Skip to content
Tags

dekatdiHATI: Indone$1a @ MEA … 241114_190816

August 19, 2016

BI RATE 7.5% amat MEMBELENGGU PDB kita, ayo LAWAN

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta kontan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membawa kembali warga negara Indonesia (WNI) yang jadi orang pintar di luar negeri dan bekerja untuk bangsa lanin. Menurutnya banyak orang pintar di Indonesia yang berlabel profesor justru berkarir di luar negeri untuk negara lain dan hal itu disayangkannya.

“Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung orang berprestasi (lalu orang tersebut) lari‎ ke negara lain,” kata Jokowi dalam sambutannya dalam acara silaturahmi bersama teladan nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Jokowi pun bertanya ada berapa banyak orang yang bekerja di Silicon Valley dimana itu kawasan banyak berdirinya perusahan bidang komputer. Menurut Jokowi di Silicon Valley banyak orang luar negeri yang bekerja disana termasuk Indonesia.

‎”Kenapa kita tidak gunakan hal yang seperti itu? Profesor kita di Amerika ada 74 orang, itu hanya Amerika belum bicara Korea, Jepang, dan Jerman. Kenapa tidak mereka saja yang bekerja di Indonesia,” ujarnya.

“Ini yang sedang kita upayakan agar semakin banyak anak negeri yang punya prestasi bekerja di dalam negeri. Karena kita butuhkan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakar‎ta itu mengaku sudah meminta 24 orang profesor yang kini berada di luar negeri untuk siapkan bidang pendidikan di Papua untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal. Dikatakannya, 24 profesor itu juga akan membangun pusat riset untuk padi di Merauke.

“‎Dengan 24 profesor dari Amerika tadi, saya ingin mereka berkontribusi. Bukan hanya 24 tapi 74 (profesor yang ada di Amerika) semua bisa berkontribusi,” ujarnya.

Jokowi pun meminta agar bangsa ini dapat menghargai orang yang berprestasi. Dikatakannya, orang yang mau bekerja keras‎ harus dihargai dan bukan untuk terus-terusan melakukan kegaduhan.

“Saya nggak ngerti banyak sekali terutama di medsos (kegaduhan). Padahal saya yakin itu bukan budaya ketimuran kita, saling cela, saling ejek. ‎Kadang buat tertawa tapi kadang sedih, saling menjelekkan, saling mencaci itu bukan budaya ketimuran kita,” katanya.

(Muhammad Zulfikar)

 spiral

JAKARTA- Mastercard Index of Consumer Confidence pada semester I-2016 mencatat tingkat kepercayaan konsumen di Asia Pasifik secara umum stabil dengan ditunjukkan adanya stabilitas tingkat kepercayaan konsumen pada 9 dari 17 negara di kawasan tersebut.

Senior Vice President Mastercard Advisors Asia Pasific, Eric Schneider dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis menyatakan secara keseluruhan tingkat kepercayaan konsumen di kawasan Asia Pasifik hanya menunjukkan perubahan kecil di mana beberapa negara tengah menghadapi krisis.

“Namun, negara-negara berkembang seperti China, India, Vietnam, Myanmar, dan Filipina tetap bertahan dengan tingkat optimisme yang tinggi mengenai prospek perekonomian selama enam bulan ke depan,” katanya.

Menurut dia, seiring dengan upaya dari negara-negara berkembang di Asia untuk terus mendorong pertumbuhan kawasan tersebut, pemerintah dan perusahaan perlu memastikan adanya kestabilan dan fundamental yang kuat guna menghadapi gejolak eksternal di masa mendatang.

Kawasan Asia Pasifik mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin, walaupun demikian kenaikan tersebut belum bisa mengangkat kawasan Asia Pasifik ke batas tingkat optimisme, 60 poin dan hanya berada pada posisi netral.

Indeks tersebut dan laporan yang menyertainya tidak ditafsirkan sebagai indikator dari kinerja keuangan Mastercard.

Taiwan mencatat kenaikan terbesar, yakni sebesar 16,3 poin menjadi 45,5 poin, naik dari peringkat terendah di antara 17 negara dalam survei sebelumnya pada semester kedua tahun lalu, di mana negara tersebut mengalami penurunan tajam lebih dari 20 poin.

Peningkatan skor Taiwan dalam laporan ini didukung oleh adanya perbaikan di seluruh komponen, dengan perbaikan terbesar berasal dari meningkatnya harapan terhadap pergerakan pasar saham.

Setelah pelaksanaan pemilu pada Mei lalu, Filipina juga mengalami kemajuan yang besar yakni 12,9 poin yang memposisikannya sebagai negara yang sangat optimis dengan skor 95,2 poin di mana angka tersebut menjadi skor tertinggi sejak serangkaian survei mengenai Filipina dimulai pada 1995.

Sementara itu, tujuh dari 17 negara mengalami penurunan dalam tingkat kepercayaan dibandingkan dengan semester kedua 2015.

Penurunan terbesar dalam tingkat optimisme dialami oleh Indonesia, diikuti oleh Hong Kong dan Singapura.

Menurut survei itu, prospek ketenagakerjaan merupakan pendorong utama dari penurunan tersebut.

Antara Juni hingga Juli 2016, 8.746 responden, dengan usia 18 hingga 64 di 17 negara di kawasan Asia Pasifik, diminta untuk memberikan pandangannya mengenai lima faktor perekonomian untuk kurun waktu enam bulan ke depan, termasuk kondisi ekonomi, prospek ketenagakerjaan, prospek pendapatan rutin, pasar saham, dan kualitas hidup mereka.

Indeks tersebut dihitung pada skala 0 sampai 100, dengan nol diartikan sebagai tingkat yang sangat pesimis, sementara 100 sebagai yang sangat optimis dan 50 sebagai netral. (gor)

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/mastercard-tingkat-kepercayaan-konsumen-asia-pasifik-stabil/148073
Sumber : INVESTOR DAILY

ezgif.com-resize

JAKARTA, KOMPAS.com – Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah diselimuti cuaca panas ketika rombongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno keluar dari pesawat khusus King Air 200, Minggu (7/8/2016).

Saat itu, jarum jam menunjukan Pukul 12.10 WIB. Menariknya, rombongan dari pesawat kalibrasi milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu kompak mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang dan celana bahan hitam.

Di antara rombongan, seorang pria berbadan besar menyelinap. Perawakannya tidak asing bagi pewarta yang kerap meliput di sektor perhubungan.

Saat para menteri berjalan ke arah terminal bandara, ia nyaris tidak pernah jauh dari rombongan. Bahkan, berjalan tepat di belakang dua menteri tersebut. Ia adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo.

“Pak, selamat atas keberhasilan Indonesia tembus kategori 1 FAA,” sapa Kompas.com sambil berjabat tangan.

Wajah Suprasetyo sumringah. Ia melemparkan senyum yang disusul tawa sambil mengencangkan jabatan tangannya. Beberapa hari sebelum kunjungan itu, kabar baik memang hinggap di telinga para pejabat Kemenhub.

Berdasarkan informasi hasil audit penerbangan dari otoritas penerbangan sipil di Amerika Serikat atau Federal Aviation Administration (FAA), Indonesia dinyatakan lolos standar keselamatan dan keamanan dengan kategori 1.

Kabar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia yang hampir 10 tahun hanya duduk dikategori 2 FAA. Artinya, standar penerbangan Indonesia tidak memenuhi standar Amerika Serikat.

Berkat hasil itu, maskapai Indonesia diperbolehkan mengudara lagi di langit Negeri Paman Sam.

Di Balik Itu…

Namun jauh sebelum kabar gembira itu datang, banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Sejak 1,5 tahun lalu, saat Menteri Perhubungan dijabat oleh Ignasius Jonan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggenjot perbaikan standar keselamatan penerbangan.

Berdasarkan audit International Aviation Safety Assesment (IASA) pada 2007 silam, ada 283 temuan dalam standar keselamatan penerbangan Indonesia yang harus diperbaiki oleh otoritas penerbangan Indonesia.

Saat itu, Kemenhub dinilai tidak melakukan pengawasan keselamatan terhadap operator angkutan udara sesuai standar internasional.

September 2015, saat rapat dengan Komisi V DPR, Ignasius Jonan bahkan sempat menyatakan siap mundur dari jabatanya bila Indonesia gagal tembus katagori 1 FAA.

Selama ini, standar FAA kerap dianggap sebagai standar tertinggi sektor penerbangan dunia. Pemerintah juga mengakui hal tersebut.

Kini, setelah Indonesia berhasil masuk lolos standar FAA dan Jonan sudah tidak lagi duduk sebagai Menteri Perhubungan, fakta-fakta baru muncul ke permukaan.

Sejumlah pejabat Ditjen Udara Kemenhub mengungkapkan ada semacam kontrak kerja khusus dengan Jonan. Bila Indonesia gagal masuk kategori 1 FAA, maka para pejabat Ditjen Udara harus siap dicopot dari jabatannya.

“Setelah ganti empat menteri dan empat dirjen, akhirnya usaha ini berhasil. Saya sudah bilang ke Pak Jonan, bahwa tugas saya untuk FAA ini sudah selesai,” kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Mohammad Alwi, seperti dikutip dari Antara.

Suprasetyo juga mengungkapkan hal yang sama kepadaKompas.com. Baginya kontrak kerja dengan Jonan itu justru melecut semangat perbaikan di sektor perhubungan udara sehingga mampu lolos kategori 1 FAA.

“Pada 20 Juli 2016 lalu, saya ke Washington DC. FAA mengatakan Indonesia sudah memenuhi standar,” kata Suprasetyo.

Selama menjabat 21 bulan, Jonan memang terkenal tegas. Selama itu pula, ribuan pegawai Kemenhub yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan itu-itu saja dimutasikan bahkan sampai ke daerah terpencil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang baru dua minggu dilantik pun bangga dengan lolosnya Indonesia menjadi katagori 1 FAA. Bagi mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu, hasil tersebut masukan prestasi hasil kerja keras Kementerian Perhubungan.

“Itu harus disyukuri sebagai prestasi yang baik dari teman-teman perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” ucap Budi.

 doraemon

 

JAKARTA. Industri baja kembali menjerit serbuan baja impor. Pengusaha baja menilai, adanya perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) membuat baja impor dari China kian leluasa di Indonesia dan juga di negara ASEAN lain.

Tak hanya dikeluhkan produsen baja Indonesia, produsen baja di negara ASEAN lain juga mengeluhkan hal serupa. Untuk membahas masalah itu, ASEAN Iron and Steel Council telah mulai membahasnya di Laos baru-baru ini.

Hidayat Triseputro, Executive Director The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) bilang, pasar terbesar baja China adalah ASEAN. “Dari total ekspor China 112 juta ton, ke ASEAN mencapai 31,9 juta ton, sekitar 20%” kata Hidayat kepada KONTAN, Senin (1/8).

Seperti kita ketahui, ACFTA membuat baja China melenggang masuk ke ASEAN. Industri baja China yang memiliki biaya produksi murah itu leluasa menguasai pasar ASEAN karena menjual harga murah. “Industri baja nasional terancam kolaps karena menghadapi persaingan tak adil,” kata Hidayat.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor baja Juni 2016 naik 26% menjadi US$ 599 juta ketimbang bulan sebelumnya. Keluhan soal impor baja dari China juga dikeluhkan Hadi Sutjipto, Sekretaris Perusahaan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

Hadi berharap, pemerintah mengambil tindakan agar industri baja dalam negeri tidak dirugikan. “Industri plat baja mengalami penurunan karena ada pelat impor dari China dengan harga dumping,” kata kepada Hadi.

Proses dumping

Untuk menghadang laju impor baja dari China, Hidayat menyarankan pemerintah menambah daftar produk baja yang dikenakan bea masuk anti dumping. “Bea masuk itu minimal 20% agar efektif membendung impor dari China,” ujar Hadi.

Lagi pula, lanjut Hadi, industri baja dalam negeri khususnya pelat baja sudah mampu memenuhi pasar domestik. Sehingga tidak perlu baja impor untuk memenuhi kebutuhan baja nasional. Selain memberlakukan bea masuk tinggi, Hadi berharap ada kebijakan tegas dalam hal menggunakan baja lokal.

Ada beberapa proyek besar yang diharapkan bisa digunakan produsen baja lokal, seperti proyek kelistrikan dan pelabuhan. Hadi bilang, pemerintah mesti mewajibkan kontraktor membeli baja produksi dalam negeri.

Dukungan akan kebijakan menggunakan baja lokal untuk proyek pemerintah itu juga datang dari Iip Arif, Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel Tbk. “Keberpihakan itu bisa dilakukan dengan membuat regulasi yang mensyaratkan, pengadaan barang dan jasa dari APBN/APBD wajib mengutamakan produksi nasional,” kata Iip.

Menanggapi masalah ini, Ernawati, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan bilang, saat ini pemerintah tengah merampungkan pengenaan bea masuk anti dumping untuk baja impor jenis cold rolled steel dan hot rolled steel dari China. “Penyelidikan sudah selesai sekarang sedang dalam pembahasan instansi terkait,” ujar Ernawati.

tsunamiSMALL

 

Bisnis.com, JAKARTA — Investor menyerbu cepat masuk pasar utang negara berkembang dan telah memecahkan rekor dua pekan lalu.

Menurut Bank of America Corp., aliran dana masuk bersih ke pasar obligasi negara berkembang dalam satu pekan hingga 20 Juli 2016 senilai US$4,9 miliar mencapai rekor tertinggi.

Angka itu lebih tinggi US$1 miliar dari rekor sebelumnya yang tercatat dua pekan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi migrasi besar-besaran ke kelas aset tersebut, seperti perkiraan fund managers BlackRock Inc.

BlackRock memperkirakan investor bakal berburu imbal hasil yang tinggi di pasar berisiko dibandingkan dengan membeli obligasi berimbal hasil rendah di negara maju.

Aliran dana ke pasar obligasi negara berkembang hampir sama besar dengan aliran dana ke pasar saham negara berkembang. Dana sekitar US$4,7 miliar diinvestasikan ke pasar saham negara berkembang selama satu pekan hingga 20 Juli 2016.

Mengutip data dari EPFR Global, nilai investasi masuk ini paling besar dalam 12 bulan terakhir.

Bloomberg pada Jumat (22/7/2016) melaporkan pada awal pekan ini Morgan Stanley menaikkan peringkat fixed income pasar berkembang menjadi netral dari underweight.

Menurut Morgan Stanley, fundamental ekonomi meningkat dibandingkan dengan pasar maju dan kelas aset yang memiliki total return positif secara moderat.

 dollar small

WE Online, Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

“Jumlah penduduk miskin menurun karena selama September 2015 inflasi rendah dan terkendali, yaitu 1,71 persen,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers tentang profil kemiskinan Indonesia Maret 2016 di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Faktor lain yang memengaruhi penurunan penduduk miskin adalah rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun selama periode September 2015 sampai Maret 2016, seperti misalnya harga daging ayam ras sebesar 4,08 persen (Rp37.742 menjadi Rp36.203).

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun di mana pada Agustus 2015 sebesar 6,18 persen menjadi 5,5 persen pada Februari 2016. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut berperan meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat,kata Suryamin.

Faktor berikutnya yang memengaruhi penurunan penduduk miskin adalah nilai rata-rata upah buruh petani per hari Maret 2016 dibanding September 2015 naik 1,75 persen dari Rp46.793 menjadi Rp47.559. Nilai rata-rata upah buruh bangunan per hari Maret 2016 dibanding September 2015 naik 1,23 persen dari Rp79.657 menjadi Rp81.481.

Dari jumlah penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 tercatat 8,22 persen juga turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.

Selama periode September 2015 sampai Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,28 juta orang (10,62 juta menjadi 10,34 juta), dan di pedesaan turun 0,22 juta orang (17,89 juta menjadi 17,67 juta). (Ant)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

dollar small

 

SINGAPURA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Singapura, Temasek Holdings, mencatat penurunan nilai portofolio sekira 24 miliar dolar Singapura atau sebesar USD14 miliar. Portofolio mereka mengalami penurunan sekira 9 persen pada periode 31 Maret lalu.

Nilai portofolio Temasek jatuh ke 242 miliar dolar Singapura atau sekira USD180 miliar pada tahun fiskal lalu, dari sekira USD266 miliar atau USD194 miliar pada periode tahun sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya nilai portofolio mereka turun sejak krisis keuangan global 2009.

Total shareholder return (TSR) tahunan selama 20 tahun turun menjadi 6 persen, dari 7 persen pada 2015. Imbal obligasi 10-tahun TSR dalam dolar turun menjadi 8 persen, dan untuk 6 persen dalam dolar Singapura.

Temasek’s head of strategy, Michael Buchanan, mengatakan kondisi pasar global yang menantang dan belum stabil karena tekanan politik dari Brexit dan euro-skeptisisme dapat meningkatkan sisi negatif.

“Setiap kali Anda memiliki ketidakpastian politik, itu akan membebani keyakinan bisnis, belanja modal dan kepercayaan konsumen,” katanya seperti dilansir dari CNBC.

“Kita sudah melihat bahwa referendum membuat penurunan PMI (Purchasing Manufactur Index) dan langkah-langkah lain yang berhubungan dengan kepercayaan diri sehingga kemungkinan akan berlanjut dan membebani pertumbuhan,” tambah dia.

Selain downside langsung, dia masih melihat ada kemungkinan peluang investasi juga. Dia memperkirakan Federal Reserve akan terus melihat risiko untuk kenaikan suku bunga lebih lambat. Selain itu, dia melihat bahwa China akan mengatasi tantangan sebagai ekonomi, meski demikian kekhawatiran atas tingkat utang tetap ada.

Temasek juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan divestasi senilai USD28 miliar dolar Singapura dan melakukan investasi sebesar 30 miliar dolar Singapura. Dana tersebut, digunakan untuk mendorong likuiditas awal tahun untuk meningkatkan divestasi.

Selain itu, Temasek juga mencatat bahwa sekira 60 persen dari investasi mereka, masuk ke dalam emiten dan bukan surat utang. Sayangnya, investasi tersebut salah tempat, lantaran indeks saham di Singapura dan Hong Kong jatuh hampir 15-16 persen.

(mrt)

monetarySMALL

ADB: Historically, South Asia and Southeast Asia were isolated from one another, but increasingly leaders and business operators in both regions are seeing the benefit of greater connections, according to the ADB report, Connecting Asia: Infrastructure for Integrating South and Southeast Asia.

  1. Most trade between South Asia and Southeast Asia is by sea, but with improved infrastructure and easier border crossing procedures, the volume of goods and passenger traffic by land would grow.”
  2. Currently, sea freight is substantially cheaper per ton than road or rail when shipping goods between South Asia and Southeast Asia, due to limited roads and long distances.
  3. South Asia and Southeast Asia will need at least $3.6 trillion from 2010 to 2020 in infrastructure investment to meet the needs of the growing populations in the two regions.
  4. Asia has the money to build the critical infrastructure needed in these two regions. Savers in Asia put away $1.3 trillion in 2011 alone. The region’s formidable savings can be leveraged to finance infrastructure, though instruments need to be developed to expedite the process.
  5. Historically, South Asian and Southeast Asian economies were isolated from one another and there was little talk of inter-regional economic integration.
  6. Prior to 1990, the only trade agreement that covered the two regions was the Bangkok Agreement signed in 1975 that included Bangladesh, India, the Lao People’s Democratic Republic and Sri Lanka as well as the Republic of Korea and the People’s Republic of China.
  7. In recent years, six trade agreements have come into effect between South Asian and Southeast Asian economies, including the landmark Association of Southeast Asian Nations–India Comprehensive Economic Cooperation Agreement in 2010.
  8. Myanmar is the only land bridge between South Asia and Southeast Asia, so it would play a critical role in connecting the two regions but its links to northeast India are weak because most of the borders are mountainous.
  9. Combined, India and Southeast Asia are home to 1.8 billion people and have an economic size of $3.8 trillion, sharing substantial world resources, economic and otherwise.
  10. Most of Thailand’s trade with South Asia is with India, standing at around 75 percent of total trade in 2012. Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka still trade very little with Thailand.
  11. Bangladesh’s geographic location between South Asia and Southeast Asia provides a unique opportunity for the country to benefit from greater cross-border business.
  12. The distances between cities in India and the inner cities of the People’s Republic of China would be greatly reduced if land routes through Nepal were used. For example, the distance from New Delhi to Kunming via Hong Kong is about 10,345 km whereas through Nepal it would be only about a quarter of that distance.

dollar small

INILAHCOM. Pulau Bintan menjadi tempat paling popular bagi warga Singapura untuk berwisata. Event olahraga wisata seperti Tour de Bintan menjadi daya tarik tersendiri yang menyedot lebih banyak turis.

“Lokasinya yang dekat Singapura, menjadikan Bintan seolah-olah menjadi halaman bermain bagi orang yang berada di Singapura, bukan hanya orang-orang Singapura saja,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Bisnis hotel, resort, convention center, resto, caf, golf course, terus bertumbuh di pulau yang hanya 30 menit dari Singapura itu. “International Tour de Bintan yang dihelat sejak 2009 lalu, membuat Bintan menjadi destinasi sport tourism popular di Singapura,” imbuh Arief Yahya.

Dengan jalan yang mulus di semua tempat, membuat Bintan tumbuh menjadi surga pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015 Bintan di atas Rp 100 miliar, 60% nya dari pariwisata. Kini, banyak pengembang internasional yang membangun hotel baru. Ada Bintan Resorts di utara Pulau Bintan. Di situ ada kawasan Treasure Bay, Lagoi.

Di sudut lainnya, ada Lagoi Plaza. Inilah mal satu-satunya di Pulau Bintan dengan fasilitas rumah makan, pertokoan, dan pasaraya. Tempatnya di sebelah Hotel Swiss-Bel. Kawasan ini bakal diformat seperti Bali-nya Kepulauan Riau. Daerahnya bersih, modern, dan sudah disentuh landscape dan pengelolaan kawasan wisatanya modern. Belum lagi Treasure Bay, kota resort tepi pantai terpadu yang dibangun dengan luas 338 hektar di Pulau Bintan.

Lokasinya sangat strategis. Hanya 45 menit dari Singapura dengan menggunakan kapal ferry. Dan hanya 75 menit atau bahkan kurang dari Bandara Raja Haji Fisabilillah dengan mobil. “Jangka panjangnya kami akan buat destinasi wisata yang aman dan nyaman di Bintan,” terang Bupati Bintan Apri Sujadi, yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan, Luki Zaiman Prawira, Sabtu (2/4/2016).

Nyamannya destinasi wisata di Lagoi membuat 800 rider yang tampil di prolog Tour de Bintan 2016, Jumat (1/4) sore, merasa happy. Jelajah wisata sejauh 12 km yang berada persis di pinggir Laut China Selatan memberi sensasi beda yang tak pernah dirasakan saat berlomba di daerah lain.

“Matahari bersinar terus sepanjang hari. Jalannya juga bagus. Belum lagi hembusan angin dari laut dan panorama hutan bakau di sepanjang jalan. Sensasinya belum pernah saya rasakan di tempat lain. Ini sangat menyenangkan,” terang rider asal Project 852, Clark Williams, usai prolog Tour de Bintan 2016.

Sejak awal Bintan sudah diposisikan sebagai destinasi sport tourism. Beragam even internasional sudah kerap digelar di sana. Dari mulai Tour de Bintan, Ironman Bintan Indonesia, Bintan Triathlon hingga Sungailiat Triathlon, semua selalu dibanjiri ratusan peserta asing,

“Coba lihat Tour de Bintan 2016 ini. Pesertanya 800-an, dan 90 persennya dari luar negeri. Masing-masing pesertanya rata-rata didampingi lima orang. Ada tehnisi, tenaga medis serta pendamping lomba. Semua butuh tempat menginap, makan, transportasi, dan sarana hiburan. Banyak sekali devisa yang masuk dalam sekali kegiatan,” terang Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, I Gde Pitana. [*]

– See more at: http://gayahidup.inilah.com/read/detail/2285447/pulau-bintan-jadi-halaman-bermain-orang-singapura#sthash.zYxoowz1.dpuf

spiral

Three Things Your Business Needs to Know About 2016

business insider

We sat down with the General Manager of Dun & Bradstreet (D&B) Indonesia, Krisantus Veni Calix, and asked him about their latest Business Optimism Index for Q4 2015, the outlook for 2016 and how companies are faring in these times.

 

 

 

1. What can businesses expect for the rest of 2015 and the new year, 2016?

Based on our recent survey, businesses are feeling more pessimistic across all key indicators, namely sales, net profits, selling price, new orders, inventory, and employment. This is the fourth consecutive quarter of decline, and shows that the global slowdown is taking its toll on domestic firms.

 

Nonetheless for 2016, we expect Indonesia to perform better in line with the improving global economy. According to the World Economic Outlook (WEO) 2016 released by International Monetary Fund (IMF), global economy is expected to grow by 3.8%, an increase of 0.5% from 2015. Our D&B analysts forecast 6.0% growth for Indonesia next year compared to 4.7% this year.

 

Growth will be supported by recovery in developed markets such as US, EU and Japan, which are our main export destinations. In addition, commitment from Indonesian government to boost state spending in infrastructure sector will be an important driving force. However, China’s slowdown, weakening global commodity prices, and prolonged instability of global financial markets could negatively impact Indonesia’s growth prospects.

 

2. How has the credit quality of Indonesian firms changed in the past year?

 

Screen Shot 2015-10-28 at 3.46.38 PM

 

We find that the overall credit ratings of Indonesian firms have largely remained unchanged over the past year (2014 to 2015). In fact, the percentage of local firms which have had their credit ratings downgraded was significantly lower than those which were unchanged.

 

The D&B Rating consists of two indicators – one measures the financial strength and another measures the risk condition of the company. Financial strength is an indication of how financially sound the company is while the risk indicator focuses on the management experience and any negative listings of the company.

 

Based on our findings, we find that Indonesian firms are still financially sound. Out of every 100 firms, we noted that none of the firms have had their credit ratings downgraded over the past year (2014 to 2015). This is in line with the upgraded credit ratings, which was only 3.13% over the past year.

 

In conclusion, we can say that most Indonesian firms have had their financial strength unchanged over the past year. On the contrary, there is considerable movement in risk conditions. However, this should be no cause for alarm as the credit ratings are evaluated based on a company’s fundamentals and merits.

 

3. What advice do you have for Indonesian firms to tide through the rough times?

The business community is expected to begin rationalization and efficiency amid current economic conditions, such as reviewing investment expenses, and re-planning and optimizing existing ones. Firms must also continue to be creative and smart in utilizing the government economic package policies to stimulate local economy and business activity.

 

Finally, it always helps to stay informed of your business partners and suppliers. Any failure or stress in them especially during an economic slowdown can potentially disrupt your business.

 

Screen Shot 2015-10-28 at 6.37.01 PM

 

 

———-

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

This post was prepared by Oana Aristide, Senior Economist on D&B’s Global Data, Insight and Analytics team. Based in the UK, she covers three Scandinavian countries as well as Romania, Japan, Malaysia, and the Philippines as a contributor to D&B’s Macro Market/Country Insight Products. She has a background in central banking.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi bank yang memiliki kapitalisasi terbesar
di Asia Tenggara dengan nilai US$24,5 miliar pada bulan ini.

BCA yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, berhasil mengungguli DBS
Group Holdings Ltd asal Singapura.

Saat ini Bank DBS merupakan bank terbesar di Singapura. Berdasarkan data yang
dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/2/2016) menunjukkan kapitalisasi pasar DBS
turun di bawah BCA, atau berada pada kisaran US$23 miliar.(bisnis/ay)read more…

rose KECIL

Jakarta detik -Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada akhir 2015 lalu, 195 negara peserta konferensi sepakat untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan beralih ke bahan bakar nabati (biofuel).

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengajak negara anggota ASEAN, India, dan China menggunakan biofuel yang berbahan baku Crude Palm Oil (CPO). Caranya dengan menjalankan program mandatori biofuel seperti di Indonesia.

“Kita ingin negara-negara ASEAN mulai program B5, juga India dan China, apakah B5 (biofuel 5%) atau B10 (biofuel 10%) karena semua negara sepakat dengan kesepakatan di Paris, mengurangi emisi karbon. Caranya dengan lebih banyak menggunakan biofuel,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Minyak sawit, dia menegaskan, tidak merusak lingkungan. Sebaliknya sawit justru dapat berkontribusi mengatasi perubahan iklim. “Palm oil itu bagian dari solusi climate change. Selama ini ada yang menyebar kampanye negatif, itu tidak benar. Yang terjadi kalau kita menggunakan biodiesel , kita membantu mengurangi emisi karbon,” paparnya.

Rizal menambahkan, pemerintah Indonesia pun telah bersikap tegas mencegah perluasan lahan sawit dengan cara pembakaran hutan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak para pelaku pembakaran hutan.

“Pemerintah sendiri mulai tegas untuk mengurangi kebakaran. Contohnya Presiden Jokowi meminta TNI dan Polisi mengambil langkah kalau ada kebakaran hutan lagi. Kalau ada kebakaran (hutan) besar, yang pertama dipecat adalah komandan korem dan komandan polisi setempat. Kita ingin memperbaikinya. Kita juga percaya hutan juga harus dikelola dengan sustainable,” pungkasnya.

(hns/hns)

bird

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo mengatakan profesionalisme merupakan kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Kuncinya di etos kerja, produktivitas dan daya saing. Inilah profesionalisme,” kata Presiden ketika membuka Rapim TNI-Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat.

Presiden mengingatkan bahwa saat ini Indonesia bukan lagi akan menghadapi era MEA, melainkan sudah memasuki era MEA.

Untuk itu, kata Presiden Jokowi, bangsa Indonesia harus meninggalkan tradisi-tradisi lama yang menyebabkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan bangsa lain.

“Dulu kita sangat takut sekali dengan krisis Yunani, tapi ternyata ada yang lebih menakutkan yakni depresi Yuan, kenaikan suku bunga The Fed. Ini yang harus direspons. Merespons perubahan-perubahan dunia dengan profesionalisme,” katanya.

Kedatangan Presiden dalam acara Rapim TNI-Polri adalah untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada 173 orang peserta Rapim TNI-Polri yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, perwira tinggi TNI, kapolda dan perwira tinggi Polri di luar struktur.

Dalam Rapim yang bertema “Dengan Memperkuat Soliditas, Profesionalisme dan Revolusi Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah”, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan jajaran kepolisian dan TNI siap mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2016.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan mendukung pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, maka seluruh jajaran TNI – Polri akan mengawal dan mengamankan jalannya pembangunan guna menjamin kedaulatan negara,” papar Kapolri.

Dalam acara tersebut turut hadir beberapa menteri dan pejabat negara antara lain Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.(*/hrb)

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/profesionalisme-kunci-sukses-hadapi-mea/138730
Sumber : INVESTOR DAILY

long jump iconJAKARTA okezone– Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan sektor swasta merupakan faktor utama dalam mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan negara berkembang yang ada di kawasan Asia.

“ADB percaya bahwa sektor swasta adalah kunci pertumbuhan di negara-negara berkembang Asia dan mitra yang penting guna mengentaskan kemiskinan,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai hasilnya, menurut dia, ADB juga secara substansial memperluas pembiayaan sektor swasta dan investasi guna menyelaraskan dengan kebutuhan yang terus berubah dari kawasan yang dinamis ini.

ADB juga telah menyetujui hingga 2,6 miliar dolar AS untuk pembiayaan baru dan investasi bagi sektor swasta pada 2015, atau meningkat 37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagai hasil dari perluasan yang signifikan tersebut, portofolio investasi sektor swasta ADB telah meningkat menjadi lebih dari 8 miliar dolar AS.

“Dengan mempromosikan perbaikan iklim bisnis, dengan meningkatkan akses yang lebih fleksibel terhadap solusi pembiayaan dan fasilitasi perdagangan, ADB membantu sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas tinggi dan meningkatkan standar hidup,” tuturnya.

Ia juga mengemukakan, selain pertumbuhan dalam volume perekonomian, operasi sektor swasta ADB dinilai juga telah mencapai tahapan sektor prioritas strategis pada 2015, termasuk perubahan iklim, ekonomi perbatasan, persamaan jender, dan bisnis inklusif.

Sebelumnya di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menginginkan agar jumlah pelaku wirausaha harus ditingkatkan karena saat ini jumlahnya hanya 1,56 persen dari penduduk Indonesia.

“Ada tiga cara meningkatkannya yaitu dengan melakukan pelatihan, mengadakan kompetisi dan memberikan penghargaan,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram dalam sebuah acara pemberian penghargaan kepada pelaku usaha mikro di Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut Agus Muharram, pemerintah secara rutin sudah melakukan ketiga hal tersebut, termasuk dengan memberikan modal awal sebesar Rp25 juta bagi para pemenang kompetisi wirausaha.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016 dan menurunkan suku bunga skema kredit itu menjadi 9,0 persen, turun tiga persen dari tahun sebelumnya.

Namun, lanjutnya, pemerintah tidak bisa sendirian dalam melakukan peningkatan jumlah pelaku wirausaha, perlu dukungan dari semua pihak termasuk kelompok industri.

Ia menuturkan kerja sama antarpihak tersebut juga dapat meningkatkan kualitas para pelaku UKM dalam mengarungi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

(rzy)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan meresmikan pabrik clothing asal Korea di Wonogiri. Pabrik ini merupakan anak usaha dari Group Pan Pacific.

Pantauan Okezone, Jumat (22/1/2016), para undangan sudah memenuhi PT Nesia Pan Pacific Clothing yang didominasi warga negara Korea. Jokowi dijadwalkan meresmikan pabrik ini pada pukul 15.00 WIB.

Sekadar informasi, PT Nesia Pan Pacific merupakan anak perusahaan Group Pan Pacific yang ke-6 yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada PT Pan Pacific Nesia di Kabupaten Subang, PT Pan Pacific Nesia Knit di Kabupaten Semarang, PT Pan Pacific Jakarta di Jakarta, PT Tunggal Indotama Abadi di Bogor, dan PT Nesia Pan Pacific Blouse di Jakarta.

Adapun total rencana penyerapanTKI di Wonogiri sebanyak 12.600 tenaga kerja dengan kapasitas produksi per tahun dari tujuh pabrik di Wonogiri sebanyak 1,5 juta pakaian. Namun, baru dua pabrik yang beroperasi dengan penyerapan tenaga kerja 1.000 orang dan lima lainnya dalam proses pembangunan.

PT Nesia Pan Pacific Clothing merupakan pabrik tekstil yang berorientasi ekspor 100 persen dengan nilai investasi USD14,5 juta yang sudah terealisasi.

http://economy.okezone.com/read/2016/01/22/320/1294523/presiden-jokowi-akan-resmikan-pabrik-asal-korea-di-wonogiri
Sumber : OKEZONE.COM

 

Liputan6.com, Jakarta – Pada abad kedua masehi, serombongan warga Nusantara dengan kapal dan sistem navigasi yang didesain sendiri telah menjelajah hingga ke Afrika, menjual hasil bumi Nusantara dan membeli produksi lokal di sana untuk dibawa pulang.

Setengah abad kemudian, kerajaan Sriwijaya menguasai perairan Nusantara dan sangat disegani di Selat Malaka dan Samudera Hindia. Tidak sebatas melakukan perdagangan lintas samudera, kerajaan Sriwijaya juga melakukan perjanjian bilateral dengan kerajaan di Tiongkok untuk memajukan perdagangan dan bekerja sama menumpas kawanan perompak di sepanjang jalur perdagangan.

Kejayaan Majapahit pada abad XII juga tidak terlepas dari ketangguhan armada laut dan dagangnya, sehingga mampu berkiprah dalam perdagangan luar negeri.

Kodrat negara kepulauan sejatinya memang terbuka. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia—dengan hamparan pulau-pulau yang dipertautkan oleh lautan membentuk zamrud khatulistiwa—perdaganganlah yang menjadi motor penggerak kemakmuran.

Tanpa perdagangan, sebagian besar hasil bumi bakal teronggok membusuk dan berbagai kebutuhan yang belum mampu dihasilkan sendiri, bisa didatangkan dari luar negeri.

Sebagian besar negara ASEAN juga berkarakter terbuka sejak lama. Porsi ekspor dan impor dalam produk domestik bruto (PDB) rata-rata negara ASEAN relatif sangat tinggi. Sejak awal 2000-an perdagangan di antara sesama negara ASEAN praktis sudah bebas, nyaris tanpa hambatan.

Tidak sebatas perdagangan. Mobilitas manusia antar negara ASEAN juga tanpa hambatan berarti. Jutaan tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia dan Singapura.

Maskapai penerbangan ASEAN sudah lama leluasa mendarat di berbagai kota diIndonesia. Bank-bank milik Malaysia dan Singapura dengan mudah dijumpai di berbagai kota. Bahkan, bank-bank asing di luar ASEAN sekalipun, memperoleh perlakuan yang sama.

Tenaga profesional seperti akuntan, penasihat keuangan, dan manajer pabrik dari negara luar dengan mudah ditemui di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.

Lantas, apa yang hendak dicapai dengan MEA? Jangan terpukau dengan kepanjangannya: Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA jauh api dari panggang dengan Uni Eropa. Dari namanya saja sudah mencerminkan perbedaan mendasar.

Uni Eropa sejak berdirinya sudah menerapkan berbagai instrumen untuk berintegrasi. Mereka punya mata uang tunggal, anggaran tersendiri, dan Parlemen Eropa. Semua negara anggota menganut demokrasi dan standar sosial yang tinggi.

MEA tidak pernah menggunakan kata integrasi dengan kelengkapan instrumennya. ASEAN lebih menekankan pada integrasi dengan perekonomian global. Memang, pendirian ASEAN lebih sarat dengan muatan politik ketimbang ekonomi.

ASEAN berdiri ketika perang Vietnam sedang berkecamuk, muncul ketakutan penetrasi komunisme di Asia Tenggara, serta Indonesia dan Malaysia baru saja selesai berkonfrontasi. Kala itu tidak satu pun negara ASEAN memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Instrumen yang diandalkan adalah kerja sama. Kesepakatan hampir selalu diiringi oleh pengeculian atau exclusion list yang panjang. Dalam kerangka MEA, yang mengemuka bukanlah integrasi atau unifikasi, melainkan konektivitas lewat physical connectivity,institutional connectivity, dan people-to-people connectivity.

Karakteristik ASEAN yang outward looking terlihat dari porsi perdagangan intra-ASEAN yang sangat rendah dan cenderung mandek. Pada 2004, perdagangan intra-ASEAN hanya 24,3 persen dari keseluruhan perdagangan luar negerinya dan turun menjadi 24 persen pada 2014.

Bandingkan dengan perdagangan intra-Uni Eropa yang mencapai hampir dua pertiga dari total perdagangan luar negerinya pada 2013, dan NAFTA sekitar separuh dari total perdagangan luar negeri Amerika, Kanada, dan Meksiko. Mitra dagang utama mayoritas negara ASEAN adalah Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, India, Rusia, Kanada, dan Selandia Baru.

Apakah dengan begitu MEA tidak membawa manfaat bagi negara-negara ASEAN? Tentu saja tidak. Dengan mengedepankan konektivitas, pasar ASEAN lebih terintegrasi. Pihak luar ASEAN memandang ASEAN sebagai satu pasar sehingga lebih memikat.

Betapa tidak, PDB berdasarkan paritas daya beli (GDP based on purchasing power parity) ASEAN pada 2014 senilai lebih dari 6 triliun dolar AS, terbesar keempat setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Jepang di urutan kelima.

Pasar ASEAN yang relatif besar ini menambah daya tarik bagi investor dari luar ASEAN dan juga investor dari dalam ASEAN. Sekalipun MEA terwujud, investasi asing langsung di ASEAN melonjak tajam dari 21 miliar dolar AS pada 2000 menjadi 112 miliar dolar AS pada 2014.

Pada periode yang sama, investasi asing langsung dari dalam ASEAN sendiri juga melonjak dari 0,8 miliar dolar AS menjadi 24,4 miliar dolar AS. Walaupun porsi penanaman modal asing langsung intra-ASEAN relatif rendah, namun peningkatannya cukup menakjubkan, dari hanya 2,8 persen tahun 2000 menjadi 17,5 persen pada 2014.

Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin penanaman modal asing langsung itu. Bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar semata, melainkan memilih Indonesia sebagai production base untuk pasar regional maupun global.

Sejauh ini Indonesia agak tercecer, Vietnam dan Malaysia lebih banyak dipilih oleh produsen kelas dunia. Belakangan Vietnam menjadi primadona baru. Boleh jadi Myanmar akan menyusul.

Indonesia tidak boleh terpaku pada konsep komoditi unggulan. Kelebihan dari ketiga negara yang disebutkan terdahulu adalah pada kemampuannya beradaptasi dengan sistem global supply chain. Ketiga negara itu mempersiapkan infrastruktur pendukung agar dilirik oleh produsen parts and components. Jadi, yang dijadikan target adalah kegiatan unggulan, bukan produk unggulan.

Di era MEA, ancaman utama bukanlah membanjirnya barang impor dari ASEAN, karena era ASEAN Free Trade Area (AFTA) sudah lama terwujud. Durian Bangkok telah lama membanjiri Indonesia. Produk minuman dari Malaysia sudah merajalela. Sebaliknya, Indonesia memiliki peluang memasarkan beragam buah-buahan dan sayur mayur. Kuncinya adalah pembenahan pasca panen dan dukungan logistik.

Jika hendak memperoleh maslahat (benefit) lebih besar, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi agar porsi produk manufaktur dalam ekspor naik signifikan. Hanya dengan meningkatkan ekspor manufaktur, Indonesia dapat menikmati additional gains from trade dari peningkatan perdagangan intra-industri.

Namun bagaimanapun, karena pasar Indonesia terbesar di ASEAN—dua kali lipat lebih besar dari Thailand yang di urutan kedua—potensi maslahat yang bisa digapai Indonesia relatif lebih kecil.

Dengan pertimbangan itu, Indonesia selayaknya mendorong ASEAN memperlebar jangkauan dengan menggandeng negara-negara yang pasarnya lebih besar. Dengan Tiongkok ASEAN telah mengikatkan lewat ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Vietnam tampaknya tak bisa menunggu inisiatif ASEAN selanjutnya. Dengan kesadaran penuh, Vietnam lebih maju dua-tiga langkah. Vietnam bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat dan telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Indonesia baru menyatakan minat. Produk-produk Indonesia yang hendak masuk ke Amerika Serikat harus melewati jalan biasa sedangkan Vietnam menikmati jalan tol bebas hambatan.

Ironis kalau kita menatap kembali ke sejarah panjang Nusantara. Untuk jasa keuangan, khususnya perbankan, Indonesia sangat tertinggal. Tiga bank terbesar dari segi aset diborong oleh Singapura. Tiga posisi berikutnya diduduki oleh bank-bank Malaysia.

Di posisi ke-7 sampai ke-10 diisi oleh bank-bank Thailand. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Tanah Air menyusul di posisi ke-11. BRI, BCA, dan BNI menguntil setelah Mandiri.

Supaya lebih bertaji, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank nasional kecuali melakukan konsolidasi dengan bergabung. Jika misalnya Mandiri dan BNI bergabung, posisinya langsung naik ke urutan ke-7. Singapura, Malaysia, dan Thailand jauh hari sudah melakukan konsolidasi secara konsisten.

Bank ibarat jantung perekonomian. Fungsinya menyedot dana dari masyarakat dan memompakan kembali dana itu ke masyarakat dalam bentuk kredit. Betapa lemah fungsi jantung dalam perekonomian Indonesia, tercermin dari besarnya kredit yang disalurkan sektor keuangan hanya 46 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan Thailand sebesar 173 persen, Malaysia 143 persen, dan Vietnam 108 persen.

Kita hanya menang tipis terhadap Kamboja (40 persen). Tentu saja, kondisi di atas disebabkan oleh dana pihak ketiga yang juga masih relatif rendah.

Tak heran karena jumlah orang dewasa yang memiliki akses ke perbankan (financial inclusion index) juga sangat rendah yaitu hanya 36,1 persen. Bandingkan dengan 80,7 persen untuk Malaysia dan 78,1 persen untuk Thailand.

Tiada jalan mundur bagi Indonesia. Sejarah panjang bangsa ini membuktikan, hanya dengan menyerang (outward looking) rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera. Jangan karena alasan tidak siap, membuat kita semakin menutup diri.

Dengan lebih menutup diri dan defensif, risikonya adalah keterpurukan relatif lebih dalam. Kita akan semakin tercecer dalam kancah global.

Saatnya membangkitkan semangat dan tekad baru, kembali ke jati diri sebagai bangsa maritim dengan memperkokoh sarana dan prasarana perhubungan laut. Penguatan transportasi laut dengan kelengkapan sarana pendukungnya, menjadi modal dasar untuk memenuhi prasyarat mutlak untuk berjaya mengarungi integrasi regional dan global.

Prasyarat itu adalah mengintegrasikan perekonomian nasional. Bagaimana mungkin kita berhasil berintegrasi dengan perekonomian regional dan global, kalau perekonomian nasional sendiri belum terintegrasi.

 

 

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali singgung perihal suku bunga perbankan nasional yang masih lebih tinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. JK menilai, suku bunga perbankan nasional harus kompetitif saat dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Besaran suku bunga di suatu negara, lanjut JK, mencerminkan tingkat efisiensi negara tersebut. Memasuki MEA, negara yang paling efisien akan unggul di era persaingan global.

Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong efisiensi di segala sektor, termasuk di sektor perbankan.

“Pemerintah tahun depan akan mendorong suatu pergerakan dari bawah. Salah satunya adalah mendorong sektor keuangan lebih murah. Oleh karena itu, bunga lebih murah untuk KUR dan UKM yang akan datang dengan subsidi,” ujar JK di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (30/12).

JK berharap sektor perbankan mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompetitif dan efisien. JK pun meminta Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pelopor penurunan tingkat suku bunga perbankan. JK mengaku sering berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo untuk mempertimbangkan segala peluang penurunan tingkat bunga perbankan.

“Kita sering bicara dengan Gubernur BI bagaimana sektor keuangan ini lebih baik. Kita jangan suatu negara yang maju haruslah sektor keuangan maju karena sektor riilnya. Bukan sebaliknya. Oleh karena itu maka perbankan apakah itu untuk korporasi ataupun untuk UKM, tentu tidak bisa lagi ambil keuntungan dengan bunga tinggi. Tapi harus ambil keuntungan dari tingginya pertumbuhan ekonomi,” papar JK.

JK mengajak semua pihak, terutama perbankan dan Bank Indonesia untuk mengubah pola pikir agar pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan serapan tenaga kerja semakin sinkron dan bertumbuh positif.

“Sering orang katakan mengapa bank Malaysia, Singapura lebih maju daripada kita. Karena dia berpikir, dia maju karena maju bukan karena bunga tinggi untuk diberikan ke rakyat. Karena itu kita harua mengubah mindset dan perbankan kita. Kita maju bersama-sama bukan maju sepihak. Oleh karena itu mari kita capai tiga hal pokok secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi, orang bekerja dan tentu stabilitas dalam bentuk inflasi, mata uang dan sebagainya,” tutup JK.

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) merilis data tentang 12 hal yang perlu diketahui soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan diterapkan tahun depan.

ADB memaparkan, 10 negara di Asia Tenggara berusaha meluncurkan satu pasar tunggal untuk barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, untuk menjadi salah satu perekonomian sekaligus pasar terbesar di dunia.

Dalam situs resminya, lembaga itu menyatakan, sedikitnya ada 12 hal yang mesti diketahui soal pemberlakuan MEA ini.

1. Pusat gravitasi ekonomi global bergeser ke Asia, terutama Cina dan India.

2. ASEAN menciptakan pasar tunggal MEA untuk aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil.

3. Jika ASEAN satu negara, dia menjadi terbesar ketujuh  di dunia dengan produk domestik bruto gabungan US$ 2,4 triliun pada 2013.

4. Dengan lebih dari 600 juta orang, potensi pasar ASEAN lebih besar dari masyarakat Uni Eropa atau Amerika Utara.

5. ASEAN salah satu wilayah ekonomi paling terbuka di dunia dengan total ekspor barang lebih dari US$ 1,2 triliun atau hampir 54 persen dari total PDB ASEAN.

6. ASEAN mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk integrasi ekonomi regional.

7. MEA didirikan pada empat inisiatif dasar, yakni jadi pasar tunggal dan basis produksi, peningkatan daya saing, mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil, dan integrasi ASEAN ke ekonomi global.

8. Infrastruktur fisik ASEAN sangat penting untuk MEA dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi.

9. Salah satu tantangan untuk MEA adalah kesenjangan pembangunan.

10. Sejumlah analis percaya MEA akan melewati tenggat waktu pada Desember 2015 karena sejumlah persyaratan, yakni perubahan undang-undang domestik maupun konstitusi.

11. Fleksibilitas, yang mencirikan kerja sama ASEAN, bisa menjadi dalih ketidakpatuhan negara anggotanya.

12. ASEAN membutuhkan rencana MEA di masa mendatang mencapai aspirasi pembangunan jangka panjang.

 

BISNIS.COM

 

IN 1999 ANDY CHAN, a middle-aged Hong Kong businessman, set up a company in Shenzhen, just over the border on the Chinese mainland, making pretty sets of bath soap to fill American Christmas stockings. They were sold at $10 apiece at retailers like Walmart. His firm made and shipped them, by the hundreds of thousands in each steel container, for just $4. In the first few years his firm made a bomb. He paid his workers a pittance, 290 yuan (then $35) a month, and imported his raw materials from Malaysia for next to nothing. But then China’s exchange rate soared, his workers’ wages rose almost tenfold, the authorities started enforcing overtime rules and competition turned brutal. The business collapsed. Now he is a taxi driver. “You can’t do this business in Shenzhen any more unless you break the law. You have to go to South-East Asia,” he says bitterly.

Hard as it is on Mr Chan, trade in East Asia is ruthlessly opportunistic. Since Japanese multinationals put the “Flying Geese” model of manufacturing into practice in the 1980s, Asian factories have migrated, via the continent’s “miracle” economies, to China and South-East Asia. Fuelled largely by foreign investment, they are on a permanent quest for cheaper labour and greater efficiency. As cities along China’s throbbing coastline are priced out of the market, inland locations such as Chongqing, or lower-wage countries like Vietnam and Cambodia, have become the new goslings.

But the image of flying geese is no longer as fitting as it once was, because the production apparatus has become more like a spider’s web, with components flitting in all directions and goods crossing and recrossing borders. Victor and William Fung, owners of Li and Fung, a Hong-Kong-based company that helps orchestrate these supply chains, have said that this network has “ripped the roof off the factory”. Suppliers can now be anywhere. In their book, “Competing in a Flat World” (written with Yoram Wind), the two Fungs use the example of a pair of shorts they made for an American retailer. The buttons came from China, the zips from Japan, the yarn was spun in Bangladesh and woven into fabric and dyed in China, and the garment was stitched together in Pakistan. “Yet every pair of shorts has to look as if it were made in one factory.”

Tangled web

As a result, East Asia has become one of the most interconnected regions in the world. Trade among EU nations remains even more extensive, but they are part of a single market whereas East Asia has only a tangle of free-trade agreements. As Prema-chandra Athukorala, an economist based in Australia, points out, network trade has been the most dynamic part of world manufacturing exports since the 1990s. The share of East Asian developing countries increased from 14% in 1992-93 to over 30% in 2007-08, with China the main driving force (see chart 1).

Such is the pull of China within this new “Factory Asia” that the currencies of most countries in the region now track the Chinese renminbi more closely than they do the American dollar, reckon Arvind Subramanian and Martin Kessler, formerly of the Peterson Institute. Yet for all its power, China is still only a part of the spider’s web, not the centre of it. “What makes the region unique is that you have a tight fit between regional and global integration. The supply chain is linked to final-goods markets in the United States and the EU,” says Razeen Sally of the Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore.

Global trade has slowed down in the past two years, and in 2012 East Asian trade with the rest of the world for the first time made no contribution to growth. Yet despite the lingering fallout from the 2008 global financial crisis the network effect is still going strong. Exports, especially to America, have shown signs of picking up this summer. Sudhir Shetty, the World Bank’s chief economist for East Asia and the Pacific region, expects the emerging countries in his area to grow by 7% this year, far faster than anywhere else in the developing world.

China’s slowing growth rate remains a concern, but the ten members of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), including Indonesia, the Philippines, Singapore and Vietnam, are trying to make their region more self-sustaining. Next year ASEAN plans to establish an “economic community”—a single market to make network trade more seamless.

But China’s assertiveness over disputed territories in the South and East China Seas has put it at loggerheads with important trading partners such as Vietnam and Japan. As yet the economic costs have been bearable, but the risks are high.

James Reilly of the University of Sydney thinks that China’s new posturing is a revival of an old practice known as economic statecraft, meaning it is deploying its wealth for strategic foreign-policy purposes. This practice involves both carrots and sticks. In Asia the carrots have included pipelines, railways and trunk roads that China has provided around the region, mainly to supply its own economy with raw materials, but with wider benefits, especially for its poorer neighbours.

But there is also coercion, even if this is often counterproductive. In 2012, for example, Chinese officials indirectly encouraged a consumer boycott of Japanese goods as Japan reasserted its claim to disputed islands it calls the Senkakus and the Chinese call the Diaoyus. Customs officials tightened up inspections of Japanese imports. Yet Japan did not back down. Instead, it got closer to neighbours in the region who also objected to Chinese aggressiveness, says Mr Reilly. In the same year Chinese restrictions on banana imports from the Philippines led to a backlash among Filipinos that brought their country closer to America.

Last summer Chinese businesses in Vietnam were attacked by locals after a Chinese oil firm put a rig in contested waters

Bonnie Glaser of the Centre for Strategic and International Studies, a think-tank in Washington, says China may even be pursuing economic integration to strengthen its leverage. “China’s strategy is to weave together a network of economic interdependence. It is using the centrality of its power to persuade other nations that to challenge China on territorial issues is simply not worth it.” But its neighbours are not sitting placidly by. Last summer Chinese businesses in Vietnam were attacked by locals after a Chinese state-owned oil firm put an oil rig in waters that both countries lay claim to.

Since then, American officials say, its allies in the region have become somewhat keener to move into America’s economic orbit to keep China in check. Japanese investment in China fell to $9.1 billion in 2013, from $13.5 billion the year before. At the same time Japan’s investment in ASEAN more than doubled, to $23.6 billion. Myanmar, until recently a satrap of China, is opening up to the West.

Even in Singapore, which has a big ethnic Chinese community and sees itself as a cultural bridge between east and west, China’s conduct has raised eyebrows. Simon Tay, chairman of the Singapore Institute of International Affairs, says its treatment of countries such as Vietnam shows that political integration has failed to match the economic sort. “The post-war period has provided a sense of stability that has enabled Asians to mind their own business—literally the business of business,” he says. “There is unease about a China-centric region.”

Some economists say China’s assertive behaviour may also be a way of testing whether America’s economic power in the region is waning, as many of its leaders believe. They think that the Chinese may want to re-establish the old hierarchical system in which they were clearly in control but at the same time felt a sense of noblesse oblige.

Two striking hints of this came during Xi Jinping’s first visits as China’s president to ASEAN countries last year and to the Indian Ocean in September this year. On both tours he spoke of his desire to create a “maritime Silk Road” that would build port infrastructure and establish shipping co-operation with smaller, friendly nations like Cambodia and Sri Lanka along ancient trade routes established when China was the undisputed hegemonic power. He also announced the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank, a rival to the Japan-driven Asian Development Bank but with deeper pockets—at least $50 billion in startup funds.

Yet for all its swagger, China is not impregnable. Its economic growth looks increasingly unsustainable, and most of its people are still relatively poor. Though there is a middle-class boom in coastal cities, the country’s average GDP per person is somewhere between that of the Philippines and Malaysia and still a long way from South Korea or Japan. The Communist Party knows that, to a large extent, its legitimacy rests on continuing to improve living standards.

From silk to services

That means taking economic reform further and increasing the value of goods and services produced in China, hoping to emulate the success of Singapore and Hong Kong, which generate far more value from services such as banking than from selling manufactured goods. Mr Xi has made reforms to the service sector a priority. He must also be casting a wary eye to North America where robotics, 3D printing, mass customisation and other new trends could put pressure on Asia’s factory model.

There are some promising alternatives to manufacturing. Last summer’s huge IPO of Alibaba, a Chinese e-commerce firm, underscores the potential of digital business. Tencent, another Chinese internet company, has more revenues and profits than Facebook. Lisa Hanson of Niko Partners, a Silicon Valley-based tech consultancy, says companies like Tencent have turned China into a world leader in online gaming.

One of the best tools for promoting economic reform is to use free trade and foreign competition to force overprotected service industries to modernise. Jiang Zemin, the president at the time, understood that when he took China into the World Trade Organisation in 2001. Japan’s prime minister, Shinzo Abe, has often made the same point when justifying his decision to join the Trans-Pacific Partnership, a free-trade grouping led by America. The big question is whether Messrs Xi and Abe are prepared to use Pacific-wide trade pacts to maintain that reformist zeal—and whether America has the political will to accommodate them.

Bisnis.com, JAKARTA—Pertumbuhan laba bersih kalangan bank asing kian melesat jauh meninggalkan perolehan keuntungan kelompok bank lainnya.

Data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan laba bank asing melaju sebesar 40% dari Rp4,69 triliun pada kuartal III/2013 menjadi Rp6,57 triliun di periode yang sama tahun ini.

OJK mencatat laju pertumbuhan tersebut ditopang naiknya pendapatan bunga kelompok bank ini yang naik sebesar 31%.

Adapun, dari data SPI tersebut, kenaikan pendapatan bunga tersebut disumbang dari kredit yang diberikan kepada bank lain serta surat berharga.

Tercatat, pendapatan dari kredit kepada bank lain dan dari surat berharga naik masing-masing sebesar 218% dan 68%.

Dengan kenaikan tersebut, pendapatan bunga bersih pun ikut terkerek sebesar 33% dari Rp8,04 triliun pada September 2013 menjadi Rp10,73 triliun di bulan yang sama tahun ini.

Ketua Asosiasi Bank Asing (Foreign Bank Association Indonesia/FBAI) Joseph Abraham mengatakan kalangan bank asing memang tengah memacu pertumbuhan kredit.

“Semua bank asing memang tengah memacu kredit di Indonesia, karena dengan meningkatkan pertumbuhan kredit, artinya mereka juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Joseph kepada Bisnis di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, yang menjadi tujuan bank asing yaitu untuk membantu meningkatkan rasio loan to gross domestic product (GDP) Indonesia yang saat ini masih berada di posisi 35%.

“Padahal negara lain seperti Thailand dan Vietnam, rasio tersebut sudah mencapai 80%. Jadi kami perlu memacu pertumbuhan sektor perbankan,” jelas Joseph.

Sementara itu, Managing Director Head of Corporate and Investment Citi Bank Indonesia Gioshia Ralie menuturkan bank asing memang lebih selektif dalam memilih sektor dan debitur dalam menyalurkan kreditnya.

“Semuanya kembali ke proses, asas risk management kami lebih ketat, sehingga terefleksi di laba,” tutur Gioshia.

 

 

Editor : Rustam Agus

JAKARTA – Ketua Umum Kamara Dagang (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia, salah satunya adalah Singapura.

“Saat ini mata dunia tertuju ke Indonesia, minat mereka besar terhadap kita. Bukan hanya Singapura, banyak yang sudah antre untuk masuk ke Indonesia,” ucap Bambang di Menara Kadin Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurutnya hal itu merupakan peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyambut para investor asing.

“Kita harus segera memperbaiki kondisi kita. Artinya memperbaiki birokrasi, memangkas segala kendala bisnis soal perizinan. Intinya bagaimana mencitakan iklim dunia usaha ini seramah mungkin dan semenarik mungkin untuk para investor,” pungkasnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069884/kadin-investor-asing-antre-masuk-ke-indonesia
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melaju pesat, dapat mencapai 6-7%, dengan pengalihan subsidi BBM ke berbagai sektor produktif dan strategis. Hal itu bisa terjadi karena pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur secara besar-besaran, membangun pembangkit 35 ribu MW untuk mewujudkan listrik murah, serta membangun insfrastruktur pertanian terutama waduk dan satu juta hektare irigasi.

 

Selain itu, pemerintah bersama swasta akan membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan perumahan buruh dan berbagai fasilitas lain untuk pekerja, sehingga para buruh dapat menekan berbagai pengeluaran. Langkah ini akan membuat industri nasional berdaya saing tinggi di tengah mahalnya upah buruh negara kompetitor seperti Tiongkok.

 

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil kepada Investor Daily di ruang kerjanya, Jumat (21/11). Sofyan menjelaskan, beban perekonomian nasional saat ini memang sangat berat. Salah satunya adalah tingginya subsidi BBM sehingga tidak ada ruang untuk membiayai berbagai program penting dan strategis.

 

Dia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, APBN dibebani subsidi BBM yang mencapai Rp 720 triliun. Sementara itu, dana untuk infrastruktur hanya Rp 514 triliun dan dana kesehatan cuma Rp 240 triliun. “Kita tahu subsidi BBM tidak mencapai sasaran dan diambil oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak,” kata dia.

 

Itu sebabnya, pemerintah menaikkan harga BBM agar dana subsidi bisa dialihkan ke program strategis dan produktif, terutama infrastruktur energi, infrastruktur pertanian, serta berbagai program untuk pengentasan kemiskinan.

 

 

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ekonomi-bakal-tumbuh-6-7/100785
Sumber : INVESTOR DAILY

 

JAKARTA KONTAN. With national politics among the key factors to growth, the Indonesian market can expect a brighter outlook next year, according to an investment management firm.

First State Investments Indonesia head of equity Hazrina R. Dewi said the country’s recently improved political situation had created a conducive investment climate that had attracted global investors to pour more money into Indonesia.

Hazrina said the recent news of a Russian company planning to invest up to US$500 million in building a smelter in Indonesia reflected positive sentiment among investors.

A Russian government official said last month that Vi Holding, a leading industrial group in Russia, planned to build a ferronickel smelter here.

According to Hazrina, the bourse would enjoy the advantage of the presence of new investors, especially if they partnered with publicly listed companies here.

“The local companies may see an increase in production, which in turn may generate more profit because of bigger margins,” she explained.

According to Hazrina, infrastructure-related firms are predicted to contribute positively to the stock market until the end of this year, while stocks of state-owned gas firm PT Perusahaan Gas Negara and state-owned telecommunication company PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) are among the biggest gainers.

On Friday, the Jakarta Composite Index (JCI) closed with a slight increase of 0.02 percent to 5,049.49 from the previous close at 5,048.67.

Hazrina said the recent growth of the domestic stock market had been prompted partly by improved conditions in the House of Representatives, after the political coalition associated with Prabowo Subianto softened its opposition to President Joko “Jokowi” Widodo’s administration.

“This could be the time for investors to increase their investment as well as diversify funds,” she said.

Better political situation has improved investment climate, says expert
Local companies set to benefit from partnership with new investors
While abroad, Jokowi promotes Indonesia to potential investors

Indonesia was in 34th place in the World Economic Forum’s global competitiveness index this year.

The index measures the ease of doing business, with bureaucratic red tape and infrastructure woes being the lagging factors.

Late last month, Jokowi said he planned to streamline all licensing procedures so that they fell under the authority of the Investment Coordinating Board (BKPM). The system is expected to be in place in the next three to six months.

“We want to build a one-stop service for national licensing, so investors do not have to go to ministry one, two, three and then the BKPM. One place is enough,” Jokowi said.

With Indonesia’s economy slowing to its lowest level in four years in the second quarter, and the export outlook remaining bleak with weak global demand, investment – which makes up 30 percent of Indonesia’s economy — is one component of gross domestic product (GDP) that could be strengthened to attain higher growth.

According to the BKPM, total foreign and domestic direct investments in the third quarter of this year reached Rp 119.9 trillion and Rp 115.2 trillion in the second quarter.

In the past few weeks, Jokowi has focused on the country’s investment during a series of international meetings. In his international debut during the annual APEC Summit in Beijing early this week, the President encouraged top executives in a business forum in China to invest in Indonesia and promised a wide range of opportunities for investment from seaports to power plants.

In Myanmar, where he attended the ASEAN Summit and the East Asia Summit, Jokowi spoke with regional leaders on bilateral investment partnerships, before attending the G20 Summit. (Grace D. Amianti and Damar Harsanto)

Editor: Barratut Taqiyyah

 

WE Online, Jakarta – Masyarakat mengharapkan tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan siap mengemban amanah dalam menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Itu dua tugas pokok yang harus saya laksanakan, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi,” kata Bambang.

Menkeu mengatakan bahwa tugas tersebut dapat dilakukan dengan menjaga APBN agar tidak melampaui defisit yang ditetapkan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor finansial dan pasar keuangan.

“Saya harus bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal republik ini, terutama melalui instrumen APBN, kemudian menjaga bersama rekan-rekan di forum koordinasi satuan tugas keuangan, kestabilan sistem ekonomi, dan keuangan kita,” ujarnya.

Menurut Menkeu, berbagai tekanan eksternal berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional pada tahun 2015. Untuk itu, upaya menjaga ketahanan fiskal menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi makro.

“Kita harus menjaga ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika pada tahun depan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, serta satu lagi, jatuhnya harga komoditas di pasar global,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan Presiden telah memberikan arahan bahwa seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, dan peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam hal pengalokasian dan penyaluran anggaran.

“Presiden menginginkan semua program yang ditujukan untuk rakyat secara langsung apakah itu melalui pertanian, infrastruktur, perikanan, maupun yang lain, itu harus bisa direalisasikan secara cepat dan tepat,” kata Menkeu.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,0 persen apabila fondasi ekonomi nasional telah memadai dan kinerja investasi makin meningkat.

“Untuk pertumbuhan sebesar 7 persen, membutuhkan pertumbuhan investasi mendekati 10 persen. Kita harus perkuat investasi karena ekspor belum bisa diandalkan dalam jangka pendek,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa pertumbuhan investasi yang baik dapat mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mempercepat prosedur birokrasi agar iklim investasi kondusif bagi para investor.

“Pak Presiden minta tekanan birokrasi yang tidak berbelit, kalau berbelit, investasi tidak masuk. Karena dengan (investasi) itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan 5 persen mengandalkan konsumsi, dapat ditingkatkan,” katanya.

Menurut Bambang, perbaikan prosedur birokrasi tersebut harus didukung dengan kondisi ekonomi makro serta fundamental yang stabil agar sektor investasi bisa memiliki daya angkat yang lebih baik daripada konsumsi untuk mendukung pertumbuhan.

“Investasi itu bukan hanya di investasi asing langsung (FDI), melainkan juga belanja modal, APBN, dan ekspansi BUMN. Kalau mulai 2015, kita punya program infrastruktur besar-besaran, percepatan itu selain membereskan infrastruktur, tetapi juga bisa membantu pertumbuhan,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa dengan melakukan berbagai pembenahan struktural ekonomi yang serius, yang didukung pulihnya kondisi perekonomian global, Indonesia bisa mulai tumbuh tinggi dalam dua atau tiga tahun mendatang.

“Pada tahun 2015, mudah-mudahan sudah lebih pulih, dan paling cepat itu 2016, itu pun memerlukan reformasi struktural yang serius,” kata Bambang. (Ant)

 

detik Jakarta -Negara Tiongkok, AS, Indonesia, Hong Kong-Tiongkok, dan Singapura merupakan tujuan investasi terpopuler para CEO di Asia Pasifik. Hal ini merupakan hasil survei terbaru dari PricewaterhouseCoopers (PwC).

Hasil survei PwC yang diluncurkan kemarin, menunjukkan tingkat keyakinan para CEO di Asia Pasifik terus menguat. Sebanyak 46% eksekutif korporasi di wilayah ini mengatakan mereka sangat yakin akan pertumbuhan selama 12 bulan ke depan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, sebagai penggerak di wilayah Asia Pasifik melambat. Kepercayaan ini meningkat 10 poin dibandingkan tahun 2012 dan empat poin dari tahun lalu,

Hasil penelitian PwC yang diberi nama Visi baru untuk Asia Pasifik: Hubungan yang menciptakan landasan baru untuk pertumbuhan, mensurvei lebih dari 600 pimpinan bisnis (CEO) mengenai prospek bisnis di region Asia Pasifik. Penelitian tersebut dirilis hari ini dalam pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing.

Survei tersebut mendapati bahwa 67% pemimpin perusahaan berencana meningkatkan investasi di wilayah APEC selama 12 bulan ke depan. Rencana investasi tersebut tersebar di masing-masing 21 negara anggota APEC, dimana Tiongkok, AS, Indonesia, Hong Kong-China dan Singapura menjadi tujuan investasi yang terpopuler.

Belanja modal merupakan bagian dari investasi tersebut; 57% responden mengatakan akan membangun atau memperluas infrastruktur sarana dan prasarana di negara-negara APEC selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Sebagian besar juga berencana merekrut karyawan: 38% responden mengharapkan jumlah karyawan di perusahaan mereka meningkat secara global setidaknya sebesar 5% per tahun selama 3-5 tahun ke depan.

Hal yang mendorong keyakinan para CEO adalah sebuah visi dimana keterhubungan di wilayah Asia Pasifik semakin membaik, baik secara fisik maupun virtual, dan pandangan masa depan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah yang makin seimbang.

Misalnya, hampir 60% pemimpin perusahaan mengatakan saat ini mereka bersedia untuk berbagi wawasan dan sumberdaya dengan rekan bisnis mereka untuk mempercepat pengembangan produk dan mendapatkan akses ke pasar. Lebih dari 40% mengatakan perusahaan mereka akan merambah kombinasi bisnis di luar industri inti mereka.

“Saat ini, Asia Pasifik berada pada suatu titik balik seiring kemajuan teknologi yang bergerak melampaui batas negara sehingga menciptakan permintaan baru bahkan industri baru,” kata Chairman PricewaterhouseCoopers International Ltd Dennis M. Nally dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2014),

Survei ini menemukan bahwa perubahan yang digerakkan oleh data memberikan dampak bagi region ini; 57% CEO mengatakan mereka semakin yakin dengan kemampuan mereka untuk merespon perubahan pasar, dan separuh mengatakan mereka semakin terampil dalam memprediksi permintaan pasar. Para pejabat eksekutif ini sangat yakin akan kemungkinan untuk mencetak pertumbuhan (67%) dibandingkan perusahaan sejenis.

“Para CEO mencermati perlunya membuat terobosan untuk mengatasi halangan pertumbuhan usaha. Mereka ingin mewujudkan Trans-Pacific Partnership, untuk menangani permasalahan hak kekayaan intelektual dan mendorong keselarasan aspek regulasi di wilayah ini,” katanya.

(drk/hen)
TEMPO.CO, Jakarta – Jumlah tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Dari jumlah itu, 7,24 juta orang di antaranya berstatus pengangguran terbuka. Kepala Badan Pusat Stastistik Suryamin menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma, dan universitas.

Jumlah pengangguran lulusan SMK adalah 11,24 persen dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan Agustus 2013 yang mencapai 11,21 persen. Jumlah lulusan SMK yang menganggur ini persentasenya lebih besar dibanding persentase lulusan SMA biasa yang mencapai 9,55 persen.

“Ini merupakan informasi bagi pemerintah, agar bisa dilihat link and match-nya,” kata Suryamin pada wartawan di kantornya, Rabu, 5 November 2014. (Baca juga: Mulai 2015, Lulusan SMK Sudah Tersertifikasi)

Sedangkan penggangguran bertitel diploma jumlahnya 6,14 persen dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 5,95 persen. Begitu juga pengangguran bergelar sarjana mencapai 5,65 persen dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 sebesar 5,39 persen.

Selain itu, pengangguran lulusan SD ke bawah hanya sebesar 3,04 persen. Terus menurun dibandingkan Agustus 2013 yang sebesar 3,44 persen. Pengangguran lulusan SMP sebanyak 7,15 persen atau turun dari periode sebelumnya 7,59 persen.

PINGIT ARIA

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun ini mencapai angka 5,01 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan II sebesar 5,12 persen. Menurut dia, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tanah Air pada triwulan III tahun ini. “Faktor global dan domestik,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, hari ini, Rabu, 5 November 2014.

Faktor global, kata Suryamin, bisa dilihat dari melemahnya tingkat pertumbuhan Cina dan Jepang. Pada triwulan III tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai angka 7,8 persen. Sedangkan triwulan III tahun ini, pertumbuhan ekonomi Cina turun menjadi 7,3 persen. (Baca: Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Hambat Penciptaan Pekerjaan)

Adapun pertumbuhan ekonomi Jepang pada triwulan III tahun lalu mencapai 2,4 persen, sedangkan pada triwulan III tahun ini justru -0,2 persen. “Padahal kedua negara ini merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia,” tuturnya.

Untuk faktor domestik, kata Suryamin, dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas ekspor seperti cokelat dan kelapa sawit. “Harga komoditas itu masih belum kembali ke harga normal,” tuturnya. (Baca: Harga BBM Naik Picu Pertumbuhan Ekonomi, Asal…)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB). PDB atas dasar harga yang berlaku pada triwulan III 2014 mencapai Rp 2.619,9 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2.000 mencapai Rp 745,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III jika dibandingkan dengan triwulan II tahun ini mencapai 2,96 persen (q-to-q). Apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga triwulan III 2014 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen. (Baca: Dua Titah Jokowi buat Menteri Keuangan Baru)

GANGSAR PARIKESIT

 

JAKARTA. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III 2014 sebesar 107,24. Indeks ini lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 106,00.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa sektor mengalami kenaikan indeks tendensi. Misalnya sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Indeks tendensi bisnis pada sektor ini pada triwulan II 2014 sebesar 102,13. Lalu naik menjadi 105,85 pada triwulan III.

BPS memperkirakan indeks tendensi bisnis pada triwulan IV akan lebih rendah dibanding triwulan III. “Kita perkirakan nilai ITB triwulan IV sebesar 103,94,” ujar Kepala BPS Suryamin Rabu (5/11).

Salah satu penyebab menurunnya indeks tendensi bisnis adalah pada sektor pertambangan dan penggalian yang belum mengalami peningkatan yang signifikan. Perkiraan ITB pada sektor ini pada triwulan IV 2014 sebesar 102,14. Sebelumnya pada triwulan III 2014 ITB sektor pertambangan dan penggalian sebesar 99,77.

http://nasional.kontan.co.id/news/indeks-tendensi-bisnis-di-kuartal-iii-naik-10724
Sumber : KONTAN.CO.ID

VIVAnews – Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa 4 November 2014 telah menerima para investor dari 20 negara di Istana Negara.

Anggota asosiasi investor, Tom Lembong mengatakan bahwa program-program Jokowi memang menarik investor. Tak heran, ini kali pertama para investor berbondong-bondong meminta izin Jokowi berinvestasi di Indonesia.

“Program Pak Jokowi sangat masuk akal, misalnya pariwisata kurang sekali pengembangannya. Sementara itu, kalau lihat objek wisatanya luar biasa bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara,” kata Tom usai bertemu dengan Jokowi.

Menurut dia, saat pertemuan itu, Jokowi menguraikan peluang-peluang ke depan dengan programnya mulai dari infrastruktur khususnya kelautan, dan pembangkit listrik dan kereta api.

“Ini investor yang bawa dana besar sekali. Total dana yang mereka kelola ada US$8 triliun. Jadi Rp96 ribu triliun. Jadi yang cocok buat mereka itu yang padat modal,” kata dia.

Sebagai contoh, kata dia, pembangunan tol laut, kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dan jalan tol.

Hingga saat ini, para investor itu masih menyurvei untuk wilayah Yogyakarta dan Bali. Sementara itu, untuk Indonesia timur akan dilakukan bertahap.

“Satu per satu. Mana yang masuk akal duluan, kami pakai akal sehat. Di Jawa-Bali saja masih banyak potensinya yang bisa dikembangkan. Tapi, kalau sudah berkembang di Jawa-Bali pasti akan melebar,” ujar dia.

Selain Yogyakarta dan Bali, Tom mengatakan, para investor juga melirik Jawa Tengah.

“Prospek banget, mulai dari harga tanah sampai tenaga kerja, wisata juga itu sangat impresif sekali dibandingkan Jakarta yang sudah mahal, juga ketersediaan air. Cuman masalahnya listrik,” kata dia.

Dia menambahkan, para investor mau datang ke Indonesia, karena daya tarik dari Jokowi. “Kalaungomong blak-blakan. Memang sudah disiapkan dari awal tahun dan ketahui bahwa ini pemilu yang historis. Tapi, memang harus kami akui Pak Jokowi itu magnet,” imbuhnya. (art)

 

Bisnis.com, JAKARTA – Para investor yang tergabung dalam 20-20 Investment Association melirik sektor padat modal seperti infrastruktur menjadi ladang investasi.

Investor dari Quvat Management Tom Lembong mengatakan program pemerintahan Joko Widodo seperti tol laut, pelabuhan, jalur KA, pembangkit listrik dan jalan tol sangat disukai oleh delegasi investor berkantong tebal tersebut.

“Ini investor yang bawa dana besar sekali US$8 triliun sekitar Rp96.000 triliun pasti cocok investasi mereka yang padat modal seperti infrastruktur,” katanya seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (4/10/2014).

Sejauh ini mereka menilai sektor komoditas kurang prospek lantaran harga kelapa sawit dan pertambangan sedang tertekan.

Menurut Tom, program Jokowi lebih masuk akal seperti pariwisata diprediksi mampu bersaing di kancah internasional.

Adapun nilai investasi yang akan dikucurkan masih dirahasiakan oleh Tom karena saat ini masih perlu survei beberapa lokasi yang akan dibidik.

Seperti Yogyakarta memiliki potensi luar biasa selain pariwisata yakni industri kreatif bidang informasi teknologi.

“Satu perusahaan yang akan kita kunjungi, itu namanya gameloft di Jogja. Ini industri yang sangat menarik, pasarnya global, buat budaya kita dan intelektual kita cocok,” jelas Tom.

Sedikit diceritakan oleh Tom, investor dalam 20-20 Investment Association merupakan investor jangka panjang sehingga diharapkan menekan ketergantungan terhadap hot money.

Mereka bergerak dalam bidang manajer investasi yang mengelola dana pensiun. Beberapa di antaranya yakni Canadian Pension Plan sebuah perusahaan dana pensiun dari Kanada, NPS (Nasional pension Service) perusahaan dari Korea.

Investor dari seluruh dunia itu akan berada di Indonesia selama tujuh hari, meliputi tiga hari di Jakarta, dua hari di Yogyakarta dan dua hari di Bali.

Beberapa hari ini di Jakarta mengadakan forum panel yang dihadiri perusahaan seperti PT Jasamarga Tbk., PT Pelindo III dan PT AKR Corporindo Tbk.

 

Editor : Rustam Agus

 

WE Online, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor bulan September 2014 sebesar US$ 15,28 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 3,87% dibanding September 2013. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Agustus 2014 juga terjadi kenaikan sebesar 5,48%.

Kepala BPS Suryamin mengatakan kenaikan ekspor September 2014 disebabkan oleh kenaikan dua kelompok komoditas, yaitu ekspor nonmigas dan ekspor migas. Bila dibandingkan September-Agsutus, ekspor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 6,48%, yaitu dari US$ 11,88 miliar menjadi US$ 12,65 miliar.

“Kenaikan ekspor nonmigas terjadi pada beberapa komoditas yang dominan di antaranya bahan bakar mineral naik 5,73%; lemak dan minyak hewan/nabati naik 4,26%; mesin dan peralatan listrik naik 3,29%; karet dan barang-barang dari karet naik 6,4%; mesin-mesin pesawat mekanik naik 11,08%,” kata Suryamin di Gedung BPS, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Sementara ekspor migas bulan September bila dibandingkan dengan Agustus 2014 juga mengalami kenaikan 0,94%, yaitu dari US$ 2,59 miliar menjadi US$ 2,6 miliar.

“Untuk ekspor migas, terjadi kenaikan pada ekspor minyak mentah sebesar 29,59%. Hasil minyak naik 24,5%, tetapi ekspor gas turun 18,02% sehingga total kenaikan ekspor migas 0,94%,” jelasnya.

Untuk total ekspor akumulasi Januari-September 2014 mencapai US$ 132,71 miliar atau terjadi penurunan 0,93% (year on year). Sementara ekspor nonmigas Januari-Septmeber 2014 sebesar US$ 109,30 miliar dan terjadi penurunan 0,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam share ekspor Agustus 2014 masih pada dua kelompok komoditas, yaitu pertama bahan bakar mineral sebesar US$ 16,2 miliar dan kedua kelompok lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$ 15,44 miliar.

Sementara untuk pangsa ekpor nonmigas Januari-September 2014 didominasi oleh tiga negara, yaitu Tiongkok sebesar US$ 12,58 miliar; Amerika Serikat US$ 11,87 miliar; dan Jepang sebesar US$ 10,71 miliar.

Penulis: Boyke P. Siregar

investor daily:

JAKARTA– Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2014 berada pada kisaran 5,1% dan di akhir tahun pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2%.

Menurut dia, salah satu faktor penopang perekonomian Indonesia di triwulan III dan akhir tahun adalah operasi keuangan pemerintah yang mengalami peningkatan. Selain itu konsumsi swasta dan investasi juga tetap stabil.

Menurut Perry, kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok memang mengalami perlambatan tetapi kinerja ekspor Indonesia ke India mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ekspor ke Tiongkok melemah tetapi ekspor ke India terus naik, inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar dia ketika ditemui di kantornya, Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).

Perry mengatakan pelemahan perekonomian global sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama perekonomian Tiongkok.

Setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok memberikan dampak negatif ke indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turun sebesar 0,5%.

Dia mengatakan tahun depan juga tahun terberat bagi perekonomian karena adanya rencana kenaikan suku bunga global oleh Bank Sentral Amerika Serikat.

Jika kebijakan tersebut jadi diterapkan maka rupiah berpotensi melemah.

Menurut Perry, Indonesia bisa bertahan asalkan terus memperkuat fundamental perekonomian dengan cara menurunkan defisit transaksi berjalan dan menjaga laju inflasi. (dho)

JAKARTA – Manajer Program Keuangan Terbuka International Finance Corporation (IFC) Ghada Teima mengatakan Indonesia harus menemukan model sendiri yang cukup ideal untuk mengembangkan keuangan inklusif karena hingga kini belum ditemukan cara yang berlaku secara global.

“Tidak ada satu model pun yang bisa dipakai secara global karena setiap negara memiliki karateristik berbeda-beda. Meski Tiongkok berhasil dengan bank tanpa kantornya, tapi model yang dipakai di sana belum tentu sukses di Indonesia,” kata Teima dalam Forum Internasional Finansial Forum yang diselenggarakan Bank Mandiri di Jakarta, Kamis (23/10).

Ia mengemukakan, untuk itu, berbagai pihak yang berkepentingan harus saling bekerja sama karena kesinergian antara pembuat regulasi dan kalangan perbankan menjadi penentu kesuksesan.

“Di beberapa negara terbukti sektor swasta dengan sistem pembayaran digital sangat membantu pengembangan finansial inklusif. Ada baiknya, Indonesia mempelajari mengenai ini, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara,” kata dia.

Ia menambahkan, regulasi menjadi hal terpenting dalam pengembangan keuangan terbuka ini karena menghubungkan perbankan dan masyarakat.

Perbankan menerapkan asas kehati-hatian, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah masih kekurangan literasi mengenai lembaga keuangan.

“Apakah diperbolehkan nantinya hanya diketahui nama atau alamat, atau harus menggunakan surat keterangan identitas tertentu. Di sinilah pentingnya regulasi yang berpihak untuk mendorong suatu pengembangan,” kata dia seperti dikutip Antara.

OJK segera meluncurkan aturan terkait penerapan bank tanpa kantor (branchless banking) sebagai realisasi sistem keuangan inklusif. Kedalaman askes terhadap perbankan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank tanpa kantor yang memanfaatkan jasa agen ini diharapkan membuka akses ke bank bagi kalangan masyarakat miskin.

Sementara, berdasarkan hasil data Bank Dunia tahun 2011, akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga yakni hanya 19,6 persen. Sebagai pembanding, Malaysia 66,7 persen, Fhilipina 26,5 pesen, Thailand 77,7 persen, Vietnam 21,4 persen, India 35,2 persen, Tiongkok 63,8 persen, Rusia 48,2 persen, Brasil 55,9 persen. (ID/ths)

JAKARTA—Joko Widodo adalah sosok pengusaha pertama yang menjadi presiden Indonesia. Pendukungnya berharap pragmatisme ala businessman yang tidak menyukai rumitnya birokrasi mampu memodernisasi ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi.

Namun Jokowi dihadapkan pada sebuah sistem ekonomi yang penuh tarik-menarik kepentingan, korupsi, dan nasionalisme ekonomi yang membatasi pertumbuhan. Nasionalisme juga mengurangi minat investor asing dan menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi bawah dalam peringkat Bank Dunia dari sisi kemudahan melakukan bisnis.

Mantan eksportir furniture itu belum mengumumkan rencana ekonomi yang spesifik.

“Jujur saja, tak ada seorang pun dari kita yang tahu,” kata seorang penasihat terdekatnya tentang kebijakan ekonomi Jokowi.

Meski demikian, ada anggapan Jokowi memiliki pandangan konvensional yang sama dengan pemerintah sebelumnya, walaupun di hadapan publik ia terlihat lebih mengutamakan aksi. Pemerintah terdahulu anti-impor, lebih mengutamakan badan usaha milik negara, dan membatasi aktivitas asing.

“Angin di Indonesia bertiup ke arah pengurangan keterlibatan asing dalam ekonomi,” kata Frederic Neumann, kepala riset ekonomi Asia di HSBC. “Ada risiko Presiden Joko Widodo mengikuti tren lebih restriktif yang ditetapkan pendahulunya.”

Politikus Indonesia sejak dulu beranggapan perusahaan asing mendapatkan manfaat yang terlalu besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menerapkan batasan baru bagi penanaman modal asing (PMA). Ini seperti memproteksi sektor minyak dan gas, membatasi jumlah tenaga kerja asing, memaksa banyak penambang asing mengurangi saham di unitnya di Indonesia, dan merilis persyaratan baru bagi pasokan produk lokal. Industri pertambangan hampir anjlok tahun ini, saat pemerintah melarang ekspor bijih mineral mentah guna meningkatkan investasi pemurnian mineral di dalam negeri.

Dalam satu tahun terakhir, PMA menurun. Meski masih menembus rekor tertinggi di Indonesia, jumlah PMA jauh lebih sedikit jika dibandingkan negara tetangga Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Investasi asing di Indonesia juga lebih kecil ketimbang negara berkembang besar lain yang juga memiliki sejarah nasionalisme ekonomi, seperti Brasil.

Jokowi membutuhkan PMA lebih besar guna mendanai pembangunan infrastruktur Indonesia yang kurang memadai serta mempersempit defisit neraca berjalan. PMA sangat dibutuhkan Indonesia saat ini, mengingat pertumbuhan ekonomi kini turun ke titik terendahnya sejak 2010.

Namun Jokowi belum secara terbuka mengatakan bahwa negara ini membutuhkan investasi asing. Rencana infrastrukturnya sejauh ini adalah membangun pelabuhan laut dalam di seluruh Indonesia guna meratakan distribusi keuntungan pertumbuhan ke daerah-daerah miskin.

Kendati demikian, menurut Doug Ramage, analis BowerGroupAsia di Jakarta, “pragmatisme Jokowi jelas terlihat.” Niat Jokowi untuk mengurangi kerumitan regulasi dan membersihkan birokrasi juga akan membantu perusahaan lokal dan asing. Namun “ia belum berupaya keras mengurangi nasionalisme ekonomi yang membatasi [pertumbuhan] Indonesia.”

 

17. October 2014, 15:20:33 SGT

FDI Indonesia Naik 6,9%

Oleh I Made Sentana dan Linda Silaen

JAKARTA—Investasi asing langsung (FDI) Indonesia dalam kuartal III naik 6,9% dari setahun sebelumnya. Laju ini menyiratkan investor tampaknya tetap waspada akan pasar Indonesia, di tengah perekonomian global yang melambat serta politik dalam negeri yang terjerat ketidakpastian.

Berdasarkan data pemerintah, Indonesia meraup FDI $7,46 miliar atau setara Rp78,3 triliun antara Juli dan September. Pada periode yang sama untuk 2013, FDI sebesar $6,98 miliar. FDI naik 0,4% dari kuartal II. Pertumbuhan secara tahunan dalam kuartal III di bawah kenaikan dua digit seperti yang tercatat dua tahun silam.

Ketidakpastian politik Indonesia tak lepas dari langkah Prabowo Subianto, selepas pemilihan presiden (Pilpres) Juli silam. Kekalahan atas Joko Widodo mengantarkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sana, ia menggugat sejumlah kecurangan dalam Pilpres. MK menolak tuntutan Prabowo pada Agustus, memuluskan jalan Jokowi ke kursi kepresidenan.

Kemenangan Jokowi disambut baik pemodal asing. Sambutan didorong keberhasilan Jokowi kala menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah. Juga upayanya mendorong pembangunan dan perbaikan sejumlah infrastruktur Jakarta.

Senin mendatang, Jokowi akan disumpah menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia. Ia berjanji akan membangun sistem transportasi terintegrasi, sekaligus menambah pasokan listrik.

Tetap saja, optimisme akan perwujudan janji-janji Jokowi mulai menurun belakangan. Apalagi Koalisi Merah Putih, yang menjadi pendukung Prabowo Subianto, berhasil mengamankan kursi mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com -Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dinilai Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto memiliki dua sisi. Pertama, kesempatan produk-produk atau perusahaan Indonesia mengekspansi negara lain. Kedua sebaliknya, yaitu pasar Indonesia yang semakin dijajah barang-barang impor.

Berdasarkan dua sisi itu, muncul pemikiran bahwa potensi pasar dalam negeri yang besar lebih baik dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh stakeholder ekonomi Indonesia. “Muncul pemikiran, Pasar kita sendiri “bahenol”, seksi, ngapain ke pasar negara tetangga yang kerempeng?,” kata Ryan di Jakarta, Rabu (22/10/20).

Pendapat seperti itu muncul karena pasar di negara-negara ASEAN relatif sudah jenuh. Hal berbeda justru terjadi pada pasar Indonesia yang sangat bergairah terhadap barang-barang baru. Meskipun begitu, Ryan menilai bahwa stakeholders ekonomi Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu.

Misalkan dalam hal perbankan, tawaran yang diberikan oleh bank-bank Singapura biasanya menyasar masyarakat kelas atas yang memiliki dana besar. “Tapi kita jangan khawatir kebangetan lah, tawaran dari bank-bang Singapur paling untuk kelas tinggi, kan literasi mereka sudah sangat baik,” kata dia.


Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA – Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) mempertahan peringkat utang Reoublik Indonesia (Sovereign Credit Rating) pada BBB-, stable outlook.

JCR menyampaikan beberapa faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal.

Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia, antara lain ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang.

JCR mencatat respon kebijakan dari otoritas dalam rangka memastikan stabilitas ekonomi dalam menghadapi guncangan eksternal. Lebih lanjut, JCR menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa pemerintahan baru akan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang.

“Afirmasi peringkat oleh JCR merupakan pengakuan atas komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global,” jelas Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10/2014).

Agus melanjutkan, otoritas menyadari sepenuhnya hal yang menjadi concern dan akan terus menindaklanjuti dengan respon kebijakan yang sejauh ini telah memberikan hasil positif. Dari sisi BI kebijakan reformasi struktural yang dilakukan terutama dalam bentuk upaya berkelanjutan dalam pendalaman pasar keuangan.

“Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia,” ucap dia.

JCR sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 13 November 2012.

http://economy.okezone.com/read/2014/10/23/20/1055897/japan-rating-pertahankan-peringkat-utang-ri-di-bbb

Sumber : OKEZONE.COM

Advertisements

From → Global neh

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: