Skip to content

lapangDADA: b00m kita (!?????) … 151216_090817

August 9, 2017
MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 7%

perbandingan tren indeks bursa saham : INDONESIA lebe bagus daripada amrik, china, n oz 🙂

 

BI RATE TERLALU TINGGI KELAMAAN, TURUNken k 6% SEKARANG JUGA

 

Jakarta GLOBE. Indonesian Vice President Jusuf Kalla said late on Tuesday that the central bank should cut its policy rate to revive the slowing economy, local media reported, just hours after Bank Indonesia, BI, decided to keep the rate unchanged.On Tuesday, BI kept its key rate at 7.50 percent, saying the focus for monetary policy was maintaining the rupiah’s stability. It also introduced several measures to protect the rupiah, which it said was trading at an “undervalued” level.

“There is no way we will strengthen the rupiah by raising rates. In this kind of situation, the BI rate should be cut,” Kalla was quoted as saying by Kompas.com.

Kalla has long pressured the central bank to adopt a looser monetary stance to promote growth, which was at a six-year low in the second quarter.

In an interview with Reuters in March, Kalla said he wanted to see the benchmark interest rate at 6.50 percent by the end of this year.

The official outlook for economic growth is 5.0-5.2 percent for 2015. For next year, the government wants growth to rebound to 5.5 percent.

Finance Minister Bambang Brodjonegoro on Friday said there may be a window for Bank Indonesia to cut its rate next year to help the government achieve the growth target.

Bank Indonesia, which is independent from the government, will soon revise its growth outlook for this year from 5.0-5.4 percent, adjusting to the second-quarter gross domestic product (GDP) data, Governor Agus Martowardojo said in a press conference on Tuesday.

It maintained its outlook for growth at 5.4-5.8 percent next year.

Indonesia – Economic forecast summary (June 2015)

Economic growth has weakened in recent quarters, but activity is projected to pick up later in 2015 and strengthen further in 2016, as public spending gathers pace, confidence recovers and the expansionary impact of the depreciation of the rupiah takes hold. After spiking, following the removal of fuel subsidies, inflation is now moderating, in large part because of the fall in energy prices. Inflation is likely to stay high, as the recent currency weakness offsets lower energy prices. The exchange rate may remain fragile as the external imbalance persists.
Should the economy decelerate further, there is ample room for fiscal support while respecting the rule that the deficit remains under 3% of GDP. After a ¼ percentage point cut in February, official interest rates are assumed to remain unchanged through 2015 and then fall slightly in 2016. Structural reforms to improve the business environment and the fight against corruption need to continue and are crucial to make growth more inclusive.
Indonesia’s future development is being hobbled by critical infrastructure bottlenecks, particularly in transport and logistics, but also in electricity and water treatment. The abolition of fuel subsidies has provided the necessary fiscal space for increased public infrastructure investment. Accelerating the government’s investment plans, which is a priority, will require overcoming significant political, administrative and implementation impediments.

misery index_ind 11pt 2016

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA kontan. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot

Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5%. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6%. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik.

Ia mengatakan, memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5% atau persisnya 4,93% pada triwulan I-2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini.

“Ini ada persoalan semantik semata jadi kalau konsumsi masyarakat sekarang tumbuhnya 4,93% dianggap itu lesu padahal masih tumbuh tapi melambat. Berbeda dengan merosot. Ada jutaan barang dan jasa, dan ada 100 yang turun omzetnya, dianggap lesu, tidak bisa,” ujarnya di kantor INDEF, Jakarta, Selasa (8/8).

Namun demikian ia berpendapat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Adapun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan.

Ketiga kelompok itu menurutnya, berada di kelompok masyarakat 40% terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat. Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Ia melanjutkan, strata masyarakat 40% di tengah (mid-40) dapat dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle.

“Dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun. Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik,” jelasnya.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

“Jadi, paling betul daya beli turun dari bottom 40. 40% rakyat termiskin, Jadi tidak otomatis nasionalnya turun karena 40% ini share-nya 17%,” kata dia.

Adapun menurut menurutnya masyarakat lower middle juga sudah kena penurunan daya beli gara-gara penyesuaian TDL, “Mereka magnitude-nya besar sekitar 36%,” ucapnya,

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan.

ets-small

Tokyo detik – Federasi bisnis terbesar di Jepang, Keidanren, menilai Indonesia sebagai mitra bisnis potensial bagi Jepang. Mereka berharap kerjasama bisnis kedua negara semakin dipererat lagi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik. Indonesia sangat penting dan posisinya sangat strategis di ASEAN. Tentu kami ingin kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang semakin baik lagi,” kata Shigeo Ohyagi, Chairman Japan Indonesia Economic Committee Keidanren, saat menyambut kedatangan Representative Director/Chairman Asia Pulp Paper Japan Inc, Tan Ui Sian, di kantor Keidanren di Tokyo, Jepang, Selasa (13/12/2016).

Dalam pertemuan itu Ohyagi juga menuturkan APPJ sebagai perusahaan Indonesia pertama yang diterima menjadi anggota forum bisnis terbesar di Jepang ini. Sembari mengapresiasi, Ohyagi juga meminta APPJ berpartisipasi dalam peningkatan hubungan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Jepang.

“Saya rasa kalau Keidanren juga mendukung keberadaan APPJ jadi melalui Keidanren kita bisa berfungsi lebih banyak. Bukan hanya APPJ dikenal di Jepang tapi kita bisa menjembatani kerjasama kedua negara paling tidak dalam segi ekonomi bisnis bisa diperkuat lagi,” kata Tan Ui Sian.

“Yang kita paling senang karena Keidanren memberikan support APPJ menjadi anggota pertama mereka dari Indonesia,” kata sambung Tan.

APPJ pun menjanjikan akan berusaha bekerja keras melibatkan semua stakeholder terkait supaya hubungan Indonesia dan Jepang bisa diperkuat.

“Untuk win-win, keuntungan di kedua belah pihak. Kita bisa berperan di sini,” pungkasnya. (van/dna)

 ets-small

 

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dinilai memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk bisa menjaga pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan ekonomi Indonesia yang masih bisa tumbuh 5 persen meski ekonomi global tengah melambat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyatakan, dengan fundamental yang kuat, ekonomi Indonesia mampu melewati banyak tantangan baik sisi internal maupun eksternal. Kekuatan ekonomi Indonesia ini pun mendapat pengakuan dari pihak asing.

“Pada waktu krisis moneter, ada pengamat asing yang mengatakan memerlukan seseorang yang jenius untuk membangkrutkan Indonesia. Dengan kata lain impossible. Karena negara lain masih susah, kita masih bisa tumbuh 5 persen,” ujar dia dalam acara Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di SCTV Tower, Jakarta, seperti ditulis Minggu (20/11/2016).

‎Selain itu, dengan kembali masuknya Sri Mulyani Indrawati ke dalam pemerintah, lanjut Anton, menambah keyakinan pada pelaku usaha dan investor akan perekonomian Indonesia ke depan. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut dinilai lebih realistis.

“Itupun gak lepas setelah Ibu Sri Mulyani kembali memperkuat kepercayaan diri pelaku usaha. Fiskal kita ini akan betul-betul jadi perhatian serius dan ditangani secara baik. OJK juga makin hari makin kuat,” kata dia.

‎Adanya paket kebijakan ekonomi hingga jilid 14 juga dinilai akan membantu perkuat perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kata Anton, Indonesia bisa mengontrol perekonomiannya sendiri dan tidak perlu selalu bergantung kondisi ekonomi global.

“Yang bisa kita kontrol yang bisa dilakukan dengan baik. Seperti paket ekonomi sampai 14,” tandas dia.

Emoticons0051

Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memulai pengerjaan kereta tanpa awak (Automated People Mover System) sejak September 2016. Penandatanganan kontrak kerja sama telah dilakukan antara PT Len Industri dan PT Angkasa Pura II telah dilakukan pada 1 September 2016.

Nilai investasi APMS yang akan selesai dikerjakan selama 300 hari mencapai Rp531 miliar itu akan digunakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Nantinya, moda transportasi tersebut akan memutar ke seluruh terminal, seperti Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 dan connecting building yang menjadi penghubung antar terminal dengan pusat perbelanjaan yang berada di tengah-tengah Terminal.

“Kalau saat ini bisa dikatakan moda transportasi tersebut seperti Shuttle bus, kedepan itu tidak ada lagi diganti menjadi APMS,” tutur Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta, M Suriawan Wakan, Rabu (19/10/2016).

Panjang lintasan kereta tanpa awak tersebut 2,98 kilometer dengan memiliki sistem teknologi sinyal modern atau dikenal dengan Communication Based Train Control (CBTC).

Proyek yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan 2017 itu nantinya akan dilengkapi dengan dua trase atau rel serta lima shelter. Masing-masing shelter terdapat di Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 serta di connecting building. “Khusus di Terminal 3 terdapat dua shelter, jadi total terdapat lima shelter,” tutur Wakan.

Pada saat pengoperasian nanti, akan ada tiga armada yang akan melayani penumpang. Masing-masing armada nantinya terdapat dua gerbong dengan kapasitas 176 penumpang satu armada.

Penumpang juga dijanjikan tidak akan menunggu terlalu lama saat menunggu kereta tanpa awak tersebut dengan view keindahan bandara. “Kita atur setiap lima menit sekali, tetapi itu tergantung jumlah penumpang dengan melihat kebutuhan penumpang,” katanya.

http://economy.okezone.com/read/2016/10/19/320/1518772/bandara-soekarno-hatta-mulai-pembangunan-kereta-tanpa-awak
Sumber : OKEZONE.COM

 ets-small

Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan negara pada APBNP 2015 hanya sebesar 85,6 persen atau hanya sebesar Rp1.508 triliun dari target yang sebesar Rp1.761,6 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendahaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono. Dia menyebutkan, capaian tersebut sudah sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Marwanto menuturkan, penyebab realisasi pendapatan negara pada APBNP 2015 yang terhitung rendah dikarenakan perlambatan ekonomi di sepanjang 2015, serta menurunnya harga minyak.

“Pada 2015 juga terjadi penurunan harga komoditas mineral, sehingga pendapatan negara hanya 85,6 persen,” kata Marwanto, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Dalam rapat RUU Pertanggungjawaban APBN 2015, Marwanto mengatakan, realisasi penerimaan pajak juga jauh dari target yang ditetapkan Rp1.489,2 triliun. Yang berhasil direalisasikan hanya 83,3 persen atau Rp1.240,4 triliun.

Tidak hanya itu, sambung Marwanto, target Penerimaan Negara Bukan Pajak juga hanya mampu direalisasikan sebesar 95 persen atau sebesar Rp255,6 triliun dari Rp269,1 triliun. Sementara untuk penerimaan hibah terealisasi sebesar Rp11,9 triliun, lebih besar dari target sebesar Rp3,3 triliun.

“Kami berpendapatan kreatifitas untuk mendorong penerimaan negara dan penyerapan anggaran terus menerus akan kita lakukan,” tandasnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/08/22/20/1469914/ekonomi-melambat-realisasi-pendapatan-apbnp-2015-hanya-85-6
Sumber : OKEZONE.COM

 

Emoticons0051

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah ingin melaksanakan pengampunan pajak karena ingin menambah pemasukan negara.

Namun tujuan lainnya ingin menambah Wajib Pajak (WP) dari para pengusaha lokal yang berada di luar negeri.

Mantan Deputi Senior Gubernur Bank IndonesiaAnwar Nasutionmengungkapkan tujuan pemerintah menarik investor lokal kembali ke tanah air sulit dilakukan.

Karena menurut Anwar tidak tenang pengusaha menyimpan uang di Indonesia.

“Indonesia bukan tempat yang nyaman taruh uang taruh kekayaan,” ujar Anwar di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Anwar menyebutkan sejak kerusuhan yang terjadi 13 Mei 1998, iklim investasi di Indonesia sudah tercoreng nama baiknya.

Sehingga banyak aliran dana dari investor asing keluar negeri mencari bank yang lebih aman.

“Alasan sistem hukum dan politik tidak kondusif menyimpan harta. Sebentar-sebentar demo, terjadi gejolak, terjadi revolusi,” kata Anwar.

Anwar berharap pemerintah memperbaiki iklim investasi lebih dulu sebelum menjalankan program pengampunan pajak.

Karena saat ini yang dibutuhkan Indonesia menurut Anwar tenaga ahli yang pindah keluar negeri, yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara.

“Padahal yang lari ini diperlukan untuk pembangunan, orang-orang itu punya keterampilan,” ungkap Anwar.

ezgif.com-resize

Bandung – Guna pengembangan perusahaan, termasuk mempersiapkan tenaga kerja andal untuk menggarap sejumlah proyek strategis, PT Perusahaan Listrik Negara merekrut ribuan pegawai baru, yang disaring melalui proses seleksi yang ketat. Salah satunya dengan menggunakan metode tes berbasis komputer (Computerized Adaptive Testing/CAT).

“Tahun ini adalah rekrutmen terbanyak, yakni 5.558 orang dari jenjang SMA/SMK, D3, S1 hingga S2.. Selain untuk menggantikan posisi karyawan yang pensiun sebanyak 2.000-an orang tiap tahun, juga untuk memenuhi kebutuhan PLN, terutama karena adanya proyek 35.000 MW dan 7.000 MW carry over,” kata Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali, Rabu (27/4).

Menurut Muhammad Ali, saat ini ada 1.466 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes IQ dengan metode CAT yang diselenggrakan di Kampus Politeknik Negeri (Polban) Bandung. Mereka sebelumnya telah lolos seleksi adminstrasi serta tes akademis dan bahasa Inggris, Tes IQ dengan metode CAT ini juga disebut dengan Test Adaptive PLN atau dikenal dengan TAP, dimana hasil tes ini akan menyesuaikan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di PLN.

TAP dengan metode CAT ini akan mengukur secara tepat kemampuan peserta, dimana tingkat kesukaran tes disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan reliable. CAT tidak hanya memindahkan butir soal yang ada dalam buku cetak ke dalam file komputer.

Penyajian soal tes disesuaikan dengan respon yang menunjukkan tingkat kemampuan peserta. Komputer dapat menyimpan informasi tes (bank soal) dan hanya menampilkan item-item sesuai kemampuan peserta. Urutan item pun akan diatur berdasarkan kemampuan masing-masing peserta, sehingga durasi waktu untuk melakukan tes pun akan berbeda-beda. Lamanya waktu tes dimungkinkan untuk diperpendek tanpa menghilangkan ketepatan pengukuran.

Dengan metode ini maka PLN dapat memperoleh hasil tes IQ secara langsung dan menyeluruh, tanpa menghitung hasil tes peserta secara satu per satu. Hal ini menjadi upaya PLN untuk menjaring calon pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

PLN menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan tes IQ menggunakan metode CAT untuk seleksi calon pegawai baru. Pengembangan metode ini dilakukan oleh Assesment Center PLN yang berada di bawah Unit PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) bersama ahli psikometri, baik dari dalam maupun luar negeri. Metode CAT ini diadopsi dari Cambridge University, London dan dikembangkan oleh PLN sejak tahun lalu.
“Hari ini untuk pertama kalinya kami menggunakan TAP sebagai salah satu tahapan seleksi di PLN, walaupun metode ini sudah digunakan sebelumnya untuk lingkungan internal PLN,” katanya.

 

 

Euis Rita Hartati/ERH

Investor Daily

doraemon

JAKARTA okezone – Keputusan pemerintah untuk membelanjakan dana APBN sejak awal 2016 ternyata telah berdampak pada perekonomian. Bahkan pada triwulan I-2016, BI mencatat pertumbuhan belanja jauh lebih tinggi apabila dibandingkan tahun lalu.

“Kalau kuartal I kan sebenarnya cukup tinggi ya kalau di belanja modalnya sekitar 160 persen, belanja barangnya juga 56 persen,” kata Direktur Eksekutif bidang Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung di kantor pusat BI, Jakarta, Selasa (29/4/2016).

Melihat tren tingginya belanja pemerintah ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengandalkan dari belanja dalam negeri. Sehingga, gejolak ekonomi global tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri apabila kesempatan ini berhasil dimanfaatkan.

“Jadi memang domestik demand-lah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita dari fiskal. Yang kedua tentu saja, adanya fiskal mulai bergerak, ini swasta mulai bergerak,” kata Juda.

“Tanda-tanda itu mulai ada, konsumsi, investasi swasta, walaupun memang belum terlalu strong, belum terlalu kuat tapi tanda-tanda perbaikan dari sektor swasta itu sudah ada,” jelasnya.

Sehingga, apabila belanja domestik ini dapat dimanfaatkan, maka bukan hal mustahil ekonomi Indonesia dapat melesat pada kuartal II-2016. Untuk itu, pemerintah perlu menggenjot belanja pada berbagai sektor, salah satunya adalah pada sektor infrastruktur.

“Kalau komitmen pemerintah untuk mengakselerasi khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur, saya masih optimistis di kuartal II ini akan tetap tinggi,” tukasnya.

(mrt)

doraemon

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks kesenjangan distribusi pengeluaran (gini ratio) berada di posisi 0,40 pada September 2015. Angka tesebut turun 0,01 dibandingkan Maret 2015.

(Baca: BPS: Kesenjangan antara Si Kaya dan Si Miskin Menyempit)

Menanggapi data itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim bahwa program pemerintah telah berjalan. Khusunya, program kerja yang terkait dengan “wong cilik”.

“Ya memang sudah dilaporkan beberapa minggu lalu. Itu artinya upaya-upaya kita untuk memperbaiki pendapatan masyarakat ditingkat bawah telah berjalan,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Pemerintah tutur dia tidak akan berhenti untuk terus mengecilkan gini ratio. Bahkan, Wapres juga menuturkan bahwa pemerintah tidaknya hanya menyentuh sisi ekonomi untuk mengecilkan gini ratio tersebut.

“Ya kita bantu ekonomi rakyat kecil, UKM. Lalu membantu kesehatan dan pendidikan. Itulah salah satu cara untuk mengurangi gap nya,” kata Wapres.

Pemerintah tidak menutup mata masih adanya kemiskinan. Oleh karena itulah ucap dia, pemerintah akan terus berusaha untuk mengecilkan gini ratio.

Di sektor perbankan misalnya, Kalla mengatakan bahwa penurunan suku bunga merupakan salah satu contoh program untuk masyarakat kecil. Dengan bunga bank yang turun, Wapres yakin masyakarat kecil akan mampu menjangkau akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

spiral

JAKARTA okezone – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengungkapkan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD ternyata tidak berdampak pada peningkatan nilai ekspor. Padahal, seharusnya para pengusaha dapat memanfaatkan pelemahan nilai tukar Rupiah untuk melakukan peningkatan nilai ekspor.

“Kemarin pada saat Rupiah melemah tidak ada yang memanfaatkan untuk menggenjot nilai ekspor. Ketika Rupiah anjlok, ekspor enggak naik,” kata Suryamin di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Namun, peningkatan nilai ekspor justru terjadi ketika Rupiah telah mulai menguat dalam tiga bulan terakhir. Bahkan, pada Maret 2016 BPS mencatat nilai ekspor mencapai USD11,79 miliar atau sebesar 4,25 persen.

Peningkatan ini, kata Suryamin, diperkirakan karena mulai meningkatnya harga komoditas. Selain itu, negara-negara seperti India dan China juga tengah membutuhkan komoditas asal Indonesia seperti CPO yang berdampak pada kenaikan harga komoditas.

“Dugaan kami memang karena permintaan dari luar meningkat. Jadi ekspor kita turut meningkat,” tukasnya.

(Baca juga: Peningkatan Ekspor Minuman Andil Terbesar Surplus di Maret)

Pada saat yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi Barang danJasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengungkapan, saat ini memang terdapat peningkatan ekspor terhadap India dan China. Sehingga, hal ini berdampak pada bertambahnya nilai ekspor terutama pada sektor non migas.

“Memang harga CPO dan batu bara Maret ini naik ya. Dan India, China permintaannya juga meningkat. Untuk batu bara saya peningkatan ekspor kita pada Februari lalu mencapai 4 juta ton dari 34 juta ton menjadi 38 juta ton,” tukasnya.

Peningkatan nilai ekspor CPO ini memang telah diprediksi akan berdampak pada kenaikan nilai ekspor di tengah penguatan Rupiah. Sebelumnya, Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengungkapan, ekspor CPO sepanjang Maret lalu mengalami kenaikan sebesar 10 persen. Hal inilah yang mendorong nilai ekspor Indonesia tetap tumbuh meskipun nilai tukar Rupiah menguat.

(kmj)

(rhs)

2e615-padi2bkapas SMALL

INILAHCOM, Jakarta – Saat ini, pertumbuhan perkantoran khususnya di Jabodetabek, cukup pesat. Tapi sayang, serapannya tergolong rendah. Menunjukkan bahwa perekonomian masih malas bergerak.

Demikian disampaikan Direktur Riset Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2016). “Dari segi pasokan, perkantoran di Jabodetabek terjadi peningkatan signifikan. Namun, segi penyerapan sangat-sangat kurang,” papar Arief.

Arief juga tak mau memprediksi, sampai kapan masa paceklik produk bisnis perkantoran ini bakal berakhir. Hanya dikatakan bahwa semuanya bergantung pertumbuhan ekonomi. “Kalau pertumbuhan perekonomian cepat, naiknya penjualan perkantoran juga cepat,” kata Arief.

Arief mengenang kembali era

  • krisis 1998. di mana tingkat hunian perkantoran rontok 74,5%.
  • Hal yang sama terjadi saat krisis finansial global beberapa tahun lalu, tingkat hunian menjadi 84,3 persen.

Lalu berapa saat ini? Akibat tingginya pembangunan gedung perkantoran yang tidak diimbangi serapan, berdampak kepada penurunan tingkat hunia. Untuk

  • saat ini, angkanya berada di kisaran 81%.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, tingkat hunian bakal masuk level terjeblok pada 2018 dengan angka 76%. Sebelumnya, konsultan properti, Colliers International menyatakan, pembangunan sarana transportasi massal mass rapid transit (MRT) khususnya di daerah sentra bisnis, seperti di Jalan Sudirman, Jakarta, juga mendorong pembangunan gedung pencakar langit.

“Ke depannya, kita akan lihat gedung-gedung di Sudirman akan lebih besar dan lebih tinggi,” kata Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto.

Menurut Ferry, dengan adanya MRT, maka beban jalan raya, bakal berkurang karena semakin banyak pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan MRT.

Perlambatan ekonomi global berimbas kepada Indonesia, tetapi pembangunan gedung perkantoran berskala besar khususnya di daerah strategis, jalan terus. “Koridor utama Sudirman masih menjadi magnet bagi pengembang dan pengelola untuk mengembangkan properti mereka,” kata Ferry.

Faktor lainnya yang mendukung lebih banyak pembangunan gedung pencakar adalah kebijakan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan rasio Kooefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk beberapa titik di dekat lokasi pembangunan stasiun MRT.

Berdasarkan data Colliers, Sudirman akan terus menjadi kontributor utama tambahan ruang kantor di daerah sentrabisnis (CBD), yaitu diperkirakan bakal terjadi penambahan 2,1 juta meter persegi ruang kantor di kawasan CBD Jakarta dan 42 persen jumlah itu ada di Sudirman. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2288194/jabodetabek-jadi-belantara-perkantoran-tapi-kosong#sthash.CIorsVGn.dpuf

dollar small

Semenjak di-groundbreakingpada Oktober 2013, kini penyelesaian pekerjaan konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta secara keseluruhan telah mencapai sekira 44,45 persen.

Berdasarkan data per 31 Maret 2016 dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (13/4/2016), rincian secara garis besarnya untuk pekerjaan proyek pada struktur layang telah menyelesaikan 28,45 persen dan struktur bawah tanah sebesar 60,61 persen.

Akan tetapi, secara umum, pekerjaan konstruksi yang tengah dilakukan saat ini antara lain pekerjaan konstruksi area depo MRT, pekerjaan pembuatan fondasi kolom jalur dan kolom untuk stasiun layang, pekerjaan pembangunan struktur boks stasiun bawah tanah, serta pekerjaan pembuatan terowongan jalur bawah tanah.

Manajemen PT MRT Jakarta senantiasa memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar pembangunan proyek MRT berlangsung dengan baik dan lancar hingga dapat selesai dengan tepat waktu.

Sekadar informasi, PT MRT Jakarta memulai groundbreaking konstruksi pembangunan proyek MRT Jakarta di Dukuh Atas pada 10 Oktober 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo.

Terlebih lagi, pembangunan MRT Jakarta ini sudah didengungkan sejak 24 tahun yang lalu dan dinanti-nanti oleh masyarakat Jakarta.

http://economy.okezone.com/read/2016/04/13/320/1361791/perkembangan-proyek-mrt-jakarta-fase-i-capai-44-45
Sumber : OKEZONE.COM

new chin year dragon 02

JAKARTA okezone – Bank Indonesia (BI) mengindikasikan kegiatan usaha pada kuartal I 2016 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tercermin dari Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mencatat saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan 3,02 persen pada kuartal IV 2015.

“Peningkatan kegiatan usaha terindikasi pada sebagian besar sektor, terutama sektor jasa-jasa (SBT 2,69 persen) dan sektor pengangkutan & komunikasi (SBT 2,10 persen). Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi dari kinerja keuangan yang membaik,” papar Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistyowati di Gedung BI, Senin (11/4/2016).

Di sisi lain, BI mencatat kondisi likuiditas dan rentabilitas dunia usaha pada kuarta I 2016 meningkat dibandingkan periode sebelumnya dengan SBT masing-masing sebesar 29,70 persen dan 28,99 persen. Dengan kondisi ini, dunia usaha menilai akses terhadap kredit perbankan lebih mudah dibandingkan kuartal sebelumnya dengan SBT 6,77 persen, naik dari dua persen pada periode sebelumnya.

“Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, rata-rata kapasitas produksi terpakai pada triwulan I-2016 berada di level 75,75 persen, meningkat dibandingkan 75,23 persen pada triwulan sebelumnya,” tambahnya.

Dia menuturkan, peningkatan kapasitas produksi terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih yang secara rata-rata sebesar 83,98 persen, naik dari 80,88 persen pada kuartal IV-2015. Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal I 2016 masih berada dalam tekanan kontraksi sebagaimana diindikasikan oleh SBT sebesar minus 0,77 persen, lebih rendah dibandingkan SBT periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar minus 0,34 persen.

Dirinya menjelaskan, kontraksi pada sektor industri pengolahan disebabkan oleh kontraksi pada indeks volume pesanan dan indeks tenaga kerja yang tercatat masing-masing sebesar 45,21 persen dan 46,61 persen.

BI memperkirakan kegiatan usaha pada kuartal II 2016, secara kuartalan diperkirakan mengalami ekspansi. Hal ini terindikasi dari SBT kegiatan usaha pada kuartal II 2016 sebesar 18,29 persen. Ekspansi kegiatan usaha diproyeksi terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan SBT masing-masing sebesar 3,95 persen dan 2,47 persen.

“Ekspansi kegiatan usaha sektor industri pengolahan pada kuartal II 2016 juga terindikasi dari nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) kuartal II 2016 sebesar 51,37 persen. Ekspansi sektor industri pengolahan terutama didorong oleh ekspansi indeks volume produksi dan indeks volume persediaan barang jadi masing-masing sebesar 60,55 persen dan 50,52 persen,” cetusnya.

(rzy)

rose KECIL

Merdeka.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibaranimenyebut Indonesia menerima aliran investasi dari sedikitnya 8 negara tax haven atau surga pajak. Aliran terbesar berasal dari British Virgin Islands

“Tapi sangat kecil nilai investasinya. Nilainya tidak sampai 10 persen dari total investasi asing selama 6 tahun terakhir,” tutur Franky di Kantornya, Jakarta, Senin (11/4).

Dia menguraikan, sepanjang 2010-2015, total investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai USD 146,677 miliar. Sepanjang periode tersebut, aliran investasi berasal dari kumpulan negara tax haven hanya sekitar USD 9 miliar.

“Jadi tidak besar nilai investasinya. Hanya USD 9 miliar selama enam tahun,” katanya

Berikut daftar investasi Negara Tax Haven di Indonesia:

1. Barbados, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 1 juta

2. Belize, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 4 juta

3. Bermuda, total investasi selama 2010-2015 sebesar 0 (nol)

4. British Virgin Islands, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 5,13 miliar

5. Cayman Island, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 226 juta

6. Luxemburg, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 439 juta

7. Mauritius, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 2,5 miliar

8. Seychelles, total investasi selama 2010-2015 sebesar USD 508 juta

dollar small

JAKARTA ID– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi minyak sampai Maret 2016 mencapai 835.234 barel per hari (bph). Realisasi ini mencapai 100,63% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar 830.000 bph.

Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan, produksi minyak nasional terus meningkat sejak awal tahun ini. Pada Maret lalu, rata-rata produksi minyak nasional mencapai 847.291 bph. Sementara produksi minyak harian pada Selasa (5/4) tercatat sebesar 846.338 bph.

“Untuk produksi rata-rata sepanjang 2016 ini yakni 835.234 bph atau mencapai 100,89% dari target dalam WP&B (work plan and budget/rencana kerja dan anggaran) 827.843 bph,” kata dia kepada Investor Daily,Rabu (6/4). Realisasi produksi tiga bulan awal 2016 ini juga melebih target APBN 830.000 bph.

Untuk realisasi produksi gas, lanjut dia, juga jauh lebih baik dari target yang ditetapkan dalam WP&B. Menurut dia, pada Maret lalu, rata-rata produksi gas nasional tercatat sebesar 8.290 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). Kemudian produksi gas harian mencapai 8.412 mmscfd.

“Sementara untuk rata-rata produksi gas sepanjang 2016 ini yakni 8.219 mmscfd atau 105,3% dari target WP&B 7.825 mmscfd,” ujar Elan.

Sehingga, tambah Elan, secara keseluruhan produksi migas pada kuartal 2016 ini cukup bagus. Rata-rata realisasi produksi migas pada kuartal pertama tercatat 2,3 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd). Sementara rata-rata produksi migas pada Maret lalu sudah lebih baik yakni 2,32 juta boped.

“Untuk produksi migas harian lebih baik lagi, yakni mencapai 2,34 juta boepd,” tutur dia. (ID/ayu)

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan lima pelabuhan di kawasan Indonesia Timur sebagai bagian dari perwujudan tol laut.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan bertolak menuju Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dari Kabupaten Pulau Morotai, pada Rabu pagi (6/4/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden dan rombongan akan menaiki pesawat CN-295 TNI AU dari Pangkalan TNI AU Leo Wattimena, Kabupaten Pulau Morotai, menuju Halmahera Utara.

Perjalanan itu, merupakan upaya Presiden untuk mewujudkan tol laut.

Rencananya, Presiden akan meresmikan lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor.

Peresmian kelima pelabuhan itu dipusatkan di Pelabuhan Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.

Pelabuhan adalah salah satu kunci dalam membangun suatu daerah, terlebih lagi bagi daerah yang berada di daerah-daerah terpencil.

Menurut Presiden sebelumnya, tanpa pelabuhan, potensi suatu daerah tidak akan dikenal dan menopang ekonomi masyarakat setempat karena tidak adanya kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang singgah di daerah itu.

Bahkan sebaliknya harga-harga barang di daerah itu dapat menjadi tinggi karena belum adanya konektivitas.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan pentingnya tol laut, yakni membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dengan jadwal yang pasti dari Sabang sampai Merauke.

Usai meresmikan kelima pelabuhan itu,

Presiden akan menyerahkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Beras Sejahtera di Kecamatan Galela.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan kembali ke Pangkalan TNI AU Leo Wattimena Pulau Morotai dengan menggunakan CN-295 TNI AU pada siang hari.

Di Morotai, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan akan berganti pesawat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 untuk menuju Jakarta dan diperkirakan tiba pada pukul 18.00 WIB.

dollar small

Ambon detik-Gempa  yang mengguncang  Kota Ambon, Maluku, akhir Desember tahun lalu sempat membuat posisi Jembatan Merah Putih bergeser. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, jembatan terpanjang di Indonesia Timur itu bergeser 9 centimeter (cm) akibat gempa bumi.

Meski sempat bergeser, Basuki mengatakan, kondisi jembatan masih aman karena pergesaran belum melewati batas toleransi yaitu 30 cm.

“Waktu gempa kemarin geser 9 cm, sementara kalau batas toleransi persisnya 30 cm. Jadi masih aman,” ujar Basuki di lokasi peresmian Jembatan Merah Putih, Ambon, Provinsi Maluku, Senin (4/4/2016)

Basuki menambahkan, Maluku memang masuk dalam zonasi gempa bumi. Namun, situasi itu tak akan mempengaruhi Jembatan Merah Putih karena telah dirancang tahan gempa.

