Benar NYATA: boom KITA (4)

SURAT SRI Mulyani 2017, pra 2018

 

big-dancing-banana-smiley-emoticon

VIVA – Kenaikan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Internasional Fitch Rating dari BBB-/Outlook Positif menjadi BBB/Outlook Stabil ternyata memberikan dampak positif. Salah satunya adalah membuat biaya pendanaan atau cost of fund surat utang negara (SUN) semakin murah.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman. Menurut dia, kenaikan peringkat utang Indonesia juga menunjukkan kepercayaan dari investor.

“Baru saja kemarin Fitch menaikkan lagi rating Indonesia jadi satu not di atas investment grade. Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadapi soliditas membaiknya perekonomian Indonesia,” kata Luky di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017.

Ia mengatakan, dengan adanya kenaikan peringkat ini, akan mendorong lebih rendahnya biaya dana surat utang. “Kalau nanti kami terbitkan SUN itu, diharapkan mendorong lebih rendahnya cost of fund,” ujarnya.

Dengan demikian, kenaikan peringkat utang ini dapat menjadi modal yang baik bagi pemerintah untuk strategi pembiayaan tahun depan. Lembaga Fitch, dia menambahkan, menghargai dan mengakui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Itu semua jadi modal yang bagus buat kita hadapi 2018, terutama strategi pembiayaan kita seperti apa,” ujar dia.

Kendati demikian, ia mengaku sadar masih banyak pekerjaan rumah Indonesia untuk terus meningkatkan kepercayaan investor di dalam negeri. Di antaranya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga.

“Di bidang SDM, misalnya IPM kita masih relatif rendah dibanding negara peers atau tetangga kita,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, berbagai survei juga menyebutkan bahwa gap atau kesenjangan infrastruktur Indonesia dengan kebutuhan infrastruktur masih cukup tinggi.

“Kedua hal itu harus segera kami atasi. Enggak bisa menunggu. Kita memang bicara investasi yang hasilnya baru bisa dinikmati kemudian hari, tetapi itu harus dilakukan sejak sekarang,” tutur dia.

ets-small

BANDUNG – Rencana pembangunan Tol Soreang-Pasirkoja atau Tol Soroja muncul pada 1996. Namun baru pada 2015 bisa dilakukan lelang dan akhirnya diresmikan pada 4 Desember 2017.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan Tol Soroja di Gerbang Tol Soreang,Kabupatenn Bandung pada Senin 4 Desember 2017. peresmian tersebut menandai Tol Soroja sudah dapat dioperasikan oleh digunakan oleh masyarakat.

Sebelum diresmikan, Tol Soroja telah melalui uji kelayakan oleh Tim Laik Fungsi dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korlantas pada tanggal l6-l7 November 2017, meliputi Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi yang kemudian menetapkan tol tersebut laik operasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Tol Soreang-Pasirkoja Hari Ini, Berapa Tarifnya?

PT Citra Marga Lima Jabar (CMU) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pamegang konsesi Tol Soroja dibentuk oleh konsonium PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Sarana, setelah berhasil memenangkan tender Pengusahaan Jalan Tol Soroja Nomor: KU.03.01-Mn/503 yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 25 Juni 2015.

CMLJ memulai ground breaking Tol Soroja sejak September 2015. Tol sepanjang 10.57 km yang terdiri dari jalan utama dan akses gerbang tersebut terbagi dalam 2 seksi pembangunannya.

Seksi I ruas simpang susun Pasirkoja-Simpang susun Margaasih sepanjang 2,75 Km dan seksii II ruas simpang susun Margaasih simpang susun Katapang sepanjang 3,3 km serta ruas simpang susun Katapang-Soreang 2,l km.

Baca juga: Resmikan Tol Soroja, Jokowi “Bicara ala Kabayan”

Untuk memudahkan akses dan menjaga jaringan jalan eksisting, lingkup pengejaan konstruksi Tol Soroja aktualnya mencapai 26,4 kilometer (km), termasuk 12 ramp sepanjang 10,4 kilometer dan overpass sepanjang 3,7 kilometer.

Tol Soroja memiliki lima gerbang, yaitu Margaasih Barat, Margaasih Timur, Kutawaringin Barat, Kutawaringin Timur dan Soreang.

(rzk)

long jump icon

 

Jakarta detik stock-vector-analog-alarm-clock-icon-image-740947537 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa kondisi perekonomian RI mengalami perbaikan yang lebih cepat dibanding negara lain di dunia. Di mana Indonesia berhasil lebih cepat keluar dari perlambatan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Darmin dalam acara diskusi dengan 100 CEO Forum yang bertema Kebijakan Makro 2018 untuk menjaga pertumbuhan berkualitas, di Hotel Rafles Jalan Prof Dr, Satrio Kav 3-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

“Pada waktu ekonomi dunia masih terus melambat tahun 2012, 2013, 2014, 2015, sampai tahun lalu, dan tahun ini baru diperkirakan bergerak membaik kembali, namun ekonomi Indonesia sebetulnya melambat hanya sampai tahun 2015, tahun 2016 malah kita berhasil keluar dari jebakan perlambatan itu,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, selama ini banyak yang melihat bahwa ekonomi Indonesia tak tumbuh signifikan dari tahun 2016 lalu. Namun kata Darmin, hal itu dinilai cukup baik di tengah perekonomian dunia ya masih melambat.

“Memang kemudian tahun 2017 kelihatannya percepatannya tidak besar, kecil sekali tahun lalu 5%, sekarang 2017 5,1%, tetapi bedanya kita dengan irama ekonomi dunia kita berhasil dari perlambatan menuju percepatan. Pertanyaannya adalah, pada saat ekonomi dunia mulai membaik apa kita bisa memanfaatkannya lebih besar,” katanya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, bahwa pada saat global ekonomi global mengalami perlambatan, beberapa negara seperti China dan India juga mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan di negara masing-masing. Namun pada saat itu, perlambatan yang terjadi di Indonesia tidak besar.

Hal itu lantaran, pemerintah RI banyak mendorong investasi di sektor infrastruktur. Jadi walaupun ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tinggi, Indonesia tidak parah.

“Perlambatan ekonomi yang ekonomi dari negara-negara besar terutama di masa yang lalu perlambatan cukup dalam. China, India China dari 8% menjadi 6,7%. India seperti itu juga, tapi kita tak terlalu banyak turunnya dari 6% lebih sedikit menjadi sekarang 5%. Artinya ada hal-hal yang memang kita lakukan di Indonesia yang membuat iramanya berbeda, gerakannya dengan perekonomian dunia. Enggak banyak, tapi berbeda,” kata Darmin

“Apa yang dilakukan? Pada momen itu kita mendorong betul-betul investasi di bidang infrastruktur. Kelebihan dari kita mendorong infrastruktur dalam periode ekonomi dunia melambat adalah investornya ada. Kalau ada yang menghasilkan lalu mengekspor dia akan mikir dua kali, mau ekspor kemana. Tapi kalau undang investor bangun pelabuhan, jalan tol, yang hasilnya 5 tahun kemudian dan tahu track record ekonomi kita dia akan mau,” pungkasnya. (mkj/mkj)

real1sas1small

 

Jakarta, CNN Indonesia — Credit Suisse Research Institute merilis laporan soal jumlah individu yang masuk kategori super tajir atau memiliki kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/UNHWI) di dunia. Indonesia pun tak luput dalam laporan tersebut.

Nilai patokan global untuk kepemilikan aset dalam kategori kekayaan bersih tinggi (High Net Worth/HNW) adalah dari US$1 juta sampai US$50 juta. Sementara untuk kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth/UHNW) mulai dari US$50 juta atau setara Rp675 miliar ke atas.

Laporan lembaga keuangan asal Swiss bertajuk Global Wealth Report 2017 itu menyatakan, pada tingkat kekayaan yang lebih tinggi, ada sekitar 111 ribu jutawan dengan harta yang diukur dalam dolar AS dan 868 individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Indonesia.

“Angka ini diperkirakan meningkat lebih dari 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan, menjadi 180 ribu jutawan dan lebih dari 1.400 individu berkekayaan bersih ultra tinggi pada tahun 2022,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (23/11).

Secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.

Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.

 

Ekonomi negara berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi. China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.

Dari tahun 2016 sampai 2017, jumlah jutawan secara global tumbuh 7 persen atau 2,3 juta orang menjadi 36 juta orang, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari AS dan negara negara Eropa Barat (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia).

Di wilayah Asia Pasifik, jumlah jutawan Australia bertambah 202 ribu orang menjadi 1,2 juta orang. Jutawan China bertambah 138 ribu menjadi dua juta orang. Sementara jutawan Taiwan bertambah 58 ribu orang menjadi 381 ribu orang.

Sementara jumlah jutawan di Asia Pasifik tumbuh 3 persen pada tahun 2017, di tingkat atas piramida kekayaan, wilayah ini mengalami pertumbuhan tercepat secara global dari segi jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi.

Angka pertumbuhan jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Asia Pasifik mencapai 18 persen menjadi 37.420 orang. Sementara jumlah miliarder tumbuh 24 persen menjadi 910 orang pada pertengahan tahun 2017.

ets-small

TEMPO.COJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada fenomena cukup positif dalam tiga tahun terakhir. Dua hal yang cukup melegakan adalah adanya pertumbuhan dari sisi investasi dan ekspor.

“Bahkan ekspor meningkat 17 persen. Itu fenomenal dibanding sebelumnya,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Baca: ADB: Ekspor Naik, Ekonomi Asia Akan Tumbuh Lebih Cepat

Sri Mulyani menjelaskan, pada kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekspor ditunjang dengan membaiknya kondisi eksternal belakangan. Ekspor tumbuh 17,3 persen atau melampaui impor, yang naik 15,1 persen.

Adapun investasi selama kuartal ketiga, yang tumbuh 7,1 persen dan ditambah dengan persepsi risiko investasi di Indonesia yang membaik, diharapkan bisa mendorong semakin banyak modal yang ditanamkan. Saat ini, Indonesia sudah meraih investment grade dari tiga rating agency. “Kita berharap akan terus menerus meningkat,” katanya. Selanjutnya, hal-hal yang disebut itu menyokong indeks bersaing Indonesia naik lima peringkat, dari ke-41 menjadi ke-36.

Begitu pula dengan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia yang naik dalam dua tahun terakhir menuju peringkat ke-72. “Dan sekarang kita mikir siapa di depan kita dan siapa yang kita lewati,” ucapnya.

Sri Mulyani menilai mulai pulihnya investasi yang disertai impor bahan baku dan bahan modal serta denyut investasi yang mulai muncul perlu dijaga pemerintah. “Indikator menunjukkan fokus pemerintah memperbaiki iklim investasi menunjukkan adanya konfirmasi bahwa ada apresiasi positif,” tuturnya.

Ekspor dan investasi ini merupakan faktor terpenting dan membedakan dalam pertumbuhan ekonomi yang muncul pada kuartal ketiga tahun ini. Sepanjang kuartal ketiga, ekonomi tercatat tumbuh 5,06 persen year-on-year.

“Kami melihat ada dua faktor yang sangat berbeda sekali track-nya dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, yaitu investasi dan ekspor,” katanya.

real1sas1small

TANGERANG – DHL Express, penyedia layanan logistik internasional mengapresiasi tiga tahun kerja Presiden RI Joko Widodo yang berhasil mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan sektor industri logistik.

Senior Technical Advisor untuk DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi melalui paket kebijakan ekonomi jilid XV tersebut terbukti mampu meningkatkan industri logistik.

“Ya, industri logistik saat ini meningkat. Saya setuju. Selama ini, dukungan Jokowi sangat luar biasa,” ujar Ahmad usai melakukan groundbreaking Jakarta Distribution Centre di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (20/11/2017).

 Baca Juga: Bangun Jakarta Distribution Centre di Bandara Soetta, DHL Express Rogoh Rp60 Miliar

Menurut Ahmad, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor industri logistik. Hal tersebut lantaran pola kehidupan masyarakat Indonesia yang konsumtif.

“Negara kita total penduduknya kurang lebih ada 250 juta jiwa dan masyarakatnya konsumtif. Hampir setiap hari orang berbelanja ke mal dan melakukan aktifitas pengiriman barang. Bisa dibayangkan prospek industri logistik di Indonesia bukan,” tuturnya.

 Baca Juga: DHL Kaji Tanam Investasi Berkelanjutan di RI

Meski demikian, Ahmad tidak memungkiri dalam setiap perjalanan bisnis pasti ada tantangan tersendiri. Pihak manajemen pun telah mempersiapkan segala upaya guna menjawab tantangan tersebut.

“Kita dalam perjalanan menuju kelas dunia. Dalam perjalanan pasti ada tantangan. Hal yg penting adalah kita akan bekerjasama dengan beacukai, PT AP II dan lain-lain supaya dapat memuluskan. Kita prepare dari sekarang,” tandasnya.

(dni)

ets-small

Jakarta – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan sejak tahun 2010.

Melalui skema subsidi ini, masyarakat yang ingin memiliki rumah dimudahkan dengan dibantu subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta, bunga fixed yang rendah sepanjang tahun dan cicilan yang ringan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fasilitas FLPP ditambah hingga bisa memperoleh fasilitas DP ringan hanya 1%.

Berdasarkan data pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP) yang diterima detikFinance, seperti dikutip Selasa (7/11/2017), KPR FLPP telah disalurkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Sejak digulirkan tahun 2010, total dana subsidi KPR FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp 29,52 triliun dengan jumlah rumah 507.458 unit.

Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak menyerap dana FLPP dengan porsi 37,29% dari total yang disalurkan atau Rp 10,82 triliun untuk 188.625 unit rumah.

Kemudian Provinsi Banten yang sudah menyerap dana subsidi FLPP sebanyak Rp 2,95 triliun untuk 52.640 unit rumah dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,69 triliun untuk 33.556 unit rumah.

Sementara provinsi yang paling rendah penyerapannya di antaranya Maluku sebesar Rp 1,96 miliar untuk 55 unit rumah, Kalimantan Utara sebesar Rp 8,5 miliar untuk 202 unit rumah, Maluku Utara sebesar Rp 16,5 miliar untuk 266 unit rumah dan DKI Jakarta sebesar Rp 29,81 miliar untuk 289 unit rumah.

Berikut daftar realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi sepanjang tahun 2010 hingga Oktober 2017:
1. Jawa Barat (Rp 10,8 triliun)
2. Banten (Rp 2,95 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 1,69 triliun)
4. Kalimantan Selatan (Rp 1,75 triliun)
5. Jawa Tengah (Rp 1,4 triliun)
6. Riau (Rp 1,24 triliun)
7. Sumsel (Rp 1,22 triliun)
8. Sumut (Rp 1,2 triliun)
9. Kalimantan Barat (Rp 1,02 triliun)
10. Sulsel (Rp 761 miliar)
11. Kepri (Rp 647 miliar)
12. Jambi (Rp 554 miliar)
13. Kalteng (Rp 552 miliar)
14. Sulut (Rp 407 miliar)
15. Sumbar (Rp 278 miliar)
16. Bengkulu (Rp 301 miliar)
17. Lampung (Rp 258 miliar)
18. Papua (Rp 410 miliar, unitnya lebih sedikit)
19. Sultra (Rp 234 miliar)
20. Sulteng (Rp 196 miliar)
21. Papua Barat (Rp 518 miliar, unitnya lebih sedikit)
22. Bangka Belitung (Rp 196 miliar)
23. Gorontalo (Rp 109 miliar)
24. Kalimantan Timur (Rp 117 miliar)
25. NTT (Rp 95 miliar)
26. Sulbar (Rp 80 miliar)
27. NTB (Rp 86 miliar)
28. DIY (Rp 58 miliar)
29. Aceh (Rp 83 miliar)
30. Bali (Rp 52 miliar)
31. DKI Jakarta (Rp 29 miliar)
32. Maluku Utara (Rp 16 miliar)
33. Kalimantan Utara (Rp 8,5 miliar)
34. Maluku (1,9 miliar). (eds/dna)

long jump icon

Jakarta detik – Indonesia kembali mendulang prestasi dalam peringkat kemudahan berusaha yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia (The World Bank). Dalam laporan terbarunya, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018.

Dalam Doing Business 2018 yang diterbitkan tadi malam seperti dikutip detikFinance, Rabu (01/11/2017), peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018.

Bank Dunia membuat peringkat ini berdasarkan berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

Posisi Indonesia ini masih lebih tinggi diantara sebagian negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78.

Dalam siaran pers yang disampaikan Kementerian Keuangan, Rabu (01/11/2017), World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu: (1) Simplifikasi pendaftaran usaha baru; (2) perbaikan akses atas listrik; (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha; (4) transparansi data kredit; (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas; (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau; dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Baca juga: Peringkat Kemudahan Investasi RI Naik ke Posisi 72

Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, diantaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis online serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi.

“Peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha.

“Ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini,” terangnya.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri. (ara/mkj)

ets-small

Jakarta beritasatu – Mulai awal Januari 2018, sekitar 15 juta rakyat desa akan terlibat dalam proyek padat karya yang digelar pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub) , dan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan berkoordinasi untuk melaksanakan proyek padat karya di 74.954 desa. Sedikitnya 200 orang per desa akan dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan secara padat karya.

“Rakyat desa akan diajak untuk bekerja dan hasil kerja mereka mendapatkan imbalan. Diupayakan mereka mendapat upah bulanan dan kalau bisa mingguan,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Untuk memantapkan program dan memuluskan koordinasi empat kementerian, saat ini tengah disusun peraturan presiden (perpres) tentang proyek padat karya ini.

Pembangunan infrastruktur di desa, kata Presiden, seminim mungkin menggunakan alat berat. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga manusia diserahkan kepada rakyat setempat dan dijadikan proyek padat karya. Rakyat dilibatkan dalam pembangunan jalan, selokan, waduk, embung, bendungan, irigasi, proyek air bersih, dan rumah warga. Ada proyek Kempupera, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

“Jika pada masa lalu ada BLT (Bantuan Langsung Tunai, red), mulai tahun depan ada kegiatan padat karya. Rakyat bekerja dan kemudian mendapat bayaran,” ungkap Presiden.

Pada 2017 terdapat 74.954 desa yang menerima Dana Desa. Jika tenaga kerja yang terserap 200 orang per desa, akan ada 14,99 juta rakyat yang bekerja.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun Dana Desa. Pada 2018, Dana Desa tetap sama. Pemerintah memilih untuk membereskan terlebih dahulu penyaluran Dana Desa agar tepat arah. Para pendamping Dana Desa diberdayakan agar penggunaannya lebih berkualitas. Pemerintah bahkan melibatkan Polri dalam pengawasan Dana Desa.

Tak Ada yang Mangkrak
Sejak awal memimpin negeri ini, 20 Oktober 2014, demikian Presiden, pihaknya memacu pembangunan berbagai jenis infrastruktur, baik infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, pertanian, maupun infrastruktur dasar. Harga BBM pada pengujung 2014 dinaikkan dan dana subsudi dialihkan untuk membangun infrastruktur. Hingga saat ini, semua pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. “Saya yakin tidak akan ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Tahun depan, banyak proyek infrastruktur yang sudah rampung,” kata Presiden.

Dia menjelaskan, banyak jalan dan waduk yang sudah bisa dioperasikan. Proyek infrastruktur bisa berjalan dengan baik karena pendanaannya tidak semuanya dari APBN. BUMN dan swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Ada banyak proyek yang didanai dan digarap bersama, sehingga meminimalkan risiko mangkrak.

Di Jakarta, sejumlah proyek infrastruktur masa lalu yang mangkrak diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Presiden yakin, proyek light rail transit (LRT) akan memberikan keuntungan kepada investor karena jalur LRT cukup panjang dan tidak hanya satu.

Presiden mengakui, pembangunan infrastruktur di Jakarta menimbulkan kemacetan. Karena itu, pembangunannya dipercepat agar tahun depan sudah rampung. Infrastruktur transportasi juga dibangun di daerah lain, termasuk di luar Jawa dan di kawasan Indonesia timur.

Untuk mendongrak daya beli rakyat, demikian Presiden, pemerintah akan mempercepat belanja modal agar tidak menumpuk di kuartal IV dan tidak ada dana yang diparkir di bank pemerintah daerah. Sedangkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, pemerintah akan mendorong pembangunan industri dengan memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha.

Presiden tidak menampik fakta tentang rendahnya laju pertumbuhan industri. Selain memberikan kemudahan investasi dan menata ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat, pemerintah akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), sejak 2015 atau sejak pemerintahan Jokowi, APBN menganggarkan Dana Desa yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada 2015, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20,8 triliun, angka itu melonjak 126 persen menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Tahun ini dan tahun depan, Dana Desa dianggarkan masing-masing Rp 60 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Namun, karena jumlah penduduk bertambah, persentase penduduk miskin berkurang tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen atau menjadi 27,77 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 17,10 juta orang atau 61 persen di antaranya berada di perdesaan.

Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83 dibanding 1,74 pada September 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,48, seiring naiknya garis kemiskinan dari Rp 361.990 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Kecuali itu, hingga kuartal II-2017, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data BPS juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2014, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,37 juta orang, pada 2015 naik menjadi 17,89 juta orang, namun pada 2016 turun menjadi 17,28 juta orang. Per Maret tahun ini, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,10 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduki miskin di perkotaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perdesaan dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Dorong Konsumsi
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin malam, mengungkapkan, program padat karya yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada Januari 2018 akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. “Dengan demikian, program tersebut bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan ke target APBN 2016 sebesar 5,4 persen,” ujar dia.

Dia mengakui, dibandingkan program sosial lainnya berupa BLT yang langsung digunakan untuk konsumsi, proyek padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bisa lebih efektif memutar perekonomian. “Soalnya, ini melibatkan lebih banyak sektor,” tutur dia.

Secara terpisah, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily menjelaskan, program padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bakal efektif memangkas angka kemiskinan di perdesaan. Syaratnya, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di perdesaan. “Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan sekitar 75.000 desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang sekitar 15 juta orang. Kalau penggunaan dana desa tepat sasaran, penyerapan tenaga kerja akan naik signifikan,” tegas dia.

Menurut Bhima, jika program padat karya itu berjalan sesuai rencana, akan ada penguatan daya beli masyarakat miskin di perdesaan. Juga akan terjadi pembukaan lapangan kerja secara massal di daerah, dengan catatan lebih dari 60 persen Dana Desa digunakan untuk belanja infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan desa. “Jumlah desa yang punya badan usaha milik desa (BUM-Des) masih sedikit. Saya kira untuk membuka lapangan kerja paling efektif adalah mendorong unit usaha BUM-Des di 74.000 lebih desa. Targetnya dalam satu tahun, 80 persen desa sudah punya unit usaha, terutama di sektor industri pengolahan,” papar dia.

Sementara anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, alokasi Dana Desa bila difokuskan untuk membangun infrastruktur di perdesaan bakal mampu memangkas angka kemiskinan. “Jika tahap infrastruktur sudah baik maka tahap berikutnya yaitu fokus pada penguatan ekonomi masyarakatnya,” kata Eva Kusuma Sundari dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, Dana Desa harus dikelola sebaik mungkin karena menjadi peluang untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan konsumsi masyarakat di perdesaan yang pada gilirannya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran bisa menghapus ketimpangan perekonomian antarwilayah,” tandas Eva.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengemukakan, alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar per desa jika dikelola dengan baik dan akuntabel bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. “Program ini sekaligus bisa mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” kata dia, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi tingkat kesenjangan dengan menciptakan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Pemerataan yang diupayakan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga melalui ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu penting seiring penambahan jumlah penduduk,” kata Sri Mulyani saat mengisi acara seminar Asia Pacific Food Forum 2017 di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Menkeu, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan kunci mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Sumber: BeritaSatu.com

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Ada cerita menarik di balik Bandara Silangit di Toba, Sumatera Utara (Sumut) menjadi bandara internasional.

Di sela peluncuran buku Jokowinomics di Wisma Bisnis Indonesia,  Rabu (25/10/2017), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bercerita tentang keteguhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan bandara perintis tersebut sebagai bandara komersial.

“Padahal awalnya tidak ada sama sekali airline yang mau mendarat di sana, ” kata Budi di Jakarta.

Bahkan Garuda Indonesia, kata Budi, sebagai maskapai milik negara pun awalnya menentang. Padahal, potensi wisata Danau Toba amat besar.

Berdasarkan pengalaman Budi berkunjung ke Toba, masyarakat Toba sebenarnya punya daya beli yang cukup tinggi. Selain itu, jumlah penduduknya cukup banyak dan orang Batak dikenal suka pulang kampung.

Masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam untuk menuju Medan, sedangkan jika harus menggunakan pesawat kecil biayanya tidak terjangkau.

“Tapi mungkin feeling bisnis Pak Jokowi. Dua bulan setelah Garuda mendarat, Sriwijaya langsung buka flight, ” imbuhnya.

Bandara Silangit merupakan bandara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awalnya. Rencananya bandara ini akan diresmikan pada 28 Oktober mendatang sebagai bandara internasional. Pemerintah berharap dengan ditunjuknya Danau Toba sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata baru, bandara tersebut dapat berkontribusi lebih besar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s