terlanjur cinta: indon bole bangga lah yaow

real1sas1small

Bisnis.com, JAKARTA — Purchasing Manager’s Index Manufaktur Indonesia yang dirilis Nikkei berada pada level 50,4 pada November lalu. Angka itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya pada level 50,1.

Indikator tersebut menandakan mulai terjadinya peningkatan aktivitas bisnis pada sektor industri pengolahan sepanjang November lalu. Indeks di atas 50 menunjukkan ekspansi manufaktur, sementara angka di bawah itu menandakan gejala kontraksi.

“Penguatan tersebut terutama terlihat dari adanya kenaikan output dan permintaan baru, meskpun laju kenaikannya belum begitu tinggi,” ujar Ekonom IHS Markit, Aashna Dodhia dalam siaran pers.

Menurutnya, pabrikan umumnya menghadapi kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Hanya saja, perusahaan manufaktur mulai mengurangi aktivitas pembelian bahan baku dan lebih mengoptimalkan cadangan stok.

Di samping itu, industri tengah menghadapi lonjakan biaya karena kenaikan harga bahan baku. Namun, pabrikan tak serta merta mengalihkan kenaikan beban biaya produksi tersebut dengan meningkatkan harga. Sebab konsumen pabrikan pada umumnya cenderung sensitif terhadap kenaikan harga

doraemon

JAKARTA okezone – Berbagai catatan meliputi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Catatan paling penting sepanjang pemerintahan Jokowi-JK adalah terkait pembangunan infrastruktur. Pada sektor ini, capaian pemerintah dinilai paling gemilang.

Merujuk data terakhir terkait progres pembangunan nasional, sebesar 42 persen atau sebanyak 94 proyek nasional tengah memasuki tahap konstruksi. Lima persen atau 13 proyek lainnya tengah memasuki tahap transaksi dan 83 proyek atau 37 persen masuk tahap perencanaan.

Berikut, Okezone paparkan sejumlah capaian pemerintah dalam sektor pembangunan infrastruktur.

1. Jalan Raya

Capaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan yang paling berhasil. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah membangun sepanjang 2.623 KM di seluruh Indonesia. Capaian tersebut sejatinya telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah, yakni membangun sepanjang 2.600 KM jalan raya hingga tahun 2019.

2. Jalan Tol

Pada sektor ini, pemerintah telah membangun sepanjang 568 KM jalur tol baru, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017. Sepanjang 176 KM jalur tol baru dibangun pemerintah selama tahun 2016. Sementara sisanya, yakni sepanjang 362 KM berhasil dibangun sepanjang tahun 2017.

Meski belum mencapai target yang ditetapkan, yakni 1000 KM jalur tol baru hingga tahun 2019, pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, capaian pemerintah dalam membangun integrasi antar wilayah Indonesia sudah cukup baik.

“Pembangunan tol sekarang ini kalau kita lihat selama zaman Pak Joko Widodo 3 tahun sudah dibangun 568 kilometer. Kalau dibandingkan yang lain masih lebih paten ini,” ujar Menko Luhut.

3. Kereta Api

Pembangunan infrastruktur penunjang perjalanan perkeretaapian pun terus digenjot pemerintah. Di Pulau Jawa, dari target 277 KM, pemerintah telah membangun sepanjang 103 KM jalur ganda lintas Selatan Jawa.

Sedangkan di Pulau Sumatera, pemerintah nampaknya perlu terus bekerja keras untuk mencapai target. Sebab, dari 1.582 KM yang ditargetkan, pemerintah baru berhasil membangun sepanjang 247 KM jalur Trans-Sumatera.

Begitu pula di Sulawesi. Dari target sepanjang 399 KM, pemerintah baru berhasil membangun 16 KM jalur Trans-Sulawesi.

4. Pelabuhan

Pada sektor kelautan, pemerintah nampaknya betul-betul serius membangun. Sesuai dengan instruksi Jokowi untuk memacu pertumbuhan sektor kemaritiman, pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur pada sektor ini.

Infrastruktur pelabuhan misalnya. Sejak tahun 2015, sebanyak 81 pelabuhan telah dibangun pemerintah. Berdasar data, pembangunan yang dilakukan terlihat cukup konsisten, dengan rincian 25 pelabuhan pada tahun 2015, 22 pelabuhan pada tahun 2016 dan melonjak hingga 34 pelabuhan sepanjang tahun 2017.

5. Bandara

Terakhir, pada sektor transportasi penerbangan, pemerintah telah membangun tujuh bandara baru dan merehabilitasi serta memodernisasi 439 bandara di seluruh Indonesia.

Adapun tujuh bandara baru itu adalah Bandara Maratua di Berau, Kalimantan Timur, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Letung di Kepulauan Riau, Bandara Tebelin di Kalimantan Barat, Bandara Namnivel di Buru, Maluku, Bandara Werur di Tambrauw, Papua Barat dan Bandara Koroway Batu di Tanah Merah, Papua.

Peresmian Bandara Maratua dan Morowali dilakukan pada Februari 2017 lalu. Sementara peresmian Bandara Letung dan Tebelin telah dilakukan pada Maret.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembangunan bandara menjadi prioritas pembangunan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Belasan bandara yang sudah kita bangun dan banyak juga yang sudah kita revitalisasi. Dan bandara-bandara yang kita bangun itu bukan saja Soekarno Hatta, tetapi juga bandara-bandara yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua,” kata Budi Karya.

(ydp)

(amr)

ets-small

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut gembira rilis data Top 50 Megahubs International Index 2017 yang menyebutkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali duduk di peringkat ke-7 sebagai bandara paling terkoneksi di dunia.

Indeks tersebut dirilis oleh perusahaan yang berbasis di UK, Air Travel Intelligence dengan menggunakan basis data international seat capacity sejak Juli 2016 hingga Juli 2017.

“Pasti ini membanggakan,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekoniman, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Bandara Internasional Soekarno-Hatta hanya kalah dari Heathrow, Frankfurt, Amsterdam, Chicago US, Toronto Canada, dan Changi Singapura. Bahkan di Asia Pasifik, bandara kebanggan masyarakat Indonesia itu ada diperingkat kedua, di bawah Bandara Changi.

(Baca juga: Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia)

Menurut Budi, hasil tersebut merupakan harapan yang terwujud dan berbanding lurus dengan upaya pemerintah mendatangkan banyak turis ke Indonesia. Tentu, salah satunya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Jadi saya pikir pengakuan dunia ini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi di luar itu, kita memang harus improve lagi supaya peringkatnya lebih naik lagi,” katanya.

Secara khusus, Budi memuji kinerja operator Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu PT Angkasa Pura II (AP II). Menurutnya, AP II mampu menggandeng imigrasi dan Bea Cukai sehingga pelayanan di bandara tersebut menjadi lebih baik.

(Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Paling Terkoneksi di Asia Pasifik, Peringkat Ke-7 di Dunia)

Ke depan, Budi mengharapkan agar peringkat Indonesia bisa terus melejit. Kementerian Perhubungan tutur dia, akan terus memperbaiki regulasi sehingga mampu meningkatkan semua kualitas bandara di Indonesia, baik dari sisi keamanan dan pelayanannya.

doraemon

 

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sunarsip*

Bulan lalu (14/8/2017), di harian ini, saya menulis artikel “Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli, dan Kebijakan Fiskal”. Pada bulan sebelumnya (17/7/2017), saya menulis “Utang Pemerintah: Antara Beban dan Efektivitasnya”. Melalui tulisan ini, saya merasa perlu mengulas kembali aspek-aspek yang telah saya bahas pada kedua tulisan tadi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh serta menemukan benang merah dibalik kinerja ekonomi kita saat ini, sekaligus informasi tambahan.

Sebagaimana rilis BPS bulan lalu, selama semester I-2017, ekonomi kita tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya  cukup baik. Namun, ekonomi kita sejatinya memiliki peluang tumbuh lebih besar lagi bila kita mampu mengoptimalkan kinerja beberapa aspek ekonomi yang saat ini kinerjanya melemah.

Kalau kita cermati, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terhadap PDB tinggi, kinerjanya kurang terlalu menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sebagai informasi, ketiga sektor tersebut kontribusinya terhadap PDB mencapai 46,79 persen (2016).

Sektor industri pengolahan yang pada 2016 memiliki kontribusi 20,51 persen terhadap PDB, pertumbuhannya cenderung melemah. Bila pada

2014, industri pengolahan masih tumbuh sebesar 4,64 persen, selanjutnya melemah menjadi

4,33 persen (2015) dan

4,29 persen (2016). Sementara itu, pada

semester I-2017, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,88 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 13,45 persen pada 2016. Bila pada 2014 sektor pertanian tumbuh 4,24 persen, selanjutnya pertumbuhannya melemah menjadi 3,77 persen (2015) dan 3,25 persen (2016). Hingga semester I-2017, sektor pertanian tumbuh lebih baik sebesar 5,11 persen tertolong oleh perbaikan harga komoditas.

Selama semester I-2017, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 13,19 persen (2016), pertumbuhannya mencapai 4,36 persen lebih baik dibanding dua tahun terakhir yang tumbuh 2,59 persen (2015) dan 3,93 persen (2016). Perbaikan kinerja sektor perdagangan ini ditopang oleh membaiknya perdagangan luar negeri yang pada dua tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Kalau kita amati, dinamika perekonomian sejak 2015 memang sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, baik perkebunan maupun pertambangan. Melemahnya harga komoditas sejak 2015 dan baru mulai pulih pada akhir 2016 turut memperlemah kinerja perekonomian kita. Namun demikian, faktor internal juga turut memberikan kontribusi terhadap pelemahan perekonomian kita tersebut. Salah satunya adalah soal pajak.

Sebagai informasi, di dalam postur PDB dari sisi lapangan usaha terdapat pos “Pajak dikurang subsidi atas produk”. Pos ini menggambarkan besarnya pajak yang dipungut setelah dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah atas unit-unit produksi. Pajak atas unit-unit produk ini pada umumnya berupa pajak tidak langsung yang meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak. Bila “Pajak dikurang subsidi atas produk” bernilai positif itu berarti pajak yang dipungut lebih besar dibanding subsidi yang diberikan pemerintah. Dalam prakteknya, “Pajak dikurang subsidi atas produk” selalu bernilai positif.

Data BPS memperlihatkan bahwa sejak 2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami kenaikan signifikan. Bila pada

2011, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan negatif -19,65 persen, selanjutnya

tumbuh 15,05 persen (2012),

21,80 persen (2013), dan

5,08 persen (2014). Pada dua tahun terakhir ini, “Pajak dikurang subsidi atas produk” mengalami pertumbuhan signifikan yaitu

32,24 persen (2015),

19,31 persen (2016), dan pada

semester I-2017 lalu tumbuh 16,83 persen (yoy).

Saya melihat ada korelasi antara tingginya pertumbuhan “Pajak dikurang subsidi atas produk” ini dengan pelemahan daya beli masyarakat yang kini terjadi. Ini mengingat, pajak tidak langsung dari unit-unit produksi yang dipungut pemerintah oleh produsen pastinya dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga berakibat pada kenaikan harga barang. Kalau kita lihat kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran (demand), pelemahan daya beli ini terefleksikan dengan melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen terendah dibanding pertumbuhan tahunannya sejak 2011.

Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur, selain mengandalkan penerimaan perpajakan, pemerintah juga mengandalkan dana-dana dari utang. Tambahan utang baru secara neto memperlihatkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Bila pada

2010 tambahan utang neto mencapai Rp 86,93 trliun, selanjutnya menjadi

Rp 102,69 triliun (2011),

Rp 140,79 triliun (2012),

Rp 223,22 triliun (2013),

Rp 255,73 triliun (2014),

Rp 380,92 triliun (2015), dan

Rp402,01 triliun (2016). Pada

2017 ini, tambahan utang neto diperkirakan mencapai Rp 432,96 triliun dan di 2018 diperkirakan mencapai Rp 414,73 triliun.

Meskipun rasio utang pemerintah masih cukup aman, sekitar 30 persen terhadap PDB, namun kemampuan membayar cicilan pokok utang pemerintah cukup memberatkan. Indikasinya terlihat dari saldo keseimbangan primer (primary balance) yang mengalami defisit sejak 2012 dengan kecenderungan defisit yang terus meningkat. Defisit keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa untuk membayar bunga utang pemerintah saja, pemerintah harus menarik utang baru. Padahal, keseimbangan primer seyogyanya dijaga agar selalu positif dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada utang.
Sayangnya, di tengah upaya pemerintah meningkatkan penarikan pajak dan tambahan utang baru tersebut, kinerja sisi pengeluaran pemerintah cukup mengecewakan. Pada 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan negatif -0,15% dibanding 2015. Sedangkan pada semester I-2017, pengeluaran konsumsi pemerintah praktis tidak tumbuh karena hanya tumbuh 0,03 persen (yoy).

Dari perspektif ini, sebenarnya kita dapat menduga benang merah dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh perlambatan pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar pada PDB. Selain akibat pelemahan harga komoditas, perlambatan ini patut diduga disebabkan pula oleh peningkatan pajak yang ditarik atas unit-unit produksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, selain perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, juga disumbangkan oleh pengeluaran pemerintah yang belum tumbuh.

Dengan kata lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, perbaikan pada sisi yang melemah mutlak dilakukan. Perbaikan dapat dilakukan pada kedua sisi, penawaran (lapangan usaha) maupun sisi pengeluaran, atau cukup pada salah satu sisi saja. Misalnya, bila pengurangan pajak tidak dapat dilakukan, perbaikan dapat dilakukan pada sisi pengeluaran melalui perbaikan daya beli. Perbaikan daya beli dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan menurunkan harga-harga terutama barang kebutuhan pokok yang harganya ditetapkan pemerintah. Tak kalah penting lainnya adalah perbaikan efektivitas belanja pemerintah.

*)Penulis adalah Chief Economist PT Bank Bukopin, Tbk. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

ets-small

JAKARTA okezone – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017 akan genap berusia 3 tahun. Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi kebijakan ekonomi telah menjadi fokus kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Pembangunan daerah punggiran juga tak luput dari perhatian dari Jokowi. Pembangunan pun gencar dilakukan pada daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Lantas, bagaimana hasil pembangunan proyek infrastruktur hingga saat ini?

Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total panjang ruas tol yang sukses dioperasionalkan dari tahun 2015 hingga akhir 2016 adalah sepanjang 176 kilometer (km). Jalan tol ini akan dibangun hingga mencapai 568 km hingga akhir tahun 2017.

Baca Selengkapnya: Catat! Jokowi Bangun 568 Km Tol hingga Akhir 2017

real1sas1small

Jakarta detik – Hari ini pemerintah Indonesia berhasil membuat PT Freeport Indonesia menyetujui kesepakatan menjual atau mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.

Pemerintah memang ingin pihak Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport Indonesia. Hasil kesepakatan ini membuat Menteri ESDM, Ignasius Jonan, senyum sumringah.

Seperti diketahui, pengumuman kesepakatan ini disampaikan oleh Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

 

Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Perjuangan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut cukup sulit, karena kedua belah pihak sempat sama-sama keras. Namun negosiasi terus dilakukan dan ada 3 kesepakatan besar yang dihasilkan. Berikut kesepakatannya:
Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
Senyum Sumringah Jonan Usai Freeport Sepakat Jual 51% SahamMenteri ESDM Ignasius Jonan. Foto: Dok. ESDM

Pemerintah juga menjanjikan perpanjangan izin tambang kepada Freeport selama 10 tahun, atau hingga 2031. Kontrak Freeport di Papua akan habis pada 2021. Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat:
Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)
Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia
Adkerson memberikan catatan, keempat isu yang dirundingkan, yaitu stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport hingga 2041, pembangunan smelter, dan divestasi saham adalah 1 paket. Semuanya harus disepakati sekaligus karena saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan.

Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adkerson juga mengatakan, Freeport membutuhkan stabilitas jangka panjang untuk menjamin investasinya 20 tahun ke depan. (wdl/ang)

real1sas1small

 February 18, 2009, 2:49PM EST

Clinton Arrives in a Surprisingly Strong Indonesia

When the Secretary of State makes her stop in Jakarta on Feb. 18-19, she will see a country that has made big economic and political strides

A decade ago Indonesia was the sick man of Asia, its banks mired in bad debts, its foreign exchange reserves depleted, and its economy crippled by Asia’s 1997-98 financial crisis. Many parts of the sprawling archipelago were convulsed by bloody separatist conflicts, while Jakarta struggled to overcome the legacy of strongman Suharto’s 32-year rule that ended in 1998. But when Secretary of State Hillary Clinton makes her stop in Jakarta on Feb. 18 and 19, she will be visiting a country that boasts the region’s most successful economic and political transformations.

Clinton’s decision to include Indonesia in her first Asian trip on the job makes plenty of sense. Indonesia holds strong personal ties for her boss, who spent several years there as a child. It is also the world’s largest Islamic country: 85% of its 235 million people are Muslims. Yet it is also one of the most moderate Muslim nations, and a visit there fits in with President Barack Obama’s vow to reach out to followers of Islam in an attempt to rehabilitate America’s image abroad. “This visit is a symbolic gesture, and perceptions can be as important as reality,” says Jusuf Wanandi, vice-chairman of the Center for Strategic & International Studies in Jakarta. As “a moderate country,” Indonesia “can show to the Muslim world and the world at large that being Muslim can be compatible with modernity and democracy and also economic growth with equity,” says Wanandi, pointing out that 48 political parties will be participating in parliamentary elections in April.

ROBUST GDP GROWTH

While Indonesia was one of the worst-hit countries during the regional crisis of the late 1990s, it is poised to weather the current slowdown better than most, thanks in part to the relatively small role trade plays in its overall economy. Gross domestic product is forecast to grow 3.8% this year according to HSBC (HBC), which is a sharp slowdown from the 6.2% growth seen in 2008. Still, that looks pretty attractive compared with the expected performance of its neighbors: Singapore could contract 5%, South Korea 3.2%, Taiwan 3.6%, and Thailand 0.8%. Because exports have historically not been correlated with what happens in the U.S. economy, says Robert Prior-Wandesforth, Southeast Asian economist at HSBC, “the knock-on effect on the domestic economy will be relatively muted.” He also points out that Indonesia’s banks are in good shape, with the largest cushion of capital and the lowest loan-to-GDP ratios in the region.

That’s not to say Indonesia won’t be buffeted by what’s happening beyond its shores. The country has been hit hard by the collapse in commodity prices, upon which the resource-rich country depends for most of its export revenues from sales of gold, copper, nickel, and aluminum. This reflects the country’s limited success at diversifying beyond resource industries. Indonesia’s light manufacturing industry has lost out to China in recent years, though a handful of foreign brands, including Mattel (MAT), Nike (NKE), and Adidas still export from there.

FOREIGN INVESTORS

Most multinationals operating in Indonesia, however, are there to serve the domestic market. Philip Morris International (PM), for example, is the largest foreign investor, after paying $4.9 billion to buy local cigarette maker PT Hanjaya Mandala Sampoerna; the company opened a $220 million cigarette-rolling factory outside Jakarta last fall. Unilever continues to invest in both its ice cream and skin care brands in the country, too.

Weak commodity prices bode ill for the country’s investments, though. Some of the world’s biggest mining companies, including Freeport McMoRan (MMR), Newmont Mining (NEM), and Rio Tinto have concessions in Indonesia, but output at some mines has slumped, and money to develop new ones is scarce. The country’s decision to decentralize power in recent years has granted greater autonomy to provinces over how their resources should be exploited, but it has also created so many new bureaucratic hurdles (and new opportunities for corruption) that foreign companies have found it impossible to move forward with new projects. There have been no new metal mining projects in 12 years. Although Parliament passed a new mining law last December, implementing regulations that will clarify procedures aren’t likely to be released until after presidential elections in July.

Indeed, corruption remains one of the country’s biggest stumbling blocks to development. “This is a rich country, poor in governance,” says one researcher at a foreign investment bank who asked his name not be used. This is a sentiment shared by many in the government of President Bambang Yudhoyono, and in recent years the Corruption Eradication Commission has made progress in several high-profile cases, including a conviction of a former Central Bank governor in a bribery scandal. Such successes have helped Indonesia move up from 143rd to 126th place on Transparency International’s list of most corrupt countries, with first place indicating the lowest level of corruption. “The judiciary is weak and corrupt, and corruption is still of course rampant,” says Wanandi. “There is hope now that at least things have started in the right direction.”

Balfour is Asia Correspondent for BusinessWeek based in Hong Kong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s