Selain itu, Komite Jembatan dan Terowongan Kementerian PUPR juga sudah menyatakan jembatan ini tetap aman meski terjadi gempa

“Desain jembatan memang untuk  tahan gempa. Ada semacam rel, jadi kalau gempa jembatannya geser sendiri. Selain itu juga sudah diuji, ada kemarin 48 truk muatan penuh berjejer.” terang Basuki.

(hns/ang)

dollar small

INILAHCOM, Jakarta – Untuk melihat pelaksanaan Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), beberapa waktu lalu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengunjung dua kawasan industri di Bekasi, Jawa Barat.

Dua kawasan industri yang dikunjungi adalah Delta Silicon 8 dan Fajar Industrial Estate masing-masing dengan luasan 158 hektar dan 300 hektar.

Franky menyampaikan, tujuan dari kunjungan ini adalah melihat perkembangan kemudahanan layanan investasi konstruksi (KLIK) yang merupakan bagian dari implementasi 17 nota kesepahaman tentang KLIK, yang ditandatangani oleh pimpinan pusat dan daerah, serta instansi terkait.

“Kemudahan layanan investasi langsung konstruksi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan perizinan hingga ke tingkat daerah,” ujar Franky.

Menurut Franky, kemudahan investasi langsung konstruksi juga merupakan bagian dari arahan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan yang saling berkaitan. Di antaranya yakni fokuspemerintah yakni deregulasi nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Saat itu, Presiden juga mengapresiasi positif langkah kerjasama lintas horizontal baik antar Kementerian dan Lembaga maupun lintas vertikal Pusat dengan Daerah dan mengharapkan hal ini konkrit direalisasikan di lapangan,” ungkap Franky.

Franky menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga berharap, agar daerah dapat mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan di daerah yang menjadi kewenangannya. “Yang terakhir adalah pentingnya koordinasi lintas sektor dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan kebijakan di lapangan,” lanjutnya.

KLIK merupakan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dimana investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dar BKPM. Pengurusan izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan 9IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation).

Tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 17.154 hektar. 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektar, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2285424/sambangi-2-kawasan-industri-bos-bkpm-tinjau-klik#sthash.K9bZOJCw.dpuf

rose KECIL

JAKARTA ID – Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% pada 2016 seiring dengan respon positif konsumen dan investor terhadap upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan reformasi struktural.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh ekspansi fiskal yang berpengaruh pada investasi pemerintah di semester satu dan kontribusi konsumsi swasta di semester dua,” kata ekonom ADB Priasto Aji dalam pemaparan di Jakarta, Rabu.

Priasto menjelaskan penyerapan belanja pemerintah khususnya belanja modal yang tinggi sejak awal tahun memberikan sumbangan terhadap peningkatan investasi dan mendorong pembangunan proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

“Kita berkeyakinan proses penyerapan lebih cepat karena proses ’procurement’ telah dilakukan sejak tahun lalu, sehingga semester satu ini mendapatkan dorongan dari investasi pemerintah, apalagi dana desa juga sudah tersalurkan,” ujarnya.

Selain itu, penyerapan belanja ini juga didukung dengan deregulasi yang telah dilakukan pemerintah berupa penerbitan paket kebijakan sejak tahun lalu yang bisa membuka peluang tumbuhnya investasi swasta pada semester dua 2016.

“Upaya untuk meningkatkan iklim investasi akan berdampak pada semester dua. Reformasi kebijakan pemerintah yang sedang berjalan diperkirakan akan memberikan stimulus pada investasi swasta, terutama dalam jangka menengah,” kata Priasto.

Secara keseluruhan, perbaikan struktural dan percepatan belanja pemerintah ini memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi rumah tangga, yang diproyeksikan tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada 2016.

Namun, kinerja ekspor tetap mengalami kelesuan karena negara mitra dagang Indonesia masih dilanda perlemahan ekonomi, sehingga pemerintah harus mulai mempertimbangkan diversifikasi produk maupun negara tujuan ekspor.

Meskipun prospek ekonomi Indonesia dalam 2016 terlihat lebih baik dari tahun sebelumnya, ADB mencatat ada berbagai risiko yang berpotensi bisa mengganggu kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan, apabila reformasi tidak dilakukan secara konsisten.

Risiko tersebut antara lain penundaan pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah dan kemungkinan tidak tercapainya penerimaan pajak, yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan dunia bisnis.

Risiko lainnya adalah kenaikan laju inflasi akibat terbatasnya pasokan bahan makanan serta tantangan eksternal berupa harga komoditas global yang melemah dan kelesuan ekonomi di negara mitra dagang Indonesia. (ant/gor)

dollar small

Bisnis.com, JAKARTA – Target pertumbuhan 7% tidak akan tercapai pada akhir pemerintahan Joko Widodo. Target tersebut baru bisa dicapai pada 2025.

Ekonom senior Soebroto memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal membaik ke level 5,2% hingga 5,3% dari realisasi tahun lalu yang hanya 4,79%. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai level 7% sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi.

Dia menghitung pertumbuhan ekonomi pada 2019 berada di kisaran 6%. “Jadi saya kira-kira 2025 mungkin kita sudah bisa 7%,” katanya dalam diskusi Strategi industrialisasi di Indonesia dalam  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Jakarta pada Kamis (31/3/2016).

Soebroto menuturkan pemerintah perlu memaksimalkan sumber daya di laut untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Selama ini perekonomian Indonesia masih ditopang sumber daya di darat. “Sekitar 70% kekayaan berada di laut dan 30% di darat, tapi yang 70% belum dimanfaatkan.”

Mantan dosen Universitas Indonesia itu mengungkapkan sumber daya kelautan tidak terbatas pada perikanan. Potensi lain seperti wisata dan transportasi harus dikembangkan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memaksimalkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan mayoritas perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Jika UMKM digerakkan secara masif, ungkapnya, pertumbuhan ekonomi 7% bakal tercapai.

Dia mengemukakan pendapatan per kapita Indonesia bakal meningkat dua kali lipat saat pertumbuhan ekonomi bertahan 7% dalam 10 tahun secara terus menerus. Namun jika pertumbuhan ekonomi berada di level 5%, pendapatan per kapita dua kali lipat baru tercapai selama 14 tahun.

Lebih jauh, Subroto menilai pemerintahan Jokowi hanya memikirkan pembangunan jangka pendek 5 tahun. Visi pembangunan jangka panjang belum terpikirkan.

Oleh karena itu, Mantan Menteri Energi dan Pertambangan era Orde Baru ini menyarankan agar Jokowi merumuskan program jangka panjang. “Presiden bisa menugaskan KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) untuk mengemban tugas ini.”

Ketua KEIN Sutrisno Bachir mengemukakan para elit tidak boleh memikirkan siklus politik 5 tahunan saja. Mereka harus memiliki tujuan yang sama untuk membangun Indonesia. “Sekarang melihat kok tidak ada arahnya lagi. Semua hanya memikirkan kelompok sendiri.”

Karena itu, dia menjanjikan KEIN akan merapatkan barisan agar ada tujuan bersama. Salah satunya melalui forum kerja sama dengan beberapa kementerian, serta rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

bird
Bisnis.com, TARAKAN – Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang terintegrasi dengan laut.
Kepala Bandara Internasional Juwata Syamsul Banri mengatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi, Bandara Juwata akan menjadi bandara terunik di Indonesia karena terintegrasi dengan laut.
Pasalnya, moda transportasi sungai dan laut tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat Kaltara.
“Bandara itu punya masyarakat. Masterplan juga dinamis. Jadi secara pribadi bandara akan maju terus. Kemajuan cukup pesat terjadi di Tarakan dan Kaltara ini punya potensi yang besar sehingga harus dipush untuk memenuhi kebutuhan transportasi,” ujarnya, Selasa (22/3/2016).
Dia mengklaim bandara yang terintegrasi dengan laut ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.
Nantinya, di bandara ini akan ada dibangun jalur yang terintegrasi dengan sungai yang ada di sekitar bandara.
Tentunya sungai ini bermuara dengan laut. Pasalnya, kota Tarakan ini dikelilingi laut dan menjadi supporting daerah perbatasan untuk empat wilayah kabupaten yakni Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Malinau.
“Tarakan di Kaltara diklaim sebagai kota jasa sehingga orang mau kemana pun melalui Tarakan dan terintegrasi dengan jalur ekonomi. Banyak orang yang terlambat terbang karena antara pelabuhan berjarak 5 KM dan mereka harus melalui jalan raya sehingga memakan waktu. Konsep integrasi ini juga menjadi solusi pemecahan kemacetan di Tarakan,” kata Syamsul.
Nantinya, akan ada speedboat atau kapal yang dapat digunakan penumpang bandara yang menghubungan antara bandara dengan laut.
“Ada kapal khusus, tidak semua kapal bisa masuk ke sungai yang menghubungkan bandara ini. Ini akan jadi peluang usaha.
Bahkan, bisa nanti harga tiket disatukan dengan tiket pesawat dan kapal bagi mereka yang di daerah kabupaten di luar pulau Tarakan,” ucapnya.
Saat ini, rencana integrasi bandara dengan laut dalam tahap kajian studi untuk pembangunannya.
Rencananya, pada 2017 akan dimulai peletakan batu pertama untuk pembangunan bandara yang terkoneksi dengan laut.
“Tahun depan mulai pembangunannya. Untuk DEDnya (Detail Engineering Design) telah dibuat oleh Pemprov. Ini lagi dalam tahap kajian studinya,” tutur Syamsul.

 

bird

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan komitmen investasi dari Cina pada 2016 mencapai US$ 30 miliar. “Pada 2017, targetnya dua kali lipat yaitu US$ 60 miliar,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.

Menurut dia, rasio investasi Cina yang tidak lebih dari 10 persen membuatnya memasang target komitmen investasi yang tinggi guna mendongkrak investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. “Sambil dibenahi perusahaannya yang akan masuk ke Indonesia,” katanya.

Berdasarkan catatan BKPM, total komitmen investasi dari China yang diraih Indonesia sepanjang 2015 mencapai US$ 22,6 miliar  atau naik dari tahun sebelumnya sebesar US$15,7 miliar. Adapun nilai komitmen investasi dari Cina sepanjang Januari-Februari 2016 mencapai US$ 3,2 miliar.

Franky menuturkan, berdasarkan data Financial Times, per Februari 2016, investasi Cina keluar negeri sepanjang 2010-2015 mencapai US$ 219,9 miliar. Sekitar US$ 23,2 miliar  investasi Cina itu masuk ke Indonesia (11%). “Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi Cina,  di bawah Amerika Serikat, kemudian disusul Rusia dan India,” katanya.

Ia menambahkan, menjadikan Cina sebagai salah satu negara prioritas investasi merupakan hasil pemetaan data yang dilakukan BKPM lantaran negara tersebut merupakan penyumbang investasi terbesar ke lima di dunia.  Di atas Cina, terdapat Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris yang juga masuk daftar negara prioritas investasi oleh BKPM.

ANTARA

valentineEVERYsmall

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia akhirnya memiliki Undang-undang (UU) Anti Krisis Keuangan dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

RUU PPKSP disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III tahun 2015-2016, pada Kamis (17/3/2016).

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, setelah disahkannya RUU PPKSK, perlu didorong upaya pencegahan krisis melalui penguatan fungsi pengawasan perbankan, khususnya untuk bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik.

“Untuk pertama kalinya, penetapan daftar bank sistemik dilakukan paling lambat tiga bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini,” kata dia.

Artinya, penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan, lanjut Bambang.

Penanganan terhadap permasalahan bank mengedepankan konsepbail-in, yaitu penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank itu sendiri.

Antara lain berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri perbankan.

Selanjutnya, apabila bank mengalami permasalahan solvabilitas, RUU ini memperkenalkan dua metode baru untuk penanganan yang lebih efektif.

Metode tersebut yakni, pengalihan sebagian atau seluruh asset dan/atau kewajiban bank kepada bank lain sebagai bank penerima (purchase and assumption), atau pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara (bridge bank).

Perkuat OJK

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan bahwa ada kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak tercantum dalam UU Anti Krisis Keuangan. Tapi, kesepakatan tersebut bisa digunakan sebagai landasan untuk memutuskan penyelamatan sebuah bank.

“Yang tidak muncul di UU itu juga ada, yang sudah kita sepakati bersama-sama OJK,” kata Darmin, Kamis malam, di kantornya.

Darmin mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya pemerintah telah memperkuat fungsi pengawasan OJK.

Dengan fungsi pengawasan yang lebih kuat, pengawas bisa dengan cepat mendeteksi bank bermasalah. OJK juga bisa  memerintahkan supaya pemilik bank segera membereskan masalah tersebut.

“Jadi, jangan tunggu sampai masalahnya berat, baru dipikirkan jalan keluarnya,” kata Darmin.

RUU PPKSK sebelumnya disebut RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini terdiri dari delapan bab dan 55 pasal.

Ruang lingkup RUU mencakup  tiga hal. Yakni, pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sitem keuangan, dan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Aprillia Ika

 rose KECIL

JAKARTA kontan. Risiko investasi Tanah Air diterawang akan membaik hingga pengujung tahun 2016. Risiko berinvestasi di dalam negeri setidaknya tercermin pada angka Credit Default Swap (CDS) Indonesia.

Mengacu Bloomberg per Jumat (18/3), CDS Indonesia bertenor lima tahun sebesar 185,11, level terendah sejak Agustus 2015. Pencapaian tersebut juga membaik 19,48% (ytd) dari posisi akhir tahun 2015 yang tercatat 229,92.

Semakin rendah angka CDS berarti risiko berinvestasi di area tersebut semakin minim. Sebaliknya, semakin besar angka CDS menandakan risiko berinvestasi di suatu kawasan kian tinggi.

Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra memproyeksikan, risiko investasi dalam negeri bakal membaik di waktu mendatang. Asal pergerakan rupiah tetap stabil. Data neraca perdagangan Indonesia juga diharapkan membaik.

Adapun per Februari 2016, neraca perdagangan Tanah Air surplus US$ 1,1 miliar. Pemerintah diharapkan juga senantiasa mengeksekusi berbagai program dan kebijakan yang telah direncanakan, semisal pembangunan infrastruktur guna menggairahkan ekonomi.

Made memprediksi, masih ada peluang bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya yang saat ini di level 6,75%. Asal inflasi dalam negeri terjaga.

“Melemahnya dollar AS akibat keputusan The Fed mengerek harga komoditas, termasuk minyak. Kondisi ini harus dicermati karena bisa berdampak pada inflasi,” jelasnya. Pemerintah mematok target inflasi tahun 2016 di level 3% – 5%.

valentineEVERYsmall

sindonews: PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia diprediksi pada kisaran 4,9% hingga 5,4% pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan tersebut dirilis oleh tiga lembaga yang berbeda yakni Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund /IMF), Bank Dunia (World Bank), dan Bank Indonesia (BI).

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,9% pada 2016. Perkiraan itu lebih tinggi 0,2% dari pencapaian tahun lalu, namun lebih rendah 0,1% dibandingkan pada 2014 yang mencapai sekitar 5%.

Sedangkan Bank Dunia melakukan koreksi atas prediksi pertumbuhan yang sudah diumumkan akhir tahun lalu. Bank Dunia memberi angka sekitar 5,1% atau direvisi turun 0,2% dari proyeksi sebelumnya. Sementara proyeksi BI telah dikoreksi naik dari 5,3% menjadi 5,4%.

Proyeksi itu telah memberi angin segar terhadap dunia usaha. Walau prediksi tiga lembaga yang sangat kredibel tersebut menunjukkan peningkatan dibanding pertumbuhan ekonomi tahun lalu, ketiganya sepakat mengingatkan pemerintah agar tetap melangkah superhati-hati karena pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya mengembuskan angin segar sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi perekonomian dua negara besar yang mengendalikan perekonomian global yakni China dan Amerika Serikat (AS) masih lesu. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu sedang berjuang bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang terus merosot belakangan ini.

Sedangkan perekonomian AS masih berfluktuatif dan membuat bank sentral negara tersebut terlihat gamang dalam pengambilan kebijakan. Setidaknya tercermin dari rencana kenaikan suku bunga The Fed yang masih tarik ulur dan berdampak langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setelah perekonomian Indonesia mengalami perlambatan selama beberapa tahun, sebagaimana publikasi terbaru IMF bahwa pertumbuhan ekonomi akan terakselerasi tahun ini. Hal itu dipicu oleh belanja investasi pemerintah yang semakin lancar dan lahirnya sentimen positif berkaitan dengan reformasi birokrasi yang terkait dengan penyederhanaan dan pemangkasan waktu untuk memperoleh izin usaha.

Sementara itu, BI menyatakan rentang pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2% hingga 5,6%, namun bank sentral mengambil angka moderat pada level 5,4%. Proyeksi BI sejalan dengan analisis IMF terkait belanja investasi.

Gubernur BI Agus Martowardojo meyakini belanja investasi pemerintah dan swasta tahun ini akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, pihak bank sentral mewanti-wanti pemerintah untuk memperhatikan kinerja ekspor dan impor yang masih terjadi kontraksi.

Yang menarik dicermati adalah koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia. Meski prediksinya masih di atas 5%, itu mengundang kekhawatiran sebab dalam publikasi Bank Dunia diselipkan beberapa catatan bahwa faktor yang bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi selain datang dari luar juga pengaruh dari domestik yang masih banyak misalnya persoalan harga pangan.

Bank Dunia mencontohkan harga komoditas dan permintaan impor dunia masih rendah. Akibat itu, pendapatan ekspor tidak maksimal untuk membesarkan isi pundi-pundi keuangan negara. Di sisi lain, pihak Bank Dunia mengakui pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan jangka pendek, namun pengaruhnya belum besar dalam mengimbangi penurunan pendapatan dari perdagangan komoditas yang harganya sedang anjlok.

Lebih spesifik lagi, dalam laporan yang bertajuk Indonesia Economic Quarterly Edisi Maret 2016, World Bank menyoroti persoalan logistik di Indonesia yang masih mahal. Biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemanfaatan aset-aset logistik. Bank Dunia menyarankan pemerintah mereformasi sektor logistik terkait pengembangan daerah terpencil sekaligus bertujuan mendiversifikasi ekonomi. Selain itu, Bank Dunia juga mengingatkan bahwa persoalan kesenjangan dan ketimpangan di Indonesia makin melebar sehingga perlu penanganan secepatnya.

Masalah kesenjangan dan ketimpangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terganggu. Jadi, pemerintah tetap harus hati-hati meniti tahun ini meski tiga lembaga tepercaya memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam level positif dibandingkan tahun sebelumnya.

(kri)

long jump icon

Jakarta -Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2015 mencapai 5,06%, sementara di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,79%, atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02%.

Menurut Ekonom Faisal Basri, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus terus dijaga tetap stabil, jangan sampai setelah naik tinggi kemudian turun lagi.

“Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan, ini tahunan. Tapi kalau kita lihat quarterly itu sudah mencapai titik rendahnya triwulan ke-2. Triwulan terkahir sudah naik agak-agak banyak. Dan semoga akan naik terus. Ini yang harus dijaga momentumnya. Jangan seperti Amerika sudah naik, terus turun lagi,” jelas dia dalam Acara Market & Economic Outlook 2016 “Strategi Investasi di Tahun Monyet”, di Graha Niaga, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Faisal menyebutkan, pulau paling baik pertumbuhannya adalah pertama Bali dan Nusa Tenggara, pertumbuhannya mencapai 10% lebih, kedua Sulawesi 8%, ketiga Papua, dan Maluku. Paling jelek Kalimantan hanya 1,3%, kedua Sumatera, sementara Jawa stabil dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Mudah-mudahan kalau lebih diperhatikan, ini Kawasan Timur akan menjadi sumber pertumbuhan yang luar biasa untuk Indonesia,” katanya.

Mengapa Sumatera dan Kalimantan anjlok?

“Karena harga komoditi turun terus dan belum menunjukkan titik terendahnya. Jadi, belum ada turningpointnya kita lihat. Minus semua untuk oil dan lain-lain. Dan tahun ini diperkirakan akan terus tertekan. Jadino hope lah. Sumber pertumbuhan masih mengandalkan ekspor,” katanya.

Ekonomi Indonesia ini, kata Faisal, ditopang oleh sektor jasa keuangan. Namun, jangan melulu mengandalkan sektor jasa, sektor lain juga perlu digenjot.

Unfortunatelly sektor jasanya naik kencang sekali. Tapi sektor barangnya jangan membele. Sehingga dikhawatirkan seluruh rakyat Indonesia 100% hidup dari sektor jasa,” tandasnya.

(drk/hns)

long jump icon

Darmin: Kita Sudah Berhasil Balik Arah dari Perlambatan Ekonomi

Maikel Jefriando – detikfinance
Rabu, 02/03/2016 16:11 WIB

Jakarta -Pemerintah mengakui perlambatan ekonomi dunia masih terus berlanjut hingga sekarang. Untungnya bagi Indonesia, pada akhir 2015 lalu berhasil membalikkan arah perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, Indonesia sebenarnya berada di posisi yang cukup tertekan, seiring dengan perlambatan ekonomi global. Negara-negara yang merupakan mitra dagang utama seperti China justru terlihat semakin memburuk.

“Karena mitra dagang utama kita, China justru sedang alami perlambatan yang agak khusus,” ungkap Darmin, dalam seminar di acara Ikatan Sarjana Ekonomi Jakarta (ISEI) di Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/3/2016)

Dia menjelaskan pada dua kuartal awal di 2015, ekonomi Indonesia masih melambat, dengan realisasi masing-masing 4,71% dan 4,67%. Kemudian sejumlah paket kebijakan ekonomi diluncurkan, dan pada kuartal III-2015 mulai naik sedikit menjadi 4,73%, dan kuartal IV-2015 menjadi 5,04%.

“Kami sudah membalikkan arah yang tadinya terus melambat, kuartal III membaik dan kuartal IV juga,” jelas Darmin.

Darmin menggambarkan, Amerika Serikat (AS) memang punya jurus jitu saat didera krisis finansial beberapa tahun lalu dengan menerapkan tingkat bunga yang mendekati 0%. Uni Eropa dan Jepang mencoba menerapkan hal yang sama, tapi dampaknya masih belum seperti yang diharapkan.

“Dia keluar dari krisis, malah pindah ke negara lain, ke negara-negara emerging. Maka bagaimana pun juga kami harus berupaya supaya jangan ketularan ke kami. Itu dasar ideologi pemerintah sekarang,” pungkasnya.

(mkl/wdl)

long jump icon

Liputan6.com, Jakarta – PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA telah mengirimkan produk lokomotif untuk pertama kalinya. Lokomotif tersebut merupakan lokomotif pesanan dari Kementerian Perhubungan.

General Manager Perencanaan dan Afffair INKA, I Ketut Astika menjelaskan, produk lokomotif pertama INKA ini telah dikirimkan dan siap untuk beroperasi di jalur kereta Sumatera.

“Sekarang posisinya masih dalam perjalanan ke Sumatera Utara. Kami kirim lewat pelabuhan di Surabaya,” kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (29/2/2016).

Jumlah lokomotif yang dikirim untuk beroperasi di wilayah Sumatera Utara ini ada dua unit. Keduanya merupakan pesanan dari Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.  Dalam perjanjian awal, Kementerian Perhubungan memesan lima unit lokomotif pada 2009 lalu.

Ketut bercerita, INKA telah mampu memproduksi lokomotif sejak 2013 lalu. Lokomotif milik INKA tersebut diberi nama CC300. Lokomotif tersebut terus dikembangkan setelah melalui proses ujicoba sebelum dioperasikan secara penuh.

Setelah semua proses ujicoba dan penyempurnaan dilakukan, INKA kemudian menyerahkan pesanan lokomotif tersebut kepada Kementerian Perhubungan. “Ini pertama kalinya beroperasi,” tegas Ketut.

Ada beberapa fitur canggih yang disematkan kepada CC300 ini. Beberapa diantaranya telah mengadopsi teknologi anti banjir. Teknologi ini juga menjadi teknologi pertama yang diterapkan di lokomotif.

Lokomotif ini sudah dilengkapi genset di dalamnya, sehingga tidak perlu lagi menarik 1 gerbong khusus untuk genset seperti yang biasa dilakukan pada di kereta penumpang diesel umumnya. Diesel ini nantinya berfungsi untuk membangkitkan fasilitas elektronik di dalam kereta seperti fasilitas penerangan (lampu) dan penyejuk udara (AC).

Harga dari satu lokomotif ini berkisar antara Rp 30 miliar hingga RP 40 miliar. (Yas/Gdn)

long jump iconTANJUNG PINANG, KOMPAS.com – Dalam beberapa tahun belakangan, semakin banyak wisatawan asal China yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Bahkan, setiap tahunnya sebanyak 75 juta orang wisatawan China melancong ke luar negeri.

Akan tetapi, dari jumlah yang amat besar tersebut, hanya sekitar 700.000 hingga 800.000 orang yang datang ke Indonesia. Artinya, kurang dari 1 persen dari jumlah tersebut yang melancong ke Tanah Air.

Banyaknya turis asal China menjadi peluang bagi maskapai penerbangan. “Market China adalah pasar masa depan untuk maskapai penerbangan Indonesia. Semuanya harus kompak membuat Indonesia menjadi tujuan wisata untuk pasar China,” ujar Commercial Director Sriwijaya Air Toto Nursatyo di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Jumat (26/2/2016).

Toto memaparkan, ada kebijakan yang diberlakukan di China di mana setiap penduduk dengan besaran pendapatan dan pajak tertentu diwajibkan bepergian ke luar negeri. Namun, mereka hanya boleh bepergian ke satu negara setiap tahun.

“Kenapa begitu, karena masalah moneter. Mereka mendorong orang China ke luar negeri untuk melihat globalisasi. Likuiditas mereka terlalu banyak, ketimbang bayar besar ke bunga bank, mereka membuat kebijakan ini agar uangnya dibelanjakan di luar negeri. Kebijakan ini membuat gerakan ke luar negeri memang didorong pemerintah,” terang Toto.

Toto menuturkan, potensi seperti ini dapat ditangkap oleh Indonesia untuk menarik wisatawan datang. Pasalnya, gelombang perjalanan para wisatawan dalam jumlah besar ini berlangsung setiap tahun dan secara terus-menerus.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

long jump iconJakarta detik -Investasi dari China terus tumbuh melampaui rata-rata realisasi selama 5 tahun terakhir. Dalam kurun 2010-2014, investasi yang dicatatkan dari China mencapai US$ 495 juta.

Angka ini meningkat 26% menjadi US$ 628 juta pada tahun 2015. Peningkatan realisasi investasi China ini merupakan salah satu indikator penetrasi investasi yang dilakukan oleh investor negeri tirai bambu ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menyampaikan bahwa pihaknya memonitor aktivitas investor China secara intensif karena terjadi peningkatan realisasi investasi yang cukup signifikan.

“Periode 2010-2014, nilai investasi yang masuk dari Tiongkok mencapai US$ 1,5 miliar. Angka ini bila dirata-rata hanya US$ 495 juta, bila dibandingkan dengan periode 2015, angkanya meningkat 26% menjadi US$ 628 juta,” ujarnya sesuai memberikan sambutan dalam acara Investor Forum China dan Hong Kong, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurut Franky, investor China dikenal agresif dalam memperoleh informasi mengenai peluang-peluang investasi di Indonesia. Dari laporan yang disampaikan oleh Marketing Officer BKPM ke Kepala BKPM, tercatat Tiongkok termasuk negara prioritas dengan interaksi investor yang cukup tinggi.

“Dari sisi komitmen investasi, komitmen investasi selama 2010-2014 mencapai US$ 11 miliar, sedangkan untuk tahun 2015 saja mencapai US$ 22 miliar,” ungkapnya.

Kepala BKPM memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan beberapa kemudahan layanan investasi di antaranya kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), layanan izin investasi 3 jam, percepatan fasilitas jalur hijau serta insentif terkait lainnya.

“Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan masuknya investasi yang berkualitas dari negara-negara prioritas investasi seperti China. Diharapkan ini akan berkontribusi positif pada pencapaian target tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun,” imbuhnya.

Sementara terkait komitmen investasi, China termasuk negara teratas yang mencatatkan nilai rencana investasi di Indonesia. BKPM mencatat sepanjang tahun 2015, pengajuan izin prinsip dari China yang masuk ke BKPM mencapai angka Rp 277 triliun.

Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di atas Singapura sebesar Rp 203 triliun dan Jepang sebesar Rp 100 triliun. China merupakan salah satu negara prioritas BKPM pada tahun 2015 bersama Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Timur Tengah, Malaysia, dan Inggris.

Terbesar Manfaatkan Layanan Investasi 3 Jam

Selain pertumbuhan realisasi investasi, langkah pemerintah untuk menawarkan kemudahan layanan izin investasi 3 jam direspons positif oleh investor China. Hingga 18 Februari 2016, tercatat ada 5 perusahaan asal China telah memanfaatkan layanan investasi tersebut. Dari jumlah tersebut, tercatat nilai investasi yang berhasil difasilitasi mencapai US$ 2,34 miliar (setara dengan Rp 32,5 triliun dengan kurs Rp 13.900).

Franky menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengkomunikasikan keberadaan layanan izin investasi 3 jam kepada investor, termasuk dari China sebagai salah satu negara yang menjadi prioritas pemasaran investasi.

“Sekarang ada peningkatan yang cukup positif, kalau layanan ini sebelumnya seminggu melayani kita, kami bulan lalu ada yang sehari melayani 3 investor termasuk Tiongkok. Jadi trennya positif,” lanjutnya.

Franky menambahkan bahwa dari nilai investasi sebesar Rp 32,5 triliun tersebut setara dengan 60% dari total 20 perusahaan yang mengurus investasi melalui layanan izin investasi 3 jam yang total investasinya mencapai Rp 54 triliun.

Dia melanjutkan bahwa, selain perusahaan-perusahaan investor China, terdapat 13 perusahaan supplierkomponen perusahaan otomotif China yang sudah antre untuk mengajukan izin 3 jam. 13 perusahaan tersebut merupakan bagian dari 15 perusahaan komponen, supplier bagi investor otomotif asal China, yang saat ini sedang proses konstruksi di Indonesia.

“2 perusahaan lainnya berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Ini sedang menjadi salah satu proyek yang akan dikawal oleh tim marketing officer China BKPM,” sebutnya.

Kemudahan layanan izin investasi 3 jam diharapkan dapat meningkatkan capaian target investasi tahun 2016 mencapai Rp 594,8 triliun naik dari realisasi investasi tahun sebelumnya sebesar Rp 545,4 triliun.

(hns/feb)

long jump icon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah siap memangkas anggaran kementerian sebesar sekitar 10 persen. Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).

Jusuf Kalla menyebut bahwa dengan perkembangan perekonomian Indonesia dan ekonomi global saat ini, mata anggaran yang akan dicantumkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan, juga harus menyesuaikan.

“Tentu harus ada anggaran perubahannya sesuai dengan kondisi kita,” ujarnya.

Ia belum bisa menentukan anggaran apa saja yang akan disesuaikan. Namun untuk program-program unggulan pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla seperti pembangunan infrastruktur, ia harapkan tidak akan diganggu anggarannya.

“Kita harapkan tidak, itu anggaran rutin saja dievaluasi, kalau infrastrukturnya tidak boleh turun,” jelasnya.

Data di Kementerian Keuangan sampai 5 Februari 2016 saja,defisit anggaran Pemerintah mencapai Rp 70 triliun. Jumlah ini setara dengan 0,55 persen dari target defisit dalam APBN 2016 sebesar Rp 271,2 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, total pendapatan negara per 5 Februari lalu mencapai Rp 94,4 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun atau baru 5,1 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp 1.548,7 triliun.

Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru Rp 16,1 triliun atau 5,9 persen dari target 2016 yang sebesar Rp 273,8 triliun.  Tragisnya, penerimaan dari hibah sampai saat ini belum ada pemasukan.

Merdeka.com – Pemerintah mendorong pengembangan wisata paus di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab, perairan di provinsi itu memiliki sedikitnya sepuluh jenis mamalia laut tersebut.

“Kalau dilihat untaian pulau di NTT, keunggulannya itu di paus. Setahu saya ada 10 jenis paus di provinsi ini. Saya minta tolong ini bisa dikembangkan,” kata Deputi IV Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin di Kupang, seperti dikutip Antara, Jumat (26/2).

Safri menuturkan keberadaan beraneka jenis paus tersebut bisa menjadi tontonan menarik bagi wisatawan. Terlebih, pariwisata sejenis itu belum banyak diketahui masyarakat luas.

“Saya minta tolong dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau kapan dan lokasi pemijahan paus agar bisa jadi tontonan menarik,” ujarnya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan pihaknya tengah mematangkan wacana wisata paus tersebut. Sejak tahun lalu, NTT telah bekerja sama dengan peneliti Australia untuk mempromosikan budaya berburu paus di Desa Lamalera, Kabupaten Lembata, NTT.

“Yang kami tahu, orang Lembata yang Katholik itu setiap tahun membunuh ikan paus. Makanya ini jadi pekerjaan rumah dinas perikanan untuk memantau kapan pemijahan ikan paus,” katanya.

Frans mengaku membutuhkan promosi untuk mengangkat pariwisata unik tersebut. Salah satu idenya menggelar seminar internasional tentang penangkapan paus pada Mei-Oktober.

“Kami ingin undang orang-orang yang pro dan kontra soal penangkapan ikan paus. Biar berdebat mereka, jadilah promosi besar angkat wisatanya. Waktu seminarnya digelar saat musim penangkapan. Jadi ramai.”

[yud]

JAKARTA kontan. Pemerintah benar-benar menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Salah satunya, dengan mendorong realisasi belanja modal di awal tahun.

Hal itu nampaknya bukan isapan jempol. Sebab, hingga akhir Januari saja realisasi belanja modal telah naik lebih dari 10 kali lipat dibandingkat periode yang sama tahun 2015.

DIrektorat Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono mengatakan realisasi belanja modal telah lebih dari Rp 1 triliun hingga akhir Januari. “Padahal, Januari 2015 hanya Rp 100 miliar,” katanya, Jumat (5/2) di Jakarta.

Namun berapa pastinya nilai belanja modal Marwanto enggan menyebutkan. yang jelas, alokasi belanja modal yang sudah dilakukan, digunakan untuk membayar uang muka atas proyek-proyek yang kontraknya selesai ditandatangani.

Ia juga bilang, realisasi total belanja pemerintah sudah mencapai Rp 160 triliun. Kebanyakan dari belanja itu dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri sipil.

Jumlah pembayaran gaji pegawai memang besar karena pemerintah telah membayar dua kali untuk Januari yang dicairkan pada awal Januari dan pada akhir Januari untuk membayar gaji bulan Februari.

 

JAKARTA kontan. Pemerintah menyerap dana senilai Rp 15 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (2/2). Jumlah dana yang diserap melebihi target indikatif, lantaran permintaan yield cukup rendah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat, total permintaan yang masuk mencapai Rp 34,63 triliun. Sementara, pemerintah mematok target indikatif Rp 12 triliun dan target maksimal Rp 18 triliun.

Penyerapan terbesar dari seri FR0073 mencapai Rp 5,75 triliun. Seri yang jatuh tempo 15 Mei 2031 mematok yield rata-rata tertimbang 8,41%. Diikuti, seri FR0056 dengan jumlah yang diserap Rp 3,3 triliun dan yield rata-rata tertimbang 8,07%.

Lalu, FR0053 yang dimenangkan sebanyak Rp 2,95 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 7,97%. Adapun, seri bertenor pendek, SPN12170203 menyerap dana senilai Rp 2 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,81%.

Lalu, seri SPN03160503 menyerap dana Rp 1 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 5,58%.

Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra menyebut, ada tiga faktor yang mendorong tingginya permintaan. Pertama, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade).

Kedua, penurunan suku bunga Bank of Japan (BoJ) di level negatif memberi angin segar bagi Indonesia. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan institusi seperti dana pensiun dan asuransi harus menempatkan dana minimal 10%-30% pada SUN.

Menurut Made, yield yang diminta investor cukup kompetitif, terlihat pada FR0053 dan FR0073. Makanya pemerintah memenangkan lelang di atas target indikatif. “Investor agresif ingin menggenggam SBN, sehingga tawaran yield cukup rendah,” ujarnya.

JAKARTA kontan. Jumlah dana mengendap (idle) per akhir 2015 menurun drastis. Data Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, hingga 31 Desember lalu, posisi dana yang mengendap yang tercermin dari besarnya simpanan pemerintah daerah di perbankan daerah sebesar Rp 99,68 triliun.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, posisi tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2014 yang sebesar Rp 113,08 triliun. Dana tidur tersebut juga lebih rendah ketimbang posisi November yang masih sebesar Rp 247,34 triliun.

Menurut Boediarso, penurunan tersebut terjadi lantaran adanya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang lebih banyak di Desember 2015 sehingga pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana simpanannya di perbankan.

Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 tidak seluruhnya, hanya 93,8% dari target sebesar Rp 664,6 triliun.

“Dengan lebih rendahnya realisasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut, maka mau tidak mau pemerintah daerah menggunakan dananya yang tersimpan di perbankan,” kaya Boediarso, Senin (25/1).

Sejak awal pemerintah selalu menggaungkan untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Namun menurut survei Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) 2016, iklim investasi di Indonesia masih dalam peringkat ke 109.

Padahal pemerintah sudah melakukan berbagau upaya untuk meningkatkan iklim investasi dengan mengeluarkan sederet kebijakan di bidang ekonomi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengungkapkan, Presiden Joko Widodo merasa tidak puas dan ingin meningkatkan peringkat iklim investasi tersebut.

“Kemarin pas rapat, Presiden ingin bagaiamana meningkatkan iklim investasi Indonesia, kalau sekarang peringkat 109 turun targetnya jadi ke 40. Karena kita jauh sekali dari negara tetangga, Malaysia saja ke 30, jauh sekali,” katanya di Nusa Dua, Bali, Jumat (22/1/2016).

Muliaman, mengatakan pemerintah saat ini sudah kembali melakukan indentisfikasi apa-apa saja yang menjadi penghambat iklim investasi. Penghambat tersebut nantinya akan di pangkas dengan mengeluarkan kebijakan.

“Sudah di indentisfikasi, banyak sekali perijinan yang musti di pangkas, minta SIUP dan sebagainya susah. Semuanya harus di permudah. Kalau semua ini jalan iklim investasi bisa meningkat,” imbuhnya

Seperti diketahu, meskipun dalam survei Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) 2016 yang dirilis World Bank Group menilai iklim investasi sudah mulai membaik. Posisi Indonesia naik 11 posisi dari sebelumnya peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei.

http://economy.okezone.com/read/2016/01/22/320/1294391/presiden-targetkan-peringkat-iklim-investasi-indonesia-naik-dari-109-ke-40
Sumber : OKEZONE.COM

WE Online, Cikalong Wetan, Jawa Barat – Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memberikan efek berantai pengembangan kawasan dan juga transportasi publik.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangunan proyek tersebut di kawasan perkebunan Walini Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016) mengatakan keberadaan kereta cepat akan mendorong kawasan di sekitarnya berkembang secara ekonomi.

“Saat kereta cepat ini selesai, LRT di Bandung juga selesai, yang diminta bukan hanya Bandung tapi Bandung Raya, saya jawab dan putuskan langsung, akan kita selesaikan,” kata Presiden.

 

Sementara itu Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan dalam laporannya mengatakan proyek yang ditargetkan selesai pada 2018 ini mayoritas menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja asal Tiongkok hanya terbatas pada tenaga ahli. Selain itu saat pengoperasian kereta cepat, akan ada 28.000 tenaga kerja yang terserap.

Kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp70 triliun dibiayai 75 persen dari pinjaman infrastruktur Tiongkok dan 25 persen pembiayaan dalam negeri.

Presiden Joko Widodo mengatakan APBN tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur model ini.

Menurut Kepala Negara, APBN digunakan bagi pembangunan infrastruktur di luar Jawa sehingga pembangunannya merata.

“Dengan model pembiayaan mandiri BUMN tiongkok dan Indonesia, maka pemerintah bisa konsentrasi gunakan dana APBN untuk bangun infrastruktur di Sumatera, Papua dan lainnya,” kata Presiden.

Pembangunan kereta cepat ini diyakini Presiden akan juga memicu inisiatif di daerah lainnya untuk pengembangan infrastruktur transportasi publik.

Dalam pencanganan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dari pemerintah Tiongkok hadir pejabat di bawah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Wang Yong dan Duta Besar Tiongkok Xie Fang serta perwakilan perusahaan kereta cepat Tiongkok. (Ant)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

JAKARTA – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai penurunan harga minyak yang terjadi saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan industrialisasi.

“Tadi kita diskusi yang menekankan keyakinan kita bahwa ini momentum industrialisasi untuk Indonesia,” kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir.

Ia menyebutkan Indonesia tidak boleh lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah tapi barang-barang yang diekspor harus sudah memiliki nilai tambah.

“Dengan turunnya harga minyak maka cost akan berkurang, cuma memang masih ada kendala masih tingginya bunga kredit padahal inflasi sudah rendah,” katanya.

Ia menyebutkan Presiden Jokowi menginginkan suku bunga dapat turun lebih cepat tahun 2016 ini supaya produk Indonesia bisa lebih kompetitif dibanding negara-negara lainnya khususnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Masukan-masukan yang kita berikan memang karena kebanyakan anggota KEIN para profesional dan interpreneur, adalah rekomendasi yang bisa dieksekusi, bisa dijalankan Presiden, bukan yang mengawang-awang,” katanya.

Soetrisno optimistis Indonesia akan menjadi negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Sekarang momentumnya, era pemerintahan sekarang pertumbuhan industri harus lebih tinggi,” katanya.

Mengenai perbedaan KEIN dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN), Soetrisno mengatakan KEN menangani masalah makro sementara KEIN menangani masalah industri.

“Kami mengarahkan agar negara kita menjadi negara industri maju seperti mungkin Jepan, Korea, Taiwan, kita akan menuju ke sana,” katanya.
http://economy.okezone.com/read/2016/01/21/320/1293526/kein-penurunan-harga-minyak-momentum-lakukan-industrialisasi

Â
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA ID – Lembaga pemeringkat global, Standard & Poor’s (S&P) menyematkan outlook negatif atau CreditWatch kepada delapan perusahaan Indonesia. Artinya, tahun ini masih akan menjadi tahun yang berat bagi sektor korporasi Tanah Air.

S&P mengumumkan, outlook negatif tersebut adalah yang tertinggi sejak 2009, yang menunjukkan downtrend selama 6 bulan terakhir. Dengan demikian, ada penurunan peringkat pada tahun ini.

“Penyebab utama downgrade tersebut adalah lebih kepada faktor struktural, termasuk tingginya investasi dan utang seiring melemahnya kondisi operasional. Tetapi, meningkatnya rating negatif memang terkait oleh likuiditas perseroan,” jelas analis kredit S&P Xavier Jean melalui keterangan resmi yang dirilis Selasa (19/1).

Menurutnya, pelemahan memang merata di semua sektor. Delapan perusahaan dengan outlook negatif, terdiri atas sektor komoditas, ritel, manufaktur, media dan real estate. Kemungkinan gagal bayar PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) terhadap utang obligasinya menunjukkan efek buruk dari lingkungan operasi yang kuat, depresiasi kurs dan peningkatan utang terhadap kualitas kredit.

Bahkan sektor real estate, yang sebelumnya bagus sampai semester I-2015, masih akan mengalami marketing salesyang stagnan, seiring pengembang yang cenderung menunggu visibilitas kondisi harga sebelum meluncurkan produk baru.

S&P memprediksi, pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) di level 4,9% tahun ini, lebih tinggi dari proyeksi tahun lalu yang sebesar 4,8%. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk hal ini, di antaranya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan peningkatan belanja di infrastruktur.

“Meskipun GDP meningkat di tengah tahun ini, kami percaya butuh waktu 6-9 bulan untuk meningkatkan sentimen pelanggan, pendapatan dan pertumbuhan margin untuk sektor korporasi,” papar Xavier.

Namun, mereka memprediksi sektor otomotif akan stabil setelah tahun lalu anjlok. “Harga bahan baku yang turun juga akan berdampak positif bagi sektor ban, kimia, pengolahan makanan dan poultry, di tengah depresiasi rupiah,” jelas dia.

Jatuh tempo utang dari perusahaan Indonesia tahun ini juga tercatat sedikit, kurang dari US$ 1 miliar. Namun yang banyak adalah utang sekitar US$ 5,5 miliar yang akan jatuh tempo antara 2017-2019. “Kami mencatat bahwa refinancing obligasi berdenominasi dolar AS dalam jumlah besar malah lebih rumit dan mahal, karena sentimen investor terhadap perusahaan di emerging market telah melemah,” imbuhnya.

Menurutnya, diversifikasi pendanaan d a p at membantu mengurangi ketergantungan terhadap obligasi dolar, terutama pada pasar obligasi domestik dan pinjaman bank dalam negeri. Kebijakan finansial per usahaan Indonesia juga mesti diperhatikan tahun ini. Contohnya, PT MNC Investama Tbk (BHIT) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah melakukan buy back dan kebijakan keuangan yang lebih ramah kepada pemegang saham.

“Remunerasi pemegang saham bisa mengikis likuiditas perusahaan, terutama jika mereka perlu untuk refinancing dalam waktu dekat atau jika mereka menghadapi lingkungan operasi yang sulit,” tambah Xavier.

Adapun rupiah juga menjadi penentu di tahun ini. S&P memprediksi sektor korporasi akan semakin tertekan jika rupiah melewati Rp 15.000 per dolar AS dalam 3-6 bulan. “Namun kami menilai rupiah yang saat ini di level Rp 13.900 tampaknya lebih kebal dibanding negara berkembang lain di Asia sejak awal tahun ini,” pungkasnya. (ian)

JAKARTA sindonews – Proses pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW  ditargetkan mampu menyerap 3,65 juta tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 650.000 orang diperkirakan bakal diserap secara langsung dalam proses pembangunan, dan sekitar 3 juta orang lainnya akan terserap secara tidak langsung.

Namun, proses pembangunan pembangkit listrik tersebut harus memperhatikan faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta harus didukung ketersediaan pekerja terampil, berkompeten dan bersertifikasi keahlian kerja.

“Proses pembangunan pembangkit listrik untuk menambah  ketersediaan tenaga listrik di Indonesia ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menaker menjelaskan, tenaga listrik mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sehingga perlu terus ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah cukup, merata, dan bermutu.

“Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi. Karena itu, peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu secara terus menerus ditingkatkan agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Hanif mengatakan, selama ini pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya sekaligus dan menekan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menerbitkan paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan Presiden Jokowi.

“Kebijakan paket-paket deregulasi seperti investasi, insentif listrik, harga BBM, aturan pengupahan serta insentif lainnya sangat bisa mengurangi angka PHK. Peluang kesempatan kerja sebanyak-banyaknya juga didorong kebijakan tersebut,” jelas dia.

Selain itu, kata  Hanif pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha kondusif agar dunia usaha, baik sektor hulu maupun hilir, tetap bergairah melakukan investasi di Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi, sehingga dapat bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Hal lain yang dibutuhkan adalah ketersediaan tenaga kerja terampil, berkompeten dan bersertifikasi keahlian kerja. Kita terus dorong agar secara kualitas dan kuantitas para pekerja kita mampu bersaing dan tampil sejajar dengan pekerja lainnya,” tandas Hanif.
(izz)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058544/34/menaker-proyek-listrik-35-000-mw-serap-3-65-juta-pekerja-1446548422

 

SEMARANG sindonews – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Desember 2015, industri konveksi rumahan kebanjiran order pembuatan kaos bergambar pasangan calon wali kota atau bupati.

Tidak tanggung-tanggung kenaikan pesanan para perajin hingga 300%. Kenaikan itu terjadi sejak beberapa bulan terakhir saat para pasangan calon mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Salah seorang perajin kaos rumahan, Parwito mengaku, pesanan kaos ke tempatnya meningkat tajam sejak dua bulan terakhir. Tidak hanya dari Kota Semarang, tapi juga dari beberapa kota lain. Salah satunya adalah pesanan kaos dari salah satu pasangan calon bupati Kendal.

“Kalau dibandingkan hari-hari biasa, kenaikannya bisa sampai 300%. Ibaratnya kalau hari biasa tiap harinya produksi hanya sekitar 200 kaos, saat ini produksi bisa mencapai lebih dari 1.000 per hari,” kata pria yang akrab di sapa Dalang Kaos ini.

Dia menuturkan, pesanan kaos untuk kampaye rata-rata menggunakan kain PE dan Higet. Kedua jenis kain ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan cotton. Untuk harga, dibanderol mulai dari Rp10.000 sampai Rp40.000 per kaos.

“Rata-rata memang kain yang tipis, kalau untuk kain yang tebal seperti cotton biasanya hanya sendikit, karena hanya untuk tim sukses saja,” ungkapnya.

Peningkatan jumlah pesanan, kata Parwito, produksi tidak dikerjakan sendiri. Namun, disubkan atau menggandeng beberapa penjahit konveksi rumahan lain.

Untuk urusan sablon gambar, dia juga menyerahkan ke penyablon yang ada di sekitar lokasi usahanya. ”Sekarang karyawan saya delapan orang, kalau dibuat sendiri jelas tidak mampu. Makanya saya menggandeng konveksi lain,” terangnya.

Hal senada disampaikan Suyitno, pemilik konveksi di daerah Hasanudin, Semarang. Dia mengaku, sampai harus menambah pekerja untuk mengerjakan pesanan kaos. “Pesanan dari tim sukses calon wali kota tidak banyak, yang banyak justru menerima sub dari penjahit lain. Salah satunya dari Pak Dalang kaos (Parwito),” ujarnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1058628/34/industri-konveksi-rumahan-kebanjiran-order-1446562254

 

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2015 menembus 869,2 ribu kunjungan atau naik 9,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi kenaikan tersebut merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah membebaskan visa untuk 75 negara ke Indonesia.

Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, jumlah turis yang melancong ke Indonesia pada bulan kesembilan mengalami lonjakan 9,84 persen menjadi 869,2 ribu dari periode yang sama tahun lalu sebesar 791,3 ribu. Dibanding Agustus 2015 yang terealisasi 850,5 ribu, kunjungan wisman di September ini naik 2,19 persen.

“Sebenarnya kalau dilihat periode 2014, realisasi kunjungan wisman pada September tahun lalu menurun menjadi 791,3 ribu dibanding Agustus 2014 sebesar 826,8 ribu kunjungan wisman,” ujarnya saat Konferensi Pers Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober di kantor BPS, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Suryamin mengaku, penyebab membludaknya kunjungan turis ke Indonesia karena kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara. Sebelumnya hanya 47 negara, kemudian kini bertambah menjadi 75 negara.

“Pembebasan visa bagi wisman dari puluhan negara berdampak sangat bagus. Jadi sudah menunjukkan hasilnya dari kebijakan pemerintah, mudah-mudahan tren kenaikan terus berlanjut,” terangnya.

Ia menyebut, peningkatan kunjungan wisman ini berimbas pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di hotel berbintang di Indonesia. Okupansi atau TPK terkerek naik menjadi 56,26 persen pada September ini. Sementara pada Agustus lalu sebesar 55,61 persen dan di periode September 2014 tercatat 54,21 persen.

“Dilihat dari negaranya, kunjungan wisman terbesar berasal dari 5 negara. Ke-4 di antaranya mengalami kenaikan jumlah kunjungan ke Indonesia, seperti turis asal Singapura, China dan Jepang. Sementara kunjungan turis asal Malaysia dan Australia ke Indonesia menurun,” jelas Suryamin.

Dari data BPS, jumlah kunjungan wisman asal Singapura pada September ini mencapai 124,410 kunjungan atau naik dibanding September 2014 sebesar 120.580 kunjungan. Pada periode yang sama, asal turis dari Malaysia turun sedikit dari 104.696 ‎menjadi 104.557 kunjungan. Kunjungan turis asal Australia tercatat anjlok dari 110.985 menjadi 104.544 kunjungan.

Turis asal China yang mengunjungi Indonesia naik dari 88.861 menjadi 101.752 kunjungan. Sementara jumlah pelancong asal Jepang ke Indonesia dari 45.393 di periode September 2014 menjadi 53.675 di periode September 2015. (Fik/Gdn)*

Jakarta detik -Pengusaha nasional pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, berencana membangun kawasan wisata dan taman hiburan sekelas Disneyland di Lido, Bogor, Jawa Barat. Kenapa Hary memilih Lido?

“Di Bali sudah susah cari lahan luas. Satu-satunya yang cocok di Jawa itu di Jawa Barat, yaitu Lido. Karena udara dingin, dekat Jakarta, dan dekat tol. Makanya kami bangun di situ. Di cari di mana pun, yang terbaik di situ. Ada di Sulawesi Utara, tapi infrastruktur tidak ada. Jadi itu alasan memilih Lido,” kata Hary saat berkunjung ke kantor detikcom, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Hary mengatakan, konsep tempat wisata yang akan dibangun di Lido seluas 3.000 hektar ini akan bersifat terintegrasi. Ada hotel, golf, taman hiburan, bahkan factory outlet khusus barang-barang bermerek yang sedang diskon.

“Kami bangun theme park sendiri setara Disneyland,” ujar Hary.

Seperti diketahui, dalam pembangunan kawasan wisata ini, Hary menggandeng Trump Hotel Collection. Trump pernah mengatakan, proyek di Lido, Bogor, Jawa Barat itu akan spektakuler, karena akan menghadirkan lapangan golf Trump yang pertama di Asia dan terintegrasi dengan fasilitas hiburan, rekreasi, kesehatan, hotel dan tempat tinggal.

“Keterlibatan Trump Collection sejak awal, akan memastikan resor ini dibangun dengan standar terbaik yang selama ini menjadi ciri khas Trump Hotel Collection,” ujar Trump.

“MNC Group akan mereposisi dan menjadikan Lido Lakes menjadi kawasan Kebanggaan Indonesia,” kata CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Area seluas 3.000 hektar (ha) itu akan menjadi resor yang terintegrasi, dengan kemudahan akses tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.

Selain resor dan lapangan golf, di dalam kawasan seluas 3.000 ha itu akan juga dibangun Theme Park, alias taman bermain pertama di Indonesia berstandar internasional, yang pengerjaannya akan melibatkan perusahaan dari Los Angeles, Amerika Serikat.

Kerjasama Trump dan MNC Group di Lido, Jawa Barat ini merupakan kerjasama kedua setelah sebelumnya Trump dan MNC Group sepakat membangun resor terpadu berkelas dunia di Tanah Lot, Bali.

Pada 2012 lalu, Hary Tanoe sudah memberi bocoran akan menggarap taman bermain kelas dunia di Lido. Nilai proyeknya waktu itu diperkirakan Rp 6 triliun.

(dnl/ang)

 

JAKARTA .   Kinerja industri manufaktur Indonesia sedikit membaik pada Oktober, antara lain ditopang oleh penurunan laju PHK di pabrik-pabrik.

Nikkei Indonesia Manufacturing PMI yang diterbitkan Senin (2/11/2015) naik dari 47,4 pada September menjadi 47,8 pada Oktober.

Data PMI menggambarkan perkembangan kinerja industri manufaktur dengan angka 50 atau lebih menunjukkan ekspansi. Indeks manufaktur Tanah Air telah berkontraksi selama 13 bulan berturut-turut.

“Laju penambahan pesanan baru terus melambat dan menyulitkan perusahaan menyerap tenaga kerja. Tren penurunan sebagian besar dipicu oleh anjloknya order dari luar negeri,” kata Pollyanna De Lima, ekonom dari Markit.

Lebih dari 30% manajer pembelian yang disurvei Markit menyatakan pabrik yang mereka kelola mengalami penurunan pesanan dari pasar luar negeri sepanajng Oktober.

Perlambatan laju kontraksi industri pengolahan di Tanah Air pada Oktober ditopang oleh penurunan tingkat pemangkasan tenaga kerja dibandingkan bulan sebelumnya.

Survei juga mengindikasikan stok bahan baku di gudang pabrik mulai menipis setelah tercatat naik dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada 2 bulan terakhir.

Kinerja industri manufaktur Indonesia juga masih tertekan oleh harga bahan baku impor yang tinggi. “Meskipun rupiah mulai menguat, kurs masih lebih buruk dibandingkan awal tahun,” kata De Lima.

 

Nikkei Indonesia Manufacturing PMI

 

 

Bulan

Indeks PMI
Oktober

47,8
September

47,4
Agustus

48,4
Juli

47,3
Juni

47,8
Sumber: Markit Economics

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151102/9/487966/indeks-pmi-indonesia-phk-berkurang-kontraksi-manufaktur-melambat-pada-oktober
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA – Kemudahan berusaha di Indonesia meningkat 11 peringkat dari sebelumnya peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei oleh World Bank Group. Adapun beberapa penyebab perbaikan kemudahan berusaha tersebut.

Deputi Bidang Perencanaan Modal BKPM Tamba Hutapea mengatakan, Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya dalam survei Ease of Doing Business (EODB) 2016. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara yang konsisten melakukan reformasi EODB sejak 2007.

Tamba melanjutkan, hasil survei yang dilakukan World Bank Group menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2014 sampai 1 Juni 2015. Di mana penilaiannya negara yang melakukan reformasi di tiga indikator atau lebih yang ditetapkan oleh World Bank Group.

“Jadi dalam periode tersebut, World Bank mencatat adanya tiga indikator perbaikan yang positif di antaranya memulai usaha, akses perkreditan, dan membayar pajak,” kata Tmba di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Tamba menyebutkan, dari survei yang dilakukan tercatat indikator memulai usaha mengalami penurunan dari 155 menjadi 173. Namun, World Bank mencatat hal yang positif antara lain waktu total untuk memulai usaha bisa dipangkas dari 52,5 hari menjadi 47,8 hari.

Demikian juga halnya untuk indikator akses perkreditan yang mengalami perbaikan dari sistem fidusia online yang salah satunya memungkinkan akses pencarian nama debitur. Selain itu juga indeks hak hukum yang meningkat dari empat menjadi lima.

Untuk indikator pembayaran pajak, kata Tamba, ada dua hal yang mengalami perbaikan, yakni pembayaran jaminan sosial (BPJS) secara elektronik dari 12 kali pembayaran menjadi 1 kali pembayaran. Kemudian jenis pembayaran berkurang dari 65 menjadi 54 jenis per tahun.

“Waktu yang diperlukan berkurang dari 253,5 jam menjadi 234 jam per tahun, selain itu besaran pajak berkurang dari 31,4 persen menjadi 29,7 persen dari laba,” tukas dia.

http://economy.okezone.com/read/2015/10/28/320/1239513/alasan-peringkat-doing-business-indonesia-naik-11-level
Sumber : OKEZONE.COM

Rabu, 28/10/2015 NERACA

Jakarta – Industri pasar modal selalu terbuka lebar dan memberikan karpet merah terhadap investor asing untuk menanamkan dananya di pasar modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkat likuiditas pasar, jumlah emiten dan investor serta memacu daya saing pasar modal dalam negeri. Oleh karena itu, berbagai macam terobosan dilakukan BEI untuk mengajak perusahaan asing listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan salah satunya ketertarikan sejumlah perusahaan asal Korea Selatan untuk listing di Indonesia.

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio mengakui, sejumlah perusahaan asal Korea Selatan tertarik untuk mencatatkan sahamnya di Indonesia.”Pada prinsipnya Bursa Efek Indonesia cukup terbuka, salah satu perusahaan jasa keuangan Korea Selatan, IDS Holding menyampaikan perusahaan Korea cukup tertarik untuk mencatatkan sahamnya di Indonesia kalau memungkinkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/10).

Dia menambahkan bahwa IDS Holding juga tertarik untuk melakukan bisnis jasa keuangan di Indonesia, mengingat kinerja industri pasar modal Indonesia yang cukup positif. Saat ini IDS Holding sedang melakukan proses akuisisi terhadap NC Securities. Disebutkan, beberapa investor dibawa oleh IDS Holding ke Indonesia dan mereka sedang mencermati kondisi pasar modal Indonesia.

Tito Sulistio optimistis kinerja pasar modal Indonesia yang dapat dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada tahun ini mencatatkan hasil positif, menyusul kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.”Kepercayaan investor naik, yang paling terasa dampaknya terhadap pasar modal dari paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah yakni jilid V mengenai perpajakan. Program ‘tax amnesty’ akan dijalankan, saya percaya IHSG akan ‘creeping up’,” ucapnya.

Asal tahu saja, sejumlah jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia bersama IDS Holdings dan NC Securities melakukan seremoni pembukaan (bell ceremony) perdagangan saham pada Selasa (27/10). Langkah ini dianggap sebagai bentuk promosi pasar modal Indonesia. Acara tersebut juga sebagai bentuk keterbukaan BEI dan menunjukkan jika pasar modal di Indonesia aktif.

Sementara itu, Komisaris NC Securities, Bob Yanuar mengatakan, pihaknya sudah melakukan “technical assistance” terkait akuisisi yang dilakukan IDS Holding. Proses itu membutuh waktu sekitar satu tahun, mungkin semester II tahun depan akan selesai.”Besaran akuisisi masih dibicarakan, NC Securities akan mengeluarkan saham baru, kemungkinan besar IDS Holding akan menjadi mayoritas. Sudah sejak awal tahun 2015 ini IDS Holding sudah melakukan investasi ke dalam perusahaan,” paparnya.

Dia menyampaikan bahwa setelah akuisisi rampung dilaksanakan, pihak IDS Holding menargetkan dalam lima tahu ke depan NC Securities mask ke dalam 10 besar nilai transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. (bani)

 

http://www.neraca.co.id/article/60701/bentangkan-karpet-merah-untuk-asing-perusahaan-asal-korsel-siap-listing
Sumber : NERACA.CO.ID

 

JAKARTA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan hasil capaian kerjanya selama satu tahun di depan seluruh pimpinan daerah dan para menteri kabinet kerja saat Rapat Kerja Pemerintah.Pertama-tama, Jokowi telah mempercantik bandar udara (bandara) di hampir seluruh wilayah Indonesia hingga membangun jalan tol. Dalam satu tahun pertama pemerintah telah melakukan pengembangan bandara dengan merombak terminal dan memperpanjang landasan pacu (runwaynya).

“Setiap ke daerah saya diminta pak baru 1.500 meter minta 2.000 meter, minta 2.500 meter. Cepat juga tahun ini saya kira banyak bandara yang sudah diperpanjangrunwaynya. yang belum segera disusul,”tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi menambahkan, untuk pembangunan jalan tol, kini pemerintah masih berkonsentrasi membangun tol Trans Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Diharapkan, pada tiga tahun mendatang untuk ruas Lampung-Palembang dapat terselesaikan. Untuk tahap selanjutnya, menyasar pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Nanti pada tempat lain Manado juga dimulai,” sambungnya.

Tidak hanya itu, pada tahun ini pemerintahannya pun telah berhasil membangun 13 waduk dari rencana pembangunan 49 waduk. Diperkirakan, 49 waduk yang akan dibangun hingga lima tahun masa pemerintahan ini telah bisa mengairi dan memperluas sawah di Tanah Air.

“Hitung-hitungan kita 49 waduk itu sudah bisa mengairi dan memperluas sawah dan menaikkan produksi pangan. Karena konsentrasi kita fokus prioritas pada infrastruktur dan pangan. Perlu air didapat dari waduk, dialirkan lewat irigasi,” tukas Jokowi.

(rzk)

JAKARTA okezone – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, alasan pemberian fasilitas berupa pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset.

Alasan pertama untuk penerimaan pajak bertambah dan membantu perusahaan swasta maupun BUMN memperbaiki struktur permodalan.

“Dua-duanya, untuk perusahaan kan juga perlu. Ngapain perusahaan bayar pajak kalau tidak ada gunanya, ya dia melakukan itu karena memperbaiki struktur permodalan dan dia nanti kan bisa pinjam lebih tinggi dan modalnya lebih sehat, gitu,” ucap Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Bambang menjelaskan, untuk potensi penerimaan pajak sendiri diperkirakan akan cukup bagus. Hal ini mengacu kepada BUMN-BUMN yang memiliki aset besar, tentu akan menyumbang pajak yang lebih besar pula.

“Saya rasa cukup bagus, ya saya enggak ngomong angka dulu. Potensinya cukup bagus dan kita sudah mulai promosi juga ke calon-calon pemakai,” papar Bambang.

“Ya itu kan kalau semua perusahaan berpartisipasi kan bagus, yang penting dunia usaha tumbuh lagi bergairah lagi,” sambungnya.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan roadshow soal kebijakan ekonomi tahap V ini kepada perusahaan swasta dan BUMN.

“Iya, kita sudah ini. sudah roadshow, keliling,” tukasnya.

(rzy)

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meyakinkan kepala daerah bahwa situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Jokowi bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2015 bisa mencapai 4,85 persen dan inflasinya hingga akhir tahun bisa ditekan sampai di bawah 4 persen.

“Sekarang kita lihat, keadaan ekonomi kita banyak yang khawatir, banyak yang ngomong kita krisis ekonomi. Bapak, Ibu, harus lihat angka. Kita ini kalau terima tamu, mereka acung jempol ke Indonesia. Saya ingin tunjukkan posisi angka karena orang sering ditakuti dengan membandingkan 1998,” ujar Jokowi saat memberikan pemaparan kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara, Rabu (21/10/2015).

Jokowi mengatakan, berdasarkan prediksi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga akan meningkat menjadi 4,85 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 4,67 persen. Sementara itu, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 13 persen.

Sementara itu, dilihat dari inflasi, pada tahun 1998, inflasi pada saat itu mencapai 82 persen, sedangkan saat ini inflasi masih di bawah 5 persen.

Berdasarkan perkiraan BI, sebut Jokowi, hingga akhir tahun 2015, inflasi terjaga di bawah 4 persen.

“Padahal, tahun sebelumnya saja 8,5 persen. Hal ini bisa dicapai kalau harga bisa dikendalikan. Ada barang naik langsung diintervensi. Oleh sebab itu, saya saran minta agar setiap daerah itu ada anggaran intervensi kalau ada barang-barang yang ada kenaikan, suplai demand diatur oleh pemda,” kata dia.

Untuk nilai tukar, lanjut Jokowi, pada tahun 1998, nilai kurs rupiah mencapai Rp 16.600, melonjak jauh dari yang sebelumnya berada di level Rp 2.000. Sementara itu, saat ini, nilai tukar ada di level Rp 13.600.

“Tapi, pas saya masuk ada di level Rp 12.500, kenaikannya kurang lebih 8 persen. Beda. Ini 8 persen, dulu 800 persen,” ujar dia.

Selain itu, dilihat dari faktor kredit macet juga disebutkan Jokowi sangat berbeda. Jika pada tahun 1998 non performing loan (NPL) atau kredit macet mencapai 30 persen, saat ini hanya berkisar 2,6 persen-2,8 persen.

“Jadi, Bapak, Ibu, jangan nanti di medsos isu-isu ditanggapi dan Bapak, Ibu, pidato kita dalam keadaan krisis, krisis bagaimana? Sebanyak 4,6 persen kok krisis. Jangan ikut-ikut seperti itu. Kita ini harus menatap ke depan, optimistis,” ucap Jokowi.

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Bayu Galih

JAKARTA.   Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan paket kebijakan ekonomi jilid ke-IV  pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diluncurkan pada pekan lalu, tidak menyentuh sektor informal.

“Padahal dalam situasi perlambatan ekonomi saat ini, sektor informal perlu mendapat perhatian serius. Paket kebijakan ekonomi ini jauh dari harapan publik,” kata Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana, Senin (19/10/2015).

Menurut Mukhaer, seharusnya pada saat krisis ini, sektor informal menjadi “bantal pengaman” luapan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Sektor formal susah hidup tanpa sektor informal, justru produk barang dan jasa yang dihasilkan sektor formal akan bisa terdistribusi ke rakyat jika dimediasi oleh sektor informal.

MEK mempertanyakan apa alasan Jokowi-JK tidak memasukkan sektor informal dalam sebuah kebijakan. Padahal sektor informal adalah sektor di mana ekonomi rakyat banyak berjibaku di dalamnya. Ada sekitar 67% tenaga kerja menggantungkan harapan hidupnya di sektor informal.

Paket kebijakan ekonomi jilid ke-IV fokus pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor. “Paket kebijakan ekonomi IV perlu terus dikritisi publik”.

MEK juga meminta pemerintah untuk fokus dalam pencairan dana desa guna membangun infrastruktur, sehingga bisa menciptakan proyek-proyek padat karya yang mengerakkan ekonomi perdesaan.

“Dunia perguruan tinggi perlu dilibatkan dalam mengawasi pencairan dana desa tersebut,” ujarnya.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151019/9/483467/muhammadiyah-paket-kebijakan-ekonomi-ke-iv-dinilai-tak-sentuh-sektor-informal
Sumber : BISNIS.COM

Bisnis.com, BANDUNG – Kalangan pengusaha di Jawa Barat menilai proses relokasi industri padat karya ke Jabar Timur dan Jawa Tengah akan terus berlanjut menyusul iklim investasi lebih kondusif dan besaran pengupahan lebih rendah.

Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Industri Dedy Widjaja menyatakan saat ini sudah ada beberapa industri padat karya yang merelokasi usaha ke Jateng karena kondisi wilayah sangat mendukung untuk investasi.

Menurutnya, dukungan pemerintah setempat sangat terbuka terhadap investor serta upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Jabar.

“Di Jateng banyak tenaga kerja terampil karena banyak mereka yang pernah bekerja di Jabar. Bahkan, pekerja asalah Jateng diuntungkan karena relokasi pabrik membuat mereka bisa kembali ke kampung halaman,” ujarnya, Jumat (16/10/2015).

Dedy menjelaskan industri padat karya yang saat ini akan merelokasi usahanya sedang melakukan survei di beberapa kabupaten di Jateng. Tetapi, pihaknya belum mengetahui persis jumlahnya.

“Jumlah pastinya belum bisa diketahui. Yang pasti jumlahnya lumayan banyak,” ujarnya.

Adapun, relokasi industri padat karya dari Jabar bagian barat seperti Bogor, Karawang, Bekasi, dan sekitarnya ke Jabar bagian timur juga sudah banyak terjadi. Bahkan, beberapa industri padat karya mulai beroperasi di Majalengka.

“Relokasi industri padat karya di Majalengka dan sekitarnya juga menjadi bidikan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya, selain ke Jateng,” ungkapnya.

Akan tetapi, pihaknya berharap relokasi ke Jateng dan Jabar bagian timur jangan disalahartikan sebagai penutupan usaha, tetapi sebagai upaya pemerataan perekonomian yang selama ini masih timpang.

“Jadi relokasi ini jangan hanya diartikan negatif, karena pengusaha juga ingin terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi, di samping untuk efisiensi,” tegasnya.

Dedy meminta pemerintah daerah mempercepat pengembangan industri ke wilayah Aerocity dengan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan ketersediaan sumber daya manusia.

Selain itu, dibutuhkan juga dukungan tata ruang yang harus segera dirampungkan, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya bisa mulai meningkat.

okezone SEMARANG – Laju ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan belakangan memang tidak terlalu kencang. Pemerintah pun mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomiuntuk mendorong mesin-mesin pertumbuhan ekonomi.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, menilai dalam beberapa bulan ke depan ekonomi diyakini akan bergerak. Pasalnya, proyek-proyek pemerintah yang melibatkan masyarakat sudah mulai dijalankan. Dengan berjalannya proyek tersebut maka akan terjadi perputaran uang di kalangan masyarakat.

“Dengan adanya perputaran uang maka daya beli dari masyarakat akan meningkat. Apalagi ini jelang akhir tahun di mana kebutuhan masyarakat akan mengalami peningkatan,” katanya di Semarang, Sabtu (17/10/2015).

Frans mengakui untuk saat ini lebih optimistis dengan pasar di dalam negeri mengingat pasar luar negeri masih cenderung lesu. “Kalau untuk ekspor memang masih cukup lesu sehingga diharapkan pasar dalam negeri ini dapat menjadi alternatif untuk penjualan produk kami,” katanya.

Sekadar informasi, pemerintah telah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi secara bertahap. Dalam paket kebijakan tersebut, memuat deregulasi peraturan dan memberikan kepastian pada para pengusaha, seperti skema upah minimum.

(mrt)

Ini Penampakan Peternakan Sapi Yang Bikin Jokowi Geleng-geleng

Dana Aditiasari – detikfinance
Sabtu, 10/10/2015 16:21 WIB

Jakarta -detikFinance hari ini berkesempatan menyambangi komplek peternakan milik Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, Kementerian Pertanian yang terletak di Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, Padang, Sumatera Barat.

Area peternakan seluas 280 Hektare (Ha) ini lah yang pada Kamis (7/10/2015) lalu, membuat Presiden Joko Widodo terkesima hingga geleng-geleng.

Pantauan detikFinance di lokasi, tampak hamparan luas berbalut rumput hijau sejauh mata memandang. Di atasnya, terdapat ratusan bahkan ribuan ekor sapi berwarna coklat belang putih.

“Jumlahnya sekitar 1.250 ekor. 500 okor di antaranya bunting (hamil),” tutur Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas Sugiono yang hari ini mendampingi rombongan awak media di peternakan Padang Mengatas, Padang, Sabtu (10/10/2015).

Berfoto selfie di peternakan ini siapapun tak akan menyangka bahwa lokasinya berada di Indonesia, negara yang saat ini masih menjadi importir sapi dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya.

Di lokasi ini, sapi-sapi ternak bukan hanya dibesarkan, tetapi juga dibiakkan. Ada sedikitnya 1.250 ekor sapi dengan 500 ekor diantaranaya berada dalam keadaan hamil.

Sapi-sapi tersebut dibiarkan hidup bebas berkembang biak, mencari makan, dan tumbuh besar layaknya ladang peternakan sapi di New Zeland di Australia. Sehingga tak berlebihan kiranya tempat ini disebut sebagai New Zeland-nya Indonesia.

“Saya ingin, setelah melihat ini, siapapun akan terbuka matanya, terinspirasi, sadar. Oh ternyata Indonesia juga bisa seperti ini,” pungkas dia.

(dna/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, Persiden Jokowi bisa menjadi pemimpin hebat. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tokoh ke-7 dalam jajaran presiden RI itu.

“Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa jadi presiden hebat, dan itu sangat bisa. Syaratnya, kebijakan di dalam sumber daya alam (SDA) yang melimpah ini betul-betul sesuai konstitusi dan tidak dipereteli serta tidak disabotase oleh pejabat yang keblinger,” ujarRizal Ramli saat berbicara dalam acara seminar energi, di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Rizal Ramli mengaku jarang melihat pemimpin hebat di Indonesia. Dalam penilaian Rizal, hanya Soekarno dan Gus Dur yang masuk kategori hebat. Selebihnya biasa saja. Bahkan, kata dia, ada yang penakut.

Krisis pemimpin hebat itu, kata dia, tak terjadi di beberapa negara Asia, misalnya Singapura punya Lee Kuan Yew, Malaysia punya Mahatir Mohammad, sementara Tiongkok punya Deng Xiaoping. Tanpa para pemimpin itu, negara-negara tersebut tak akan pernah menjadi seperti saat ini.

Kebiasaan masyarakat Indonesia saat pemilihan umum (pemilu) dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Kata Rizal, saat ini masih banyak masyarakat yang hanya berharap dapat uang dari pesta demokrasi tersebut. Selain itu, dia mengatakan, ada juga yang berharap dapat pemimpin yang hanya bermodal tampan.

Pemimpin hebat tak akan lahir bila rakyatnya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pemimpin yang tampan atau meminta pemimpin yang hanya bagi-bagikan uang saat pemilu saja. Pemimpin hebat akan lahir bila rakyatnya meminta kepada Tuhan untuk diberi pemimpin yang hebat, yang amanah, dan mampu memperbaiki nasib bangsa Indonesia.

Sukoharjo detik -Pekan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tiga kali melakukan peninjauan ke lapangan, yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Jokowi pun memastikan, stok beras tahun ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Desember, sampai kok. Kemarin ke Gudang Bulog ada 1,7 juta ton itu apa? Tapi itu kan setiap bulan kan kita tarik 220.000 ton untuk Raskin. Ditarik pun kan dihitung saja, masih cukup enggak? Masih adakok,” ujar Jokowi usai di desa Sonorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (3/10/2015).

Sebelumnya pada Minggu (27/9), Jokowi meninjau hasil dari varietas padi jenis baru yakni IPB3S di Karawang, Jawa Barat. Kemudian pada Jumat (2/10), meninjau Gudang Bulog di Jakarta sekaligus meluncurkan program operasi pasar serentak.

Hari ini Jokowi meninjau hasil padi yang ditanam dengan pupuk mikrobia BeKa dan Pomi di Sukoharjo. Melihat hasil dari Karawang dan Sukoharjo, Jokowi ingin pola penanaman ini dikembangkan juga ke wilayah lain nantinya.

“Kita ingin melihat dalam Oktober ini seperti apa (hasilnya). Itulah kenapa lapangan terus kita lihat terus. Kalkulasinya ada kok. Kalau cukup tapi angkanya berapa dan kalau tak cukup angkanya juga berapa. Harus pasti, dong,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga berkomentar soal alih fungsi lahan persawahan, yang kemudian menjadi perumahan dan lain sebagainya. Menurutnya, harus ada penekanan manajemen tata ruang supaya lumbung ketahanan pangan terjaga.

(bag/dnl)

Cianjur detik -Meski banyak industri alas kaki saat ini mengalami kesulitan keuangan hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), masih ada investor yang justru meningkatkan penanaman modalnya dengan, membangun pabrik alas kaki baru di Indonesia.‎ Salah satunya adalah PT Pou Yuen Indonesia asal Taiwan.

Investor asing Taiwan ini sudah mulai berusaha di Indonesia sejak 1992, dan berani meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Pou Yuen Indonesia membuat pabrik baru lagi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang tahun ini saja sudah mulai menyerap 3.000 tenaga kerja. Dalam 4 tahun ke depan, penyerapan tenaga kerja akan meningkat hingga 15.000 orang.

Mereka menyebut iklim usaha di Indonesia masih bagus dan menjanjikan, di tengah lesunya perekonomian dunia. Menurut mereka, investasi di Indonesia masih lebih menjanjikan daripada di Myanmar, Kamboja, Laos, bahkan Vietnam.

“Kami melihat iklim di Indonesia bagus, masih menjanjikan, walaupun masih perlu kehati-hatian,” kata General Manager PT Pou Yuen Indonesia, Prince Tee‎, saat ditemui di pabrik PT Pou Yuen Indonesia, Cianjur, Sabtu (3/10/2015).

Tee mengungkapkan, pihaknya memilih untuk membangun ‎pabrik di Cianjur karena infrastruktur di daerah ini sudah bagus. jJarak ke Pelabuhan Tanjung Priok atau Cikarang Dry Port pun tidak terlalu jauh, sehingga pengiriman bahan baku ke pabrik dan sepatu untuk diekspor tidak sulit. “Infrastruktur menjadi pertimbangan utama, dekat dengan pelabuhan, ekspor dan impor bahan baku mudah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menuturkan, realisasi pembangunan pabrik sepatu Pou Yuen Indonesia ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang membuat kebijakan kondusif untuk investasi.

“Kalau kebijakan kepala daerah selalu bertentangan dengan investasi, tentu (kesempatan investasi) tidak akan diambil (investor), meski banyak tenaga kerja dan infrastruktur yang tersedia,” Franky menambahkan.

Franky pun memuji Pou Yuen Indonesia sebagai investor, yang setia karena rajin berinvestasi di Indonesia. Bahkan pada masa sulit seperti ini, ketika banyak perusahaan sejenis melakukan PHK, Pou Yuen Indonesia justru sebaliknya, merekrut banyak tenaga kerja baru. Total tenaga kerja yang telah dipekerjakan oleh perusahaan ini di Indonesia telah mencapai 200.000 orang.

“Kita perlu memberi apresiasi karena mereka setia berinvestasi, tidak sedikit investor padat karya yang bertahan sampai masa-masa sulit seperti saat ini. Kedua, mereka telah mempekerjajan 200 ribu dan terus tumbuh.‎ Di satu sisi kita lihat industri sejenis mengurangi tenaga kerja tapi ada juga yang merekrut dalam jumlah besar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PT Pou Yuen Indonesia membangun pabrik sepatu di Cianjur tahun ini. Pabrik seluas 58,5 hektar milik nvestor asing asal Taiwan ini bakal memiliki kapasitas produksi sepatu olahraga, hingga 10 juta pasang/tahun yang seluruhnya untuk pasar ekspor.

Total nilai investasinya sampai 2019 bakal mencapai US$ 36 juta, sampai saat ini sudah terealisasi US$ 26 juta atau sekitar Rp 325 miliar. Tenaga kerja yang akan diserap setiap tahunnya 3.000 orang, dan hingga selesainya konstruksi pada 2019 akan menyerap 15.000 orang tenaga kerja.

Pabrik sepatu ini akan memasok sepatu untuk sejumlah merek ternama seperti Adidas, Nike, Converse, dan sebagainya. Diperkirakan total nilai ekspornya bisa mencapai US$ 100 juta per tahun.

(dnl/dnl)

ID_ Menkeu Bambang Brodjonegoro mengakui, pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini akan sangat ditopang oleh percepatan belanja modal. Ia menjelaskan, per 18 September 2015, realisasi belanja sudah mencapai 60% dari total belanja pemerintah.

“Realisasi belanja sudah membaik di atas 60% dan secara nominal besarnya belanja pemerintah tahun ini di atas tahun lalu. Secara persentase memang lebih kecil, hal ini dikarenakan nilai belanja negara lebih besar dibandingkan tahun lalu,” ujar Bambang baru-baru ini.

Ketua Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, hingga 16 September 2015, realisasi belanja negara sebesar 59,8% dari target Rp 1.984,1 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan negara mencapai 50% lebih dari target Rp 1.761,6 triliun dalam APBNP 2015.

Mardiasmo memaparkan, hingga 16 September 2015, realisasi belanja barang dan modal kementerian dan lembaga (K/L) mencapai 32,14% dari total anggaran Rp 512,2 triliun dalam APBNP 2015.

Sementara itu, realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) K/L mencapai 68,27% dari total anggaran Rp 283,3 triliun. Dengan demikian, dari total belanja K/L sebesar Rp 795,5 triliun, secara nasional hingga 16 September 2015 rata-rata sudah terealisasi 44,8%. Serapan belanja barang dan modal K/L diharapkan meningkat drastis hingga akhir 2015 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini menembus 5%.

Mardiasmo menjelaskan, pihaknya tidak lagi menemukan adanya kendala pada K/L dalam realisasi belanja modal, terutama dari kementerian dengan alokasi yang besar. “Pemerintah yakin, sampai akhir tahun ini, total belanja negara bisa terealisasi 92-95%. Kalau belanja modal, bisa 90% itu sudah bagus,” papar Mardiasmo kepada Investor Daily di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/9) malam. (dho/en/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/api-realisasi-apbn-jadi-harapan-dongkrak-pertumbuhan/128391

[KARAWANG] Presiden Joko Widodo menegaskan hingga saat ini cadangan beras nasional mencukupi dan pemerintah belum berencana impor beras.

“Kebutuhan beras kita bisa dipenuhi dengan produksi petani, tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor. Meski banyak desakan untuk kita mengimpor beras,” kata Presiden usai meninjau pertanian di Karawang, Minggu (27/9).

Presiden menambahkan,”cadangan, beras sampai hari ini, ada 1,7 juta ton. Cukup aman. Ini masih ditambah lagi loh, masih ada panen Oktober, November pun masih ada sisa-sisa panen. Untuk menambah ini, jadi tambah dua bulan jadi berapa?.” Meski demikian, Presiden mengatakan ada cadangan beras yang akan digunakan untuk beras sejahtera dan juga kesiapan untuk menghadapi el nino sehingga persediaan beras cukup untuk Desember dan Januari.

“Tantangan ke depan adalah insentif untuk petani, sehingga semuanya bergairah untuk produksi. Kalau semuanya berpikiran untuk produksi, produksi seperti sekarang ini yang dilakukan IPB,” kata Presiden.

Selain itu juga diperlukan intensifikasi pangan sehingga produksi bisa meningkat.

“Intensifikasi seperti ini diperlukan. Jadi ada buat sawah baru, tetapi juga sawah yang ada intensifikasi sehingga hasil produksi per hektare meningkat total. Ini baru dicoba 500 hektare. Setelah ini, pak mentan beri tugas ke IPB 100.000 hektare, langsung. Nanti pembagian seperti apa, biar IPB yang pikirkan. Ke depan, bulog harus jadi penyangga supaya harga yang ada di pasar itu tidak dimainkan oleh spekulan,” kata Kepala Negara.

Pemerintah, kata Presiden, memutuskan enam provinsi menjadi penyangga pangan nasional masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Presiden memaparkan setidaknya ada potensi 15 juta ton hasil panen hingga Desember mendatang.

Kepala negara berpandangan perlu penghitungan yang matang sehingga cadangan pangan cukup.

“Ini masih dalam perhitungan karena dampak elnino. Ini masih perhitungan semuanya. Karena kita perlu cadangan yang betul-betul kita yakini aman semua, tidak ragu-ragu dengan kalkulasi lagi,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana meninjau penanaman varietas padi yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor di Karawang.

Kepala Negara didampingi Ibu Negara Iriana akan mengunjungi Desa Cikarang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto dalam penjelasannya kepada Presiden mengatakan padi dengan varietas IPB 3S dan IPB 4S tersebut ditanam di lahan percobaan seluas 730 hektare di Kabupaten Karawang.

Presiden menyaksikan penanaman padi dengan menggunakan mesin dan juga pemanenan padi dengan menggunakan combine (mesin panen-red).

Herry mengatakan pemanenan padi dengan combine bisa mengurangi potensi kehilangan gabah sehingga hasil panen lebih baik.

Mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Djarot Kusumayakti, Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar, Plt Bupati Karawang Selly, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moelyono dan sejumlah pejabat lainnya. [Ant/L-8]

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mendesak agar usulan penambahan desa dapat dikendalikan sehingga rencana alokasi dana desa rata-rata Rp1 miliar per desa pada 2017 dapat terpenuhi.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan dalam kurun waktu setengah tahun terakhir telah terjadi penambahan hingga 661 desa.

“Saat ini jumlah desa telah bertambah dari 74.093 desa pada posisi akhir 2014 menjadi 74.754 desa pada pertengahan tahun ini,” kata Menkeu melalui siaran pers, Jumat (25/9/2015).

Untuk tahun fiskal 2016, Pemerintah berencana meningkatkan anggaran Dana Desa senilai Rp46,9 triliun atau 6,4% dari seluruh pagu alokasi Dana Transfer ke Daerah.

Dalam APBN Perubahan 2015, anggaran Dana Desa tercatat sebesar Rp20,76 triliun atau 3,23%dari transfer ke daerah. Selanjutnya pada 2017, anggaran Dana Desa direncanakan mencapai 10% dari transfer ke daerah.

Liputan6.com, Jakarta – ‎Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan kembali Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam Paket Jilid II ini kebijakan ekonomi akan langsung berdampak pada rupiah.

“Kami sedang cari dan rumuskan apa insentif yang bisa diberikan kepada sektor ekspor. Kalau ditanya respon langsung atau tidak, mestinya langsung  bisa berimbas kepada penguatan nilai tukar rupiah,” ujar Darmin, usai memimpin pemakaman Pengacara Adnan Buyung Nasution, di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (24/9/2015).

Meski demikian, Darmin juga menuturkan, kebijakan dari pemerintah saja tak bakal bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Perlu adanya aksi nyata dari dunia usaha dalam negeri sehingga kebijakan tersebut bisa berdampak langsung. Oleh karena itu, ia meminta agar saat ini pelaku usaha menyiapkan fondasi yang kuat sehingga saat kebijakan tersebut dikeluarkan, implementasinya bisa langsung berdampak.

Darmin bercerita, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ini masih dalam tahap pembahasan. Fokus utama yang akan digenjot pemerintah terkait dunia industri dan pertanian.

“Kami masih membahasnya. Kami mau membuatnya tidak melebar, tapi mau mengerucut saja, lebih pada ekspor, kemudian investasi di industri dan pertanian,” ujar dia.

Dalam Paket Kebijakan Jilid II ini, Darmin menuturkan akan berisi sejumlah kebijakan baru dan deregulasi. Ia tidak merinci kedua hal tersebut. “Ada kebijakan dan deregulasi. Untuk deregulasi, kita sedang cari insentif yang bisa diberikan. Saat ini, nomor satu yang diperlukan adalah ekspor,” tandas Darmin.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I pada pada Rabu, 9 September 2015 kemarin. Dalam paket kebijakan tersebut terdapat deregulasi 134.

134 peraturan yang diubah tersebut telah disortir dari sebelumnya sebanyak 154 peraturan.‎ Dari 154 peraturan itu dijelaskan Darmin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada 2 inpres, Kementerian Perindustrian 1 Peraturan Pemerintah (PP), dan 14 Peraturan Menteri (Permen). Sementara dari Kementerian Perdagangan ada 30 Permen, 2 bukan dalam bentuk permen (lainnya).

Untuk di Kementerian Keuangan ada 4 PP, 6 Permen. Kementerian Pertanian ada 1 PP, 1 Perpres, 5 Permen. Kementerian ESDM ada 2 PP, 7 Perpres, 1 Permen, dan 1 di bawah Permen. Untuk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) ada 6 PP, 1 Perpres, 3 Permen. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 2 Permen. Kementerianm Tenaga Kerja ada 2 PP, 1 Peraturan dibawah Peraturan Menteri.

Sementara di Kementerian Perhubungan ada 5 Permen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada 1 PP. Kementerian Kesehatan ada 1 Permen. Kementerian Pariwisata ada 2 Perpres. Kementerian Koperasi dan UKM ada 29 Permen, BKPM ada 2 peraturan, dan BPOM 2 peraturan.

‎Dari keseluruhan peraturan tersebut ada manfaat yang dapat digaris bawahi oleh Darmin dan perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu percepatan pembangunan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (Silvanus Alvin/Gdn)

Jakarta detik -Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut, pihaknya berhasil mengerem angka impor produk pangan bahkan ada komoditas yang sebelumnya diusulkan harus diimpor namun bisa melakukan ekspor. Salah satunya ialah bawang.

“Coba lihat, bawang sebelum Ramadhan ada rencana mau impor, sekarang malah ekspor. Sudah ada 2.000 ton, dan ditargetkan ada 20.000 ton nanti ke beberapa negara. Sampai hari ini sudah hemat devisa Rp 50 triliun,” ungkap Amran ditemui di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta, Kamis (24/9/2015).

Meski demikian, ada komoditas yang permintaan tinggi seperti kedelai, hingga daging sapi yang masih harus diimpor. Meski diimpor, angkanya terus ditekan dengan jalan memaksimalkan produksi petani dan peternak lokal.

Langkah memotong angka impor terbukti mampu menghembat belanja dalam bentuk dolar Amerika Serika (AS) atau keluarnya devisa ke luar negeri.

“Jagung kita ekspor, meski tidak sebanyak tahun lalu. Kedelai kita impor sudah berkurang, beras sampai mau satu tahun pemerintahan Jokowi-JK belum ada impor sama sekali. Ini dong yang disorot (media),” imbuhnya.

Dalam urusan swasembada pangan, menurut Amran, Presiden Joko Widodo tidak main-main. Hal ini, terbukti dari kenaikan anggaran Kementan hingga dua kali lipat tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

“Seminggu dua kali Pak Presiden (telpon),” katanya.

Tak hanya itu, untuk pengendalian harga pangan, Kementan juga menggencarkan pendirian toko tani di sejumlah daerah yang mengalami fluktuasi harga kebutuhan pokok. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk pendirian 1.000 toko tani baru.

“Kita buat pasar toko tani Indonesia. Itu bisa memangkas rantai pasok dari pangan. Itu 1.000 toko di Surabaya Bandung, Jabodetabek, Makassar, Medan dan kota lain tahun depan. Sudah ada 40 toko tani dan itu sudah beroprasi. Kita bergerak cepat,” tutupnya.

(feb/feb)

Jakarta detik -Seretnya serapan anggaran pemerintah daerah (Pemda) membuat uang negara di daerah sebanyak ratusan triliun rupiah menganggur. Salah satu faktor penyebabnya karena rendahnya serapan anggaran, akibat ada kekhawatiran pemda dalam menyerap anggaran.

Rendahnya serapan ini, merupakan buntut ketakutan Pemda membuat program inisiatif yang kreatif dari pemda karena takut dikriminalisasi, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan jaminan.

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh Dartanto mengatakan, ketakutan Pemda menyerap anggaran cukup beralasan, mengingat jaminan pemerintah pusat lewat surat edaran Jokowi belum sampai ke Polda hingga Polres setempat.

“Di level nasional saja imbauan presiden tidak terlalu didengar Kapolri. Makanya bupati gubernur itu kurang yakin, ini beneran nggak sih. Polri saja belum jamin secara resmi, apalagi Kapolda hingga Kapolres, tentu kalau mau buat program kreatif bisa ditangkap,” jelas Teguh dalam diskusi Senator Kita, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Teguh mengungkapkan, daripada terus mendorong-dorong Pemda menghabiskan dana transfer yang diendapkan di BPD, lebih baik pemerintah pusat menganggap kondisi saat ini sebagai pelajaran, dan memaksimalkan sisa angaran di awal tahun depan.

“Kalau suruh gelontorin anggaran dalam waktu 3 bulan itu bahaya. Harus hati-hati, buat program bagus takut dipidana, akhirnya didorong-dorong terus hanya dihabiskan buat program yang tidak banyak manfaatnya, seperti seminar atau diklat. Itu kan yang paling gampang buat Pemda kalau mau aman,” paparnya.

Senada dengan Teguh, Guru Besar Bidang Pertanian Bustanul Arifin mengatakan, menghabiskan anggaran di 3 bulan terakhir juga tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi jika perencanaan programnya kurang jelas.

Teguh mengusulkan, sisa anggaran Pemda sebaiknya dipakai untuk program yang sifatnya riil dan sektoral, serta dapat langsung dirasakan manfaatnya. Salah satunya,dengan menggelontorkan sisa APBD untuk membeli komoditas perkebunan petani.

“Harga karet dan sawit kan lagi parah-parahnya. Kaya karet alam anjlok karena yang sintesis juga turun setelah minyak dunia turun. Pakai dana yang nganggur buat beli karet di petani, semacam buffer. Sekarang pohon-pohon karet nggak disadap karena buruh sadap lebih mahal dari karetnya,” kata Bustanul.

“Uang di Pemda ambil buat stabilisasi harga. Jadi negara ini bisa hadir buat petani pas lagi sulit. Kalau kakao dan kopi masih stabil, daripada di push-push pemda habiskan anggaran, lebih baik pakai uangnya beli komoditas. Terutama Pemda yang jadi sentra-sentra perkebunan,” tambahnya.

Sebelumnya banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke pemerintah daerah menganggur di bank-bank pembangunan daerah (BPD). Per Juni, nilainya mencapai Rp 273,5 triliun.

(hen/hen)

Bisnis.com, Nanning-Guangxi, CHINA — Total perdagangan Indonesia dan China selama semester I/2015 menembus angka US$22,5 miliar, meski secara keseluruhan tetap membukukan posisi defisit bagi RI.

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzuliah Ishak mengatakan peningkatan arus perdagangan dan investasi China ke Indonesia memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, dengan rata-rata pertumbuhan perdagangan bilateral kedua negara mencapai 6,7% selama lima tahun terakhir.

China, ujarnya, juga telah menjadi mitra dagang terbesar pertama bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan mencapai US$48,2 miliar, atau melebihi seperempat dari total perdagangan Indonesia dengan dunia pada 2014.

Sementara neraca perdagangan ke dua negara pada 2014 menunjukkan posisi defisit untuk Indonesia sebesar US$13 miliar.

“Pada periode Januari-Juni tahun 2015, total perdagangan kedua negara mencapai US$22,3 miliyar, atau mengalami penurunan 8,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya kala membuka Indonesia Trade and Investment Seminar di China Asean Expo (CAEXPO) ke-12 di Nanning Convention Center, Sabtu (19/9/2015).

Nus menuturkan Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa devaluasi mata uang China, Yuan, mampu dimanfaatkan oleh pelaku usaha di dalam negeri untuk mendorong ekspor, khususnya untuk produk-produk dengan lokal konten yang tinggi seperti produk pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Dia menjelaskan kedua negara memiliki komitmen tingkat tinggi yaitu pada saat Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden RRC, Xi Jian Ping pada kesempatan Konperensi Asia Afrika di Jakarta Mei 2015.

JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan produksi minyak bumi nasional menunjukkan tren kenaikan. Produksi rata-rata pada Agustus kemarin sebesar 776.500 barel per hari. Sementara pada September 2015, produksi rata-rata berada pada angka 800.500 barel per hari.

Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono mengatakan, produksi rata-rata minyak bumi periode Januari-September 2015 mencapai 783.000 barel per hari. Capaian tersebut sekitar 95% dari target produksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

“Untuk gas, produksinya cenderung stagnan pada angka 8.000 juta kaki kubik per hari,” kata Budi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (15/9).

Budi menuturkan, secara total produksi rata-rata minyak dan gas bumi sebesar 2,21 juta barel ekuivalen per hari. Dia optimistis produksi rata-rata akan terus meningkat hingga akhir tahun dengan selesainya beberapa proyek migas. “Industri hulu migas dituntut bekerja keras untuk mencapai target lifting migas yang ditetapkan pemerintah,” ujarnyanya.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan, realisasi penerimaan negara per 4 September 2015 tercatat sebesar US$ 10,03 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Jumlah ini sekitar 67% dari target penerimaan sebesar US$ 14,99 miliar.

Dia mengungkapkan, pencapaian target nasional bukan hal yang mudah karena terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Terlebih di tengah turunnya harga minyak dunia, industri hulu migas dituntut melaksanakan efisiensi biaya operasi. Di antaranya adalah renegosiasi ulang dengan sub kontraktor agar dapat memberikan fleksibilitas harga sehingga dapat menjaga keekonomian proyek yang telah direncanakan. Sebagai contoh kasus, renegosiasi kontrak rig di Total E&P Indonesie dan PHE WMO.

“Cara lain dengan melakukan perubahan skenario operasi lapangan yang lebih sederhana serta kolaborasi operasi dengan perusahaan migas yang wilayahnya berdekatan, seperti sharing penggunaan material dan peralatan,” ujarnya

Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar menambahkan, industri hulu migas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kontribusinya lebih dari 300.000 barel ekuivalen minyak per hari. Kontribusi itu 15% dari total produksi migas nasional.

Jumlah ini akan meningkat cukup signifikan saat Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu mencapai produksi puncak sebesar 205.000 barel per hari pada akhir 2015. Saat ini, produksi Banyu Urip berkisar 80.000 barel per hari.

“Industri hulu migas masih menghadapi kendala non teknis. Salah satunya, kepentingan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, terutama minimnya pengetahuan daerah mengenai dana bagi hasil migas, serta peran daerah dalam bentuk participating interest,” ujarnya.

Ali mengingatkan, migas merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh sebab itu pemanfaatan dana bagi hasil sebaiknya digunakan untuk meningkatkan dan membangun potensi-potensi di daerah yang sifatnya lebih jangka panjang dan dapat memacu pertumbuhan sektor lain.

“Paradigma pengelolaan industri hulu migas telah bergeser dari hanya penghasil penerimaandan sumber energi, menjadi penciptaan nilai tambah dengan cara memperkuat dan memberdayakan kapasitas nasional,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menjadi keniscayaan untuk mencapai tata kelola migas yang lebih efektif. “Transparansi, dialog dan komunikasi intensif merupakan faktor agar semua pihak memberikan dukungan sehingga operasi lancar dan sukses,” katanya.

http://id.beritasatu.com/home/produksi-minyak-bumi-tren-naik/127360

Sumber : INVESTOR DAILY

Bandung B1 – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, mengatakan, peletakan batu pertama atau ground breaking Bandara Internasional Jabar (BIJB), Kertajati, di Kabupaten Majalengka, direncanakan pada Oktober 2015.

“Memang sebelumnya, kami dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jabar merencanakanground breaking Bandara Kertajati September ini. Namun diundur, karena masih menunggu kesepahaman dengan Angkasa Pura (AP) II dalam bentuk joint venture,” kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Minggu (13/9).

Menurutnya, proses kerja sama dua pihak atau lebih dalam sebuah kerja sama bisnis atau joint venture memang sedikit memakan waktu, walaupun secara prinsip, BIJB dan PT Angkasa Pura II (Persero) telah sepakat.

“Kami lebih memilih menunggu proses joint venture dengan Angkasa Pura II, karena lebih enak kalau saat membangun BIJB atas nama berdua. Berarti sudah ada kesepahaman antara BUMN dan BUMD,” ujarnya.

Ia mengatakan, nantinya pengelolaan Bandara Kertajati akan dilakukan bersama manajemen yang mengoperasikan Bandara Husein Sastranegara Bandung, sehingga proses manajemennya lebih mudah.

“Jika pengelolaannya satu manajemen kan lebih enak. Nanti tinggal dikelola. Misalnya, ketika hari pertama BIJB dioperasikan berapa penerbangan yang akan dilarikan ke sana, kalau di Husein sudah padat. Katakanlah, kalau mau menambah ritme atau penerbangan tentu sudah tak bisa di Bandara Husein lagi, kan harus ke Kertajati” katanya.

Ia menuturkan, tidak ada hambatan apapun terkait pembangunan Bandara Kertajati dan proses pembebasan lahan berlangsung lancar, termasuk pembangunan sesi udara dan darat.

“Pembebasan lahan sekarang sudah 900 hektare (ha). Kalau di APBDP ada pembebasan lahan, tentu akan mencapai seribu lebih,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Dedi Taufik menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Kertajati.

“Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dengan menggelontorkan dana untuk pembangunan BIJB. Pada 2013, Rp 130 miliar, 2014 membantu Rp 85 miliar, tahun ini Rp 185 miliar, dan tahun depan Rp 300 miliar,” kata Dedi Taufik.

/FAB

Antara

Jeddah B1 – Perusahaan minyak asal Arab Saudi Aramco menyampaikan komitmennya untuk menanamkan investasi di Indonesia senilai US$ 10 miliar.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di sela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah menteri dari Arab Saudi di Istana Raja Faisal, Jeddah, Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Jakarta, mengatakan komitmen investasi tersebut untuk pembangunan kilang, depo (storage) dan sistem distribusi.

“Pertemuan dengan Menteri Keuangan Arab Saudi, salah satunya keinginan dari perusahaan Aramco, milik Saudi Arabia membangun kilang dan storage dan akan mempunyai distribusi di Indonesia, daerahnya diatur lebih lanjut,” kata Pramono.

Seskab mengatakan dalam beberapa bulan terakhir pemerintah memang tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan swasta membangun kilang dan storage.

“Pemerintah sekarang selesaikan Perpres untuk swasta dibolehkan masuk dalam kilang, sudah disiapkan sebelumnya bukan khusus Aramco, finaliasasi satu sampai dua minggu ke depan, bukan hanya Aramco perusahaan swasta dipersilakan,” kata Seskab.

Pemerintah mengharapkan dengan aturan baru ini maka Indonesia akan memiliki kilang baru.

Selain pembicaraan tentang investasi di bidang energi, juga dibicarakan tentang pembukaan cabang Bank BNI baik di Jeddah, Mekkah maupun Madinah.

Keberadaan BNI di tiga kota tersebut diharapkan bisa memudahkan warga Indonesia yang umroh maupun menjalankan ibadah haji.

“Presiden gembira dengan perkembangan yang ada, pemerintah Arab Saudi akui ada upaya pembahasan secara maraton dan melihat ini kesungguhan untuk meningkatkan keakraban dan kerja sama,” kata Pramono Anung.

/PCN

Antara

JAKARTA SH – Di ajang pameran Izmir International Fair (IIF) 2015 di Turki, produk-produk unggulan Indonesia berhasil meraup transaksi jutaan dolar.
Produk-produk tersebut di antaranya produk kertas yang dipesan sebanyak dua kontainer per bulan, bernilai US$ 1-1,5 juta per bulan. Produk tekstil diorder senilai US$ 35.000-50.000 per bulan, kemudian minyak esensial sebanyak satu barel per bulan.
 “Produk-produk Indonesia banyak dipesan selama pameran,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak, melalui keterangan pers tertulis yang diterima SH, Kamis (10/9).
Selanjutnya, produk kantung plastik degradable senilai US$ 262.500 per bulan, serta produk makanan olahan sebanyak dua kontainer atau setara dengan US$ 5 juta. Produk ban mobil  juga mendapatkan kontrak 200.000 unit per tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumen Turki. Pencapaian dalam pameran di Izmir ini sekaligus melengkapi surplus perdagangan Indonesia dengan Turki.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Turki pada 2014 mencapai US$ 2,47 miliar, sedangkan pada periode Januari-Juni 2015 mencapai US$ 734 juta. Dalam periode 2010-2014, total perdagangan kedua negara mengalami pertumbuhan 16,56 persen per tahun.
Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia selalu mencatatkan surplus dengan Turki.
Pada semester I tahun ini, Indonesia mencapai surplus US$ 487 juta. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Turki pada semester I tahun ini mencapai US$ 611 juta yang didominasi serat stafel buatan (HS 55) dengan pangsa 26,9 persen.
Filamen buatan (HS 54) 19,6 persen, karet dan barang dari karet (HS 40) 9,7 persen, lemak dan minyak hewan (HS 15) 6,99 persen, dan bahan bakar mineral (HS 27) 3,3 persen.

Sumber : Sinar Harapan

JAKARTA sindonews – Pengusaha swasta mengungkapkan bahwa saat ini sikap pemerintah masih saja tidak imbang dengan hanya memprioritaskan kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara kepentingan swasta justru dikesampingkan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik mengaku bahwa pemerintah seakan memiliki kecenderungan bahwa dunia usaha adalah warga negara kelas dua. Orientasi pemerintah masih kepada BUMN, yang sejatinya juga punya tugas sebagai agen pembangunan (agent of development).

“Ini kelihatannya dunia usaha itu orang yang dibutuhkan tapi juga kurang ditengok. Apalagi sekarang, pemerintah punya kecenderungan dunia usaha warga negara kelas dua. Orientasinya masih ke BUMN. Itu yang kita melihat seperti itu,” katanya di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Sebagai agen pembangunan, sambung dia, perusahaan pelat merah sejatinya tidak bisa hanya mengejar keuntungan semata. Berbeda dengan pengusaha swasta yang menurutnya memang berorientasi kepada keuntungan.

“Misalnya saat Lino (Dirut Pelindo II-RJ Lino)bilang i am make this company rich. Buat saya itu salah. Karena tugasnya Lino sebagai dirut BUMN, dia bukan hanya membuat itu perusahaan Pelindo II kaya,” imbuh dia.

Menurut Suryani,  RJ Lino seharusnya menyingkirkan ego sentral dengan berniat menjadikan perusahaan negara tersebut kaya. Seharusnya, ia fokus kepada urusan memperlancar arus barang masuk dan keluar dari pelabuhan.

“Dia harus memperlancar arus barang pengusaha swasta yang ada. Jadi enggak boleh ada ego sentralnya. Ini belum ada dibenaknya pemerintahan sekarang. Memang ini sudah terjadi semenjak reformasi, bukan salah Jokowi saja. Jadi saya kira sudah waktunya orientasi dikembalikan lagi,” tandasnya.
(dmd)

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1043885/34/swasta-sebut-pemerintah-hanya-prioritaskan-bumn-1442048348

JAKARTA sindonews – Paket kebijakan ekonomi September I yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya ekonom Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menilai paket kebijakan tersebut hanya sebagai obat pemulihan ekonomi sesaat sehingga tidak akan kelihatan hasilnya dalam jangka pendek.

Mantan Deputi III bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan Jokowi ini mengungkapkan, pemerintah secara langsung mengakui ada permasalahan di bidang ekonomi sehingga dikeluarkan paket kebijakan.

“Yang jelas positifnya ada respon dari pemerintah paling enggak mereka mengaku kalau sekarang memang ada masalah (di bidang ekonomi),” ungkap Purbaya ketika dihubungi, Kamis(10/9).

Dia memandang, dari sisi pasar keuangan paket kebijakan ekonomi Jokowi lebih bersifat jangka panjang. Apalagi akan disusul paket kebijakan tahap II, III dan seterusnya. Faktor paling utama yang harus dikerjakan adalah membuktikan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini disampaikan kepada masyarakat.

“Negatifnya kok enggak satu gelombang saja (paket kebijakan)? Apakah gelombang kedua sudah matang atau belum?” tanya Purbaya.

Dia mengaku, tidak terlibat dalam penyusunan paket kebijakan ekonomi saat menjadi bagian kantor staf presiden. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi tahap I hanyalah obat mujarab ‘sesaat’ menahan kejatuhan pasar yang ditandai apakah kurs rupiah dan IHSG bergerak positif. Sementara investor hanya menggunakan jurus wait and see sembari menunggu paket kebijakan selanjutnya.

“Peluang rebound cukup terbuka jika implementasinya bagus. Fokuslah mengerjakan program yang sudah ada dan jangan banyak keluarin regulasi yang baru. Kan ada penegasan dari Presiden program yang lama bakal tetap dijalankan,” pungkas Purbaya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1043027/33/paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-hanya-obat-sesaat-1441873119

bloomberg: Hours into his job as an Indonesian government minister, Rizal Ramli went public with his views on what President Joko Widodo’s government was doing wrong.

Listing policy problems in sectors including electricity generation and aviation, Ramli’s remarks set the tone for a tense first meeting last month of Widodo’s post-reshuffle cabinet. In a second-level boardroom in the whitewashed colonial-era state palace in Jakarta, Ramli was rebuked by Vice President Jusuf Kalla. Widodo spoke little during the exchange, though pointed out it was his job to make decisions.

“I told him that ministers can’t behave like that,” Kalla said of Ramli, who is coordinating minister for maritime affairs and a former finance minister. “In the cabinet meeting, everyone was angry at him.” That hasn’t deterred Ramli, who is still calling out policy missteps and said in an interview last week he was appointed to “rock some boats”.

A little over a year ago Widodo, known as Jokowi, was catapulted to the presidency of the world’s fourth-most populous nation, the first leader outside the party machinery that has dominated politics and a commodities-driven economy — Southeast Asia’s largest — for decades.

Entranced by his image as an incorruptible man of the people who could take on vested interests and deliver, Indonesians turned out in droves to vote for the former small business owner who had impressed as Jakarta governor. Famed for walking the streets without security guards to stop and chat with locals, Jokowi, a heavy metal music fan, was treated like a rock star, triggering comparisons with U.S. President Barack Obama and India’s Narendra Modi.

Those selling points may be his biggest weakness as hopes fade he can deliver on policies to boost growth and shield the economy from the headwinds hitting markets as China slows. Hemmed in by his own party, his broader ruling coalition, a byzantine bureaucracy and competing power bases, Jokowi, 54, faces falling popularity and frustration among business leaders who say the country may miss the chance to become a dominant emerging market.

Stocks, Rupiah

Investors are responding: The stock index is Asia’s worst-performing national benchmark this year and the last time the rupiah was this weak it helped topple then-leader Suharto in 1998.

Jokowi's approval rating after a year is lagging his predecessor
Jokowi’s approval rating after a year is lagging his predecessor

“The administration of President Jokowi remains disorganized,” said Bambang Soesatyo, treasurer of the opposition Golkar party. “Coordination between institutions is not running well, ministers are working individually. That’s because of the leader’s lack of authority.”

The challenges are immense. Jokowi governs about 17,000 islands, among them the tourist mecca of Bali, that would stretch almost from New York to London. He inherited a system of government that concentrates power in local chiefs and must deal with oligarchs controlling mineral wealth, plus ubiquitous corruption.

Indonesia, a mix of cultures and ethnicities, has more Muslims than any other country and is the world’s third-biggest democracy. It is home to vocal and occasionally violent Islamist extremists.

Gasoline Subsidies

Jokowi has had some success: He scrapped decades-old subsidies on gasoline that distorted the economy and sapped government coffers — total fuel subsidies cost the state budget 240 trillion rupiah ($16.8 billion) in 2014. As part of efforts to tackle corruption and a so-called “oil mafia,” he shut down the state oil company’s trading arm.

The National Mandate Party defected from the opposition to his coalition this month, giving Jokowi closer to half the parliamentary seats.

He’s budgeted 290 trillion rupiah for infrastructure in 2015, the most in the country’s history, promising to build roads, ports and railways with the help of investment from China and Japan. On Wednesday he broke ground on a light-rail project in Jakarta, with construction to start before the end of the year. He also said the government would adjust dozens of regulations but gave few details, saying the changes would be completed in a matter of months.

“I see an improvement in the political situation,” said Christian Kartawijaya, President Director of PT Indocement Tunggal Prakarsa, one of Indonesia’s largest cement makers. “The government has a good will and a pure heart. But now it needs to be supported by ‘let’s do it’. From the business side, we are ready to support that.”

Jokowi faces a tougher external economic environment than his predecessor, Susilo Bambang Yudhoyono. After a commodity boom last decade that fueled demand for Indonesia’s natural resources faded, growth has slowed to a near-six-year low and government spending has missed targets. Jokowi has struggled to capitalize on the groundswell that got him elected on a platform of change, reflected in policy U-turns from a toll road tax to rules on work permits for foreigners.

Flip Flops

Jokowi has acknowledged the damage the policy flip flops cause, with the head of his advisory board saying in July the president had sent a strong message they needed to stop. Jokowi doesn’t have a spokesman and rarely holds scheduled media conferences. His chief of staff didn’t respond to messages seeking comment.

At stake is the ability of Indonesia, where about half the population is aged below 30, to kick start a long-term overhaul of its infrastructure and institutions to become an Asian powerhouse. McKinsey & Co. predicted in 2012 it could overtake the U.K. and Germany to become a Group of Seven economy by 2030.

Indonesian quarterly GDP growth from 2012
Indonesian quarterly GDP growth from 2012

“The problem is whether all these reforms are supported by officials across government, ministers and especially the first echelon down,” said Nanang Hendarsah, a director at the central bank. “There can’t be any more policy flip flops. Inconsistency will make policy making lack credibility.”

In his reshuffle Jokowi promoted former commando Luhut Panjaitan, his main cabinet ally, to coordinating security minister, putting him at odds with party bosses who see Luhut as too influential. The team remains heavy on political appointees, including loyalists of the party of former President Megawati Soekarnoputri, rather than the technocrats Jokowi promised in his campaign.

Speaking in the interview, Ramli said Jokowi supported his push for better governance.

“He doesn’t know the elite in Jakarta, after he realized they have their own power game,” Ramli said. “I know who are the key players between business and power in Indonesia. He wants a fighter, he chose me because I’m a fighter.”

Land Matters

There have been a few public examples of tension between Jokowi and Kalla, who was also a vice president under Yudhoyono and had been mooted as a potential 2014 presidential candidate. The men had different views over who to put in the cabinet and how to reform the anti-corruption law.

Jokowi is “not very competent,” according to Hary Tanoesoedibjo, founder of conglomerate MNC Group and the 15th-richest Indonesian, who said the government needed to attract investment or risk higher unemployment. Tanoesoedibjo was a vice-presidential candidate in 2014 for the Hanura party.

There has been little progress in fixing land acquisition, as the rural poor who voted for Jokowi now stand in his way on projects from power stations to dams, protesting and refusing to leave their land. He visited a long-delayed $4 billion power project on Java island in August for an inauguration ceremony, even though the Japanese developers said they still had to buy 10 percent of the land they need. Jokowi had said construction could start in April.

Growth Forecasts

As of mid-July, the public works ministry, which received about 40 percent of the infrastructure budget, had only spent 20 percent of its earmarked funds.

“The problem is bureaucracy,” said Adityawarman, President Director of state-owned toll road company PT Jasa Marga. “Working requires a certain method and management. You can’t work on your own.”

Jokowi has four years to turn around his image before elections. The government is scaling back its forecasts for growth, predicting 5.5 percent next year versus Jokowi’s vision for a 7 percent expansion in his term.

“There is too much of a gap between his targets and his achievements,” said Fadli Zon, deputy chairman of beaten presidential candidate Prabowo Subianto’s Gerindra party. “We are a sweet opposition, maybe too sweet. If we were practicing real opposition we would be harder than this against the government.”

Faisal Eky, a jobless high-school graduate who queued to see Jokowi at an election rally and voted for him, said he hadn’t seen any benefit from his presidency.

“I got caught up in the excitement during the campaign, and since then there has been little to show for it,” he said, sipping sweet tea after handing in his latest job application. “I think Jokowi still cares for the common man but he is clearly not superman.”

PALU ID]- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani menilai, sektor Industri perlu dijadikan fondasi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, Kadin Indonesia mendukung rencana pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nasional.

“Kadin mendukung pemerintah yang sudah menunjukkan dukungan pada pertumbuhan sektor industri. Salah satunya melalui peresmian smelter nikel Morowali di Sulteng, oleh Presiden Jokowi pada Mei lalu. Untuk industri hulu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang minyak di Indonesia yang sudah cukup lama tertunda,” kata Roeslani dalam safari keliling Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (9/9) sore.

Menurut Rosan, kehadiran smelter dan kilang minyak pada sektor hulu industri akan memberikan nilai tambah pada komoditas atau produk yang dihasilkan. Karena Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menghasillkan produk turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Menghadapi krisis global, Chairman Recapital Group ini mengatakan, sebenarnya ada tiga sektor yang perlu mendapat penekanan. Tiga sektor itu adalah industri yang berbasis agribisnis, komoditas dan maritim.

Ketiga sektor tersebut, Indonesia sudah miliki sebagai modal dasar berupa ketersediaan kekayaan alam yang melimpah. “Dan salah satu provinsi yang layak mendapat perhatian terkait ketiga sektor industri tersebut adalah Sulteng,” ujarnya.

Rosan melanjutkan, penetapan Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga dapat menjadi katalisator arus investasi yang lebih besar lagi di Sulteng. Ke depan, selain sektor perdagangan, hotel, restoran, dan konstruksi yang semakin marak di Sulteng, investasi juga diarahkan pada hilirisasi produk-produk utama seperti kakao, rumput laut, kopra, maupun komoditas perikanan lainnya.

Rosan juga menyambut baik upaya peningkatan pariwisata di wilayah Sulteng melalui penyelenggaraan Sail Tomini. Demikian pula dukungan pemerintahan Jokowi-Jk melalui kehadiran Presiden pada puncak acara Sail Tomini di Pantai Kayu Bura Kabupaten Parigi Moutong, 19 September mendatang.

“Seperti juga ketiga sektor industri tadi, pariwisata adalah modal dasar. Kita tinggal meningkatkan kualitasnya dengan penyediaan layanan berkualitas, sarana-prasarana, dan SDM yang professional,” kata Rosan.

Rosan membenarkan pernyataan pemerintah bahwa Indonesia belum memasuki periode krisis sebagaimana 1998. Namun, menurutnya, dampak dari penurunan ekonomi telah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunuya adalah semakin sering terdengar informasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita ingin Kadin berkembang menjadi mitra pemerintah yang kredibel. Selain itu, Kadin perlu diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan dunia usaha, dan mampu menjabarkan apa yang dibutuhkan dunia usaha,” pungkas Rosan. (159/SP

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menyatakan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Agustus 2015 membaik dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan Survei Konsumen yang publikasikan Bank Indonesia pada Jumat (4/9/2015), hal ini terindikasi dari indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) Agustus 2015 yang tercatat sebesar 101,2 atau meningkat 2,4 poin dari bulan sebelumnya.

“Peningkatan IKE pada agustus 2015 didukung oleh peningkatan semua komponen pembentuknya,” demikian seperti tertulis dalam publikasi Bank Indonesia.

Meskipun terjadi peningkatan, ketersediaan lapangan kerja pada Agustus 2015 masih rendah ditengarai membuat konsumen cenderung menahan pembelian barang tahan lama.

Peningkatan IKE pada Agustus 2015 terjadi di 10 kota dengan peningkatan indeks tertinggi terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp4 juta-Rp5 juta per bulan.

Jakarta -Kedatangan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia cukup bikin heboh masyarakat. Banyak rumor dan spekulasi bermunculan meski bahkan sebelum Lagarde menginjakkan kaki di tanah air.

Salah satu yang hangat diperbincangkan terkait utang. Banyak yang berpikir bahwa kedatangan Lagarde untuk meminjamkan utang kepada Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harap maklum, soal utang IMF memang agak sensitif untuk banyak orang. Banyak orang Indonesia yang masih ‘trauma’ dengan utang IMF di akhir masa Orde Baru silam

Rumor dan kabar itu pun ternyata sampai ke telinga Lagarde. Dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Jokowi, Lagarde menyampaikan tanggapannya.

“Saya datang hari ini sebenarnya berharap untuk meminjam, tidak untuk meminjamkan. Meminjam keramahan dari Indonesia, kekuatan dan keindahan budayanya,” ungkap Lagarde di Istana Negara, Jakarta, (1/9/2015)

Lagarde tampak sedikit tertawa geli saat memberikan pernyataan tersebut. Ia pun melirik Jokowi yang berada di sebelahnya, dan keduanya saling tertawa.

Pada kesempatan itu Lagarde juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan antara Bank Dunia dan IMF pada 2018 mendatang.

“Hal ini dengan harapan besar bahwa kita di IMF akan mengadakan pertemuan dan merayakannya Indonesia pada 2018,” ujarnya.

Jokowi sebelumnya menjelaskan bahwa kedatangan Lagarde ke Indonesia dalam rangka pertemuan dengan Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Agus Martowardojo mengajak Lagarde untuk bertemu Jokowi.

“Bahwa beliau tadi datang ke Indonesia untuk konferensi tingkat tinggi IMF dan BI (Bank Indonesia). Keperluannya itu. Dan gubernur BI menyampaikan beliau ingin bertemu dengan saya dan saya menemuinya, kita berdiskusi banyak, terutama soal ekonomi global,” kata Jokowi usai pertemuan.

Usulkan AS Tunda Kenaikan Suku Bunga

Dalam pertemuan yang dihadiri Agus Marto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu Lagarde juga berbicara banyak soal perekonomian global.

Termasuk saran IMF untuk Bank Sentral AS The Fed terkait rencana kenaikan suku bunga acuan yang rencananya jatuh pada akhir tahun ini.

“Pandangannya, sebaiknya tingkat bunga itu naiknya nanti awal tahun depan tidak sekarang, naiknya secara sedikit-sedikit secara gradual, jadi itu lebih ke saran,” ungkap Bambang.

Usulan tersebut disampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah untuk menjaga kondisi banyak negara lain, khususnya negara berkembang. Karena dengan kenaikan suku bunga AS, maka akan memberikan tekanan tambahan untuk banyak negara.

“IMF ingin jaga balance antara perbaikan ekonomi Amerika dengan dampak dari normalisasi itu ke negara lain. Jadi jangan sampai ekonomi Amerika membaik tapi negara lain kena. Jadi balance, oke deh Amerika membaik, saatnya naik, tapi naiknya jangan gede-gede supaya negara lain tidak terdampak,” paparnya.

Akan tetapi, keputusan memang berada di tangan The Fed. Sementara IMF hanyalah memberikan saran.

“Ya mereka (IMF) tadi bilang itu usulan kita, tapi kan tetap The Fed yang tetap menentukan. Mereka kan punya target naiknya berapa, jadi kalau gradual, kita nggak tahu berapa lama. tapi usulannya mulai tahun depan,” tukasnya.

Besok, Lagarde akan menghadiri seminar internasional yang digelar Bank Indonesia (BI). Tema yang diangkat adalah The Futures of Asia’s Finance. Acara ini juga akan dihadiri oleh menteri-menteri terkait, para analis, bankir dan lainnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyebutkan, banyak materi yang akan dibahas nantinya. Kehadiran Lagarde adalah untuk memberikan pandangan terhadap perekonomian Asia, khususnya Indonesia.

“KitaKami membahas tentang ekonomi dunia, mendengar pandangan dari Managing Director Christine Lagarde dan beliau mendengar pandangan dari kami tentang Indonesia terus kita juga membicarakan tentang tantangan ke depan,” jelas Agus.

JAKARTA.  Arus investasi asing yang masuk ke Indonesia sepanjang semester I/2015 mencatatkan posisi tertinggi di Asean.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan selama semester I, arus investasi yang masuk ke Indonesia senilai US$13,66 miliar atau 31% dari seluruh investasi asing yang masuk ke Asean. Angka tersebut, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Vietnam senilai US$7,53 miliar (17%) dan Malaysia senilai US$7,01 miliar (16%).

“Ini memberikan gambaran di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, Indonesia masih potensial sebagai negara tujuan investasi utama di Asean,” ujarnya, Senin (31/8/2015)

Menurutnya, data ini juga mengonfirmasi penurunan nilai tukar rupiah dan pelambatan ekonomi Indonesia belum mempengaruhi arus investasi asing yang masuk ke Tanah Air.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini mengatakan secara global arus investasi sepanjang Semester I/2015 senilai US$311 miliar, menurun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$369,5 miliar.

Meski pun demikian, Asia-Pasifik menjadi satu-satunya wilayah yang masih mencatatkan pertumbuhan arus investasi positif. Arus investasi yang masuk ke Asia Pasifik semester tersebut naik 9,2% sebesar US$ 137,3 miliar dibandingkan tahun lalu US$125,8 miliar.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20150831/9/467368/bkpm-arus-investasi-ke-ri-tertinggi-di-asean-rupiah-dan-pelambatan-ekonomi-tak-pengaruhi-minat-asing
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA-Pemerintah menargetkan proyek pembangkit berkapasitas total 5.459 MW mulai beroperasi secara bertahap sepanjang Agustus hingga Desember 2015.

Data Kementerian ESDM yang dikutip di Jakarta, Senin menyebutkan, pada Agustus 2015, sebanyak 678 MW direncanakan mulai beroperasi (commercial on date/COD).

Lalu, September 2015, pembangkit berkapasitas 414 MW akan mulai COD, Oktober sebanyak 924 MW, COD November 803 MW, dan Desember akan ada COD sebanyak 1.328 MW.

Sementara, selama tujuh bulan pertama 2015 (Januari-Juli), pembangkit berkapasitas 1.312 MW sudah mulai COD.

Pemerintah juga menargetkan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchased agreement/PPA) sebanyak 22.728 MW sepanjang Agustus-Desember 2015 dan peletakan batu pertama (groundbreaking) 5.990 MW pada periode sama.

Rinciannya, pada Agustus 2015, PPA yang ditandatangani ditargetkan sebanyak 3.136 MW dan “groundbreaking” 2.100 MW.

Selanjutnya, pada September 2015, target penandatanganan PPA pembangkit ada 1.350 MW dan “groundbreaking” 1.650 MW.

Pada Oktober 2015, PPA yang ditandatangani 4.100 MW dan “grounbreaking” 1.080 MW, PPA November ada 9.536 MW dan “groundbreaking” 1.160 MW, dan Desember 2015 akan ada penandatanganan PPA 3.498 MW.

Sedangkan, pada periode Januari-Juli 2015, sudah ditandatangani PPA 1.108 MW.

Data tersebut juga menyebutkan, rencana total COD pembangkit pada periode 2016-2019 ada sebanyak 39.157 MW.

Rinciannya, pada 2016, COD pembangkit ditargetkan 4.212 MW, 2017 ada 6.389 MW, 2018 sebanyak 9.237 MW, dan 2019, pemerintah merencanakan COD sebesar 19.319 MW.

Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 291 proyek pembangkit dengan kapasitas 35.000 MW di luar 7.000 MW yang tengah berjalan.

Perkiraan nilai investasi proyek 35.000 MW tersebut 72,942 miliar dolar AS tidak termasuk biaya pembebasan lahan, bunga selama konstruksi, dan pajak.

Proyek juga mencakup 732 proyek transmisi dengan 75.000 set menara dan 1.375 unit gardu induk.

Lalu, kebutuhan konduktor alumunium mencapai 301.300 km, 2.600 set trafo, dan 3,5 juta ton baja (profil dan pipa luar pembangkit).

Sementara, tenaga kerja langsung yang dibutuhkan mencapai 650.000 dan tak langsung tiga juta pekerja dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen atau 29,2 miliar dolar AS.(ant/hrb)

 

http://id.beritasatu.com/home/pembangkit-5459-mw-beroperasi-hingga-desember/125946
Sumber : INVESTOR DAILY

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan pengairan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat pada Senin (31/8) didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Rencananya, penutupan saluran pengelak, dengan mengalirkan air dari Sungai Cimanuk ke waduk tersebut akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB.

“Saat ini sedang proses persiapan. Besok jam 10 tutup pintu terowongan akan dibuka yang artinya pengairan sudah mulai dilakukan,” ujar Harya Muldianto, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Waduk Jatigede kepada CNN Indonesia, Minggu (30/8).

Menurut Harya, Menteri Basuki telah mengundang secara resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan penggenangan Waduk Jatigede. “Sejauh ini kami masih menunggu konfirmasi kehadiran beliau,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR merencanakan penggenangan Waduk Jatigede 1 Agustus 2015. Namun, terpaksa ditunda menjadi 31 Agustus karena masih ada persoalan ganti rugi terhadap tanah, tanaman dan rumah warga yang akan tenggelam akibat proyek ini.

BACA FOKUS: Kisah Tiga Orde Waduk JatigedeProyek Jatigede

“Proses ganti uang sedang dan terus berlangsung, terutama untuk kepala keluarga (KK) di desa-desa yang akan ditenggelamkan lebih dulu,” tutur Harya.

Menurut Harya, sampai sat ini proses ganti rugi sudah sekitar 80 persen, dari total 10.924 KK di 19 desa yang asetnya akan ditenggelamkan. Sementara sisanya yang 20 persen, kata Harya, akan diupayakan tuntas pada bulan ini menunggu proses administrasi dan penetapan sejumlah ahli waris oleh pengadilan.

Harya menjelaskan ada dua kategori KK yang akan memperoleh dana ganti rugi. Kategori A atau yang pertama sebanyak 4.514 KK, merupakan kelompok masyarakat yang sudah mendapat ganti rugi pada tahun 80-an, dengan besaran kompensasi sebesar Rp 129 juta per KK.

Berikutnya adalah kategori B, lanjut Harya, yakni sebanyak 6.410 KK. Kelompok masyarakat ini hanya menerima dana kerohiman sebesar Rp Rp 29 juta per KK karena sebelumnya telah menerima ganti rugi.

LONDON kontan. Salah satu produsen belt Indonesia, Supreme Belting untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam penyelenggaraan 19th International Exhibition of Moscow International Motor Show (MIMS) Automechanika, yang digelar di Moskow tanggal 24-27 Agustus lalu.

Dalam pameran yang baru berakhir ini ditampilkan berbagai produk otomotif seperti spare parts, komponen otomotif, maupun peralatan untuk pemeliharaan otomotif dan aksesoris mobil, demikian keterangan KBRI Moskow yang diterima Antara London, Senin.

Keikutsertaan Supreme Belting Indonesia langkah awal untuk memasuki pasar otomotif Rusia dengan membawa brand Indonesia, yaitu Maxbelt. Selama ini Indonesia banyak memasok produk otomotif untuk berbagai perusahaan otomotif terkenal di Eropa dengan menggunakan brand perusahaan pemesan sehingga brand Indonesia sendiri belum begitu dikenal.

Dalam kegiatan otomotif di Eropa, dipamerkan berbagai produk mutakhir buatan negara yang sudah dikenal memiliki teknologi otomotif terkini, seperti Jerman, Prancis, Italia ataupun Inggris. Sementara dari Asia, masih didominasi Jepang dan Korea Selatan.

Indonesia memiliki peran dalam industri otomotif dunia, antara lain sebagai produsen spare part atau komponen otomotif berkualitas yang mendapat perhatian pemerintah agar produk otomotif Indonesia semakin dikenal di kalangan pecinta otomotif dunia.

Pameran MIMS Automechanika diikuti 1.338 peserta dari 39 negara, dengan brand yang sudah sangat dikenal pecinta otomotif, di antaranya Aisin, BMW Group Russia, Bosch, Mercedes-Benz RUS, Brembo, Brisk, Carvile, Delphi, Denso, Exedy Clutch Europe, Gates dan GAZ Group.

Beberapa negara yang hadir dengan menampilkan paviliun nasionalnya antara lain Italia, Spanyol, Turki, Singapura, Korea Selatan, Armenia, Taiwan, Kroasia dan Republik Ceko. Sementara perusahaan-perusahaan dari Jerman menampilkan berbagai produk, jasa dan teknologi di area khusus untuk produk Jerman.

Produk belt yang dihasilkan Supreme Belting Indonesia telah mengantongi sertifikat ISO 9001:2008 dan merupakan produsen power transmission belt pertama di Indonesia.

Produksi perusahaan Indonesia yang masuk pasar Rusia dan memiliki pasar yang baik, khususnya untuk produk filter dengan brand Sakura Filter, yang diproduksi Group ADR dengan standar ISO/TS dan telah diuji dengan ISO/IEC 17025:2005.

Partisipasi perusahaan Indonesia dalam ajang MIMS Automechanika perlu mendapat perhatian termasuk pemberian kemudahan mengikuti pameran di luar negeri, baik yang terkait pendanaan maupun strategi promosi dan pemilihan pameran yang potensial.

Produk Indonesia di Rusia cukup dikenal karena memiliki kualitas dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain namun perlu ditingkatkan adalah promosi dan pengenalan produk unggulan agar lebih dikenal di Rusia maupun negara-negara di sekitarnya.

Editor: Yudho Winarto.
SUMBER: ANTARA

 

Liputan6.com, Jakarta – Proses konsolidasi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum usai meski usia kekuasaannya hampir mencapai satu tahun. Diawali dengan defisit dukungan di legislatif dan dikuasainya DPR oleh kekuatan oposisi yang menciptakan divided government, Pemerintahan Jokowi juga harus berjibaku mengkonsolidasikan dukungan dari partai-partai pendukung.

Beberapa kegaduhan politik selama ini selalu terkait hubungan power play dengan koalisi pendukung. Presiden yang menginginkan adanya otonomi untuk membuat keputusan politik, acapkali dihadapkan pada keinginan partai-partai koalisi yang merasa memiliki saham besar dalam pemerintahan saat ini.

Salah satu persoalan klasik dalam pemerintahan presidensial adalah tarik ulur antar kekuatan politik dalam penyusunan kabinet. Kalau dalam sistem parlementer, keputusan terpenting seorang perdana menteri adalah menentukan kapan diadakannya pemilihan umum, maka bagi presiden salah satu keputusan terpenting yang menentukan survivalpolitiknya adalah berkaitan dengan political appointment.

Ketidaktepatan memilih pembantu-pembantunya di kabinet dan posisi strategis lainnya, merupakan perangkap politik yang dapat mengganjal jalannya pemerintahan. Bahkan mengancam kekuasaan presiden sendiri.

Presiden Jokowi tampaknya sadar dalam masa konsolidasi pemerintahan sampai saat ini, diperlukan sikap akomodatif terhadap kepentingan elit-elit koalisi yang menginginkan pengaruh besar di pemerintahan, dengan menempatkan loyalis-loyalisnya ke berbagai jabatan strategis.

Ini yang menyebabkan para anggota kabinet dan petinggi pemerintahan lainnya, bukanlah sepenuhnya all president’s persons. Karena beberapa di antara mereka masih memiliki loyalitas juga ke pimpinan partai atau sponsor politiknya.

Bahkan karena anggapan ketidakbebasannya dalam mengangkat petinggi pemerintahan, Jokowi dinilai secara naif sebagai pemimpin paling lemah dalam sejarah. Namun dinamika yang tidak mencerminkan sistem presidensial yang kuat tersebut perlahan mulai berubah.

Jokowi semakin matang meneguhkan kepemimpinannya dan mahir mengkonsolidasikan kekuasaan. Meminjam istilah Thomas Poguntke dan Paul Webb, dalam bukunya The Presidentialization of Politics (2005), Presiden Jokowi telah sukses melakukan awalan proses ‘presidensialisasi politik’. Di mana salah satu cirinya adalah “to govern past their parties rather than through them.”

Dalam memerintah, Jokowi meski masih terus melakukan konsultasi dengan elite-elite koalisi pendukungnya. Tapi keputusan-keputusannya semakin menegaskan kemandirian politiknya. Sejumlah contoh terlihat mulai dari pengangkatan Kepala Staf Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, hingga reshuffle kabinet pada 12 Agustus yang lalu maupun keputusan-keputusannya terkait program strategis pemerintah.

Presidensialisasi politik secara umum tampak dalam tiga wajah kepresidenan yaitu wajah eksekutif, wajah kepartaian, dan wajah elektoralnya. Executive face dari seorang presiden tampak dari menguatnya kontrol otonom dalam pelaksanan kekuasaan untuk mengangkat (the power of appointment), dan untuk memutuskan secara unilateral tanpa interferensi pihak-pihak luar (the power to decide).

Sementara wajah kepartaian seorang presiden akan diuji dalam seberapa jauh otonomi kepemimpinannya terhadap faksi-faksi maupun elite-elite partai politik. Apabila kepresidennya masih mencerminkan ketundukan terhadap elit pimpinan partai, cap sebagai presiden boneka akan sulit dihilangkan.

Yang terakhir, electoral face dari presidensialisasi terlihat ketika misalnya proses-proses penggalangan dukungan publik yang mempengaruhi proses elektoral nantinya tidak lagi yang bersifat ‘partified control’, di mana partai-partai mengontrol kerja-kerja elektoral. Tetapi proses pencarian dan penjagaan dukungan politik ini bergeser ke dominannya peran presiden.

Kepemimpinan dan kinerja presiden mestinya yang akan menentukan sukses tidaknya kompetisi elektoral partai pendukungnya, bukan lagi tergantung pada elit-elit pimpinan partai politik yang hasil kerjanya tidak mudah diukur.

Reshuffle kabinet lalu tampak mengindikasikan menguatnya presidensialisasi politik yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, sehingga tampak semua pihak menyambut baik keputusan penting tersebut. Partai koalisi pendukung senang, oposisi mengapresiasi, dan publik serta pasar menaruh kepercayaan sehingga tidak muncul kegaduhan di sekitar proses .

Percik-percik kegaduhan justru muncul setelahreshuffle reshuffle, ketika ada menteri baru yang melanggar etika pemerintahan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mencerminkan keamatirannya dalam mengemban posisi publik.

Dalam reshuffle tersebut Presiden Jokowi bisa mengakomodasi sebagian aspirasi PDIP, memperbaiki koordinasi pemerintahan dengan mengangkat tiga menko baru, serta mengganti menteri-menteri yang dipandang kurang optimal kerjanya.

Meski masih terbatas dan belum bisa mewujudkan dream team di pemerintahan, namunreshuffle tersebut telah mengirimkan sinyal bagus secara politik, bahwa Presiden memiliki keberanian untuk membongkar pasang kabinetnya.

Presiden terlihat tidak tersandera oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, sehingga pengangkatan menteri-menteri baru tidak disertai dengan akrobat dan manuver politik yang menimbulkan kegaduhan. Presiden juga terlihat memiliki otonomi dalam memutuskan beberapa nama untuk diganti atau dipertahankan.

Untuk memantapkan presidensialisasi politik, Jokowi sepertinya perlu mengadakanreshuffle jilid dua dalam tempo dekat, supaya menteri-menteri yang masih membebani laju kinerja pemerintahan dapat diganti dan soliditas pemerintahan dapat ditingkatkan.

Saat ini sepertinya Jokowi masih memiliki ministers, tapi belum kabinet yang anggota-anggotanya dapat bekerja secara sinergis dalam satu irama, dan pemikiran selaras dengan visi presiden.

Dengan reshuffle kabinet lagi secara mulus, setelah melewati satu tahun usia pemerintahannya, tahapan konsolidasi bisa diakhiri.

Pemerintah kemudian bisa menapaki periode implementasi janji-janji kampanye secara programatik dan teknokratik, dengan kabinet yang makin solid dan politik yang makin stabil karena reshuffle berikutnya harus bisa memperbesar dukungan politik di legislatif, dan semakin memperkuat hubungan presiden dengan partai-partai koalisi pendukung. (Sun/Yus) NICO HARJANTO – LIPUTAN 6

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kementerian dan kepala daerah untuk melakukan deregulasi besar-besaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

 

Presiden yakin memaksimalkan penyerahan anggaran adalah jalan keluar terbaik saat ekonomi terpuruk akibat turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS.

Deregulasi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah terobosan administrasi yang memutus rantai birokrasi yang menghambat terserapnya anggaran negara.

“Kita sudah bahas khusus soal ini kemarin dengan kementerian dan kepala daerah. Harus ada terobosan berupa deregulasi besar-besaran,” katanya di Surabaya, Selasa (25/8/2015).

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak pesimistis menghadapi turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS. Dia menegaskan, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri.

“Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Pesimistis, Kita Masih Pegang Duit.

Negara, kata Presiden Jokowi, masih memiliki anggaran yang cukup untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri.

“APBN masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya kita masih pegang duit,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah membuat instrumen untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah.

Sayangnya, menurut Presiden Jokowi, pengaruh eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang lebih mendominasi.

“Pengaruh eksternal dalam konteks saat ini lebih kuat, seperti krisis Yunani, naiknya suku bunga di Amerika, dan banyak lagi yang terjadi di negara luar,” ujarnya.

Presiden Jokowi lantas meminta semua pihak, termasuk media, untuk membuat masyarakat Indonesia tetap optimistis menghadapi masalah ekonomi global ini dan meyakinkan bahwa negara ini masih bisa melewati Krisis global dengan potensi yang dimiliki.

“Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin pesimistis,” katanya.


Penulis : Kontributor Surabaya, Achmad Faizal
Editor : Josephus Primus

Jakarta detik -Kondisi perlambatan ekonomi dirasakan dampaknya oleh hampir semua sektor usaha di Indonesia. Namun yang paling merasakan dampak dari lambatnya pertumbuhan ekonomi ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini UMKM adalah sektor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia.

“Usaha terbesar di negara kita memang UMKM. Sebanyak 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Kalau terjadi pelambatan, artinya yang melambat adalah yang jumlahnya paling besar itu,” tutur Enny di acara Diskusi Senator Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Enny mengatakan, UMKM bisa menjadi penopang ekonomi Indonesia di tengah gejolak perlambatan ekonomi global, yang saslah satu dampaknya adalah menurunkan daya beli masyarakat. Belum lagi menurut Enny, Indonesia tengah dihantam dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kalau Amerika Serikat menurunkan suku bunga The Fed (Federal Reserve) itu sengaja melemahkan mata uang. Kalau kita, tidak diturunkan saja sudah terdepresiasi. Masih ada kesempatan meningkatkan competitiveness di UMKM yang menopang 98% usaha. Kita harus tingkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) mulai dari sekolah menengah kejuruan diberi bekal spesifik,” papar Enny.

“Juli neraca lerdagangan masih surplus. Neraca perdagangan dengan China defisit luar biasa. Kalau China mendevaluasi mata uang, bagaimana bisa bersaing produk UMKM kita,” imbuhnya.

Karena sebagai penopang ekonomi terbesar di Indonesia, Enny mengatakan, pemerintah harus memfasilitasi UMKM agar terus berkembang. Saat ini, daya saing produk UMKM Indonesia masih belum tinggi dibanding produk sejenis dari negara lain. Oleh karena itu, fasilitas dari pemerintah sangat dibutuhkan.

“Contoh saja, beri kemasan menarik, dampingi mendapat labeling hingga didik menembus pasar ekspor. Subsidi KUR Rp 900 Miliar kami harap bisa terealisasi betul sampai ke UMKM di akhir tahun ini,” tutupnya.

(zul/ang)

JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia diambang krisis dengan terus melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat), dan sudah menembus Rp14.000,- per dolar AS. Kondisi seperti berdampak kepada masyarakat sehingga daya belinya berkurang.

Pengusaha dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad yang dihubungi, di Jakarta, Sabtu (22/8), menilai kondisi perekonomian Indonesia sudah diambang krisis dan diambang resesi.

“Ini berbahaya kalau rupiah kita terus melemah terhadap dolar AS karena berdampak kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat awam yang tidak mengetahui apa pelemahan rupiah terhadap dolar AS,” papar Fadel.

Namun, menurut Fadel, mereka akan terkena dampaknya akibat pelemahan rupiah tersebut. Karena harga kebutuhan pokok mereka akan terus merangka naik. “Kenaikan tersebut disebabkan naiknya biaya transportasi, dan juga kegiatan produksi perusahaan naik apalagi kalau perusahaan tersebut bahan bakunya bergantung kepada impor,” papar Fadel.

Ia menambahkan tidak ada jalan bagi perusahaan selain mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. “Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawannya, atau pekerjanya karena memang meningkatnya biaya produksi,” papar Fadel.

Fadel juga menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk Krisis Centre untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Sebab kondisi kita sudah mencapai ambang krisis dan resesi.

“Langkah pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap rupiah sangat berat karena akan menguras devisa negara. Sebab itu, hal tersebut tidak perlu dilakukan, memang salah satu jalan adalah menarik modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia,” terang Fadel.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, rupiah saat ini sedang berhadapan dengan kondisi tidak rasional. Artinya tidak mencerminkan fundamental karena serangan sentimen negatif berlebihan dari global. Pengaruh ini, tidak berhubungan dengan fundamental ekonomi Indonesia sehingga meski defisit transaksi berjalan membaik, kurs rupiah terus terpental jauh. (johara)

 

Jakarta
 

liputan 6 -Di tengah tak menentunya kondisi perekonomian global, Indonesia masih bisa menghela nafas – meski belum nafas lega sepenuhnya. Mengapa? Indonesia di era pemerintahan Jokowi-JK ternyata masih dinilai sebagai tujuan investasi utama, bersama negara-negara tetangga di kawasan seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia.

Laporan survei The Economist Corporate Network bertajuk “Investing Into Asia’s Reform Landscape: Asia Business Outlook Survey 2015” bahkan menyebutkan Indonesia berada di peringkat kedua Negara tujuan investasi utama di benu aini. Indonesia hanya kalah dari China.

Hasil survey itu sejalan dengan data Financial Times yang menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam jajaran lima besar Negara tujuan investor dari China dan Singapura, serta masuk daftar 10 besar tujuan investasi dari Jepang dan Korea.

Rupanya karena itu – meskipun dalam setahun terakhir perekonomian negeri ini melambat – angka realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia masih menanjak.

 

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan sampai Juni 2015, realisasi PMA mencapai 4.460 proyek senilai Rp92,2triliun (sekitar US$ 7,4 miliar), atau meningkat 18,2% dari Rp78 triliun pada periode yang sama pada tahun 2014.

BKPM telah menggelar survey untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan 100 proyek PMA yang sedang memasuki tahap konstruksi. Hasilnya dilaporkan tidak ada hambatan berarti. Survei ini diinstruksikan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk mengawal dan memastikan investasi-investasi asing tersebut berjalan lancar, sehingga pada gilirannya bisa menggerakkan perekonomian nasional.

Seratus proyek PMA tersebut terdiri atas: 64 proyek di sector industri, 14 di sector kelistrikan, dan sisanya di sector tambang, perkebunan, pariwisata, transportasi dan peternakan. Total nilai realisasi investasi 100 PMA itu mencapai Rp 80 triliun. Angka realisasi tertinggi dibukukan oleh sector industry dengan nilai investasi Rp 39,3 triliun atau 27 persen dari rencana investasi. (Lihat tabel)

“Identifikasi tersebut agar BKPM dan kementerian atau lembaga lainnya dapat mengantisipasi lebih awal, sehingga proses realisasi investasi tidak berhenti,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani

Tabel: 100 Perusahaan Proyek PMA Tahun 2010 – Maret 2015


Sumber: BKPM

Berdasarkan survei BKPM tahap pertama, 100 PMA tersebut diproyeksikan mampu menyerap 65 ribu tenaga kerja langsung, dan efek berantainya (multiplier effect) bagi penciptaan tenaga kerja tak langsung diproyeksikan sekitar empat kali lipat. Artinya, jumlah tenaga kerja yang berpotensi terserap dari 100 proyek PMA itu sekitar 240 ribu orang. Serapan ini sekitar 64 persen dari total penyerapan tenaga kerja dari seluruh proyek PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kuartal II 2015 sebanyak 370.945  orang.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen dari sebelumnya 5,9 persen (dengan angka pengangguran terbuka sebanyak 7,27 juta orang) pemerintahanJokowi-JK menargetkan penyerapan tenaga kerja mencapai 10 juta orang selama 2014-2019 atau dua juta tenaga kerja per tahun.

Berdasarkan target itu, potensi penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung dari 100 PMA di atas terlihat relative kecil–sekitar 12 persen dari keseluruhan target pemerintah.Namun, angka itu sejatinya melampaui rata-rata penyerapan tenaga kerja per kuartal seluruh PMA. Selama periode 2010 – Juni 2015, rata-rata penyerapan tenaga kerja per kuartal dari seluruh proyek PMA mencapai 215.209 orang, atau 10,7 persen dari target pemerintah.

Meskipun masih relatif rendah, peranan proyek PMA dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus menekan angka penggangguran, tetap penting. Angka serapannya cukupsignifikan. Dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, mencapai 4,7juta orang atau bertumbuh 13,74 persen per tahun.

Grafik: Penyerapan Tenaga Kerjaoleh PMA dan PMDN 2010 – Juni 2015

Sumber: BKPM

Substitusi impor

Penting untuk dicatat, proyek-proyek PMA tersebut sebagian besar berorientasi ekspor. Misalnya saja, sembilan PMA yang pernah dikunjungi langsung oleh Kepala BKPM Franky Sibarani mampu menyetor devisa ekspor sekitar US$800 juta per tahun dan bisa menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja.

Tak kalah penting, sebagian yang lain menghasilkan produk substitusi impor senilai US$810 juta per tahun.  Produk yang dihasilkan antara lain oleo chemicalsulphuric acid dan carbon disulphide.

DijelaskanFranky, Sembilan proyek tersebut sudah masuk tahap konstruksi. “Bahkan ada yang progress-nya sudah 90 persen”.

Salah satu perusahaan PMA dimaksud adalah PT Rayon Utama Makmur.  Perusahaan ini memproduksi bahan baku untuk benang yang selama ini masih diimpor. Langkah ini bisa menghemat devisa US$65-67 juta per tahun. “Kapasitas produksi kami 80 ribu ton serat rayon per tahun,” kata Head of Corporate Finance Rayon Utama, Bintoro Dibyoseputro.

Selain itu ada dua proyek PMA lain yang telah dikunjungi Franky. Pertama proyek investasi Jepang yang memproduksi komponen kabel kendaraan bermotor — di mana 90 persen  bahan bakunya berasal dari dalam negeri dan 76 persen output-nya akandiekspor. Yang kedua merupakan investasi dari China, yang memproduksi olahan ikan danu dang. Seratus persen produk perusahaan ini akan diekspor dengan nilai sekitar $500 juta per tahun.

Kontribusi perusahaan-perusahaan PMA seperti ini tak boleh disepelekan. Sebab, selama ini Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku dan bahan modal impor.

Lihat saja Data BPS. Impor industry dasar, seperti industry baja, petrokimia, dan bahan obat sepanjang Januari-September 2014 mencapai US$114,3 miliar atau sekitar 76 persen dari total impor 2013 sebesar US$149,7 miliar.

Semakin banyak perusahaan PMA dan PMDN yang menghasilkan produk subtitusi impor, semakin cepat kita terbebas dari deficit neraca perdagangan yang selama beberapa tahun terakhir menghantui perekonomian nasional.

JAKARTA okezoneKondisi perekonomian Indonesia saat ini mendekati lampu merah. Saat ini, kondisinya memasuki waspada krisis.”Kalau (menurut) saya sih (krisis) sudah indikasinya orange, sudah melewati kuning tapi belum merah, waspada dan hati-hati dalam pengertian kalau kebijakannya enggak tepat akan memperburuk situasi,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat ditemui di wilayah Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, beberapa indikator yang mencerminkan Indonesia waspada krisis. Yang pertama, pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi akhir-akhir ini sudah berimbas ke beberapa hal.

Salah satunya pada sisi impor. Menurutnya, 70 persen bahan baku industri manufaktur adalah produk impor, maka dengan melemahnya nilai tukar, beban impor semakin tinggi dan berimbas pada harga jual.

“Biaya produksi tinggi, harga jadi naik padahal daya beli lagi menurun, ujung-ujungnya apa? PHK,” sebutnya.

Indikator berikutnya adalah sektor pasar modal. Dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini menunjukkan banyak capital outflow yang keluar.

“IHSG minggu ini turun, 65 persen yang megang luar, SBN 40 persen asing, itu yang mesti di perhatikan betul,” tukasnya.

(rzk)

 

Jakarta GLOBE. Indonesian Vice President Jusuf Kalla said late on Tuesday that the central bank should cut its policy rate to revive the slowing economy, local media reported, just hours after Bank Indonesia, BI, decided to keep the rate unchanged.

On Tuesday, BI kept its key rate at 7.50 percent, saying the focus for monetary policy was maintaining the rupiah’s stability. It also introduced several measures to protect the rupiah, which it said was trading at an “undervalued” level.

“There is no way we will strengthen the rupiah by raising rates. In this kind of situation, the BI rate should be cut,” Kalla was quoted as saying by Kompas.com.

Kalla has long pressured the central bank to adopt a looser monetary stance to promote growth, which was at a six-year low in the second quarter.

In an interview with Reuters in March, Kalla said he wanted to see the benchmark interest rate at 6.50 percent by the end of this year.

The official outlook for economic growth is 5.0-5.2 percent for 2015. For next year, the government wants growth to rebound to 5.5 percent.

Finance Minister Bambang Brodjonegoro on Friday said there may be a window for Bank Indonesia to cut its rate next year to help the government achieve the growth target.

Bank Indonesia, which is independent from the government, will soon revise its growth outlook for this year from 5.0-5.4 percent, adjusting to the second-quarter gross domestic product (GDP) data, Governor Agus Martowardojo said in a press conference on Tuesday.

It maintained its outlook for growth at 5.4-5.8 percent next year.

 

JAKARTA – Realisasi belanja negara mencapai Rp 992 triliun lebih per 19 Agustus lalu, atau 50% lebih dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan negara mencapai 46% dari target Rp 1.761,6 triliun.

 

“Untuk realisasi belanja modal kementerian dan lembaga (K/L) hingga 19 Agustus lalu diperkirakan mencapai 20%, dari target Rp 252,84 triliun. Secara nominal, kementerian yang berkontribusi paling besar dalam realisasi belanja anggaran masih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perhubungan. Nanti detailnya awal bulan mendatang, karena biasanya kami terima laporan bulanan, bukan mingguan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) kepada Investor Daily, Jakarta, Kamis (20/8).

 

Mardiasmo menambahkan, pihaknya juga berusaha meningkatkan penerimaan dari pajak. Sebab, kalau target pajak tidak tercapai, defisit fiskal bisa melebar ke 2,1-2,2% dari produk domestik bruto (PDB), meski masih di bawah 2,7% dari PDB.

 

Sementara itu, Kementerian PUPR menyatakan, serapan anggaran negara di kementeriannya mencapai Rp 31 triliun atau 26,7% hingga 20 Agustus 2015. Proyek fisik yang belum dilelang sebesar Rp 4,2 triliun atau ada sisa 4% dari keseluruhan proyek.

 

Kementerian PUPR optimistis menyerap 30% anggaran hingga akhir Agustus ini. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, proyek-proyek yang menjadi sasaran serapan terutama proyek konektivitas.

 

“Sasaran serapan kami terutama ada pada proyek konektivitas seperti jalan. Selain itu, yang terkait dengan proyek pembangunan bendungan, di mana tahun ini kami menargetkan bisa membangun 13 waduk dan bendungan. Yang lainnya, sektor perumahan,” kata Taufik.

 

Ia mengatakan, pada akhir tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan serapan anggaran mencapai 93% dari total anggaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 118 triliiun. “Target kami, persentase serapan anggaran mencapai 93%. Biasanya tak akan terserap seluruhnya, sebab akan ada sisa tender maupun lelang. Kami juga melakukan efisiensi pengeluaran untuk administrasi,” kata dia.

 

 

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/rp-992-triliun-anggaran-negara-sudah-dibelanjakan/125195
Sumber : INVESTOR DAILY

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan bahwa terdapat tiga isu krusial menghadang Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk ditangani yaitu pangan, kurs rupiah, dan harga minyak.

“Kerentanan di bidang pangan baik aspek persediaan maupun lonjakan harga, pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan merosotnya harga minyak dunia akan menjadi isu krusial,” kata Andreas, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Dia mengatakan di bidang pangan, Indonesia sangat rentan terhadap permainan para spekulan dan mafia sehingga lonjakan harga berbagai komoditas seperti cabai, beras, daging dan bahan pangan lain seolah menjadi tradisi yang tak terselesaikan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan adanya fenomena alam berupa badai El Nino di mana Indonesia adalah salah satu negara yang bakal terkena dampaknya, sebagaimana yang terjadi pada 1997 (setahun sebelum krisis ekonomi 1998).

“Pemerintah harus menyiapkan kebijakan strategis yang bersifat antisipasif dari sekarang agar krisis seperti 1998 tidak terjadi,” jelas dia.

Sedangkan isu krusial di bidang nilai tukar yakni devaluasi mata uang yuan saat ini telah menambah ketidakpastian ekonomi global sehingga menambah kekhawatiran perekonomian dunia yang jika berlanjut berpotensi menimbulkan krisis lebih parah.

“Harus diakui bahwa sentimen pasar terhadap nilai tukar rupiah saat ini telanjur negatif,” jelasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan harga minyak, batas bawah yang diambil pemerintah sebesar USD60 per barel dari asumsi makro USD60-USD70 per barel dinilai sudah tepat. Namun gelojak internasional perlu diantisipasi terutama apabila senat AS menyetujui ditetapkannya perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Iran.

“Jika hal itu terjadi, minyak Iran akan membanjiri pasar yang otomatis menyebabkan harga minyak anjlok. Perlu ada skenario agar merosotnya harga minyak dunia dan rupiah tidak berimbas terlalu jauh ke sektor ekspor Indonesia. Sebab Indonesia mengandalkan ekspor komoditas di mana pasar komoditas ini akan terpukul apabila harga minyak dunia merosot,” pungkas dia.

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/18/159224/ada-3-isu-krusial-hadang-darmin-nasution
Sumber : METROTVNEWS.COM

bisnis indonesia: Terungkap sebuah fakta yang tak disangka-sangka. Di tengah kabar melambatnya perekonomian nasional, ternyata arus investasi masih mengalir kencang. Data harian ekonomi terkemuka asal Inggris, The Economist, menyebutkan untuk tahun 2015 Indonesia bertengger di peringkat kedua tujuan investasi dunia, setelah China.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada semester pertama 2015 naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang terserap pun cukup signifikan, sekitar 685 ribu.

Bagaimana strategi BKPM menggenjot realisasi investasi? Berikut petikan wawancara khusus dengan Kepala BKPM Franky Sibarani:

Bagaimana realisasi investasi sampai dengan Juni 2015? Bagaimana target ke depan?

Realisasi investasi (PMA dan PMDN) pada semester pertama 2015 naik 16,6 persen (dibanding semester pertama 2014) dengan nominal Rp259,7 triliun. Bila dihitung dari triwulan pertama 2015, realisasi investasi naik 8,4 persen. Target tahun ininominal realisasi investasi Rp519 triliun, atau  naik sekitar 14 persen dari pencapaian 2014. Itu targetnya dan kami masih optimistis  akan tercapai.

Untuk menggenjot investasi itu, kami punya perwakilan di delapan kota dan negara, seperti  Singapura, Taiwan, Jepang, Sydney, Abu Dhabi, London, dan New York. Kami sedang mengusahakan untuk membuka perwakilan di China.

Bagaimana dengan di dalam negeri?

Untuk dalam negeri, di BKPM ada yang disebut marketing officer. Marketing officer itulah yang mengikuti proses seorang investor yang prospektif menjadi minat investasi, dan membantu mereka melakukan riset atau membantu mereka datang ke Indonesia.Ada contoh, peminat di industri perkapalan diantar sampai Lampung atau Lamongan. Atau juga di industri printing, investor Jepang kami antar ke Surabaya untuk melihat lahan. Itu gunanya marketing officer kami.

Sejauh ini bagaimana kemajuan minat investasi?

Total minat investasi sudah mencapai $151 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun. Angkanya terus bergerak. Dari satu negara (investor) saja kita bisa dapat $400 juta dan itu akan terus kita kawal. Yang menarik, dari minat investasi inikita berpotensi menyerap hampir 14 juta tenaga kerja.

BKPM merekomendasikan sektor tertentu kepada calon investor?

Fokus BKPM saat ini di lima sektor. Pertama, infrastruktur, seperti listrik dan pelabuhan. Kedua pertanian, termasuk peternakan, didalamnya perkebunan dan tanaman  pangan. Ketiga, sektor maritim termasuk galangan kapal dan industri perikanan. Keempat, sektor industri, dan kelima pariwisata dan kewilayahan.

Sektor industri dibagi empat.

Pertama, industri padat karya. Kenapa? karena industri padat karya ini serapan tenaga kerjanya besar. Pemerintahan Jokowi-JK pada Nawacita-nya ingin menciptakan lapangan pekerjaan 2 juta per tahun. Jadi, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, berarti sebanyak 400 ribu orang harus diserap untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Kedua, industri berorientasi ekspor. Banyak industri kita yang kalau didorong untuk mengekspor ternyata mampu, termasuk industri sepatu, tekstil dan garmen. Ketiga, industri yang memproduksi bahan baku atau barang modal yang mensubtitusi produk impor. Jadi kita menekan impor supaya tidak mengeluarkan devisa. Keempat, downstream industri.

Kenapa BKPM hanya membidik 5 negara?

Terus terang bukan berarti kami tidak menangkap potensi investor diluar lima negara itu, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China.Tapi kelima negara ini tren pertumbuhannya sedang bagus. Diluar negara-negaraitu, kami juga memberi perhatian.

Saya bertemu dengan tiga investor dari Taiwan.  Dua investor akanmasuk ke industri consumer good dan satu di industri komponen. Mereka menyebutkan Indonesia strategis untuk basis produksi mereka. Mereka sadar 40 persen lebih penduduk ASEAN ada di Indonesia. Lalu secara ukuran perekonomian, 36 persen-nya ada di Indonesia. Jadi mereka melihat Indonesia sebagai pintu masuk bagi pasar ASEAN.

Apa pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi langsung?

Ada tiga arahan Presiden sebelum saya dilantik. Pertama, penyederhanaan perizinan. Waktu saya menjadi bagian dari dunia usaha, saya merupakan korban dari dari rumitnya perizinan di Indonesia, termasuk birokrasi regulasi yang tumpang tindih, dan banyak lainnya. Kedua, Presiden menugaskan saya menyelesaikan permasalahan investasi. Makanya kami punya program debottlenecking.

Ada 88 proyek mandek yang sedang kami tangani. Ada satu perusahaan semen berhenti selama satu tahun dan tidak bisa melanjutkan investasinya karena tidak ada izin pelepasan kawasan hutan. Setelah Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diresmikan, kendala itu selesai hanya dalam 5 hari, dan langsung jalan lagi.

Tugas ketiga, meningkatkan investasi, temasuk iklim investasi.

Anda tadi bilang pernah menjadi korban?

Saya dulu kan berasal dari swasta, jadi saya paham. Presiden Jokowi juga, lho. Mengapa Presiden sangat concernterhadap dwelling time? Karena Beliau dulu eksportir dan pernah jadi korban begitu rumitnya proses di Tanjung Priok.

PTSP sudah bisa membawa perbaikan?

Sampai hari ini kami sudah menyelesaikan proses perizinan kelistrikan, dari semula butuh 925 hari menjadi 256 hari. Jenisnya, dari semula 49 perizinan menjadi hanya 25. Izin pertanahan ada lima yang kami sederhanakan. Empat penyederhaan terkait perhubungan.

Kemudian ada izin pendirian bangunan. Dari 17 prosedur, sekarang  tinggal 10 prosedur, dan waktunya pengurusannya turun darisemula 202 hari menjadi 149 hari. Lalu untuk izin menyambung listrik dari 5 prosedur menjadi 4, dari 94 hari menjadi 35 hari.

Kami juga memperbaiki easiness of doing business. Semula ada 114 parameter, targetnya kami pangkas jadi 10. Dulu ada 10 prosedur memakan waktu 52,5 hari. Sekarang tinggal 7 prosedur selama 9,2 hari. Kami menghapus kelengkapan surat keterangan domisili.

Poinnya adalah kami bekerja keras agar iklim investasi naik. Saya yakin lima tahun pemerintahan Jokowi-JK kepercayaan investor bisa lebih tinggi lagi.

Anda sepertinya yakin betul Indonesia bisa jadi negara utama tujuan investasi…

Mari kita lihat satu per satu. Misalnya Jepang. Mereka menempatkan indonesia sebagai negara nomor empat  tujuan investasi. Atau Taiwan yang menempatkan kita sebagai nomor lima.  Bahkan, Tiongkok memposisikan kita sebagai tujuan investasi nomor dua setelah Amerika Serikat. Korea Selatan menempatkan kita di urutan keenam setelah China, Amerika, Vietnam, India dan Uzbekistan. Terakhir, Singapura masih menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi nomor dua. Kami akan berjuang menaikkan posisi Indonesia. (ADV| at)

 

Jakarta. Economists have urged the government to introduce concrete steps to improve the country’s economic structure amid a slowdown caused by rupiah depreciation, low government spending and global issues.

 

Emerging markets, including Indonesia, have been badly impacted by a myriad of global issues leading to questions over the capabilities of President Joko Widodo’s administration.

Telisa Falianty, head of planning and public policy masters’s study at the economic faculty of State University of Indonesia, said it was important to improve the economy structure, especially industrialization, to avoid a middle-income trap.

She said there were indications Indonesia was heading toward the trap — in which a developing economy plateaus — including slowing manufacturing growth, limited diversification of industry and an unreliable labor market.

Citing modeling conduct last year by the World Bank, Telisa said that if Indonesia’s GDP grew by only 6 percent in 203o, income per capita would sit at 8,500 and the country would need growth of at least 10 percent by 2030 to boost income per capita to $16,618.

Telisa suggested that budget reallocations to productive sectors needed to be supported by monetary policy.

“To boost tax revenue, the government needs to coordinate with monetary sector so that they can minimize tax avoidance. The government needs also provide tax credit incentives related to foreign debts to keep the rupiah stable,” she said.

Telisa added that the government must also pay attention to domestic trade system to stabilize the food market.

“There must be firm action towards mafia that control the staple food,” she said.

The government has been accused of failing to control trade cartels which cause volatility in prices of staple foods such as meat, chilli, rice and soy.

Telisa also urged the government to accelerate capital spending and infrastructure disbursement, to issue packages of economic stimulus, lower the logistics costs and stabilize the rupiah exchange rate.

“The ministries must end sectoral ego and synchronize data with each other,”she said.

Global issues, such as the US Federal Reserve’s expected interest rate hike next month, has further weakened the rupiah and encouraged capital outflows. Moreover, China’s economic slowdown and the devaluation of the yuan has caused turbulence throughout the global financial market.

Analysts and economists have encouraged Joko’s government to exude more confidence to weather the storm and make Indonesia a magnet for global investors despite external influences.

The country’s large population of 250 million and a growing middle class creating a vast market is a drawcard to potential investors. Indonesia’s middle class is currently recorded at 45 million and is projected to reach 85 million by 2020 and 170 million by 2030, according to a report by global consulting firm McKinsey.

The archipelago is blessed with abundant natural resources like oil, gas, coal and other minerals and is major player in the global commodities market supplying palm oil, rubber, coffee and chocolate.

Juda Agung, executive director of economic and monetary policy at Indonesia’s central bank, said Indonesia needed to shift away from being a commodity-based economy to manufacture-based.

“Structural reform to national industry is key,” he said.

Particularly as China, Indonesia’s main export partner, will shift toward a high-technology industry through the Made in China 2025 program. This will lead to a decline in demand from China in basic commodities like rubber and steel, he said.

If reform in national industry is well implemented, Juda was optimistic Indonesia’s growth could reach between 5.4 and 5.8 percent by 2016, reaching 6 percent in 2017 and 6.5 percent in 2018. He predicted growth could reach the 7 percent figure touted by Joko by 2019, the last year of his administration.

InvestorDaily

JAKARTA – People Bank of China (PBOC) melakukan depresiasi pada nilai tukar Yuan, sebagai upaya untuk mendorong ekspor mereka dan memacu pertumbuhan ekonominya. Langkah bank sentral ini membuat mata uang negara-negara berkembang, termasuk Rupiah, mengalami tekanan.Namun, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, ada berkah pelemahan yuan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pelemahan Yuan akan memberikan berdampak positif bagi dunia internasional.

“Pelemahan tersebut akan memperlambat Amerika untuk menaikkan suku bunga,” kata dia di Jakarta.

Menurut dia, Pelemahan Yuan tidak akan banyak mempengaruhi ekspor Indonesia ke China. “Rupiah juga mengalami penurunan, secara komparatif tidak banyak berbeda kalau dari sisi ekspor kita,” terangnya.

Ketua Umum Partai Perindo itu menambahkan, yang terpenting adalah pemerintah harus memikirkan bagaimana Indonesia tetap bisa kompetitif di dunia internasional. Sebab, bila harga lebih murah maka produk China akan lebih kompetitif. “Peranan menteri perdagangan, menteri perindustrian untuk lebih cepat tanggap mengantisipasi perubahan ini,” pungkasnya.

Sekadar informasi, ekspor China turun 8,3 persen pada Juli. Turunnya ekspor mempengaruhi perekonomian Negeri Tirai Bambu tersebut. Perekonomian China yang melambat akan mempengaruhi ekonomi dunia. Setiap pelambatan China sebesar 1 persen maka Indonesia juga akan melambat sekitar 0,2-0,3 persen.

Saat ini, China adalah negara tujuan ekspor utama Indonesia, selain Amerika Serikat dan Jepang. Sebagai gambaran, per semester 1-2015 nilai ekspor non-migas Indonesia ke China mencapai USD6,64 miliar.

http://economy.okezone.com/read/2015/08/13/278/1195429/ht-sebut-pelemahan-yuan-baik-untuk-rupiah
Sumber : OKEZONE.COM

TEMPO.CO, Jakarta – Devaluasi Yuan sebesar 2 persen turut berdampak pada nilai tukar rupiah yang pada perdagangan hari ini turun 0,41 persen diangka 13.607. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan pelemahan akibat manuver Cina tersebut tak terhindarkan. “Hampir semua mata uang melemah,” ujar Mirza dalam keterangan resminya hari ini, Selasa, 11 Agustus 2015. Selain pergerakan Yuan tersebut, Dolar Amerika Serikat tetap saja menunjukkan tajinya sebagai sentimen utama pelemahan mata uang dunia. Menurut Mirza, setidaknya, Rupiah tak terkoreksi begitu parah di region Asia. Pernyataan Mirza merujuk pada pelemahan dollar Singapura, won Korea Selatan, dolar Taiwan, dan bath Thailand yang turun melebihi prosentase pelemahan rupiah (di atas 0,41 persen). Mirza mengklaim, rupiah kini, masih cukup kompetitif dan kuat, terutama pada ketatnya kompetisi ekspor manufaktur. Nilai tukar rupiah terhadap sektor pariwisata, ujar Mirza, juga masih kompetitif untuk menarik wisatawan. “Kami yakin hal ini bersifat sementara,” kata Mirza. Pun dia menjamin bank sentral negara akan terus memantau pergerakan rupiah dan takkan segan-segan melakukan intervensi untuk menekan volatilitas nilai tukar. Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati mengatakan hal ini akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. “Khususnya untuk pak Gobel,” katanya ketika dihubungi. Menurutnya, devaluasi yuan ini akan mematik banjir impor produk dari Cina karena harganya yang turun. Hal tersebut berujung pada potensi makin membengkaknya defisit neraca belanja antara Cina dan Indonesia. Penekanan impor dan peningkatan ekspor industri, ujarnya, menjadi solusi untuk menekan defisit di tengah jatuhnya sektor komoditas. “Kalau defisit semakin melebar, nilai tukar juga semakin riskan,” katanya. ANDI RUSLI   JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai 5,7 persen. Namun target tersebut dinilai terlalu ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II 2015 masih berada di level 4,67 persen.Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengatakan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi tidak akan sampai 5 pesen. “Akan ada sedikit peningkatan, tapi kalau target 5 persen kayaknya susah jadi kemungkinan meningkatnya kecil 4,8 persen atau 4,9 persen,” ungkapnya kepada Okezone, Selasa (11/8/2015). Lebih lanjut dia mengatakan, penyerapan anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah tidak banyak membantu. Pasalnya belanja pemerintah baru meningkat tiga bulan sebelum tahun berakhir. “Tiga bulan terakhir itu baru ada peningkatan tajam, kalau belanja hanya efektif di tiga bulan terakhir, maka mulitiplayer efek enggak akan maksimal,” imbuhnya. Menurutnya, kalaupun berdampak, belanja pemerintah hanya berdampak pada sektor yang langsung terkait dengan belanja modal. “Misal kalau belanja modal infrastruktur, paling yang akan tumbuh lebih tinggi sektor konstruksi dan beberapa industri bahan (bangunan) yang dibutuhkan,” tukasnya. http://economy.okezone.com/read/2015/08/10/20/1193788/ekonomi-indonesia-paling-banter-tumbuh-4-9   Sumber : OKEZONE.COM

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menyatakan optimisme konsumen terhadap kondisi enam bulan mendatang melemah dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan Survei Konsumen yang dipublikasikan Bank Indonesia, hal ini terindikasi dari indeks ekspektasi konsumen (IEK) pada Juli 2015 yang tercatat 120,9 atau turun 1,5 poin dari bulan sebelumnya. Melemahnya IEK Juli 2015 disebabkan oleh pelemahan pada seluruh komponen pembentuknya. “Turunnya optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha enam bulan mendatang ditenggarai menpengaruhi melemahnya optimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan,” tulis Bank Indonesia seperti yang dikutip Bisnis.com, Kamis (6/8/2015). Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh indeks ekspektasi kegiatan usaha yang tercatat turun sebesar 2,1 poin dari bulan sebelumnya. Lalu diikuti oleh penurunan pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan indeks ekspektasi penghasilan yang masing-masing tercatat turun sebesar 1,2 poin dan 1,0 poin. Secara regional, pelemahan IEK terjadi di 9 kota dengan penurunan indeks terbesar terjadi di Pontianak sebesar -21 poin dan Makassar -16,3 poin. Sementara itu, berdasarkan tingkat pengeluarannya, penurunan IEK terbesar terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran lebih dari Rp5 juta per bulan. bloomberg: Dear commodities investors: Welcome back to 2008!

komoditas merosot 2015 The meltdown has pushed as many commodities into bear markets as there were in the month after the collapse of Lehman Brothers Holdings Inc., which spurred the worst financial crisis seven years ago since the Great Depression. Eighteen of the 22 components in the Bloomberg Commodity Index have dropped at least 20 percent from recent closing highs, meeting the common definition of a bear market. That’s the same number as at the end of October 2008, when deepening financial turmoil sent global markets into a swoon.

A stronger U.S. dollar and China’s cooling economy are adding to pressure on raw materials. Two of the index’s top three weightings — gold and crude oil — are in bear markets. The gauge itself has bounced off 13-year lows for the past month. Four commodities — corn, natural gas, wheat and cattle — have managed to stay out of bear markets, due to bad weather and supply issues. Hedge funds are growing more pessimistic as the year has gone on. Money managers have slashed bets on higher commodity prices by half this year, anticipating lower oil and gold prices.

Four commodities — corn, natural gas, wheat and cattle — have managed to stay out of bear markets, due to bad weather and supply issues. Hedge funds are growing more pessimistic as the year has gone on. Money managers have slashed bets on higher commodity prices by half this year, anticipating lower oil and gold prices. JAKARTA – Pengusaha meyakini perbaikan kondisi perekonomian pada kuartal II-2015. Hal ini terlihat dari indeks tendensi bisnis (ITB) sebesar 105,46. “Ini hampir semua sektor ekonomi di atas 100 kecuali pertambangan dan penggalian,” kata Kepala BPS Suryamin di kantornya, Rabu (5/8/2015). Suryamin menuturkan, jika dibandingkan dengan kuartal I-2015, optimisme pebisnis tersebut meningkat dari 96,3. Hal ini karena semakin lama, pemerintah dipercaya akan selalu memperbaiki perekonomian Indonesia. “Peningkatan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 111,9, sedangkan yang terendah di real estate sebesar 102,63,” kata dia. Kemudian, lanjut dia, prediksi kuartal III-2015, indeks tendensi bisnis besarnya 106,09. Sehingga, dapat disimpulkan jika pelaku bisnis semakin percaya membaiknya kondisi ekonomi. http://economy.okezone.com/read/2015/08/05/20/1191054/pelambatan-ekonomi-ri-tak-bikin-pengusaha-gentar Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca perdagangan yang surplus dan inflasi yang relatif rendah, bukan alasan bagi pemerintah bersikap santai. Sebab, kedua indikator tersebut hanyalah sebagian dari begitu banyak indikator ekonomi  yang sebenarnya. Kajian ekonom Indonesia Green Investment Collectives (IGIco) Martin Panggabean justru menunjukkan hal sebaliknya. Menurut Martin, dilihat dari berbagai leading indicator economy, Indonesia kini bisa dikategorikan dalam tren menuju resesi. Kondisi resesi, papar Martin, tidak melulu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Resesi ekonomi juga bisa ditunjukkan oleh berbagai indikator lain, seperti pelemahan nilai tukar, perkembangan suku bunga, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga komoditas, jumlah cadangan devisa, kondisi likuiditas, serta nilai properti. Indikator-indikator tersebut menunjukkan, dalam satu tahun terakhir suku bunga pinjaman relatif naik, nilai tukar anjlok, bursa saham turun, pertumbuhan kredit melemah, begitu pun harga komoditas pun melorot. “Pelambatan ini sudah terindentifikasi sejak empat kuartal lalu,” ujar Martin, Selasa (16/6/2015) di Jakarta Nah, dari indikator-indikator itu, Martin menyimpulkan, Indonesia harus berupaya segera keluar dari zona resesi. Upaya tersebut bukan hanya menjadi urusan pemerintah di sektor fiskal dan Bank Indonesia di sisi moneter saja. Upaya juga harus dilakukan kementerian terkait yang berkontribusi dalam perkembangan sektor riil, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga kondisi pasar keuangan. Nah,  dampak dari pelemahan indikator ekonomi tersebut, di antaranya tampak dari anjloknya harga saham perusahaan properti dan saham perbankan. Namun, menurut Martin kondisi ini tak perlu membuat investor panik. Kata Martin, saat ini sektor finansial tetap menarik, meski investor dituntut mempunyai strategi sektoral yang tepat. (Asep Munazat Zatnika)


Editor : Erlangga Djumena
Sumber : KONTAN

gdp growth chinaVind1960_2014… per Juni 2015, data ekonomi China 10 kali lipat GDP INDONESIA: JAKARTA.  OECD memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9% pada 2015, di saat tekanan inflasi menghadang potensi stimulus moneter. Organisasi ekonomi negara maju yang berbasis di Prancis tersebut memaparkan proyeksi tentang di Indonesia laporan ‘OECD Economy Outlook 2015 yang diterbitkan kemarin. Produk domestik bruto Indonesia diprediksi hanya tumbuh 4,9% pada 2015 sebelum kembali melaju menuju pertumbuhan 5,5% pada 2016. Pasar komoditas menjadi alasan utama pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga komoditas yang rendah membuat kinerja ekspor memburuk sekaligus menghambat aliran investasi ke Indonesia. OECD juga memperkirakan Bank Indonesia tahun ini tidak akan menurunkan BI Rate karena tekanan depresiasi rupiah terhadap laju inflasi. Anjloknya nilai tukar rupiah beserta administred prices yang tinggi diperkirakan terus memacu laju tinggi sampai 2015, apalagi tingkat inflasi inti telah melonjak melewati target inflasi  4% (+/-) 1% pada awal 2015. Pemerintah Indonesia, lanjut laporan OECD, sudah memiliki peta jalan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi blue print tersebut sangat lambat. Pemerintah Presiden Jokowi disarankan memprioritaskan penyelesaian hambatan politik dan administrasi agar bisa merealisasikan rencana ekonominya. Ekonomi Indonesia diperkirakan baru kembali melaju pada 2016 jika pemerintah Indonesia bisa mengeksekusi rencana pembangunannya. Pada 2016, Bank Indonesia juga dinilai memiliki lebih banyak ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter seiring potensi disinflasi akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi 2015. Sementara itu Bank Indonesia, dalam rapat badan anggaran pekan lalu,  memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 5,1%.   Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia     2015 (%) 2016 (%) PDB 4,9 5,5 -Konsumsi Rumah Tangga 4,9 5,4 -Pengeluaran Pemerintah 2,9 3,9 -PMTB 5,0 6,0 -Ekspor 4,6 6,0 -Impor 2,5 5,9 Inflasi 6,2 5,0 CAD/PDB 2,1 2,2 sumber: OECD Economic Outlook 2015 http://finansial.bisnis.com/read/20150604/9/440027/ekonomi-ri-oecd-prediksi-cuma-tumbuh-49 Sumber : BISNIS.COM

Bisnis.com, JAKARTA – Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan konsumen pada Mei 2015 menguat, setelah melemah pada dua bulan sebelumnya. Seperti dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, penguataan tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2015 yang meningkat sebesar 5,4 poin menjadi 112,8. Penguatan IKK tersebut didorong oleh peningkatan pada kedua komponen pembentuknya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). “Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing naik sebesar 3,7 dan 7,0 poin dari bulan sebelumnya,” tulis Bank Indonesia, Rabu (3/6/2015). Hasil survei juga mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga menurun pada Agustus 2015 sejalan dengan kembali normalnya permintaan pasca Hari Raya Idul Fitri. Penurunan diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara itu, untuk kondisi pada 6 bulan mendatang yakni November 2015, responden memperkirakan peningkatan jumlah tabungan yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. “Hal tersebut terindikasi dari indeks perkiraan jumlah tabungan 6 bulan mendatang yang tercatat naik 1,5 poin dari bulan sebelumnya menjadi 129,0,” tutur Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA– Di tengah concern terhadap pelambatan ekonomi, muncul saran agar pemerintah memperlonggar kebijakan fiskal, dengan melebarkan rasio defisit anggaran menjadi maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Usulan tersebut, seperti diberitakan harian ini, Sabtu (30/5), hanyalah salah satu dari sekian ekspektasi beberapa kalangan, termasuk dunia usaha, yang sudah lama berharap agar pemerintah lebih ekspansif— tentu tanpa mengorbankan aspek kehati-hatian atau prudential— untuk melipatgandakan stimulus bagi perekonomian. Stimulus fiskal adalah salah satu resep yang dipakai saat perekonomian lesu lantaran sektor swasta tengah menahan diri. Pada kuartal pertama tahun ini, sektor swasta memang wait and see, lantaran menunggu kejelasan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Akibat hal itu, disertai dengan faktor pelambatan ekonomi global serta harga komoditas yang jatuh, ekonomi Indonesia mengalami pelambatan pada kuartal I/2015, yang hanya mampu tumbuh 4,71%. Angka itu di bawah target pemerintah yang semula mematok pertumbuhan di atas 5%. Pelambatan ekonomi pada kuartal I diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Diakui, penyebab penting pelambatan ekonomi itu adalah belanja domestik terutama realisasi anggaran pada kuartal I yang tidak sesuai rencana. Realisasi anggaran yang semestinya dapat didongkrak mulai Januari, ternyata baru dapat dimulai April karena terjadi perubahan APBN yang baru memperoleh persetujuan parlemen pada Februari. Melalui serangkaian proses tender dan proses administratif lainnya, pemerintah baru bisa menggenjot belanja mulai akhir April, dan proyek infrastruktur yang dibiayai APBN mulai dapat digerakkan. Karenanya, mulai kuartal II/2015 diharapkan menjadi titik balik perekonomian, di mana pengeluaran anggaran mulai dapat didongkrak melalui infrastructure project tersebut. Realisasi belanja itu menjadi stimulus (perangsang) bagi sektor swasta untuk bergerak. Apalagi, sebenarnya terdapat kenaikan realisasi investasi hingga 16% pada kuartal I/2015 lalu, dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi terutama pada realisasi investasi dalam negeri yang naik 22%, dan investasi asing naik 14%. Oleh sebab itu, kita melihat stimulus ekonomi dari realisasi anggaran itu ditanggapi positif oleh sektor swasta yang mulai ancang-ancang sejak kuartal II tahun ini. Harian ini mencatat, sebagai contoh, bank-bank sudah mulai menurunkan suku bunga deposito, yang diharapkan akan segera diikuti penurunan suku bunga kredit karena biaya sumber dana sudah mulai menurun. Ini berarti, sektor perbankan sudah mulai melihat penurunan potensi risiko bagi perekonomian. Aktivitas pasar modal juga mulai bergeliat, terlihat dari aksi korporasi perusahaan terbuka yang merencanakan rights issue maupun initial public offering atau penawaran saham perdana ke masyarakat. Berbagai aksi korporasi ini dimaknai sebagai mulai kembalinya trust terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, profil defisit transaksi berjalan yang selama ini ditakuti, juga mulai membaik terutama didorong oleh penurunan impor minyak, akibat penurunan harga komoditas hingga 40%, yang mendorong perbaikan rasio current account deficit. Oleh sebab itu, perkembangan tersebut menjadi momentum yang sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong agar perekonomian bergerak lebih cepat. Dalam konteks itulah, upaya melipatgandakan stimulus ekonomi perlu dilakukan. Caranya, dengan mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih akomodatif dan ekspansif. Target defisit fiskal yang ditetapkan hanya 1,9% dari PDB, rasanya terlalu kecil karena ruang gerak fiskal masih terbatas meskipun subsidi BBM sudah dihapuskan. Karena itu, perlu keberanian pemerintah Jokowi untuk menjalankan kebijakan fiskal yang lebih agresif, dengan melonggarkan defisit dalam kisaran maksimal 3% yang masih diperkenankan undang-undang. Selain itu, tentu dibutuhkan pula peran kebijakan moneter yang lebih longgar. Karenanya, tidak kalah penting adalah peran bank sentral. Bank Indonesia rasanya perlu meninggalkan egoisme yang lebih mengendepankan aspek stabilitas moneter semata, meski hal tersebut tetap patut dijaga. Penurunan level BI Rate, dan policy mix yang memungkinkan terjadinya pelonggaran moneter, kian diperlukan. Bank sentral perlu lebih bersungguh-sungguh mendukung pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya bank sentral menyingkirkan pendekatan yang lebih menganakemaskan stabilitas, namun mencekik roda perekonomian.

 beritasatu.com: PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia saat ini menghadapi masa perlambatan. Target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi pada 2015, sesuai dengan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU APBN 2015 sebesar 5,7 persen menjadi suatu tantangan dalam pencapaiannya.Sementara itu, pada tiga bulan pertama 2015, pertumbuhan ekonomi memang tumbuh melambat dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya, yakni hanya 4,71 persen. Bank Indonesia juga masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 akan mendekati batas bawah perkiraan BI, yakni 5,4 persen. Pada 2015, Bank Indonesia (BI) melihat pertumbuhan ada di tingkat bawah 5,4 persen.”Jadi, seandainya selama ini masih menargetkan ada di 5,4-5,8 persen, BI perkirakan di batas bawah sebetulnya. Kami akan lakukan review di Semester II 2015,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Jakarta.Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekonom Development Bank of Singapore (DBS) Group Research Gundy Cahyadi mengatakan bahwa proyeksi BI mengenai pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,4-5,8 persen merupakan prediksi yang optimistis mengingat terjadinya perlambatan ekonomi, baik dalam negeri maupun global. “Jadi, 5,4 persen mungkin agak sedikit ketinggian mengingat karena performance (pertumbuhan) kuartal pertama kelihatan bahwa angkanya menurun,” katanya dalam diskusi “Analisis India vs Indonesia sejak Taper Tantrums 2013”, beberapa waktu lalu.Sulit mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, menurut dia, karena pertumbuhan konsumsi sudah cukup melambat, pertumbuhan investor belum cukup meningkat, dan pertumbuhan ekspor masih stagnan. “Gambarannya tidak akan begitu berbeda,” ujarnya.Ia juga mengatakan bahwa asumsi makro dengan target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,7 persen terlalu optimistis. Pasalnya, pertumbuhan investasi pun belum memberikan sinyal positif untuk mendorong perekonomian. “Investasi di Indonesia tersendat karena sentimen terhadap rupiah yang masih melemah,” ujarnya.Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa DBS memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 sekitar 5,1 persen. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, relaksasi kebijakan investasi, dan memperlebar defisit anggaran untuk memberikan sinyal positif dalam mendorong perekonomian bangsa ke depan dan bergerak maju dari perlambatan ekonomi kuartal I-2015.Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki ruang untuk memperlebar defisit anggaran dengan menambah pinjaman sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, dibandingkan negara dengan peringkat utang yang serupa, Indonesia jauh lebih baik dengan persentase utang 25 persen dari produk domestik bruto (PDB).”Utang pemerintah Indonesia sebenarnya hanya sebesar 25 persen dari PDB dan ini tergolong relatif rendah. Kami percaya bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan defisitnya tahun ini untuk mendukung pertumbuhan PDB,” tutur dia.Relaksasi dan Realisasi Perseroan Terbatas (PT) Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) memprediksi investasi di pasar modal akan tumbuh lebih baik pada Kuartal II meskipun terjadi pelemahan di pasar saham pada Kuartal I. “Ke depan, kita optimistis investasi tumbuh. Kita lihat adanya relaksasi investasi,” kata Head of Research PT MAMI Katarina Setiawan dalam jumpa pers Pemaparan Kinerja Keuangan MAMI di World Trade Centre, Jakarta, beberapa waktu lalu.Ia mengatakan bahwa Kuartal I mengalami perlambatan dalam pertumbuhan investasi karena beberapa hal misalnya, anggaran di kementerian/lembaga dalam menjalankan program pemerintahan disetujui pada Februari sehingga proyek negara belum sepenuhnya berjalan.Sementara itu, kuartal kedua pada tahun ini akan mendorong tumbuhnya investasi karena ada perbaikan dari relaksasi kebijakan, seperti pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu yang lebih optimal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian, rencana relaksasi pada aturan uang muka pembelian rumah dengan cara kredit atau loan to value (LTV) di bidang properti oleh Otoritas Jasa Keuangan.”Ke depannya, kalau infrastucture spending (pembiayaan sektor infrastruktur) jalan, konstruksi dan infrastruktur tentu ada potensi perform (pertumbuhan) baik,” tuturnya.Ia mengatakan bahwa jika pendapatan domestik bruto naik lima persen saja, pembiayaan infrastruktur dapat naik 20-25 persen. “Kuartal II dari ekonomi makro kita harapkan baik dan laba emiten juga baik,” kata dia.Jika pemerintah terus berupaya melakukan relaksasi kebijakan terkait dengan investasi dan realisasi program pemerintahan, terutama di sektor infrastruktur, berjalan optimal, menurut dia, akan mendorong perekonomian nasional. Perekonomian juga akan didukung dengan dengan momentum puasa dan Lebaran dengan daya beli konsumen yang meningkat.Pemerintah juga mendorong pertumbuhan investasi seperti dengan berjalannya proyek pada tahap “grounbreaking”, proyek power plan, dan pembangunan sejuta rumah. “Dengan adanya beberapa proyek berjalan, confidence (kepercayaan), market (pasar), dan investor juga meningkat,” ujarnya.Pihaknya juga memprediksikan prospek 2015 pertumbuhan laba bersih per lembar saham atau “earning per share growth” (EPS) sebesar 9-12 persen, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sebesar 2,5-3,0 persen, inflasi 5,25-6,25 persen, produk domestik bruto sebesar 5-5,5 persen, dan BI rate 7-7,5 persen.Head of Equity PT MAMI Mohammad Anggun Indallah mengatakan bahwa pada awal 2015 pemerintah juga masih dalam proses berbenah diri dengan kepemimpinan baru. “Pada masa 3-6 bulan ini pemerintahan baru banyak yang harus dibereskan terlebih dahulu. Pembiayaan untuk belanja modal besar dan belum banyak terlaksana. Kalau pada Kuartal II mulai berjalan semuanya, dampaknya pada ekonomi baik,” katanya.Ia mengatakan bahwa para investor jangan menyimpulkan pertumbuhan ekonomi ke depan berdasarkan perlambatan ekonomi pada Kuartal I. “Investor saham dan reksa dana mindset-nya (pola pikir) harus jangka panjang. Ini transisi dari sesudah pemilihan umum, pemerintahan baru beres-beres. Investor harus benar-benar memperhatikan kinerja pemerintahan kita,” ujarnya.Dalam data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, tercatat pelaku pasar asing membukukan jual bersih (foreign net sell) sebesar Rp1,323 triliun, Kamis (30/4). Direktur Pengembangan Bisnis PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Putut E. Andanawarih mengatakan bahwa investor harus berhati-hati dalam menarik investasi di pasar modal dan melihat peluang ke depan yang lebih baik.”Justru dia (investor) menghentikan investasi, akan membuat dia kekurangan daya belinya. Keluar dari pasar dengan kondisi melemah seperti saat ini berarti kita (investor) mengesampingkan pertumbuhan besar di kemudian hari,” katanya.Ia mengatakan bahwa investor harus dapat melihat kondisi pelemahan di pasar modal sebagai peluang dalam mencari instrumen-instrumen investasi yang dapat meningkatkan daya beli. “Investor harus menyikapi kondisi pelemahan pasar modal pada Kuartal I dengan bijaksana yang market-nya (pasar) tidak optimistis, tetapi kita tetap menaruh investasi kita untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa investor harus melihat pemerintah akan lebih mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur pada Kuartal II 2015. “Kita jangan meng-underestimate (meremehkan) pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” tambah dia.Pada Kuartal II 2015, lanjutnya, realisasi program pembangunan pemerintah akan menjadi dorongan kuat untuk mengalirnya investasi karena kepercayaan investor meningkat. “Kalau pemerintah ke depan jadi merealisasikan proyek infrastrukturnya, perekonomian nasional membaik. Produk domestik bruto membaik, kinerja perusahaan membaik dan investasi di pasar modal membaik,” katanya.Sentimen Investor Ekonom Development Bank of Singapore (DBS) Group Research Gundy Cahyadi mengatakan bahwa prospek investasi Indonesia ke depan masih terpengaruh oleh pelemahan rupiah yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan investasi. “Rupiah trending sangat melemah menjadi faktor negatif prospek investasi di Indonesia,” katanya.Ia mengatakan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara pelaku industri juga harus tetap mengimpor barang untuk produksi dalam negeri. “Impor barang modal tidak bisa naik maka pertumbuhan investasinya juga turun,” tuturnya.Ia mengutarakan bahwa prospek rupiah ke depan menjadi satu hal penting untuk melihat prospek investasi ke depan. Selain pelemahan rupiah terhadap dolar AS, investasi di Indonesia juga dipengaruhi dengan harga komoditas yang lemah yang terus membebani pendapatan ekspor. Belanja modal yang dibutuhkan lebih banyak, menurut dia, perlu didukung oleh penerimaan yang lebih optimal. Namun, investasi dari asing dan penerimaan pajak belum dapat memberikan pengaruh dalam jangka pendek.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa target pendapatan dari segi pajak di Indonesia pada 2015 sebesar 30 persen merupakan suatu target yang optimistis. Dalam empat tahun terakhir, kata dia, pendapatan pajak mencapai 10 persen dan pada 2005 mengarah ke angka 30, yakni sekitar 25 persen. Padahal, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,9 persen dari produk domestik bruto, sedangkan penyerapan anggaran juga belum optimal.”Kalau pemerintah mau mempertahankan posisi fiskal dua persen di bawah APBN, mereka harus menurunkan pengeluaran fiskal pemerintah,” ujarnya.Ia mengatakan bahwa defisit transaksi berjalan menurun ke tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2014 dari 3,5 persen pada semester pertama 2013. “Walaupun ini merupakan peningkatan, defisit masih lebih tinggi dibanding negara-negara yang memiliki peringkat utang serupa,” katanya.Gundy menyebutkan sebagian besar peningkatan datang dari perlambatan drastis impor, yakni -15 persen periode tahunan (year on year) pada kuartal pertama 2015, termasuk dari barang modal. “Ini dapat menjadi kekhawatiran terkait dengan kemampuan produksi jangka panjang,” tuturnya.Sementara itu, pemerintah Indonesia belum mengendurkan peraturan untuk batas investasi langsung asing atau “foreign direct investment” (FDI) di dalam negeri. “Dengan tingkat FDI yang masih relatif rendah di beberapa tahun belakangan, kami melihat bahwa defisit neraca berjalan yang ‘sustainable’ (berkelanjutan) berada sekitar dua persen dari PDB,” ujarnya.Untuk itu, Indonesia perlu memberikan relaksasi terhadap batas investasi langsung. Kemudian, Indonesia dapat memperluas cadangan devisa untuk mengantisipasi risiko adanya arus modal keluar dan memperlebar defisit anggaran dengan pinjaman. Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia memperoleh dana untuk merealisasikan program pemerintah secara optimal, terutama pembangunan infrastruktur.”Pembangunan infrastruktur akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan meski belum dapat dirasakan dalam jangka pendek,” katanya.Ia mengatakan bahwa Indonesia juga menghadapi tantangan dengan inflasi yang meningkat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. “Sebenarnya trending inflasi juga sedikit meningkat, alasan utamanya adalah rupiah melemah,” ujarnya.Ia mengatakan bahwa inflasi meningkat akan mengakibatkan daya beli konsumen menurun. “Karena impor konten produksi masih tinggi, tren inflasi ke depan masih akan meningkat,” ujarnya. Di samping itu, President Director MAMI Legowo Kusumonegoro mengatakan ada kemungkinan bahwa keragu-raguan investor berinvestasi di Indonesia akibat perlambatan ekonomi di kuartal pertama berlanjut. “Pada kuartal kedua, kondisi ini akan berlanjut terkait dengan sentimen investor mungkin masih ragu-ragu, takut-takut berinvestasi,” katanya. Namun, pada kuartal kedua, lanjut dia, Indonesia akan lebih banyak terlibat dalam proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. “Indonesia akan lebih banyak terlibat dalam proyek pada infrastruktur pada kuartal kedua. Tentu saja jika investor bisa melihat ini lebih panjang lagi, investor harusnya tenang-tenang saja melihat potensi yang ada,” tuturnya. Ia menekankan, investor jangan terpengaruh dengan perlambatan ekonomi pada kuartal pertama karena perekonomian juga akan bertumbuh pada kuartal berikutnya seiring pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan. “Kita percaya bagaimana infrastruktur membawa roda ekonomi Indonesia jauh lebih cepat ke depan,” katanya. Vice President Director & Chief Agency Officer Manulife Indonesia Nelly Husnayati mengatakan bahwa dunia bisnis pada kuartal pertama baru mulai berjalan setelah transisi pemerintahan yang baru. “Memang kuartal pertama semua bisnis mulai berjalan lagi. Namun, kuartal kedua dinamikanya jauh lebih meninggi dan meningkat daripada kuartal pertama,” katanya. Terkendala harga komoditas Development Bank of Singapore (DBS) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat oleh penurunan harga komoditas sehingga pendapatan ekspor yang menopang pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh optimal. “Harga komoditas yang lemah terus membebani pendapatan ekspor,” katanya. Ia mengatakan bahwa harga komoditas rendah menekan pertumbuhan ekspor sehingga penerimaan negara juga tidak optimal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa pelemahan rupiah akan memengaruhi industri dalam negeri karena sebanyak 60-70 persen industri dalam negeri masih mengimpor bahan baku dan barang modal dari luar negeri dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Dengan biaya yang dikeluarkan lebih banyak akibat pelemahan rupiah, pada akhirnya kegiatan impor mengalami penurunan yang menyebabkan industri kurang bertumbuh sehingga menghambat ekspansi industri. Industri yang kurang bertumbuh juga akan berdampak pada sedikitnya investasi yang masuk karena tidak ada ekspansi. Ia mengatakan bahwa PDB sedang berada di kisaran level lima persen di bawah potensi jangka menengah 6-6,5 persen dan lebih lambat daripada rata-rata 5,5 persen di awal 2013. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga stabil di kisaran lima persen. Akan tetapi, ada indikasi pelemahan pada kuartal pertama 2015. Misalnya, penjualan otomotif menurun 15 persen periode tahunan (year on year) pada kuartal pertama 2015. “Impor barang-barang konsumen juga menurun 15 persen dibandingkan setahun sebelumnya,” ujarnya. AHL http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/06/01/400955/mendorong-sinyal-positif-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi Sumber : METROTVNEWS.COM
INILAHCOM, Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku masih banyak yang harus dibenahi untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang semakin terpuruk dan kehidupan rakyat semakin sulit. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, satu tahun terbentuknya KMP telah memperjuangkan kelangsungan demokrasi, dan berperan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. “Namun masih banyak yang harus dilakukan. Kita prihatin dengan kondisi ekonomi bangsa. Rakyat merasakan hidup semakin sulit,” kata Prabowo, melalui akun twitternya di @Prabowo08, Kamis (21/5/2015). Menurutnya, kegaduhan politik yang berkepanjangan menjadi salah satu pemicu perekonomian rakyat semakin memburuk. “Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan, tidak mungkin ekonomi kita maju kalau politik kita terus gaduh,” kata Prabowo. “Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri,” tegas Prabowo. [mes]

– See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2206768/prabowo-rakyat-semakin-sulit#sthash.YjpiJh7x.dpuf

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Pemeringkat Utang Standard & Poor’s (S&P) telah mengumumkan posisi peringkat utang Indonesia pada level BB+ dengan outlook/prospek membaik dari stabil menjadi positif. Padahal di periode ini, outlook utang negara lain justru merosot. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, perbaikan ini merupakan prestasi Indonesia karena melihat sejarahnya ada peningkatan rating dari posisi BB menjadi BB Plus pada April 2011. Lalu status BB Plus dengan outlook Stable bertahan sampai pengumuman S&P Kamis (21/5/2015). “Ini suatu gejala menarik, karena pada periode 2014-2015, ada beberapa emerging market yang malah mengalami downgrade rating,” ujar dia saat berbincang dengan wartawan, Jakarta. Bambang menuturkan, negara tersebut adalah Afrika Selatan yang mencatatkan peringkat utang dari stabil menjadi negatif pada Juni 2014. Kemudian Brazil dari BBB turun menjadi BB-, sedangkan Rusia lebih parah. Status surat utangnya jatuh ke posisi Junk dari BB+ pada Januari 2015. “Ini karena pengelolaan makro ekonomi Indonesia yang sudah berjalan tepat terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter,” tutur Bambang. Dia menjelaskan, alasan S&P menaikkan outlook peringkat utang Indonesia karena melihat kebijakan untuk memperbaiki struktur anggaran, menciptakan ruang fiskal lebih besar, ada kebijakan mempercepat pembebasan lahan untuk kepentingan publik, mengurangi proses perizinan dan memperbaiki insentif perpajakan untuk investasi asing. Selain itu, S&P melihat komitmen pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM dan meningkatkan penerimaan negara, menciptakan terobosan yang akan menggenjot penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. “Implikasinya mencari utang dari luar negeri jadi lebih mudah, cost of fund murah dan menambah basis investor. Karena ada investor yang syarat mau masuk ke sebuah negara harus mengantongi investment grade,” pungkas Bambang. (Fik/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta – Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak tajam pada sesi kedua perdagangan saham Kamis (21/5/2015). Rilis lembaga pemeringkat internasional S&P menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif diperkirakan berdampak positif ke IHSG.

Berdasarkan data RTI pada pukul 14.28 WIB, IHSG sempat naik 33,55 poin (0,63 persen) ke level 5.326,30. Indeks saham LQ45 menguat 1,03 persen ke level 931,87. Sebagian besar indeks saham acuan menghijau kecuali indeks saham DBX turun 0,45 persen ke level 700,45. Ada sebanyak 133 saham menghijau sehingga mengangkat IHSG ke zona hijau. Sedangkan 124 saham melemah sehingga menahan penguatan IHSG. Adapun 90 saham diam di tempat. IHSG sempat berada di level tertinggi 5.331,04 dan terendah 5.275,98 pada perdagangan saham hari ini. Transaksi harian saham juga cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham sekitar 166.162 kali dengan volume perdagangan saham 4,1 miliar saham. Nilai transaksi harian saham sekitar Rp 5,4 triliun. Berdasarkan data RTI, investor asing cenderung melakukan aksi beli bersih pada hari ini. Investor asing melakukan aksi beli bersih sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan pemodal lokal melakukan aksi jualnya sekitar Rp 400 miliar. Berdasarkan data RTI, nilai tukar rupiah berada di kisaran 13.105 per dolar Amerika Serikat (AS). Saham-saham berkapitalisasi besar terutama saham bank kembali mencatatkan keuntungan dan sebagai penggerak indeks saham. Saham BBTN naik 4,24 persen ke level Rp 1.230 per saham, saham BBRI mendaki 1,6 persen ke level Rp 12.675 per saham, dan saham BMRI menguat 2,44 persen ke level Rp 11.550 per saham. Sedangkan saham-saham yang menekan indeks saham antara lain saham AALI turun 3,56 persen ke level Rp 26.425 per saham, saham AKRA susut 2,18 persen ke level Rp 5.600 per saham, dan saham SRIL merosot 1,47 persen ke level 334 per saham. Gerak IHSG memang cenderung berfluktuaktif pada hari ini. IHSG sempat dibuka naik 17,23 poin (0,33 persen) ke level 5.309,98 pada pra pembukaan perdagangan saham. Namun, pada penutupan sesi pertama, IHSG turun 12,16 poin (0,23 persen0 ke level 5.280,58. Indeks saham LQ45 melemah 2,25 poin ke level 920. Dikabarkan, lembaga pemeringkat internasional S&P menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif. Rating peringkat Indonesia dipertahankan di BB+. Setelah ada kabar outlook Indonesia dinaikkan menjadi positif, laju IHSG langsung bergerak ke zona hijau. Kepala Riset PT NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengatakan, kemungkinan sentimen S&P menaikkan prospek Indonesia berdampak positif untuk IHSG. “Kemungkinan iya, tak ada sentimen positif lainnya,”kata Reza. (Ahm/)

NEW YORK – Sebanyak 15 negara telah melakukan langkah signifikan untuk mengurani besaran subsidi energi. Caranya, dengan menaikan harga energi, termasuk BBM. Alhasil, harga BBM di negara tersebut dan harga internasional tidak berbeda jauh. Langkah ini pun mengurangi nilai subsidi sampai USD190 miliar pada periode 2011-2015. Negara-negara yang telah melakukan reformasi subsidi energi, adalah: Angloa, Kamerun, Cote d Ivore, Mesir, India, Indonesia, Jordania, Malaysia, Mauriania, Meksiko, Moroko, Sudan, Thailand, Tunisia dan Yaman. Demikian terungkap dalam keterangan tertulis IMF, seperti dikutip CNBC, Rabu (20/5/2015). Anjloknya harga minyak pun menjadi peluang emas bagi negara-negara untuk mensukseskan reformasi subsidi energi. Di India, IMF melanjutkan, harga minyak diesel (solar) telah dilepas ke pasar, sebagai bagian pengurangan subsidi energi. Begitu juga dengan LPG, subsidinya semakin dipangkas dengan skema terbarunya.   http://economy.okezone.com/read/2015/05/19/213/1151950/15-negara-reformis-subsidi-energi-termasuk-indonesia Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA investor daily-Sebanyak 26 komunitas relawan Joko Widodo akan memperingati 17 tahun reformasi pada 21 Mei 2015 di kawasan Tugu Proklamasi, sekaligus menegaskan pemerintahan Jokowi telah membangun fondasi pembangunan reformasi yang berorientasi kemajuan bangsa untuk rakyat.

“Fondasi reformasi telah dijalankan dalam enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi walaupun memang belum langsung terlihat dan dirasakan rakyat. Tapi fondasi perubahan telah diletakkan Presiden, berupa perumahan buruh, rumah rakyat DP satu persen, pembangunan infrasruktur, pembangunan kabel optik bawah laut Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Hendrik Sirait, Sekjen Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) pada konferensi pers, di Jakarta, Minggu. Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi telah membuka ratusan ribu hektare lahan pertanian padi di Papua, pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera, pembangunan pembangkit listrik 30.000 megawatt, pembangunan ribuan kilometer jalan tol Trans Sumatera, ujar Hendrik lagi. Dalam jumpa pers itu, hadir para pimpinan relawan Jokowi yang juga para aktivis gerakan mahasiswa untuk reformasi 98, yakni Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi (aktivis 98 dari Universitas Indonesia), Mixil Minamunir, aktivis 98 dari Forkot, Berhard Haloho, aktivis 1998 dari Famred, Panel Barus juga aktivis 98 dari Pusat Informasi Rakyat (Pira), dan Sinnal Bleggur, Relawan Penggerak Jakarta Baru yang juga aktivis 1998 dari LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi). Presiden Jokowi yang terpilih menjadi Presiden ke-7 Indonesia telah membangkitkan lagi optimisme akan perubahan yang sempat mati suri selama 17 tahun, sehingga membuat para aktivis 1998 yang masih memegang teguh cita-cita reformasi kembali bersemangat. Dia menyatakan, banyak tantangan dan hambatan untuk mewujudkan Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Tapi, kami percaya niat baik dan kerja keras Presiden Jokowi akan berbuah manis bagi rakyat di masa depan,” kata Budi Arie, Ketua Umum DPP Projo yang juga aktivis UI 98. Menurut dia, setiap upaya dan gerakan yang akan menjatuhkan Presiden Jokowi, akan berhadapan dengan kami semua. “Menerjemahkan cita-cita reformasi dalam bentuk Nawacita hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki beban masa lalu. Presiden Jokowi pasti bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan bangsa,” katanya lagi. Peringatan 17 tahun reformasi akan dirayakan 26 komunitas relawan Jokowi di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Kamis (21/5). “Kami targetkan hadir sekitar 10.000 relawan Jokowi hadir dalam acara peringatan reformasi itu dari berbagai daerah. Mereka akan menggunakan kemeja putih,” kata Hendrik lagi. Berbagai acara akan diadakan di sana untuk menghibur para relawan, di antaranya orasi politik dari 26 komunitas relawan Jokowi, pernyataan bersama, pembacaan doa, pemutaran film, pemasangan lilin, dan acara hiburan musik. (ant/hrb)   Bisnis.com, JAKARTA – Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki asing memiliki porsi yang sangat besar di Indonesia. Hal itulah yang membuat Indonesia sangat rentan terkena terpaan ekonomi global. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menginginkan nantinya investor dan masyarakat Indonesia membeli surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di beberapa negara seperti Jepang, kepemilikan investor dalam negeri sangat besar di surat utang pemerintah sehingga berdampak pada ketahanan akan gejolak ekonomi global. “Utang akan lebih aman kalau negara utang sama masyarakatnya sendiri. Di sini minat masyarakat membeli surat utang masih minim saat ini,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2015). Dia menceritakan saat berkunjung ke Bank Pos Jepang beberapa waktu lalu yang merupakan bank terbesar di Jepang. Dirinya sangat terkejut dengan total aset yang dimiliki Bank Pos Jepang mencapai tiga kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Padahal, PBD Indonesia pada 2014 senilai Rp 10.542,7 triliun. Jepang saat memiliki debt to GDP ratio 200% tidak khawatir karena negeri Matahari Terbit itu berutang kepada rakyatnya sendiri. “Dia punya aset begitu besar karena bisa menjaring investor domestik. Hanya 9% utang ke asing, selebihnya utang pada masyarakatnya sendiri,” kata Bambang. Menurutnya, kalau Indonesia bisa menjaring investor dalam negeri maka mendapatkan solusi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. “Kalau kita sudah seperti Jepang, malah kami lebih nyaman untuk berutang dari masyarakatnya,” ucapnya. Bambang menambahkan masyarakat Indonesia harus mau diajak berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan, yakni dengan membayar pajak dan membeli surat utang. “Dengan membeli surat utang, masyarakat bisa terus memperoleh imbal hasil dan negara juga untung karena dapat dana segar. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menaruh dananya di luar negeri,” tuturnya.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2015 tercatat melambat bahkan menurun menjadi 4,71 persen. Alasan yakni government spending (belanja pemerintah) yang belum diserap secara utuh. Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko menilai meski nantinya  pada kuartal berikutnya pemerintah memacu belanjanya, itu belum bisa mendorong target pertumbuhan 5,7 persen dalam APBN Perubahan 2015 tercapai. “Kalau 5,7 persen jelas enggak bisa ya, sulit,” kata Pras di Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2015. Meski diakui, government spending merupakan faktor yang pendorong pertumbuhan. Menurutnya, pemerintah tetap harus meneruskan perubahan yang signifikan pada penyerapan belanjanya, terlebih untuk belanja modal karena dapat membantu perubahan ekonomi ke arah yang relatif lebih baik meski tidak tahun ini. “Investasi pemerintah itu bisa menyelamatkan ekonomi kita, sehingga harus didorong. Meskipun dampak positifnya akan tahun depan,” tutup dia. AHL http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/13/396000/belanja-pemerintah-dikejar-pe-5-7-tetap-sulit-dicapai Sumber : METROTVNEWS.COM   JAKARTA – Dalam melakukan ekspansi bisnis, maka perusahaan membutuhkan suatu merek kuat. Hal tersebut bertujuan untuk mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat menarik minat dari para konsumen. Direktur Utama PT Kalbe Farma Tbk Ongkie Tedjasurya mencontohkan, Indonesia dengan produksi bijih kopi terbesar nomor 3 di dunia seharusnya mampu menciptakan merek layaknya gerai kopi yang telah mendunia. Namun, pasalnya banyak sekali perusahaan lokal yang tidak mempunyai rasa kepercayaan diri dalam perusahaan untuk membangun suatu merek tersebut. “Contohnya, kopi kita yang produksinya nomor 3 di dunia, ini jangan sampai dimiliki asing. Coba bawa kopi Indonesia ke luar negeri. Tapi caranya ini yang sering kali perusahaan banyak gak pede (percaya diri) trading ke luar. Mampukah kita melakukan suatu market untuk membangun brand di luar, itu menurut saya challenge,” ucapnya saat ditemui di KalCare, Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Selasa (12/5/2015). Dia mengungkapkan rasa cukup prihatin jika potensi pasar di Indonesia yang begitu besar dan dapat bersaing di pasar internasional, namun hanya dapat dimanfaatkan di dalam negeri saja. “Saya cukup prihatin kalau potensi Indonesia hanya dipakai sebagai pasar. Padahal, brand-brand Indonesia mampu untuk bersaing di global,” imbuh dia. Namun, dia menyatakan rasa optimistisnya terhadap merek Indonesia yang dinilai mampu bersaing di pasar internasional. “Kita harus punya spirit harus mampu bersaing secara global. Saya punya keyakinan merek Indonesia punya potensi yang luar biasa. Karena produk itu bisa diproduksi di mana saja. Yang susah dibangun itu, merek,” pungkas Ongkie.   http://economy.okezone.com/read/2015/05/12/320/1148829/dirut-kalbe-brand-indonesia-mampu-bersaing-di-global Sumber : OKEZONE.COM Metrotvnews.com, Port Moresby, Papua Nugini: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget begitu mengetahui ada pengusaha asal Indonesia yang menguasai pasar Papua Nugini (PNG). Hal tersebut diketahuinya saat berdialog dengan salah satu warga negara Indonesia (WNI) yang hadir di Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby, Selasa (12/5/2015). Pengusaha asal Jakarta bernama Eko ini menyebut bahwa pasar swalayan PNG dikuasai 50 persen oleh perusahaan-perusahaan milik WNI. “Berapa persen menguasai pasar di PNG?” tanya Jokowi. “Mungkin sekitar 50 pesen,” jawab pengusaha yang terlihat malu-malu itu saat ditanyai Jokowi. “Separuh? Wah besar sekali itu,” balas Jokowi ketika mendengar angka kepemilikan bisnis swalayan yang besar itu. Saat Jokowi bertanya apakah ada kendala di lapangan yang menghambat, Eko pun mengeluhkan isi kandungan serta kurangnya penggunaan Bahasa Inggris pada produk-produk olahan asal Indoensia. Sehingga ia hanya mampu memasok 50 persen saja barang swalayan dari Indonesia. “Gampang kalau masalah itu saja, nanti packaging-nya dibenarkan. Kalau sudah menguasai seperti itu dan barangnya dari kita, ya kita kerjain,” sebut Jokowi saat menjanjikan produk Indonesia akan diperbaiki kualitas kemasannya. Kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini turut mengagendakan pertemuan dengan WNI yang berada di sana untuk bisa berdialog bersama presiden. AHL http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/12/125136/jokowi-kaget-pengusaha-ri-kuasai-pasar-swalayan-png Sumber : METROTVNEWS.COM Penasihat Tim Transisi Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK nanti akan menggenjot penerimaan pajak dengan menambah jumlah pembayar pajak. “Kami ingin pembayar pajak naik bertahap dari 10 juta sekarang menjadi 25 juta di akhir term pertama pemerintahan Jokowi,” kata Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa, 30 September 2014. Luhut menambahkan porsi penerimaan pajak yang saat ini 11 persen diharapkan bisa mencapai 15 persen pada akhir periode pertama masa pemerintahan Joko Widodo. Selain itu saat ini tim transisi tengah mengkaji perihal penurunan pajak korporasi dari dari 25 persen turun di kisaran 19 – 20 persen tahun depan. Dengan penurunan besaran pajak ini di harapkan perusahaan – perusahaan besar di Indonesia tak akan lagi melakukan kegiatan transfer pricing yang merugikan pemerintah triliunan rupiah. Serta tak ada lagi kebocoran di sektor perpajakan. “Pajak korporasi lagi dipikirkan untuk diturunkan supaya tidak ada lagi transfer pricing ke luar,” pungkas Luhut. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 sektor pajak menetapkan target sebesar Rp 1.072 triliun. Namun sampai 26 September 2014, realisasi penerimaan negara dari perpajakan baru mencapai Rp 683 triliun atau 63,71 persen dari target. Sedangkan dalam Rancangan APBN 2015, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.380 triliun.*** kinaya (tempo) JAKARTA – Rasa optimistis di kalangan pengusaha Indonesia mengalami lonjakan peningkatan yang tajam pada kuartal I-2015. Hal ini berbanding terbalik dengan situasi ekonomiyang melemah. Optimisme bisnis Indonesia tercatat tinggi sebesar 68 persen. Padahal sebelumnya hanya mampu mencapai angka 14 persen pada Q4-2014. Hal itu berdasarkan survei Grant Thornton International Business Report (IBR), Jumat (8/5/2015) Meskipun optimisme bisnis saat ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, 78 persen di Q1-2014, lonjakan optimisme yang terjadi ini dinilai memberikan sinyal yang prospektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang. Lonjakan tersebut sekaligus membawa Indonesia ke peringkat lima dalam skala global dari 36 negara yang disurvei pada kuartal I-2015. Optimisme bisnis Indonesia hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Irlandia (92 persen), India (89 persen), Filipina (86 persen), dan Belanda (78 persen). Optimisme bisnis Indonesia juga dilaporkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata optimisme bisnis di kawasan ASEAN (40 persen), dan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata global (33 persen). Bersama-sama dengan Filipina, Indonesia dianggap sebagai kontributor utama bagi peningkatan optimisme bisnis di kawasan ASEAN. Managing Partner di Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menjelaskan, lonjakan keyakinan ini kemungkinan terjadi karena beberapa hal. Kalangan pengusaha Indonesia saat ini cukup optimis dapat mencapai tingkat profit yang ditargetkan setelah menjalani kuartal pertama di tahun 2015. “Mereka cukup percaya diri akan berhasil mencapai target penjualan yang ditetapkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Ekspektasi atas pencapaian profit untuk 12 bulan mendatang meningkat hingga 50 persen, setelah sebelumnya hanya tercatat sebesar 20 persen pada Q4-2104, ” paparnya. Aspek regulasi dan proteksi industri, kenaikan biaya atas energi, dan ketidakpastian ekonomi tidak lagi dipandang sebagai hambatan besar bagi aktivitas bisnis di negara ini. Grant Thornton International Business Report (IBR) merupakan hasil pengolahan data perihal pandangan dan ekspektasi lebih dari 10 ribu entitas bisnis per tahun yang tersebar di 36 negara. Survei ini didasarkan atas data tren dengan kurun waktu 22 tahun untuk sebagian besar negara-negara Eropa dan 11 tahun dari sebagian besar negara-negara non-Eropa. http://economy.okezone.com/read/2015/05/07/20/1146120/ekonomi-ri-melemah-tapi-optimisme-pengusaha-melonjak Sumber : OKEZONE.COM Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya untuk memfasilitasi penyelenggaraan dialog investor India. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuannya dengan Duta Besar India di Indonesia Gurjit Singh, beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurut Franky, melalui forum tersebut pihaknya berharap dapat mendorong lebih banyak lagi masuknya investasi India ke Indonesia. BKPM mencatat Investasi India di Indonesia selama periode 2010-2014 tercatat berada diperingkat 23 dari total 108 negara, dengan total investasi sebesar USD231 juta dari 371 proyek. “Jumlah investasi India di Indonesia memang tidak sebesar negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. BKPM melihat potensi meningkatkan investasi dari Indonesia masih cukup besar. Terlebih Indonesia termasuk negara yang perekonomiannya cukup stabil di tengah pelambatan ekonomi global,” papar Franky, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (7/5/2015). Franky menambahkan, salah satu strategi BKPM untuk menarik investasi India adalah adanya reformasi layanan perizinan investasi melalui pembentukan PTSP Pusat. Menurutnya, PTSP Pusat dapat menjawab keluhan investor India selama ini terkait akan iklim investasi Indonesia soal perijinan dan regulasi yang berbelit serta tidak transparan. Hal ini dirasa sangat meresahkan investor India, terutama bagi investasi yang telah disiapkan untuk mengikuti tender-tender pemerintah. Dalam pertemuan dengan Dubes India tersebut, Kepala BKPM Franky Sibarani memaparkan potensi investasi, terkait proyek infrastruktur yang akan dibangun Pamerintah Indonesia seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, bandara, dan sebagainya, yang menawarkan peluang investasi sebesar USD141 Miliar bagi swasta, selama lima tahun ke depan. Franky juga menjelaskan fokus BKPM untuk mengembangkan empat Kawasan Ekonomi Khusus di Papua yaitu : Marauke, Teluk Bintuni, Sorong dan Raja Ampat. “Peluang-peluang investasi baik main projects maupun proyek penunjangnya dapat dimanfaatkan oleh investor India dengan bekerjasama dengan investor lokal dan BKPM siap memfasilitasi untuk mempertemukan para investor kedua negara,” pungkas Franky. ABD http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/07/394637/bkpm-akan-fasilitasi-dialog-investor-india Sumber : METROTVNEWS.COM By Anjani Trivedi KUALA LUMPUR, Malaysia–Southeast Asian finance ministers meeting Friday grappled with how to counter spillover effects from U.S. monetary policy and volatile financial markets, while bolstering their faltering economies. Central banks across the region, from Thailand to Indonesia, have cut interest rates this year to spur growth. Such monetary easing carries big risks, as the U.S. Federal Reserve is moving in the opposite direction, preparing to raise short-term interest rates later this year. The divergence in global monetary policy has caused outflows from the region’s stocks and bonds in recent months, weakening the currencies of many Asian economies that depend on short-term foreign financing. “We cannot rule out volatile capital flows,” said David Lipton, the International Monetary Fund’s No. 2, in a speech to Southeast Asian finance ministers meeting in Malaysia. “Countries will have to be careful to think through how their monetary policy and exchange-rate policies work.” Southeast Asia’s five biggest economies are expected to grow 5.2% this year, up from 2014 but unchanged from 2013 and below 6%-plus rates of recent years. Weak global demand is hurting the region’s exports of electronics, commodities and other goods, while local demand remains subdued due to a large debt overhang and low inflation. Many Southeast Asian central banks are worried that cutting interest rates too aggressively could spur capital flight and destabilize economies. But they are facing calls from business groups, and even from within their own governments, to loosen policy as growth slows. Thai Finance Minister Sommai Phasee, in an interview on the sidelines of the Malaysia meeting, publicly chastised his country’s central bank for not cutting rates more quickly. The Bank of Thailand cut its key interest rate to 1.75% last week, but has generally lagged behind other central banks, from India to China and South Korea, that have cut rates more than once in recent months. The Thai central bank fears precipitous action could lead to volatility in the baht. For now, the currency has remained stable, rising 0.5% against the U.S. dollar this year, at a time when many Asian currencies are weakening against a resurgent greenback. Some exporters and politicians have complained the restraint is hurting them, as other currencies fall more quickly, making those countries’ goods cheaper in global markets. “I hope the Bank of Thailand will play a more active role in our economy, ” said Mr. Sommai. “Once you start to cut rates that means you think about restoring and boosting the economy, then you should not do only one … you have to do more.” Some economists say lower interest rates are needed given falling inflation and high debt loads across the region. Others warn that a round of currency wars won’t help solve the overall problem of weak global demand, and countries should focus on productivity gains.

Indonesia‘s policy makers also are worried about capital outflows if the U.S. raises interest rates. Indonesia runs a big current-account deficit, making it dependent on short-term capital inflows for financing. Just below 40% of outstanding rupiah-currency bonds are held by foreigners.

The central bank cut interest rates earlier this year to boost an economy which is slowing fast due to lower prices for its exports of commodities like palm oil and coal. But that action spooked investors, who began to pull capital out of the country in recent weeks. Finance Minister Bambang Brodjonegoro, in an interview, said the country was working on reducing its dependence on foreign financing, including slashing foreigners’ holdings of bonds to 30%. One possibility, he added, was to rely more on loans from multilateral lenders. Indonesia is also working to reduce its fiscal and current-account deficits, moves that would shore up investor confidence in the country, Mr. Brodjonegoro said. “Basically, everything is on the table.” Write to Anjani Trivedi at anjani.trivedi@wsj.com

Advertisements

From → Global neh

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: