Benar NYATA: boom KITA (4)

 

 

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

TANGERANG – DHL Express, penyedia layanan logistik internasional mengapresiasi tiga tahun kerja Presiden RI Joko Widodo yang berhasil mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan sektor industri logistik.

Senior Technical Advisor untuk DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi melalui paket kebijakan ekonomi jilid XV tersebut terbukti mampu meningkatkan industri logistik.

“Ya, industri logistik saat ini meningkat. Saya setuju. Selama ini, dukungan Jokowi sangat luar biasa,” ujar Ahmad usai melakukan groundbreaking Jakarta Distribution Centre di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (20/11/2017).

 Baca Juga: Bangun Jakarta Distribution Centre di Bandara Soetta, DHL Express Rogoh Rp60 Miliar

Menurut Ahmad, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor industri logistik. Hal tersebut lantaran pola kehidupan masyarakat Indonesia yang konsumtif.

“Negara kita total penduduknya kurang lebih ada 250 juta jiwa dan masyarakatnya konsumtif. Hampir setiap hari orang berbelanja ke mal dan melakukan aktifitas pengiriman barang. Bisa dibayangkan prospek industri logistik di Indonesia bukan,” tuturnya.

 Baca Juga: DHL Kaji Tanam Investasi Berkelanjutan di RI

Meski demikian, Ahmad tidak memungkiri dalam setiap perjalanan bisnis pasti ada tantangan tersendiri. Pihak manajemen pun telah mempersiapkan segala upaya guna menjawab tantangan tersebut.

“Kita dalam perjalanan menuju kelas dunia. Dalam perjalanan pasti ada tantangan. Hal yg penting adalah kita akan bekerjasama dengan beacukai, PT AP II dan lain-lain supaya dapat memuluskan. Kita prepare dari sekarang,” tandasnya.

(dni)

ets-small

Jakarta – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan sejak tahun 2010.

Melalui skema subsidi ini, masyarakat yang ingin memiliki rumah dimudahkan dengan dibantu subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta, bunga fixed yang rendah sepanjang tahun dan cicilan yang ringan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fasilitas FLPP ditambah hingga bisa memperoleh fasilitas DP ringan hanya 1%.

Berdasarkan data pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP) yang diterima detikFinance, seperti dikutip Selasa (7/11/2017), KPR FLPP telah disalurkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Sejak digulirkan tahun 2010, total dana subsidi KPR FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp 29,52 triliun dengan jumlah rumah 507.458 unit.

Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak menyerap dana FLPP dengan porsi 37,29% dari total yang disalurkan atau Rp 10,82 triliun untuk 188.625 unit rumah.

Kemudian Provinsi Banten yang sudah menyerap dana subsidi FLPP sebanyak Rp 2,95 triliun untuk 52.640 unit rumah dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,69 triliun untuk 33.556 unit rumah.

Sementara provinsi yang paling rendah penyerapannya di antaranya Maluku sebesar Rp 1,96 miliar untuk 55 unit rumah, Kalimantan Utara sebesar Rp 8,5 miliar untuk 202 unit rumah, Maluku Utara sebesar Rp 16,5 miliar untuk 266 unit rumah dan DKI Jakarta sebesar Rp 29,81 miliar untuk 289 unit rumah.

Berikut daftar realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi sepanjang tahun 2010 hingga Oktober 2017:
1. Jawa Barat (Rp 10,8 triliun)
2. Banten (Rp 2,95 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 1,69 triliun)
4. Kalimantan Selatan (Rp 1,75 triliun)
5. Jawa Tengah (Rp 1,4 triliun)
6. Riau (Rp 1,24 triliun)
7. Sumsel (Rp 1,22 triliun)
8. Sumut (Rp 1,2 triliun)
9. Kalimantan Barat (Rp 1,02 triliun)
10. Sulsel (Rp 761 miliar)
11. Kepri (Rp 647 miliar)
12. Jambi (Rp 554 miliar)
13. Kalteng (Rp 552 miliar)
14. Sulut (Rp 407 miliar)
15. Sumbar (Rp 278 miliar)
16. Bengkulu (Rp 301 miliar)
17. Lampung (Rp 258 miliar)
18. Papua (Rp 410 miliar, unitnya lebih sedikit)
19. Sultra (Rp 234 miliar)
20. Sulteng (Rp 196 miliar)
21. Papua Barat (Rp 518 miliar, unitnya lebih sedikit)
22. Bangka Belitung (Rp 196 miliar)
23. Gorontalo (Rp 109 miliar)
24. Kalimantan Timur (Rp 117 miliar)
25. NTT (Rp 95 miliar)
26. Sulbar (Rp 80 miliar)
27. NTB (Rp 86 miliar)
28. DIY (Rp 58 miliar)
29. Aceh (Rp 83 miliar)
30. Bali (Rp 52 miliar)
31. DKI Jakarta (Rp 29 miliar)
32. Maluku Utara (Rp 16 miliar)
33. Kalimantan Utara (Rp 8,5 miliar)
34. Maluku (1,9 miliar). (eds/dna)

long jump icon

Jakarta detik – Indonesia kembali mendulang prestasi dalam peringkat kemudahan berusaha yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia (The World Bank). Dalam laporan terbarunya, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018.

Dalam Doing Business 2018 yang diterbitkan tadi malam seperti dikutip detikFinance, Rabu (01/11/2017), peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018.

Bank Dunia membuat peringkat ini berdasarkan berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

Posisi Indonesia ini masih lebih tinggi diantara sebagian negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78.

Dalam siaran pers yang disampaikan Kementerian Keuangan, Rabu (01/11/2017), World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu: (1) Simplifikasi pendaftaran usaha baru; (2) perbaikan akses atas listrik; (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha; (4) transparansi data kredit; (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas; (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau; dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Baca juga: Peringkat Kemudahan Investasi RI Naik ke Posisi 72

Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, diantaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis online serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi.

“Peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha.

“Ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini,” terangnya.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri. (ara/mkj)

ets-small

Jakarta beritasatu – Mulai awal Januari 2018, sekitar 15 juta rakyat desa akan terlibat dalam proyek padat karya yang digelar pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub) , dan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan berkoordinasi untuk melaksanakan proyek padat karya di 74.954 desa. Sedikitnya 200 orang per desa akan dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan secara padat karya.

“Rakyat desa akan diajak untuk bekerja dan hasil kerja mereka mendapatkan imbalan. Diupayakan mereka mendapat upah bulanan dan kalau bisa mingguan,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Untuk memantapkan program dan memuluskan koordinasi empat kementerian, saat ini tengah disusun peraturan presiden (perpres) tentang proyek padat karya ini.

Pembangunan infrastruktur di desa, kata Presiden, seminim mungkin menggunakan alat berat. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga manusia diserahkan kepada rakyat setempat dan dijadikan proyek padat karya. Rakyat dilibatkan dalam pembangunan jalan, selokan, waduk, embung, bendungan, irigasi, proyek air bersih, dan rumah warga. Ada proyek Kempupera, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

“Jika pada masa lalu ada BLT (Bantuan Langsung Tunai, red), mulai tahun depan ada kegiatan padat karya. Rakyat bekerja dan kemudian mendapat bayaran,” ungkap Presiden.

Pada 2017 terdapat 74.954 desa yang menerima Dana Desa. Jika tenaga kerja yang terserap 200 orang per desa, akan ada 14,99 juta rakyat yang bekerja.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun Dana Desa. Pada 2018, Dana Desa tetap sama. Pemerintah memilih untuk membereskan terlebih dahulu penyaluran Dana Desa agar tepat arah. Para pendamping Dana Desa diberdayakan agar penggunaannya lebih berkualitas. Pemerintah bahkan melibatkan Polri dalam pengawasan Dana Desa.

Tak Ada yang Mangkrak
Sejak awal memimpin negeri ini, 20 Oktober 2014, demikian Presiden, pihaknya memacu pembangunan berbagai jenis infrastruktur, baik infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, pertanian, maupun infrastruktur dasar. Harga BBM pada pengujung 2014 dinaikkan dan dana subsudi dialihkan untuk membangun infrastruktur. Hingga saat ini, semua pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. “Saya yakin tidak akan ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Tahun depan, banyak proyek infrastruktur yang sudah rampung,” kata Presiden.

Dia menjelaskan, banyak jalan dan waduk yang sudah bisa dioperasikan. Proyek infrastruktur bisa berjalan dengan baik karena pendanaannya tidak semuanya dari APBN. BUMN dan swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Ada banyak proyek yang didanai dan digarap bersama, sehingga meminimalkan risiko mangkrak.

Di Jakarta, sejumlah proyek infrastruktur masa lalu yang mangkrak diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Presiden yakin, proyek light rail transit (LRT) akan memberikan keuntungan kepada investor karena jalur LRT cukup panjang dan tidak hanya satu.

Presiden mengakui, pembangunan infrastruktur di Jakarta menimbulkan kemacetan. Karena itu, pembangunannya dipercepat agar tahun depan sudah rampung. Infrastruktur transportasi juga dibangun di daerah lain, termasuk di luar Jawa dan di kawasan Indonesia timur.

Untuk mendongrak daya beli rakyat, demikian Presiden, pemerintah akan mempercepat belanja modal agar tidak menumpuk di kuartal IV dan tidak ada dana yang diparkir di bank pemerintah daerah. Sedangkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, pemerintah akan mendorong pembangunan industri dengan memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha.

Presiden tidak menampik fakta tentang rendahnya laju pertumbuhan industri. Selain memberikan kemudahan investasi dan menata ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat, pemerintah akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), sejak 2015 atau sejak pemerintahan Jokowi, APBN menganggarkan Dana Desa yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada 2015, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20,8 triliun, angka itu melonjak 126 persen menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Tahun ini dan tahun depan, Dana Desa dianggarkan masing-masing Rp 60 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Namun, karena jumlah penduduk bertambah, persentase penduduk miskin berkurang tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen atau menjadi 27,77 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 17,10 juta orang atau 61 persen di antaranya berada di perdesaan.

Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83 dibanding 1,74 pada September 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,48, seiring naiknya garis kemiskinan dari Rp 361.990 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Kecuali itu, hingga kuartal II-2017, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data BPS juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2014, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,37 juta orang, pada 2015 naik menjadi 17,89 juta orang, namun pada 2016 turun menjadi 17,28 juta orang. Per Maret tahun ini, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,10 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduki miskin di perkotaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perdesaan dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Dorong Konsumsi
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin malam, mengungkapkan, program padat karya yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada Januari 2018 akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. “Dengan demikian, program tersebut bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan ke target APBN 2016 sebesar 5,4 persen,” ujar dia.

Dia mengakui, dibandingkan program sosial lainnya berupa BLT yang langsung digunakan untuk konsumsi, proyek padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bisa lebih efektif memutar perekonomian. “Soalnya, ini melibatkan lebih banyak sektor,” tutur dia.

Secara terpisah, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily menjelaskan, program padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bakal efektif memangkas angka kemiskinan di perdesaan. Syaratnya, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di perdesaan. “Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan sekitar 75.000 desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang sekitar 15 juta orang. Kalau penggunaan dana desa tepat sasaran, penyerapan tenaga kerja akan naik signifikan,” tegas dia.

Menurut Bhima, jika program padat karya itu berjalan sesuai rencana, akan ada penguatan daya beli masyarakat miskin di perdesaan. Juga akan terjadi pembukaan lapangan kerja secara massal di daerah, dengan catatan lebih dari 60 persen Dana Desa digunakan untuk belanja infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan desa. “Jumlah desa yang punya badan usaha milik desa (BUM-Des) masih sedikit. Saya kira untuk membuka lapangan kerja paling efektif adalah mendorong unit usaha BUM-Des di 74.000 lebih desa. Targetnya dalam satu tahun, 80 persen desa sudah punya unit usaha, terutama di sektor industri pengolahan,” papar dia.

Sementara anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, alokasi Dana Desa bila difokuskan untuk membangun infrastruktur di perdesaan bakal mampu memangkas angka kemiskinan. “Jika tahap infrastruktur sudah baik maka tahap berikutnya yaitu fokus pada penguatan ekonomi masyarakatnya,” kata Eva Kusuma Sundari dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, Dana Desa harus dikelola sebaik mungkin karena menjadi peluang untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan konsumsi masyarakat di perdesaan yang pada gilirannya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran bisa menghapus ketimpangan perekonomian antarwilayah,” tandas Eva.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengemukakan, alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar per desa jika dikelola dengan baik dan akuntabel bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. “Program ini sekaligus bisa mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” kata dia, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi tingkat kesenjangan dengan menciptakan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Pemerataan yang diupayakan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga melalui ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu penting seiring penambahan jumlah penduduk,” kata Sri Mulyani saat mengisi acara seminar Asia Pacific Food Forum 2017 di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Menkeu, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan kunci mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Sumber: BeritaSatu.com

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Ada cerita menarik di balik Bandara Silangit di Toba, Sumatera Utara (Sumut) menjadi bandara internasional.

Di sela peluncuran buku Jokowinomics di Wisma Bisnis Indonesia,  Rabu (25/10/2017), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita tentang keteguhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan bandara perintis tersebut sebagai bandara komersial.

“Padahal awalnya tidak ada sama sekali airline yang mau mendarat di sana, ” kata Budi di Jakarta.

Bahkan Garuda Indonesia, kata Budi, sebagai maskapai milik negara pun awalnya menentang. Padahal, potensi wisata Danau Toba amat besar.

Berdasarkan pengalaman Budi berkunjung ke Toba, masyarakat Toba sebenarnya punya daya beli yang cukup tinggi. Selain itu, jumlah penduduknya cukup banyak dan orang Batak dikenal suka pulang kampung.

Masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam untuk menuju Medan, sedangkan jika harus menggunakan pesawat kecil biayanya tidak terjangkau.

“Tapi mungkin feeling bisnis Pak Jokowi. Dua bulan setelah Garuda mendarat, Sriwijaya langsung buka flight, ” imbuhnya.

Bandara Silangit merupakan bandara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awalnya. Rencananya bandara ini akan diresmikan pada 28 Oktober mendatang sebagai bandara internasional. Pemerintah berharap dengan ditunjuknya Danau Toba sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata baru, bandara tersebut dapat berkontribusi lebih besar.

Advertisements

terlanjur cinta: indon bole bangga lah yaow

real1sas1small

JAKARTA okezone – Berbagai catatan meliputi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Catatan paling penting sepanjang pemerintahan Jokowi-JK adalah terkait pembangunan infrastruktur. Pada sektor ini, capaian pemerintah dinilai paling gemilang.

Merujuk data terakhir terkait progres pembangunan nasional, sebesar 42 persen atau sebanyak 94 proyek nasional tengah memasuki tahap konstruksi. Lima persen atau 13 proyek lainnya tengah memasuki tahap transaksi dan 83 proyek atau 37 persen masuk tahap perencanaan.

Berikut, Okezone paparkan sejumlah capaian pemerintah dalam sektor pembangunan infrastruktur.

1. Jalan Raya

Capaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan yang paling berhasil. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah membangun sepanjang 2.623 KM di seluruh Indonesia. Capaian tersebut sejatinya telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah, yakni membangun sepanjang 2.600 KM jalan raya hingga tahun 2019.

2. Jalan Tol

Pada sektor ini, pemerintah telah membangun sepanjang 568 KM jalur tol baru, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017. Sepanjang 176 KM jalur tol baru dibangun pemerintah selama tahun 2016. Sementara sisanya, yakni sepanjang 362 KM berhasil dibangun sepanjang tahun 2017.

Meski belum mencapai target yang ditetapkan, yakni 1000 KM jalur tol baru hingga tahun 2019, pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, capaian pemerintah dalam membangun integrasi antar wilayah Indonesia sudah cukup baik.

“Pembangunan tol sekarang ini kalau kita lihat selama zaman Pak Joko Widodo 3 tahun sudah dibangun 568 kilometer. Kalau dibandingkan yang lain masih lebih paten ini,” ujar Menko Luhut.

3. Kereta Api

Pembangunan infrastruktur penunjang perjalanan perkeretaapian pun terus digenjot pemerintah. Di Pulau Jawa, dari target 277 KM, pemerintah telah membangun sepanjang 103 KM jalur ganda lintas Selatan Jawa.

Sedangkan di Pulau Sumatera, pemerintah nampaknya perlu terus bekerja keras untuk mencapai target. Sebab, dari 1.582 KM yang ditargetkan, pemerintah baru berhasil membangun sepanjang 247 KM jalur Trans-Sumatera.

Begitu pula di Sulawesi. Dari target sepanjang 399 KM, pemerintah baru berhasil membangun 16 KM jalur Trans-Sulawesi.

4. Pelabuhan

Pada sektor kelautan, pemerintah nampaknya betul-betul serius membangun. Sesuai dengan instruksi Jokowi untuk memacu pertumbuhan sektor kemaritiman, pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur pada sektor ini.

Infrastruktur pelabuhan misalnya. Sejak tahun 2015, sebanyak 81 pelabuhan telah dibangun pemerintah. Berdasar data, pembangunan yang dilakukan terlihat cukup konsisten, dengan rincian 25 pelabuhan pada tahun 2015, 22 pelabuhan pada tahun 2016 dan melonjak hingga 34 pelabuhan sepanjang tahun 2017.

5. Bandara

Terakhir, pada sektor transportasi penerbangan, pemerintah telah membangun tujuh bandara baru dan merehabilitasi serta memodernisasi 439 bandara di seluruh Indonesia.

Adapun tujuh bandara baru itu adalah Bandara Maratua di Berau, Kalimantan Timur, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Letung di Kepulauan Riau, Bandara Tebelin di Kalimantan Barat, Bandara Namnivel di Buru, Maluku, Bandara Werur di Tambrauw, Papua Barat dan Bandara Koroway Batu di Tanah Merah, Papua.

Peresmian Bandara Maratua dan Morowali dilakukan pada Februari 2017 lalu. Sementara peresmian Bandara Letung dan Tebelin telah dilakukan pada Maret.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembangunan bandara menjadi prioritas pembangunan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Belasan bandara yang sudah kita bangun dan banyak juga yang sudah kita revitalisasi. Dan bandara-bandara yang kita bangun itu bukan saja Soekarno Hatta, tetapi juga bandara-bandara yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua,” kata Budi Karya.

(ydp)

(amr)

ets-small

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut gembira rilis data Top 50 Megahubs International Index 2017 yang menyebutkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali duduk di peringkat ke-7 sebagai bandara paling terkoneksi di dunia.

Indeks tersebut dirilis oleh perusahaan yang berbasis di UK, Air Travel Intelligence dengan menggunakan basis data international seat capacity sejak Juli 2016 hingga Juli 2017.

“Pasti ini membanggakan,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekoniman, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Bandara Internasional Soekarno-Hatta hanya kalah dari Heathrow, Frankfurt, Amsterdam, Chicago US, Toronto Canada, dan Changi Singapura. Bahkan di Asia Pasifik, bandara kebanggan masyarakat Indonesia itu ada diperingkat kedua, di bawah Bandara Changi.

(Baca juga: Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia)

Menurut Budi, hasil tersebut merupakan harapan yang terwujud dan berbanding lurus dengan upaya pemerintah mendatangkan banyak turis ke Indonesia. Tentu, salah satunya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Jadi saya pikir pengakuan dunia ini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi di luar itu, kita memang harus improve lagi supaya peringkatnya lebih naik lagi,” katanya.

Secara khusus, Budi memuji kinerja operator Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu PT Angkasa Pura II (AP II). Menurutnya, AP II mampu menggandeng imigrasi dan Bea Cukai sehingga pelayanan di bandara tersebut menjadi lebih baik.

(Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Paling Terkoneksi di Asia Pasifik, Peringkat Ke-7 di Dunia)

Ke depan, Budi mengharapkan agar peringkat Indonesia bisa terus melejit. Kementerian Perhubungan tutur dia, akan terus memperbaiki regulasi sehingga mampu meningkatkan semua kualitas bandara di Indonesia, baik dari sisi keamanan dan pelayanannya.

doraemon

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sunarsip*

Bulan lalu (14/8/2017), di harian ini, saya menulis artikel “Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli, dan Kebijakan Fiskal”. Pada bulan sebelumnya (17/7/2017), saya menulis “Utang Pemerintah: Antara Beban dan Efektivitasnya”. Melalui tulisan ini, saya merasa perlu mengulas kembali aspek-aspek yang telah saya bahas pada kedua tulisan tadi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh serta menemukan benang merah dibalik kinerja ekonomi kita saat ini, sekaligus informasi tambahan.

Sebagaimana rilis BPS bulan lalu, selama semester I-2017, ekonomi kita tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya  cukup baik. Namun, ekonomi kita sejatinya memiliki peluang tumbuh lebih besar lagi bila kita mampu mengoptimalkan kinerja beberapa aspek ekonomi yang saat ini kinerjanya melemah.

Kalau kita cermati, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terhadap PDB tinggi, kinerjanya kurang terlalu menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sebagai informasi, ketiga sektor tersebut kontribusinya terhadap PDB mencapai 46,79 persen (2016).

Sektor industri pengolahan yang pada 2016 memiliki kontribusi 20,51 persen terhadap PDB, pertumbuhannya cenderung melemah. Bila pada

2014, industri pengolahan masih tumbuh sebesar 4,64 persen, selanjutnya melemah menjadi

4,33 persen (2015) dan

4,29 persen (2016). Sementara itu, pada

semester I-2017, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,88 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 13,45 persen pada 2016. Bila pada 2014 sektor pertanian tumbuh 4,24 persen, selanjutnya pertumbuhannya melemah menjadi 3,77 persen (2015) dan 3,25 persen (2016). Hingga semester I-2017, sektor pertanian tumbuh lebih baik sebesar 5,11 persen tertolong oleh perbaikan harga komoditas.

Selama semester I-2017, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 13,19 persen (2016), pertumbuhannya mencapai 4,36 persen lebih baik dibanding dua tahun terakhir yang tumbuh 2,59 persen (2015) dan 3,93 persen (2016). Perbaikan kinerja sektor perdagangan ini ditopang oleh membaiknya perdagangan luar negeri yang pada dua tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Kalau kita amati, dinamika perekonomian sejak 2015 memang sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, baik perkebunan maupun pertambangan. Melemahnya harga komoditas sejak 2015 dan baru mulai pulih pada akhir 2016 turut memperlemah kinerja perekonomian kita. Namun demikian, faktor internal juga turut memberikan kontribusi terhadap pelemahan perekonomian kita tersebut. Salah satunya adalah soal pajak.

Sebagai informasi, di dalam postur PDB dari sisi lapangan usaha terdapat pos “Pajak dikurang subsidi atas produk”. Pos ini menggambarkan besarnya pajak yang dipungut setelah dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah atas unit-unit produksi. Pajak atas unit-unit produk ini pada umumnya berupa pajak tidak langsung yang meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak. Bila “Pajak dikurang subsidi atas produk” bernilai positif itu berarti pajak yang dipungut lebih besar dibanding subsidi yang diberikan pemerintah. Dalam prakteknya, “Pajak dikurang subsidi atas produk” selalu bernilai positif.

Data BPS memperlihatkan bahwa sejak 2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami kenaikan signifikan. Bila pada

2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan negatif -19,65 persen, selanjutnya

tumbuh 15,05 persen (2012),

21,80 persen (2013), dan

5,08 persen (2014). Pada dua tahun terakhir ini, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan signifikan yaitu

32,24 persen (2015),

19,31 persen (2016), dan pada

semester I-2017 lalu tumbuh 16,83 persen (yoy).

Saya melihat ada korelasi antara tingginya pertumbuhan “Pajak dikurang subsidi atas produk” ini dengan pelemahan daya beli masyarakat yang kini terjadi. Ini mengingat, pajak tidak langsung dari unit-unit produksi yang dipungut pemerintah oleh produsen pastinya dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga berakibat pada kenaikan harga barang. Kalau kita lihat kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran (demand), pelemahan daya beli ini terefleksikan dengan melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen terendah dibanding pertumbuhan tahunannya sejak 2011.

Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur, selain mengandalkan penerimaan perpajakan, pemerintah juga mengandalkan dana-dana dari utang. Tambahan utang baru secara neto memperlihatkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Bila pada

2010 tambahan utang neto mencapai Rp 86,93 trliun, selanjutnya menjadi

Rp 102,69 triliun (2011),

Rp 140,79 triliun (2012),

Rp 223,22 triliun (2013),

Rp 255,73 triliun (2014),

Rp 380,92 triliun (2015), dan

Rp402,01 triliun (2016). Pada

2017 ini, tambahan utang neto diperkirakan mencapai Rp 432,96 triliun dan di 2018 diperkirakan mencapai Rp 414,73 triliun.

Meskipun rasio utang pemerintah masih cukup aman, sekitar 30 persen terhadap PDB, namun kemampuan membayar cicilan pokok utang pemerintah cukup memberatkan. Indikasinya terlihat dari saldo keseimbangan primer (primary balance) yang mengalami defisit sejak 2012 dengan kecenderungan defisit yang terus meningkat. Defisit keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa untuk membayar bunga utang pemerintah saja, pemerintah harus menarik utang baru. Padahal, keseimbangan primer seyogyanya dijaga agar selalu positif dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada utang.
Sayangnya, di tengah upaya pemerintah meningkatkan penarikan pajak dan tambahan utang baru tersebut, kinerja sisi pengeluaran pemerintah cukup mengecewakan. Pada 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan negatif -0,15% dibanding 2015. Sedangkan pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi pemerintah praktis tidak tumbuh karena hanya tumbuh 0,03 persen (yoy).

Dari perspektif ini, sebenarnya kita dapat menduga benang merah dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh perlambatan pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar pada PDB. Selain akibat pelemahan harga komoditas, perlambatan ini patut diduga disebabkan pula oleh peningkatan pajak yang ditarik atas unit-unit produksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, selain perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, juga disumbangkan oleh pengeluaran pemerintah yang belum tumbuh.

Dengan kata lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, perbaikan pada sisi yang melemah mutlak dilakukan. Perbaikan dapat dilakukan pada kedua sisi, penawaran (lapangan usaha) maupun sisi pengeluaran, atau cukup pada salah satu sisi saja. Misalnya, bila pengurangan pajak tidak dapat dilakukan, perbaikan dapat dilakukan pada sisi pengeluaran melalui perbaikan daya beli. Perbaikan daya beli dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan menurunkan harga-harga terutama barang kebutuhan pokok yang harganya ditetapkan pemerintah. Tak kalah penting lainnya adalah perbaikan efektivitas belanja pemerintah.

*)Penulis adalah Chief Economist PT Bank Bukopin, Tbk. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

ets-small

JAKARTA okezone – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017 akan genap berusia 3 tahun. Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi kebijakan ekonomi telah menjadi fokus kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Pembangunan daerah punggiran juga tak luput dari perhatian dari Jokowi. Pembangunan pun gencar dilakukan pada daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Lantas, bagaimana hasil pembangunan proyek infrastruktur hingga saat ini?

Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total panjang ruas tol yang sukses dioperasionalkan dari tahun 2015 hingga akhir 2016 adalah sepanjang 176 kilometer (km). Jalan tol ini akan dibangun hingga mencapai 568 km hingga akhir tahun 2017.

Baca Selengkapnya: Catat! Jokowi Bangun 568 Km Tol hingga Akhir 2017

real1sas1small

Jakarta detik – Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.

Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.

Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

 

Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:
Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:
Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)
Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia
Adkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.

Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. (wdl/ang)

real1sas1small

 February 18, 2009, 2:49PM EST

Clinton Arrives in a Surprisingly Strong Indonesia

When the Secretary of State makes her stop in Jakarta on Feb. 18-19, she will see a country that has made big economic and political strides

A decade ago Indonesia was the sick man of Asia, its banks mired in bad debts, its foreign exchange reserves depleted, and its economy crippled by Asia’s 1997-98 financial crisis. Many parts of the sprawling archipelago were convulsed by bloody separatist conflicts, while Jakarta struggled to overcome the legacy of strongman Suharto’s 32-year rule that ended in 1998. But when Secretary of State Hillary Clinton makes her stop in Jakarta on Feb. 18 and 19, she will be visiting a country that boasts the region’s most successful economic and political transformations.

Clinton’s decision to include Indonesia in her first Asian trip on the job makes plenty of sense. Indonesia holds strong personal ties for her boss, who spent several years there as a child. It is also the world’s largest Islamic country: 85% of its 235 million people are Muslims. Yet it is also one of the most moderate Muslim nations, and a visit there fits in with President Barack Obama’s vow to reach out to followers of Islam in an attempt to rehabilitate America’s image abroad. “This visit is a symbolic gesture, and perceptions can be as important as reality,” says Jusuf Wanandi, vice-chairman of the Center for Strategic & International Studies in Jakarta. As “a moderate country,” Indonesia “can show to the Muslim world and the world at large that being Muslim can be compatible with modernity and democracy and also economic growth with equity,” says Wanandi, pointing out that 48 political parties will be participating in parliamentary elections in April.

ROBUST GDP GROWTH

While Indonesia was one of the worst-hit countries during the regional crisis of the late 1990s, it is poised to weather the current slowdown better than most, thanks in part to the relatively small role trade plays in its overall economy. Gross domestic product is forecast to grow 3.8% this year according to HSBC (HBC), which is a sharp slowdown from the 6.2% growth seen in 2008. Still, that looks pretty attractive compared with the expected performance of its neighbors: Singapore could contract 5%, South Korea 3.2%, Taiwan 3.6%, and Thailand 0.8%. Because exports have historically not been correlated with what happens in the U.S. economy, says Robert Prior-Wandesforth, Southeast Asian economist at HSBC, “the knock-on effect on the domestic economy will be relatively muted.” He also points out that Indonesia’s banks are in good shape, with the largest cushion of capital and the lowest loan-to-GDP ratios in the region.

That’s not to say Indonesia won’t be buffeted by what’s happening beyond its shores. The country has been hit hard by the collapse in commodity prices, upon which the resource-rich country depends for most of its export revenues from sales of gold, copper, nickel, and aluminum. This reflects the country’s limited success at diversifying beyond resource industries. Indonesia’s light manufacturing industry has lost out to China in recent years, though a handful of foreign brands, including Mattel (MAT), Nike (NKE), and Adidas still export from there.

FOREIGN INVESTORS

Most multinationals operating in Indonesia, however, are there to serve the domestic market. Philip Morris International (PM), for example, is the largest foreign investor, after paying $4.9 billion to buy local cigarette maker PT Hanjaya Mandala Sampoerna; the company opened a $220 million cigarette-rolling factory outside Jakarta last fall. Unilever continues to invest in both its ice cream and skin care brands in the country, too.

Weak commodity prices bode ill for the country’s investments, though. Some of the world’s biggest mining companies, including Freeport McMoRan (MMR), Newmont Mining (NEM), and Rio Tinto have concessions in Indonesia, but output at some mines has slumped, and money to develop new ones is scarce. The country’s decision to decentralize power in recent years has granted greater autonomy to provinces over how their resources should be exploited, but it has also created so many new bureaucratic hurdles (and new opportunities for corruption) that foreign companies have found it impossible to move forward with new projects. There have been no new metal mining projects in 12 years. Although Parliament passed a new mining law last December, implementing regulations that will clarify procedures aren’t likely to be released until after presidential elections in July.

Indeed, corruption remains one of the country’s biggest stumbling blocks to development. “This is a rich country, poor in governance,” says one researcher at a foreign investment bank who asked his name not be used. This is a sentiment shared by many in the government of President Bambang Yudhoyono, and in recent years the Corruption Eradication Commission has made progress in several high-profile cases, including a conviction of a former Central Bank governor in a bribery scandal. Such successes have helped Indonesia move up from 143rd to 126th place on Transparency International’s list of most corrupt countries, with first place indicating the lowest level of corruption. “The judiciary is weak and corrupt, and corruption is still of course rampant,” says Wanandi. “There is hope now that at least things have started in the right direction.”

Balfour is Asia Correspondent for BusinessWeek based in Hong Kong.

jangan meNYERAH: IBRIC, BIRIC, CIBIR, RIBIC…

 

gifi
NEW DELHI sindonews – Bekerja membangun perekonomian negaranya sendiri namun kerap didikte dan diberi peringkat tidak baik oleh lembaga rating dunia. Hal ini membuat negara-negara BRICS yang terdiri atas Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan pun kesal. Padahal, perekonomian BRICS mencakup lebih dari seperempat dari output ekonomi dunia.

Melansir The Economic Times, Senin (27/6/2016), BRICS berencana mendirikan sebuah perusahaan peringkat kredit untuk menantang hegemoni Barat di dunia keuangan. Selama ini, lembaga peringkat didominasi oleh Standard & Poor’s Ratings Global, Fitch Ratings dan Moody Investors Service, yang kesemuanya bermarkas di New York, Amerika Serikat.

BRICS berikhtiar membuat lembaga peringkat dengan penilaian mereka sendiri dan struktur biaya yang berbeda. Keinginan ini akan diwujudkan dalam waktu dekat pada KTT BRICS yang akan diselenggarakan di New Delhi, India, pada Oktober mendatang. Ide dari peringkat perusahaan non-Barat untuk pasar negara berkembang telah dibahas para pemimpin BRICS selama beberapa tahun terakhir.

Mereka terinspirasi dari New Development Bank (NDB), sebelumnya bernama BRICS Development Bank, sebuah bank pembangunan multilateral yang dioperasikan negara-negara BRICS sebagai alternatif bagi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). NDB sendiri berdiri pada 15 Juli 2014 silam.

Seperti dilansir Bloomberg, Senin (27/6/2016), Ketua dan Direktur Pengelola Export-Import Bank of India, Yaduvendra Mathur mengatakan, pendirian perusahaan peringkat ini membuat mereka tidak bergantung pada negara lain soal penilaian utang. Dan kata dia, pemerintahnya sangat mendukung pembentukan lembaga rating sendiri meski sedang mempelajari kelayakan dari perusahaan penilaian baru tersebut.

“Ini akan memakan waktu cukup lama bagi lembaga pemeringkat kredit BRICS untuk memperoleh semacam kredibilitas,” kata Rajrishi Singhal, senior di Geoeconomics Studies di Gateway House, Mumbai, India, kepada Bloomberg.

Singhal menambahkan bahwa lembaga pemeringkat kredit BRICS tidak akan terjadi dalam sehari. Investor akan mengamati sangat dekat bagaimana mereka menilai dan apa proses yang mereka telah lakukan. (Baca: Peringkat Investasi RI Mandek, Menkeu Sebut Penilaian Tidak Pantas)

Mendapat saingan, triumvirat lembaga rating dunia langsung pasang kuda-kuda. Fitch Ratings di London langsung mengeluarkan pernyataan bahwa peringkat dari pasar negara berkembang dibatasi oleh ketergantungan dari pendanaan eksternal, sehingga akan membuat mereka kurang fleksibilitas untuk mengatasi volatilitas ekonomi dan politik.

“Setiap lembaga pemeringkat harus membangun reputasi untuk merdeka dari pengelolaan konflik kepentingan,” ujar Juru Bicara Fitch, Daniel Noonan kepadaBloomberg. Namun Fitch menyebut kehadiran tersebut akan menciptakan kompetisi yang sehat.

Tidak bisa ditampik, bahwa rintangan terbesar dari sebuah perusahaan penilaian BRICS adalah meyakinkan investor Amerika Serikat dan Eropa bahwa peringkat yang mereka berikan tidak ada tekanan pemerintah. Kritik dari S&P, Fitch, dan Moody mengatakan mereka (perusahaan penilaian BRICS) terikat oleh pemerintahnya masing-masing.

Kendati tiga besar perusahaan pemeringkat tersebut menguasai lebih dari 90% dari pasar dan dianggap kredibel, bukan berarti mereka tanpa cacat. Mereka telah dikritik karena memberikan peringkat atas untuk utang berisiko yang memicu krisis keuangan tahun 2008.

Kriteria yang digunakan mereka untuk rating negara-negara berkembang sering berada di bawah evaluasi kritis. Negara berkembang menyatakan bahwa penilaian Barat bias, optimis pada negara maju dan pesimis pada yang berkembang.

Rusia dan China menyatakan sering terganggu oleh perusahaan peringkat Barat. Rusia menuduh bahwa perusahaan-perusahaan Barat tidak lepas dari tekanan pemerintahnya, dengan sengaja menurunkan rating Moskow setelah krisis Ukraina.

Mathur menyebut BRICS sebagai negara yang mencakup lebih dari seperempat output ekonomi dunia dengan NDB untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, bisa menjadi pengguna lembaga peringkat baru tersebut.

(ven)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Sao Paulo, Jan 21, 2016 (AFP)
Brazil’s battered real closed at a historic low of 4.166 to the US dollar Thursday after the central bank surprised markets by not raising interest rates.

The currency, weakened by worries over recession and political uncertainty in Latin America’s biggest economy, was 1.49 percent down on the day, at one point trading even lower at 4.17 to the dollar. The previous record low close was in late September at 4.145 real.

Brazil is in its worst recession since the 1930s and is forecast by the IMF to stay in negative growth through 2017.

Inflation is now over 10 percent, but on Wednesday the central bank left the key interest rate unchanged, opting against an increase that could have put a new brake on the world’s seventh biggest economy.

The bank’s decision to leave the benchmark Selic rate at 14.25 percent — citing “increased domestic and particularly external uncertainties” — surprised many in the markets.

“Without doubt the fall in the real is due to this decision because investors are actively looking for ways to protect themselves against inflation and that includes the dollar,” Paulo Gomes, economist at Azimut Brasil Wealth Management, told AFP.

Brazil has been hit hard by the slump in commodity prices, including the plunge in oil values.

Worsening the outlook, the country is in the grip of a sprawling corruption scandal centered on the giant state oil company Petrobras. Meanwhile, President Dilma Rousseff is fighting an impeachment attempt that claims she fiddled government accounts during her 2014 reelection campaign.

Brazil closed 2015 with inflation of 10.67 percent, far over the target of 6.5 percent.

financial post: The CPP Investment Board, the entity that invests the assets of the Canada Pension Plan “to maximize returns without undue risk of loss,” is generally regarded as being home to the some of brightest and best investment minds. As of June 30, the entity, whose investment strategy is “designed to capitalize on our comparative advantages,” oversaw the management of $268.8 billion of assets.

South of the border, Goldman Sachs, which defines itself as “a leading global investment banking, securities and investment management firm,” and which has been around since 1869, enjoys a similar reputation as a place that attracts the best and the brightest. When it recently reported its financial statements, it indicated “assets under supervision” stood at US$1.19 trillion at the end of September.

But judging by two recent announcements the two entities are moving in different directions when it comes to investing in the so-called BRIC countries – Brazil, Russia, India and China. The name “BRIC” is closely associated with Goldman Sachs; Jim O’Neill, one of its former senior executives, is credited with coining it in 2001, when he argued they were the four key emerging markets in which to invest to see the best returns.

On the weekend Goldman Sachs said the “BRIC era is coming to an end.” The investment bank said its “money-losing BRIC fund,” which has been around for nine years, had been merged with a broader emerging-market fund.

In making that change, the firm indicated, it doesn’t expect “significant asset growth in the foreseeable future,” for the fund. After hitting a peak in 2010 – with US$842 million in assets – the fund has faced a steady decline. Since then assets are down by 88 per cent to about US$100 million.

According to a report, Jorge Mariscal, chief investment officer of emerging markets at UBS Wealth Management, said, “the promise of BRIC’s rapid and sustainable growth has been challenged very much for the last five years or so. The BRIC concept was popular. But nothing is eternal.”

So instead of winding up the fund, Goldman opted to merge, a move that gave investors a “more diversified universe.

Meanwhile CPPIB, which has been around since 1997, is on different track with respect to investing in the BRIC countries. Two weeks back it announced that it had opened a new office in Mumbai, “to focus on investment opportunities across the Indian subcontinent.

In a release the CPPIB said it had been investing in India since 2010 and viewed the country “as a key growth market that aligns with our strategy of seeking investments in markets that we believe will deliver attractive long-term, risk-adjusted returns.” Prior to opening the office, CPPIB already had “significant investments in the country across infrastructure, real estate and financial services.”

Depending on how CPPIB’s Hong Kong office is counted, the country’s Mumbai is either the second or third BRIC country in which the asset manager has a presence on the ground. The office, its first outside of Canada, was opened in February 2008 with a focus on the region including China.

In February 2014, it opened an office in Sao Paulo, “to focus on investment opportunities in Latin America.” At the time it had already invested $5 billion in the region.

CPPIB’s other international offices are in London, Luxembourg, and New York City.

dollar small

Turns out, emerging economies aren’t all they’re cracked up to be

The BRICS–those once hot emerging markets including Brazil, Russia, India, and China–have been beleaguered for some time. Brazil and Russia are in full blown recessions, China is trying to stave off a big slow down, and India, while still of interest to global investors, is struggling to put through the economic reforms that would help it reach its full potential. No wonder then, that Goldman Sachs, whose former chief economist Jim O’Neill coined the term BRIC to encompass the world’s emerging market darlings, has quietly closed down its BRIC fund, which had lost 88% of its asset value since 2010, and folded the BRIC investments into its larger emerging market funds.

The BRICs, it seems, are finally broken.

So what does this tell us about the emerging market story as a whole? For starters, the end of the BRIC era really isn’t a surprise. Ruchir Sharma, the head of emerging markets for Morgan Stanley Investment Management, really called it in his 2012 book, Breakout Nations. As he put it then, the slowdown of the BRICS shouldn’t be a surprise…

“…because it is hard to sustain rapid growth for more than a decade. The unusual circumstances of the last decade made it look easy: coming off the crisis-ridden 1990s and fueled by a global flood of easy money, the emerging markets took off in a mass upward swing that made virtually every economy a winner. By 2007, when only three countries in the world suffered negative growth, recessions had all but disappeared from the international scene. But now, there is a lot less foreign money flowing into emerging markets. The global economy is returning to its normal state of churn, with many laggards and just a few winners rising in unexpected places. The implications of this shift are striking, because economic momentum is power, and thus the flow of money to rising stars will reshape the global balance of power.”

In short, the story of emerging markets is no longer just one story with a straight line trajectory, but a collection of varied investment narratives—Brazil down, Mexico up; Turkey falling, the Philippines rising, and so on. While emerging markets used to rise and fall as a group, countries have diverged from each other, as have asset classes. Part of this is due to the slowdown in China, which has in turn been a big factor in lower commodity prices, which benefit energy importing nations (rich and poor) but hurt big commodity exporters like Russia and Brazil, as well as parts of West Africa and the Middle East.

None of this is to say that the BRIC nations—China especially—don’t still have tremendous power within the global economy. China has been the biggest contributor to global growth since the 2008 financial crisis and Great Recession, and what happens there matters more than ever within the global context. As Sharma told me recently, “the next global recession will likely be made in China.” While the Chinese stock market has made up pretty much all its losses since its crash this summer, that doesn’t mean the Chinese economy as a whole has rebounded. Indeed, Sharma and others believe that the jury is still out about whether the Middle Kingdom can shift its economic model in such a way that it can make the leap to becoming a middle class nation. (It’s the toughest economic leap to make—one that only three other nations in Asia, Singapore, South Korea and Japan, have managed).

That underscores the key point about the end of the BRIC era: no nation can sustain double digit growth forever. As the BRICs got richer, it was inevitable that their growth would slow and they would be replaced by other “hot” emerging markets. (Goldman has plenty of less catchy acronyms for those, like the N-11 nations.) And rich countries like the U.S. still hold plenty of clout in the global economy, too. Indeed, what happens in the BRICs and the rest of the emerging markets over the next few months will have as much to do with the Fed as with China—as America’s central bank raises rates, which will inevitably strengthen the dollar, many emerging market nations and companies with dollar pegged economies and dollar denominated debt will come under pressure. That may break more than just the BRICs.

ezgif.com-resize

 

INDONESIA SEGERA MENYUSUL BRIC, Penduduk Besar Jadi Aset Penopang PDB
09/11/2009 23:58:23 WIB
Oleh Hari Gunarto dan Raja Hendrik Napitupulu

JAKARTA, INVESTOR DAILY
Jumlah penduduk yang besar di Indonesia bisa menjadi potensi ekonomi dan basis untuk mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi di masa datang. Dalam tata ekonomi dunia baru, PDB yang bersumber konsumsi domestik akan lebih stabil.

Agar besarnya jumlah penduduk menjadi aset potensial dan bukan sebagai beban (liabilities), perlu perbaikan kualitas sumber daya manusia dan investasi besar-besaran di sektor pendidikan. Selain itu, dibutuhkan strategi pembangunan yang visioner dan terarah, dengan memprioritaskan sektor pendorong pertumbuhan dan penyerap tenaga kerja, seperti infrastruktur, manufaktur, sektor berbasis hi-tech, serta sektor yang memberikan nilai tambah tinggi.

Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, Direktur Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa, guru besar Fakultas Ekonomi UGM Mudradjad Kuncoro, dan Sekjen Yayasan Indonesia Forum Paulus Nurwadono di Jakarta, pekan lalu.

Purbaya, Mudradjad, dan Paulus Nurwadono berpendapat, jumlah penduduk yang besar menjadi basis atau aset ekonomi yang potensial, yang akan mampu mendongkrak PDB. Dengan jumlah penduduk 230 juta saat ini, dan tahun 2030 menjadi sekitar 285 juta, hal itu akan menjadi potensi ekonomi yang luar biasa sebagai pasar dan basis konsumsi domestik yang kuat.

Mereka menyatakan, krisis finansial global sejak 2008 lalu mengajarkan betapa ekonomi yang ditunjang konsumsi domestik jauh lebih stabil. Indonesia, Tiongkok, dan India adalah tiga contoh nyata bagaimana jumlah penduduk besar sebagai basis konsumsi membuat perekonomian lebih memiliki daya tahan.

“PDB yang ditopang oleh konsumsi domestik di tengah gejolak dan ketidakpastian global akan lebih stabil,” ujar Paulus, mantan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas yang kini menjadi Direktur PT Sarana Multigriya.

Paulus menambahkan, tatanan ekonomi dunia tengah berubah menuju ekuilibirum baru. Saat ini ketidakpastian sangat tinggi dan posisi negara-negara maju mulai terancam. “Keseimbangan ekonomi global sedang goyah,” kata dia.

Situasi itu memperkuat keyakinan Paulus bahwa dalam jangka panjang, sekitar tahun 2030 hingga 2050, posisi negara-negara maju akan digusur negara-negara yang ekonominya berkembang pesat (emerging markets).

Seperti diskenariokan oleh Yayasan Indonesia Forum, kata Paulus, tahun 2030 Indonesia akan masuk The Big Five dunia dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 18.000. Saat ini, Indonesia dengan populasi terbesar keempat dunia, namun PDB per kapita Indonesia baru US$ 2.254, atau urutan ke-107 dunia versi Bank Dunia. Sedangkan IMF menyebut pendapat perkapita Indonesia sekitar US$ 2.271 dan menempati urutan ke 115 dunia.

Sementara itu, menurut prediksi Goldman Sachs, tahun 2050 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke tujuh setelah Tiongkok, AS, India, Brasil, Meksiko, dan Rusia. Prediksi lain dipaparkan PricewaterhouseCoopers (PwC), yang menempatkan Indonesia pada peringkat keenam dunia pada 2050, setelah Tiongkok, AS, India, Jepang, dan Brasil.

Armida Alisjahbana optimistis Indonesia kelak akan bergabung ke dalam grup kekuatan ekonomi baru BRIC (Brasil, Rusia, India, China/Tiongkok), sehingga akan menjadi BRIIC (Brasil, Rusia, India, Indonesia, dan China). Sebab, dari jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi besar. BRIC saat ini menyumbang 15% PDB global serta 42% cadangan devisa dunia bernilai total hampir US$ 7 triliun. Sedangkan triad AS-Uni Eropa-Jepang kini masih menguasai dua pertiga PDB global. BRIC diproyeksikan menyalip G-7 pada 2032, dan Tiongkok akan melampaui AS pada 2027.

Saat ini, kata dia, Indonesia masuk G-20 karena ekonomi Indonesia bertahan ketika didera krisis global, dengan laju pertumbuhan ekonomi masih 4-5%, serta didukung jumlah penduduk yang besar. “Kalau ini berlanjut terus, konstelasi dunia akan berubah secara ekonomi, sehingga konstelasi politik pun berubah. Untuk itu, kita harus mencapai pertumbuhan di atas 7%,” kata Kepala Bappenas.

Perlu Strategi Baru

Purbaya menjelaskan, besarnya jumlah penduduk bakal menopang pertumbuhan PDB dalam jangka panjang. Namun, hal itu butuh berbagai persyaratan dan strategi pembangunan yang terarah, sistematis, dan visioner.

Syarat pertama adalah pembenahan total dunia pendidikan. Purbaya menekankan perlunya pemerintah investasi besar-besaran dalam dunia pendidikan. Ia mencontohkan Thailand yang selama 10 tahun terakhir mengalokasikan dananya dalam jumlah signifikan untuk pendidikan. Dampaknya, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus membaik dan biaya pendidikan terus menurun.

Menurut Armida, pembenahan pendidikan bisa ditempuh dengan perubahan metodologi belajar-mengajar agar siswa lebih kreatif dan memiliki jiwa kewirausahaan. Selain itu, diperlukan peran teknologi untuk meningkatkan kualitas SDM. “Depdiknas tengah membenahi hal itu,” tuturnya.

Selain pendidikan, kata Purbaya, diperlukan strategi pembangunan yang jelas, dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang berpotensi memberi kontribusi besar bagi PDB dan penyerapan tenaga kerja. “Sektor yang harus jadi prioritas adalah manufakktur, infrastruktur, serta sektor-sektor berbasis hi-tech dan menilai tambah tinggi,” ujar Purbaya.

Senada dengan Purbaya, Paulus Nurwadono menegaskan, akselerasi pembangunan berbagai infrastruktur merupakan program wajib jangka pendek yang harus diprioritaskan pemerintah. Sedangkan untuk jangka panjang, kualitas pendidikan harus dibenahi.

Mudradjad juga sependapat bahwa infrastruktur menjadi jalur pembuka bagi upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Percepatan pembangunan infrastruktur itu mutlak,” ujarnya.

Kunci lainnya adalah peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan efisiensi nasional, merevisi strategi ekspor ke pasar nontradisional, merevisi UU Ketenagakerjaan, serta mengembangkan industri manufaktur yang tepat.

Di luar itu, kata Mudradjad, pemerintah juga harus menyelesaikan PR utama, yakni mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengubah strategi pertumbuhan. “Pertumbuhan yang dituju jangan hanya pro-job dan pro-poor, tapi juga pertumbuhan yang merata baik antarsektor, antardaerah, maupun antargolongan pendapatan,” katanya.

Sebab, saat ini, gravitasi pembangunan hanya berpusat di barat (Jawa-Sumatera) dan kue pembangunan dinikmati oleh 20% penduduk terkaya. “Saatnya kita mengarah pada pembangunan inklusif, yang dinikmati oleh 40% penduduk termiskin yang selama ini terpinggirkan,” ujar salah satu tim ekonomi Kadin Indonesia itu.

Bonus Demografi

Meski jumlah penduduk besar, menurut Mudradjad dan Paulus, dari sisi komposisi dan struktur masih rawan dan bermasalah. Bila tidak dibenahi, penduduk yang besar ini justru bisa jadi beban, bukan aset.

Masalah utama adalah rendahnya pendidikan. Sebagai contoh, hampir 60% angkatan kerja hanya lulusan SD sehingga keterampilan dan produktivitas mereka sangat rendah.

Namun, kata Paulus, struktur penduduk di Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi banyaknya penduduk usia produktif dan usia muda. Sekitar 68% penduduk Indonesia berada di usia produktif, dan tren ini akan bertahan hingga 2025. “Inilah yang di kalangan pakar ekonomi disebut sebagai bonus demografi,” kata Paulus.

Dominasi usia muda dan produktif itu pula yang menjadi salah satu amunisi Indonesia dan beberapa negara seperti India dan Tiongkok untuk melampaui negara maju dalam jangka panjang. Itu sebabnya, berbagai ramalan menyatakan Indonesia
akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar pada tiga-empat dekade mendatang, bersama India, Tiongkok, Brasil, dan Rusia. Di sisi lain, struktur demografi di negara-negara maju didominasi penduduk berusia tua.

Baik Purbaya, Paulus, maupun Mudradjad yakin bila jumlah penduduk yang besar dikelola dengan baik, disertai strategi pembangunan yang tepat dan visioner, mimpi Indonesia untuk mengalahkan negara maju dari sisi PDB akan terwujud.***

dollar small

LAPANg dada: B00m kita (!????) (2)

tren gdp ind 2009_2017 by oecd

Hot Money GAME once again @ BEI

Jakarta detik -Pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta semakin mendekati selesai. Saat ini pekerjaan fisik konstruksi terminal paling anyar Bandara tersibuk di Indonesia ini telah mencapai 96%. Bagaimana penampakannya?

Kemegahan Terminal 3Ultimate ini sudah bisa terlihat dari kejauhan begitu memasuki kawasan BandaraSoekarnoHata. Begitu memasuki kawasan bandara selepas keluar Jalan Tol, Terminal ini tampak mentereng di sisi sebelah kanan jalan.

Jalan-jalan layang yang terlihat seperti rangkaian temali saling membentuk simpul menjadi penghias tampilan depan Terminal ini. Di belakangnya terpampang bangunan raksasa, melebar ke samping.

Bangunan raksasa tersebut adalah bangunan utama Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta. Tampilan mukanya begitu gagah, dan terkesan modern, berupa dinding-dinding lebar yang tertutup kaca dengan susunan rapat dan rapih.

Semakin mendekat ke bangunan utama, persaan berdebar-debar semakin menyelimuti detikFinance yang sempat menyambangi lokasi proyek ini. Melaju melintasi jembatan layang yang dari kejauhan tadi tampak seperti simpul tali, membuat perjalanan seperti menembus dunia lain.

mi

Meskipun belum selesai, nuansa megah yang membedakan Ternal 3 Ultimate dengan Terminal 1 dan 2 sudah begitu terasa. Sembari melintas jembatan layang, mata pun dimanjakan dengan pemandangan indah di sisi kiri dan kanan jalan yang tinggi dan semakin menanjak.

detikFinance pun menjumpai sepasang patung yang menjadi ikon bandara ini, yakni patung Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dua patung ini dipindahkan dari posisinya semula yang berada tepat di pintu masuk area bandara.

Setelah melintasi jembatan layang tadi, tiba lah akhirnya tepat di pintu kedatangan Terminal 3Ultimate yang berada di ketinggian. Siapa pun pasti berdecak kagum. Karena dari posisi ini seluruh area bandara tampak begitu jelas, seperti mata ingin melahap seluruh pemandangan yang ada di depannya.

Sebelum masuk ke area bangunan terminal, terlebih dahulu detikFinance dimanjakan dengan pemandangan bangunan Terminal bandara. Bangunan yang sedari jauh sudah tampak modern ini semakin menunjukkan wujud aslinya ketika dihampiri dari dekat.

Ornamen atap bernuansa aero dinamis dibalut warna silver hitam membuat kesan modern semakin kental terasa.

Untuk memasuki bagian dalam gedung terminal harus melewati jembatan yang mebghubungkan jalan layang tadi dengan terninal bandara. Dari jembatan ini terlihat bagian bawah terminal bandara yang mulai menunjukkan bentuk fisiknya.

Tampak sisi ruangan yang bakal dijadikan area pengambilan bagasi. Tampak pula ruangan-ruang luas terbuka yang entah akan dimanfaatkan menjadi apa, namun nuansa megahnya sudah mulai terasa.

Memasuki bagian dalam Terminal, rasa kagim semakin tak bisa disembunyikan. Mata langsung dimanjakan dengan pemandangan berupa ruangan luas nan lapang yang begitu unik. Meski dibalut kaca hitam sebagai pelapis dindingnya, ruangan lapang ini sama sekali tak nampak gelap.

Rupanya, kaca-kaca yang membalut hapir seluruh sisi luar terminal ini adalah elemen penting yang memungkinkan sinar matahari leluasa masuk dan menerangi seisi ruangan. Warna hitam pada kaca yang terlihat dari luar, rupanya sengaja diterapkan untuk menghalau kesan silau dan meredam panas yang datang bersama matahari.

Melihat bagian atas, ada pemandangan unik. Langit-langit terminal tidak dipasangi penutup solid berupa plafon padat yang terbuat dari bahan padat, melainkan membran elastis yang ringan.

Membran berwarna abu-abu ini memiliki lapisan yang mengilap. Dipasang sedemikian rupa sehingga membentuk permukaan seperti prisma, membuat lapisan membran ini memiliki fungsi untuk membantu memantulkan cahaya yang masuk melalui celah jendela paling atas membuat distribusi cahaya lebih merata, bahkan tanpa memerlukan bantuan lampu penerangan.

Selain itu, membran ini juga memiliki fungsi meredam suara bising mesin pesawat yang bersandar.

Dengan strukturnya yang ringan, lapisan ini pun memberikan tingkat keamanan yang maksimal. Karena, bila terjadi guncangan, lapisan atap membran yang jatuh tidak akan melukai orang di bawahnya mengingat bentuknya yang elastis dan ringan.

Beralih ke sisi lain, tampak pula lintasan kereta otomatis tanpa masinis alias Automated Guideway Transit (AGT) sebagai penghubung antar terminal di bandara internasional Soekarno-Hatta. dengan penggunaan AGT ini, Bandara Soekarno Hatta bukan hanya akan memiliki tampilan yang menawan melainkan juga fasilitas yang modern seperti Bandara Changi Singapura.

Secara keseluruhan, Terminal Bandara ini tampak menawan. Tak sabar melihat penampakan asli Terminal 3 Ultimate calon saingan Bandara Changi di Singapura ini? Tunggu hingga Mei 2016!

(dna/ang)

Tangerang detik -PT Angkasa Pura II (AP II) terus mempercepat proses pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), yang digadang-gadang akan menyaingi Bandara Changi di Singapura.

Direktur Utama AP II, Budi Karya Sumadi, mengaku optimistis target yang diberikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, terminal ini harus beroperasi di awal Mei 2016.

“Saat ini progress (perkembangan pembangunan) sudah mencapai 96%. Jadi kalau ditarget Mei Operasi kami optimistis bisa,” ujar Budi, di lokasi proyek pembangunan, Tangerang, Rabu (24/2/2016).

Secara fisik, proyek terminal 3 sudah berdiri dengan kokoh. Konstruksi fisik pun tampak megah meski belum selesai dengan sempurna. Pekerjaan yang masih harus diselesaikan adalah pemasangan garbarata alias jembatan penghubung dari terminal bandara menuju pesawat.

Bila sudah beroperasi nanti, diharapkan terminal ini dapat meningkatkan kapasitas tampung bandara tersibuk di Indonesia ini. “Terminal 3 Ultimate ini saja bisa 12 juta penumpang per tahun kalau sudah beroperasi nanti, nanti Bandara Soetta makin ramai,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno menegaskan agar AP II bersama para kontraktor pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soetta dapat bekerja ekstra, menuntaskan pembangunan terminal paling anyar tersebut.

Bukan hanya menargetkan bisa beroperasi di Awal Mei 2016, Rini juga mengharapkan kualitas layanan yang diberikan terminal ini bisa menyaingi pelayanan yang diberikan bandara ternama di negara lain seperti Changi di Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada yang menarik dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (22/2/2016).

Rapat yang mengagendakan pembahasan kinerja PT Pertamina (Persero) itu berubah menjadi ibarat sirkuit liar.

Hal itu tak lain lantaran Pertamina sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan pendanaan kepada pebalap muda Rio Haryanto senilai 5 juta euro, atau setara Rp 75 miliar, untuk melaju di Formula 1.

Beberapa anggota Dewan menuntut penjelasan direksi Pertamina atas aksi yang dinilai menghambur-hamburkan kocek itu.

Seusai sesi pertanyaan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pun menjelaskan, dukungan kepada Rio merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan perseroan untuk mencapai visi menjadi perusahaan migas nasional berskala dunia atau world class company.

“Dan ini bukan CSR, ini masuk biaya marketing,” kata Dwi.

Dwi menuturkan, komitmen Pertamina sampai Rio melaju ke F1 menjadi bukti konkret bahwa negara melakukan pembinaan di bidang olahraga, khususnya otomotif.

Langkah perseroan itu, ditegaskan Dwi, menunjukkan bahwa negara betul-betul memberikan kesempatan kepada warga negaranya yang berprestasi untuk meningkatkan prestasinya di kancah internasional.

Dwi sekaligus menjawab pertanyaan dari Primus Yustisio soal alasan Pertamina tidak mensponsori klub atau atlet luar, sebagaimana yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang berkontrak dengan klub sepak bola Liverpool.

“Kita lebih mengarah pada anak bangsa yang berprestasi agar dapat memajukan Indonesia, dan meningkatkan nasionalisme di kalangan generasi muda,” terang Dwi.

Selain itu, Dwi berharap, dengan partisipasi Rio di ajang F1, maka Indonesia memiliki role model atlet muda berprestasi.

“Memang si Rio ini menjadi idola betul bagi anak muda, dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kebanggaan dan percaya diri anak-anak muda kita,” jelas Dwi.

Lebih dari itu, Dwi menjelaskan, keikutsertaan Rio di F1 juga menjadi alat promosi bagi Indonesia di kancah internasional.

Sejak 2010 lalu, Pertamina telah membina Rio Haryanto melalui dukungan sponsorship.

Dwi bilang, pada tahun 2010 Pertamina telah memberikan dukungan sekitar 1,1 juta euro untuk ajang GP 2 Series.

Hasilnya, Rio berhasil naik podium dua kali, dan satu kali menyabet gelar juara.

Berikutnya, pada 2011 Pertamina kembali memberikan dukungan senilai yang sama di GP 3 Series.

Hasilnya, Rio dua kali menyabet gelar juara dan empat kali naik podium.

“Dana untuk Rio ini memang dari program marketing Pertamina, dan sudah dianggarkan sebelumnya. Kan sejak 2010 kita ikut terus. Akhir 2015 kita lihat potensi Rio bisa melaju ke F1. Sumber pendanaannya dari internal Pertamina,” ucap Dwi kepada wartawan seusai rapat.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, Kementerian Perhubungan telah membangun Pelabuhan Penyeberangan Kendal, di Jawa Tengah dan Pelabuhan Penyeberangan Kumai, di Kalimantan Tengah.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan direncanakan akan meresmikan kedua pelabuhan penyeberangan tersebut pada Minggu (21/2/2016) di Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Jawa Tengah.

Dalam pembangunannya, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan sharing pembiayaan.

Sedangkan untuk pengoperasiannya dibiayai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembangunan badan Jalan dan break water di Pelabuhan Penyeberangan Kendal dibiayai oleh APBD Kabupaten Kendalsementara pembangunan jalan akses, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan sebagian perkerasan jalan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah.

“Sedangkan untuk pembangunan dermaga, pekerjaan pengerukan, lanjutan pembangunan break water, dan perkerasan jalan akses dibiayai oleh APBN,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan, JA Barata dalam rilisnya, Minggu (21/2/2016).

Sementara itu, untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kumai sebagian besar dibiayai oleh APBN, kecuali pekerjaan urugan badan jalan akses sepanjang 6 km dibiayai oleh ABPD Kabupaten Kotawarngin Barat.

KMP Kalibodri yang akan melayani lintasan tersebut mempunyai bobot 1.500 GT dengan daya angkut 42 unit kendaraan dan 400 penumpang.

Untuk pengoperasian lintasan penyeberangan sepanjang 270 mil, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi Rp 4.801.488.000,- selama 6 bulan. Dengan subsidi tersebut, KMP Kalibodri akan melayani lintas Penyeberangan Kendal – Kumai sebanyak 1x PP per minggu.

Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kendal dan Kumai beserta lintasannya merupakan perwujudan dari fokus kerja Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas transportasi di daerah agar terwujud sarana dan prasarana transportasi yang layak bagi masyarakat.

Di sisi lain dengan dioperasikannya kedua pelabuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan karena sebelumnya belum ada prasarana penyeberangan yang menghubungkan kedua daerah tersebut.

JAKARTA okezone – PT Angkasa Pura II (Persero) menegaskan kesiapannya mengoperasikan Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan sebagai bandara komersil meskipun dilakukan secara bersamaan dengan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan, pengoperasian Bandara Pondok Cabe secara komersil dilakukan lantaran telah memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Nantinya, bandara tersebut akan lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah Pamulang dan Bintaro.

“Bandara itu untuk orang Bintaro dan Pamulang sudah cukup, penduduknya mungkin lebih dari 1 juta, kita tidak usah ngomongin macet dari Jakarta,” kata Budi di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Dia mengatakan, Angkasa Pura II sampai saat ini belum mendapatkan hasil penelitian kualifikasi bandara yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Namun, yang sudah dapat dipastikan, pesawat ATR dan bombardier siap memberikan pelayanan penerbangan di bandara tersebut.

Pengoperasian Bandara Pondok Cabe, sambung Budi, akan memitigasi para penumpang yang tempat tinggalnya jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, atau sama seperti halnya pengoperasian Bandara Halim Perdanakusuma.

“Itu akan terlokalisasi seperti sekarang di Halim rumahnya di Rawamangun dan Bekasi sudah tidak mau ke Soekarno-Hatta, tapi untuk kami itu baik. Soetta itu kanover loaded, lalu lintasnya juga, ada potensi baru di Jakarta itu bagus untuk kita kembangkan,” tambahnya.

Dalam pengoperasiannya, lanjut Budi, nantinya akan ada bagi hasil antara Angkasa Pura II dengan Pertamina. “Pasti karena asetnya Pertamina ada bagi hasil, apa yang dihasilkan ada yang jadi hal Pertamina dan sebagai pengelola kita juga dapat. Tapi kita belum tahu berapa,” tutupnya.

Diketahui, pengoperasian Bandara Pondok Cabe ditargetkan pada Maret 2016 yang direncanakan pula melayani rute Lubuk Linggau, Samarinda, Pangkalan Bun, Semarang, Palembang, Tanjung Karang, Ketapang, Yogyakarta, Cilacap, dan Cepu. Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan memiliki panjang landasan pacu 1.984 meter dengan lebar 45 meter.(rai)

(rhs)

JAKARTA kontan. Kebijakan Bank Sentral Jepang (BoJ) untuk melakukan suku bunga negatif membuat aliran dana asing masuk ke Indonesia. Banyak investor menyerbu pasar modal di negara-negara emerging market disebabkan kebijakan tersebut.

Indonesia terkena imbasnya, sampai dengan pekan lalu dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Diprediksi sepanjang tahun ini, asing akan terus mencatatkan arus dana masuk di pasar modal Indonesia.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri mengatakan bahwa faktor kebijakan negara-negara maju terkait negative interest rate membuat dana asing keluar di pasar modal mereka dan masuk ke Indonesia. Investor lebih menyukai pasar Indonesia dengan positive interest rate yang dapat memberikan gain yang cukup menjanjikan bagi mereka.

“Saat ini, investor di negara yang interest ratenya rendah malah melakukan pinjaman dana dan bawa ke negata dengan positive interest rate seperti Indonesia,” ujarnya pada KONTAN, Minggu (14/2).

Selain itu, Hans bilang penyebab meningkatnya dan asing yang masuk ke Indonesia ini juga adalah pelemahan ekonomi Tiongkok. Perlambatan ini memaksa investor yang selama ini menaruh modalnya disana untuk mencari negara-negara yang lebih menjanjikan.

“Tiongkok yang menjadi tujuan investasi besar selama ini kan ekonya melambat. Sehingga investor asing ramai-ramai bergerak ke emerging market yang lain seperti Indonesia,” lanjutnya.

Secara jangka menengah dan panjang, dana asing diprediksi akan terus masuk ke pasar modal Indonesia. Hal ini didorong sentimen prositif dalam negeri melalui realisasi program-program pembangunan pemerintah dan kondusifnya pasar modal.

“Prospek masuknya dana asing tahun ini masih baik. Amerika setelah kenaikan suku bunga kemarin, juga akan ada  kenaikan di bulan Maret ini. Tapi dana asing enggak outflow tuh, malah infllow akibat suku bunga di Jepang dan perlambatan ekonomi Tiongkok,” tutupnya.

JAKARTA – Setelah mengunjungi Istana Negara, Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao melanjutkan kunjungannya ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kunjungannya kali ini, Nakao mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia yang dianggap berhasil menjaga stabilitas Rupiah. Selain itu, Nakao juga mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membuka diri bagi pihak asing sesuai inti dari paket kebijakan X yang diumumkan Kamis lalu.

“Kemarin Indonesia reformasi dalam daftar negatif investasi. Ini adalah pesan yang baik bagi masyarakat internasional,” ujar Nakao saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Melihat kestabilan perekonomian Indonesia, ADB mengaku siap apabila Indonesia membutuhkan pinjaman dalam bidang infrastruktur. Sebab, selama lima tahun terakhir ADB secara rutin telah memberikan pinjaman kepada Indonesia.

“ADB akan memperluas penyaluran kredit dan pinjaman untuk pemerintah. Tahun lalu adalah USD1,7 miliar. Tahun sebelumnya, dalam lima tahun rata-rata adalah USD700 juta,” tukasnya.(rai)

(rhs)

Berita Rekom

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah resmi mengubah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar negatif investasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, revisi ini akan selesai dalam waktu sepekan ke depan. “Sekretaris Kabinet akan memeriksanya dan Presiden akan langsung menandatangani,” ucap Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016. Berikut ini perubahannya:

Kelompok pertama yang tertutup terhadap penanam modal. Ada 20 bidang usaha tertutup. Beberapa di antaranya ialah budidaya ganja, penangkapan spesies ikan terlarang, perjudian, bahan peledak. Tambahan yang baru ialah pemanfaatan koral untuk bahan bangunan atau hiasan aquarium.

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi, konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 miliar.

Ada 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK yang diperluas nilai pekerjaanya, dari Rp 1 miliar menjadi Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

PP mengatur reklasifikasi bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha. Jadi bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi 92 usaha dari sebelumnya 139 usaha.

Bidang usaha kemitraan dengan UMKMK agar ada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bertambah 62 bidang usaha dari semula 48 bidang usaha. Total menjadi 110 bidang usaha. Contohnya, usaha benih perkebunan dengan luas 25 hektare atau lebih.

– Sebanyak 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Mereka adalah industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; kafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat.

– Penghapusan rekomendasi pada 83 bidang usaha, seperti hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan; Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf.

– Revisi DNI membuka 20 bidang usaha untuk asing dari yang sebelumnya menjadi 100 persen. Bidang usaha itu jasa pelayanan penunjang kesehatan (67 persen), angkutan orang dengan moda darat (49 persen); industri perfilman termasuk peredaran film (100 persen); instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49 persen).

Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah:
1. 30 persen sebanyak 32 bidang usaha. Antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura. Tidak berubah karena mandat undang-undang.

2. 33 persen sebanyak tiga bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67 persen, serta cold storage meningkat menjadi 100 persen.

3. 49 persen sebanyak 54 bidang usaha. Sebanyak 14 bidang usaha meningkat menjadi 67 persen (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara); dan delapan bidang usaha meningkat menjadi 100 persen (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dan sebagainya); serta 32 bidang usaha tetap 49 persen, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.

4. 51 persen sebanyak 18 bidang usaha. Sebanyak 10 bidang usaha meningkat menjadi 67 persen (seperti museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif); satu bidang usaha meningkat menjadi 100 persen, yaitu restoran; lalu tujug bidang usaha tetap 51 persen, seperti pengusahaan pariwisata alam.

5. 55 persen sebanyak 19 bidang usaha. Semua bidang usaha meningkat menjadi 67 persen. Meliputi jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp 10 miliar.

6. 65 persen sebanyak tiga bidang usaha. Tiga bidang usaha meningkat menjadi 67 persen, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi.

7. 85 persen sebanyak delapan bidang usaha. Satu bidang usaha meningkat menjadi 100 persen persen, yaitu industri bahan baku obat; Lalu 7 bidang usaha lainnya tetap karena amanat Undang-undang, yaitu sewa guna usaha.

8. 95 persen sebanyak 17 bidang usaha. Sebanyak lima bidang usaha meningkat menjadi 100 persen (meliputi: pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium); 12 bidang usaha tetap 95 persen karena perintah Undang-undang seperti usaha perkebunan dengan luas 25 hektare atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu.

ADITYA BUDIMAN

Bisnis.com, NUSA DUA – Paket kebijakan ekonomi jilid X yang diterbitkan pada Kamis (11/2/2016) berfokus pada perluasan lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan membuka kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Di tengah maraknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini, pemerintah berupaya menanggulangi meningkatnya pengangguran dengan berbagai program strategis dan peraturan yang mendukung dalam paket kebijakan tersebut.

“Pokoknya kita membuka lebih banyak kesempatan untuk lapangan kerja, semua tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya seusai menghadiri pembukaan Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/2/216).

Hari ini, pemerintah mengumumkan rincian poin-poin perubahan kebijakan pendukung ekonomi dalam paket kebijakan jilid kesepuluh di Istana Presiden.

Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan, hampir semua jenis usaha dalam daftar negatif investasi (DNI) berubah. Investasi asing dibuka lebih lebar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi DNI telah rampung. Perubahan terjadi hampir di seluruh jenis usaha yang diatur dalam Perpres No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berubah.

Dia menjelaskan revisi DNI bakal masuk dalam paket ekonomi X. Draf dari Menko Perekonomian telah dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo Rabu (10/2).

JAKARTA ID– Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 bisa mencapai 4,8% (year on year/yoy) dengan dorongan utama dari belanja pemerintah di sisa tahun, dan pemulihan konsumsi masyarakat.

Menurut Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian PPN/Bappenas Sidqy LP Suyitno di Jakarta, Selasa, konsumsi rumah tangga sudah pulih didorong inflasi yang terkendali dan stimulus dari belanja pemerintah pada akhir triwulan III dan sepanjang triwulan IV 2015.

“Dari daerah juga disumbang pencairan anggaran Dana Desa telah menstimulus konsumsi,” kata Sidqy.

Adapun, angka resmi pertumbuhan ekonomi 2015 akan dirilis Badan Pusat Statistik pada Februari 2016 ini.

Menurut Sidqy, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan IV bisa kembali di atas 5,0% seperti pada tren-tren pada tahun sebelumnya, setelah pada penghujung semester I 2015 konsumsi rumah tangga tertekan ke 4,9%.

Pendorong pertumbuhan lainnya, ujar Sidqy, adalah realisasi belanja pemerintah di dua triwulan terakhir pada 2015. Menurutnya, melajunya realisasi belanja pemerintah telah memulihkan aliran investasi di triwulan III dan IV.

Sidqy menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan di sisa tahun 2015, telah mengendalikan belanja anggaran untuk dicairkan pada sektor-sektor produktif yang bisa mendorong laju perekonomian.

Hal itu juga dilakukan dengan pengendalian revisi anggaran Kementerian/Lembaga agar tidak ada pencairan anggaran untuk sektor konsumtif yang semata-mata hanya ingin mengejar realisasi anggaran. “Makanya kita bisa lihat belanja pemerintah akan mendorong di pertumbuhan ekonomi 2015,” kata dia.

Sementara untuk kontribusi ekspor, Sidqy mengakui andilnya tidak akan signifikan karena masih terkendala lesunya harga komoditi.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama sebesar 4,71%, kuartal kedua 4,67% dan kuartal ketiga 4,73%. Bank Indonesia juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% sepanjang 2015.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, stimulus dari kebijakan makroprudensial berupa pelonggaran Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), apartemen, dan kendaraan bermotor juga telah berkontribusi untuk memulihkan perekonomian.

Selain itu, BI juga melakukan penurunan Giro Wajib Minumum-Primer untuk menambah likuiditas perbankan. “BI perkirakan 4,8% untuk keseluruhan 2015,” kata Perry. (ant/gor)

TEMPO.CO, Surabaya – PT PAL Indonesia meluncurkan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 pesanan Kementerian Pertahanan Filipina. Ini menjadi kapal perang pertama yang diekspor pemerintah Indonesia.

Pengerjaan konstruksi kedua kapal tersebut dimenangkan melalui tender internasional. “Untuk keseluruhan konstruksi SSV-1 dilakukan di PT PAL,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah di Dermaga Semarang Divisi Kapal Niada, Tanjung Perak Surabaya, Senin, 18 Januari 2016

PKR-1 merupakan kapal perang canggih kelas Frigate hasil kerja sama PT PAL dengan galangan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) melalui mekanisme Transfer of Technology (TOT). Sedangkan kapal SSV-1 berada di kelas Lloyd Register buatan PT PAL sendiri. “Untuk kapal SSV menjadi kapal perang perdana yang diekspor Indonesia, dan merupakan pengakuan negara lain terhadap kecanggihan kapal ini,” kata dia.

Firmansyah menjelaskan, setelah diluncurkan kapal PKR-1 akan melalui proses penyempurnaan sebelum diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan RI pada Januari 2017.

Sedangkan Kapal SSV juga akan menjalani penyempurnaan sebelum diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Filipina pada Mei 2016. Sebelumnya, telah dilakukan uji model laboratorium hidrodinamika untuk memperoleh desain kapal dengan kemampuan terbaik. “Untuk selanjutnya kapal SSV-1 akan memasuki fase penyelesaian, testing, dan sea trial sebelum dikirim ke Filipina.”

Nilai pesanan kapal negara Filipina itu bernilai total US$ 90 juta. Selain peluncuran kapal PKR-1 dan SV-1, juga dilakukan peletakkan lunas pesanan tahap kedua kapal SSV-2. Juga penamaan kapal SSV-1 menjadi TARLAC. TARLAC merupakan nama provinsi dari kelahiran Presiden Filipina saat itu, Benigno Simeon Aquino.

Beberapa menteri dan pejabat penting turut hadir, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima Tentara Nasional Filipina, Jendral Hernando DCA Iriberri. Juga CEO DSNS, Mr. Henvan Mr. Hein van Ameijden, KSAL Filipina dan KSAL Indonesia, Laksamana TNI Ade Supandi.

ARTIKA RACHMI FARMITA

 

Jakarta beritasatu – Keputusan pemerintah melakukanbailout atau dana talangan untuk penyelamatan perbankan nasional dari kehancuran pada krisis keuangan 1998 memicu kesenjangan ekonomi sosial serius.

Tindakan bailout yang diberikan kepada perbankan justru melahirkan orang kaya baru dan memperbesar jarak mereka dengan rakyat miskin dan hampir miskin yang jumlahnya besar.

“Ke depan, takkan ada lagi bailout yang menguras fiskal kita. Saat ini, dana APBN dimaksimalkan digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Pertemuan Tahunan Pelaku Jasa Keuangan 2016 di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Jumat (15/1).

Selain tuan rumah Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Deputi OJK, hadir pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan para pelaku industri jasa keunagan.

Dana APBN, kata Wapres, akan digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan dana desa dan kredit usaha rakyat (KUR). Uang negara juga digunakan untuk mensubsidi rakyat miskin. Sedang ke‎bijakan fiskal diarahkan untuk menggerakkan dunia usaha.

Pada masa akan datang, kalau ada bank yang bangkrut, pemerintah takkan membantu dengan dana APBN. Karena itu, para pengelola lembaga keuangan harus menjalankan tugas dengan baik. Bekerja dengan profesional dan mencegah berbagai tindakan yang merugikan lembaga keuangan yang dipimpin.

“Kalau bank Anda bermasalah tanggung sendiri, pemerintah takkan (beri) bailout,” ungkap Kalla.

Krisis keuangan 1998 menyebabkan puluhan bank rontok akibat besarnya kredit bermasalah dan modal merosot hingga minus. Khawatir penutupan bank berakibat sistemik — meruntuhkan seluruh institusi keuangan — pemerintah melakukan bailout dengan melakukan rekapitalisasi hingga di atas Rp 500 triliun.

Modal minus dipulihkan hingga mencapai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) minimal 8% dengan menyuntikkan dana lewat penerbitan obligasi rekap. Pada sisi aset bank yang direkap tercatat obligasi pemerintah. Bunga obligasi diterima bank setiap bulan dari dana APBN. Hingga kini, beban negara untuk membayar obligasi rekap belum tuntas.

Setelah mendapat dana rekap, dan sebelumnya, bank-bank bermasalah mendapatkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), para pemilik bank bangkit dan berjaya. Wapres mengatakan, mereka maju pesat karena dana APBN. Akibat beban obligasi rekap, dana APBN untuk rakyat kecil terambil.

“Kejadian dan kebijakan seperti ini tak boleh terjadi,” ujarnya.

Saat ini, kata Kalla, 1% keluarga kaya menguasai lebih dari 50% aset nasional. Kondisi kesenjangan ini sudah mengkhawatirkan. Ia mengimbau OJK untuk benar-benar mengawal implementasi financial inclusion, yakni akses pendanaan yang lebih luas bagi rakyat kecil. Rakyat harus bisa menabung dan meminjam uang dari bank.

Bunga Tinggi
Mengucapkan terimakasih kepada Gubernur BI yang sudah menurunkan BI rate, Wapres menilai suku bunga di Indonesia masih tinggi.

“Semua negara maju dan negara yang sukses menjadi negara maju itu memberikan bunga rendah. Perbankan di Indonesia juga harus memberikan bunga rendah,” pinta Wapres.

Jika bunga tetap tinggi, demikian Kalla, investasi tidak maju. Investasi langsung maupun investasi portofio akan berjalan di tempat. Jika bunga tinggi, biaya dana memberatkan perusahaan. Harga barang yang dihasilkan sulit kompetitif. Pasar saham juga takkan maju karena pemilik dana memilih menyimpan uang di bank daripada investasi di saham.

“Pasar modal akan bergerak kalau bunga bank rendah. Hanya pada saat bunga bank rendah, pemilik dana menggeser uangnya investasi dengan membeli saham,” kata Kalla. Ia mengimbau orang kaya yang kini mendominasi deposito perbankan untuk memilih kerja keras daripada hanya hidup dari beternak uang di bank.

Wapres menegaskan, ekonomi ke depan akan lebih baik jika OJK, BI, dan masyarakat keuangan memberikan kontribusi riil. Dari sisi keamanan dan politik, pemerintah sudah mencapai stabilitas.

“Aksi teror hari Kamis di Jakarta diatasi dalam waktu tiga jam. Setelah itu, orang beramai-ramai ke lokasi kejadian tanpa rasa takut. Mereka bukan menghindar malah mendekat dan foto-foto di tempat kejadian‎. Ini aneh, tapi itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah kembali merasa aman,” paparnya.

Di bidang politik, satu per satu partai oposisi meninggalkan posisinya.

“Ini juga aneh. Di negara lain, oposisi makin banyak, di sini, oposisi makin kurang. Nah, jika ekonomi berjalan baik, bertumbuh lebih cepat dan merata, kemajuan dan keadilan akan tercapai,” pungkas Kalla.

 

Primus Dorimulu/HA

BeritaSatu.com

 

JAKARTA kontan. Banyak calon wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa yang bertanya mengenai situasi Jakarta pasca ledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Mereka datang ke paviliun Indonesia di pameran pariwisata Vakantiebeurs yang berlangsung 12-17 Januari 2016 di Utreach Belanda.

Deputy Director untuk Promosi Wilayah Eropa Kementerian Pariwisata RI, Maria Mayabubun, Jumat (15/1/2016), mengatakan dalam pameran Vakantiebeurs, Indonesia mengandeng 10 tour operator atau travel agent, tiga hotel, maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Disbudpar Provinsi Maluku.

Sementara itu Sifa dan Robert Feddes, travel agent Indonesia yang ada di Belanda mengakui bahwa mereka mendapat pengarahan kalau ada pertanyaan dari tamu mengenai bom di Jakarta dapat memberikan info bahwa Indonesia aman.

Negara Belanda pun tidak mengeluarkan peringatan tanda bahaya untuk mengadakan perjalanan ke Indonesia bagi warganya yang ingin berwisata ke Indonesia.

Dalam pameran pariwisata Vakantiebeurs, Kementerian Pariwisata menampilkan kesenian untuk mendukung promosi pariwisata di antaranya kolaborasi Kendang dari Yogyakarta dengan Sasando dari Kupang dan dua penari dari Jakarta.

Salah satu dari penari membawakan beberapa lagu dari Benyamin S dan Ida Royani seperti lagu “Ujan Gerimis”, “Abang Pulang” dan “Tarian” yang ditampilkan di antaranya tarian dari Jakarta dan Kalimantan.

Bisnis.com, JAKARTA–Kondisi Ekonomi sosial Indonesia dinilai sedang berada di puncak ketimpangan ekonomi sosial sehingga perlu adanya upaya perubahan signifikan.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke-18 Universitas Paramadina, Rabu(13/1/2016).

“Kalau baca soal analisa keadaan ekonomi sosial, kita berada dalam puncak ketimpangan,”ujar Kalla dalam kuliah bersama di Universitas Paramadina, Rabu(13/1/2016).

Dalam rasio indeks gini dapat ditafsirkan, 1% penduduk memiliki hingga 50% aset di Indonesia. Padahal dulu porsi kepemilikan aset kalangan menengah ke atas sebesar 30%.

Untuk itu, para ilmuan muda diminta melakukan perubahan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sosial. Jika tidak segera diperbaiki, tentu akan berakibat buruk terhadap kemajuan bangsa.

Salah satu cara mengurangi ketimpangan sosial ialah dengan berupaya membangun ekonomi bersama, terutama melalui inovasi dan teknologi seta semangat berwirausaha.

“Jangan ributkan 1% tapi menaikkan 99% lain. Kelompok 1% beri lapangan kerja, 99% lain harus dapat kue lebih besar,”sebutnya.

JAKARTA kontan. Meski Pemerintah Indonesia mengundang semua investor global untuk ikut mengerjakan mega proyek 35.000 megawatt, nyatanya mayoritas proyek dimenangkan perusahaan asal China.

Unit Percepatan Pembangunan Pengendalian Ketenagalistrikan Nasional (UPK3N) yang dibentuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendata, bahwa perusahaan yang sudah melakukan perjanjian jual beli ketenagalistrikan atau power purchase agrement (PPA) sekitar 14.500 MW didominasi perusahaan asal China.

Anggota UPK3N Agung Wicaksono menyebut penentuan investor ini merupakan kewenangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), baik dalam melakukan lelang maupun penunjukan langsung. “Kami belum mengetahui detilnya,” kata Agung kepada KONTAN, Rabu (13/1).

Dalam catatan KONTAN, beberapa proyek setrum yang digarap konsorsium China adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 berkapasitas 2 x 1.000 MW. Kemudian pembangkit ekspansi PLTU Cilacap 1×1000 MW, dan PLTU Kalimantan Barat 2 x 100 MW.

“Nah yang PLTU Jawa 7 itu harganya murah, hanya 4,2 sen per kilo Watt hour (kWh),” urainya.

Agung menyebut, dari proses pelelangan yang dilakukan PLN banyak investor memilh tak ikut. Penyebabnya persyaratan dalam tender terlalu sulit dipenuhi. Misalnya, dana setoran jaminan yang cukup besar dan peserta tender wajib memasukan penjaminan 45 hari sebelum lelang.

“Ini membuat complain. Ada keluhan dari Pemerintah Jepang yang membuat perusahaan Jepang tidak sepakat dengan mekanisme lelang tersebut,” kata Agung. Ini pula yang membuat perusahaan-perusahaan asal Jepang ogah investasi ketenagalistrikan yang kini digelar oleh PLN.

“Untuk lelang saat ini, Jepang banyak yang tidak mau ikut,” tandasnya. Meskipun begitu, ada juga beberapa perusahaan Jepang yang lolos dalam kualifikasi tender.

Misalnya ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon berkapasitas 1.000 MW dengan kontraktor Indika Energy bermitra dengan Marubeni Jepang.

Sayangnya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir belum merespon telepon dan pesan singkat KONTAN untuk menanggapi aturan lelang yang dikeluhkan oleh Jepang ini.

ESDM tak bisa campuri

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG atau PLTMG dan PLTA oleh PT PLN melalui pemilihan dan penunjukan langsung.

Karena itu, PLN bisa membuat mekanisme lelang sendiri. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam prosesnya. “Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan lelang itu, kalau memang banyak pembangkit milik perusahaan China yang menang, kalau mereka berkompeten ya tidak apa-apa,” katanya kepada KONTAN, Rabu (13/1).

Ia membenarkan ada beberapa perusahaan China yang mendominasi dalam PPA 14.500 MW. Tapi sayangnya ia enggan menjelaskan lebih rinci dengan alasan tidak mengetahui lebih detil. “Tanyakan ke PLN,” katanya.

Ia berharap sisa proyek yakni sebesar 21.500 MW bisa diselesaikan perjanjian jual belinya pada tahun 2016 ini sehingga proyek listrik bisa selesai tahun 2019.

JAKARTA ID-Menurut hasil jajak pendapat yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mayoritas rakyat masih percaya dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan bahkan tingkat approval rating ini jauh meningkat dibandingkan survei yang sama enam bulan sebelumnya.

“Perlahan tapi pasti, pemerintahan Jokowi berhasil merebut kembali kepercayaan masyarakat. Di akhir tahun 2015, mayoritas warga atau 63% sangat atau cukup yakin bahwa Presiden Jokowi mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan,” ungkap Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan dalam presentasinya di kantor SMRC, Cikini, Menteng, Jakarta, Selasa (12/1).

“Perkembangan ini menunjukkan kenaikan signfikan dibandingkan enam bulan sebelumnya yaitu 55%,” tambahnya.

Dalam hasil survei yang terangkum dalam laporan berjudul “Menjadi Lebih Presidensial di 2016, Harapan Publik Nasional”, Djayadi mengungkapkan bahwa beragam indikator yang digunakan menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.

Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah, tingkat kepercayaan pada Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa ini tetap tinggi dan umumnya warga optimis dan puas dengan kemampuan leadership presiden.

Secara umum, warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar (72%). Sentimen positif ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hasil survei Oktober lalu misalnya menunjukkan angka itu baru mencapai 60%.

“Ini merupakan modal politik massa yang sangat penting,” kata Djayadi dalam presentasinya.

Keyakinan akan kemampuan Jokowi ini memang tidak disertai dengan keyakinan publik akan kualitas para menteri. Penilaian pada kinerja kabinet secara umum hampir terbelah. Sebagian besar (51%) merasa puas, sisanya kurang puas atau tidak punya pendapat.

“Ini mengindikasikan perlunya presiden meningkatkan kinerja menteri-menterinya di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya,” ujar Djayadi.

Survei juga menunjukkan bahwa Jokowi diharapkan lebih mandiri dalam memimpin. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mayoritas warga menghendaki Jokowi memimpin sendiri koalisinya (61,5%). Mayoritas warga (hampir 70%) juga menganggap perlunya sekretariat gabungan/bersama untuk koalisi.

Menurut Djayadi, keinginan ini bisa dipahami menganggap Jokowi masih harus terus berusaha mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen.

“Menambah anggota koalisi hingga menjadi kekuatan mayoritas di DPR diperlukan,” kata Jayadi.

Optimisme masyarakat terlihat di banyak bidang. Survei SMRC menunjukkan warga menilai positif kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional. Yang menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang lebih baik dibanding tahun lalu mencapai hampir 40% sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 23%. Lebih jauh lagi, hampir 70% percaya kondisi ekonomi rumah tangga akan lebih baik pada satu tahun mendatang; sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 5%.

“Yang dianggap sebagai masalah ekonomi mendesak adalah harga-harga kebutuhan pokok, pengangguran, lapangan kerja, juga pemerataan pendapatan. Namun di sisi lain, masyarakat memuji apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan-jalan raya,” papar dia.

Sementara itu, kondisi politik pada akhir 2015 secara umum dinilai “sedang”, tidak baik ataupun tidak buruk. Tapi dibanding 3 bulan lalu, jumlah warga yang menilai kondisi politik sekarang baik lebih banyak.

Yang agak bermasalah adalah evaluasi masyarakat soal kondisi keamanan. Walau secara umum kondisi keamanan dinilai baik, namun ada cukup tinggi persentase masyarakat (31%) yang menganggap Indonesia kurang aman dari ancama terorisme.(B1)

JAKARTA kontan. Penerimaan pajak negara bertambah sebesar Rp 5,24 triliun setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian data transaksi keuangan sepanjang 2015 hingga 10 Januari 2016.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin, tambahan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas.

Tambahan ini membuat total penerimaan pajak 2015 menjadi Rp 1.060,85 triliun (sebelumnya sampai 31 Desember 2015 berjumlah Rp 1.055,61 triliun), di mana non PPh migas menyumbang Rp 1.011,13 triliun di antaranya.

“Tidak seluruh penerimaan pajak bisa masuk dan terekam sampai 31 Desember 2015 oleh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), karena itulah dilakukan rekonsiliasi sampai Minggu (10/1) dan bisa bertambah sekitar Rp5 triliun,” ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Senin (11/1).

Namun dengan jumlah tersebut, pemerintah tetap belum bisa memenuhi target penerimaan pajak pada 2015 yaitu Rp 1.294 triliun.

Bambang mengapresiasi kinerja DJP yang berhasil meraup pendapatan pajak non PPh migas melewati Rp 1.000 triliun pada tahun 2015.

Jumlah ini meningkat 12,05% dari tahun 2014, yang realisasi non pph migas-nya adalah Rp 897,69 triliun. Persentase tersebut juga lebih tinggi dari peningkatan tahun 2013 (Rp752 triliun) ke 2014 (832,65 triliun) yang “hanya” 7,81%.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan prestasi tersebut bisa diukir karena pihaknya rutin mengadakan pertemuan dengan para wajib pajak di akhir tahun 2015.

Sebagai informasi, “penerimaan (pendapatan) pajak” berbeda dengan “penerimaan perpajakan” dan “penerimaan negara”. Penerimaan pajak hanya dilakukan oleh DJP dan meliputi PPh Nonmigas, PPh Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya.

Sementara penerimaan perpajakan adalah gabungan pajak dari DJP dengan bea dan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang nilainya sampai 31 Desember 2015 adalah Rp 1.235,80 triliun.

Penerimaan atau pendapatan negara adalah total seluruh pemasukan negara baik dari pajak (dilakukan oleh DJP dan DJBC) maupun nonpajak (seperti pendapatan Badan Layanan Umum/BLU dan hibah) dan sampai 31 Desember 2015 besarannya adalah Rp 1.491,5 triliun.

“Perbedaan ini perlu dipahami,” kata Menkeu.

Bambang melanjutkan, penerimaan pajak pada tahun 2015 juga dipengaruhi oleh paket kebijakan ekonomi kelima yang memberikan pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap.

“Pajak yang diperoleh dari revaluasi ini mencapai Rp 20,14 triliun,” tutur dia.

 

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.055,61 triliun. Nilai ini Bertumbuh 7,15 persen dibandingkan 2014 yang sebesar 6,92 persen.

“Pajak yang dikumpulkan ini tidak mudah karena kondisi perlambatan ekonomi yang otomatis berdampak pada penerimaan pajak. Pajak ini turunan pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.

Di sisi penerimaan pajak non migas, Bambang mengatakan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak 12,05 persen, naik dari tahun sebelumnya 7,81 persen. “Artinya di tengah perlambatan ekonomi 2015 pertumbuhan pajak mencapai 12 persen,” kata dia.

Di sisi penerimaan Pajak Penghasilan migas mengalami pertumbuhan negatif 43,14 persen. Menurut Bambang, ini disebabkan rendahnya harga minya dunia. “Kalau pph migas tumbuhnya negatif karena ada keterlambatan lifting minyak dan gas,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan realisasi penerimaan pajak per 31 Desember menjadi Rp 1055,61 triliun. “Ini pertama kalinya penerimaan pajak mencapai di atas Rp 1.000 triliun. Ini murni 100 persen kerjanya DJP,” kata dia.

Bambang mengatakan hasil penerimaan ini lebih besar dari 2014 dengan realisasi Rp 985,13 triliun. Peningkatannya 7,8 persen dari tahun sebelumnya. “Artinya ada upaya ekstra sehingga penerimaan bisa lebih besar,” kata dia.

“Tentunya ini ditolong juga dengan adanya revaluasi aset. Paket revaluasi bisa mendatangkan Rp 20 triliun pada 2015,” kata dia lagi.

ARKHELAUS W

 

Liputan6.com, Jakarta Siapa sangka merek-merek pakaian terkenal yang mendunia sebagian dibuat di Indonesia. Anak bangsa kini kini juga punya andil besar pada produksi baju merek terkenal seperti Adidas, Nike, North Face, Uniiqlo, dan lainnya. Produk tekstil berlabel made in Indonesia kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata.

Adalah PT Pan Brothers Tbk, salah satu pabrik yang punya klien merek-merek terkenal di dunia tersebut. Pan Brothers yang berdiri sejak 1980-an sudah banyak memproduksi produk garmen alias pakaian jadi yang tersebar hampir di seluruh dunia.

Wakil Presiden Direktur Pan Brothers, Anne Patricia S mengatakan, produk yang dihasilkan Pan Borthers tak dijual di pasar lokal. Hampir seluruhnya produk yang dihasilkan pabrik di Tangerang ini diekspor.

“Produk garmen kita 99 persen ekspor. Merek yang kita hasilkan seperti Adidas, North Face, Salomon, ada juga merek Jepang,” kata Anne kala berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu di kantornya.

Anne juga mengatakan, barang-barang asli buatan Tangerang ini terbang ke seluruh dunia, tempat tujuan ekspor dari merek-merek tersebut. “Bisa ke Amerika, Eropa, Asia, juga Pasifik. Itu tergantung dari brand, mereka inginnya kita kirim ke negara mana,” kata dia.

Jakarta detik-Pemerintah mencatat, realisasi belanja negara (sementara) mencapai Rp 1.810 triliun atau 91,2% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun, utamanya dialokasikan pada sektor produktif, khususnya infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.

“Kondisi fiskal 2015 dalam situasi yang aman sehingga stabilitas perekonomian terjaga dengan baik secara berkesinambungan,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya yang diterimadetikFinance, Minggu (3/1/2016).

Bambang menjelaskan, realisasi anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (sementara) tahun 2015 mencapai Rp 623 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu dalam APBNP 2015 sebesar Rp 664,6 triliun, di mana anggaran dana desa yang mulai dialokasikan mulai 2015 sebesar Rp 20,8 triliun telah disalurkan seluruhnya.

Program dana desa ini sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp 1.491,5 triliun (total penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak/PNBP) atau 84,7% dari sasaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun.

Dari realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun.

Tantangan utama pada aspek penerimaan ini adalah pada perlambatan ekonomi dan perlunya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan terus diupayakan dengan reformasi perpajakan.

Hal yang menarik, di tengah melambatnya perekonomian, secara nominal pendapatan dari PPh Non Migas mencatatkan peningkatan sehingga mencapai Rp 547,5 triliun atau tumbuh sekitar 19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.

Secara keseluruhan Pajak Non Migas tumbuh sekitar 12% sebesar Rp 1.005,7 triliun, dengan demikian total penerimaan pajak gross adalah sebesar Rp 1.150 triliun (termasuk alokasi kas untuk restitusi pajak) dan total penerimaan pajak netto adalah sebesar Rp 1.055 triliun.

Berdasarkan realisasi (sementara) pendapatan negara sebesar Rp 1.491,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.810,0 triliun, maka realisasi defisit anggaran dalam APBNP 2015 mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8% dari PDB, di bawah ketentuan maksimal 3% mengacu pada UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Realisasi ini lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP 2015 Rp 222,5 triliun (1,9% dari PDB).

Dengan defisit tersebut, berimplikasi pada peningkatan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 329,4 triliun atau 147,3% dari target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun, realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp 309,3 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp 20,0 triliun.

Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 318,5 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 329,3 triliun, maka pelaksanaan APBNP 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 10,8 triliun.

“Tentu ada rasa tidak puas dari pencapaian tersebut di atas, namun saya juga bersyukur bahwa hasil yang dicapai tersebut adalah hasil yang terbaik di tengah perlambatan ekonomi global yang berimbas kepada ekonomi domestik khususnya disebabkan oleh menurunnya harga dan permintaan komoditi dari negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Eropa,” kata Bambang.

(mkl/drk)

JAKARTA okezone – Ribuan kembang api telah diletupkan di seluruh kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, pada pergantian tahun. Alhasil, seluruh pengunjung tampak semringah melihat semerbak warna-warni di langit pesisir Ibu Kota.

Ada ratusan ribu pengunjung dari berbagai daerah di Tanah Air yang merayakan pergantian tahun di pusat perayaan yang ditentukan oleh Pemrpov DKI Jakarta tersebut.

“Kami senang sekali biasa merayakan tahun baru di Ancol,” ucap seorang pengunjung Ancol, Wika (21), Jumat (1/1/2016).

Dirinya beserta keluarga jauh-jauh datang dari Lampung guna mengikuti prosesi perayaan pergantian tahun bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Kita juga ingin melihat Pak Ahok. Kayak gimana sih, kata orang galak ya,” ucap Wika.

Pada momentum tahun baru ini, Wika berharap pemerintah mampu bekerja lebih baik. Sehingga, membawa Indonesia menjadi “Macan Asia”. “Kalau harapan saya seperti dulu, Indonesia bisa menjadi Macan Asia di tahun baru ini,” tukasnya.

Macan Asia maksudnya, Indonesia berjaya di antara negara-negara di Benua Asia. Baik di bidang ekonomi, olah raga, dan lainnya.

(abp)

Jakarta -detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup stabil, seiring dengan pondasi yang kuat ditanamkan di tahun ini. Terlihat dari sisi postur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang lebih diutamakan pada pengeluaran produktif.

Hal ini juga yang menurut Jokowi memberikan kepercayaan banyak pihak terhadap Indonesia, khususnya dari sisi investor. Maka, sekarang saatnya pemerintah bekerja dan merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan.

“Sekarang ini adalah kondisi yang sangat baik. Kepercayaan sudah ada, investasi yang akan masuk antre, kondisi dolar ke rupiah juga stabil, kesempatan ini hanya tinggal kita bisa menyelesaikan menjadi sebuah gol atau tidak,” kata Jokowi, saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2015)

Jokowi menambahkan, pada APBN 2016, terlihat peningkatan yang signifikan untuk anggaran belanja ke sektor prduktif. Anggaran infrastruktur meningkat 76,2% , anggaran pendidikan naik 25,5%, dan anggaran kesehatan sebesar 75,4% dibandingkan APBN 2015.

“Anggaran 2016 yang telah didelegasikan oleh rakyat betul-betul kita jaga, kita jaga agar berjalan secara efektif dan dimulai pada Januari 2016. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, terutama untuk belanja modal. Semua itu harus segera direalisasikan pada awal tahun,” paparnya.

Dari laporan yang masuk, Jokowi menyampaikan, lelang proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai 42% dari total proyek. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 34%, dan Kementerian Perhubungan 31%.

“Kementerian-kementerian yang lainnya saya harapkan juga nantinya bisa disampaikan, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian misalnya yang gede-gede, yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” ujar Jokowi.

Dengan percepatan realisasi pada 2016, tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan memberikan optimisme kepada investor. Sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun depan bisa realisasi.

“Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini betul-betul berada pada kondisi yang kita dorong lagi, agar 2016 sesuai dengan rencana kita bisa naikkan jadi 5,3%,” terangnya.

(mkl/dnl)

Jakarta detik -Harga minyak dunia terus merosot hingga menembus level US$ 36 per barel. Bahkan, dalam 1,5 tahun terakhir, harga minyak dunia sudah anjlok 68%. Diperkirakan, harga minyak dunia masih akan merosot di tahun depan.

Lantas, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia?

Ekonom Senior Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy mengatakan, merosotnya harga minyak dunia ini tentu berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Hal yang paling mendasar adalah soal pendapatan negara. Di saat harga minyak terus merosot, otomatis pendapatan negara dari sektor migas juga turut anjlok. Namun, di sisi lain, biaya pemerintah untuk mengimpor juga bisa berkurang.

“Buat government jelek karena asumsi oil price di 2015 rata-rata US$ 50, kalau asumsikan harga oil di bawah US$ 50 per barel, maka risiko di sisi revenue pemerintah bisa terganggu. Di sisi lain, kita kan net importir, kalau penurunan harga minyak, itu positif buat trade,” jelas dia.

Di sisi lain, Leo menyebutkan, dengan penurunan harga minyak dunia yang begitu tajam, pemerintah seharusnya mengkaji untuk bisa menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kenapa kita belum menikmati penurunan harga BBM, harga minyak dunia sudah ke US$ 36 per barel. Kalau BBM diturunkan di awal tahun, inflasi terkendali, maka BI rate ada ruang untuk penurunan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Department Head Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengungkapkan, harga minyak dunia ke depan tidak akan terperosok terlalu dalam.

Permintaan minyak masih akan tinggi, terutama India yang merupakan importir minyak terbesar saat ini.

“Harga minyak tidak akan turun terlalu tajam. Masih ada importir terbesar yang akan menyerap produksi minyak yaitu India. Kalau harga minyak terus turun, investasi oil and gas akan sulit. Dari sisi domestik, kalau makin turun akan parah, dampak jangka panjang sulit untuk lifting minyak yang ditargetkan pemerintah,” tandasnya.

(drk/rrd)

JAKARTA ID-Bank Dunia menilai belanja pemerintah masih menjadi sumber pertumbuhan Indonesia pada 2016, di tengah tingginya tekanan ekonomi global yang bisa menghambat kinerja ekspor dan aliran investasi.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, dalam paparan ekonomi triwulanan di Jakarta, Selasa, mengatakan reformasi anggaran telah tampak pada postur fiskal anggaran 2016, dengan relokasi ke pagu belanja modal yang cukup besar.

“Investasi (pemerintah) lebih banyak guna membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial. Hal itu dapat memperkuat proyeksi pertumbuhan dan membantu masyarakat miskin dan rentan,” ujarnya.

Belanja modal Indonesia, menurut data Kementerian Keuangan, meningkat menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2016, dibanding 2015 yang sebesar 2,2 persen. Salah satu pagu belanja modal, yakni belanja infrastruktur mencapai Rp313,4 triliun.

Namun, Chaves mengingatkan, tingginya belanja modal di 2016 tersebut, harus diimbangi upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan. Dia menilai target pendapatan negara tahun depan sebesar Rp1.822 triliun bisa sangat sulit tercapai karena tekanan ekonomi global yang masih membayangi.

“Jika penerimaan pemerintah pada 2016 tetap lemah, momentum belanja infrastruktur publik untuk mendorong perekonomian bisa terancam,” ujarnya.

Di sisi lain, efek dari tujuh paket kebijakan ekonomi pemerintah, ujar Chaves, akan mulai terasa di akhir tahun ini dan berlanjut di 2016.

Kebijakan yang banyak menyasar deregulasi perizinan dan juga beberapa program pemerataan, lanjutnya, bisa menambah daya imunitas ekonomi domestik dari ancaman volatilitas global, serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2016.

“Apabila reformasi dilanjutkan dan implementasinya efektif, Indonesia dapat menjaga diri dari potensi volatilitas dan menikmati pertumbuhan lebih tinggi pada 2016,” ujarnya.

Ekonom CRECO Research Institute Raden Pardede menilai pemerintah harus menjaga efisiensi dan efektivitas belanja modal. Dia juga menyarankan pemerintah untuk segera mengajukan revisi anggaran atau APBN-Perubahan 2016 kepada parlemen.

Hal itu, menurutnya, karena pagu belanja dalam APBN 2016 dibuat berdasarkan proyeksi pendapatan negara yang menurutnya sulit dicapai.

Bank Dunia masih mempertahankan proyeksi yang dikeluarkan Oktober 2015 lalu, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,3 persen dan pada tahun ini sebesar 4,7 persen.(ant/hrb)

INDONESIA okezone gagal mencapai Target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) tahun 2015, karena tidak mampu menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Apa sebab AKI masih banyak?

Angka kematian ibu hamil dan melahirkan di negara ini berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), masih cukup tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, target MDGs tahun ini bisa turun jadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, penurunan itu belum terjadi. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren kenaikan AKI.

“Kematian ibu hamil yang seharusnya diturunkan menjadi 102 ternyata meningkat 359. Hal itu berarti MDGs kita belum tercapai dalam hal ini,” katanya saat memberi kuliah umum di Auditorium Ali Hasjmy Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Banda Aceh, Sabtu 12 Desember 2015.

Menurutnya tingginya AKI dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya dipengaruhi faktor kesehatan ibu, tapi juga ikut disumbang dari kasus kecelakaan jatuhnya pesawat terbang.

“Dalam setiap bulan ada delapan sampai sembilan pesawat Boing 737 seri 400 jatuh, 150 penumpang ibu hamil atau melahirkan. Tragis memang, tetapi ibu hamil atau melahirkan ini sering tidak diperhatikan, tidak menarik mungkin,” ujar Surya.

Selain itu masih banyaknya kasus pernikahan dini, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, juga ikut menyumbang tingginya AKI.

Menurutnya kematian ibu dan bayi bisa dicegah dengan empat hal, seperti menikah pada usia matang secara seksual, yakni setelah berusia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kemudian, mengatur waktu kelahiran agar jangan terlalu rapat, idealnya tiga tahun. Selanjutnya, hindari terlalu banyak anak, serta jangan hamil terlalu tua atau pada usia 35 tahun ke atas.

(hel)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak mempercepat pembangunan kilang di Tanah Air. Pasalnya, banyak investor yang kini antre untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Saat memimpin rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Kamis (3/12), Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sudah 30 tahun tidak membangun kilang.

Â

Melihat kondisi ini, Presiden menegaskan perlunya segera dibangun kilang baru. “Pembangunan pembangkit listrik dan kilang semuanya harus dipercepat, dan kita lihat kesempatan itu sangat ada. Investor yang mau masuk antre,” kata Presiden Jokowi.

Â

Dia memerintahkan seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memberikan pelayanan yang cepat dan baik sehingga peluang itu bisa ditangkap dan dilaksanakan di lapangan. Jajaran Kementerian dan Lembaga harus mendukung keinginan dunia usaha berinvestasi. “Saya minta semua dipercepat, baik oleh pemerintah dan BUMN. Jangan ada alasan, jangan sampai ditunda-tunda,” ujar Presiden Jokowi.

Â

Dengan demikian, meski sudah 30 tahun tidak membangun kilang, Indonesia bisa segera memiliki kilang baru. “Kita bisa punya (kilang baru) di akhir 2019, baik di Pulau Jawa, maupun di luar Jawa,” tutur dia.

Â

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja sempat menuturkan, pihaknya tengah memfinalisasi Peratura Presiden yang akan mempercepat pembangunan kilang. Perpres ini masih tahap finalisasi di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian.

Â

Perpres ini nantinya berisi empat opsi model pembangunan kilang. Pertama, kilang tersebut dibangun oleh badan usaha. Opsi kedua, pembangunan kilang melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Pilihan selanjutnya Pertamina mendapatkan penugasan khusus untuk membangun kilang tersebut. Sedangkan opsi terakhir pembangunan kilang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Â

Menurut Wiratmaja, rencananya kilang dibangun di dua lokasi. Pertama, pembangunan kilang di Bontang Kalimantan Timur dengan kapasitas mengolah minyak mentah 300 ribu barel per hari (bph). Lokasi kedua, yakni di Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas yang sama. “Yang di Tuban, penugasan ke Pertamina,” ujar dia.

Â

Pembangunan kilang biasanya memakan waktu sekitar 8 tahun yang meliputu perencanaan, rekayasa, lelang paket rekayasa, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement and costruction/EPC) dan pelaksanaan EPC. Dengan Perpres pembangunan kilang mampu dirampungkan dalam lima tahun.

Â

Sebelumnya, Direktur Pengolahan Pertamina Rahmat Hardadi menuturkan, sektor pengolahan mendapat anggaran investasi sekitar Rp 2 triliun pada tahun depan. Anggaran ini akan digunakan untuk menggarap dua proyek perbaikan kilang dan memulai pembangunan kilang baru. Untuk pembangunan kilang baru yang merupakan penugasan langsung, perseroan kini telah mengundang 56 perusahaan yang akan diseleksi menjadi mitra.

Â

“Harapan saya akhir Januari atau medio Februari sudah ada partner terpilih,” kata dia.

Â

Selanjutnya, Pertamina akan menggarap penyiapan lokasi, studi kelayakan, desain dasar (basic engineering design/BED), dan desain rinci (front end engineering design/FEED). Kilang baru berkapasitas 300 ribu bph ini bakal berlokasi di Tuban, Jawa Timur dan ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2021. (nov/ayu)

Â

Â

http://id.beritasatu.com/energy/jokowi-investor-antre-bangun-kilang-minyak/134455
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA.  Produsen permesinan Taiwan siap berekspansi di Indonesia dengan menyediakan produk yang lebih terjangkau dan berkualitas, untuk menyaingi dominasi produk permesinan asal Jepang di Indonesia.

Li Lun Yeh, perwakilan dari departemen riset mesin dan manufaktur Industrial Economics and Knowledge Center Taiwan, mengatakan bahwa saat ini 58% kebutuhan permesinan di Indonesia dipenuhi dari Jepang. Sedangkan di urutan kedua, ada Taiwan dengan porsi 10% dengan nilai US$104,2 juta pada 2014.

“Indonesia masih banyak pakai produk Jepang. Ke depannya, kami ingin memperkenalkan produk permesinan dari Taiwan supaya nilai ekspor ini bisa bisa meningkat,” ujarnya di paviliun Taiwan pada pameran Manufacturing & Machine Tool Indonesia 2015 yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia, Rabu (2/12/2015).

Dia mengatakan bahwa mesin yang diproduksi Taiwan sangat sesuai bagi rata-rata konsumen mesin  yang merupakan kalangan pelaku industri nasional. Hal tersebut disebabkan oleh jangka waktu penggunaan produk yang cukup panjang, juga karena harga yang ekonomis.

“Kalau dibandingkan Jepang yang durability-nya sampai 10 tahun, Taiwan berkisar 5 tahun, sedangkan China hanya 1 tahun. Selain itu dari sisi harga, harga produk Taiwan sekitar 15% lebih murah dari produk Jepang. Kalau China berkisar 15%-20% dari Jepang,” jabarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya juga siap bersaing dengan Jepang untuk produk-produk berkualitas tinggi. Dia menyadari bahwa tetap ada segmen dari konsumen Indonesia yang membutuhkan mesin dengan teknologi dan kualitas tinggi.

“Konsumen Indonesia bukan hanya untuk yang kualitas di tengah, tapi tinggi juga. Kami yakin bisa memenuhi itu. Kami sudah lihat Jepang seperti apa, tentunya tidak ingin kalah dalam memenuhi kebutuhan di segmen tersebut,” katanya.

Sekitar 120 perusahaan Taiwan mengikuti pameran yang diadakan oleh PT Pamerindo Indonesia, di antaranya adalah Tong Tai, Chin Fong, Honor Seiki, Yeong Chin Machinery (YCM), dan Victor Taichung.

Adapun pameran Manufacturing Indonesia Series 2015 dan Machine Tool Indonesia 2015 yang diselenggarakan di JiExpo Kemayoran Jakarta pada 2-5 Desember 2015 ini diikuti oleh 37 negara peserta, dengan target pengunjung berkisar 38.000 orang. Selain Taiwan, terdapat peserta pameran dari negara lain seperti Turki, China, Thailand, Jepang, Jerman  dan Inggris.

Â

http://industri.bisnis.com/read/20151203/257/498019/taiwan-siap-pasok-permesinan-di-indonesia
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA kontan. MasterCard melalui indeks kesejahteraan kota-kota di Asia Pasifik melaporkan bahwa masyarakat di negara maju lebih stres dibandingkan orang-orang di negara berkembang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di kota-kota berkembang memiliki indeks 65,8 untuk bersikap positif terhadap kesejahteraan dibandingkan masyarakat di kota maju dengan indeks 56,8.

Hasil dari survei 9.000 orang di 33 kota di 17 negara di Asia Pasifik mencatat, Jakarta memiliki indeks 72,1 untuk bersikap positif terhadap tingkat kesejahteraan yang terdiri dari komponen pekerjaan dan keuangan, keamanan dari ancaman, dan kepuasan. Serta kota lainnya yang bersikap positif adalah Delhi dengan indeks 71,7 dan Bangalore dengan indeks 73,2.

Sedangkan, kota yang paling tidak positif terhadap kesejahteraan adalah Dhaka dengan indeks 48,7, diikuti Tokyo dengan indeks 52,1 dan Busan dengan indeks 52,5.

Secara keseluruhan, untuk indeks kesejahteraan menyebutkan masyarakat di kota-kota negara maju merasakan lebih banyak tekanan dan kurang optimis saat berbicara mengenai kesehatan dibandingkan masyarakat di kota-kota negara berkembang.

Georgette Tan Group Head, Communications, Asia Pasifik, MasterCard mengatakan, masyarakat mengasumsikan perkembangan ekonomi mengarah kepada berkurangnya tekanan keuangan, keluarga, dan pekerjaan. “Masyarakat di negara maju lebih merasa di bawah tekanan, baik di tempat kerja maupun di rumah,” katanya, dari paparan yang diterima KONTAN, kemarin.

Lanjutnya, seiring dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju memberikan dampak pada prospek pekerjaan. Ambil contoh, masyarakat di negara maju merasa lebih tertekan karena sedikit lapangan kerja yang tersedia. Nah, tekanan pekerjaan dan keuangan tersebut merupakan pemicu dari tekanan keluarga.

Meskipun ada rasa stres, namun masyarakat secara keseluruhan, baik di kota-kota negara berkembang maupun negara maju tetap positif terhadap kesejahteraan mereka saat ini. Kesempatan dan kualitas hidup akan terus meningkat di seluruh kota di Asia Pasifik jika mereka ingin terus tumbuh dan berkembang.

Berikut adalah indeks berdasarkan komponen :

. Kesejahteraan (65,4 di kota-kota negara berkembang VS 51,6 di negara maju)
. Pekerjaan dan keuangan (71,0 di negara berkembang VS 59,4 di kota-kota negara maju)
. Keamanan dari ancaman (57,7 pada kota-kota di negara berkembang VS 56,5 di negara maju)

Adapun, perhitungan skor indeks ini dengan memperhitungkan 0 merepresentasikan respon negatif maksimum, 100 merepresentasikan respon positif maksimum, dan 50 merepresentasikan netralitas.

JAKARTA.  Pada saat ini, peluang investasi terutama di sektor usaha kecil menengah (UKM) berbasis teknologi sangat luas dan menjanjikan. Demikian disampaikan Geoffrey David Coates, Presiden Komisaris dari Commonwealth Bank Indonesia dalam acara Indonesia Australia Business Week (IABW) di Jakarta.

Didukung oleh pertumbuhan kelas menengah, usaha kecil dan menengah di Indonesia memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada saat ini tercatat UKM berkontribusi sebesar 57,9% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2015.

Pada kesempatan yang sama, Coates juga menyampaikan bahwa teknologi akan memiliki peranan yang penting untuk pertumbuhan bisnis usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Teknologi mobile semakin mudah diperoleh seiring meningkatnya fungsi yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dan akan terus berkelanjutan di masa yang akan datang.

“Saya melihat inilah saatnya UKM memanfaatkan teknologi, karena akses adalah elemen utama yang diinginkan setiap orang dan hal tersebut dapat dihasilkan melalui inovasi teknologi,” ungkap Coates dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis.com, Sabtu (21/10/2015).

Commonwealth Bank Indonesia mencatat pertumbuhan UKM sebanyak 17,8% per September 2015. “Kami akan terus mengembangkan layanan kami, khususnya yang berbasis digital dan teknologi untuk membantu nasabah kami membangun peluang bisnisnya,” kata Coates.

 

http://industri.bisnis.com/read/20151123/87/494681/commonwealth-bank-dibutuhkan-lebih-banyak-ukm-berbasis-teknologi
Sumber : BISNIS.COM

 

Jakarta detik -Kemampuan finansial masyarakat Indonesia untuk membeli rumah masih sangat terbatas. Selain kemampuan membeli, pasokan rumah yang dibuat oleh para pengembang properti pun masih terbatas setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus mengatakan pemerintah sangat menyadari penyediaan perumahan butuh dana yang besar, sehingga pemerintah harus hadir untuk membantu antara lain dengan subsidi.

“Dari 250 juta jumlah penduduk di Indonesia, hanya 50 juta orang yang sanggup membeli rumah sendiri tanpa bantuan. Sementara sisanya perlu dibantu,” kata Maurin seperti dikutip dari situs PU, Jumat (20/11/2015).

Ia merinci dari 200 juta penduduk yang perlu bantuan, 40% adalah masyarakat bawah, sebanyak 10% dari jumlah itu adalah penduduk yang sama sekali tidak punya kemampuan dalam membeli rumah.

Sehingga pemerintah menyediakan rumah singgah, rumah khusus, rumah nelayan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk peningkatan kualitas rumah dan BSPS rumah baru.

“Sisanya memiliki kemampuan untuk membeli rumah namun harus dibantu. Disinilah pemerintah hadir dalam memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),” jelas Maurin.

Bagi mereka yang mendapatkan program KPR FLP, maka rata-rata mendapatkan subsidi Rp 76,2 juta per orang selama proses KPR selesai.

Masyarakat yang berhak mendapat program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Total subsidi Rp 76,2 juta per orang yang diberikan mencakup dari berbagai sumber seperti subsidi bunga, bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas melalui pengembang.

(hen/hns)

After enjoying windfall profits during the 2014 elections – the nation’s biggest political festival – ad agencies have continued to enjoy a bountiful income from political advertising this year, a Nielsen survey says.

Media director of Nielsen Indonesia Hellen Katerina said that even without an election campaign so far this year, political advertising had still dominated advertisers’ incomes, with money going toward congratulatory or condolence-offering ads from government institutions and political entities.

“About 36% of advertising earnings in the third quarter of 2015 came from the government and political organizations. Compared to the same period last year, this is down 15 percent but still dominates the advertising industry, which is worth Rp 4.6 trillion [US$335 million],” she said to the press in Jakarta on Wednesday.

The spending also came from regional administrations, with East Kalimantan province being the biggest spender. In the third quarter, it disbursed Rp 404.9 billion for advertising, a 79 percent increase year-on-year (yoy).

East Kalimantan – dubbed the richest province in Indonesia thanks to coal, palm oil and oil and gas – received many awards from the finance minister last month related to excellent public service performances and financial reporting.

Riau province spent the second most on ads in quarter three, totaling Rp 355.3 billion, a 3 percent rise yoy. To compare, this amounts to half the advertising spending of Indomie – the country’s biggest individual spender – with Rp 723 billion.

In terms of media, TV was still the main choice for advertising, taking 72 percent of the market. It defeated newspapers and magazines, which received 26 percent and 3 percent of the market, respectively.

But in terms of market-share growth, magazines led the way with 13 percent growth, followed by TV, which gained 8 percent, and newspapers, whose market share increased by 6 percent. One reason for that, Katerina said, was that many newspapers had shut down.

In 2014 there were 170 media companies monitored by Nielsen, but that decreased to 132 in 2015. Sixteen TV stations closed down this year in Indonesia, and 22 print media companies went bankrupt.

Nielsen’s survey was taken in 11 big cities across Indonesia: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin and Makassar. It surveyed a wide range of individuals and organizations, including 2,273 households and 8,736 organizations, all selected using stratified random sampling. (ags)(+)

– See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/19/govt-political-parties-still-biggest-advertisers-indonesia.html#sthash.3gw2DGQL.dpuf

ANTALYA chinadaily – Chinese President Xi Jinping said here that China is ready to boost economic and trade cooperation with Indonesia by enhancing cooperation in major fields such as infrastructure and expanding the scale of currency swap between the two countries.

Meeting with his Indonesian counterpart Joko Widodo on the sidelines of the ongoing Group of 20 (G20) summit, Xi said China is satisfied with bilateral cooperation this year as the two sides have achieved new positive results in docking their respective development strategies and deepening practical cooperation.

The Chinese side will also provide support for Manila to carry out reconstruction after forest fire and other relevant projects involving people’s livelihood, Xi added.

For his part, Widodo said Indonesia attaches great importance to its ties with China and is willing to join hands with the Chinese side to promote reciprocal cooperation in such areas as railway and energy.

He also expressed his support for China to hold next year’s G20 summit.

The Chinese president arrived here on Saturday to attend the G20 summit.

During the first day’s summit, Xi elaborated China’s views on the world economic situation, raised proposals to address global challenges and urged sides to explore new impetus for global economic growth.

After Antalya, Xi will fly to Manila to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders’ Meeting from Nov 18 to 19 to promote global economic cooperation and cooperation in the Asia-Pacific region.

 

Surabaya detik

‎Indonesia kini memiliki kapal ternak yang dibuat oleh galangan kapal di Bangkalan, Madura, yaitu PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. Kapal ternak ‘Made in Bangkalan‘ ini dinamai KM Camara Nusantara 1.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan, kapal ternak ini bisa menekan biaya pengangkutan sapi dari sentranya di Nusa Tenggara Timur ke Jakarta hingga 40%. Biaya angkutnya kira-kira Rp 300.000 per ekor sapi.

“Penghematannya sekurangnya 30-40%. Kira-kira nanti 1 sapi Rp 300.000 biaya pengangkutannya,” kata Jonan kepada detikFinance di Surabaya, Selasa (10/11/2015).

KM Camara Nusantara 1 akan ditempatkan di ‎Pelabuhan Tenau, Kupang sebagai pangkalan dengan kode trayek RT-1 untuk melayani rute Kupang-Bima-Tanjung Perak-Tanjung Emas-Cirebon-Tanjung Emas-Tanjung Perak-Bima-Kupang.

Kapal ternak tidak hanya akan dibuat untuk pengangkutan sapi dari NTT, tapi juga dari sentra-sentra sapi lainnya. Rute lain akan ditentukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.‎

“Nantinya tergantung Mentan, dia yang menentukan maunya dimana lagi (perlu kapal ternak),” ucap Jonan.

Tahun 2016, Kementerian Perhubungan akan membuat lagi 5 unit kapal ternak berkapasitas 500 ekor sapi dengan harga Rp 58 miliar per kapal.‎

“Harganya Rp 58 miliar dari APBN. Tahun depan kita mengadakan 5 kapal ternak,” tutupnya.

(hns/hns)

BANGKALAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tiga kapal di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia, Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, hari ini. Tiga kapal ini, akan digunakan untuk beroperasi di tol laut.

Ketiga kapal tersebut masing-masing KM Camara Nusantara 1, KM Sabuk Nusantara 55 dan KM Sabuk Nusantara 56. Khusus KM Camara Nusantara 1 merupakan kapal pengangkut hewan ternak. Sedangkan untuk dua kapal lainnya merupakan perintis.

Penempatan pengoperasian untuk kapal ternak akan ditempatkan di Pelabuhan Tenau, Kupang sebagai pelabuhan pangkal dengan kode trayek RT-1. Kemudian akan melayari Kupang–Bima–Tanjung Perak–Tanjung Emas–Cirebon–Tanjung Emas–Tanjung Perak–Bima–Kupang.

Sementara kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55 ditempatkan di pelabuhan Kota Baru, Kalimantan Selatan sebagai pelabuhan pangkal dengan kode trayek R–12 untuk melayari Kota baru–Batulicin–Marabatuan–Maradapan–Matasiri–Maradapan–Marabatuan–Batulicin–Kota Baru–Majene–Kota baru.

Lalu untuk KM Sabuk Nusantara 56 ditempatkan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebagai Pelabuhan Pangkal dengan kode trayek R–

16 untuk melayari Surabaya–

Masalembo–

Keramaian–

Masalembo–

Kalianget–

Sapudi–

Kangean–

Pagerungan Besar–

Sapeken–

Tanjung Wangi–

Sapeken–

Pagerungan Besar–

Kangean–

Sapudi–

Kalianget

Masalembo–

Keramaian –

Masalembo–

Surabaya.

Pelaksanaan pembangunan dua unit kapal perintis tipe 750 DWT dan 1 unit kapal khusus pengangkut ternak adalah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Serta Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 93 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Adapun tujuan pembangunan kapal perintis sendiri untuk melayani dan membuka jalur pelayaran di daerah yang belum berkembang, wilayah terpencil, terisolir dan perbatasan.

Lalu untuk mempersatukan NKRI, mendukung pengembangan ekonomi daerah. Dan sebagai feeder dari tol laut nasional dan kapal-kapal Pelni. Sedangkan tujuan pembangunan kapal ternak untuk mendukung distribusi daging sapi atau kerbau nasional dalam usaha mencapai swasembada daging. Serta mengimplementasikan prinsip animal walvare (kesejahteraan hewan).
http://economy.okezone.com/read/2015/11/10/320/1246599/jokowi-resmikan-tiga-kapal-tol-laut
Sumber : OKEZONE.COM

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 (y-o-y) tumbuh sebesar 4,73%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Surhariyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 dibanding kuartal III/2014 didukung hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,64%.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,83%, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,35% dan jasa pendidikan sebesar 8,25%,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BPS, Kamis (5/11/2015).

Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2015 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

“Struktur perekonomian masih didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan sebesar 20,41%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,57%, dan perdagangan ecer-eceran reparasi mobil dan motor sebesar 13,09%,” kataSurhariyanto.

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha ditopang oleh industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92% diikuti konstruksi sebesar 0,65%, informasi dan komunikasi sebesar 0,48%, dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,46%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 terhadap kuartal I/2015 terjadj pada hampir semua lapangan usaha kecuali pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 0,85%.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,03% diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,09%, serta konstruksi sebesar 4,88%,” ucapnya.

Surhariyanto menambahkan pertumbuhan pada kuartal III/2015 ini masih diwarnai oleh faktor musiman lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan khususnya tanaman perkebunan djmana beberapa komoditas mengalami panen raya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomu Indonesia pada kuartal I/2015 hingga kuartal III/2015 dibanding periode yang sama tahun lalu (c-t-c), pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 4,48%.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,23% diikuti jasa pendidikan 8,74%, dan jasa lainnya sebesar 8,07%.

JAKARTA ID – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11). Pengumuman dilakukan setelah digelar rapat terbatas Kabinet Kerja bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Ada tiga hal yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI atau yang dikenal dengan Paket November,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dia mengatakan ada tiga hal yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI, yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Air, serta obat dan makanan.

“Kebijakan ini diharapkan akan semakin membuat dunia usaha mendapat kepastian,” ujar Pramono.

Di bidang KEK, pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan PPh sekitar 20-100 persen selama 10-15 tahun untuk investasi sebesar Rp 500 miliar – Rp 1 triliun dan pengurangan PPh 20-100 persen selama 20 tahun untuk perusahaan yang investasinya lebih dari Rp 1 triliun.

Fasilitas pengurangan PPh 20-100 persen juga akan diberikan untuk perusahaan di KEK yang menggunakan sumber daya lokal. Bagi perusahaan yang tidak menggunakan sumber daya lokal akan diberikan tax allowance 30 persen selama enam tahun.

Kedelapan KEK itu terdiri atas KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan KEK Bitung (Sulawesi Utara).

Di sektor pengelolaan air, Menko Darmin mengatakan UU no 7/2004 sudah dicabut Mahkamah Konstitusi.

Pada Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU no.7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Menurut MK, air sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam pelaksanaannya dikuasai oleh negara.

“Perusahaan yang sudah memperoleh izin (mengelola air) masih bisa beroperasi hingga dikatakan lain oleh UU,” kata Darmin.

Di bidang obat dan makanan, Menko Darmin mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyederhanakan impor bahan baku obat dan makanan.

“Yang dimaksud dengan penyederhanaan adalah peralihan dari paper ke paperless (online) dalam mengurus impor, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor bisa berkurang,” kata Darmin.

Darmin berharap sistem online mampu mengurangi proses perizinan impor obat dan bahan makanan hingga kurang dari satu jam.

Darmin mengatakan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini adalah memberi kepastian dan daya tarik bagi penanam modal sehingga menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing.

“Fasilitas yang ditetapkan dalam bentuk PP dengan sejumlah insentif bertujuan untuk mendorong pengembangan kluster industri berbasis sumber daya lokal. Dengan catatan, yang bukan sumber daya lokal juga tetap mungkin dikembangkan,” kata Darmin.

Darmin menambahkan paket ini juga mendorong keterpaduan upaya iklim investasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Mudah-mudahan ini adalah awal dari kita bisa menjalankan penyerdehanaan kemudahan investasi di berbagai daerah,” kata Darmin. (ID/Novy Lumanauw/fmb)

JAKARTA. Perekonomian Indonesia mulai menggeliat pada kuartal III 2015.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2015 sebesar 4,73% secara year on year (YoY).

Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan kuartal II 2015 hanya 4,67% dan kuartal I 2015 4,72%.

Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto menyebut, salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah realisasi belanja pemerintah meningkat yang pesat.

“Belanja barang tumbuh 34,28% dan belanja modal meningkat 58,10%,” kata Suhariyanto saat memberikan keterangan pers di kantor BPS, Kamis (5/11).

Surabaya detik -Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong meresmikan pengoperasian tiga trayek tol laut. Di Surabaya, pelayaran satu unit kapal tol laut dilepas perdana di Dermaga Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Kapal itu adalah KM Caraka Jaya Niaga III-32. Kapal milik Pelni tersebut akan melalui rute pulang-pergi (PP) Surabaya-Tual-Fak Fak, Kaimana, dan Timika Papua.

“Untuk yang di Surabaya ini khusus mengangkut barang. Kapasitasnya 115 TEUs kontainer. Isinya sebagian besar sembako dan bahan kebutuhan pokok,” kata Kepala Kantor Cabang PT Pelni Surabaya Presda Simangasing di sela pelepasan kapal Tol Laut, Rabu (4/11/2015).

Presda mengatakan, kapal tol laut sepanjang 98 meter ini ditarget bisa mengemas distribusi logistik hingga 80% hingga akhir tahun ini. Diharapkan kapal yang mendapat subsidi pemerintah 15% dari tarif umum ini mampu menaikkan pendapatan sekitar 15-20% dari total kapasitas.

Ia menambahkan, awalnya kapal tol laut milik Pelni ini hendak mengangkut 36 kontainer. Namun yang terangkut hanya 29 kontainer karena kontainer sisanya belum siap.

Kapal berusia 25 tahun buatan PT PAL Indonesia ini mengenakan tarif Rp 7-10 juta/kontainer. Harga tersebut sudah termasuk dengan biaya handling dan masuk pelabuhan tujuan.

“Kapal tol laut ini merupakan terobosan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam hal pendistribusian logistik dengan cepat dan harga terjangkau,” tandas Presda.

(iwd/hen)

playboy: BACA AJA di blog ini … :) :22/10/11

Pengusaha perlu tahu kondisi ekonomi global

Oleh Ana Noviani

Jum’at, 21 Oktober 2011 | 17:56 WIB
… gw mah UDAH DARI 1980an BELAJAR secara SADAR atau TIDAK DISENGAJA tentang EKONOMI GLOBAL … makanya gw berhasil MENCICIPI KENIKMATAN manfaat KRISIS MONETER 1997-1999, krisfinalo 2008, dan krisis kembar 2011 … well, TETAP BELAJAR TERUS ekonomi yang paling berimbas ke ekonomi indon LAH 🙂
bisnis indonesia

JAKARTA: Pemerintah merasa perlu memberikan pengetahuan kepada para pejabat dan sejumlah pelaku usaha tentang kondisi ekonomi global terkini dan antisipasi menjalarnya dampak negatif krisis ke Indonesia. Senin pekan depan, Badan Koordinator Penanaman Modal akan menggelar ceramah ekonomi bertajuk “Global Economic Challenges and Its Impact on Indonesia”.

Deputi bidang Promosi BKPM Himawan Hariyoga mengungkapkan dalam kuliah umum ini, pemerintah akan mendatangkan seorang pakar ekonomi dari Stern School of Business, New York University, Prof. Nouriel Roubini. Roubini merupakan ketua pendiri perusahaan konsultan ekonomi terkemuka di Amerika Serikat, Roubini Global Economics yang pada 2006 telah memprediksi terjadinya krisis financial di AS pada 2008, saat ekonom yang lain optimistis AS akan tetap merajai ekonomi dunia.

“Pemerintah dan dunia usaha di Indonesia harus mampu mengantisipasi kemungkinan menjalarnya pengaruh negatif krisis ekonomi global ke Indonesia, maka perlu diperoleh informasi terpercaya yang berasal dari sumber yang kompeten dan terpercaya,” ujar Himawan, kemarin.

Acara ini merupakan respon BKPM atas kekhawatiran dari banyak pihak supaya pemerintah dan badan usaha selaku pemangku kebijakan dan pelaku usaha dapat mengambil langkah kebijakan antisipasi dan mitigasi yang tepat dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil.

“Acara ini akan dibuka oleh Kepala BKPM sekaligus Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan kami harapkan menteri-menteri, BUMN, asosiasi pengusaha, dan kalangan akademisi bisa hadir,” undang Diputi bidang Promosi BKPM.

Kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan atas kerja sama BKPM dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar perkembangan mutakhir tentang krisis ekonomi global, khususnya yang terjadi di Asia dan kawasan Eropa serta kemungkinan efek penularannya ke wilayah Asia, termasuk Indonesia.

“Yang terpenting itu supaya kita punya pemahaman soal perubahan konstelasi kekuatan ekonomi dunia agar pemerintah dan kalangan dunia usaha Indonesia bisa mengantisipasi pengaruh krisis ekonomi global tersebut,” ujar Himawan. (api)

ya sudah lah: belajar sedikit dari guru ekonomi … 201010

Branches of Economics

By hotbabefatchicks

Branches of Economics

Economics has two branches: microeconomics and macroeconomics.

Microeconomics is the branch of economics that deals with the personal decisions of consumers and entrepreneurs. Its primary concern is to help consumers and investors make their lives better by increasing their earnings and satisfying their needs despite limited resources. Also included in its study are the consumers’ decisions on what products to buy and how the cost of commodities is determined.

Macroeconomics deals with the larger aspects of a nation’s economy, such as the sectors of agriculture, industry, and service. It aims to (a) speed up the economy’s growth rate and increase total production; (b) increase the rate of employment; (c) keep the prices of commodities stable so that they remain affordable; and (d) have sufficient reserves for foreign exchange for importing goods and paying off loans.

Economists help in solving problems like unfair wages, rapid population growth, people migration to city centers, high crime incidence, and loss of human resources due to overseas migration.

… well, penjelasan di atas secara sederhana cukup jelas seh, menurut gw … kalo lebe disederhanakan, bole dibilang ekonomi mikro adalah kegiatan orang sehari-hari yang terutama langsung berpengaruh pada orang perorangan … sementara ekonomi makro adalah kegiatan orang sehari-hari yang terutama tidak langsung berpengaruh pada orang perorangan, kecuali disadari kaitannya secara langsung …
… soal pekerjaan itu terutama adalah kegiatan orang sehari-hari, berarti ini adalah persoalan ekonomi mikro … tapi juga bisa menjadi bagian dari persoalan ekonomi makro karena ketersediaan pekerjaan juga ditentukan oleh hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan kenyataan ketersediaan pekerjaan … faktor yang tidak langsung itu adalah kebijakan anggaran belanja negara, misalnya … jika anggaran belanja negara meningkat maka uang yang dikeluarkan oleh negara meningkat dan semakin banyak beredar dan dipergunakan dalam masyarakat … jumlah uang yang beredar ini akan meningkatkan permintaan akan barang kebutuhan negara … ketersediaan barang tersebut tentu saja dilakoni oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan … jadi secara makro, anggaran belanja negara yang meningkat bisa juga meningkatkan kontribusi terhadap ketenagakerjaan, sehingga bisa juga menyangkut nasib hidup orang perorangan … ini penjelasan sederhana betapa yang makro dan yang mikro bisa terkait
… well, memang ekonomi adalah sebuah tata kehidupan sehari-hari yang meliputi banyak hal dan mempunyai keterkaitan satu sama lain baik secara langsung mau pun tidak langsung … dalam tata ini, rantai ekonomi terbentuk, misalnya pada contoh tersebut di atas : negara membuat anggaran belanja negara —> uang beredar meningkat —> barang kebutuhan negara dibeli —> penjual barang mendapatkan uang sebagai alat tukar barang tersebut —> supaya barang bisa disediakan oleh penjual, maka penjual harus mempunyai karyawan —> penjual merekrut karyawan —> angka pengangguran menurun, angka ketenagakerjaan meningkat … well, ini penjelasan sederhana yang kasar, tapi cukup untuk menjelaskan bahwa info2 dalam blog gw ini tidak jauh berkaitan dengan pengangguran, angka pertumbuhan ekonomi (terkait juga dengan anggaran belanja negara, dan penjualan barang kebutuhan rakyat/negara), dan inflasi (kenaikan harga2 barang kebutuhan) …

Two major Branches of Economics

1.Micro Economics
2.Macro Economics

Importance of Economics in Education as follows:

By studying and anlysing the theories and policies in Economics, we can understand how it is very vital in all the subjects, especially for Education.

1. When we study Economics, we automatically analyse the meaning thereby we study about society
2. Unless we study economics, it is not possible to understand the country as a whole
3. It is inevitable to anyone who learns about the society’s income and country’s
4. Human behaviour,wants,money movements etc.,are very important. These are our integral part of life.Hence, The Economics subject help us to ease this.
5. Economics is the only subject, that gives the best solution to everyday matter of Demands,supplies,choices,wants,utilities etc.,
6. Without Economics, no single day can pass directly or indirectly. Even the illiterate should touch the economics topic unknowingly in life journey
7. Other subjects can formulate theories only with the base of Economics assumptions and matters.
8. Hence, The inculcation of Economics in Education system implies the “complete Education”.

geregetan: gw mo tanam GANDUM @home : 220810

How to grow your own wheat
By Finlo Rohrer
BBC News Magazine
Global stocks of wheat are plummeting and people are starting to worry about the price of staples like bread. But can you beat the commodity market by growing your own?
Look out your back window. How’s the grass?

If you’ve got a garden at all, it might be that the grass is an unloved scrub as sparse as Elton John’s hair used to be. Or it could be a lush strip of glorious verdure.

Either way, the odds are you’re not getting much use out of it. Wouldn’t it be great if you could improve your health, help the environment and at the same time do your part to fight inflation?

The world is running dangerously low on wheat, one of civilisation’s original staple foods. Drought in Australia and China and a switch to meat in the newly prosperous parts of the world are putting the squeeze on wheat. Prices are at a record high.

Baker and organic food campaigner Andrew Whitley believes the answer lies in your back garden and that it’s time, as he puts it, to “bake your lawn”. He is launching the Real Bread Campaign.

“If wheat makes bread why not grow bread just like you grow vegetables. We think of it as being a massive prairie-style enterprise but it is just a plant like anything else. It’s like grass.

“There are few things that give greater satisfaction than being able to grow something and harvest it and share it with friends and family.”

Wholewheat approach

In the UK, we eat a lot less bread than we did in the 1950s. But it’s still a fair bit. In 2000, we ate 720g per person per week, the equivalent of just under one large loaf.

From this Whitley has worked out how much garden we would need to put over to wheat production to cater for all our own bread needs. Assuming each 720g loaf of bread uses about 432 grams of flour, that’s 22.5kg of flour per year just for our bread needs. With a family of four you get a total of 90kg of flour.

A conservative yield estimate of three tonnes of wheat per organically-cultivated hectare is reasonable, Whitley suggests. Assuming you’re going for an extremely wholewheat approach – using the whole grain, including bran and germ – each tonne of flour pretty much equates to a tonne of wheat (in British commercial milling 4.5 million tonnes of flour is made from 5.5 million tonnes of wheat every year), then you need 297 square metres of wheat to provide your family with bread.

And there’s the rub. According to Garden Organic, the organic growing charity, the average British garden size as of 2006 was about 90 square metres.

Furthermore, Whitley strongly advises you only use a quarter of your garden at any one time to produce wheat. A “monoculture” of wheat year in year out would exhaust the soil and allow the spread of disease. Using your 22.5 square metres of land would only provide 6.8kg of flour. And while those in the south-east and east of the UK are in wheat territory, those in the rainy west may find they struggle.

“ Many people see this as a terrible, ghastly, pathetic throwback to an era of grinding toil ”
Andrew Whitley
But Whitley knows most people will not be able to grow all their own wheat and suggests even producing a couple of loaves-worth a year would be a triumph.

Those in the wheat industry are a little sceptical to say the least. Martin Caunce, owner of Brow Farm in west Lancashire, sells milling wheat and hand-operated mills so people can produce their own flour, but suggests most people will not want to take the final step and grow their own wheat.

“It is more feasible to grow your vegetables and buy your bread,” he says. “It takes too much space. You just couldn’t make it pay.”

Lot of bother

The argument is that you could save a great deal more money by following the example of Tom and Barbara in The Good Life and focusing a bit more on vegetables.

Sally Smith, an adviser at Garden Organic agrees, suggesting: “It’s a lot of bother for very little return. You would need a smallholding really.”

But assuming you do want to grow your own, Whitley recommends turning over the soil and finely raking it. Your wheat seeds should be of a long straw variety and you should scatter evenly before raking over them.

Undersowing the crop with grass and clover might help with weeds, nutrient balance and avoiding bare earth after the harvest.

Planting might take place in late March or April and harvest might typically be in August, stretching into September if the crop has had a bad year.

You could follow the ancient test and bite down on a grain to see if it’s ready to harvest, Whitley suggests. If it’s hard, it’s ready. If it’s squishy, it’s not.

Winnow or bust

Use a sickle or scythe to harvest the wheat, leaving at least two or three inches of stubble. The stalks should be bound into sheaves and then threshed. Whitley advises putting the ears into a pillow case with the stalks poking out the bottom and then whacking them on a brick wall.

You must then winnow the wheat. Traditionally this was done by throwing the wheat up into a breeze. The heavy grain would fall back to the floor, while the wind blew the chaff away.

WHY IS WHEAT EXPENSIVE?
Drought in China/Australia
Export curbs
More meat being eaten
Biofuel production
Commodity speculators
Milling can be done in a specialist hand mill, or even in a hand cranked coffee grinder, Whitley suggests.

To some it may all sound like rather too much effort, but Whitley, who first grew wheat on four square metres of his allotment in Stoke Newington in 1974, disagrees.

“Many people see this as a terrible, ghastly, pathetic throwback to an era of grinding toil.

“[But] it is a great way of getting control over what goes into your bread, to make sure no nasties get in.”

In the end most of us do not have the gardens to conjure up the wheaty romance from the end of movies like Gladiator or Witness.

But to look out over the kitchen sink at even a couple of square metres of gently oscillating wheat would be an achievement.

And, as Whitley notes, there is one fringe benefit – you can have your own crop circles.

Below is a selection of your comments.

It would be worth it just for one loaf you could really call your own.
Martin Comer, London UK

Funnily enough my brothers and I did this on a very small scale as children at about the same time as Mr Whitley. My father stopped the car one evening for us to look at a combine harvester at work, we took some of the wheat that was not harvested at the edge of the field home, threshed it and planted it the following spring. That autumn we harvested, threshed, and then ground it using stones from the rockery. Looks like we were 30 years ahead of our time!
John Boxall, Frome

I’ve been baking my own bread for six months and wouldn’t eat a shop loaf now if you paid me so growing it seems like the next logical step. I have about twelve square metres ready for ploughing – hmm – not quite enough is it?
Paul, Eastbourne

As for not getting any “nasties” in it. British farmers and millers have to operate to some very high standards and as such the chances of having any rogue elements in your daily loaf of bread are slim to none, compared to organic grain that is high in mycotoxins and usually contaminated with ergot, a poisonous fungal infection of grain. So forgive me if I don’t take Mr Whitley up on his offer of sharing his loaves of bread. I think I’ll distil mine and make some alcohol instead.
Phil , Norwich, Norfolk

We have grown wheat on our seven acre smallholding for four years. It’s hard work and not as straightforward as one might think but fun. Rabbits have been the main problem. I have at various stages done everything by hand apart from ploughing and cultivating the soil. One highlight was getting 70 sheaves threshed for free by a traction engine thresher at a local fair.
Paul Lovatt-Smith, Hailsham, E Sussex, UK

Due to the small amount of grain produced I would not grow it. For experimental purposes I would be interested to see one day how it would work out. I think it would be far too labour intensive on this scale without machinery, leave it to the experts on a more productive scale (crop rotation required as well). I already grow sweetcorn, courgettes, beans, onions, shallots etc. Grow the expensive stuff to subsidise what is getting more expensive.
M Weeks, Worcestershire

It would be a lot easier to just stop eating wheat altogether and switch to potatoes. This is why the Irish potato famine was really, really bad – potatoes provided far more energy food per measure of area than wheat so families needed less land to feed themselves. Then when the potatoes got blight, there were big problems. Now we have blight resistant varieties so potatoes are the way forwards. You don’t have to do all that threshing and grinding stuff either – just dig them up, clean them up, prick them and stick them in the oven for 45mins.
Kate, York, UK

A few years back I got some wheat seed from a local farmer friend and put in a small patch of wheat, say 20′ by 40′. It grew beautifully and we were thrilled. When it was ready to harvest, we cut it down and bundled it up. Not so easy as we thought. Then trying to get the wheat off the stalk nearly did us in. We thrashed and thrashed and wore ourselves out. We did manage to finally get some grain loose and then threw it up in the air to blow the chaff off. I think we finally ended up with a few cups of wheat. The rest we stashed away for a year or two then finally threw it out in a field for the birds to pick at. Lesson learned: harvesting wheat is extremely labour intensive. And we gained an immense respect for those cultures who did it all (and some places still do) by manual labour and did it all day long, day after day, field after field.
Nina, Alberta, Canada

Having grown perhaps a million bushels of wheat in my lifetime should give me a little licence to comment. While I find it very noble and also rewarding to grow one’s own wheat it takes considerable effort to harvest and thresh the grain. One must also consider if they will plant a variety that lends itself well as to the proper milling and baking properties. Will it have the correct amount of gluten? Will it have a good taste? Will it have the proper protein content? You in the UK are known for your great gardens so by all means utilise your space for growing vegetables, but allow those with machines to produce your otherwise labour intensive wheat.
Greenbeanman, The Wheat State, Kansas, United States

As I understand it, UK-grown wheat has a lower gluten content than North American-grown varieties. This produces rather hefty wholemeal bread, not to everyone’s taste. But it can be mixed with Canadian wheat to lighten it up a bit. It would be satisfying to grow your own supply of wheat – couldn’t families sponsor farmers to grow wheat for them? Some organic farms run schemes like this already.
Elspeth Gibson, Glasgow

My garden is much smaller than the average size given in the article so no I won’t be growing any wheat. However, I do grow salad crops, beans, blackberries, raspberries, rhubarb, onions and potatoes which goes a long way to supplement my family’s diet. It might be more viable on an allotment site where land could be allocated for wheat growing and a group could work it together for mutual benefit.
Gwen Seller, Wirral, Merseyside

Well, I’m allergic to the stuff- it’s mildly amusing to see the price of ‘normal’ bakery produce catching up with the cruelly over inflated price of gluten free baked goods.
E Russ, Leics, UK

As lovely as it sounds to home grow our own bread, what about the attractiveness of wheat to rats? I don’t want hordes of them in my side garden. Shouldn’t we support our local farmers instead and the government provide more incentives for British farmers to produce the food we vitally need? Perhaps increase pressure on supermarkets as well?
Bread Lover, Herts

Not in the garden, perhaps, where vegetables and fruit close to the back door would be more practical. But a full-size allotment is 300 sq yds, not far off the required 297 sq m, so that’s an option. Trouble is, wheat doesn’t grow well everywhere, such as here in wet mid-Wales, and some of us might have to choose an alternative bread cereal like oats or rye instead. Certainly worth considering, though.
Andi Clevely, Llanidloes, Powys

There are other good reasons to have wheat in the garden. The taste of ripe wheat nuts fresh off the stem is incredible, an experience not available plastic-wrapped in stores. Green wheat stems themselves can be chewed on or sucked for a tasty sweet delight. In the USA, much more so than England, the growing of wheat has been “ghettoised” to distant portions of the country. It would be socially beneficial for a larger part of the populace to see and experience the growing of local wheat. A third benefit may come if the growing of local wheat were to become popular, and that would be an increase in genetic diversity and enhancement of qualities that are incompatible with industrial agricultural practice but may be of value nevertheless… like flavour.
Stuart Brown, Sharon, MA USA

It would be more environmentally simple just to cut down slightly on meat consumption – consumption which means vegetable protein is wasted on growing an animal to full size, on a high-protein diet, before slaughtering it.
Chandra, London

As a childminder I encourage the children in my care to choose, grow and eat what appeals to them on the allotment I have. I would encourage them to grow their own wheat and then we could use it to make the pizzas they like cooking and eating so much.
Saran Andrews, Bedfordshire
Planting for the future: New rust resistant wheat seed on its way to farmers

United multinational efforts to develop and deploy rust resistant wheat varieties are making the world’s wheat crops more secure.

Photo: David Hansen, University of Minnesota
The red, blister-like postules on leaves and stems give it away: the field is infected by Ug99, a type of wind-borne pathogen known as stem rust that attacks wheat plants. Since its discovery more than a decade ago, Ug99 has held the agricultural world in suspense as governments and scientists rush to protect wheat crops. In 2008, several countries began producing seed of new, rust resistant wheat varieties for distribution to farmers. Agricultural experts hope these high-yielding varieties will be planted in farmers’ fields by 2011, providing a buffer against Ug99.

Stem rust rises again… and again
Stem rust is an old foe. Norman Borlaug, the late Nobel Peace Prize winner and father of the Green Revolution, battled this fungal disease in the 1950s. After years of painstaking plant breeding, he and his team endowed improved wheat varieties with rust resistance genes. The most popular source of resistance, gene Sr31, was later bred into most of the world’s wheat. For decades its resistance held and wheat crops flourished. Many thought stem rust was defeated and research and funding shifted to other priorities.

But now it is back. And mutating. Four new strains able to overcome previous forms of genetic resistance have crept into wheat fields, causing international alarm, according to Ravi Singh, CIMMYT distinguished scientist and geneticist/pathologist. “Ug99 and its four new variants now threaten major wheat growing areas in every continent,” says Singh. “Eighty percent of cultivated wheat varieties worldwide are susceptible.”

Since Ug99 appeared in Uganda in 1998 and overcame resistance genes, experts have feared the worst: massive global crop losses leading to increased food insecurity. Within a decade, its deadly spores had moved into Kenya, Ethiopia, Sudan, Yemen, and Iran. A damaging race of the Ug99 family has recently appeared in South Africa.

Getting resistant seed to farmers
In response, the world has rallied: scientists have sought new sources of resistance and joined in global initiatives to fight rust; national governments have sped seed multiplication and varietal testing and approval procedures.

Experts from the Kenya Agricultural Research Institute (KARI) (shown here) and the Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) have performed a remarkable service by helping screen thousands of experimental wheat lines from breeding programs worldwide each year under severe, natural infections of Ug99 stem rust. (Photo: David Hansen, University of Minnesota)
Efforts are starting to pay off. The Borlaug Global Rust Initiative (BGRI) was founded in 2005 and provides a key venue for the world’s wheat and rust experts to exchange information about the disease and its movements, as well as about resistant wheat lines. At a recent meeting, BGRI participants discussed progress by several countries in producing resistant seed. Sources included resistant lines from CIMMYT, from the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), and in some instances from their own breeding programs or commercial suppliers. According to reports, new stocks of resistant seed should be ready for distribution to farmers by 2011—significantly sooner than the 10 years it usually takes for a new variety to be released, tested, and made available.

The need for speed
The release of a new variety is usually slow and subject to tough criteria that vary from country to country. After being developed and selected in breeding programs, candidate varieties undergo years of tests. The best are moved into multiplications trials, where a larger amount is planted for seed production. To get Ug99 resistant seed to farmers more quickly, several countries are testing promising varieties and increasing their seed at the same time—an expensive approach, as only seed of the few varieties selected will finally be used.

The Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Iran’s national wheat breeding program, has released five bread wheat and one durum wheat cultivars that are resistant to Ug99, says M.R. Jalal Kamali, CIMMYT-Iran senior wheat scientist. Pictured above is a seed multiplication plot of variety 514. Iran is expected to account for 95% of the Ug99 resistant wheat seed produced in seed multiplication efforts, according to Kamali.
In an initiative supported through the USAID Famine Fund, six countries (Afghanistan, Bangladesh, Egypt, Ethiopia, Nepal, and Pakistan) embraced this quicker production method and sowed 52 hectares with 11 varieties, producing nearly 145 tons of Ug99 resistant seed in the 2008-09 crop cycle. In the same growing season, Iran planted 34,000 hectares and produced 80,000 tons of Ug99 resistant wheat seed. Large-scale seed production continued into 2009-10 and combined the seven countries have sown over 47,000 hectares, anticipated to yield 118,000 tons of improved seed. If seed production continues as anticipated, Bangladesh, Egypt, and Iran will have enough Ug99 resistant seed to sow at least 5% of their national wheat area. One hectare of wheat produces enough seed to sow 20 hectares, so 5% is the safeguard threshold for replacing susceptible varieties in case of a Ug99 outbreak. Four additional countries will likely reach this target by the end of 2010.

Global arms race with a mutating fungus
So what is the difference between these new Ug99 resistant varieties and those of the past? Rust resistance has historically been based on major genes. Single major genes block entry of spores into plant tissue. This type of resistance is highly-effective in the short term, but also sets the stage for its own downfall, creating strong evolutionary pressure that favors more virulent rust mutants.

Minor genes offer partial protection. In this sense, they are harder to breed for, because their presence is less visible in field experiments. But most wheat experts agree they represent the safest path to crop security. “With minor genes, the disease it not eliminated, but its attack on the plant is slowed,” explains Singh. “Like the code for a combination lock, several minor genes in tandem in the same variety are hard for the pathogen to ‘decipher’ and provide more durable resistance. CIMMYT’s strategy has been to identify and breed minor genes into wheat varieties, as well as assisting partners in this challenging task.”

Widespread support saves the day
CIMMYT’s work to develop and spread stem rust resistant wheat varieties depends on support from the Borlaug Global Rust Initiative, USAID, USDA-ARS and USDA-FAS, GRDC-Australia, the Bill & Melinda Gates Foundation, ICAR-India, SDC-Switzerland, the Syngenta Foundation, Fundación Produce-Mexico, and the Arab Fund for Economic and Social Development. This and all other CIMMYT initiatives benefit significantly from unrestricted donations.
Black harvest: the battle against wheat rust
Issue 27 of Cosmos, June 2009
by Elizabeth Finkel

A global scourge could devastate food supplies. Norman Borlaug has saved the world once before … and needs to again. This story is a finalist in the 2010 Eureka Award for Science Journalism

Credit: iStockphoto

Related articles
Nobel laureate who led Green Revolution dies
Space seeds come back to Earth
Preparing for doomsday
Search is on for climate change-resistant crops
Fungi can transfer chromosomes
NORMAN BORLAUG IS A HERO. Like the warrior Beowulf, subject of the Old English epic poem, Borlaug slew a monster, saved his world and lived to a ripe old age. Like Beowulf, this old warrior of science has had to climb back into armour to battle the rise of a new monster. And once again, the world is looking to him for salvation.

In 1970, Borlaug won the Nobel Peace Prize for saving hundreds of millions of people from starvation. The monster he slew was stem rust: a devastating fungus that has plagued the world’s wheat fields since Roman times. He did it by breeding a slew of powerful new varieties of wheat that could defend themselves against the scourge.

Yields doubled and tripled, ushering the Green Revolution across Asia and Latin America and averting the impending starvation of millions. Suddenly, food was bountiful. That victory was achieved 50 years ago in Mexico. The wheats he bred protected much of the world from the rust monster.

But now stem rust has awoken from a long sleep and is again threatening the world’s food supplies: a virulent new strain appeared in Uganda in 1999, and it is on the march across the planet. While humanity rested on its laurels, the fungus spread to Kenya, Ethiopia and Sudan, then jumped the Red Sea to Yemen. In 2007 it reached Iran. Now, like a cobra, it is poised to strike the major breadbasket of Asia – the Punjabi plains of Pakistan and India.

If it strikes, crop yields will crash and millions will go hungry. It could not come at a worse time: the world’s food reserves are running low. Granary stocks worldwide once held enough to last 100 days; due to a combination of climate change hammering yields and the growing competition from biofuels, the global granary is now down to 30 days. It’s part of the reason why grain prices spiked in early 2008, triggering food riots from Haiti to Bangladesh.

“It’s a train wreck,” says Thomas Lumpkin, the director-general of CIMMYT, or Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (International Maize and Wheat Improvement Centre) in Mexico. Now add stem rust to this picture and it’s not a slow-motion train wreck, but a nuclear bomb ticking in the background. A major outbreak in Asia could empty global granaries overnight.

WHEAT SUFFERS FROM many diseases, but stem rust is the most ruthless – it gorges on the sugars bound to the grain and then erupts on the stem in rusty pustules. These then explode into vast red spore clouds that spread their destructive force across continents and oceans. In the 1950s, stem rust halved wheat yields in many U.S. states. In the 1970s, it crossed the Indian Ocean from Africa to wipe A$300 million off Australia’s wheat harvests.

But fundamentally it’s back to the old Malthusian problem, first outlined in 1798 by the English scholar Thomas Robert Malthus: booming populations eventually overwhelm their food supplies and face starvation. Today, the rate of global population growth is rising faster than our ability to produce food. Take a look at wheat: the average annual yield increase is less than 1% but, according to Lumpkin, the world needs a 1.5% increase each year just to keep up with consumption.

We have been slowly descending again into the Malthusian scenario faced by India and Pakistan in the 1960s – so you would think the world would be rallying to the emergency. They haven’t. Political leaders have forgotten the wisdom of Socrates: “No man qualifies as a statesman who is entirely ignorant of the problems of wheat.”

When the stem rust monster awoke in Africa in 1999, few had any memory of its menace. Those who could battle the threat – the world’s international agricultural research centres – are these days run by an army of threadbare foot soldiers relying on scatty intelligence and carrying minimal clout.

Their political masters and the global financers who trade in food had grown complacent in the years of plenty. Lumpkin told me, “As an agronomy professor at Washington State University, I taught about the glories of CIMMYT [where Borlaug fomented the Green Revolution]. When I arrived, I found ceilings that hadn’t been changed for 50 years and broken-down equipment.”

The warning cries of the world’s agricultural scientists were ignored. So in 2005, Borlaug, the old knight, trumpeted the alarm and again rode into battle. He was 91 when he convened the Borlaug Global Rust Initiative, a gathering of the world’s leading wheat experts from 40 countries, which met in Kenya.

There, he galvanised the disparate national and global agencies into a coalition of the willing. And he attracted US$26 million from the Bill & Melinda Gates Foundation to begin the Durable Rust Resistance in Wheat initiative – a global project co-ordinated by Cornell University in New York State to speed up the breeding of new resistant wheat varieties.

Borlaug is revered for many things: his skill as a wheat breeder, his pragmatic humanism, his unwavering focus on feeding the world, his internationalism. But not for his saintly disposition. A college wrestling champion, Borlaug is tough. His success in fomenting the Green Revolution was as much due to bull-headed determination as to his skills as a breeder. And he is fearless about wading into policy and politics. Which is just what this global battle needed.

IN MARCH 2009, Borlaug convened a second council of war in Mexico. Representatives of 200 organisations descended on Obregón City, and I joined them. Arriving by 25-seater plane from Los Angeles, the vastness of the desert below me was stupefying: it stretched for virtually the entire two-hour flight.

As we neared Obregón, the verdant patchwork quilt below came as a shock. The agricultural largesse is everywhere as you drive along the highway into town: giant grain elevator after giant grain elevator, vast cone-roofed grain silos, Corona breweries, bakeries, on and on. It’s astonishing to think that what is today a national breadbasket and a global agricultural Mecca was a godforsaken patch of rust-ravaged farmland only 60 years earlier.

That’s when Borlaug first visited the Yaqui Valley – the coastal plain the stretches from the Sierra Madre to the Sea of Cortez. Obregón is the main town. Borlaug was the chief pathologist of a project to help Mexico modernise agriculture and feed its people – a joint venture of the philanthropic Rockefeller Foundation and the Mexican government.

His first mission was to bring stem rust under control. Across the country, the cruel fungus was turning golden wheat fields into wastelands of blackened stalks and shrivelled grains.

His eventual victory relied on a combination of skill, steely determination and the hand of fortune – “Princess Serendip,” as he called it. He protected the wheat the only way he could – by crossbreeding it to resistant varieties from around the world.

His instincts as a breeder told him that to protect wheat, he would need to do thousands of crosses to capture resistance genes. Not only was he trying to fortify wheat against stem rust, but also the troublesome leaf rusts which bring down yields by as much as a third. And of course there were plenty of other wheat diseases around such as Septoria and Fusarium.

Like a poker player, Borlaug was aiming for a perfect set, a royal flush of resistance genes. And like a poker player he was subject to the rules of chance. To increase those chances, he carried out a mind boggling 6,000 matings between different wheat varieties each year. That created tens of thousands of hopeful wheat progeny from which a few dozen were selected (see “A royal flush” on p52).

THROUGH THE SHEER FORCE of numbers and ‘a feel’ for the traits he was trying to capture, he succeeded in putting together a royal flush of rust-resistance genes. Plants such as Yaqui 50, bred in the Yaqui Valley in 1950, resisted stem rust for over 60 years.

Besides making wheat rust resistant, Borlaug also dwarfed his wheats. Yaqui 50, like all traditional wheats, reached to a man’s shoulders. That was fine when the wheat was scrawny. But as fertiliser and water fattened the grain, the plants got top heavy and fell over. The solution was to make a stockier plant.

The Japanese are famed for their horticultural miniatures and wheat is no exception. A dwarf wheat known as Norin 10 provided the genes to dwarf Yaqui 50. The famous semi-dwarf wheats, such as Penjamo and Pitic, were born. They sucked up nutrients and because there was little stalk the ears grew even fatter. Yields doubled and tripled.

Then Borlaug hit upon an idea. He first visited the Yaqui Valley in 1946 out of curiosity. His own research station was near Mexico City, some 2,000 km south of the valley. He visited a model agricultural research station that had been set up in the valley in the 1930s; what he found was a station in shambles and the local wheat farmers defeated by rust.

Borlaug wanted to help them; he was an Iowa farm boy after all. But he also glimpsed a way to help himself. At his research centre in the highlands near Mexico City, they planted wheat in the spring and harvested in summer. But in the baking heat of the Yaqui Valley, they planted in autumn and harvested in spring.

Borlaug realised he could just ‘shuttle’ seed from one place to the next and get two crops per year. It would cut down the seven or eight years required for his massive breeding program by half.

Traditional wisdom was against him: seeds were thought to need a ‘rest’ and breeders were supposed to breed plants for one environment only. But Borlaug ploughed ahead with his idea – against major opposition. His boss and other experts in the Rockefeller management vetoed the plan. Borlaug quit. His boss relented.

Borlaug’s intuition worked and delivered an unexpected dividend: not only did the ‘shuttle’ halve the normal breeding time, it produced truly international wheat. Seed that stayed on the shuttle had to be able to grow at two different altitudes, survive two different types of ecology and, remarkably, had to ignore the waxing and waning of the day length: at the Mexico City site, the days lengthened as the wheat matured while at Yaqui Valley the days shortened.

The Yaqui Valley shuttle provided for the future prosperity of Obregón. It also provided wheat that could be grown from Australia to Azerbaijan; that could foment a Green Revolution; and by freeing nations from food aid dependency, lay the foundations for building modern economies. As Borlaug told the meeting in Obregón, “The Yaqui Valley was the birth place of the Green Revolution.” It was fitting for this war council to convene here.

THE HIGH YIELD offspring of Yaqui 50 were wildly successful, and as part of the Green Revolution, ended up ended dominating wheat fields around the world. But breeders never rest. They’re always looking to improve wheat – to make it yield more, make it more pest resistant, more salt tolerant or produce better quality flour.

But every time they perform a cross to gain something new, they are also likely to lose something old. In this case, the thing they lost over time was the ‘royal flush’ that Borlaug had captured in the Mexican wheat.

Most breeders have relied on a single defensive gene against rust, known as Sr31. And that was just sweet temptation to a microbe. With its formidable mutagenic powers, it was only a matter of time before stem rust overwhelmed Sr31.

It was no surprise that it happened in East Africa. The rift valley countries of Uganda, Kenya and Ethiopia grow wheat year round – in the valleys in winter and up on the escarpment in summer. So rust gets year-round lodgings. And even if the wheat varieties being planted are unwelcoming, rust can always find a few wild relatives to hole up in. Because rust never sleeps in such a place, the chances of developing a new resistant strain are high.

What was a surprise was that wheat breeder William Wagoire even recognised the red pustules growing on wheat stems in a test plot in Uganda. His generation had never seen stem rust. Wagoire sent a sample to Zak Pretorius’ lab at the University of the Free State in Bloemfontein, South Africa, who in 1999 confirmed that the pustules were indeed stem rust.

Most worryingly, he showed that this new strain, named Ug99 (for Uganda 1999), could overwhelm the main defence of much of the world’s wheat: Sr31. Across vast tracts of the Punjabi plain in Pakistan and India, in Kazakhstan, China, Canada, America and Australia, wheat is a sitting duck for Ug99.

AT OBREGÓN, THE COALITION of the willing met to discuss the progress of the battle. The main plan is to defend the world’s wheat by giving it back a royal flush of rust-resistance genes. They no longer have to do it the way Borlaug did: through brute force and feel. Today’s breeders have a short cut: they can virtually peer into the seed to determine the gene sets it carries.

Genes come naturally tagged by stretches of a unique sequence of DNA letters, like a barcode, and modern DNA labs can read those barcodes in a matter of days. The breeder need only shave a snippet off the seed and send it off. If the reading shows it carries a winning combination of resistance genes, the breeder can plant what remains of the shaved seed. With these shortcut techniques, CIMMYT has bred wheat carrying new sets of rust-resistance genes.

They have been tested against Ug99 in the heavily infested test plots of Njoro, Kenya, and the winning strains distributed across the world as part of a travelling wheat nursery. Breeders in Kenya, Iran, Pakistan and India have selected the babies they liked best and are busily multiplying them. They expect to have enough seed to replace their susceptible fields within three years.

But the mood at Obregón was far from breezy. There was a sense of relief that the world was getting together at last, but there was also fear that something sinister was brewing, and that victory was far from certain.

The weak link in the defensive chain is getting the resistant new seed into the fields to farmers. Poor farmers in Pakistan and Kenya traditionally save their seed – they don’t have the money to buy new seed varieties from the companies who will multiply the seed. And wealthier ones may be loathe to change varieties that, so far, are still providing handsomely.

In the U.S. for instance, “they would rather just spray fungicides”, says Brian Steffenson, a plant pathologist at the University of Minnesota. But that’s not a solution, he says. “Serious rust epidemics need heavy spraying, and that runs the risk of resistance to the chemicals. It’s not easy to develop new fungicides.” And it’s certainly not a solution for the poor farmers who farm most of the land across Asia and Africa. They can’t afford it.

ANOTHER SOURCE OF UNEASE is that there is a large blind spot when it comes to gathering intelligence about stem rust. After the severe U.S. rust epidemics of the 1950s, ‘trap plots’ were monitored across Africa to provide advance warning of stem rust. But as Jesse Dubin, a former associate director of CIMMYT pointed out, in the 1980s the funding to maintain them was cut.

Now the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) is taking charge of rebuilding that surveillance, but monitoring millions of hectares of wheat fields across remote regions of Asia and Africa for rusty pustules on wheat stems is no easy task.

That’s Keith Cressman’s responsibility: his job is somewhat easier because he already runs the FAO’s trans-boundary locust forecasting service. This involved training local people to monitor and report locust sightings – if there are locusts in Somalia, the FAO will warn the neighbouring Ethiopians. Some of these trainees will now also monitor stem rust.

But reporting stem rust takes much more skill than reporting locusts. It’s not enough to train someone to detect rusty pustules on wheat stems, and equip them with a portable GPS and a mobile phone. Not all stem rusts are equal: some might be the plant’s equivalent of an annoying cold; others have killer flu potential.

The rust detective would have to try and sort this out using a panel of ‘canary’ wheats: for instance wheats that carry the Sr31 gene. If the rust grows on Sr31 wheat, that’s likely to be the killer variety.

Sounds simple, but it’s not. As Rick Ward, project coordinator for the Durable Rust Resistance in Wheat at Cornell University told me, “reading the pustules is an art form”. And false alarms can have devastating consequences for global food prices and availability. With jittery futures markets paying close attention to Ug99, there is the potential to send grain prices soaring, causing the catastrophic hoarding of grain.

The diagnosis of a brewing Ug99 epidemic requires the skills of an expert plant pathology lab. And there are precious few of them: India and South Africa have them, but won’t accept foreign samples of stem rust. Neither will Australia’s elite lab at the University of Sydney’s Plant Breeding Institute in Cobbitty, New South Wales.

THE ONLY TWO PLACES where the rust detectives can send their suspects is to the USA’s Cereal Disease Laboratory at the University of Minnesota, in Saint Paul, or to Canada’s Cereal Research Centre at Winnipeg. “That’s pretty darn thin for a planet,” says Ward.

These countries are so frightened of Ug99, the labs will only test the spores in the heart of winter when there is little chance they can escape the lab. So if a virulent new strain of Ug99 is brewing in Pakistan right now, researchers won’t know for sure until the northern winter – which could be a whole year later.

The worst case scenario is that breeders may have already lost the arms race without knowing it: UG99 could have mutated to a form that will overwhelm the defences of seeds being multiplied. Ug99 is particularly shifty: it has already mutated once since it was detected in 1999: Kenya has a variety that resists both Sr31 and another key resistance gene, Sr24. The rust monster may be way ahead of the breeders.

“We’re in a very dynamic phase. All of a sudden the pathogen adapted – we don’t where it will end,” says Cobus Le Roux, a researcher at South Africa’s Small Grain Institute.

Only careful intelligence gathering can help the breeders stay ahead. “There’s unquestionably a problem with analysing rust [strains],” says Robert Park, director of rust research at the University of Sydney’s Plant Breeding Institute and leader of Tracking and Surveillance within the Durable Rust Resistance in Wheat – a project with the Borlaug Global Rust Initiative that is funded by the Gates foundation. One of Park’s jobs is to help establish expert laboratories in the regions at risk – a goal that is about two years away.

Problem is, stem rust spreads like wildfire. If weather conditions are right (moisture and warmth) and if there is plenty of fuel (susceptible wheat), then the epidemic can rage out of control. “It’s a roll of the dice,” says Lumpkin.

FRAIL AND ONLY DAYS before his 95th birthday, Borlaug’s focus is unshakable. At the press conference, he hammered the need for better surveillance of stem rust.

Another journalist said to me, “I have never met anyone so ‘on message’.” It’s very much part of the Borlaug style, his marriage of science and humanism. And it’s a message that continues to inspire those around him.

“A lot of us who go into agriculture want to do something to help humanity. Borlaug is the giant that we hope to emulate,” Steffenson told me as we bussed along the road lined by granaries and criss-crossed by massive semi-trailers carrying grain.

It’s not just academics Borlaug has inspired. At the opening session of the conference, Theodore Crosbie, vice-president of Global Plant Breeding at Monsanto, the American multinational agricultural biotechnology giant, told delegates about meeting Borlaug 35 years ago. He was a student at Iowa State University, and Borlaug challenged him, “Why don’t you work on something that matters?”

“One conversation with Borlaug and you’re a changed man,” says Crosbie. Decades later, Crosbie was clearly chuffed to announce at Obregón that Monsanto was awarding US$10 million over five years to researchers in developing countries to improve wheat and rice yields.

Borlaug’s parting message to delegates was a refrain of his opening one: a plea for reviving the internationalism of agriculture. In his opening address, he recalled how years back, the farmers and scientists of the Yaqui Valley welcomed people of all languages, races and colours, as they came there to learn the ways of wheat. Faltering with emotion, he emphasised “that was the lesson they learned here”.

One of those was Abdul Mujeeb Kazi, who became one of CIMMYT’s most famous wheat breeders and is now a project director at the National Wheat Program in Islamabad, Pakistan.

At his parting speech Borlaug asked, “Why did it take so long [this time] to get good international co-operation?” Perhaps, as Kazi put it, “Ug99 may be a blessing in disguise – it has brought the international community together.”

“Our tasks are enormous, but do-able,” Borlaug said later. “So let’s get on with the job. There is no room for complacency.”

Elizabeth Finkel, a former biochemist, is a celebrated Melbourne-based science writer and a contributing editor of Cosmos. This story is a finalist for the 2010 Eureka Prize for Science Journalism.

A ‘time bomb’ for world wheat crop
The Ug99 fungus, called stem rust, could wipe out more than 80% of the world’s wheat crops as it spreads from Africa, scientists fear. The race is on to breed resistant plants before it reaches the U.S.
June 14, 2009|Karen Kaplan
The spores arrived from Kenya on dried, infected leaves ensconced in layers of envelopes.

Working inside a bio-secure greenhouse outfitted with motion detectors and surveillance cameras, government scientists at the Cereal Disease Laboratory in St. Paul, Minn., suspended the fungal spores in a light mineral oil and sprayed them onto thousands of healthy wheat plants. After two weeks, the stalks were covered with deadly reddish blisters characteristic of the scourge known as Ug99.

Ads by Google
In vivo Plant Imaging
Nightshade imaging system for luminescence & fluorescence
http://www.berthold.com/bio
2nd Palm Oil Conference
Sustainable Yields, The Way Forward 9 & 10 December, Bali , Indonesia
http://www.cmtevents.com
Advertisement

Nearly all the plants were goners.

Crop scientists fear the Ug99 fungus could wipe out more than 80% of worldwide wheat crops as it spreads from eastern Africa. It has already jumped the Red Sea and traveled as far as Iran. Experts say it is poised to enter the breadbasket of northern India and Pakistan, and the wind will inevitably carry it to Russia, China and even North America — if it doesn’t hitch a ride with people first.

“It’s a time bomb,” said Jim Peterson, a professor of wheat breeding and genetics at Oregon State University in Corvallis. “It moves in the air, it can move in clothing on an airplane. We know it’s going to be here. It’s a matter of how long it’s going to take.”

Though most Americans have never heard of it, Ug99 — a type of fungus called stem rust because it produces reddish-brown flakes on plant stalks — is the No. 1 threat to the world’s most widely grown crop.

The International Maize and Wheat Improvement Center in Mexico estimates that 19% of the world’s wheat, which provides food for 1 billion people in Asia and Africa, is in imminent danger. American plant breeders say $10 billion worth of wheat would be destroyed if the fungus suddenly made its way to U.S. fields.

Fear that the fungus will cause widespread damage has caused short-term price spikes on world wheat markets. Famine has been averted thus far, but experts say it’s only a matter of time.

“A significant humanitarian crisis is inevitable,” said Rick Ward, the coordinator of the Durable Rust Resistance in Wheat project at Cornell University in Ithaca, N.Y.

The solution is to develop new wheat varieties that are immune to Ug99. That’s much easier said than done.