Skip to content

LAPANg dada: B00m kita (!????) (2)

February 25, 2016

tren gdp ind 2009_2017 by oecd

Hot Money GAME once again @ BEI

Jakarta detik -Pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta semakin mendekati selesai. Saat ini pekerjaan fisik konstruksi terminal paling anyar Bandara tersibuk di Indonesia ini telah mencapai 96%. Bagaimana penampakannya?

Kemegahan Terminal 3Ultimate ini sudah bisa terlihat dari kejauhan begitu memasuki kawasan BandaraSoekarnoHata. Begitu memasuki kawasan bandara selepas keluar Jalan Tol, Terminal ini tampak mentereng di sisi sebelah kanan jalan.

Jalan-jalan layang yang terlihat seperti rangkaian temali saling membentuk simpul menjadi penghias tampilan depan Terminal ini. Di belakangnya terpampang bangunan raksasa, melebar ke samping.

Bangunan raksasa tersebut adalah bangunan utama Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta. Tampilan mukanya begitu gagah, dan terkesan modern, berupa dinding-dinding lebar yang tertutup kaca dengan susunan rapat dan rapih.

Semakin mendekat ke bangunan utama, persaan berdebar-debar semakin menyelimuti detikFinance yang sempat menyambangi lokasi proyek ini. Melaju melintasi jembatan layang yang dari kejauhan tadi tampak seperti simpul tali, membuat perjalanan seperti menembus dunia lain.

mi

Meskipun belum selesai, nuansa megah yang membedakan Ternal 3 Ultimate dengan Terminal 1 dan 2 sudah begitu terasa. Sembari melintas jembatan layang, mata pun dimanjakan dengan pemandangan indah di sisi kiri dan kanan jalan yang tinggi dan semakin menanjak.

detikFinance pun menjumpai sepasang patung yang menjadi ikon bandara ini, yakni patung Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dua patung ini dipindahkan dari posisinya semula yang berada tepat di pintu masuk area bandara.

Setelah melintasi jembatan layang tadi, tiba lah akhirnya tepat di pintu kedatangan Terminal 3Ultimate yang berada di ketinggian. Siapa pun pasti berdecak kagum. Karena dari posisi ini seluruh area bandara tampak begitu jelas, seperti mata ingin melahap seluruh pemandangan yang ada di depannya.

Sebelum masuk ke area bangunan terminal, terlebih dahulu detikFinance dimanjakan dengan pemandangan bangunan Terminal bandara. Bangunan yang sedari jauh sudah tampak modern ini semakin menunjukkan wujud aslinya ketika dihampiri dari dekat.

Ornamen atap bernuansa aero dinamis dibalut warna silver hitam membuat kesan modern semakin kental terasa.

Untuk memasuki bagian dalam gedung terminal harus melewati jembatan yang mebghubungkan jalan layang tadi dengan terninal bandara. Dari jembatan ini terlihat bagian bawah terminal bandara yang mulai menunjukkan bentuk fisiknya.

Tampak sisi ruangan yang bakal dijadikan area pengambilan bagasi. Tampak pula ruangan-ruang luas terbuka yang entah akan dimanfaatkan menjadi apa, namun nuansa megahnya sudah mulai terasa.

Memasuki bagian dalam Terminal, rasa kagim semakin tak bisa disembunyikan. Mata langsung dimanjakan dengan pemandangan berupa ruangan luas nan lapang yang begitu unik. Meski dibalut kaca hitam sebagai pelapis dindingnya, ruangan lapang ini sama sekali tak nampak gelap.

Rupanya, kaca-kaca yang membalut hapir seluruh sisi luar terminal ini adalah elemen penting yang memungkinkan sinar matahari leluasa masuk dan menerangi seisi ruangan. Warna hitam pada kaca yang terlihat dari luar, rupanya sengaja diterapkan untuk menghalau kesan silau dan meredam panas yang datang bersama matahari.

Melihat bagian atas, ada pemandangan unik. Langit-langit terminal tidak dipasangi penutup solid berupa plafon padat yang terbuat dari bahan padat, melainkan membran elastis yang ringan.

Membran berwarna abu-abu ini memiliki lapisan yang mengilap. Dipasang sedemikian rupa sehingga membentuk permukaan seperti prisma, membuat lapisan membran ini memiliki fungsi untuk membantu memantulkan cahaya yang masuk melalui celah jendela paling atas membuat distribusi cahaya lebih merata, bahkan tanpa memerlukan bantuan lampu penerangan.

Selain itu, membran ini juga memiliki fungsi meredam suara bising mesin pesawat yang bersandar.

Dengan strukturnya yang ringan, lapisan ini pun memberikan tingkat keamanan yang maksimal. Karena, bila terjadi guncangan, lapisan atap membran yang jatuh tidak akan melukai orang di bawahnya mengingat bentuknya yang elastis dan ringan.

Beralih ke sisi lain, tampak pula lintasan kereta otomatis tanpa masinis alias Automated Guideway Transit (AGT) sebagai penghubung antar terminal di bandara internasional Soekarno-Hatta. dengan penggunaan AGT ini, Bandara Soekarno Hatta bukan hanya akan memiliki tampilan yang menawan melainkan juga fasilitas yang modern seperti Bandara Changi Singapura.

Secara keseluruhan, Terminal Bandara ini tampak menawan. Tak sabar melihat penampakan asli Terminal 3 Ultimate calon saingan Bandara Changi di Singapura ini? Tunggu hingga Mei 2016!

(dna/ang)

Tangerang detik -PT Angkasa Pura II (AP II) terus mempercepat proses pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), yang digadang-gadang akan menyaingi Bandara Changi di Singapura.

Direktur Utama AP II, Budi Karya Sumadi, mengaku optimistis target yang diberikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, terminal ini harus beroperasi di awal Mei 2016.

“Saat ini progress (perkembangan pembangunan) sudah mencapai 96%. Jadi kalau ditarget Mei Operasi kami optimistis bisa,” ujar Budi, di lokasi proyek pembangunan, Tangerang, Rabu (24/2/2016).

Secara fisik, proyek terminal 3 sudah berdiri dengan kokoh. Konstruksi fisik pun tampak megah meski belum selesai dengan sempurna. Pekerjaan yang masih harus diselesaikan adalah pemasangan garbarata alias jembatan penghubung dari terminal bandara menuju pesawat.

Bila sudah beroperasi nanti, diharapkan terminal ini dapat meningkatkan kapasitas tampung bandara tersibuk di Indonesia ini. “Terminal 3 Ultimate ini saja bisa 12 juta penumpang per tahun kalau sudah beroperasi nanti, nanti Bandara Soetta makin ramai,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno menegaskan agar AP II bersama para kontraktor pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soetta dapat bekerja ekstra, menuntaskan pembangunan terminal paling anyar tersebut.

Bukan hanya menargetkan bisa beroperasi di Awal Mei 2016, Rini juga mengharapkan kualitas layanan yang diberikan terminal ini bisa menyaingi pelayanan yang diberikan bandara ternama di negara lain seperti Changi di Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada yang menarik dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (22/2/2016).

Rapat yang mengagendakan pembahasan kinerja PT Pertamina (Persero) itu berubah menjadi ibarat sirkuit liar.

Hal itu tak lain lantaran Pertamina sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan pendanaan kepada pebalap muda Rio Haryanto senilai 5 juta euro, atau setara Rp 75 miliar, untuk melaju di Formula 1.

Beberapa anggota Dewan menuntut penjelasan direksi Pertamina atas aksi yang dinilai menghambur-hamburkan kocek itu.

Seusai sesi pertanyaan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pun menjelaskan, dukungan kepada Rio merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan perseroan untuk mencapai visi menjadi perusahaan migas nasional berskala dunia atau world class company.

“Dan ini bukan CSR, ini masuk biaya marketing,” kata Dwi.

Dwi menuturkan, komitmen Pertamina sampai Rio melaju ke F1 menjadi bukti konkret bahwa negara melakukan pembinaan di bidang olahraga, khususnya otomotif.

Langkah perseroan itu, ditegaskan Dwi, menunjukkan bahwa negara betul-betul memberikan kesempatan kepada warga negaranya yang berprestasi untuk meningkatkan prestasinya di kancah internasional.

Dwi sekaligus menjawab pertanyaan dari Primus Yustisio soal alasan Pertamina tidak mensponsori klub atau atlet luar, sebagaimana yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang berkontrak dengan klub sepak bola Liverpool.

“Kita lebih mengarah pada anak bangsa yang berprestasi agar dapat memajukan Indonesia, dan meningkatkan nasionalisme di kalangan generasi muda,” terang Dwi.

Selain itu, Dwi berharap, dengan partisipasi Rio di ajang F1, maka Indonesia memiliki role model atlet muda berprestasi.

“Memang si Rio ini menjadi idola betul bagi anak muda, dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kebanggaan dan percaya diri anak-anak muda kita,” jelas Dwi.

Lebih dari itu, Dwi menjelaskan, keikutsertaan Rio di F1 juga menjadi alat promosi bagi Indonesia di kancah internasional.

Sejak 2010 lalu, Pertamina telah membina Rio Haryanto melalui dukungan sponsorship.

Dwi bilang, pada tahun 2010 Pertamina telah memberikan dukungan sekitar 1,1 juta euro untuk ajang GP 2 Series.

Hasilnya, Rio berhasil naik podium dua kali, dan satu kali menyabet gelar juara.

Berikutnya, pada 2011 Pertamina kembali memberikan dukungan senilai yang sama di GP 3 Series.

Hasilnya, Rio dua kali menyabet gelar juara dan empat kali naik podium.

“Dana untuk Rio ini memang dari program marketing Pertamina, dan sudah dianggarkan sebelumnya. Kan sejak 2010 kita ikut terus. Akhir 2015 kita lihat potensi Rio bisa melaju ke F1. Sumber pendanaannya dari internal Pertamina,” ucap Dwi kepada wartawan seusai rapat.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, Kementerian Perhubungan telah membangun Pelabuhan Penyeberangan Kendal, di Jawa Tengah dan Pelabuhan Penyeberangan Kumai, di Kalimantan Tengah.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan direncanakan akan meresmikan kedua pelabuhan penyeberangan tersebut pada Minggu (21/2/2016) di Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Jawa Tengah.

Dalam pembangunannya, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan sharing pembiayaan.

Sedangkan untuk pengoperasiannya dibiayai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembangunan badan Jalan dan break water di Pelabuhan Penyeberangan Kendal dibiayai oleh APBD Kabupaten Kendalsementara pembangunan jalan akses, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan sebagian perkerasan jalan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah.

“Sedangkan untuk pembangunan dermaga, pekerjaan pengerukan, lanjutan pembangunan break water, dan perkerasan jalan akses dibiayai oleh APBN,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan, JA Barata dalam rilisnya, Minggu (21/2/2016).

Sementara itu, untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kumai sebagian besar dibiayai oleh APBN, kecuali pekerjaan urugan badan jalan akses sepanjang 6 km dibiayai oleh ABPD Kabupaten Kotawarngin Barat.

KMP Kalibodri yang akan melayani lintasan tersebut mempunyai bobot 1.500 GT dengan daya angkut 42 unit kendaraan dan 400 penumpang.

Untuk pengoperasian lintasan penyeberangan sepanjang 270 mil, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi Rp 4.801.488.000,- selama 6 bulan. Dengan subsidi tersebut, KMP Kalibodri akan melayani lintas Penyeberangan Kendal – Kumai sebanyak 1x PP per minggu.

Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kendal dan Kumai beserta lintasannya merupakan perwujudan dari fokus kerja Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas transportasi di daerah agar terwujud sarana dan prasarana transportasi yang layak bagi masyarakat.

Di sisi lain dengan dioperasikannya kedua pelabuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan karena sebelumnya belum ada prasarana penyeberangan yang menghubungkan kedua daerah tersebut.

JAKARTA okezone – PT Angkasa Pura II (Persero) menegaskan kesiapannya mengoperasikan Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan sebagai bandara komersil meskipun dilakukan secara bersamaan dengan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan, pengoperasian Bandara Pondok Cabe secara komersil dilakukan lantaran telah memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Nantinya, bandara tersebut akan lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah Pamulang dan Bintaro.

“Bandara itu untuk orang Bintaro dan Pamulang sudah cukup, penduduknya mungkin lebih dari 1 juta, kita tidak usah ngomongin macet dari Jakarta,” kata Budi di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Dia mengatakan, Angkasa Pura II sampai saat ini belum mendapatkan hasil penelitian kualifikasi bandara yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Namun, yang sudah dapat dipastikan, pesawat ATR dan bombardier siap memberikan pelayanan penerbangan di bandara tersebut.

Pengoperasian Bandara Pondok Cabe, sambung Budi, akan memitigasi para penumpang yang tempat tinggalnya jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, atau sama seperti halnya pengoperasian Bandara Halim Perdanakusuma.

“Itu akan terlokalisasi seperti sekarang di Halim rumahnya di Rawamangun dan Bekasi sudah tidak mau ke Soekarno-Hatta, tapi untuk kami itu baik. Soetta itu kanover loaded, lalu lintasnya juga, ada potensi baru di Jakarta itu bagus untuk kita kembangkan,” tambahnya.

Dalam pengoperasiannya, lanjut Budi, nantinya akan ada bagi hasil antara Angkasa Pura II dengan Pertamina. “Pasti karena asetnya Pertamina ada bagi hasil, apa yang dihasilkan ada yang jadi hal Pertamina dan sebagai pengelola kita juga dapat. Tapi kita belum tahu berapa,” tutupnya.

Diketahui, pengoperasian Bandara Pondok Cabe ditargetkan pada Maret 2016 yang direncanakan pula melayani rute Lubuk Linggau, Samarinda, Pangkalan Bun, Semarang, Palembang, Tanjung Karang, Ketapang, Yogyakarta, Cilacap, dan Cepu. Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan memiliki panjang landasan pacu 1.984 meter dengan lebar 45 meter.(rai)

(rhs)

JAKARTA kontan. Kebijakan Bank Sentral Jepang (BoJ) untuk melakukan suku bunga negatif membuat aliran dana asing masuk ke Indonesia. Banyak investor menyerbu pasar modal di negara-negara emerging market disebabkan kebijakan tersebut.

Indonesia terkena imbasnya, sampai dengan pekan lalu dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Diprediksi sepanjang tahun ini, asing akan terus mencatatkan arus dana masuk di pasar modal Indonesia.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri mengatakan bahwa faktor kebijakan negara-negara maju terkait negative interest rate membuat dana asing keluar di pasar modal mereka dan masuk ke Indonesia. Investor lebih menyukai pasar Indonesia dengan positive interest rate yang dapat memberikan gain yang cukup menjanjikan bagi mereka.

“Saat ini, investor di negara yang interest ratenya rendah malah melakukan pinjaman dana dan bawa ke negata dengan positive interest rate seperti Indonesia,” ujarnya pada KONTAN, Minggu (14/2).

Selain itu, Hans bilang penyebab meningkatnya dan asing yang masuk ke Indonesia ini juga adalah pelemahan ekonomi Tiongkok. Perlambatan ini memaksa investor yang selama ini menaruh modalnya disana untuk mencari negara-negara yang lebih menjanjikan.

“Tiongkok yang menjadi tujuan investasi besar selama ini kan ekonya melambat. Sehingga investor asing ramai-ramai bergerak ke emerging market yang lain seperti Indonesia,” lanjutnya.

Secara jangka menengah dan panjang, dana asing diprediksi akan terus masuk ke pasar modal Indonesia. Hal ini didorong sentimen prositif dalam negeri melalui realisasi program-program pembangunan pemerintah dan kondusifnya pasar modal.

“Prospek masuknya dana asing tahun ini masih baik. Amerika setelah kenaikan suku bunga kemarin, juga akan ada  kenaikan di bulan Maret ini. Tapi dana asing enggak outflow tuh, malah infllow akibat suku bunga di Jepang dan perlambatan ekonomi Tiongkok,” tutupnya.

JAKARTA – Setelah mengunjungi Istana Negara, Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao melanjutkan kunjungannya ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kunjungannya kali ini, Nakao mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia yang dianggap berhasil menjaga stabilitas Rupiah. Selain itu, Nakao juga mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membuka diri bagi pihak asing sesuai inti dari paket kebijakan X yang diumumkan Kamis lalu.

“Kemarin Indonesia reformasi dalam daftar negatif investasi. Ini adalah pesan yang baik bagi masyarakat internasional,” ujar Nakao saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Melihat kestabilan perekonomian Indonesia, ADB mengaku siap apabila Indonesia membutuhkan pinjaman dalam bidang infrastruktur. Sebab, selama lima tahun terakhir ADB secara rutin telah memberikan pinjaman kepada Indonesia.

“ADB akan memperluas penyaluran kredit dan pinjaman untuk pemerintah. Tahun lalu adalah USD1,7 miliar. Tahun sebelumnya, dalam lima tahun rata-rata adalah USD700 juta,” tukasnya.(rai)

(rhs)

Berita Rekom

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah resmi mengubah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar negatif investasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, revisi ini akan selesai dalam waktu sepekan ke depan. “Sekretaris Kabinet akan memeriksanya dan Presiden akan langsung menandatangani,” ucap Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016. Berikut ini perubahannya:

Kelompok pertama yang tertutup terhadap penanam modal. Ada 20 bidang usaha tertutup. Beberapa di antaranya ialah budidaya ganja, penangkapan spesies ikan terlarang, perjudian, bahan peledak. Tambahan yang baru ialah pemanfaatan koral untuk bahan bangunan atau hiasan aquarium.

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi, konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 miliar.

Ada 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK yang diperluas nilai pekerjaanya, dari Rp 1 miliar menjadi Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

PP mengatur reklasifikasi bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha. Jadi bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi 92 usaha dari sebelumnya 139 usaha.

Bidang usaha kemitraan dengan UMKMK agar ada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bertambah 62 bidang usaha dari semula 48 bidang usaha. Total menjadi 110 bidang usaha. Contohnya, usaha benih perkebunan dengan luas 25 hektare atau lebih.

– Sebanyak 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Mereka adalah industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; kafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat.

– Penghapusan rekomendasi pada 83 bidang usaha, seperti hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan; Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf.

– Revisi DNI membuka 20 bidang usaha untuk asing dari yang sebelumnya menjadi 100 persen. Bidang usaha itu jasa pelayanan penunjang kesehatan (67 persen), angkutan orang dengan moda darat (49 persen); industri perfilman termasuk peredaran film (100 persen); instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49 persen).

Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah:
1. 30 persen sebanyak 32 bidang usaha. Antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura. Tidak berubah karena mandat undang-undang.

2. 33 persen sebanyak tiga bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67 persen, serta cold storage meningkat menjadi 100 persen.

3. 49 persen sebanyak 54 bidang usaha. Sebanyak 14 bidang usaha meningkat menjadi 67 persen (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara); dan delapan bidang usaha meningkat menjadi 100 persen (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dan sebagainya); serta 32 bidang usaha tetap 49 persen, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.

4. 51 persen sebanyak 18 bidang usaha. Sebanyak 10 bidang usaha meningkat menjadi 67 persen (seperti museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif); satu bidang usaha meningkat menjadi 100 persen, yaitu restoran; lalu tujug bidang usaha tetap 51 persen, seperti pengusahaan pariwisata alam.

5. 55 persen sebanyak 19 bidang usaha. Semua bidang usaha meningkat menjadi 67 persen. Meliputi jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp 10 miliar.

6. 65 persen sebanyak tiga bidang usaha. Tiga bidang usaha meningkat menjadi 67 persen, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi.

7. 85 persen sebanyak delapan bidang usaha. Satu bidang usaha meningkat menjadi 100 persen persen, yaitu industri bahan baku obat; Lalu 7 bidang usaha lainnya tetap karena amanat Undang-undang, yaitu sewa guna usaha.

8. 95 persen sebanyak 17 bidang usaha. Sebanyak lima bidang usaha meningkat menjadi 100 persen (meliputi: pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium); 12 bidang usaha tetap 95 persen karena perintah Undang-undang seperti usaha perkebunan dengan luas 25 hektare atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu.

ADITYA BUDIMAN

Bisnis.com, NUSA DUA – Paket kebijakan ekonomi jilid X yang diterbitkan pada Kamis (11/2/2016) berfokus pada perluasan lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan membuka kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Di tengah maraknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini, pemerintah berupaya menanggulangi meningkatnya pengangguran dengan berbagai program strategis dan peraturan yang mendukung dalam paket kebijakan tersebut.

“Pokoknya kita membuka lebih banyak kesempatan untuk lapangan kerja, semua tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya seusai menghadiri pembukaan Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/2/216).

Hari ini, pemerintah mengumumkan rincian poin-poin perubahan kebijakan pendukung ekonomi dalam paket kebijakan jilid kesepuluh di Istana Presiden.

Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan, hampir semua jenis usaha dalam daftar negatif investasi (DNI) berubah. Investasi asing dibuka lebih lebar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi DNI telah rampung. Perubahan terjadi hampir di seluruh jenis usaha yang diatur dalam Perpres No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berubah.

Dia menjelaskan revisi DNI bakal masuk dalam paket ekonomi X. Draf dari Menko Perekonomian telah dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo Rabu (10/2).

JAKARTA ID– Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 bisa mencapai 4,8% (year on year/yoy) dengan dorongan utama dari belanja pemerintah di sisa tahun, dan pemulihan konsumsi masyarakat.

Menurut Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian PPN/Bappenas Sidqy LP Suyitno di Jakarta, Selasa, konsumsi rumah tangga sudah pulih didorong inflasi yang terkendali dan stimulus dari belanja pemerintah pada akhir triwulan III dan sepanjang triwulan IV 2015.

“Dari daerah juga disumbang pencairan anggaran Dana Desa telah menstimulus konsumsi,” kata Sidqy.

Adapun, angka resmi pertumbuhan ekonomi 2015 akan dirilis Badan Pusat Statistik pada Februari 2016 ini.

Menurut Sidqy, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan IV bisa kembali di atas 5,0% seperti pada tren-tren pada tahun sebelumnya, setelah pada penghujung semester I 2015 konsumsi rumah tangga tertekan ke 4,9%.

Pendorong pertumbuhan lainnya, ujar Sidqy, adalah realisasi belanja pemerintah di dua triwulan terakhir pada 2015. Menurutnya, melajunya realisasi belanja pemerintah telah memulihkan aliran investasi di triwulan III dan IV.

Sidqy menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan di sisa tahun 2015, telah mengendalikan belanja anggaran untuk dicairkan pada sektor-sektor produktif yang bisa mendorong laju perekonomian.

Hal itu juga dilakukan dengan pengendalian revisi anggaran Kementerian/Lembaga agar tidak ada pencairan anggaran untuk sektor konsumtif yang semata-mata hanya ingin mengejar realisasi anggaran. “Makanya kita bisa lihat belanja pemerintah akan mendorong di pertumbuhan ekonomi 2015,” kata dia.

Sementara untuk kontribusi ekspor, Sidqy mengakui andilnya tidak akan signifikan karena masih terkendala lesunya harga komoditi.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama sebesar 4,71%, kuartal kedua 4,67% dan kuartal ketiga 4,73%. Bank Indonesia juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% sepanjang 2015.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, stimulus dari kebijakan makroprudensial berupa pelonggaran Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), apartemen, dan kendaraan bermotor juga telah berkontribusi untuk memulihkan perekonomian.

Selain itu, BI juga melakukan penurunan Giro Wajib Minumum-Primer untuk menambah likuiditas perbankan. “BI perkirakan 4,8% untuk keseluruhan 2015,” kata Perry. (ant/gor)

TEMPO.CO, Surabaya – PT PAL Indonesia meluncurkan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 pesanan Kementerian Pertahanan Filipina. Ini menjadi kapal perang pertama yang diekspor pemerintah Indonesia.

Pengerjaan konstruksi kedua kapal tersebut dimenangkan melalui tender internasional. “Untuk keseluruhan konstruksi SSV-1 dilakukan di PT PAL,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah di Dermaga Semarang Divisi Kapal Niada, Tanjung Perak Surabaya, Senin, 18 Januari 2016

PKR-1 merupakan kapal perang canggih kelas Frigate hasil kerja sama PT PAL dengan galangan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) melalui mekanisme Transfer of Technology (TOT). Sedangkan kapal SSV-1 berada di kelas Lloyd Register buatan PT PAL sendiri. “Untuk kapal SSV menjadi kapal perang perdana yang diekspor Indonesia, dan merupakan pengakuan negara lain terhadap kecanggihan kapal ini,” kata dia.

Firmansyah menjelaskan, setelah diluncurkan kapal PKR-1 akan melalui proses penyempurnaan sebelum diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan RI pada Januari 2017.

Sedangkan Kapal SSV juga akan menjalani penyempurnaan sebelum diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Filipina pada Mei 2016. Sebelumnya, telah dilakukan uji model laboratorium hidrodinamika untuk memperoleh desain kapal dengan kemampuan terbaik. “Untuk selanjutnya kapal SSV-1 akan memasuki fase penyelesaian, testing, dan sea trial sebelum dikirim ke Filipina.”

Nilai pesanan kapal negara Filipina itu bernilai total US$ 90 juta. Selain peluncuran kapal PKR-1 dan SV-1, juga dilakukan peletakkan lunas pesanan tahap kedua kapal SSV-2. Juga penamaan kapal SSV-1 menjadi TARLAC. TARLAC merupakan nama provinsi dari kelahiran Presiden Filipina saat itu, Benigno Simeon Aquino.

Beberapa menteri dan pejabat penting turut hadir, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima Tentara Nasional Filipina, Jendral Hernando DCA Iriberri. Juga CEO DSNS, Mr. Henvan Mr. Hein van Ameijden, KSAL Filipina dan KSAL Indonesia, Laksamana TNI Ade Supandi.

ARTIKA RACHMI FARMITA

 

Jakarta beritasatu – Keputusan pemerintah melakukanbailout atau dana talangan untuk penyelamatan perbankan nasional dari kehancuran pada krisis keuangan 1998 memicu kesenjangan ekonomi sosial serius.

Tindakan bailout yang diberikan kepada perbankan justru melahirkan orang kaya baru dan memperbesar jarak mereka dengan rakyat miskin dan hampir miskin yang jumlahnya besar.

“Ke depan, takkan ada lagi bailout yang menguras fiskal kita. Saat ini, dana APBN dimaksimalkan digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Pertemuan Tahunan Pelaku Jasa Keuangan 2016 di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Jumat (15/1).

Selain tuan rumah Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Deputi OJK, hadir pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan para pelaku industri jasa keunagan.

Dana APBN, kata Wapres, akan digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan dana desa dan kredit usaha rakyat (KUR). Uang negara juga digunakan untuk mensubsidi rakyat miskin. Sedang ke‎bijakan fiskal diarahkan untuk menggerakkan dunia usaha.

Pada masa akan datang, kalau ada bank yang bangkrut, pemerintah takkan membantu dengan dana APBN. Karena itu, para pengelola lembaga keuangan harus menjalankan tugas dengan baik. Bekerja dengan profesional dan mencegah berbagai tindakan yang merugikan lembaga keuangan yang dipimpin.

“Kalau bank Anda bermasalah tanggung sendiri, pemerintah takkan (beri) bailout,” ungkap Kalla.

Krisis keuangan 1998 menyebabkan puluhan bank rontok akibat besarnya kredit bermasalah dan modal merosot hingga minus. Khawatir penutupan bank berakibat sistemik — meruntuhkan seluruh institusi keuangan — pemerintah melakukan bailout dengan melakukan rekapitalisasi hingga di atas Rp 500 triliun.

Modal minus dipulihkan hingga mencapai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) minimal 8% dengan menyuntikkan dana lewat penerbitan obligasi rekap. Pada sisi aset bank yang direkap tercatat obligasi pemerintah. Bunga obligasi diterima bank setiap bulan dari dana APBN. Hingga kini, beban negara untuk membayar obligasi rekap belum tuntas.

Setelah mendapat dana rekap, dan sebelumnya, bank-bank bermasalah mendapatkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), para pemilik bank bangkit dan berjaya. Wapres mengatakan, mereka maju pesat karena dana APBN. Akibat beban obligasi rekap, dana APBN untuk rakyat kecil terambil.

“Kejadian dan kebijakan seperti ini tak boleh terjadi,” ujarnya.

Saat ini, kata Kalla, 1% keluarga kaya menguasai lebih dari 50% aset nasional. Kondisi kesenjangan ini sudah mengkhawatirkan. Ia mengimbau OJK untuk benar-benar mengawal implementasi financial inclusion, yakni akses pendanaan yang lebih luas bagi rakyat kecil. Rakyat harus bisa menabung dan meminjam uang dari bank.

Bunga Tinggi
Mengucapkan terimakasih kepada Gubernur BI yang sudah menurunkan BI rate, Wapres menilai suku bunga di Indonesia masih tinggi.

“Semua negara maju dan negara yang sukses menjadi negara maju itu memberikan bunga rendah. Perbankan di Indonesia juga harus memberikan bunga rendah,” pinta Wapres.

Jika bunga tetap tinggi, demikian Kalla, investasi tidak maju. Investasi langsung maupun investasi portofio akan berjalan di tempat. Jika bunga tinggi, biaya dana memberatkan perusahaan. Harga barang yang dihasilkan sulit kompetitif. Pasar saham juga takkan maju karena pemilik dana memilih menyimpan uang di bank daripada investasi di saham.

“Pasar modal akan bergerak kalau bunga bank rendah. Hanya pada saat bunga bank rendah, pemilik dana menggeser uangnya investasi dengan membeli saham,” kata Kalla. Ia mengimbau orang kaya yang kini mendominasi deposito perbankan untuk memilih kerja keras daripada hanya hidup dari beternak uang di bank.

Wapres menegaskan, ekonomi ke depan akan lebih baik jika OJK, BI, dan masyarakat keuangan memberikan kontribusi riil. Dari sisi keamanan dan politik, pemerintah sudah mencapai stabilitas.

“Aksi teror hari Kamis di Jakarta diatasi dalam waktu tiga jam. Setelah itu, orang beramai-ramai ke lokasi kejadian tanpa rasa takut. Mereka bukan menghindar malah mendekat dan foto-foto di tempat kejadian‎. Ini aneh, tapi itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah kembali merasa aman,” paparnya.

Di bidang politik, satu per satu partai oposisi meninggalkan posisinya.

“Ini juga aneh. Di negara lain, oposisi makin banyak, di sini, oposisi makin kurang. Nah, jika ekonomi berjalan baik, bertumbuh lebih cepat dan merata, kemajuan dan keadilan akan tercapai,” pungkas Kalla.

 

Primus Dorimulu/HA

BeritaSatu.com

 

JAKARTA kontan. Banyak calon wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa yang bertanya mengenai situasi Jakarta pasca ledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Mereka datang ke paviliun Indonesia di pameran pariwisata Vakantiebeurs yang berlangsung 12-17 Januari 2016 di Utreach Belanda.

Deputy Director untuk Promosi Wilayah Eropa Kementerian Pariwisata RI, Maria Mayabubun, Jumat (15/1/2016), mengatakan dalam pameran Vakantiebeurs, Indonesia mengandeng 10 tour operator atau travel agent, tiga hotel, maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Disbudpar Provinsi Maluku.

Sementara itu Sifa dan Robert Feddes, travel agent Indonesia yang ada di Belanda mengakui bahwa mereka mendapat pengarahan kalau ada pertanyaan dari tamu mengenai bom di Jakarta dapat memberikan info bahwa Indonesia aman.

Negara Belanda pun tidak mengeluarkan peringatan tanda bahaya untuk mengadakan perjalanan ke Indonesia bagi warganya yang ingin berwisata ke Indonesia.

Dalam pameran pariwisata Vakantiebeurs, Kementerian Pariwisata menampilkan kesenian untuk mendukung promosi pariwisata di antaranya kolaborasi Kendang dari Yogyakarta dengan Sasando dari Kupang dan dua penari dari Jakarta.

Salah satu dari penari membawakan beberapa lagu dari Benyamin S dan Ida Royani seperti lagu “Ujan Gerimis”, “Abang Pulang” dan “Tarian” yang ditampilkan di antaranya tarian dari Jakarta dan Kalimantan.

Bisnis.com, JAKARTA–Kondisi Ekonomi sosial Indonesia dinilai sedang berada di puncak ketimpangan ekonomi sosial sehingga perlu adanya upaya perubahan signifikan.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke-18 Universitas Paramadina, Rabu(13/1/2016).

“Kalau baca soal analisa keadaan ekonomi sosial, kita berada dalam puncak ketimpangan,”ujar Kalla dalam kuliah bersama di Universitas Paramadina, Rabu(13/1/2016).

Dalam rasio indeks gini dapat ditafsirkan, 1% penduduk memiliki hingga 50% aset di Indonesia. Padahal dulu porsi kepemilikan aset kalangan menengah ke atas sebesar 30%.

Untuk itu, para ilmuan muda diminta melakukan perubahan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sosial. Jika tidak segera diperbaiki, tentu akan berakibat buruk terhadap kemajuan bangsa.

Salah satu cara mengurangi ketimpangan sosial ialah dengan berupaya membangun ekonomi bersama, terutama melalui inovasi dan teknologi seta semangat berwirausaha.

“Jangan ributkan 1% tapi menaikkan 99% lain. Kelompok 1% beri lapangan kerja, 99% lain harus dapat kue lebih besar,”sebutnya.

JAKARTA kontan. Meski Pemerintah Indonesia mengundang semua investor global untuk ikut mengerjakan mega proyek 35.000 megawatt, nyatanya mayoritas proyek dimenangkan perusahaan asal China.

Unit Percepatan Pembangunan Pengendalian Ketenagalistrikan Nasional (UPK3N) yang dibentuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendata, bahwa perusahaan yang sudah melakukan perjanjian jual beli ketenagalistrikan atau power purchase agrement (PPA) sekitar 14.500 MW didominasi perusahaan asal China.

Anggota UPK3N Agung Wicaksono menyebut penentuan investor ini merupakan kewenangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), baik dalam melakukan lelang maupun penunjukan langsung. “Kami belum mengetahui detilnya,” kata Agung kepada KONTAN, Rabu (13/1).

Dalam catatan KONTAN, beberapa proyek setrum yang digarap konsorsium China adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 berkapasitas 2 x 1.000 MW. Kemudian pembangkit ekspansi PLTU Cilacap 1×1000 MW, dan PLTU Kalimantan Barat 2 x 100 MW.

“Nah yang PLTU Jawa 7 itu harganya murah, hanya 4,2 sen per kilo Watt hour (kWh),” urainya.

Agung menyebut, dari proses pelelangan yang dilakukan PLN banyak investor memilh tak ikut. Penyebabnya persyaratan dalam tender terlalu sulit dipenuhi. Misalnya, dana setoran jaminan yang cukup besar dan peserta tender wajib memasukan penjaminan 45 hari sebelum lelang.

“Ini membuat complain. Ada keluhan dari Pemerintah Jepang yang membuat perusahaan Jepang tidak sepakat dengan mekanisme lelang tersebut,” kata Agung. Ini pula yang membuat perusahaan-perusahaan asal Jepang ogah investasi ketenagalistrikan yang kini digelar oleh PLN.

“Untuk lelang saat ini, Jepang banyak yang tidak mau ikut,” tandasnya. Meskipun begitu, ada juga beberapa perusahaan Jepang yang lolos dalam kualifikasi tender.

Misalnya ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon berkapasitas 1.000 MW dengan kontraktor Indika Energy bermitra dengan Marubeni Jepang.

Sayangnya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir belum merespon telepon dan pesan singkat KONTAN untuk menanggapi aturan lelang yang dikeluhkan oleh Jepang ini.

ESDM tak bisa campuri

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG atau PLTMG dan PLTA oleh PT PLN melalui pemilihan dan penunjukan langsung.

Karena itu, PLN bisa membuat mekanisme lelang sendiri. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam prosesnya. “Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan lelang itu, kalau memang banyak pembangkit milik perusahaan China yang menang, kalau mereka berkompeten ya tidak apa-apa,” katanya kepada KONTAN, Rabu (13/1).

Ia membenarkan ada beberapa perusahaan China yang mendominasi dalam PPA 14.500 MW. Tapi sayangnya ia enggan menjelaskan lebih rinci dengan alasan tidak mengetahui lebih detil. “Tanyakan ke PLN,” katanya.

Ia berharap sisa proyek yakni sebesar 21.500 MW bisa diselesaikan perjanjian jual belinya pada tahun 2016 ini sehingga proyek listrik bisa selesai tahun 2019.

JAKARTA ID-Menurut hasil jajak pendapat yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mayoritas rakyat masih percaya dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan bahkan tingkat approval rating ini jauh meningkat dibandingkan survei yang sama enam bulan sebelumnya.

“Perlahan tapi pasti, pemerintahan Jokowi berhasil merebut kembali kepercayaan masyarakat. Di akhir tahun 2015, mayoritas warga atau 63% sangat atau cukup yakin bahwa Presiden Jokowi mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan,” ungkap Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan dalam presentasinya di kantor SMRC, Cikini, Menteng, Jakarta, Selasa (12/1).

“Perkembangan ini menunjukkan kenaikan signfikan dibandingkan enam bulan sebelumnya yaitu 55%,” tambahnya.

Dalam hasil survei yang terangkum dalam laporan berjudul “Menjadi Lebih Presidensial di 2016, Harapan Publik Nasional”, Djayadi mengungkapkan bahwa beragam indikator yang digunakan menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.

Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah, tingkat kepercayaan pada Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa ini tetap tinggi dan umumnya warga optimis dan puas dengan kemampuan leadership presiden.

Secara umum, warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar (72%). Sentimen positif ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hasil survei Oktober lalu misalnya menunjukkan angka itu baru mencapai 60%.

“Ini merupakan modal politik massa yang sangat penting,” kata Djayadi dalam presentasinya.

Keyakinan akan kemampuan Jokowi ini memang tidak disertai dengan keyakinan publik akan kualitas para menteri. Penilaian pada kinerja kabinet secara umum hampir terbelah. Sebagian besar (51%) merasa puas, sisanya kurang puas atau tidak punya pendapat.

“Ini mengindikasikan perlunya presiden meningkatkan kinerja menteri-menterinya di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya,” ujar Djayadi.

Survei juga menunjukkan bahwa Jokowi diharapkan lebih mandiri dalam memimpin. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mayoritas warga menghendaki Jokowi memimpin sendiri koalisinya (61,5%). Mayoritas warga (hampir 70%) juga menganggap perlunya sekretariat gabungan/bersama untuk koalisi.

Menurut Djayadi, keinginan ini bisa dipahami menganggap Jokowi masih harus terus berusaha mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen.

“Menambah anggota koalisi hingga menjadi kekuatan mayoritas di DPR diperlukan,” kata Jayadi.

Optimisme masyarakat terlihat di banyak bidang. Survei SMRC menunjukkan warga menilai positif kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional. Yang menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang lebih baik dibanding tahun lalu mencapai hampir 40% sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 23%. Lebih jauh lagi, hampir 70% percaya kondisi ekonomi rumah tangga akan lebih baik pada satu tahun mendatang; sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 5%.

“Yang dianggap sebagai masalah ekonomi mendesak adalah harga-harga kebutuhan pokok, pengangguran, lapangan kerja, juga pemerataan pendapatan. Namun di sisi lain, masyarakat memuji apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan-jalan raya,” papar dia.

Sementara itu, kondisi politik pada akhir 2015 secara umum dinilai “sedang”, tidak baik ataupun tidak buruk. Tapi dibanding 3 bulan lalu, jumlah warga yang menilai kondisi politik sekarang baik lebih banyak.

Yang agak bermasalah adalah evaluasi masyarakat soal kondisi keamanan. Walau secara umum kondisi keamanan dinilai baik, namun ada cukup tinggi persentase masyarakat (31%) yang menganggap Indonesia kurang aman dari ancama terorisme.(B1)

JAKARTA kontan. Penerimaan pajak negara bertambah sebesar Rp 5,24 triliun setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian data transaksi keuangan sepanjang 2015 hingga 10 Januari 2016.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin, tambahan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas.

Tambahan ini membuat total penerimaan pajak 2015 menjadi Rp 1.060,85 triliun (sebelumnya sampai 31 Desember 2015 berjumlah Rp 1.055,61 triliun), di mana non PPh migas menyumbang Rp 1.011,13 triliun di antaranya.

“Tidak seluruh penerimaan pajak bisa masuk dan terekam sampai 31 Desember 2015 oleh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), karena itulah dilakukan rekonsiliasi sampai Minggu (10/1) dan bisa bertambah sekitar Rp5 triliun,” ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Senin (11/1).

Namun dengan jumlah tersebut, pemerintah tetap belum bisa memenuhi target penerimaan pajak pada 2015 yaitu Rp 1.294 triliun.

Bambang mengapresiasi kinerja DJP yang berhasil meraup pendapatan pajak non PPh migas melewati Rp 1.000 triliun pada tahun 2015.

Jumlah ini meningkat 12,05% dari tahun 2014, yang realisasi non pph migas-nya adalah Rp 897,69 triliun. Persentase tersebut juga lebih tinggi dari peningkatan tahun 2013 (Rp752 triliun) ke 2014 (832,65 triliun) yang “hanya” 7,81%.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan prestasi tersebut bisa diukir karena pihaknya rutin mengadakan pertemuan dengan para wajib pajak di akhir tahun 2015.

Sebagai informasi, “penerimaan (pendapatan) pajak” berbeda dengan “penerimaan perpajakan” dan “penerimaan negara”. Penerimaan pajak hanya dilakukan oleh DJP dan meliputi PPh Nonmigas, PPh Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya.

Sementara penerimaan perpajakan adalah gabungan pajak dari DJP dengan bea dan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang nilainya sampai 31 Desember 2015 adalah Rp 1.235,80 triliun.

Penerimaan atau pendapatan negara adalah total seluruh pemasukan negara baik dari pajak (dilakukan oleh DJP dan DJBC) maupun nonpajak (seperti pendapatan Badan Layanan Umum/BLU dan hibah) dan sampai 31 Desember 2015 besarannya adalah Rp 1.491,5 triliun.

“Perbedaan ini perlu dipahami,” kata Menkeu.

Bambang melanjutkan, penerimaan pajak pada tahun 2015 juga dipengaruhi oleh paket kebijakan ekonomi kelima yang memberikan pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap.

“Pajak yang diperoleh dari revaluasi ini mencapai Rp 20,14 triliun,” tutur dia.

 

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.055,61 triliun. Nilai ini Bertumbuh 7,15 persen dibandingkan 2014 yang sebesar 6,92 persen.

“Pajak yang dikumpulkan ini tidak mudah karena kondisi perlambatan ekonomi yang otomatis berdampak pada penerimaan pajak. Pajak ini turunan pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.

Di sisi penerimaan pajak non migas, Bambang mengatakan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak 12,05 persen, naik dari tahun sebelumnya 7,81 persen. “Artinya di tengah perlambatan ekonomi 2015 pertumbuhan pajak mencapai 12 persen,” kata dia.

Di sisi penerimaan Pajak Penghasilan migas mengalami pertumbuhan negatif 43,14 persen. Menurut Bambang, ini disebabkan rendahnya harga minya dunia. “Kalau pph migas tumbuhnya negatif karena ada keterlambatan lifting minyak dan gas,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan realisasi penerimaan pajak per 31 Desember menjadi Rp 1055,61 triliun. “Ini pertama kalinya penerimaan pajak mencapai di atas Rp 1.000 triliun. Ini murni 100 persen kerjanya DJP,” kata dia.

Bambang mengatakan hasil penerimaan ini lebih besar dari 2014 dengan realisasi Rp 985,13 triliun. Peningkatannya 7,8 persen dari tahun sebelumnya. “Artinya ada upaya ekstra sehingga penerimaan bisa lebih besar,” kata dia.

“Tentunya ini ditolong juga dengan adanya revaluasi aset. Paket revaluasi bisa mendatangkan Rp 20 triliun pada 2015,” kata dia lagi.

ARKHELAUS W

 

Liputan6.com, Jakarta Siapa sangka merek-merek pakaian terkenal yang mendunia sebagian dibuat di Indonesia. Anak bangsa kini kini juga punya andil besar pada produksi baju merek terkenal seperti Adidas, Nike, North Face, Uniiqlo, dan lainnya. Produk tekstil berlabel made in Indonesia kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata.

Adalah PT Pan Brothers Tbk, salah satu pabrik yang punya klien merek-merek terkenal di dunia tersebut. Pan Brothers yang berdiri sejak 1980-an sudah banyak memproduksi produk garmen alias pakaian jadi yang tersebar hampir di seluruh dunia.

Wakil Presiden Direktur Pan Brothers, Anne Patricia S mengatakan, produk yang dihasilkan Pan Borthers tak dijual di pasar lokal. Hampir seluruhnya produk yang dihasilkan pabrik di Tangerang ini diekspor.

“Produk garmen kita 99 persen ekspor. Merek yang kita hasilkan seperti Adidas, North Face, Salomon, ada juga merek Jepang,” kata Anne kala berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu di kantornya.

Anne juga mengatakan, barang-barang asli buatan Tangerang ini terbang ke seluruh dunia, tempat tujuan ekspor dari merek-merek tersebut. “Bisa ke Amerika, Eropa, Asia, juga Pasifik. Itu tergantung dari brand, mereka inginnya kita kirim ke negara mana,” kata dia.

Jakarta detik-Pemerintah mencatat, realisasi belanja negara (sementara) mencapai Rp 1.810 triliun atau 91,2% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun, utamanya dialokasikan pada sektor produktif, khususnya infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.

“Kondisi fiskal 2015 dalam situasi yang aman sehingga stabilitas perekonomian terjaga dengan baik secara berkesinambungan,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya yang diterimadetikFinance, Minggu (3/1/2016).

Bambang menjelaskan, realisasi anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (sementara) tahun 2015 mencapai Rp 623 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu dalam APBNP 2015 sebesar Rp 664,6 triliun, di mana anggaran dana desa yang mulai dialokasikan mulai 2015 sebesar Rp 20,8 triliun telah disalurkan seluruhnya.

Program dana desa ini sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp 1.491,5 triliun (total penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak/PNBP) atau 84,7% dari sasaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun.

Dari realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun.

Tantangan utama pada aspek penerimaan ini adalah pada perlambatan ekonomi dan perlunya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan terus diupayakan dengan reformasi perpajakan.

Hal yang menarik, di tengah melambatnya perekonomian, secara nominal pendapatan dari PPh Non Migas mencatatkan peningkatan sehingga mencapai Rp 547,5 triliun atau tumbuh sekitar 19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.

Secara keseluruhan Pajak Non Migas tumbuh sekitar 12% sebesar Rp 1.005,7 triliun, dengan demikian total penerimaan pajak gross adalah sebesar Rp 1.150 triliun (termasuk alokasi kas untuk restitusi pajak) dan total penerimaan pajak netto adalah sebesar Rp 1.055 triliun.

Berdasarkan realisasi (sementara) pendapatan negara sebesar Rp 1.491,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.810,0 triliun, maka realisasi defisit anggaran dalam APBNP 2015 mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8% dari PDB, di bawah ketentuan maksimal 3% mengacu pada UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Realisasi ini lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP 2015 Rp 222,5 triliun (1,9% dari PDB).

Dengan defisit tersebut, berimplikasi pada peningkatan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 329,4 triliun atau 147,3% dari target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun, realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp 309,3 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp 20,0 triliun.

Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 318,5 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 329,3 triliun, maka pelaksanaan APBNP 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 10,8 triliun.

“Tentu ada rasa tidak puas dari pencapaian tersebut di atas, namun saya juga bersyukur bahwa hasil yang dicapai tersebut adalah hasil yang terbaik di tengah perlambatan ekonomi global yang berimbas kepada ekonomi domestik khususnya disebabkan oleh menurunnya harga dan permintaan komoditi dari negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Eropa,” kata Bambang.

(mkl/drk)

JAKARTA okezone – Ribuan kembang api telah diletupkan di seluruh kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, pada pergantian tahun. Alhasil, seluruh pengunjung tampak semringah melihat semerbak warna-warni di langit pesisir Ibu Kota.

Ada ratusan ribu pengunjung dari berbagai daerah di Tanah Air yang merayakan pergantian tahun di pusat perayaan yang ditentukan oleh Pemrpov DKI Jakarta tersebut.

“Kami senang sekali biasa merayakan tahun baru di Ancol,” ucap seorang pengunjung Ancol, Wika (21), Jumat (1/1/2016).

Dirinya beserta keluarga jauh-jauh datang dari Lampung guna mengikuti prosesi perayaan pergantian tahun bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Kita juga ingin melihat Pak Ahok. Kayak gimana sih, kata orang galak ya,” ucap Wika.

Pada momentum tahun baru ini, Wika berharap pemerintah mampu bekerja lebih baik. Sehingga, membawa Indonesia menjadi “Macan Asia”. “Kalau harapan saya seperti dulu, Indonesia bisa menjadi Macan Asia di tahun baru ini,” tukasnya.

Macan Asia maksudnya, Indonesia berjaya di antara negara-negara di Benua Asia. Baik di bidang ekonomi, olah raga, dan lainnya.

(abp)

Jakarta -detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup stabil, seiring dengan pondasi yang kuat ditanamkan di tahun ini. Terlihat dari sisi postur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang lebih diutamakan pada pengeluaran produktif.

Hal ini juga yang menurut Jokowi memberikan kepercayaan banyak pihak terhadap Indonesia, khususnya dari sisi investor. Maka, sekarang saatnya pemerintah bekerja dan merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan.

“Sekarang ini adalah kondisi yang sangat baik. Kepercayaan sudah ada, investasi yang akan masuk antre, kondisi dolar ke rupiah juga stabil, kesempatan ini hanya tinggal kita bisa menyelesaikan menjadi sebuah gol atau tidak,” kata Jokowi, saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2015)

Jokowi menambahkan, pada APBN 2016, terlihat peningkatan yang signifikan untuk anggaran belanja ke sektor prduktif. Anggaran infrastruktur meningkat 76,2% , anggaran pendidikan naik 25,5%, dan anggaran kesehatan sebesar 75,4% dibandingkan APBN 2015.

“Anggaran 2016 yang telah didelegasikan oleh rakyat betul-betul kita jaga, kita jaga agar berjalan secara efektif dan dimulai pada Januari 2016. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, terutama untuk belanja modal. Semua itu harus segera direalisasikan pada awal tahun,” paparnya.

Dari laporan yang masuk, Jokowi menyampaikan, lelang proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai 42% dari total proyek. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 34%, dan Kementerian Perhubungan 31%.

“Kementerian-kementerian yang lainnya saya harapkan juga nantinya bisa disampaikan, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian misalnya yang gede-gede, yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” ujar Jokowi.

Dengan percepatan realisasi pada 2016, tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan memberikan optimisme kepada investor. Sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun depan bisa realisasi.

“Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini betul-betul berada pada kondisi yang kita dorong lagi, agar 2016 sesuai dengan rencana kita bisa naikkan jadi 5,3%,” terangnya.

(mkl/dnl)

Jakarta detik -Harga minyak dunia terus merosot hingga menembus level US$ 36 per barel. Bahkan, dalam 1,5 tahun terakhir, harga minyak dunia sudah anjlok 68%. Diperkirakan, harga minyak dunia masih akan merosot di tahun depan.

Lantas, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia?

Ekonom Senior Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy mengatakan, merosotnya harga minyak dunia ini tentu berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Hal yang paling mendasar adalah soal pendapatan negara. Di saat harga minyak terus merosot, otomatis pendapatan negara dari sektor migas juga turut anjlok. Namun, di sisi lain, biaya pemerintah untuk mengimpor juga bisa berkurang.

“Buat government jelek karena asumsi oil price di 2015 rata-rata US$ 50, kalau asumsikan harga oil di bawah US$ 50 per barel, maka risiko di sisi revenue pemerintah bisa terganggu. Di sisi lain, kita kan net importir, kalau penurunan harga minyak, itu positif buat trade,” jelas dia.

Di sisi lain, Leo menyebutkan, dengan penurunan harga minyak dunia yang begitu tajam, pemerintah seharusnya mengkaji untuk bisa menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kenapa kita belum menikmati penurunan harga BBM, harga minyak dunia sudah ke US$ 36 per barel. Kalau BBM diturunkan di awal tahun, inflasi terkendali, maka BI rate ada ruang untuk penurunan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Department Head Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengungkapkan, harga minyak dunia ke depan tidak akan terperosok terlalu dalam.

Permintaan minyak masih akan tinggi, terutama India yang merupakan importir minyak terbesar saat ini.

“Harga minyak tidak akan turun terlalu tajam. Masih ada importir terbesar yang akan menyerap produksi minyak yaitu India. Kalau harga minyak terus turun, investasi oil and gas akan sulit. Dari sisi domestik, kalau makin turun akan parah, dampak jangka panjang sulit untuk lifting minyak yang ditargetkan pemerintah,” tandasnya.

(drk/rrd)

JAKARTA ID-Bank Dunia menilai belanja pemerintah masih menjadi sumber pertumbuhan Indonesia pada 2016, di tengah tingginya tekanan ekonomi global yang bisa menghambat kinerja ekspor dan aliran investasi.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, dalam paparan ekonomi triwulanan di Jakarta, Selasa, mengatakan reformasi anggaran telah tampak pada postur fiskal anggaran 2016, dengan relokasi ke pagu belanja modal yang cukup besar.

“Investasi (pemerintah) lebih banyak guna membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial. Hal itu dapat memperkuat proyeksi pertumbuhan dan membantu masyarakat miskin dan rentan,” ujarnya.

Belanja modal Indonesia, menurut data Kementerian Keuangan, meningkat menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2016, dibanding 2015 yang sebesar 2,2 persen. Salah satu pagu belanja modal, yakni belanja infrastruktur mencapai Rp313,4 triliun.

Namun, Chaves mengingatkan, tingginya belanja modal di 2016 tersebut, harus diimbangi upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan. Dia menilai target pendapatan negara tahun depan sebesar Rp1.822 triliun bisa sangat sulit tercapai karena tekanan ekonomi global yang masih membayangi.

“Jika penerimaan pemerintah pada 2016 tetap lemah, momentum belanja infrastruktur publik untuk mendorong perekonomian bisa terancam,” ujarnya.

Di sisi lain, efek dari tujuh paket kebijakan ekonomi pemerintah, ujar Chaves, akan mulai terasa di akhir tahun ini dan berlanjut di 2016.

Kebijakan yang banyak menyasar deregulasi perizinan dan juga beberapa program pemerataan, lanjutnya, bisa menambah daya imunitas ekonomi domestik dari ancaman volatilitas global, serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2016.

“Apabila reformasi dilanjutkan dan implementasinya efektif, Indonesia dapat menjaga diri dari potensi volatilitas dan menikmati pertumbuhan lebih tinggi pada 2016,” ujarnya.

Ekonom CRECO Research Institute Raden Pardede menilai pemerintah harus menjaga efisiensi dan efektivitas belanja modal. Dia juga menyarankan pemerintah untuk segera mengajukan revisi anggaran atau APBN-Perubahan 2016 kepada parlemen.

Hal itu, menurutnya, karena pagu belanja dalam APBN 2016 dibuat berdasarkan proyeksi pendapatan negara yang menurutnya sulit dicapai.

Bank Dunia masih mempertahankan proyeksi yang dikeluarkan Oktober 2015 lalu, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,3 persen dan pada tahun ini sebesar 4,7 persen.(ant/hrb)

INDONESIA okezone gagal mencapai Target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) tahun 2015, karena tidak mampu menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Apa sebab AKI masih banyak?

Angka kematian ibu hamil dan melahirkan di negara ini berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), masih cukup tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, target MDGs tahun ini bisa turun jadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, penurunan itu belum terjadi. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren kenaikan AKI.

“Kematian ibu hamil yang seharusnya diturunkan menjadi 102 ternyata meningkat 359. Hal itu berarti MDGs kita belum tercapai dalam hal ini,” katanya saat memberi kuliah umum di Auditorium Ali Hasjmy Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Banda Aceh, Sabtu 12 Desember 2015.

Menurutnya tingginya AKI dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya dipengaruhi faktor kesehatan ibu, tapi juga ikut disumbang dari kasus kecelakaan jatuhnya pesawat terbang.

“Dalam setiap bulan ada delapan sampai sembilan pesawat Boing 737 seri 400 jatuh, 150 penumpang ibu hamil atau melahirkan. Tragis memang, tetapi ibu hamil atau melahirkan ini sering tidak diperhatikan, tidak menarik mungkin,” ujar Surya.

Selain itu masih banyaknya kasus pernikahan dini, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, juga ikut menyumbang tingginya AKI.

Menurutnya kematian ibu dan bayi bisa dicegah dengan empat hal, seperti menikah pada usia matang secara seksual, yakni setelah berusia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kemudian, mengatur waktu kelahiran agar jangan terlalu rapat, idealnya tiga tahun. Selanjutnya, hindari terlalu banyak anak, serta jangan hamil terlalu tua atau pada usia 35 tahun ke atas.

(hel)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak mempercepat pembangunan kilang di Tanah Air. Pasalnya, banyak investor yang kini antre untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Saat memimpin rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Kamis (3/12), Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sudah 30 tahun tidak membangun kilang.

Â

Melihat kondisi ini, Presiden menegaskan perlunya segera dibangun kilang baru. “Pembangunan pembangkit listrik dan kilang semuanya harus dipercepat, dan kita lihat kesempatan itu sangat ada. Investor yang mau masuk antre,” kata Presiden Jokowi.

Â

Dia memerintahkan seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memberikan pelayanan yang cepat dan baik sehingga peluang itu bisa ditangkap dan dilaksanakan di lapangan. Jajaran Kementerian dan Lembaga harus mendukung keinginan dunia usaha berinvestasi. “Saya minta semua dipercepat, baik oleh pemerintah dan BUMN. Jangan ada alasan, jangan sampai ditunda-tunda,” ujar Presiden Jokowi.

Â

Dengan demikian, meski sudah 30 tahun tidak membangun kilang, Indonesia bisa segera memiliki kilang baru. “Kita bisa punya (kilang baru) di akhir 2019, baik di Pulau Jawa, maupun di luar Jawa,” tutur dia.

Â

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja sempat menuturkan, pihaknya tengah memfinalisasi Peratura Presiden yang akan mempercepat pembangunan kilang. Perpres ini masih tahap finalisasi di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian.

Â

Perpres ini nantinya berisi empat opsi model pembangunan kilang. Pertama, kilang tersebut dibangun oleh badan usaha. Opsi kedua, pembangunan kilang melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Pilihan selanjutnya Pertamina mendapatkan penugasan khusus untuk membangun kilang tersebut. Sedangkan opsi terakhir pembangunan kilang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Â

Menurut Wiratmaja, rencananya kilang dibangun di dua lokasi. Pertama, pembangunan kilang di Bontang Kalimantan Timur dengan kapasitas mengolah minyak mentah 300 ribu barel per hari (bph). Lokasi kedua, yakni di Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas yang sama. “Yang di Tuban, penugasan ke Pertamina,” ujar dia.

Â

Pembangunan kilang biasanya memakan waktu sekitar 8 tahun yang meliputu perencanaan, rekayasa, lelang paket rekayasa, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement and costruction/EPC) dan pelaksanaan EPC. Dengan Perpres pembangunan kilang mampu dirampungkan dalam lima tahun.

Â

Sebelumnya, Direktur Pengolahan Pertamina Rahmat Hardadi menuturkan, sektor pengolahan mendapat anggaran investasi sekitar Rp 2 triliun pada tahun depan. Anggaran ini akan digunakan untuk menggarap dua proyek perbaikan kilang dan memulai pembangunan kilang baru. Untuk pembangunan kilang baru yang merupakan penugasan langsung, perseroan kini telah mengundang 56 perusahaan yang akan diseleksi menjadi mitra.

Â

“Harapan saya akhir Januari atau medio Februari sudah ada partner terpilih,” kata dia.

Â

Selanjutnya, Pertamina akan menggarap penyiapan lokasi, studi kelayakan, desain dasar (basic engineering design/BED), dan desain rinci (front end engineering design/FEED). Kilang baru berkapasitas 300 ribu bph ini bakal berlokasi di Tuban, Jawa Timur dan ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2021. (nov/ayu)

Â

Â

http://id.beritasatu.com/energy/jokowi-investor-antre-bangun-kilang-minyak/134455
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA.  Produsen permesinan Taiwan siap berekspansi di Indonesia dengan menyediakan produk yang lebih terjangkau dan berkualitas, untuk menyaingi dominasi produk permesinan asal Jepang di Indonesia.

Li Lun Yeh, perwakilan dari departemen riset mesin dan manufaktur Industrial Economics and Knowledge Center Taiwan, mengatakan bahwa saat ini 58% kebutuhan permesinan di Indonesia dipenuhi dari Jepang. Sedangkan di urutan kedua, ada Taiwan dengan porsi 10% dengan nilai US$104,2 juta pada 2014.

“Indonesia masih banyak pakai produk Jepang. Ke depannya, kami ingin memperkenalkan produk permesinan dari Taiwan supaya nilai ekspor ini bisa bisa meningkat,” ujarnya di paviliun Taiwan pada pameran Manufacturing & Machine Tool Indonesia 2015 yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia, Rabu (2/12/2015).

Dia mengatakan bahwa mesin yang diproduksi Taiwan sangat sesuai bagi rata-rata konsumen mesin  yang merupakan kalangan pelaku industri nasional. Hal tersebut disebabkan oleh jangka waktu penggunaan produk yang cukup panjang, juga karena harga yang ekonomis.

“Kalau dibandingkan Jepang yang durability-nya sampai 10 tahun, Taiwan berkisar 5 tahun, sedangkan China hanya 1 tahun. Selain itu dari sisi harga, harga produk Taiwan sekitar 15% lebih murah dari produk Jepang. Kalau China berkisar 15%-20% dari Jepang,” jabarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya juga siap bersaing dengan Jepang untuk produk-produk berkualitas tinggi. Dia menyadari bahwa tetap ada segmen dari konsumen Indonesia yang membutuhkan mesin dengan teknologi dan kualitas tinggi.

“Konsumen Indonesia bukan hanya untuk yang kualitas di tengah, tapi tinggi juga. Kami yakin bisa memenuhi itu. Kami sudah lihat Jepang seperti apa, tentunya tidak ingin kalah dalam memenuhi kebutuhan di segmen tersebut,” katanya.

Sekitar 120 perusahaan Taiwan mengikuti pameran yang diadakan oleh PT Pamerindo Indonesia, di antaranya adalah Tong Tai, Chin Fong, Honor Seiki, Yeong Chin Machinery (YCM), dan Victor Taichung.

Adapun pameran Manufacturing Indonesia Series 2015 dan Machine Tool Indonesia 2015 yang diselenggarakan di JiExpo Kemayoran Jakarta pada 2-5 Desember 2015 ini diikuti oleh 37 negara peserta, dengan target pengunjung berkisar 38.000 orang. Selain Taiwan, terdapat peserta pameran dari negara lain seperti Turki, China, Thailand, Jepang, Jerman  dan Inggris.

Â

http://industri.bisnis.com/read/20151203/257/498019/taiwan-siap-pasok-permesinan-di-indonesia
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA kontan. MasterCard melalui indeks kesejahteraan kota-kota di Asia Pasifik melaporkan bahwa masyarakat di negara maju lebih stres dibandingkan orang-orang di negara berkembang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di kota-kota berkembang memiliki indeks 65,8 untuk bersikap positif terhadap kesejahteraan dibandingkan masyarakat di kota maju dengan indeks 56,8.

Hasil dari survei 9.000 orang di 33 kota di 17 negara di Asia Pasifik mencatat, Jakarta memiliki indeks 72,1 untuk bersikap positif terhadap tingkat kesejahteraan yang terdiri dari komponen pekerjaan dan keuangan, keamanan dari ancaman, dan kepuasan. Serta kota lainnya yang bersikap positif adalah Delhi dengan indeks 71,7 dan Bangalore dengan indeks 73,2.

Sedangkan, kota yang paling tidak positif terhadap kesejahteraan adalah Dhaka dengan indeks 48,7, diikuti Tokyo dengan indeks 52,1 dan Busan dengan indeks 52,5.

Secara keseluruhan, untuk indeks kesejahteraan menyebutkan masyarakat di kota-kota negara maju merasakan lebih banyak tekanan dan kurang optimis saat berbicara mengenai kesehatan dibandingkan masyarakat di kota-kota negara berkembang.

Georgette Tan Group Head, Communications, Asia Pasifik, MasterCard mengatakan, masyarakat mengasumsikan perkembangan ekonomi mengarah kepada berkurangnya tekanan keuangan, keluarga, dan pekerjaan. “Masyarakat di negara maju lebih merasa di bawah tekanan, baik di tempat kerja maupun di rumah,” katanya, dari paparan yang diterima KONTAN, kemarin.

Lanjutnya, seiring dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju memberikan dampak pada prospek pekerjaan. Ambil contoh, masyarakat di negara maju merasa lebih tertekan karena sedikit lapangan kerja yang tersedia. Nah, tekanan pekerjaan dan keuangan tersebut merupakan pemicu dari tekanan keluarga.

Meskipun ada rasa stres, namun masyarakat secara keseluruhan, baik di kota-kota negara berkembang maupun negara maju tetap positif terhadap kesejahteraan mereka saat ini. Kesempatan dan kualitas hidup akan terus meningkat di seluruh kota di Asia Pasifik jika mereka ingin terus tumbuh dan berkembang.

Berikut adalah indeks berdasarkan komponen :

. Kesejahteraan (65,4 di kota-kota negara berkembang VS 51,6 di negara maju)
. Pekerjaan dan keuangan (71,0 di negara berkembang VS 59,4 di kota-kota negara maju)
. Keamanan dari ancaman (57,7 pada kota-kota di negara berkembang VS 56,5 di negara maju)

Adapun, perhitungan skor indeks ini dengan memperhitungkan 0 merepresentasikan respon negatif maksimum, 100 merepresentasikan respon positif maksimum, dan 50 merepresentasikan netralitas.

JAKARTA.  Pada saat ini, peluang investasi terutama di sektor usaha kecil menengah (UKM) berbasis teknologi sangat luas dan menjanjikan. Demikian disampaikan Geoffrey David Coates, Presiden Komisaris dari Commonwealth Bank Indonesia dalam acara Indonesia Australia Business Week (IABW) di Jakarta.

Didukung oleh pertumbuhan kelas menengah, usaha kecil dan menengah di Indonesia memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada saat ini tercatat UKM berkontribusi sebesar 57,9% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2015.

Pada kesempatan yang sama, Coates juga menyampaikan bahwa teknologi akan memiliki peranan yang penting untuk pertumbuhan bisnis usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Teknologi mobile semakin mudah diperoleh seiring meningkatnya fungsi yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dan akan terus berkelanjutan di masa yang akan datang.

“Saya melihat inilah saatnya UKM memanfaatkan teknologi, karena akses adalah elemen utama yang diinginkan setiap orang dan hal tersebut dapat dihasilkan melalui inovasi teknologi,” ungkap Coates dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis.com, Sabtu (21/10/2015).

Commonwealth Bank Indonesia mencatat pertumbuhan UKM sebanyak 17,8% per September 2015. “Kami akan terus mengembangkan layanan kami, khususnya yang berbasis digital dan teknologi untuk membantu nasabah kami membangun peluang bisnisnya,” kata Coates.

 

http://industri.bisnis.com/read/20151123/87/494681/commonwealth-bank-dibutuhkan-lebih-banyak-ukm-berbasis-teknologi
Sumber : BISNIS.COM

 

Jakarta detik -Kemampuan finansial masyarakat Indonesia untuk membeli rumah masih sangat terbatas. Selain kemampuan membeli, pasokan rumah yang dibuat oleh para pengembang properti pun masih terbatas setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus mengatakan pemerintah sangat menyadari penyediaan perumahan butuh dana yang besar, sehingga pemerintah harus hadir untuk membantu antara lain dengan subsidi.

“Dari 250 juta jumlah penduduk di Indonesia, hanya 50 juta orang yang sanggup membeli rumah sendiri tanpa bantuan. Sementara sisanya perlu dibantu,” kata Maurin seperti dikutip dari situs PU, Jumat (20/11/2015).

Ia merinci dari 200 juta penduduk yang perlu bantuan, 40% adalah masyarakat bawah, sebanyak 10% dari jumlah itu adalah penduduk yang sama sekali tidak punya kemampuan dalam membeli rumah.

Sehingga pemerintah menyediakan rumah singgah, rumah khusus, rumah nelayan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk peningkatan kualitas rumah dan BSPS rumah baru.

“Sisanya memiliki kemampuan untuk membeli rumah namun harus dibantu. Disinilah pemerintah hadir dalam memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),” jelas Maurin.

Bagi mereka yang mendapatkan program KPR FLP, maka rata-rata mendapatkan subsidi Rp 76,2 juta per orang selama proses KPR selesai.

Masyarakat yang berhak mendapat program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Total subsidi Rp 76,2 juta per orang yang diberikan mencakup dari berbagai sumber seperti subsidi bunga, bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas melalui pengembang.

(hen/hns)

After enjoying windfall profits during the 2014 elections – the nation’s biggest political festival – ad agencies have continued to enjoy a bountiful income from political advertising this year, a Nielsen survey says.

Media director of Nielsen Indonesia Hellen Katerina said that even without an election campaign so far this year, political advertising had still dominated advertisers’ incomes, with money going toward congratulatory or condolence-offering ads from government institutions and political entities.

“About 36% of advertising earnings in the third quarter of 2015 came from the government and political organizations. Compared to the same period last year, this is down 15 percent but still dominates the advertising industry, which is worth Rp 4.6 trillion [US$335 million],” she said to the press in Jakarta on Wednesday.

The spending also came from regional administrations, with East Kalimantan province being the biggest spender. In the third quarter, it disbursed Rp 404.9 billion for advertising, a 79 percent increase year-on-year (yoy).

East Kalimantan – dubbed the richest province in Indonesia thanks to coal, palm oil and oil and gas – received many awards from the finance minister last month related to excellent public service performances and financial reporting.

Riau province spent the second most on ads in quarter three, totaling Rp 355.3 billion, a 3 percent rise yoy. To compare, this amounts to half the advertising spending of Indomie – the country’s biggest individual spender – with Rp 723 billion.

In terms of media, TV was still the main choice for advertising, taking 72 percent of the market. It defeated newspapers and magazines, which received 26 percent and 3 percent of the market, respectively.

But in terms of market-share growth, magazines led the way with 13 percent growth, followed by TV, which gained 8 percent, and newspapers, whose market share increased by 6 percent. One reason for that, Katerina said, was that many newspapers had shut down.

In 2014 there were 170 media companies monitored by Nielsen, but that decreased to 132 in 2015. Sixteen TV stations closed down this year in Indonesia, and 22 print media companies went bankrupt.

Nielsen’s survey was taken in 11 big cities across Indonesia: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin and Makassar. It surveyed a wide range of individuals and organizations, including 2,273 households and 8,736 organizations, all selected using stratified random sampling. (ags)(+)

– See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/19/govt-political-parties-still-biggest-advertisers-indonesia.html#sthash.3gw2DGQL.dpuf

ANTALYA chinadaily – Chinese President Xi Jinping said here that China is ready to boost economic and trade cooperation with Indonesia by enhancing cooperation in major fields such as infrastructure and expanding the scale of currency swap between the two countries.

Meeting with his Indonesian counterpart Joko Widodo on the sidelines of the ongoing Group of 20 (G20) summit, Xi said China is satisfied with bilateral cooperation this year as the two sides have achieved new positive results in docking their respective development strategies and deepening practical cooperation.

The Chinese side will also provide support for Manila to carry out reconstruction after forest fire and other relevant projects involving people’s livelihood, Xi added.

For his part, Widodo said Indonesia attaches great importance to its ties with China and is willing to join hands with the Chinese side to promote reciprocal cooperation in such areas as railway and energy.

He also expressed his support for China to hold next year’s G20 summit.

The Chinese president arrived here on Saturday to attend the G20 summit.

During the first day’s summit, Xi elaborated China’s views on the world economic situation, raised proposals to address global challenges and urged sides to explore new impetus for global economic growth.

After Antalya, Xi will fly to Manila to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders’ Meeting from Nov 18 to 19 to promote global economic cooperation and cooperation in the Asia-Pacific region.

 

Surabaya detik

‎Indonesia kini memiliki kapal ternak yang dibuat oleh galangan kapal di Bangkalan, Madura, yaitu PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. Kapal ternak ‘Made in Bangkalan‘ ini dinamai KM Camara Nusantara 1.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan, kapal ternak ini bisa menekan biaya pengangkutan sapi dari sentranya di Nusa Tenggara Timur ke Jakarta hingga 40%. Biaya angkutnya kira-kira Rp 300.000 per ekor sapi.

“Penghematannya sekurangnya 30-40%. Kira-kira nanti 1 sapi Rp 300.000 biaya pengangkutannya,” kata Jonan kepada detikFinance di Surabaya, Selasa (10/11/2015).

KM Camara Nusantara 1 akan ditempatkan di ‎Pelabuhan Tenau, Kupang sebagai pangkalan dengan kode trayek RT-1 untuk melayani rute Kupang-Bima-Tanjung Perak-Tanjung Emas-Cirebon-Tanjung Emas-Tanjung Perak-Bima-Kupang.

Kapal ternak tidak hanya akan dibuat untuk pengangkutan sapi dari NTT, tapi juga dari sentra-sentra sapi lainnya. Rute lain akan ditentukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.‎

“Nantinya tergantung Mentan, dia yang menentukan maunya dimana lagi (perlu kapal ternak),” ucap Jonan.

Tahun 2016, Kementerian Perhubungan akan membuat lagi 5 unit kapal ternak berkapasitas 500 ekor sapi dengan harga Rp 58 miliar per kapal.‎

“Harganya Rp 58 miliar dari APBN. Tahun depan kita mengadakan 5 kapal ternak,” tutupnya.

(hns/hns)

BANGKALAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tiga kapal di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia, Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, hari ini. Tiga kapal ini, akan digunakan untuk beroperasi di tol laut.

Ketiga kapal tersebut masing-masing KM Camara Nusantara 1, KM Sabuk Nusantara 55 dan KM Sabuk Nusantara 56. Khusus KM Camara Nusantara 1 merupakan kapal pengangkut hewan ternak. Sedangkan untuk dua kapal lainnya merupakan perintis.

Penempatan pengoperasian untuk kapal ternak akan ditempatkan di Pelabuhan Tenau, Kupang sebagai pelabuhan pangkal dengan kode trayek RT-1. Kemudian akan melayari Kupang–Bima–Tanjung Perak–Tanjung Emas–Cirebon–Tanjung Emas–Tanjung Perak–Bima–Kupang.

Sementara kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55 ditempatkan di pelabuhan Kota Baru, Kalimantan Selatan sebagai pelabuhan pangkal dengan kode trayek R–12 untuk melayari Kota baru–Batulicin–Marabatuan–Maradapan–Matasiri–Maradapan–Marabatuan–Batulicin–Kota Baru–Majene–Kota baru.

Lalu untuk KM Sabuk Nusantara 56 ditempatkan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebagai Pelabuhan Pangkal dengan kode trayek R–

16 untuk melayari Surabaya–

Masalembo–

Keramaian–

Masalembo–

Kalianget–

Sapudi–

Kangean–

Pagerungan Besar–

Sapeken–

Tanjung Wangi–

Sapeken–

Pagerungan Besar–

Kangean–

Sapudi–

Kalianget

Masalembo–

Keramaian –

Masalembo–

Surabaya.

Pelaksanaan pembangunan dua unit kapal perintis tipe 750 DWT dan 1 unit kapal khusus pengangkut ternak adalah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Serta Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 93 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Adapun tujuan pembangunan kapal perintis sendiri untuk melayani dan membuka jalur pelayaran di daerah yang belum berkembang, wilayah terpencil, terisolir dan perbatasan.

Lalu untuk mempersatukan NKRI, mendukung pengembangan ekonomi daerah. Dan sebagai feeder dari tol laut nasional dan kapal-kapal Pelni. Sedangkan tujuan pembangunan kapal ternak untuk mendukung distribusi daging sapi atau kerbau nasional dalam usaha mencapai swasembada daging. Serta mengimplementasikan prinsip animal walvare (kesejahteraan hewan).
http://economy.okezone.com/read/2015/11/10/320/1246599/jokowi-resmikan-tiga-kapal-tol-laut
Sumber : OKEZONE.COM

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 (y-o-y) tumbuh sebesar 4,73%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Surhariyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 dibanding kuartal III/2014 didukung hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,64%.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,83%, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,35% dan jasa pendidikan sebesar 8,25%,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BPS, Kamis (5/11/2015).

Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2015 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

“Struktur perekonomian masih didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan sebesar 20,41%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,57%, dan perdagangan ecer-eceran reparasi mobil dan motor sebesar 13,09%,” kataSurhariyanto.

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha ditopang oleh industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92% diikuti konstruksi sebesar 0,65%, informasi dan komunikasi sebesar 0,48%, dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,46%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 terhadap kuartal I/2015 terjadj pada hampir semua lapangan usaha kecuali pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 0,85%.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,03% diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,09%, serta konstruksi sebesar 4,88%,” ucapnya.

Surhariyanto menambahkan pertumbuhan pada kuartal III/2015 ini masih diwarnai oleh faktor musiman lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan khususnya tanaman perkebunan djmana beberapa komoditas mengalami panen raya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomu Indonesia pada kuartal I/2015 hingga kuartal III/2015 dibanding periode yang sama tahun lalu (c-t-c), pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 4,48%.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,23% diikuti jasa pendidikan 8,74%, dan jasa lainnya sebesar 8,07%.

JAKARTA ID – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11). Pengumuman dilakukan setelah digelar rapat terbatas Kabinet Kerja bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Ada tiga hal yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI atau yang dikenal dengan Paket November,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dia mengatakan ada tiga hal yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI, yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Air, serta obat dan makanan.

“Kebijakan ini diharapkan akan semakin membuat dunia usaha mendapat kepastian,” ujar Pramono.

Di bidang KEK, pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan PPh sekitar 20-100 persen selama 10-15 tahun untuk investasi sebesar Rp 500 miliar – Rp 1 triliun dan pengurangan PPh 20-100 persen selama 20 tahun untuk perusahaan yang investasinya lebih dari Rp 1 triliun.

Fasilitas pengurangan PPh 20-100 persen juga akan diberikan untuk perusahaan di KEK yang menggunakan sumber daya lokal. Bagi perusahaan yang tidak menggunakan sumber daya lokal akan diberikan tax allowance 30 persen selama enam tahun.

Kedelapan KEK itu terdiri atas KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan KEK Bitung (Sulawesi Utara).

Di sektor pengelolaan air, Menko Darmin mengatakan UU no 7/2004 sudah dicabut Mahkamah Konstitusi.

Pada Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU no.7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Menurut MK, air sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam pelaksanaannya dikuasai oleh negara.

“Perusahaan yang sudah memperoleh izin (mengelola air) masih bisa beroperasi hingga dikatakan lain oleh UU,” kata Darmin.

Di bidang obat dan makanan, Menko Darmin mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyederhanakan impor bahan baku obat dan makanan.

“Yang dimaksud dengan penyederhanaan adalah peralihan dari paper ke paperless (online) dalam mengurus impor, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor bisa berkurang,” kata Darmin.

Darmin berharap sistem online mampu mengurangi proses perizinan impor obat dan bahan makanan hingga kurang dari satu jam.

Darmin mengatakan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini adalah memberi kepastian dan daya tarik bagi penanam modal sehingga menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing.

“Fasilitas yang ditetapkan dalam bentuk PP dengan sejumlah insentif bertujuan untuk mendorong pengembangan kluster industri berbasis sumber daya lokal. Dengan catatan, yang bukan sumber daya lokal juga tetap mungkin dikembangkan,” kata Darmin.

Darmin menambahkan paket ini juga mendorong keterpaduan upaya iklim investasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Mudah-mudahan ini adalah awal dari kita bisa menjalankan penyerdehanaan kemudahan investasi di berbagai daerah,” kata Darmin. (ID/Novy Lumanauw/fmb)

JAKARTA. Perekonomian Indonesia mulai menggeliat pada kuartal III 2015.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2015 sebesar 4,73% secara year on year (YoY).

Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan kuartal II 2015 hanya 4,67% dan kuartal I 2015 4,72%.

Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto menyebut, salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah realisasi belanja pemerintah meningkat yang pesat.

“Belanja barang tumbuh 34,28% dan belanja modal meningkat 58,10%,” kata Suhariyanto saat memberikan keterangan pers di kantor BPS, Kamis (5/11).

Surabaya detik -Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong meresmikan pengoperasian tiga trayek tol laut. Di Surabaya, pelayaran satu unit kapal tol laut dilepas perdana di Dermaga Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Kapal itu adalah KM Caraka Jaya Niaga III-32. Kapal milik Pelni tersebut akan melalui rute pulang-pergi (PP) Surabaya-Tual-Fak Fak, Kaimana, dan Timika Papua.

“Untuk yang di Surabaya ini khusus mengangkut barang. Kapasitasnya 115 TEUs kontainer. Isinya sebagian besar sembako dan bahan kebutuhan pokok,” kata Kepala Kantor Cabang PT Pelni Surabaya Presda Simangasing di sela pelepasan kapal Tol Laut, Rabu (4/11/2015).

Presda mengatakan, kapal tol laut sepanjang 98 meter ini ditarget bisa mengemas distribusi logistik hingga 80% hingga akhir tahun ini. Diharapkan kapal yang mendapat subsidi pemerintah 15% dari tarif umum ini mampu menaikkan pendapatan sekitar 15-20% dari total kapasitas.

Ia menambahkan, awalnya kapal tol laut milik Pelni ini hendak mengangkut 36 kontainer. Namun yang terangkut hanya 29 kontainer karena kontainer sisanya belum siap.

Kapal berusia 25 tahun buatan PT PAL Indonesia ini mengenakan tarif Rp 7-10 juta/kontainer. Harga tersebut sudah termasuk dengan biaya handling dan masuk pelabuhan tujuan.

“Kapal tol laut ini merupakan terobosan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam hal pendistribusian logistik dengan cepat dan harga terjangkau,” tandas Presda.

(iwd/hen)

Advertisements

From → Investasi Umum

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: