Chinese stock market (as measured by Shanghai SSE composite, in blue) and U.S. oil prices (as measured by the USO ETF, in red). Source: Google Finance.

And that’s not because of all the carnage that’s in store for Chinese frackers. It isconcerns about China that are driving oil prices, not the other way around. If there is a global slowdown or recession, it certainly would be a factor contributing to lower oil prices.

But regardless of whether it’s oil prices that are moving stock prices or the other way around, folks in Texas and North Dakota have plenty of reason to be concerned.

By Donald Luskin

WASHINGTON kontan. Citigroup mengungkapkan, saat ini perekonomian global sudah berada di jurang resesi. Hal ini dikarenakan kurangnya stimulus dari bank sentral dan melambatnya ekonomi global akibat ekonomi China.

Terkait hal itu, Citi pun memangkas outlook pertumbuhan ekonomi global untuk 2016 menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,8%. Hal serupa juga dilakukan Citi untuk outlook perekonomian Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara emerging seperti Rusia, Afrika Selatan, Brazil, dan Meksiko.

Kendati begitu, Citi tetap mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi China di 2016. Namun, untuk 2017, Citi memangkas pertumbuhan sebesar 0,2% menjadi 6%.

“China telah mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir dan akan terus melambat. Data resmi pemerintahan China tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya alias dinaikkan dari tingkat pertumbuhan sebenarnya. Namun, apa yang terjadi tahun lalu, saya rasa ekonomi China akan turun lagi,” jelas Willem Buiter, chief economist Citigroup.

Buitler menambahkan, meski tidak terjadi resesi dalam skala besar, namun, ekonomi dunia dipastikan mengalami resesi. “Hal ini juga berarti tekanan terhadap komoditas akan berlanjut dan terjadi penurunan pemesanan ekspor yang terkait dengan rantai dagang China,” paparnya.

Berdasarkan laporan Citi, pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,3% year on year pada kuartal IV 2015. Menurut Citi, pertumbuhan ekonomi globak akan naik tipis dalam beberapa kuartal ke depan seiring anjloknya harga minyak dunia.

Rusia dan Afrika Selatan merupakan dua negara yang pemangkasan outlook pertumbuhan ekonominya oleh Citi terbesar. Ekonomi Rusia dinilai akan turun 0,5%. Sedangkan ekonomi Afrika Selatan hanya akan tumbuh 0,3%.

 

ets-small

Bisnis.com, DAVOS–Dua pertiga CEO dunia (66%) melihat semakin banyaknya ancaman terhadap perusahaan mereka saat ini dibandingkan dengan 3 tahun lalu.  Tidak lebih dari seperempat (27%) meyakini pertumbuhan ekonomi global akan membaik selama 12 bulan ke depan, menurun 10 poin dibandingkan tahun lalu.

Demikian hasil Survei CEO Global Tahunan PwC ke-19 bertajuk Redefining Business Success in a Changing World. Hasil survei ini melibatkan berpartisipasi lebih dari 1.400 CEO ini dipublikasikan pada 19 Januari 2016 pada pembukaan Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum Annual Meeting) di Davos, Swiss.

Selain itu, temuan survei ini menunjukkan hanya sedikit lebih dari sepertiga (35%) para pemimpin perusahaan yang sangat yakin terhadap pertumbuhan perusahaan mereka setahun mendatang, turun empat poin dari tahun lalu (39%), dan bahkan satu poin lebih rendah dari tahun 2013.

Hasil dalam survei menggarisbawahi perkiraan yang suram bagi ekonomi global selama 12 bulan ke depan.

Penyesuaian ekonomi China, merosotnya harga minyak mentah, dan kekhawatiran tentang keamanan geopolitik seluruhnya menyebabkan makin meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan ekonomi global.

Secara global, hanya 27% responden yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan membaik selama 12 bulan ke depan, dibandingkan dengan 37% tahun lalu, sementara 23% berpendapat bahwa kondisi ekonomi akan memburuk (2015: 17%). Tingkat optimisme para CEO di Amerika Utara hanya separuh (16%) dari wilayah yang para pimpinan perusahaannya paling optimistis (Eropa Barat 33%, Timur Tengah 34%, ASEAN 38%). Nyaris sepertiga dari para CEO di Tiongkok (33%) meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada tahun 2016.

The secular sulk

America’s looming rate rise will expose more frailties in emerging markets

THE prospect of interest-rate “lift-off” in America gives investors a reason to take their money there. So it has been odd to see a procession of emerging-market officials call on the Fed to get on with it, the sooner the better. Central bankers from India, Indonesia, Malaysia, Mexico and Peru are among those who have professed a desire for America’s rates to rise.

One explanation is that they are a little like patients waiting to give blood, tired of the excruciating wait and just hoping to be done with it. Things could certainly get painful. As it is, capital is already being diverted away from developing countries and towards America. In 2010-14 non-residents put $22 billion into emerging-market stocks and bonds every month, on average. In November they moved $3.5 billion out, the fourth month of such outflows in the past five, according to the Institute of International Finance, a trade association.

Further outflows in the coming months would put more pressure on the beleaguered currencies of many emerging markets. Depreciation makes their hefty external debts even more daunting. Dollar credit to non-banks outside America reached $9.8 trillion in the middle of this year; a bit more than a third of that was owed by borrowers in emerging markets, according to the Bank for International Settlements, a forum for central bankers.

To defend their currencies, central banks can raise interest rates in line with the Fed. In recent weeks Peru, Chile and Colombia have done just that in anticipation of lift-off, as have Angola, Ghana, Zambia and others. Higher domestic interest rates, though, come at a cost, dampening economic activity. They also make it more expensive for companies to refinance domestically, a problem since the bulk of their new debt in recent years has been in their local currencies. Whichever route emerging markets choose to take, in other words, some pain is inevitable—hence the desire to get it over with quickly.

Another explanation for their sang-froid in the face of the Fed is that the worst might already be behind them. It has been a brutal year for the assets and currencies of many developing countries. Average real exchange rates for emerging markets, excluding China, are now as weak as in late 2002, when investors still had raw memories of the crises of the 1990s.

A decade of furious growth had dimmed those memories, but this year has revived them. The MSCI index of emerging-market equities has fallen by 15% (see chart), badly underperforming developed markets and hitting its lowest level since the height of the financial crisis in 2008.

From this vantage, much of the downside from rising American rates appears to have been priced in already. Take two of the most battered currencies, the Malaysian ringgit and the Russian rouble. They are down by some 25% and 50%, respectively, over the past two years. A steadying of their value would make nominal corporate earnings in both countries look far healthier in dollar terms: other things being equal, they would go from double-digit falls to being flattish. Jonathan Anderson of Emerging Advisors forecasts that the big theme of 2016 will be a “stabilisation trade”, as portfolio investors are lured back to developing countries.

The International Monetary Fund sees a similar trajectory for economies as a whole. It forecasts that emerging-market growth will average 4.5% next year, up from 3.9% this year, breaking a streak of five straight years of decelerating growth. It is not that emerging markets will have suddenly regained their lustre. Rather, it is that recessions will be less severe, if not over, in places like Brazil and Russia.

Yet if the best that can be said about emerging markets is that they will stabilise, this points to a more troubling reason for their relative indifference: the realisation that the Fed is the least of their problems.

In 2013, investors dumped emerging-market assets when America signalled the beginning of the end of its programme of quantitative easing. That episode came to be known as the “taper tantrum”. This time the gloom that envelops emerging markets might be more accurately described as a “secular sulk”.

The fear is that a golden era of growth, fuelled by China’s ravenous appetite for commodities, has come to a close, exposing deep cracks in their economic foundations. David Lubin of Citigroup, a bank, talks of a “broken growth model”. Governments cannot stimulate their economies because their creditors will not tolerate big deficits. Companies are also unable or unwilling to invest more because they have built up big debts. Exports are of little help because many of these economies are now overly reliant on commodities.

The feeble state of manufacturing across emerging markets, with the exception of parts of Asia, means that many will miss out on the one big upside to lift-off. The Fed is set to raise rates because of America’s relative economic strength. America, in turn, should provide a boost to countries that make the things it wants to buy. But emerging markets such as Indonesia and South Africa that specialise in commodities have not just been hit hardest by China’s slowdown; they are also the least likely to benefit from America’s growth. To them, lift-off will sound like a cruel joke. They will stay pinned to the ground.

fortune: Governments have ignored the need to reform the global monetary system.

The U.S. economy is in the midst of a recession. Well, a profits recession, at least.

The consensus for Q3 earnings per share is down 2.8% from the third quarter of last year, and that’s following a 10.9% year-over-year decline in aggregate S&P 500 earnings in the second quarter. That’s the first earnings recession we’ve had since 2009, when the economy was just recovering from the worst of the financial crisis.

Some of America’s biggest industrial powerhouses are feeling the pain. On Monday, the Wall Street Journal pointed out that firms like Caterpillar CAT -0.73% , Kimberly Clark KMB -0.14% , and Johnson & Johnson JNJ 0.22% are contributing to the current earnings contraction. “The industrial environment’s in a recession. I don’t care what anybody says,” Daniel Florness, chief financial officer of Fastenal Co., FAST 0.61% said in an earnings call earlier this month.

These companies are suffering from the recent, sharp run-up in the dollar, which shrinks dollar-denominated earnings from sales abroad. S&P 500 companies are also struggling with the collapse in oil prices. Because a large chunk of S&P 500 companies are linked to the energy sector, this trend hits big business harder than it does the broader economy.

trade-weighted-dollar

 

On a positive note, earnings recessions brought on by a weak dollar and slumping oil prices haven’t generally triggered recessions in the broader economy. Jim O’Sullivan of High Frequency Economics argues that a good point of comparison is the 1998 profits recession:

Back then global growth and and exports weakened significantly, oil and other commodity prices prices fell sharply and the dollar surged, yet overall growth remained solid.

As the effects of a stronger dollar and weak oil dissipate, so should sluggish profits growth. But what if the strong dollar and cheap oil are here to stay?

There is a growing consensus among economists that a global financial system based on the dollar is not an “exorbitant privilege” for the U.S. as was once thought, but a burden on an economy that has bled jobs in labor intensive industries for more than a generation. These economists argue that the massive demand for dollar-denominated assets from foreign multinationals and central banks has created an artificially strong dollar and has hamstrung American exporters.

Sure, the dollar’s rise has pulled back a bit lately, as markets question whether the Federal Reserve really will raise interest rates this year. But with the U.S. economy the only bright spotin a world of slowing growth, and central banks in Europe, Japan, and China loosening their monetary policy, there’s plenty of reason to believe that the dollar will remain pricey for years to come, even if the Fed refrains from hiking rates.

This overvaluing of the the U.S. dollar relative to the Euro, yen, and Chinese yuan has led to a huge trade deficit and was one of the drivers of the global financial crisis, as foreign savers piled into overvalued, “safe” dollar-denominated assets, like U.S. mortgage debt. Though global regulators have made strides in making the international banking system safer, the fundamental drivers of global trade imbalances have been largely ignored.

This fact has led some economists to question whether we need another Plaza Accord to bring stability to global trade. The Plaza Accord is shorthand for a series of agreements signed between 1985 and 1986 by the five major economies at the time: the United States, West Germany, France, Japan, and the United Kingdom. It committed these five powers to work to bring down the value of the U.S. dollar and reduce the American trade deficit.

As economist C. Fred Bergsten of the Rice Institute points out, the trade deficit today is as large as it was back in 1985 in terms of GDP, and the Plaza Accord helped the United States eliminate its trade deficit within the decade, before it began to rise again. This suggests to Bergsten that another Plaza Accord would be wise 30 years later.

Of course, the global economy is in a much different place than it was in the mid-1980s. Political support for implementing protectionist policies was much greater in the U.S. at that time, with a labor-backed Democratic Congress demanding relief from American deindustrialization. This motivated exporters like West Germany and Japan to come to the negotiating table lest the U.S. take unilateral action to get its trade deficit under control.

At the same time, global trade imbalance led by an over-reliance on the the U.S. dollar was a primary cause of the financial crisis, and now we can see such imbalances hurting U.S. companies during this recovery. Whether it’s another Plaza Accord, the creation of a new international reserve currency, or the beefing up of international organizations like the IMF to relieve the need for emerging markets to hoard dollar assets, something must be done to ease pressure on the U.S. dollar as the sole lubricant for global commerce.

JAKARTA sindonews – Ekonom Senior Mandiri Sekuritas, Leo Putra Rinaldy menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 masih akan mengalami tantangan terutama berasal dari pertumbuhan ekonomi negara maju.

Menurutnya yang menjadi pendorong utama ekonomi dunia tahun depan bukan lagi berasal dari negara-negara berkembang, namun dari negara maju seperti Amerika Serikat dan negara benua Eropa.

Dia juga menambahkan ‎Indonesia masih harus mewaspadai kenaikan kembali suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang masih bakal menanjak secara bertahap tahun depan dan pelemahan ekonomi China yang sempat mendevaluasikan mata uangnya.

“Di 2016 Indonesia masih akan menghadapi risiko global yaitu kenaikan Fed Fund Rate, dan pelemahan ekonomi di China. Itu yang harus diwaspadai untuk tahun depan,” ucapnya dalam Economic Outlook Mandiri, di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Lebih lanjut Dia menjelaskan Data International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, dalam kisaran waktu 2015-2020, ekonomi negara-negara maju berada dalam tren yang positif dan mengalami kenaikan, kecuali di China yang masih akan mengalami pelemahan.

“Pertumbuhan akan di drive oleh negara-negara maju seperti AS dan prediksi akan terus pick up rata-rata naik 2,5%. Tapi untuk China akan turun terus,” katanya.

Terlebih lagi katanya, situasi mengkhawatirkan akan terjadi pada yuan yang akan terus terdevaluasi sampai tahun depan yang berakibat ke melamahnya mata uang Indonesia.

“Prediksinya seperti itu, China akan masih mendevaluasikan yuan. Karena trennya terus melambat. Ini berpotensi ke pelemahan mata uang kita,” katanya.

Selain itu, kenaikan fed rate (suku bunga AS) juga perlu diperhatikan, karena akan berdampak signifikan terhadap rupiah jika sampai terjadi kenaikan 125 basis poin (bps) ke atas.

“Kenaikan Fed Fund Rate itu bisa jadi tekanan buat Indonesia kalau di atas 125 bps, itu jadi volatility ke rupiah. Nah, kalau market kita memang ekspektasi kenaikannya 2-3 kali, 50-70 bps,” tandasnya.

(akr)

JAKARTA, KOMPAS.com – Perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh melambat pada kuartal III-2015.

Meskipun demikian, menurut data yang dirilis pemerintah AS, perekonomian Negeri Paman Sam tersebut tetap baik meski berada di bawah historisnya lebih dari 6 tahun dan menuju perbaikan.

Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal III-2015 berada pada posisi 2 persen. Capaian ini berada di bawah prediksi sebelumnya.

Departemen Perdagangan AS sempat memprediksi pertumbuhan ekonomi AS mencapai 2,1 persen setelah meningkat pada posisi 3,9 persen pada kuartal II-2015.

Penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi ini antara lain didorong oleh besarnya defisit neraca perdagangan.

Dalam 9 bulan pertama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi AS berada pada posisi 2,2 persen. Ekonomi pun diprediksi masih melambat pada kuartal IV-2015.

Jika memang prediksi tersebut benar, maka ekonomi AS gagal mencapai posisi di atas 3 persen selama 10 tahun berturut-turut.

Tidak hanya itu, capaian ini juga merupakan yang terlambat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Secara historis, perekonomian AS mencapai kisaran 3,3 persen.

Laporan terkini pemerintah AS ini merefleksikan cerminan kinerja perdagangan yang cukup buruk pada akhir musim panas dan dan awal musim gugur.

Ekspor tumbuh melambat pada posisi 0,7 persen dari estimasi sebelumnya 0,9 persen. Impor pun meningkat menjadi 2,3 persen dibandingkan estimasi 2,1 persen.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari MarketWatch, ekspor melambat disebabkan menguatnya nilai tukar dollar AS dan melemahnya perekonomian global.

Sementara itu, menurunnya harga minyak mentah mendorong para produsen energi untuk memperlambat produksi.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Sumber : MarketWatch

New York, Dec 14, 2015 (AFP)
The US dollar held steady Monday ahead of a historic Federal Reserve meeting expected to raise the benchmark US interest rate for the first time after seven years near zero.

Economists and the financial markets are strongly convinced that the increase — likely a quarter point to a range of 0.25-0.50 percent — will be announced when the Fed ends its two-day policy meeting on Wednesday.

But there is disagreement on how fast subsequent rate increases promised by the Fed will come, and traders remained cautious Monday ahead of the Fed’s policy statement and growth and rate forecasts, due at 2:00 pm (1900 GMT) on Wednesday.

After falling back from highs last week, the dollar ended Monday barely changed from Friday, trading at $1.0992 per euro and at 120.98 yen about 2200 GMT.

“The dollar for months has been bought in anticipation a Fed rate hike would come to fruition before the end of the year,” said forex specialist Joe Manimbo at Western Union Business Solutions.

“The near-certainty of a rate hike Wednesday has started to translate into weakness for the dollar, as it succumbs to the classic market play of ‘buy the rumor, sell the fact.'”

“Markets will have more than a rate decision to digest with the central bank also unveiling fresh forecasts for the economy and interest rates, while Chair Janet Yellen will hold a post-meeting news conference,” he added.

2200 GMT Monday Friday

EUR/USD 1.0992 1.0996

EUR/JPY 132.99 132.89

EUR/CHF 1.0834 1.0804

EUR/GBP 0.7262 0.7221

USD/JPY 120.98 120.86

USD/CHF 0.9856 0.9825

GBP/USD 1.5138 1.5228

jatuhHAT1: jebakan “fatal” PENDAPATAN MENENGAH

cara L0L0$ dari JEBAKAN

dreaming

The middle-income trap

The forces of economic convergence are powerful, but not all powerful. Poor countries tend to grow faster than rich ones, largely because imitation is easier than invention. But that does not mean that every poor country of five decades ago has caught up, as today’s chart shows. It plots each country’s income per person (adjusted for purchasing power) relative to that of America, both in 1960 and in 2008. The chart appeared in the World Bank’s recent China 2030 report. If every country had caught up, they would all be found in the top row. In fact, most countries that were middle income in 1960 remained so in 2008 (see the middle cell of the chart). Only 13 countries escaped this middle-income trap, becoming high-income economies in 2008 (top-middle). One of these success stories, it should not be forgotten, was Greece.

yang lolos JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH:
mid income trap 2012 world bankB
CARA L0L0$:
Marc Saxer: (academia.edu) The Middle Income Trap is usually understood as the challenge of graduation to the next growth model. Amidst social and political conflict, however, what is necessary to graduate may not be implementable politically. Innovation led growth requires a skilled workforce. However, as long as the established middle class feels abused, it is not ready to pick up the tax bill for such redistributive capacity building. Solidarity between the classes cannot be imposed, but is only possible if millions of former farmhands are integrated into the social contract. The failure to upgrade human capital, however, will make the economic growth engine stutter. The Middle Income Trap therefore needs to be understood as a transformation trap, e.g. the inability to resolve the political and social contradictions of transformation. In the race for development, the greatest challenge is to unleash the dynamic of creative destruction while maintaining political stability. Only a social compromise between established and aspirational classes can generate the political stability needed to move up the value chain. Hence, a progressive transformation project needs to lay the social foundation for sustainable development. The paradigm discourse needs to be shifted from communalist patronage and identity politics to social empowerment and economic development.
tsunamiSMALL

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dimulai sejak Mei 2016. Hasil sensus menunjukkan, ada peningkatan usaha sebesar 17,51% menjadi 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian yang ada di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan hasil sensus 10 tahun lalu ada kenaikan. Jumlah usaha hasil SE2006 sebesar 22,73 juta usaha, kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis (27/4).

Walau naik 17,51%, namun hasil SE2016 juga menggambarkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia adalah skala Usaha Mikro Kecil (UMK). Sebanyak 98,33% atau 26,26 juta usaha adalah UMK dan hanya 1,67% atau sebanyak 447,35 unit skala Usaha Menengah Besar (UMB). Merujuk SE2006, BPS mengkategorikan UMB adalah perusahaan dengan omzet lebih besar dari Rp 1 miliar.

Bila dilihat dari total usaha yang ada, sebagian aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir hanya terkonsentrasi di tiga sektor. Pertama, perdagangan besar dan eceran yang total usahanya mencapai 46%. Kedua, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 16,72%. Ketiga, sektor pengolahan sebesar 16,53% . Jadi kalau ditotal tiga itu sudah hampir 79,42%, jelasnya.

Dalam SE 2016 ini juga ditemukan bahwa distribusi tenaga kerja didominasi oleh perusahaan perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Setelah itu berturut-turut dikuti tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan sebesar 15,99 juta orang atau 22,75% dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,41 juta orang atau sebesar 11,97%.

SE2016 juga menggambarkan sebaran perusahaan di wilayah Indonesia belum merata. Sekitar 79,35% perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat lndonesia (Sumatra dan Jawa). Bahkan jika dikerucutkan lagi sekitar 60,74% berada di Pulau Jawa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui belum meratanya persebaran usaha. Hal itu terjadi karena struktur ekonomi Indonesia kontribusi terbesar dari Pulau Jawa. Dari ekonomi maupun penerimaan pajak, dominasi itu sangat terlihat,” ujarnya.

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Tak banyak para pekerja di Jakarta yang mampu membeli rumah di mana mereka bekerja. Sebagian besar para pekerja di Jakarta justru hanya mampu membeli rumah di pinggir Jakarta.

Saat ini, hanya ada 17 persen pekerja profesional di Jakarta yang mampu membeli rumah di ibu kota. Pekerja profesional tersebut merupakan generasi milenial.

CEO Karir.com Dino Martin mengatakan, situs pencari kerja, Karir.com dan situs jual beli properti Rumah123.com mengadakan survei beberapa waktu lalu. Survei tersebut ditujukan kepada para pekerja profesional di Jakarta yang lahir antara tahun 1981-1994 atau biasa disebut dengan generasi milenial.

Jumlah responden dalam survei tersebut mencapai 8.510 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.446 responden atau sekitar 17 persen yang bergaji lebih dari Rp 7,5 juta per bulan.

Sedangkan gaji rata-rata generasi milenial di Jakarta s‎ebesar Rp 6.072.111 per bulan. Sedangkan menurut Rumah123.com, untuk dapat mencicil rumah di ibukota, dibutuhkan gaji minimal Rp 7,5 juta per bulan.

“Dari data Salary Benchmark 1.2 milik Karir.com, hanya 17 persen saja profesional milenial di Jakarta yang memiliki gaji Rp 7,5 juta atau lebih,” ujar dia di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Sementara itu, Country General Manager Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, 17 persen generasi milenial di Jakarta ini harus mulai mencicil rumah dari sekarang. Sebab, semakin lama harga rumah terus meningkat, sehingga semakin sulit bagi para generasi ini untuk bisa membeli rumah.

“Dengan penghasilan Rp 7,5 juta itu pun mereka hanya bisa membeli rumah dengan kisaran harga tertinggi Rp 300 juta. Mempertimbangkan jumlah cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), mereka hanya bisa mencicil hingga Rp 2,2 juta per bulan, atau 30 persen dari gaji,” tandas dia. (Dny/Gdn)

 Emoticons0051

JG: Jakarta. A recent report on global wealth distribution showed that the top 1 percent of Indonesians remain in control of half of the country’s wealth despite a dent from weak global commodity prices, reflecting a wide wealth disparity that is unlikely to narrow anytime soon.

The seventh Global Wealth Report by Credit Suisse Research Institute shows that the richest 1 percent of Indonesia’s adult population of 164 million own 49.3 percent of the country’s $1.8 trillion wealth by June this year, a drop from last year’s 53.5 percent.

Indonesia is also the world’s fourth most unequal country, according to the study. Russia’s wealthiest 1 percent owns 74.5 percent assets in the country while in India 58.4 percent and in Thailand 58 percent.

“These numbers showed that social justice in Indonesia is yet to be seen,” Eric Alexander Sugandi, an economist with the Jakarta-based think tank Kenta Institute, said. The report found Indonesia is also home to 30 million of the so-called bottom billion, who own less than $248 worth of assets.

Despite the drop this year, the share of the top 1 percent wealth to the overall population is still trending upward, as they keep accumulating wealth through inheritance and investments, Eric said.

“Indonesia does not have inheritance tax like Japan. So the one percent’s wealth would be multiplied and unlikely to be caught up by the rest of the population,” he said.

Lana Soelistianingsih, an economist from Samuel Assets Management said, the top one percent could have suffered from weak prices of global commodities, mainly coal and palm oil, which made up most of the country’s billionaire’s assets.

Indonesian coal benchmark price was $51.8 per metric ton in June this year, down 13 percent from $59.6 in June last year. Malaysia Palm Oil Futures was up just 2 percent to $618 per metric ton over the period.

Rupiah depreciation against the US dollar — which the report noted totaling 46 percent drop since 2011 — has also caused wealth decline per adult, the report said.

Still, the report also showed that the remaining of Indonesian population saw some increase in their wealth, which serves as a “source of finance for future consumption, particularly for retirement, and for reducing vulnerability to shocks such as unemployment, ill health, or natural disasters.”

The median for wealth in Indonesia is $1,966 for every adult, up 22 percent from last year, the report shows. Indonesia’s total household wealth grew by 6.4 percent in 2016 to reach $1.8 trillion this year with 88 percent of it in form of real assets like property and land, and the remainder was in financial assets like time deposits, bonds and stocks.

The number is projected to increase about 44 percent to $2.6 trillion over the next five years.

Indonesia added 13,000 new dollar millionaires in a year, which added up to 112,000 millionaires who owned a total wealth of $500 billion by mid-year 2016. The report defined wealth as the value of financial assets and housing minus the debts owed by households.

The report estimates that the number of dollar millionaires in the country will increase by 55 percent to 173,000 over the next five years.

About 84 percent of the adult population in the country owns less than $10,000, falling into the “frontier wealth” category — in which an adult’s wealth is ranging from $5,000 to $25,000 — along with other countries like Ecuador, Egypt, Malaysia, Thailand and Tunisia, the report says.

Overall, the global wealth increased by 1.4 percent to $256 trillion, with Japan in the lead with a 19 percent wealth increase due to rate appreciation.

 ets-small

Jakarta kontan. Bank Indonesia (BI)  kembali menyerukan reformasi struktural. Pasalnya, kajian BI menyebut, masalah utama yang dihadapi oleh seluruh wilayah Indonesia masih seputar infrastruktur listrik, sumberdaya manusia (SDM), dan konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.

Karena itu, kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, reformasi struktural tidak  bisa ditawar lagi. “Sebab, nanti kita terjebak middle income trap,” katanya, Kamis (6/10).

Minimnya infrastruktur listrik, SDM, dan sulitnya konektivitas menjadi penghadang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Padahal,

  • pembangunan infrastruktur listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,26% per tahun,
  • pengembangan SDM meningkatkan penyerapan tenaga kerja 0,5% per tahun,
  • dan peningkatan efisiensi konektivitas dapat mendorong pertumbuhan 0,27% per tahun.

Jika reformasi struktural berhasil, BI yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat di atas 6%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dibarengi dengan inflasi rendah serta defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sehat. Namun jika gagal, pertumbuhan ekonomi akan terperangkap di level 5%, inflasi tinggi, dan CAD turun.

Juda bilang, Indonesia memiliki waktu 10 tahun dari sekarang untuk berbenah. Untuk itu, optimalisasi reformasi struktural harus dilakukan saat Indonesia mendapatkan bonus demografi.

Usia produktif penduduk Indonesia mengalami masa keemasan sejak tahun 2010. Peluang emas tersebut berakhir pada tahun 2030. “10 tahun lagi bonus demografi sudah berkurang,” katanya.

Menurutnya, Indonesia belum memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Itu terlihat dari pertumbuhan yang belum membaik signifikan dan meningkatnya rasio ketergantungan.

Ini menunjukkan kian tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga belum menunjukkan perkembangan yang memadai.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo bilang, Menteri Darmin Nasution menginginkan adanya paket kebijakan baru yang fokus pada deregulasi daerah.

Tujuannya untuk mengharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait izin investasi. “Ada memang izin, tapi ada juga persyaratan dijadikan izin,” katanya.

Ekonom senior Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko bilang, paket kebijakan ekonomi belum menyasar seluruh sektor substansial, seperti kesehatan. Karena itu, diperlukan regulasi tambahan untuk mempercepat reformasi struktural.

 ets-small

The emerging market bond rally is gathering steam.

A global hunt for yield coupled with a post-Brexit shift in economic sentiment in favour of emerging markets has helped drive record inflows and fuel bumper returns.

Emerging market sovereign bond yields have plunged to a record low 4.47 per cent this week, according to Bank of America Merrill Lynch indices. The asset class has returned a tasty 5.7 per cent year to date.

As developed market sovereign bond yields have plunged to new lows and a growing pool of debt – $13trn at the last count- now yields less than zero, investors have poured into emerging market bonds, writes Joel Lewin.

Emerging market debt funds raked in a record $4.9bn last week, according to EPFR data.

Boosted by a more cautious stance from the Federal Reserve, a wave of stimulus from other central banks, a rebound in commodity prices, a weaker dollar and a bumper rally in emerging market currencies, emerging market debt has hit a sweet spot.

Wike Groenenberg at BNP Paribas recently gushed:

EM have only enjoyed such a benign funding sentiment on one previous occasion since the Lehman collapse – at the peak of the US quantitative easing programme in 2012 – which at that time led to a strong performance in EM.

As the stars align in its favour, emerging market high yield corporate debt, one of the riskiest corners of the market, is enjoying a prolific rally.

The average yield for the asset class has plunged to a two-year low 7.45 per cent this week, a rapid turnaround after it ballooned to a four-year high of 11.26 per cent in January.

EM corporate junk bonds have returned 14.2 per cent so far this year, compared with 12.5 per cent for US junk, 5.7 per cent for euro junk and 5.6 per cent for sterling junk.

While Brexit is set to hit economic growth in the UK and Europe, emerging market assets could actually stand to benefit, says Brigitte Posch, head of emerging markets corporate debt at Babson.

Overall, while there may be some Brexit-related headwinds faced by EM corporate debt in the coming years, the asset class looks much less exposed and therefore better positioned than developed market asset classes.

EM Corporate fundamentals are relatively stable and companies have either no exposure or very limited exposure to the UK economy.

Medium to longer- term, the issue may be a relative positive for EM and highlight the independence of EM political and economic institutions.

Emerging market corporate junk bonds are in particularly sweet spot at the moment, says Ms Posch.

A slew of sovereign downgrades over the last few years have dragged emerging market companies into junk territory even though “some of these ‘fallen angels’ on the corporate side have all the attributes of an investment grade credit profile and therefore opportunities to earn a premium do exist” she says.

Last year’s commodities crash and emerging market rout forced EM companies to hunker down, cut costs, slash capex and sell off underperforming assets. As such, average leverage is now lower than in developed markets, meaning emerging market junk-rated companies are ready to ride the good times, or heaven forbid, well prepared to weather another crisis, she adds.

“What could end the benign EM environment?” asks Luis Costa at Citi.

Not much, it seems. Mr Costa writes:

In our view jitters into September FOMC will likely be short lived. Turkey is to remain an idiosyncratic issue. Risks from renminbi depreciation are likely contained in short run. An underwhelming BOJ is still a risk, though [but after today’s action, that seems unlikely].

Even Turkey’s failed coup has failed to dent this EM optimism. It’s done no favour for Turkish bonds but contrary to initial fears of a spillover into other countries’ assets, Turkey’s emerging market bedfellows could be set to benefit.

Mr Costa explains:

We continue to expect very limited fall-out.

With Turkey possibly still in the early stages of an asset price de-rating, other high-yielders — like South Africa — could get disproportionate support. It is plausible that the rand has actually outperformed because investors reallocated some funds from Turkey to South Africa

 

 ets-small

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 17% dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Rencana penurunan PPh tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR.

Saat ini tarif PPh sejumlah negara tetangga berada di bawah lndonesia. Vietnam dan Kamboja 20%, Thailand 20%-23%, Laos 24% dan Singapura 17%. Jika disetujui, penurunan tarif PPh Badan tersebut akan berdampak signifikan terhadap investasi, diantaranya terhadap sektor kendaraan bermotor.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing di sektor otomotif pada semester I/2016 mengalami kenaikan 17% menjadi US$1.304,3 juta dari US$1.118,9 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan penurunan tarif pajak di bawah tarif Thailand yang merupakan kompetitor utama sektor otomotif, Indonesia dapat mengambil posisi Thailand menjadi destinasi investasi utama kendaraan bermotor, terlebih ditopang oleh potensi pasar domestik yang besar.

“Namun rencana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak semakin menekan penerimaan negara,” papar riset HP Financials, Jumat (19/8/2016).

beautiful: AUD bergejolak (2)

australia-gdp-growth

world finance: Australia’s economy has once again turned itself around, with the country posting positive GDP figures and avoiding what could have been the first technical recession in a quarter of a century. The result marks 101 quarters without consecutive declines, just shy of the Netherlands’ record of 103.

Figures released by the Australian Bureau of Statistics show Australia’s GDP grew a seasonally adjusted 1.1 percent in the final quarter of 2016, beating the expectations of many Australian banks. The result lifts Australia’s annual economic growth to 2.4 percent; a figure slightly below the country’s long term average of 2.75 percent and the Reserve Bank of Australia’s stated target of three percent.

Australia has now posted 101 quarters without consecutive declines, just shy of the Netherlands’ record of 103

The figures are largely the result of a surge in household spending, which contributed 0.5 percent of total GDP growth. However, this was contrasted by a 0.5 percent fall in wages, with Australians funding the growth by dipping into their savings.

The country’s household savings ratio fell from 6.3 percent to 5.2 percent, marking the lowest level since 2008. This suggests current growth in consumer spending may not be sustainable unless wages increase. Trade grew by 9.1 percent, largely thanks to rises in the price of coal and iron ore.

The results are a turnaround from the figures posted in September, in which Australia’s GDP contracted 0.5 percent – the first negative quarter in half a decade. The surprise result caught many off guard and prompted fears that Australia’s remarkable streak of consistent growth would soon be ending.

However, in light of these new results, Bloomberg reports the country is widely expected to surpass the Netherlands’ record.


For a detailed look at how Australia has avoided recession for 25 years, read World Finance’s special report on the country’s economic history.

ets-small

TEMPO.COJakarta – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia menghasilkan sejumlah kesepakatan. Khusus di bidang ekonomi, ada sejumlah kerja sama antarkedua negara yang bakal diwujudkan dalam waktu dekat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan nilai investasi yang akan digelontorkan investor Australia mencapai Rp 39 triliun. “Itu investasi yang saya targetkan dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” ucap Thomas dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 27 Februari 2017.

Investasi itu akan diperuntukkan bagi berbagai sektor, yaitu pertambangan, wisata bahari, infrastruktur, prasarana air, dan ekonomi digital.

Baca: Menteri Basuki Ingin Pemda Tambah Ruang Terbuka Hijau

Sedangkan khusus di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan Indonesia mendapatkan akses untuk pasar herbisida dan pestisida. Ia menyebut nilai impor Australia untuk kedua jenis zat kimia pembasmi hama tersebut mencapai US$ 1,3-1,5 miliar.

Dengan adanya akses masuk, ucap Enggartiasto, diharapkan nilai ekspor Indonesia untuk kedua jenis zat kimia pembasmi hama bisa meningkat. Sebab, selama ini ekspor terhambat oleh tarif. “Indonesia hanya bisa masuk dengan US$ 50 juta karena berbagai hambatan tarif,” katanya.

Simak: Sebelum Ramadan 2017, Kapal Roro Jakarta-Surabaya Beroperasi

Lalu dalam hal tarif bea masuk gula. Pemerintah Indonesia, menurut Enggartiasto, akan menyamakan tarif bea masuk gula dari Australia dengan gula dari ASEAN. Menurut dia, kebijakan ini hanya pengalihan saja karena Indonesia masih mengimpor gula. “Tapi sekarang (impornya) sebagian dari Thailand, sebagian bisa juga dari Australia,” ucapnya.

Enggartiasto beralasan cara ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan impor raw sugar dari satu negara, yaitu Thailand. Dengan adanya dua pilihan negara pengekspor, Indonesia bisa membandingkan dan mendapatkan harga yang diharapkan.

Simak: Jokowi Bidik Investasi dari 10 Pebisnis Australia

Selain itu, kedua negara bersepakat dalam hal relaksasi impor sapi. Pemerintah, kata Enggartiasto, telah menetapkan relaksasi berat sapi dari 350 kilogram menjadi 440 kilogram. Perubahan itu diklaim akan membuat harga sapi bakalan turun US$ 1 per kilogram. Ia menyatakan, setelah empat bulan sapi menjalani proses penggemukan, harga daging sapi segar akan turun. “Di luar dari harga daging beku yang sekarang sudah ada dengan maksimum Rp 80 ribu per kilogram,” tuturnya.

ADITYA BUDIMAN

ets-small

bloomberg: Australian Prime Minister Malcolm Turnbull warned that tougher economic times loom for the nation, even as voters signal their discontent with his government.

“We have had a good run over the last 25 years of continued economic growth,” Turnbull said in a speech in Canberra on Wednesday. “But the truth is that there are many parts of Australia where times are not so good, where jobs are scarce and prospects look less promising than they were.”

Just seven months after leading his Liberal-National coalition government to a razor-thin election victory, Turnbull’s bid to gain political momentum is being hampered by mounting signs of fiscal weakness. Third-quarter gross domestic product fell 0.5 percent — the first decline in more than five years — jobless figures are on the rise and a budget deficit that’s threatening the nation’s AAA rating is proving hard to budge.

That has taken a toll on his popularity. A poll published in December showed the main opposition Labor Party led the coalition by 52 percent to 48 percent on a two-party preferred basis. While Turnbull’s rating as preferred prime minister was down 2 percentage points to 41 percent, he still led Labor leader Bill Shorten, at 32 percent.

Not Convinced

The tougher economic climate for Turnbull, who campaigned in the July election on his ability to produce “jobs and growth,” comes as questions emerge about his political judgment and ability to push his legislative agenda through a Senate where cross-benchers collectively hold the balance of power.

“Voters don’t seem convinced that the government has the capacity to create an agenda that will genuinely assist the economy and job creation,” said Haydon Manning, a political analyst at Flinders University in Adelaide. “There’s a growing opinion among average Australians that Turnbull doesn’t have a strong vision for the nation and there’s question marks over whether he will survive the year as leader.”

With parliament resuming next week after a two-month hiatus, Turnbull used Wednesday’s address to the National Press Club to highlight his government’s plan to cut company taxes, which he said would give the average full-time worker an extra A$750 ($568) a year. The former banker also outlined a bid to overhaul funding of schools amid concern over declining student performance and a plan to make electricity more affordable.

“This isn’t an abstract issue,” Turnbull said. “Higher electricity prices mean more pressure on household budgets and businesses. That’s why energy will be a defining debate in this parliament.”

Turnbull also promoted the benefits of free trade, even after U.S. President Donald Trump ditched his nation’s plan to join the Trans-Pacific Partnership.

“That is why, although disappointed by America’s withdrawal from the TPP, we continue to work to open more markets for our exports with negotiations underway with India, Indonesia, the EU and in due course the United Kingdom,” Turnbull said.

Refugee Deal

Asked about the status of Australia’s deal for the U.S. to resettle asylum seekers detained in Pacific island camps, Turnbull repeated that Trump had given him a personal assurance. Hours earlier, White House Press Secretary Sean Spicer told reporters in Washington that the deal would go ahead, with the refugees subject to “extreme vetting.”

“As you’ve heard from the president’s own spokesman this morning, the Trump administration has committed to progress with the arrangements to honor the deal,” Turnbull said. “And that was the assurance the president gave me when we spoke at the weekend.”

ets-small

SYDNEY marketwatch–Australia’s resource-rich economy expanded in the second quarter of 2016, notching up 25 years since the country last felt the sting of recession.

GDP increased by 0.5% in the quarter and by 3.3% from a year earlier, a government report showed Wednesday. Economists had expected 0.6% growth on quarter and a 3.3% on-year increase.

The government revised its first-quarter growth figure down to 1.0% from 1.1%.

The economy was supported broadly in the quarter by growth in housing, company profits, government demand and rising export values.

Record low interest rates and weakness in the Australian dollar over recent years has also helped the economy shrug of a reliance on mining to transitioning to a broader economy.

JATUH hat! : masalah ekonomi KITA : BUKAN rup1ah (4)… tax amnesty++

Emoticons0051

ID: JAKARTA  – Pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan ekonomi dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan rantai nilai (value chain) untuk mendongkrak daya saing nasional, sehingga tidak perlu lagi tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kesejahteraan rakyat harus diciptakan oleh negara, tidak boleh lagi bergantung pada sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Direktur & CEO IPMI International Business School Jimmy Gani pada kuliah umum dalam acara temu alumni ’IPMI Reconnect’ di Kampus IPMI, Kalibata, Jakarta, Sabtu (4/2).

Jimmy membawakan presentasi berjudul ’Enhasing Competitiveness through clustered-based economic development’.

Menurutnya, beberapa negara yang minim sumber daya alam justru lebih maju perekonomiannya. Singapura, misalnya. Di sisi daya saing, Indonesia berada di rangking 41, jauh tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 2 berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) 2016-2017.

Lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat, itu menambahkan, modernisasi dalam paradigma ekonomi perlu dilakukan supaya perekonomian nasional tidak stagnan. Caranya dengan menitikberatkan pembangunan nasional pada perbaikan iklim investasi, pengembangan inovasi, dan peningkatan daya saing industri.

Lebih lanjut, Jimmy mengajak para alumni kampus IPMI yang sudah memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri, untuk berkontribusi terhadap peningkatan daya saing di institusinya masing-masing. “Alumni IPMI harus berperan aktif dalam mendongkrak daya saing nasional sehingga dapat tercipta pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (gor)

 ets-small

beritagar: Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank sejak awal tahun 2017. Alhasil, JP Morgan tidak boleh lagi menerima setoran penerimaan negara Indonesia dalam program amnesti pajak.

Pemutusan hubungan ini bermula dari hasil riset yang dirilis JP Morgan Chase pada 13 November 2016. JP Morgan memang membuat riset mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia usai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), dan agaknya pemerintah Indonesia tidak senang dengan hasil riset ini.

Padahal, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada JP Morgan untuk menjadi salah satu bank persepsi untuk program amnesti pajak sejak Juli 2016 hingga Maret 2017.

Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

JP Morgan sebenarnya bukan pemain baru di Indonesia. JP Morgan telah ada sejak tahun 1968 dengan membuka kantor cabangnya di Jakarta, yang kemudian menyusul 10 tahun kemudian mendirikan kantor perwakilannya yang kini berlokasi di Gedung Energi, Sudirman, Jakarta.

Februari 2012, JP Morgan secara resmi mengumumkan penunjukan Haryanto T. Budiman sebagai Managing Director dan Senior Country Officer (SCO) untuk Indonesia. Selain jabatannya sebagai SCO, Haryanto juga memimpin bisnis Global Corporate Banking (GCB) di Indonesia.

Sebelum bergabung dengan JP Morgan, Haryanto menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) dan anggota Board of Management PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), bank terbesar di Indonesia.

Perusahaan asal Amerika Serikat itu sendiri telah berdiri hampir 200 tahun lamanya. JP Morgan Chase & Co (NYSE: JPM) adalah perusahaan penyedia jasa keuangan global terkemuka dengan aset mencapai USD2 triliun dan beroperasi di lebih dari 60 negara.

Perusahaan ini memimpin pangsa pasar dalam bidang investasi perbankan, layanan keuangan personal, usaha kecil dan perbankan komersial, pemrosesan transaksi keuangan, pengelolaan aset, dan private equity.

Aktivitas penggadaian di divisi perbankan swasta dan pengelolaan kekayaan pribadi dilakukan di bawah perlindungan JP Morgan Chase Bank. Merek Chase digunakan untuk jasa kartu kredit di AS dan Kanada, sementara bank eceran dan komersialnya berkantor pusat di Chicago.

Di AS, perusahaan ini menjadi pasar deposito terbesar ketiga setelah Wells Fargo dan Bank of America. Unit pengelola investasi global JP Morgan Chase adalah yang terbesar di AS dengan aset senilai USD53,5 miliar pada akhir 2009.

Sementara untuk banknya, JP Morgan Chase adalah bank terbesar keempat di AS setelah Bank of America Citigroup, dan Wells Fargo.

Sebagai komponen Dow Jones Industrial Average, JP Morgan Chase & Co melayani jutaan konsumen di AS dan berbagai perusahaan terkemuka di dunia. JP Morgan mulai membangun bisnisnya Asia Pasifik pada tahun 1872 tepatnya di Hong Kong dan kini telah beroperasi di 17 negara dengan 30 kantor.

Sekadar catatan, JP Morgan menyebutkan imbal hasil surat utang tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen pasca-terpilihnya Trump. Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi ini mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang (emerging market).

Hal ini memicu kenaikan Credit Default Swaps (CDS) Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari Indonesia.

Berdasarkan kepada riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor. Tak hanya itu, JP Morgan kemudian memangkas dua level rekomendasi Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight“.

Memang, pasca-kemenangan Trump pada 9 November 2016, pasar modal dan obligasi Indonesia sempat bergejolak. Puncaknya terjadi pada 11 November 2016. Saat itu, nilai tukar rupiah sempat menembus USD13.800. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 4,01 persen.

Bank Indonesia (BI) mencatat, dana asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp16 triliun dalam tempo sepekan perdagangan, yaitu 9 sampai 14 November 2016.

Namun, pemerintah menegaskan gejolak itu hanya akan bersifat sementara. Apalagi, pemerintah meyakini bahwa kerjasama Indonesia-AS tidak akan surut meski Trump menjadi presiden. Pasalnya, Indonesia adalah mitra dagang strategis, tak hanya dalam konteks bilateral, melainkan kerjasama regional.

Bukan sekali saja JP Morgan membuat pemerintah menjadi geram. Tahun 2015, JP Morgan juga pernah membangkitkan amarah pemerintah.

Dalam risetnya pada 20 Agustus 2015, JP Morgan merekomendasikan agar investor mengurangi kepemilikan di surat utang Indonesia. Sebab, menilai risiko aset portofolio Indonesia semakin meningkat karena tiga faktor.

Pertama, kebijakan Tiongkok mendevaluasi mata uangnya yang membuat risiko obligasi negara-negara pasar berkembang Asia meningkat. Kedua, besarnya aliran dana keluar membuat prospek obligasi global negara-negara pasar berkembang menurun, termasuk Indonesia. Ketiga, adanya kekhawatiran bahwa utang pemerintah pada tahun 2016 akan meningkat sebesar 10 persen.

Kala itu, Gubernur BI Agus Martowardojo meminta agar riset tersebut dilakukan dengan hati-hati dalam mengambil rancangan analisisnya. Menteri Keuangan pada saat itu, Bambang Brodjonegoro mengaku telah memberikan sanksi kepada JP Morgan atas hasil risetnya yang dinilai merugikan Indonesia.

 ets-small

bbc: The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) has cut its benchmark interest rate for the fourth time since June.

The central bank cut rates from 2.75% to 2.5%, saying the country’s economy had “softened” in 2015.

It is the world’s largest dairy exporter and has been hit by a fall in international prices.

The move was widely expected by economists as the country continues to see lower inflation levels due to the strength of the New Zealand dollar.

Despite the rate cut, New Zealand’s dollar rose in mid morning trade against the US dollar.

The country’s currency has risen since August “partly reversing the depreciation that occurred from April”, RBNZ governor Graeme Wheeler said.

“The rise in the exchange rate is unhelpful and further depreciation would be appropriate in order to support sustainable growth,” he said.

Core inflation was below the 1% to 3% target range, “mainly due to the earlier strength in the New Zealand dollar and the 65% fall in world oil prices since mid-2014,” he added.

However, Mr Graeme was positive about the outlook for inflation and for economic growth into 2016.

“The inflation rate is expected to move inside the target range from early 2016, as earlier petrol price declines will drop out of the annual calculation, and the lower New Zealand dollar will be reflected in higher tradables prices,” he said.

“A recovery in export prices, the recent lift in confidence, and increasing domestic demand from the rising population are expected to see growth strengthen over the coming year,” he added.

The bank predicted economic growth of 2.4% in the first three months of next year when compared to the same quarter a year earlier.

New Zealand’s central bank cut rates in June, July and September, but held steady in October.

Dairy improvements

New Zealand exports some 95% of its milk production – with 87% of that collected by Fonterra, the world’s biggest dairy exporter.

The country’s dairy exports have been hurt though by falling prices internationally together with a slowdown of its major trading partner China – a big buyer of its dairy products.

However, there are hopes that dairy prices globally will start to rise next year.

On Thursday, Fonterra decided to hold its forecast for farmgate milk prices steady, which it said reflected a view that international diary prices would continue to improve in the first half of next year.

JAKARTA ID – Pemerintah perlu merevisi target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.360,1 triliun. Target tersebut kelewat ambisius dan akan membebani dunia usaha karena tidak relevan dengan kondisi perekonomian tahun depan yang belum sepenuhnya pulih dari perlambatan. Target pajak 2016 naik hampir 30% dari realisasi penerimaan pajak tahun ini yang diprediksi hanya mencapai 82% atau sekitar Rp 1.061,3 triliun dari target Rp 1.294,3 triliun.

Jika target pajak yang terlampau tinggi tetap dipaksakan, dunia usaha yang sedang tertekan perlambatan ekonomi dikhawatirkan semakin terpuruk. Ujung-ujungnya, hal itu bakal mengganggu perekonomian nasional. Alhasil, berbagai stimulus ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah untuk membantu dunia usaha bisa sia-sia. Apalagi Undang- Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) belum tentu diberlakukan tahun depan.

Target yang tidak rasional juga akan menyebabkan kekurangan (shor fall) penerimaan pajak meningkat, sehingga menimbulkan mismatch pada pembiayaan pembangunan. Akibatnya, defisit APBN membengkak dan kurang manageable. APBN pun menjadi rawan dan tidak memberikan daya ungkit (leverage) yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, APBN bisa dianggap tidak kredibel.

Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan pengamat perpajakan Darussalam, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, pengusaha migas Firlie Ganinduto, serta dua pengamat ekonomi Institute for Develompment of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dan Enny Sri Hartati. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu. (es/yos/gor)

Baca selanjutnya

http://id.beritasatu.com/home/target-pendapatan-belanja-apbn-2016-tak-relevan-dengan-realisasi-apbn-p-2015/135845

JAKARTA kontan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, shortfall penerimaan pajak dipastikan tidak akan lebih dari Rp 150 triliun. Meskipun hingga akhir November lalu, penerimaan pajak diperkirakan masih kurang Rp 300 triliun di bawah target.

Mardiasmo mengatakan, belajar dari pengalaman realisasi pajak akan meningkat menjelang tutup buku. Hal ini terkait banyaknya transaksi terjadi di akhir tahun. Apalagi, tahun ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak atas revaluasi, supaya banyak wajib pajak melakukan revaluasi.

Kebijakan lainnya adalah reinventing policy. Dengan dua kebijakan ini, dalam satu bulan Mardiasmo yakin penerimaan pajak minimal bisa terealisai hingga Rp 125 triliun.

Untuk kebijakan revaluasi aset, pemerintah mematok targete minimal pajak yang bisa terserap hingga Rp 10 triliun. “Kita targetkan lebih dari itu,” ujar Mardiasmo, Jumat (4/12) kepada KONTAN.

Untuk memastikan target-target itu tidak meleset, Mardiasmo akan berkantor di Dirjen Pajak bersama dengan pelaksana tugas Dirjen Pajak. Ia juga bilang, realisasi pajak tahun ini aka menjadi gambaran target rasional tahun 2016, yang akan menjadi dasar diajukannya APBN Perubahan 2016.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah kembali menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi VII.

Dalam paket ini terdapat kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, substansi pertama dalam paket kebijakan ketujuh adalah penambahan kemudahan pada izin investasi.

Jika sebelumnya diperlukan waktu tiga jam untuk mendapatkan empat izin, maka kemampuannya kali ini ditingkatkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi sembilan izin dalam waktu tiga jam.

Kedua, keringanan pajak penghasilan (PPh) bagi industri padat karya selama 2 tahun. Keringanan PPh ini akan dievaluasi, dan bisa diperpanjang melalui penerbitan peraturan pemerintah.

“Wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini,” kata Darmin saat menyampaikan paket kebijakan ketujuh ini di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Untuk mendapatkan fasilitas itu, kata Darmin, perusahaan harus memiliki tenaga kerja minimal 5.000 orang. Setelah itu, perusahaan tersebut harus menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan.

Selanjutnya, hasil produksi yang diekspor oleh perusahaan padat karya minimal 50 persen berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya.

“Keringanan diberikan untuk lapisan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta. Ini gaji karyawannya,” ucap Darmin.

Fasilitas keringanan berupa pengurangan PPh sebesar 50 persen dari angka yang ditetapkan tahun ini. Aturan ini berlaku mulai 1 Desember 2016. Substansi kedua masih menyangkut perusahaan padat karya.

Ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 mengenai fasillitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di wilayah tertentu.

“Kalau investasi 100 persen, dia hanya akan diperhitungkan dalam perhitungan pajak 95 persen. Ada fasilitas 5 persen selama 6 tahun,” ucap Darmin.

Selain itu, ada pengurangan dividen yang dibayarkan subyek pajak luar negeri dari 20 persen menjadi 10 persen.

“Ada percepatan depresiasi, kemudian perpanjangan lost carry forward. Kalau rugi, ruginya bisa diperhitungkan pada tahun setelahnya untuk mengurangi pembayaran pajaknya,” ujar Darmin.

Fasilitas keringanan pajak ini juga diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Jenis industri yang mendapat fasilitas ini juga meliputi industri alas kaki, industri sepatu olahraga, industri sepatu teknik lapangan, industri pakaian jadi, serta pakaian berbahan kulit. Aturannya akan dimasukkan dalam lampiran PP 18 Tahun 2015.

“Dengan penambahan ini, industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di semua provinsi tanpa terkecuali,” ujar Darmin.

Substansi ketiga mengenai percepatan kemudahan sertifikasi tanah rakyat dalam rangka kepastian hak atas tanah dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.

Kebijakan ini akan dimulai dari pemberian sertifikat tanah untuk pedagang kaki lima, petani, dan sebagainya.

“Bahkan, Kementerian Agraria akan mencetak juru ukur dan asisten juru ukur. Jadi, ada profesi baru yang nanti bisa ikut lelang untuk mengukur tanah rakyat,” pungkas Darmin.

Penulis : Indra Akuntono
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak pemerintah meningkatkan koordinasi antarsektoral terkait percepatan implementasi enam paket kebijakan yang sudah diterbitkan, guna menstimulus ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan dunia usaha menanti implementasi paket kebijakan yang telah diterbitkan sejak Oktober silam. Menurutnya, dari enam paket yang ada, belum semua dapat dirasakan.

&ldquo;Sekarang eksekusinya saja yang utama. Minimnya kesiapan pemerintah saat mengumumkan paket kebijakan sangat terlihat, sehingga tidak bisa langsung bergulir,&rdquo; katanya kepada Bisnis.com, Minggu (22/11/2015).

Pelaku usaha sendiri, merututnya, akan melihat bagaimana keseriusan pemerintah menjalankan paket yang sudah diterbitkan. Mengenai paket kebijakan selanjutnya yang akan diterbitkan, pemerintah sebaiknya mempersiapkan kesiapan antarkementerian/lembaga terlebih dahulu.

Shinta mengatakan rencana pemerintah mengumumkan paket terkait keringanan pajak, wajib dijelaskan dampak dan besaran kebijakannya. &ldquo;Pajak itu saling terkait, sehingga kami ingin tahu seperti apa rancangannya. Tentunya agar banyak orang tertarik dengan kebijakan tersebut,&rdquo; tambahnya.

Sementara itu, Chairman PT Recapital Advisor Rosan P Roeslani mengatakan ragam paket kebijakan yang diterbitkan sudah mengakomodir usulan dunia usaha. &ldquo;Paket kebijakan sudah semakin baik, apalagi paket enam yang bicara mengenai insentif pajak terkait KEK,&rdquo; katanya.

Menghadapi persaingan global, dan keberlanjutan aktivitas industri nasional, pemerintah diminta terus melibatkan dunia usaha agar kebijakan yang diterbitkan tepat sasaran.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151123/9/494687/paket-kebijakan-ekonomi-implementasi-lemah-dikoordinasi
Sumber : BISNIS.COM

 

Jakarta detik-Presiden Jokowi mulai khawatirkan kondisi keuangan negara menjelang akhir tahun. Apalagi setelah mengetahui penerimaan pajak yang masih rendah dan sampai akhir tahun hanya terealisasi 85% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 sebesar Rp 1.295 triliun.

Dengan belanja yang progresif pada kuartal IV, tentunya akan berpengaruh terhadap cashflow atau arus ka‎s. Menarik pembiayaan dalam waktu sempit juga akan menimbulkan risiko.

Berikut realisasi APBN-P 2015, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan per 30 September 2015‎ yang dikutip detikFinance, Kamis (5/11/2015)

Pendapatan negara secara total adalah‎ Rp 989,8 triliun atau 56,2% dari pagu yang tercatat Rp 1.761,6 triliun. Ini meliputi penerimaan dalam negeri sebesar Rp 989,3 triliun dan hibah Rp 400 miliar.

Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 800,9 triliun yang meliputi pajak dalam negeri Rp 775,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 25,7 triliun.‎ Sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 188,4 triliun.

Belanja negara, total realisasi adalah Rp 1.248,9 triliun atau 62,9% dari pagu yang sebesar Rp 1.984,1 triliun. Rinciannya meliputi belanja pemerintah pusat Rp 737,7 triliun dan transfer ke daerah dana dana desa sebesar Rp 511,2 triliun.

Belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan membuat pemerintah terpaksa memperlebar defisit anggaran. Posisi sekarang adalah Rp 259,2 triliun atau 116,5% dari pagu yang sebesar Rp 222,5 triliun.

Dengan kondisi terburuk penerimaan yang diproyeksi sampai akhir hanya 85%‎ dan belanja terealisasi sampai dengan 93%. Maka defisit anggaran yang tadinya diperkirakan 2,23% akan bergeser jauh ke 2,6%. Artinya pemerintah terpaksa menambah banyak utang.

(mkl/ang)

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan aturan diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Aturan tersebut masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015.

Kasubdit Peraturan PPh Badan DJP Raden Aris Handono menjelaskan, dalam PMK tersebut, dasar pengenaan pajak dikenakan atas selisih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh WP, di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Nilai tersebut, lanjutnya, ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Untuk itu, bagi perusahaan yang ingin melakukan revaluasi aset, bisa menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ahli penilai.

“Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para penilai publik dan KJPP dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa,” paparnya di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (10/11/2015).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

PMK yang ditetapkan pada 15 Oktober 2015 ini keluar sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi tahap V.

Dalam PMK tersebut, Wajib Pajak (WP) dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali tersebut diajukan dalam jangka waktu sampai 31 Desember 2016.

Perlakuan khusus yang diberikan berupa pemotongan atau diskon Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dari 10 persen menjadi 3 hingga 6 persen, dengan rincian sebagai berikut:

1. 3 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK ini sampai dengan 31 Desember 2015 2. 4 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016 3. 6 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/10/20/1246598/revaluasi-aset-dapat-diskon-pajak-begini-mekanismenya
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA ID –Banyak perusahaan baik BUMN maupun swasta –termasuk bank– yang tertarik untuk segera merevaluasi aset guna memanfaatkan diskon tarif PPh sebesar 4-7%. Revaluasi akan membuat aset naik berlipat ganda sehingga meningkatkan kapasitas perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dan lebih ekspansif. Khusus BUMN, aset berpotensi naik Rp 1.000 triliun.

Sementara itu, kalangan pengembang juga menyambut baik penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, properti, dan infrastruktur (DIRE) atau yang dikenal dengan Real Estate Investment Trust (REIT). Sejumlah pengembang berniat menerbitkan REIT atau memindahkan REIT yang diterbitkan di luar negeri ke Indonesia. Kebijakan ini dapat mendongkrak kapitalisasi pasar properti 200% atau 3 kali lipat pada tahun depan.

Demikian pandangan para direksi BUMN maupun korporasi swasta, bankir, serta para pengembang yang dihubungi Investor Daily di Jakarta pekan lalu. Mereka merespons paket stimulus ekonomi kelima yang diluncurkan pemerintah pekan lalu. Dalam paket itu, pemerintah mendiskon tarif PPh untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset dan menghilangkan pajak berganda REIT.

Revaluasi aset berlaku untuk BUMN maupun swasta dan individu. Bila pengajuan proposal revaluasi dilakukan sebelum 31 Desember 2015, tarif PPh final revaluasi berkurang dari 10% menjadi 3%. Jika diajukan pada periode 1 Januari-30 Juni 2016, tarifnya 4% sedangkan jika diajukan pada 1 Juli-31 Desember 2016, tarif yang berlaku 6%. Artinya, diskon tarif PPh mencapai 4-7%.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya bahkan sudah mulai merevaluasi aset dengan bantuan Kementerian Keuangan. Tahap penilaian sudah hampir selesai dan tinggal menunggu hasilnya. “Saya pikir asetnya bisa bertambah di atas Rp 200 triliun setelah revaluasi,” kata dia.

Saat ini, tutur Sofyan, aset PLN mencapai Rp 600 triliun. Dengan adanya revaluasi, aset perseroan akan melonjak menjadi Rp 800 triliun. “Tambahan Rp 200 triliun itu akan jadi modal sementara pajaknya akan kami minta dijadikan PMN (penanaman modal negara),” ujarnya.

Jika pajaknya 3%, PLN akan mengajukan PMN sekitar Rp 6 triliun. Pertamina juga berminat merevaluasi aset. Menurut Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, pihaknya masih melakukan evaluasi terkait revaluasi aset. Evaluasi ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Rencananya revaluasi aset itu meliputi kilang dan beberapa properti. “Aset Pertamina saat ini kurang lebih US$ 50 miliar,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, revaluasi aset bisa dilakukan bersamaan dengan rencana investasi pelaksanaan proyek Pertamina. Di antaranya adalah rencana investasi US$ 10-15 miliar untuk pembangunan kilang baru. (bersambung)

Selanjutnya baca di

http://id.beritasatu.com/home/animo-bank-terhadap-revaluasi-aset-tinggi/131240

Jakarta detik -Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi pilihan pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.350 di tahun depan.

Diperkirakan sebanyak Rp 2.000 triliun uang orang Indonesia yang selama ini parkir di luar negeri akan kembali ke tanah air dan mampu menambah penerimaan pajak sebesar Rp 60 triliun.

Tax amnesty dalam asumsi pemerintah adalah penghapusan tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu, demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang. Namun wajib pajak (WP) tersebut harus membayar sejumlah tebusan dengan besaran tertentu, yang akan masuk dalam penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Lalu bagaimana mekanismenya?

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito menjelaskan periode pemberlakuan tax amnesty selama setahun. Rencananya dari Desember 2015 hingga Desember 2016. Tergantung dari penyelesaian Undang-undang tentang tax amnesty yang akan diajukan pemerintah ke DPR.

“Jadi hitungan kita setahun,” kata Sigit di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Wajib Pajak bisa meletakkan dananya melalui perbankan. Selanjutnya bisa diletakkan dalam bentuk obligasi atau yang lainnya, minimal dalam kurun waktu setahun. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Nanti kita akan coba tahan melalui pembelian obligasi. Jadi bisa ngendap dulu. Minimal setahun. Karena uang itu harus jadi penggerak ekonomi. Bukan di-declare saja, bukan pajak saja. Kalau nggak ngendap disini ngapain,” papar Sigit.

Saat dananya masuk, maka akan dikenakan tebusan yang dihitung sebagai penerimaan pajak pribadi dari Wajib Pajak tersebut. Untuk Wajib Pajak yang memasukkan dananya pada Desember 2015 dikenakan tarif tebusan 3%, enam bulan berikutnya 4% dan enam bulan selanjutnya 6%.

“Bayar tebusan. Dan datanya masuk ke kita. Berikutnya kalau masuk kan basis datanya melebar,” imbuhnya.

Sigit menambahkan, potensi Rp 2.000 triliun bersumber dari berbagai hasil riset dan pembicaraan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Keseluruhan dana itu memang sekarang berada di Singapura.

“Kan sudah ada laporan, dari Apindo juga sudah ngomong. Apindo yang punya duit, kan mereka-mereka juga. Adalah di situ katanya kami sekitar Rp 3.000 triliun. Termasuk orang di luar pengusaha juga, seperti pegawai negeri segala macam menurut Apindo,” kata Sigit.

(mkl/hen)

JAKARTA okezone – Minat investasi pengusaha Jepang di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah disambut positif investor-investor dari Negeri Sakura.

Lebih dari 100 pengusaha yang mewakili perusahaan Jepang hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai investasi, khususnya tentang panduan dan prosedur untuk kontrol dan implementasi investasi.

Kepala Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pihaknya berharap investor Jepang yang hadir dan mengikuti penjelasan berbagai peraturan tersebut dapat menjelaskan kebijakan baru pemerintah Indonesia kepada mitra bisnisnya.

“Harapannya tentu sosialisasi yang dilakukan dapat membantu investor-investor Jepang untuk menjelaskan kepada partner bisnisnya sehingga mereka dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2015).

Franky menjelaskan, BKPM telah melakukan berbagai inisiatif untuk menghadirkan negara dalam proses investasi, baik melalui program penyederhanaan perizinan, memfasilitasi investasi yang terhambat sampai dengan peningkatan investasi.

“Pemerintah terus berusaha meningkatkan kompetensi nasional, di antaranya dengan mendorong agar pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai main core dari aktivitas perekonomian nasional,” jelasnya.

Kebijakan dalam bidang pelayanan investasi juga dilakukan, antara lain dengan peluncuran layanan izin investasi tiga jam, serta dalam persiapan untuk meluncurkan izin investasi konstruksi yang memungkinkan investor untuk langsung konstruksi setelah mendapatkan izin investasi.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah menambahkan, dengan adanya layanan investasi tiga jam, maka investor akan mendapatkan tiga produk hukum, yakni izin investsai, akta pengesahan, NPWP ditambah land blocking.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, investor-investor Jepang yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan layanan investasi tiga jam tersebut,” tandasnya.

BKPM juga menyampaikan beberapa progress mengenai PTSP pusat yang disampaikan, di antaranya 90% PTSP daerah telah terbentuk. Kemudian 61% PTSP daerah telah mengimplementasikan sistem online. Saat ini, FTZ dan SEZ serta kawasan industri telah bekerja sama dan didukung PTSP daerah.

Dari data BKPM periode 22 Oktober 2014 hingga 9 Oktober 2015, tercatat minat dan komitmen investasi Jepang mencapai USD22,6 miliar.

“Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki izin prinsip mencapai USD10,1 miliar, dengan jumlah proyek mencapai delapan unit. Sementara minat yang dikategorikan serius nilainya mencapai USD3,06 miliar dari 19 proyek yang diharapkan dapat segera direalisasikan menjadi izin prinsip,” tandasnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058603/34/100-investor-jepang-dalami-regulasi-investasi-ri-1446557582

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah kurang percaya diri terhadap ekonomi dalam negeri pada 2016.

Hal ini tercermin dari penetapan kurs rupiah dalam asumsi makro tahun depan sebesar Rp 13.900 per dolar AS.

Wakil Ketua Kadin Suryani SF Motik mengatakan, ‎ada beberapa poin yang kurang tetap seperti kurs rupiah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun depan.

“‎Tahun depan rupiah Rp 13.250 per dolar AS masih mungkin karena kisarannya Rp 13.600, kenapa dinaikkan Rp 13.900. Saya melihat pemerintah ini tidak ‘pede’ (percaya diri)” ujar Suryani saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Kemudian persoalan pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok akan tumbuh 5,3 persen. Padahal menurut Suryani, angka tersebut bisa tumbuh lebih tinggi lagi mengingat Indonesia sudah masuk ke dalam G20.

“Lalu inflasi yang masih tinggi 4,7 persen, padahal ini bisa ditekan karena penyebabnya kan soal makanan, impor beras, daging dan sebagainya,” tutur Suryani.

‎Suryani menyarankan, untuk menekan inflasi diperlukan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi persoalan yang membuat inflasi menjadi tinggi.

Namun, jika melihat anggaran kementerian yang ada, sektor agrikultur paling rendah dibandingkan lainnya.

“Penyebabnya kan dimakanan, tapi ini paling rendah kementeriannya jadi tidak merefleksikan pemerintah bisa menyiapkan kantong-kantong untuk misalnya swasembada pangan,” tuturnya.

Jakarta–Pemerintah dinilai perlu untuk melakukan reformasi anggaran. Mengingat, situasi ekonomi masih berada dalam kondisi yang menantang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengubah struktur penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan.

“Perekonomian kita sekarang ada dalam situasi tidak mudah. Satu-satunya jalan keluar adalah melakukan reform dalam anggaran. Business as Usual tidak akan menghasilkan apa-apa,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara ketika mengisi acara seminar “Restrukturisasi Jangka Menengah dan Jangka Panjang Untuk Mencapai Target Pertumbuhan” di Jakarta.

Suahasil menuturkan, mengubah penerimaan negara dapat dilakukan dari awalnya bersumber dari Sumber Daya Alam menjadi tergantung pada penerimaan pajak dan kegiatan ekonomi. “Mengubah struktur pengeluaran dari pengeluaran yang bersifat non-produktif menjadi pengeluaran produktif seperti infrastruktur dan pekerjaan besar kita ke depan,  yakni social protection” ujarnya. Selain itu, pembiayaan yang bersumber dari bilateral dan multilateral juga harus dapat dikombinasikan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Miranda Gultom menyebut,  ada dua hal yang dialami Indonesia saat ini, yaitu ketidakpastian ekonomi global dan kelemahan struktural. Ketidakpastian ekonomi Global diantaranya, harga komoditas Global yang merosot tajam, pemulihan ekonomi Global yang di bawah harapan, ketidakpastian Fed Fund Rate dan Quantitative Easing Tiongkok dalam menanggapi perlambatan ekonomi. “Tantangan domsetik yang dihadapi yaitu ekspor yang melemah terutama dari Sumber Daya Alam, konsumsi yang melambat, Counter Cylical Policy yang tidak berjalan karena kapasitas penyerapan belanja modal yang belum optimal, dan investasi dimana kurangnya infrastruktur dan kapabilitas industrial dari Indonesia” ujar Miranda.

Kendala eskternal dan internal tersebut kemudian mengakibatkan kurangnya kepercayaan Investor terhadap Indonesia. Lebih lanjut, Miranda menjelaskan bahwa solusi untuk meningkatkan kepercayaan investor adalah peningkatan resiliensi dan confidence. ” Hal itu dapat dilakukan dengan langkah seperti menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan, meningkatkan produksi dan nilai tambah produk barang dan jasa, memperbaiki konektivitas, serta manajemen risiko dan penanganan krisis” imbuhnya. (*) Apriyani Kurniasih

Bisnis.com, JAKARTA–Hingga sekitar dua bulan jelang tutup tahun, penerimaan pajak nonmigas yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak masih melempem di kisaran 57% dari target dalam APBNP 2015 Rp1.244,7 triliun.

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan hasil pantauan data real time per 29 Oktober 2015, penerimaan pajak (minus PPh migas) mencapai Rp714,5 triliun atau baru tumbuh sekitar 3,6% dari periode yang sama tahun lalu.

” nonmigasnya ini yang jadi tanggung jawab kami sudah tumbuh. Kalau PPh migas, kita tidak bisa apa-apa kalau harganya sedang rendah. migas sudah pasti jeblok,” ujarnya di kawasan DPR akhir pekan ini, seperti dikutip Bisnis.com, Minggu (1/11/2015).

Pada yang sama, penerimaan pos PPh migas hanya tercatat Rp43 triliun, terkontraksi dari capaian periode yang sama tahun lalu Rp67 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak total (termasuk PPh migas) per 29 Oktober tercatat Rp758,27 triliun atau 58,6% dari target.

Dia mengeluhkan masih rendahnya performa target penerimaan pajak itu akibat dari beberapa kebijakan yang batal diterapkan tahun ini seperti pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa jalan tol dan aturan bukti potong atas bunga deposito, serta PPN bea meterai.

Menurutnya, aturan bukti potong atas bunga deposito yang muncul awal tahun ini namun dicabut kembali sebenarnya mampu menyumbang penerimaan hingga Rp152 triliun. Namun, pihaknya mengaku tidak masalah karena dengan adanya keterbukaan informasi data perbankan lewat Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017 akan menebusnya.

Kendati demikian, pihaknya masih optimistis shortfall selisih antara realisasi dan target penerimaan pajak tahun ini tidak lebih dari Rp150 triliun. Pihaknya mengaku masih bertumpu pada kebijakan reinventing policy dan penegakan hukum seperti tindakan paksa badan (gijzeling).

Selain itu, pihaknya juga menyakini akan ada tambahan penerimaan pajak dari pemberian diskon tarif final atas revaluasi aktiva tetap. Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada perusahaan swasta maupun BUMN yang antusias mendapat fasilitas tersebut.

Sementara itu, terkait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), mantan Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar ini mengaku tidak akan mengimplementasikannya tahun ini. Pasalnya, dengan masih dibahasnya payung hukum terkait tax amnesty, penerapan paling realistis baru bisa tahun depan.

Sigit mengungkapkan kebijakan tax amnesty itu sudah diperhitungkan dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak total sekitar Rp1.350 triliun. Bahkan, jika nantinya DPR tidak punya inisiatif, pemerintah yang mengambil alih dengan inisiatif pemerintah.

“Kalau tidak ada tax amnesty, saya akan minta APBNP. Harus keluar . Pak Presiden sudah OK,” jelasnya.

Jika dengan inisiatif pemerintah, pihaknya mengaku akan menjalankan skema tax amnesty untuk penarikan dana yang selama ini terparkir di luar negeri. Terkait tarif, rencana awalnya sebesar 4% pada semester I/2016 dan 6% pada semester II/2016.

Pasalnya, dengan kebijakan ini, akan ada dana sekitar Rp2.000 triliun yang masuk ke Tanah Air. Dengan tarif minimal 3% saja, lanjutnya, sudah penerimaan pajak sekitar Rp60 triliun yang masuk ke kas negara.

Sigit berujar skema pengampunan yang diusulkan Ditjen Pajak hanya mencakup pidana pajak. Sementara pidanan umum di luar pajak menjadi kewenangan aparat penegak hukum lain sehingga butuh kesepakatan lebih luas di tingkat nasional.

Sejalan tidak masuknya unsur pidana di luar pajak, sambungnya, data pajak yang didapat dalam program tax amnesty tidak bisa digunakan untuk bukti pidana umum lainnya. Dengan demikian, wajib pajak (WP) dijamin dari sisi keamanan data.

KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah menguat tajam sepekan terakhir setelah didera pelemahan selama berbulan-bulan. Banyak yang terkejut, tetapi sebagian lain menganggukkan dagu karena ada banyak sentimen positif dari domestik yang seharusnya bisa memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada Jumat (9/10/2015), nilai tukar rupiah ada di level Rp 13.521 perdollar AS. Posisi nilai tukar rupiah itu menguat hingga 8,78 persen selama sepekan. Jumat pekan lalu, nilai tukar menurut kurs referensi Jisdor berada di posisi Rp 14.709 per dollar AS.

Di pasar valuta asing tunai (spot), nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh Rp 13.281 per dollar AS. Di tengah tren penguatan mata uang dollar AS yang terjadi sejak 2 tahun belakangan ini, penguatan nilai tukar rupiah menjadi harapan baru. Hingga September lalu, kita masih gamang karena bank sentral AS, The Fed, tidak juga memberikan kejelasan kapan akan menaikkan suku bunga acuan dari posisi 0,25 persen. Suku bunga acuan itu sudah bertahan selama 7 tahun sejak The Fed membuat kebijakan menggelontorkan likuiditas demi mendorong perekonomian.

Ketidakpastian mengenai kapan dan berapa besar kenaikan suku bunga acuan itu adalah salah satu dari beberapa sentimen pasar global yang menyebabkan terjadinya fenomena ‘super dollar’, yakni terus menguatnya nilai tukar dollar AS terhadap mayoritas mata uang dunia. Selain faktor suku bunga The Fed, sentimen yang juga mendorong penguatan dollar AS adalah kelanjutan utang luar negeri Yunani dan devaluasi mata uang Tiongkok, yuan.

Pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan risiko pada perekonomian nasional di tengah masih melambatnya tren pertumbuhan produk domestik bruto. Risiko itu meningkat karena utang luar negeri korporasi swasta terus meningkat dan industri manufaktur masih bergantung pada bahan baku impor. Dengan nilai tukar rupiah yang melemah, korporasi swasta harus mengalokasikan dana berdenominasi rupiah yang lebih besar untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri berdenominasi valuta asing.

Data perekonomian AS jugalah yang awalnya memicu pelemahan mata uang dollar AS pekan lalu. Kinerja perekonomian AS selama September lalu hanya menghasilkan 142.000 lapangan kerja baru dari ekspektasi sebanyak 220.000 lapangan kerja baru. Data terbaru itu makin menguatkan sinyal bahwa The Fed akan kembali menunda kenaikan suku bunga acuan tahun 2015 dan mungkin bergeser ke paruh pertama 2016.

Spekulasi itu kemudian menyebabkan banyak investor global kembali ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih menjanjikan, seperti Indonesia. Itu bisa dilihat dari masuknya lagi modal asing ke pasar sekunder surat utang negara dan pasar modal. Pada saat yang sama, banyak investor mulai menimbang makin seriusnya Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menderegulasi sejumlah kebijakan. Kombinasi faktor AS dan makin positifnya sentimen domestik itu mendorong penguatan rupiah yang sangat tajam.

Penguatan rupiah itu sebetulnya bisa dipahami karena dalam beberapa bulan terakhir, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi juga oleh faktor spekulasi. Nilai tukar rupiah tidak mencerminkan fundamen ekonomi Indonesia. Hal ini antara lain bisa terlihat dari nilai efektif nilai tukar (REER) rupiah yang berada di level 89 atau tergolong terlalu rendah (undervalue) karena berada di bawah 100. Di posisi Rp 13.800, nilai tukar rupiah masih undervalue. Ketika menyentuh Rp 13.500, rupiah pun masih undervalue. Bank Indonesia masih yakin, nilai tukar rupiah yang mendekati nilai fundamen ekonomi Indonesia itu berada di sekitar REER level 97.

Penguatan rupiah diharapkan tidak hanya terjadi sesaat karena investor pasar global menjual valuta asing dalam bentuk dollar ASuntuk membeli saham di pasar modal Indonesia. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir. Diharapkan, penguatan terjadi secara berkelanjutan karena investor makin percaya pada kinerja perekonomian nasional dan pemerintah. (A HANDOKO)


Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Oktober 2015, di halaman 17 dengan judul “Rupiah yang Mengejutkan”.

Editor : Erlangga Djumena
Sumber : Harian Kompas

Rupiah Menguat, Darmin: Jangan Tarik Kesimpulan Semua Masalah Beres

Maikel Jefriando – detikfinance
Jumat, 09/10/2015 17:43 WIB

Jakarta -Nilai tukar rupiah masih melaju dalam tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Setelah dolar AS sempat menyentuh level Rp 14.600 beberapa hari yang lalu, sekarang sudah berada di level Rp 13.400.

Kondisi ini tidak menandakan semua masalah sudah selesai. Sebab, menganalisa penguatan rupiah harus sama seperti ketika terjadi pelemahan, yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal yang mendorong rupiah menguat adalah keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (Fed), untuk tidak menaikan suku bunga acuan pada awal September lalu. Kemungkinan baru akan direalisasikan pada akhir 2015 atau awal 2015.

Fakto internal juga memiliki peran, yaitu melalui pemerintah. Tiga paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dianggap tepat. Sehingga melahirkan sentimen positif untuk kalangan investor dan mendorong arus dana ke dalam negeri semakin kencang,

“Jangan dengan situasi ini seperti ini, jangan tarik kesimpulan semua sudah beres, meskipun tendensinya bagus,” tegas Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Alasannya, faktor eksternal tadi masih memungkinkan lagi untuk kembali menggoncang pasar keuangan global dan Indonesia. Apalagi ketika pemerintah tidak berhasil menjalankan paket kebijakan yang sudah diluncurkan. Bukan tidak mungkin rupiah kembali melemah.

Maka dari itu, Darmin menilai semua pihak harus tetap waspada. Agar ketika masalah itu kembali muncul, tidak ada lagi yang kemudian kaget dan panik.

“Memang kita masih harus terus waspada, siapa bilang nggak waspada. Artinya tidak berarti semua dengan begini semua bisa selesai. ekonomi di dunia pun belum selesai persoalannya, apalagi ekonomi kita. Jadi nggak ada yang aneh,” tukasnya.

(mkl/ang)

Jakarta detik -Nilai tukar rupiah perlahan mulai menunjukkan taringnya. Pagi ini, dolar Amerika Serikat (AS) turun ke posisi terendahnya di kisaran Rp 14.100.

Kepala Riset Universal Broker Indonesia (UBI) Satrio Utomo menilai, paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sentimen positif terhadap pasar keuangan Indonesia.

“Bisa jadi ini respons kebijakan ekonomi Jokowi. Pasar merespon positif,” ujarnya kepada detikFinance, Selasa (6/10/2015).

Satrio menjelaskan, selain paket kebijakan ekonomi Jokowi, faktor eksternal juga cukup mendukung penguatan rupiah. Pasar meyakini jika bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya di Oktober 2015.

“Orang semakin yakin jika The Fed tidak jadi naikkan bunga di Oktober ini,” katanya.

Satrio menambahkan, penguatan rupiah ini akan terus berlanjut jika didukung sentimen positi dari dalam negeri.

“Ini juga akan baik jika Pak Agus Marto (Gubernur BI) mau menyesuaikan suku bunganya,” imbuh Satrio.

(drk/ang)

%d bloggers like this: