Skip to content

MASALAH INDONESIA bukan SOAL RUPIAH: beautiful (05 November 2015)

November 5, 2015

menurut Mochtar Lubis, orang Indonesia itu munafik… salah satu dari 7 ciri kemunafikan: TIDAK MAU BERTANGGUNGJAWAB… mirip burung unta ini :

ostrich-head-in-sand-2612

TURUNken BI RATE guna MEMBANGKITken PDB kita bersama

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 7%

sayanK, ketidaKKompakan dalam Manajemen Ekonomi Negara Kita amat parah, Jokowi sulit mengendalikan kabinet, apalagi Nyuruh2 Bank Indonesia untuk BANTU MENGURANGI TEKANAN BIAYA TINGGI imbas BI RATE yang TINGGI SELANGIT, tertinggi DI ANTARA SEMUA NEGARA YANG BERTUMBUH di atas 3%

semua negara PUNYA EKONOMI

ekonomi sebuah negara itu YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA

kesejahteraan RAKYAT bergantung PADA DAYA BELI

daya beli BERGANTUNG PADA KEKAYAAN RAKYAT n KETERSEDIAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN RAKYAT

KEKAYAAN RAKYAT bergantung pada PERTUMBUHAN KETENAGAKERJAAN n PERTUMBUHAN EKONOMI

KETERSEDIAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN bergantung pada KEKUATAN INDUSTRI n BISNIS n (tidak terelakkan) PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN KETENAGAKERJAAN, KEKUATAN INDUSTRI n BISNIS amat BERGANTUNG PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

jadi ekonomi rakyat sebuah negara BERGANTUNG SEKALE PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

kesejahteraan ekonomi rakyat sebuah negara BERGANTUNG SEKALE PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

nah, kasus CHINA n INDONESIA yang MEROSOT PERTUMBUHAN EKONOMInya TLAH MEMEROSOTKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYATNYA

karena KEMEROSOTAN PERTUMBUHAN EKONOMI China n Indonesia itu YANG SEKARANG MESTI DITAHAN n DIKENDALIKAN n EKONOMI DIBANGKITKAN KEMBALI

caranya: MENGENDALIKAN KEBIJAKAN EKONOMI yang MENCAKUP KEBIJAKAN FISKAL (sedang dikerjakan Kabinet Jokowi dengan PENUH SEMANGAT), KEBIJAKAN FINANSIAL (perbankan maseh solid dalam hal likuiditas, solvabilitas, n dalam kondisi solven), KEBIJAKAN MONETER (menurut gw, BANK INDONESIA BERSIKAP KONSERVATIF MENGGUNAKAN KACA MATA KUDA, MENUTUP MATA TERHADAP FAKTA KESULITAN INDUSTRI n BISNIS DALAM MENINGKATKAN KEMBALI PERTUMBUHAN EKONOMI kita), KEBIJAKAN REGULASI (DPR AMAT TIDAK BISA DIANDALKAN, produk regulasi AMAT RENDAH dihasilkan), KEBIJAKAN NON-EKONOMI (secara umum semakin stabil), serta KEBIJAKAN RAKYAT sendiri, tetap MENDUKUNG PROGRAM2 PEMBANGKITAN KEMBALI EKONOMI KERAKYATAN seh.

well, gw MINTA DENGAN SANGAT : BANK INDONESIA n DPR BEKERJA LAH SECARA PROPORSIONAL n EDUKATIF, n KREATIF (outside of the boxes) demi KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT

lalu … uang itu APA … uang itu ALAT TUKAR yang DIPERCAYA untuk MEMPEROLEH BARANG/JASA yang DIBUTUHKAN OLEH PEMILIK ALAT TUKAR tersebut dan ALAT TUKAR yang DIPERCAYA oleh PENERIMA ALAT TUKAR tersebut GUNA DISIMPAN dan DIPAKAI LAGE untuk MEMPEROLEH BARANG/ JASA yang dibutuhkan oleh penerima alat tukar juga … lalu … uang itu KOK DIPERSOALKAN … Rupiah amble$ begitu orang Indonesia atawa pemilik mata uang tersebut menjadi GEL1$AH … Rp ambles karena DIANGGAP TIDAK DAPAT DIPAKAI GUNA MEMPEROLEH BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN PADA TINGKAT HARGA YANG BERLAKU PADA MASA LALU, terutama BARANG/JASA yang BISA DITUKARKAN TERUTAMA DENGAN MENGGUNAKAN HARGA DALAM MATA UANG DOLAR AMRIK … Rp yang ambles sedangkan US$ tidak merosot, jadi harga BARANG/JASA yang terutama dipatok pada mata uang amrik tersebut akan ditukarkan dengan Rp yang LEBE BANYAK, dengan kata laen: DAYA BELI RUPIAH MEROSOT terhadap BARANG/JASA yang DIPATOK dalam mata uang amrik … daya beli yang merosot berarti ekonomi rakyat merosot … lalu … apa ARTI UANg dan EKONOMI … nah, ekonomi itu MENGGUNAKAN UANG … uang itu ALAT TUKAR YANG DIPAKAI DALAM EKONOMI … BUKAN UANG MENGGUNAKAN EKONOMI … jadi uang itu BAGIAN KECIL daripada EKONOMI SEBUAH NEGARA … itu sebabnya gw MENYATAKAN BAHWA MASALAH EKONOMI KITA bukan RUP1AH, tetapi EKONOMI ITU SENDIRI sebagai CARA RAKYAT MENDAPATKAN BARANG/JASA sesuai KEBUTUHAN guna MENSEJAHTERAKAN HIDUP RAKYAT itu sendiri … lalu … apa solusi yang bisa dilakukan guna mengembalikan daya beli dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat … sederhana: FOKUS pada EKONOMI bukan pada RUP1AH, pecahkan masalah dan cari solusi alternatif serta implementasikan proses solutif … semoga RAKYAT INDONESIA MENJADI LEBE SEJAHTERA pasca krisis ekonomi 2015 ini 🙂

FOKUS pada RUP1AH: PERANG MATA UANG

FOKUS  pada PDB: KESEJAHTERAAN RAKYAT

gw pilih FOKUS PADA PDB /  kesejahteraan rakyat

semua negara PUNYA EKONOMI

ekonomi sebuah negara itu YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA

kesejahteraan RAKYAT bergantung PADA DAYA BELI

daya beli BERGANTUNG PADA KEKAYAAN RAKYAT n KETERSEDIAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN RAKYAT

KEKAYAAN RAKYAT bergantung pada PERTUMBUHAN KETENAGAKERJAAN n PERTUMBUHAN EKONOMI

KETERSEDIAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN bergantung pada KEKUATAN INDUSTRI n BISNIS n (tidak terelakkan) PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN KETENAGAKERJAAN, KEKUATAN INDUSTRI n BISNIS amat BERGANTUNG PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

jadi ekonomi rakyat sebuah negara BERGANTUNG SEKALE PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

kesejahteraan ekonomi rakyat sebuah negara BERGANTUNG SEKALE PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

nah, kasus CHINA n INDONESIA yang MEROSOT PERTUMBUHAN EKONOMInya TLAH MEMEROSOTKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYATNYA

karena KEMEROSOTAN PERTUMBUHAN EKONOMI China n Indonesia itu YANG SEKARANG MESTI DITAHAN n DIKENDALIKAN n EKONOMI DIBANGKITKAN KEMBALI

caranya: MENGENDALIKAN KEBIJAKAN EKONOMI yang MENCAKUP KEBIJAKAN FISKAL (sedang dikerjakan Kabinet Jokowi dengan PENUH SEMANGAT), KEBIJAKAN FINANSIAL (perbankan maseh solid dalam hal likuiditas, solvabilitas, n dalam kondisi solven), KEBIJAKAN MONETER (menurut gw, BANK INDONESIA BERSIKAP KONSERVATIF MENGGUNAKAN KACA MATA KUDA, MENUTUP MATA TERHADAP FAKTA KESULITAN INDUSTRI n BISNIS DALAM MENINGKATKAN KEMBALI PERTUMBUHAN EKONOMI kita), KEBIJAKAN REGULASI (DPR AMAT TIDAK BISA DIANDALKAN, produk regulasi AMAT RENDAH dihasilkan), KEBIJAKAN NON-EKONOMI (secara umum semakin stabil), serta KEBIJAKAN RAKYAT sendiri, tetap MENDUKUNG PROGRAM2 PEMBANGKITAN KEMBALI EKONOMI KERAKYATAN seh.

well, gw MINTA DENGAN SANGAT : BANK INDONESIA n DPR BEKERJA LAH SECARA PROPORSIONAL n EDUKATIF, n KREATIF (outside of the boxes) demi KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT

lalu … uang itu APA … uang itu ALAT TUKAR yang DIPERCAYA untuk MEMPEROLEH BARANG/JASA yang DIBUTUHKAN OLEH PEMILIK ALAT TUKAR tersebut dan ALAT TUKAR yang DIPERCAYA oleh PENERIMA ALAT TUKAR tersebut GUNA DISIMPAN dan DIPAKAI LAGE untuk MEMPEROLEH BARANG/ JASA yang dibutuhkan oleh penerima alat tukar juga … lalu … uang itu KOK DIPERSOALKAN … Rupiah amble$ begitu orang Indonesia atawa pemilik mata uang tersebut menjadi GEL1$AH … Rp ambles karena DIANGGAP TIDAK DAPAT DIPAKAI GUNA MEMPEROLEH BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN PADA TINGKAT HARGA YANG BERLAKU PADA MASA LALU, terutama BARANG/JASA yang BISA DITUKARKAN TERUTAMA DENGAN MENGGUNAKAN HARGA DALAM MATA UANG DOLAR AMRIK … Rp yang ambles sedangkan US$ tidak merosot, jadi harga BARANG/JASA yang terutama dipatok pada mata uang amrik tersebut akan ditukarkan dengan Rp yang LEBE BANYAK, dengan kata laen: DAYA BELI RUPIAH MEROSOT terhadap BARANG/JASA yang DIPATOK dalam mata uang amrik … daya beli yang merosot berarti ekonomi rakyat merosot … lalu … apa ARTI UANg dan EKONOMI … nah, ekonomi itu MENGGUNAKAN UANG … uang itu ALAT TUKAR YANG DIPAKAI DALAM EKONOMI … BUKAN UANG MENGGUNAKAN EKONOMI … jadi uang itu BAGIAN KECIL daripada EKONOMI SEBUAH NEGARA … itu sebabnya gw MENYATAKAN BAHWA MASALAH EKONOMI KITA bukan RUP1AH, tetapi EKONOMI ITU SENDIRI sebagai CARA RAKYAT MENDAPATKAN BARANG/JASA sesuai KEBUTUHAN guna MENSEJAHTERAKAN HIDUP RAKYAT itu sendiri … lalu … apa solusi yang bisa dilakukan guna mengembalikan daya beli dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat … sederhana: FOKUS pada EKONOMI bukan pada RUP1AH, pecahkan masalah dan cari solusi alternatif serta implementasikan proses solutif … semoga RAKYAT INDONESIA MENJADI LEBE SEJAHTERA pasca krisis ekonomi 2015 ini 🙂

TEMPO.CO, Jakarta– Pelemahan rupiah yang belum tuntas diatasi merembet menjadi kritik terhadap kinerja Bank Indonesia (BI). Sejak akhir pekan lalu, beredar banyak meme atau gambar-gambar lelucon di media sosial yang mempertanyakan kinerja Gubernur BI, Agus Martowardojo, dalam memimpin bank sentral.

Meme-meme itu beredar di Facebook dan banyak grup WhatsApp. Setidaknya, ada 12 versi memeyang diperoleh Tempo di tengah nilai tukar Rp 14.604 per Dolar Amerika Serikat (AS).

Ada gambar uang kertas Dolar AS dan rupiah yang letoi dengan tulisan “BI loyo lawan dollar.” Ada pula gambar uang pecahan Rp 100 ribu dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang menutup wajah mereka, lalu diberi tulisan “Rupiah terpuruk BI malah ngumpet.”

Juga beredar meme bertuliskan “Bank Indonesia Untung Besar Kalau Rupiah Letoy…Pemerintah dan Rakyat yang Menanggung Beban Valas.” Yang lebih menggelikan, ada meme foto wanita yang mengatakan, “BI loyo lawan dollar, kalau kamu?”

Sejatinya, BI sudah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Pada 28 Agustus lalu, misalnya, BI mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying).

Nilai maksimum dari sebelumnya US$ 100.000 per bulan per nasabah/pihak asing diturunkan menjadi US$ 25.000 atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Dengan aturan itu, pembelian valas di atas US$ 25.000 diwajibkan memiliki underlying transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi.

BI juga mengatur, apabila nominal underlying transaction tidak dalam kelipatan US$ 5.000, maka dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan US$ 5.000. Tapi, transaksi yang memiliki underlying, seperti untuk keperluan mengimpor barang, membayar uang sekolah dan biaya pengobatan di luar negeri, atau pembayaran utang luar negeri, tidak akan diberlakukan pembatasan.

Bank sentral kembali mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada 30 September 2015 sebagai kelanjutan paket kebijakan 9 September 2015. Paket kebijakan lanjutan tersebut difokuskan pada 3 pilar kebijakan, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, serta memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas).

BI berharap, sinergi kebijakannya dengan pemerintah dapat memperkuat stabilitas makroekonomi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk sektor keuangan.

JOBPIE SUGIHARTO

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

gw VOTE FOR : Rp 15K/$ for GDP IND @+5%, rather than Rp14.7K @GDP Ind +4.5%

Merdeka.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,56 juta orang pada bulan Agustus 2015 atau sebesar 6,18 persen. Angka pengangguran ini bertambah 320.000 orang dibanding Agustus 2014 yang mencapai 7,24 juta orang.

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Razali Ritonga menjelaskan, faktor penyebab pengangguran salah satunya karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pertambahan pengangguran utama karena memang ada PHK, dan daya serap menurun. Jadi new entry (angkatan kerja baru) tidak terserap dan sebagian dari PHK,” kata Rizali di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menambahkan, faktor yang berkontribusi terhadap pertambahan jumlah pengangguran di Indonesia tidak hanya PHK. Tetapi, kata dia, tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga para pencari kerja tidak terserap maksimal.

“Pencari kerja baru tidak terserap, ditambah PHK. Agustus 2015 jumlah penduduk usia kerja yang masuk 3,1 juta, 2,6 juta bukan angkatan kerja. Setengah juta saja yang masuk angkatan kerja,” imbuh Sasmito.

Selain itu, terjadi pergeseran tenaga kerja di sektor pertanian. Ini terbukti sektor pertanian mengalami penurunan.

“Pertanian ada penurunan, konstruksi meningkat,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta –  Deputi Neraca dan Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan ekonomi Indonesia triwulan III 2015 bertumbuh sebesar 4,73 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan pencapaian triwulan III 2014 sebesar 4,92 persen.

Namun, pertumbuhan di triwulan III 2015 ini lebih baik dibandingkan  triwulan II 2015 yang tumbuh 4,67 persen. “Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia dari triwulan I sampai 3 2015 tumbuh sebesar 4,71 persen,” katanya saat konferensi pers Kamis, 5 November 2015

Pertumbuhan ini didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,64 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,83 persen, jasa keuangan dan asuransi 10,35 persen, dan jasa pendidikan 8,25 persen.

Struktur perekonomian masih didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan 20,41 persen, perrtanian, kehutanan dan perikanan 14,57 persen dan perdagangan 13,09 persen

Bila dilihat dari lapangan usaha, pada triwulan III 2015 secara y-on-y industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92 persen. Kemudian konstruksi 0,65 persen, informasi dan komunikasi 0,48 persen dan pertanian, kehutanan, serta perikanan 0,46 persen.

Dalam triwulan III ini peran pembentukan PDB nasional tertinggi masih didominasi oleh provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,27 persen. Setelah itu Sumatera 22,37 persen, Kalimantan 7,99 persen dan Sulawesi 6,08 persen

AHMAD FAIZ IBNU SANI

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, umumnya indeks harga konsumen (IHK) berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

“Deflasi ya berarti jadi lebih baik (daya belinya),” kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Di sisi lain, Darmin menyiratkan bahwa deflasi yang terjadi pada Oktober 2015 sebesar 0,08 persen, bukan lantaran membaiknya daya beli masyarakat.

“Itu juga menunjukkan permintaan makronya masih agak lemah,” aku Darmin.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, indeks harga konsumen (IHK) pada Oktober 2015 mengalami deflasi sebesar 0,08 persen. Dengan demikian, inflasi sepuluh bulan pertama tahun ini atau inflasi tahun kalendernya mencapai sebesar 2,16 persen.

Jika dibandingkan Oktober 2014, maka tercatat inflasi tahun ke tahun mencapai 6,25 persen. Adapun inlfasi komponen inti pada Oktober 2015 ini adalah sebesar 0,23 persen. Sedangkan inflasi komponen inti tahun-ke-tahun mencapai 5,02 persen.

Kepala BPS Suryamin menuturkan, penurunan kelompok harga bahan makanan yang sebesar 1,06 telah mendorong terjadinya deflasi pada bulan Oktober 2015 yang sebesar 0,08 persen.

“Ada beberapa komoditi yang turun harga, dikarenakan suplai yang cukup banyak, sehingga membuat harga terkendali, diantaranya ayam ras, telur ayam ras, sayur-sayuran, cabai rawit dan cabai merah,” kata Suryamin dalam paparan, Jakarta, Senin.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Fidel Ali

Jakarta kontan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri terkait penyerapan anggaran. Tersisa dua bulan menjelang 2016, anggaran baru terserap 70%, dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1.319,5 triliun.

“Saya ingin ingatkan mengenai penyerapan anggaran 2015, ini sudah bulan November dan bentar lagi Desember, laporan yang saya terima, serapan anggaran sudah capai 70%. Sisa waktu 2 bulan,” terang Jokowi, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015)

Jokowi meminta para menteri konsentrasi dalam menjalankan programnya, dan anggaran terserap dengan cepat. Karena sampai dengan akhir tahun ditargetkan anggaran bisa terserap sampai dengan 94%.

“Saya harapkan saudara konsentrasi melihat secara detil yang bisa secepatnya bisa dilakukan, untuk yang berkaitan dengan serapan anggaran ini agar target serapan anggaran bisa kita lakukan dan target antara 92-94% bisa dicapai,” tegasnya.

Seperti diketahui, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Melihat masih lemahnya sisi perdagangan, investasi langsung serta daya beli masyarakat. Dengan realisasi sampai 94%, maka ekonomi diproyeksi mampu tumbuh 4,9%.

(mkl/dnl)

JAKARTA kontan. Naiknya tarif jalan tol mulai Minggu (1/11) berpotensi semakin memukul daya beli masyarakat.

Maklum, sampai kini perlambatan perekonomian Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan kebangkitannya.

Mohammad Faisal, Ekonom Core Indonesia mengatakan, dampak langsung kenaikan tarif jalan tol ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Bisa menurunkan daya beli masyarakat,” kata dia ketika dihubungi KONTAN, Jumat (30/10).

Bahkan, bukan tidak mungkin, kenaikan tarif pada 15 ruas jalan tol di Indonesia ini mendorong kenaikan harga lainnya.

Misalnya saja, ongkos tarif bus dan travel, ataupun produk pertanian yang logistiknya memanfaatkan jalan tol.

“Sangat bisa tarif angkutan umum juga akan terkerek naik untuk menyesuaikan naiknya tarif jalan tol,” jelas dia.

Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi agar kenaikan tarif jalan tol tidak memicu angka inflasi yang lebih tinggi.

Asal tahu saja, pemerintah menetapkan sbanyak 15 ruas jalan tol akan naik tarifnya per 1 November depan.

Kenaikan tarif dihitung berdasarkan inflasi daerah setempat yang dilintasi jalan tol, yakni berkisar 8,35% hingga 14,78% selama dua tahun.

Adapun rincian 15 ruas jalan tol tersebut yaitu, ruas jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tanggerang, jalan tol dalam kota Jakarta, jalan tol lingkar luar Jakarta, Padalarang-Culeunyi, Semarang seksi A-B-C 7.

Selain itu, kenaikan tarif juga berlaku di ruas jalan tol Surabaya-Gempol, Palimanan-Plumbon-Kanci, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Serpon-Pondok Aren, Tanggerang-Merak, Ujung Pandang Tahap 1 dan Tahap 2, Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami, serta ruas jalan tol Bali Mandara.

Jakarta -Perekonomian Indonesia pada kuartal III-2015 dinilai sudah mulai bergairah dibandingkan dengan posisi pada dua kuartal sebelumnya. Kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh 4,7% dan kuartal II lebih rendah sedikit ke level 4,67%.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni menuturkan banyak proyek pemerintah sudah‎ mulai berjalan. Sehingga memacu aktivitas ekonomi di sektor riil lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya.

Terlihat pada permintaan semen yang meningkat sampai dengan 14% memasuki kuartal III. Sebagian besar digunakan untuk proyek sejuta rumah dan proyek infrastruktur lainnya.

“Kalau dibaca sekarang permintaan semen itu menunjukan proyek pemerintah sudah mulai berjalan ekspansi 14% itu sudah memperlihatkan meningkatkan pertumbuhan. Kan rasanya tidak mungkin bisa tumbuh segitu kalau bukan jalannya proyek pemerintah,” terangnya di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (15/10/2015)

Di samping itu, penyaluran kredit bank bank berkode BBNI itu juga sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada kuartal III-2015, kredit yang disalurkan mencapai Rp 307,12 triliun atau naik 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Khususnya untuk pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur yang mencapai Rp 63,73 triliun atau tumbuh 6,6% dibandingkan sebelumnya (yoy) yang sebesar Rp 59,79 triliun.

“Paling sifgnikan, sampe September paling tinggi di power plant, kedua di manufaktur, kebanyakan di pupuk,” jelasnya.

Hal ini tentunya akan turut berdampak positif terhadap bisnis perbankan ke depannya. Baiquni menargetkan laba masih tumbu‎h positif hingga akhir tahun. Meskipun sulit untuk mengejar capaian di 2014.

“Kemampuan mencetak laba kita Rp 1,2 triliun per bulan, tinggal dikali saja sampai akhir tahu. Apa sudah mencapai laba tahun lalu? Tentu belum, tapi cadangan kita sudah cukup bagus. Sampai dengan akhir tahun, kita cukup puas. Untuk jangka menengah 2-3 tahun kita targetkan meningkat 150%‎,” paparnya.

(mkl/ang)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan yang diumumkan pemerintah belum cukup jelas.

Pelaku usaha khususnya masih menunggu rincian deregulasi dan debirokratisasi dari Kementerian/Lembaga yang berkepentingan.

“Saya akui pengumuman kita mengenai paket kebijakan di sana-sini enggak cukup jelas,” kata Darmin di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Buktinya lanjut Darmin, baru-baru ini dirinya menerima tamu dari empat pelaku usaha industri ban, salah satu diantaranya dari produsen ban asing. “Dia bilang mati ini kita. Itu ada Peraturan Menteri Perdagangan yang akan menyulitkan kita dan akan berlaku 1 Oktober,” kata Darmin menirukan keluhan pengusaha ban.

Lantaran tak cukup paham detail aturan yang dimaksud, Darmin pun mengaku meminta Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawady untuk menjelaskan.

“Pak Eddy bilang, itu sudah dicabut Permendagnya. Bayangkan, pabriknya aja tidak tahu. Mestinya dia tahu dong ya. Di situ ada kekurangannya,” aku Darmin.

Kementerian Perdagangan, Jumat pagi sedianya menjelaskan 32 kebijakan yang akan dilakukan debirokratisasi dan deregulasi. Sayangnya, Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Arlinda Imbang Jaya hanya memberikan gambaran umum jumlah kebijakan yang akan dilakukan debirokratisasi dan deregulasi, tanpa merinci perubahan kebijakannya.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

SINGAPURA, KOMPAS.com – Morgan Stanley Investment menyatakan, ringgit Malaysia dan rupiah Indonesia saat ini merupakan dua mata uang emerging market yang paling menarik. Pasalnya, aksi jual yang melanda dua mata uang tersebut menyebabkan ringgit dan rupiah tertekan hingga ke level terendah dalam 17 tahun terakhir.

Ada dua penyebab pelemahan ringgit dan rupiah tahun ini. Pertama, anjloknya harga komoditas yang memukul tingkat ekspor Malaysia dan Indonesia. Kedua, adanya rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada tahun ini.

Morgan Stanley Investment memprediksi, ringgit dan rupiah akan berkibar (outperform) dibanding mata uang negara-negara lainnya di emerging market. Morgan Stanley Investment juga yakin, kedua negara ini tidak akan lagi menghadapi Taper Tantrum tahun 2013 di mana terjadi penarikan dana besar-besaran dari pasar obligasi senilai 70 miliar dollar AS. Pada saat itu, the Fed memberikan sinyal akan memangkas nilai stimulus mereka ke pasar finansial.

“Malaysia merupakan yang paling murah dari daftar mata uang jangka menengah yang kami susun di emerging market. Sementara, Indonesia berada di posisi kedua,” jelas Jens Nystedt, managing director Morgan Stanley Investment yang berbasis di New York.

“Mengingat aksi jual yang terjadi di pasar mata uang dan obligasi, Anda kami sarankan mengambil eksposur pada titik ini. India memang terlihat menarik, tapi tidak semenarik Malaysia dan Indonesia,” tambah dia.

Menurut Nystedt, kenaikan suku bunga the Fed pada tahun ini tidak akan lagi mengejutkan investor. Sementara, pelemahan nilai tukar mata uang emerging market hanya berlangsung sementara waktu.

Nystedt juga menjelaskan, semakin mininya defisit neraca transaksi berjalan di Indonesia dan India menempatkan posisi kedua negara tersebut lebih tahan banting saat mengalami capital outflow dibanding dua tahun lalu. Kedua negara ini bahkan menjadi kandidat untuk keluar dari daftar Fragile Five Morgan Stanley.

“Pemerintah baru India dan Indonesia sudah mengambil langkah-langkah tepat. Dan India lebih jelas dalam melakukan reformasi dibanding negara lain,” kata Nystedt.

Catatan saja, ringgit sudah keok 18 persen pada tahun ini seiring anjloknya harga minyak dunia yang memukul tingkat ekspor mereka. Ekonomi Malaysia juga tertekan isu korupsi Perdana Menteri Najib Razak yang semakin memacu capital outflow.

Sementara, rupiah sudah melemah 14 persen dan rupe melemah 5,1 persen pada periode yang sama. (Barratut Taqiyyah)

Editor : Erlangga Djumena
Sumber : KONTAN

5%5%5%5%5%5%GGGGGGG5%5%5%5%5%5%

ternyata utang Ind TOTAL termasuk pembayaran dalam jangka pendek UDAH mendekati batas psikologis 100% cadangan devisa + aset abadi Ind 2014

UTANGind%_cadanganDEVISA_asetABADI

kerawanan INDONESIA n emerging 2015dddddddddIIIIIIIIIIIIIIIIIIddddddddddddd

WE Online, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan/ BI Rate sebesar 7,50 persen dengan suku bunga Lending Facility dan Deposit Facility masing-masing pada 8 persen dan 5,5 persen.Demikian dikatakan Direktur Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di sela Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang masing berlangsung di gedung BI Jakarta, Kamis (17/9/2015).

“Keputusan tersebut sejalan dengan upaya membawa inflasi menuju pada kisaran sasaran sebesar 4 plus minus satu persen di 2015 dan 2016,” ungkap dia kepada awak media.

 

Adapun untuk keputusan lainnya secara lengkap, Tirta belum bisa menyampaikan, pasalnya RDG BI tengah berlangsung hingga berita ini diturunkan.

“Barangkali ini dulu yang dapat kami sampaikan nanti akan kita kabarkan lagi untuk selanjutnya karena rapat belum selesai,” pungkasnya.

Dengan keputusan ini, terhitung sudah delapan kali bank sentral tetap mempertahankan BI Rate pada posisi 7,50 persen setelah sebelumnya berada pada 7,75 persen selama Oktober hingga Januari 2015.

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Achmad Fauzi

… well, TUJUAN BI RATE +7.5% untuk MENJAGA INFLASI di kisaran 3%-5% … INFLASI adalah MUSUH UTAMA BI … inflasi 3-5% itu terutama DIDORONG OLEH PERTUMBUHAN INFLASI MAKANAN n ENERGI di Indonesia … kebijakan moneter dikaitkan dengan pengendalian inflasi karna inflasi SULIT DIKENDALIken, karena maseh di atas 5% p.a. … inflasi di atas +5% dipersepsikan akan MENEKAN PERTUMBUHAN EKONOMI … well, inflasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama oleh sisi persediaan dan sisi permintaan … sisi persediaan makanan terutama sembako: beras, sagu, jagung,  sayur2an n buah2an, daging sapi, daging ayam, susu, telur, gas elpiji, minyak goreng, gula pasir, dan garam beriodium dan bernatrium … secara umum pada 2015 telah terjadi kenaekan harga daging sapi, ayam, bahkan ikan, juga cabe, namun harga bahan2 pokok laennya tampaknya lumayan terkendali bahkan cenderung menurun … secara umum, inflasi bahan pokok telah terkendali… lalu di luar bahan pokok, mungkin dimasukkan produk n jasa yang juga menjadi kebutuhan sekunder, misalnya, perumahan n transportasi … fakta tekanan harga properti semakin menurun, dan biaya transportasi cenderung stagnan dan bahkan oleh persaingan antar operator transportasi telah mampu mengurangi sebagian biaya transpor … secara keseluruhan direfleksikan oleh penurunan inflasi bulan ke bulan s/d Agustus 2015 … imported inflation yang terutama meliputi kebutuhan sekunder sebenarnya juga sangat menurun sesuai fakta penurunan angka impor kita s/d Agustus 2015 … lalu, napa Bank Indonesia bersikeras mempertahankan +7.5% @ BI Rate? Karna beda persepsi BI soal INFLASI… BI melihat inflasi terkait dengan kurs $ … BI melihat inflasi pada kebutuhan sekunder sebenarnya lebe tinggi … well, kebutuhan primer khan lebe penting daripada kebutuhan sekunder … BI kayaknya menganggap kebutuhan sekunder sama pentingnya dengan kebutuhan primer, karena BI menjaga agar kita tidak terjebak dalam “middle income trap” … menurut gw sebenarnya BI mencari-cari alasan untuk MEMBIARKAN BI RATE TINGGI, karena inflasi telah terkendali, n masyarakat tlah paham mengatur pembelanjaan … terbukti BI Rate Tinggi telah menurunkan kemampuan perbankan menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu pembiayaan … BI Rate Tinggi malah telah menurunkan daya beli masyarakat sehingga inflasi turun, namun berimbas BURUK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI … sasaran pengendalian inflasi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi  … mari kita saksikan saat BPS (n BI) MEMPUBLIKASIKAN LAPORAN BERKALA GDP / PDB kita pada September 2015 … jika +5% tak tercapai, berarti argumentasi gw BENAR bahwa +7.5% telah memperlambat pertumbuhan … well, BI sebaeknya tidak menjadi pasien dengan kondisi psikis penyangkalan, BI sebaeknya menjadi PAHLAWAN EKONOMI kita dengan menurunkan tekanan (yang sudah bertubi-tubi sejak 2014) ekonomi n regulasi, BI sebaeknya mampu mengendalikan diri untuk berwawasan luas (mampu membaca tren ekonomi global, termasuk belajar dari kebjakan negara2 yang juga berada dalam tekanan ekonomi, namun mampu menurunkan tekanan suku bunga perbankan), dan gw amat berharap BI menurunkan BI Rate k 6% aza (ga usa s/d 5%)

JAKARTA okezone –Guna merealisasikan paket kebijakan ekonomi jilid V, Menteri BUMN Rini Soemarno akan segera mendata BUMN mana saja yang akan diutamakan untuk melakukan revaluasi aset.Menurutnya, tindak lanjut dari kebijakan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) dari revaluasi aset harus segera dilakukan. Oleh karena itu, dirinya menargetkan bisa mendata BUMN yang akan melakukan revaluasi aset dalam satu bulan.

“Ini kami sedang mendata. Dalam satu bulan ini kami akan menyelesaikan BUMN mana saja yang akan melakukan revaluasi. Kalau saya lihat si hampir semua. Tapi apa saja yang terevaluasi itu sedang kami hitung,” tuturnya di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Meski dia belum mendapatkan data pasti BUMN mana saja yang akan melakukan revaluasi aset, namun Rini berharap akan mengutamakan BUMN sektor energi dan pangan. Pasalnya kedua sektor BUMN tersebut dinilai mempunyai aset yang terbilang besar.

“Yang paling utama itu PLN, sektor energi yang paling kita utamakan. Juga sektor kalau bisa di pangan. Karena seperti Bulog punya banyak aset. Kalau di revaluasi bisa memberikan ruang untuk lebih dapat mengembangkan usahanya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kamis 22 Oktober sore pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V. Dalam paket terbarunya, ada tiga fokus pemerintah salah satunya adalah revaluasi aset.

(rzk)

JAKARTA – Sasaran target Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap cukup ambisius. Di tengah permasalahan global, capaian target tersebut dinilai bukanlah sesuatu hal yang mudah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, visi Jokowi sudah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sehingga, diperlukan langkah dan upaya yang komprehensif agar hal tersebut dapat berjalan seiring dengan langkah yang ditetapkan sesuai visi Pemerintah.

“Berbagai sasaran yang mewujudkan ini cukup ambisius. Agar sasaran itu terwujud diperlukan upaya yang sungguh-sungguh,” kata Sofyan dalam keynote speechnya yang dibacakan oleh Deputi bidang Ekonomi Bappenas Leonard Tampubolon di Paramadina Graduate School, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Sejak awal, lanjut dia, ekonomi Indonesia harus didorong untuk maju mengingat adanya kondisi perekonomian global yang kurang baik. Hal ini disesuaikan dengan penuruan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

“Tapi pencapaian sasaran menjadi tidak mudah karena berbagai kondisi harus dihadapi. Seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti sumber-sumber pendanaan,” kata dia.

Untuk itu, Sofyan mengaku upaya mendorong pertumbuhan ekonomi harus diwujudkan. Sehingga, perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan peningkatan sektor unggulan.

“Sasaran pembangunan diperlukan dana yang cukup besar. Pajak harus ditingkatkan. Sumber pendanaan lainnya harus dapat digali,” tandas dia.

 

http://economy.okezone.com/read/2015/10/21/20/1235454/tak-mudah-gapai-target-jokowi-karena-ambisius
Sumber : OKEZONE.COM

Bisnis.com, MANADO – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara Peter Jacobs memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulut pada kuartal IV tahun 2015 sebesar 6,7%.

Pertumbuhan Ekonomi Sulut pada kuartal IV tahun 2015 masih sesuai prediksi yakni 6,7% kendati terjadi pemadaman listrik yang pastinya mengganggu biaya produksi industri di Sulut, kata Peter di Manado, Rabu (21/10/2015).

Peter mengatakan pemadaman listrik pasti membuat biaya pelaku usaha di Sulut menjadi mahal namun tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terlalu besar.

“Sebenarnya yang memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% pada kuartal IV tahun 2015 yakni tingginya belanja pemerintah di akhir tahun,” kata Peter.

Pada kuartal IV tahun 2015, katanya, pemerintah mulai menyelesaikan sejumlah proyek yang sempat tertunda akibat adanya berbagai perubahan dai pemerintah pusat.

Ada sejumlah proyek pemerintah baik infrastruktur jalan, pembangunan tahap awal kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung, jalan tol dan sarana dan prasarana lainnya, yang pasti akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Selain tingginya belanja pemerintah, pertumbuhan juga didorong sebagian daerah ada panen beras.

Perayaan Natal dan Tahun Baru 2016 dipastikan akan ada konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dan bisa menggerakkan ekonomi.

“Di Provinsi Sulut jika memasuki Natal dan Tahun Baru, pasti akan ada peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga memberikan andil cukup besar pada pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

JAKARTA Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan oleh beragam media pasca-mencuatnya wacana Komisi XI DPR yang ingin melakukan audit lembaga tersebut. Pasalnya, kinerja BI dianggap belum maksimal.

Direktur Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, juga memiliki pandangan serupa. Bahkan menurutnya kesalahan BI sudah terlihat sejak 2004.

“Menurut saya BI itu melakukan kesalahan fatal. Jadi ketika 2004 surplus neraca pembayaran, tapi Rupiah terus melemah waktu itu,” tuturnya kepada Okezone, belum lama ini.

Enny memandang, seharusnya dana keuntungan yang diperoleh dari surplusnya neraca perdagangan digunakan untuk mengamankan posisi Rupiah. Nyatanya Rupiah melemah, namun cadangan devisa sewaktu itu meningkat.

“Ternyata ditarik untuk dana cadangan kan harusnya untuk penguatan Rupiah,” imbuhnya.

Kendati begitu, Enny juga tidak sepakat dengan isu BI yang menyalahgunakan wewenangnya. Menurutnya BI memiliki hak prerogatif untuk mengambil kebijakan.

“Tidak bisa dibilang begitu. Yang jadi soal itu BI mempunyai amanat untuk menstabilkan nilai tukar. Itu tupoksi utamanya BI. Walaupun pelemahan Rupiah tanggung jawabnya moneter dan fiskal,” pungkasnya.

(rzk)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, investasi panti jompo dan pemakaman akan dikaji agar bisa masuk ke dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini karena, ada beberapa investor asing yang melakukan konsultasi terkait investasi tersebut.

“Saat ini sektor tersebut masih perlu kajian dan tinjauan lebih dalam, karena aturannya masih berbicara sosial dan tidak ada bicara profit,selain itu kewenangannya ada di bawah Kementerian Sosial,” ujar Franky di Jakarta, Jumat (16/10).

Franky menjelaskan, ada dua negara yang sudah berminat untuk investasi panti jompo atau senior living, yakni Australia dan Jepang. Minat investasi panti jompo ini muncul karena ada beberapa keinginan dari turis asing untuk menetap di Indonesia dalam jangka waktu lebih lama, namun tidak bekerja. Para turis tersebut sebagian besar berasal dari negara yang beriklim dingin, dan ingin menikmati Indonesia sebagai negara tropis.

“Ada beberapa hal akan kita kaji, terkait dengan kebijakan visa yang hanya memperbolehkan tinggal selama tiga bulan sedangkan untuksenior living paling tidak membutuhkan waktu enam bulan,” kata Franky.

Selain itu, kajian lainnya yakni ketersediaan tenaga medis yang bertugas dalam panti jompo tersebut. Menurut Franky, investasi ini memiliki potensi besar bagi Indonesia karena bisa membuka lapangan kerja bagi perawat dan tenaga medis.

Franky mengatakan, Australia mengajukan nilai investasi sebesar 26 juta dolar AS dan Jepang sebesar 40 juta dolar AS. Kedua negara tersebut berminat membangun panti jompo di wilayah Jawa Barat. Sedangkan, untuk investasi pemakaman masih dalam tahap penjajakan.

“Investor yang sudah konsultasi investasi pemakaman kalau gak salah Singapura,” kata Franky.

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang berisi bidang usaha terlarang, terbuka dengan syarat, dan terbuka bagi investor.

Dalam menyusun DNI, BKPM membuka diri untuk menerima masukan dari semua pihak. Untuk tahap pertama ini, BKPM mengundang pelaku usaha dan perwakilan kedutaan besar negara asing agar menyampaikan usulannya secara tertulis paling lambat 31 Oktober 2015.

Setelah semua masukan diterima, maka BKPM akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pada 2 November 2015. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, BKPM menargetkan penyusunan revisi DNI ini bisa rampung dalam waktu enam bulan terhitung dari Oktober 2015.

“Kebijakan DNI ke depan berharap bisa mengembangkan investasi tapi tidak meninggalkan potensi di dalam negeri,” kata Franky di Jakarta, Jumat (16/10).

Sebelumnya, Indonesia merevisi DNI melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Dalam aturan itu, ada 11 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yakni antaralain industri bahan kimia, minuman keras, dan kasino.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali akan mengumumkan paket kebijakan yang akan diberikan pemerintah kepada dunia usaha untuk menggenjot perekonomian nasional.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan paket kebijakan ekonomi tahap dua akan diumumkan pada Selasa (29/9/2015) di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Kami membicarakan pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap kedua besok di sini ,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Darmin menuturkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua yang akan diumumkan nantinya lebih sedikit dibandingkan dengan paket kebijakan ekonomi tahap pertama.

Hal itu dilakukan agar lebih banyak yang membahas substansi kebijakan tersebut dibandingkan dengan jumlah kebijakan yang diambil pemerintah.

Menurutnya, pemerintah kembali akan menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua. Artinya, Bank Indonesia dan OJK juga akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan sejumlah kebijakan yang dikelompokkan ke dalam tiga langkah untuk menggenjot kinerja perekonomian nasional.

Dalam paket kebijakan tersebut, pemerintah melakukan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan memberikan kepastian usaha untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Setidaknya 89 peraturan dirombak oleh pemerintah, sehingga menghilangkan duplikasi, dan memperkuat koherensi, serta konsistensi dalam upaya memangkas peraturan yang menghambat.

Presiden Jokowi menuturkan pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan pelayanan, serta menggunakan pelayanan berbasis elektronik untuk mempermudah investor yang ingin menanamkan modalnya.

JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap I dengan tujuan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah lesu dan melambat.Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan‎ mengatakan, paket kebijakan ekonomi pemerintah tersebut, seharusnya bisa menjadi obat bagi ekonomi yang melambat serta berdampak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau obat enggak kuat, susah juga sembuhnya. Jadi harus kuat, cepat dan tepat. Bukan paketnya yang lambat diterbitkan, tapi lebih kepada paketnya apakah sudah betul dan implementasinya harus terarah dan terlihat,” tutur Yukki di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurutnya, dengan “obat kuat” atau paket-paket kebijakan yang nantinya akan ada kembali, diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Yukki menambahkan, paket kebijakan selanjutnya tidak harus terfokus pada perusahaan-perusahaan baru, tapi perusahaan existing yang sudah berdiri sebelumnya juga diperhatikan.

“Saya lihat beberapa hal di deregulasi untuk perusahaan baru saja. Perusahaan yang eksisting harus terkena dampak paketnya. Misalnya, pajaknya jangan setahun lah, dua tahun mungkin bisa. Nanti dilihat lagi industrinya. Karena saat ini, setiap orang, setiap industri itu butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah saat ini,”ujarnya.

Yukki berharap, paket kebijakan yang akan diumumkan selanjutnya, mampu menjawab apa yang sebenarnya di butuhkan bagi ekonomi Indonesia. Paket tersebut nantinya mampu membantu Industri yang saat ini tengah mengalami kesulitan.

(mrt)

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK Dinilai Biasa-biasa Saja

Berita1

Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015, pada Rabu (9/9) lalu. Dengan tujuan, menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif di tengah pelemahan ekonomi global.

Namun, dunia usaha tidak merasakan dampak positif dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Demikian dikatakan mantan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmanzah.

“Paket kebijakan yang kemarin diluncurkan juga rasanya tidak terlalu terasa. Banyak kalangan usaha katakan itu adalah business as usual(seperti biasa),” kata Firmanzah dalam diskusi bertema “Orang Miskin Bertambah Banyak” di Jakarta, Minggu (27/9).

Hanya saja, Firmanzah tidak mengelaborasi pendapat dari kalangan usaha terhadap paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Lebih lanjut Rektor Universitas Paramadina tersebut, hanya menekankan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membawa sejumlah dampak buruk bagi perekonomian Tanah Air. Di antaranya, adalah meningkatnya harga bahan pokok dan pemutusan hubungan kerja.

Ditambah lagi, akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang per Maret 2015 sudah bertambah sekitar 860.000 jiwa. Sehingga, total berjumlah 28,59 juta orang.

“Menurut saya, pemerintahan Jokowi perlu fokus untuk menangani pengentasan kemiskinan. Bertambahnya 860.000 orang miskin, kita sudah bleeding (berdarah) dan perlu ditutup segera,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi secara resmi telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015, yang terdiri dari tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga perekonomian tanah air. Salah satunya, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Selain itu, melalui penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektornik.

Untuk itu, dikatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. Sehingga, diharapkan mampu menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsitensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional.

Kemudian, juga telah disiapkan 17 rancangan Peraturan Pemerintah, 11 rancangan Peraturan Presiden, 2 rancangan Instruksi Presiden, 63 rancangan Peraturan Menteri dan 5 aturan lain.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah tengah dilihat kembali peraturan yang segera akan dikeluarkan. Dengan sebelumnya, mencocokan pendapat bersama kalangan dunia usaha.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/FMB

Suara Pembaruan

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada Jumat (25/9/2015) pukul 13.26 WIB berada pada level Rp14.690 per dolar AS.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah ini terjadi karena sejumlah faktor, antara lain penurunan kinerja makroekonomi Indonesia.

Selain itu, adanya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate dan devaluasi Yuan masih menekan rupiah sehingga terus terdepresiasi.

“Untuk itu pemerintah, BI dan OJK harus lebih sigap mengupayakan suplai dolar AS di dalam negeri lebih besar lagi. Hal ini perlu dilakukan agar tekanan terhadap rupiah berkurang,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (25/9/2015).

Ryan meminta agar wacana menetapkan pajak deposito valas bagi eksportir yang menempatkan dananya di perbankan dalam negeri harus segera dilakukan. Pasalnya, hal itu dinilai bisa menahan keluarnya dolar AS.

Dia memprediksi nilai tukar rupiah ini akan terus tertekan hingga akhir tahun.

Dia berharap agar pemerintah juga harus serius dan komit menjalankan program dan kebijakan ekonominya baik yang jangka pendek maupun menengah serta panjang.

“Segera ambil action, jangan ditunda-tunda lagi agar pelaku pasar tidak kecewa,” ucapnya.

Otoritas keuangan dan otoritas moneter, lanjutnya, telah melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk menambah cadangan devisa

“Sekarang tinggal pemerintah jalankan paket kebijakan ekonomi jilid 1. Segera luncurkan yang jilid 2. Dan, percepat serapan belanja pemerintah pusat dan daerah. Tunjukkan kekompakan kabinet kerja,” tutur Ryan.

Sementara itu, Deputi Senior BI Mirza Adityaswara mengakui, rupiah saat ini tidak mencerminkan kondisi fundamentalnya, namun nilainya sudah kelewat rendah (undervalued). Pelemahan rupiah saat ini terjadi lantaran tren super dolar. Fenomena tersebut akan berakhir setelah ada kepastian kenaikan suku bunga The Fed.

 

“Saat ada kepastian kenaikan Fed funds rate, investor akan melirik negara emerging market, sehingga sangat mungkin capital inflow kembali ke Indonesia. Di samping itu, yang terpenting Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan investasi, baik dalam bentuk pemberian insentif pajak bagi investor maupun penyederhanaan perizinan investasi. Jadi, akan tiba waktunya di mana perbaikan fundamental struktural Indonesia

kembali diapresiasi orang,” tuturnya.

 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Chris Kanter menuturkan, kondisi rupiah yang sudah menembus Rp 14.700 per dolar AS sangat memberatkan dunia usaha, khususnya sektor industri yang menggunakan bahan baku impor. Pelemahan rupiah telah memicu kenaikan harga bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri, padahal harga produk tidak memungkinkan untuk dinaikkan signifikan.

 

“Semestinya kenaikan biaya bisa langsung kami sesuaikan dengan menaikkan harga produk. Tapi masalahnya, daya beli masyarakat kita tengah menurun,” kata dia.

 

Menurut Chris, saat ini dunia usaha menyikapi penurunan rupiah dengan memperketat pengeluaran. Namun demikian, langkah pengetatan ini hanya bisa dilakukan hingga taraf tertentu dan tidak mampu mengimbangi merosotnya rupiah secara cepat ke level Rp 14.000 per dolar AS.

 

Chris berharap pemerintah maupun BI bisa kembali membawa rupiah ke kisaran Rp 12.000-13.000 per dolar AS. Dia menilai, pelemahan rupiah saat ini lebih disebabkan sentimen terkait dampak pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan munculnya kepanikan.

 

“Jadi, kalau persepsi akan terjadinya resesi di perekonomian kita sudah hilang, semestinya rupiah bisa menguat lagi, karena fundamental ekonomi kita masih baik,” imbuh dia. Dia mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi baru-baru ini juga harus segera diimplementasikan. (yos/ed/gor)

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/indonesia-terus-lakukan-reformasi-kebijakan-investasi/128209
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA (BLOOMBERG) – The rupiah headed for its steepest weekly drop in almost two years as foreign funds pulled money from stocks amid a worsening growth outlook for Indonesia and signs the US will raise interest rates in 2015.

The Indonesian currency slid 2.1 per cent, the most since November 2013, to 14,690 per US dollar as of 9:46 am in Jakarta, prices from local banks show. It fell 0.3 per cent on Friday (Sept 25) and reached 14,710 earlier, the weakest level since July 1998. Financial markets were closed on Thursday for a public holiday.

The rupiah is down 9.2 per cent this quarter in the worst performance in Asia after Malaysia’s ringgit.

Overseas investors pulled US$104 million (S$148.1 million) from Indonesian shares in the three days through Wednesday, set for an 11th week of outflows, exchange data show. Parliament’s finance commission cut the growth estimate in the 2016 budget to 5.3 per cent, from 5.5 per cent, on Tuesday. A gauge of US dollar strength rose to near a six-month high after Federal Reserve Chair Janet Yellen said on Thursday that raising interest rates in 2015 “will likely be appropriate.”

“We’re seeing persistent outflows from the stock market as growth is expected to remain quite soft,” said Irene Cheung, a currency strategist at Australia & New Zealand Banking Group Ltd. in Singapore. “What would turn the flows around is if we see firm initiatives from the government to boost growth.”

The economy can still expand by as much as 5 per cent this year, Finance Minister Bambang Brodjonegoro said Sept. 21, adding that the government has only met 60 per cent of its spending target for 2015. Gross domestic product increased 4.67 per cent in the second quarter from a year earlier, the least since 2009.

Sovereign bonds fell this week, pushing the yield on the notes due September 2026 up 51 basis points to 9.52 per cent, Inter Dealer Market Association prices show. That’s the biggest weekly increase since January 2014 and just one basis point shy of the highest level since March 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonomi Indonesia nampaknya masih terbekap kabar buruk. Terbaru, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memangkas lagi prediksi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dari 5,5 persen menjadi 4,9 persen.

Deputi Direktur ADB untuk Indonesia Edimon Ginting bilang, pemangkasan proyeksi ekonomi lantaran mesin ekonomi Indonesia tak sekuat harapan. Efek ekonomi eksternal, jatuhnya harga komoditas, sulitnya ekspor jadi pemicunya. Saat bersamaan, pengeluaran pemerintah dan investasi juga masih jauh dari harap. “Dua mesin ini masih tertahan,” ujar Edimon, dalam publikasi tahunan ADB Outlook 2015 Update, Selasa (22/9/2015).

Riset Kontan menyebut, awal September ini, total belanja APBNP 2015 baru 55 persen, lebih mini dari kinerja September 2014 yang sebesar 66,1 persen. Jika realisasi belanja modal tahun ini bisa 80 persen-85 persen, kata ADB, daya dorong ekonomi paruh kedua tahun ini bakal besar.

Proyeksi ADB, pertumbuhan ekonomi semester dua bisa ke 5,2 persen, naik dari proyeksi semester pertama 4,7 persen. Setali tiga uang, bank sentral jauh-jauh hari juga menunjukkan proyeksi pesimistis. BI melihat, ekonomi Indonesia baru akan memasuki fase tenang setelah semester II 2016. Pemerintah pun juga sudah memangkas proyeksi ekonomi tahun ini hanya 5,25 dan tahun depan hanya 5,3 persen saja.

Olengnya ekonomi Indonesia tahun ini jauh-jauh hari memang sudah diperkirakan. Ketidakpastian Bank Sentral Amerika atau The Fed dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) dalam menaikkan suku bunganya,pelemahan ekonomi China menyandera ekonomi Indonesia. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah bergegas membuat paket penyelamatan ekonomi, yakni paket September I.

Hanya saja, paket tersebut nampaknya belum mampu mendongkrak kepercayaan publik. Performa ini nampak di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semisal masih diwarnai dengan aksi jual para investor asing. Hot money terus keluar. Net sell di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal tahun hingga kemarin (22/9/2015), tercatat mencapai Rp 11,42 triliun.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya arus dana masuk atau capital inflow. Catatan Bank Indonesia, periode Januari 2015-September 2015, capital inflow hanya Rp 40 triliun, anjlok dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar Rp 170 triliun. Ini pula yang membuat rupiah tak kunjung menguat.

Kemarin kurs rupiah di pasar spot merosot 0,45 persen ke level Rp 14.551, terkikis 17,46 persen sejak penutupan tahun 2014. Di kurs tengah BI posisi rupiah tergerus 0,24 persen di level Rp 14.486 per dollar AS, level ini sudah menyusut 16,44 persen sejak akhir tahun 2014 lalu. Efek pelemahan rupiah pun sudah mengepret ke sektor riil.

Sejumlah perusahaan, utamanya yang mengandalkan bahan baku impor mulai menjerit atas kenaikan ongkos produksi. Pemutusan hubungan kerja juga mengancam. “PHK bisa sampai 600.000 sampai akhir tahun jika ekonomi tidak membaik,” ujar Sanny Iskandar,

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI). Industri otomotif, salah satu sektor yang paling terpengaruh penguatan dollar AS juga terpukul. Saat dollar bertengger di posisi Rp 13.000, perusahaan otomotif sudah mengurangi jam kerja dengan meniadakan lembur lantaran produksi turun. Apalagi, jika rupiah menyentuh Rp 15.000.

“Dulu maximum overtime, sekarang minimum overtime,” kata Warih Andang Tjahjono, Vice President Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada Kontan, Selasa (22/9/2015).

Trian Fathria, Research and Analyst Division Treasury PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menilai, rupiah bisa tertolong jika paket jilid II lebih baik serta menjawab kebutuhan pelaku pasar keuangan.

Setali tiga uang, harapan pengusaha, pemerintah segera membuat kebijakan nyata. Utamanya di paket ke dua September ini. Mendongkrak daya beli lokal agar ekonomi tumbuh jadi harapan. Pemangkasan pajak, dan menurunkan harga BBM bisa jadi solusi nyata. (Benediktus Krisna Yogatama, David Oliver Purba, Pamela Sarnia)

baca juga: Kembali Melemah, Rupiah Tembus Rp 14.600 Per Dollar AS

 

New York, Sept 22, 2015 (AFP)
Wall Street stocks tumbled Tuesday, joining European equities in falling on worries about global growth and the burgeoning Volkswagen emissions scandal.

The Dow Jones Industrial Average dropped 179.72 points (1.09 percent) to 16,330.47.

The broad-based S&P 500 fell 24.23 (1.23 percent) to 1,942.74, while the tech-rich Nasdaq Composite Index sank 72.23 (1.50 percent) to 4,756.72.

Analysts cited rising worries about global growth following weaker Chinese economic data and dropping prices for copper and other key commodities.

“I just think we’re in this period where investors are worried about a slowdown,” said Alan Skrainka, chief investment officer at Cornerstone Wealth Management.

Analysts cited a report from the Asian Development Bank projecting lower growth in Asia after it cut its forecast for Chinese growth in 2015 to 6.8 percent from the previous projection of 7.2 percent.

US auto giants Ford and General Motors lost 2.8 percent and 1.9 percent, respectively, as shares of global automakers fell due to the Volkswagen scandal.

Tech stocks were generally weak with Apple losing 1.6 percent, Facebook 2.7 percent and Google 2.0 percent.

Bank of America dipped 0.8 percent as shareholders voted in favor of keeping chief executive Brian Moynihan as chairman, turning back an effort from critics who sought to strip Moynihan of the second post.

Dow member Goldman Sachs lost 2.0 percent as chief executive Lloyd Blankfein disclosed he will be treated for lymphoma. Blankfein said he has a curable form of the blood cancer and that the prognosis is good.

Con-Agra Foods sank 7.1 percent after the food giant warned earnings would be negatively impacted by the strong dollar and higher marketing costs.

General Mills rose 0.6 percent after reporting that first-quarter net income jumped 23.6 percent to $426.6 million.

Bond prices rose. The yield on the 10-year US Treasury dipped to 2.14 percent from 2.20 percent Monday, while the 30-year dropped to 2.94 percent from 3.02 percent. Bond prices and yields move inversely.

WE Online, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan/ BI Rate sebesar 7,50 persen dengan suku bunga Lending Facility dan Deposit Facility masing-masing pada 8 persen dan 5,5 persen.

Demikian dikatakan Direktur Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di sela Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang masing berlangsung di gedung BI Jakarta, Kamis (17/9/2015).

“Keputusan tersebut sejalan dengan upaya membawa inflasi menuju pada kisaran sasaran sebesar 4 plus minus satu persen di 2015 dan 2016,” ungkap dia kepada awak media.

 

Adapun untuk keputusan lainnya secara lengkap, Tirta belum bisa menyampaikan, pasalnya RDG BI tengah berlangsung hingga berita ini diturunkan.

“Barangkali ini dulu yang dapat kami sampaikan nanti akan kita kabarkan lagi untuk selanjutnya karena rapat belum selesai,” pungkasnya.

Dengan keputusan ini, terhitung sudah delapan kali bank sentral tetap mempertahankan BI Rate pada posisi 7,50 persen setelah sebelumnya berada pada 7,75 persen selama Oktober hingga Januari 2015.

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Achmad Fauzi

Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak pasar keuangan Indonesia diperkirakan menetap dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena masa-masa penuh penantian keputusan suku bunga the Fed.

Ekonom DBS Bank Gundy Cahyadi berpendapat komitmen Bank Indonesia untuk tetap aktif di pasar guna mencegah volatilitas yang berlebihan tidak cukup menjamin. 

Data pertumbuhan ekonomi, kata dia, akan turut menentukan sekalipun modal masuk di ekuitas dan surat utang negara masih positif, yakni hampir US$5 miliar sepanjang tahun berjalan.

Sebagian investor asing tetap berinvestasi karena melihat potensi ekonomi secara jangka panjang.

“Namun, potensi ini akan runtuh ketika pertumbuhan PDB terus melambat,” kata Gundy, Kamis (17/9/2015).

Menurutnya, pertumbuhan investasi yang kuat krusial. Monitoring data yang dekat dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ditambah faktor sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia berdampak negatif terhadap kunjungan wisatawan asing.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan ada beberapa kasus besar yang turut mempengaruhi realisasi jumlah kunjungan wisman yang tahun ini ditargetkan sebesar 12 juta.

“Ada beberapa cases besar, kondisi perekonomian global dan regional termasuk industri pariwisata turun. Negara tetangga ada yang turun 9%, ada yang minus 4%. kita masih tumbuh 3%, berarti masih relatif bagus,” katanya.

Hal ini disampaikan Arief seusai memberi pembekalan bagi puluhan jurnalis yang mengikuti Orientasi Jurnalis Pariwisata di Gedung Sapta Pesona, Kamis (17/9/2015).

Poin kedua yang disoroti Arief yakni masalah musibah. Masih segar dalam ingatan ketika peristiwa erupsi Gunung Raung di Jawa Timur pada Juli lalu membuat bandara di Banyuwangi, Bali, Surabaya, Lombok beberapa kali ditutup.

“Gunung Raung membuat kurang lebih 41.000 wisman gagal mendarat di Bali. Kalau 41.000 dikalikan potential spending US$1.000, sudah US$41 juta atau hampir Rp400 miliar. Sekarang Gunung Raung belum selesai 100% ada lagi masalah asap yang membuat 18 bandara ditutup,” jelasnya.

Kendati demikian, Arief menegaskan target jumlah wisman sepanjang 2015 tidak akan direvisi. Dia masih optimistis kunjungan wisman bisa digenjot dalam sisa waktu sekitar tiga bulan hingga akhir tahun.

Sampai dengan Juli, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 5,5 juta.

“Kita harapkan target rata-rata 800.000 per bulan bisa tercapai. Jadi saya masih optimistis tahun ini target tahun ini target kita 10 juta wisman akan tercapai apalagi dengan diberlakukannya bebas visa,” ucapnya.

BEKASI, KOMPAS.com — Sedikitnya lima perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gulung tikar akibat terimbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

(Baca juga: Kebijakan Cegah PHK Harus Jadi Prioritas)

“Empat dari lima perusahaan yang tutup karena bangkrut sudah lapor kepada kami,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Bekasi, Nurhidayah, di Cikarang, Selasa (15/9/2015).

Menurut dia, perusahaan yang gulung tikar tersebut antara lain bergerak di bidang produksi elektronik, keramik, dan suku cadang kendaraan. “Meskipun ada yang tidak lapor, tetap kami data karena jelas keberadaan dan prosesnya,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, setidaknya 1.961 karyawan yang bekerja di lima perusahaan tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). “Di tengah kondisi makin lemahnya rupiah, perusahaan tidak sanggup lagi menggaji karyawan hingga akhirnya pailit,” katanya.

Sementara itu, sejumlah perusahaan lain juga mulai melakukan efisisensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. “Menurut data kami, 368 karyawan yang bekerja di PT Graha Adi Karya Logam, PT Tempo Scan Pacific, PT Kawasaki, dan PT Madurasa terkena program efisiensi di perusahaannya,” kata dia.

Karyawan yang terkena efisiensi akan dipekerjakan lagi bila kondisi perusahaan sudah berangsur stabil.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, tidak ada quick win atau solusi cepat dalam paket kebijakan “September I” yang dikeluarkan pemerintah, untuk meredam melorotnya nilai tukar mata uang Garuda.

Dalam sebuah onair talkshow, Rabu malam (16/9/2015) Faisal mengatakan, dari ketiga paket yang dikeluarkan, tidak ada upaya taktis untuk menguatkan rupiah dan menipiskan defisit neraca transaksi berjalan (CAD). Pertama, Faisal menjelaskan sumber CAD itu datang dari repratriasi keuntungan perusahaan asing sekitar 18 miliar dollar AS per tahun.

Dia berharap pemerintah bisa “merayu” perusahaan asing untuk menahan repatriasi setidaknya setengahnya, dengan menawarkan “gula-gula”.

Kedua, neraca perdagangan non-migas terbesar Indonesia dengan China tidak memanfaatkan fasilitas billateral swap agreement. “Ada fasilitas Rp 75 triliun yang bisa dipakai, tapi penggunaannya baru 2 persen,” kata Faisal.

Pemerintah perlu mensosialisasikan fasilitas tersebut untuk perdagangan dengan China. “Itu kan bisa mengurangi demand terhadap dollar AS. Tapi dua-duanya tidak ada di kebijakan itu,” ucap Faisal.

Dia pun mengatakan, paket kebijakan diharapkan segera dikeluarkan dalam dua bulan ke depan. “Karena memang banyak ada ratusan. Jadi harap sabar. Tapi, rupiah kan enggak pernah sabar,” kata mantan ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Erlangga Djumena

Tokyo, Sept 16, 2015 (AFP)
The dollar was broadly weaker in cautious Tokyo trade Wednesday, ahead of a US interest rate decision this week that could see the first hike in almost a decade.

The greenback fell to 120.30 yen from 120.40 yen Tuesday in New York, and the euro rose to $1.1278 from $1.1272, while several battered emerging market currencies also gained.

The single currency fell to 135.67 yen from 135.71 yen.

Economists are split over whether the US central bank, at the end of a two-day meeting Thursday, will raise rates for the first time since 2006.

Financial markets are pricing the likelihood of a hike at around 32 percent, Bloomberg News said, a sharp drop from before Beijing devalued the yuan in August when the majority of dealers expected a September move.

While the Fed has signalled it will raise rates this year, the odds on a rise this month have dropped as concerns have mounted about slowing growth in China and its impact on the world economy.

Takuji Okubo, chief economist of Japan Macro Advisors, told AFP that if the market reaction to a rate hike is limited that would suggest the global economy is in better shape than expected.

“It’s not that a Fed hike itself is actually positive, but it (would mean) that the global economy isn’t as vulnerable as people feared,” Okubo said.

“That could actually reduce uncertainty in the global economy. And the BoJ may like it because the yen may decline without their intervention (such as further stimulus),” he added.

Asia-Pacific currencies, including the Singapore dollar and the Malaysian ringgit, which have been battered by concerns over China and the strengthening of the dollar in recent months, also rose on Wednesday.

Higher rates would tend to strengthen the greenback, and could severely hurt emerging markets as investors draw their cash out and turn to the US looking for better, safer returns.

The South Korea won rallied a day after the Standard & Poor’s ratings agency raised the country’s credit rating. The dollar fell to 1,176.03 won from 1,186.32 won Tuesday in Tokyo.

The greenback also fell to Sg$1,3997 from Sg$1.4035, to 4.2513 Malaysian ringgit from 4.3053 ringgit, to 46.67 Philippine pesos from 46.77 pesos, and to Tw$32.50 from Tw$32.57.

However, it rose to 66.4375 Indian rupees from 66.4373 rupees, and to 36.00 Thai baht from 35.98 baht.

The Australian dollar bought 71.61 US cents Wednesday in Tokyo, up from 71.22 on Tuesday and well up from the six-year lows below 69 cents touched last week.

The Chinese yuan fetched 18.88 yen against 18.18 yen.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah lama mewacanakan akan mengeluarkan “Paket Stimulus September Satu”.  Salah satu paket stimulus yang ditunggu-tunggu, terutama oleh para pelaku usaha adalah janji pemerintah untuk segera menggerakkan ekonomi nasional.

Dalam rangka menggerakan sektor riil, pemerintah akan melakukan tiga hal yaitu mendorong daya saing industri nasional, mempercepat proyek strategis nasional, dan meningkatkan investasi di sektor properti.

Melihat tiga paket yang diluncurkan tersebut, sejumlah kalangan menyangsikan bahwa paket stimulus tersebut dapat efektif mengatasi stagnasi yang dihadapi sektor riil saat ini. Pasalnya, pemerintah dinilai gagal paham dalam memahami kondisi dan mengidentifikasi sumber penyebab utama perlambatan sektor riil.

Secara umum, sumber utama kemandegan kinerja sektor riil dikarenakan dua hal yaitu tekanan ekonomi berbiaya tinggi dan rendahnya permintaan masyarakat yang terjadi secara simultan.

Tekanan biaya produksi utamanya diakibatkan karena pelemahan nilai tukar rupiah, mahalnya intensitas energi akibat kenaikan tarif dasar listrik secara beruntun, tekanan tingginya suku bunga, tekanan biaya logistik, tuntutan kenaikan upah, dan sebagainya. Di tengah tekanan biaya produksi, di sisi lain terjadi pelemahan permintaan global dan penurunan daya beli masyarakat domestik.

Sementara itu, paket stimulus hanya berisi deregulasi dan debirokratisasi yang abstrak dan hampir tidak ditemukan pemberian insentif fiskal yang konkret. Bisa dikatakan, paket deregulasi dan debirokratisasi pun hanya bersifat identifikasi permasalahan. Hampir tidak ada satu deregulasi konkret yang berujung pada solusi permasalahan. Ditambah lagi ketiadaan stimulus yang mampu mengurangi berbagai tekanan biaya atau yang dapat berfungsi sebagai relaksasi.

Dalam hal mempercepat program strategis, juga tidak ada fokus yang terkait dengan peningkatan daya saing industri nasional. Mestinya, antarpaket kebijakan merupakan satu kesatuan paket stimulus yang komprehensif agar segera mampu menggerakkan sektor riil. Misalnya, proyek strategis yang fokus pada ketersediaan energi dan perbaikan infrastruktur dasar dalam pemenuhan dan meningkatkan daya saing industri.

Apalagi jika dikaitkan dengan paket ketiga yaitu meningkatkan investasi di sektor properti. Tentu properti merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kaitan ini, rumusan paket kebijakan semestinya fokus pada skala prioritas yang harus diselesaikan.

Dalam upaya mendorong daya saing industri nasional, pemerintah menyebutkan bahwa deregulasi akan diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistem pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW) dan menciptakan inisiatif baru seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, dan logistics centre, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan serangkaian langkah debirokratisasi yang meliputi simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha (profile sharing), mengurangi persyaratan perizinan, dan sebagainya.

Pemerintah juga menyiapkan SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk maupun pengawasan internal yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah akan menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya), dan penerapan risk management yang selaras dalam proses perizinan, serta pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik.

Semestinya, langkah debirokratisasi tersebut cukup fokus pada program pelayanan elektronisasi berbagai proses pelayanan perizinan.

Pemerintah seharusnya juga segera menerapkan standar baku persyaratan dan prosedur perizinan. Dengan kejelasan regulasi dan transparansi prosedur, maka akan langsung berdampak pada kepastian waktu dan biaya pengurusan perizinan.

Titik krusialnya adalah pada level implementasi, terutama akan kembali sekadar menjadi wacana dan macan ompong ketika tidak ada kejelasan pihak eksekutor yang bertanggung jawab.

Namun yang lebih memprihatinkan, bentuk deregulasi untuk mencapai sasaran tersebut masih bersifat sangat umum dan normatif. Bisa dikatakan hanya berputar-putar mengotak-atik teknis regulasi, yang semestinya sudah tercakup dalam debirokratisasi, seperti akan merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/ redundansi/ irrelevant regulations, melakukan keselarasan antarperaturan dan melakukan konsistensi peraturan.

Padahal, deregulasi yang dipahami dan diharapkan oleh para pelaku usaha adalah kehadiran pemerintah yang mampu memberikan pertolongan dan dorongan dalam menghadapi kondisi kritis seperti saat ini. Utamanya, fasilitas konkret yang mampu memberikan pertolongan atas risiko perlambatan pertumbuhan permintaan domestik maupun global.

FOKUS DAN KONKRET

Hal yang paling fatal adalah pemerintah seolah tidak mampu membedakan antara persolan hambatan investasi dengan permasalahan daya saing industri. Selain itu, pemerintah tampaknya tidak dapat memahami mana persolan yang prioritas diselesaikan dan jalan keluarnya.

Semestinya, paket deregulasi dan debirokratisasi fokus pada sumber persoalan utamanya yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing industri nasional. Tidak perlu semua persolan diidentifikasi, namun tidak ada kejelasan instrumen solusinya.

Ketika tidak ada fokus kebijakan yang digunakan untuk mengurai persoalan, hampir bisa dipastikan tidak ada skala prioritas dalam penanganan masalah.

Sebagai contoh, fokus yang paling mendesak adalah upaya untuk segera mengembalikan utilitas dan kapasitas industri. Tentu yang terkait langsung dengan masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan input, kebutuhan pembiayaan dan terbukanya kembali akses pasar.

Namun, nyatanya  hampir tidak ada deregulasi yang secara konkret mampu memberikan insentif untuk dapat mengalihkan beban ketergantungan impor agar segera muncul berbagai industri substitusi impor. Juga tidak ada insentif untuk mendorong industri hilir agar segera beroperasi sehingga mampu mengalihkan berbagai industri yang mengalami ancaman colaps.

Minimal dalam jangka pendek, pemerintah seharusnya dapat memberikan beberapa relaksasi dalam hal keringanan pajak maupun berbagai penurunan bea masuk untuk bahan baku yang belum dapat tergantikan.

Tentu fasilitas ini juga harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Misalnya, adanya deregulasi persyaratan importasi bahan baku yang hanya bisa dilakukan oleh produsen.

Dengan demikian, ada kepastian bahwa insentif dan fasilitas tersebut dapat dipastikan dapat mengurangi beban para pelaku usaha dan efektif mendorong daya saing industri nasional.

Upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan tentu tidak akan memadai jika hanya mengandalkan fasilitas subsidi untuk kredit usaha rakyat. Pemerintah semestinya dapat memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas kredit ekspor, sehingga sekaligus mampu meningkatkan diversifikasi negara tujuan ekspor.

*) Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance)

Apps Bisnis.com available on:    

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kediaman dinas Kalla di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Menurut Juru Bicara Kalla, Husain Abdullah, dalam pertemuan itu, Gubernur BI menyampaikan sejumlah data kepada Kalla terkait perekonomian nasional dan internasional. “Mereka secara intens, dan Gubernur BI sendiri memberi beberapa data-data atau info baik kondisi ekonomi dalam negeri maupun yang bersifat internasional, dan menjadi masukan ke Wapres,” kata Husain di Kantor Wapres Jakarta.

Sejak keluar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kamis (10/9/2015), Kalla terus mengumpulkan informasi terkait paket kebijakan ekonomi. “Bapak dalam satu, dua hari yang lalu memang banyakan membaca, baca buku, terus baca semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan negara,” tutur Husain.

Sejauh ini, menurut dia, kondisi kesehatan Kalla sudah normal. Wapres sudah bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hari ini, Wapres sudah mulai berkantor. Pada pukul 10.00 WIB tadi, Kalla menerima kedatangan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf.

“Malah sebenarnya harusnya ada rapat lagi besok, cuma beberapa yang diundang mungkin belum (bisa hadir) karena mendadak. Bapak tadi setelah ketemu dengan Gubernur BI, ingin follow up, tapi mungkin ada beberapa terkait yang belum bisa hadir,” papar Husain.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi mengatakan bahwa Kalla meminta agar dilakukan penyisiran paket deregulasi (perombakan aturan) ekonomi. Dari 89 peraturan yang akan dirombak, Kalla meminta pemerintah mengutamakan pelaksanaan deregulasi yang berefek ganda.

Di samping itu, menurut dia, Wapres mengarahkan agar para menteri turut mengakomodasi kepentingan pengusaha. Belum tentu aturan yang menjadi prioritas kementerian untuk dirombak sejalan dengan harapan para pengusaha.

Penulis : Icha Rastika
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA – Paket kebijakan September tahap I Presiden Jokowi dinilai para ekonom bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan daya saing nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
Ekonom FE-UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti stabilisasi harga pangan dipastikan bisa membantu daya beli masyarakat. “Kalau stabil, harusnya bisa membantu daya beli masyarakat. Tapi, jangan temporer harga pangannya, dalam jangka panjang juga harus stabil,” kata Telisa, di Jakarta, Minggu (13/9).
Dia menganalisa, keseluruhan paket kebijakan September tersebut positif dan berharap kebijakan ini bisa dijalankan secara optimal agar berdampak bagi masyarakat. “Bila ingin meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus menjaga kemampuan masyarakat. Selain harganya dijaga stabil, income masyarakatnya juga dijaga stabil. Jadi harus juga dijaga penciptaan lapangan kerjanya, sehingga daya beli dapat terjaga,“ jelas Telisa.
Stimulus Langsung

Partner Transaction Support and Corporate Finance RSM AAJ Wiljadi Tan mengatakan, saat ini Indonesia memang memerlukan stimulus langsung guna mendongkrak perekonomian nasional yang melemah. “Kemarin ada (paket kebijakan tahap I), misalnya peningkatan PTKP, nah itu yang kita anggap bisa memberikan efek cepat dan langsung,” ujar dia.
Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp 36 juta/ tahun, masyarakat menengah saat ini akan membayar pajaknya lebih sedikit, sehingga mempunyai kemampuan spending lebih banyak. “Nah ini yang kita harapkan bisa menggerakkan perekonomian,” jelas Wiljadi Tan.
Menurutnya, kebijakan dana desa yang terbilang besar juga, seharusnya cepat disalurkan karena dapat meningkatkan stimulus pembangunan infrastruktur di desa-desa. “Ada multiplier efeknya. Konsumsi akan jalan dan ini yang lebih cepat,” tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan mendorong daya beli seperti memperkuat fungsi koperasi, LPG bagi nelayan, stabilisasi harga komoditas pangan, terutama daging sapi, percepatan pencairan dana desa, pemberian raskin tambahan hingga deregulasi sejumlah aturan untuk mendorong investasi dan ekspor.
“Iya, secara umum memang perlu dilakukan. Tapi memang kita butuh stimulus yang efeknya cepat, khususnya dana desa,” tuturnya.
Bantuan-bantuan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan itu, kata Wiljadi, juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, seperti penambahan raskin. Pasalnya, perekonomian nasional saat ini sebenarnya baik, namun yang kurang baik hanya konsumsinya yang menurun. (ks)

 

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/paket-kebijakan-pemerintah-efektif-dorong-daya-beli-masyarakat/127208
Sumber : INVESTOR DAILY

SP: Kuliah umum dari Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde. di Universitas Indonesia (UI), pekan lalu, memberikan penilaian terhadap dinamika ekonomi global saat ini. Ia mengatakan, instabilitas ekonomi global dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadikannya momentum memperbarui sumber pertumbuhan ekonomi agar mampu menciptakan target lebih tinggi pada masa mendatang.

Berbeda dengan negara lain di kawasan ASEAN yang mengalami penurunan, menurutnya, jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus meningkat. Tahun 2030, diperkirakan 70 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 180 juta jiwa adalah mereka yang berada di usia produktif. Dengan potensi sumber daya manusia (SDM) yang begitu besar, Indonesia berpeluang unik. Peluang tersebut tidak dimiliki semua negara dalam mengatasi perlambatan ekonomi dunia saat ini.
Jika dicermati, pujian manis Lagarde bagi Indonesia secara tersirat sebetulnya hendak menawarkan kepada pemerintah guna menggenjot bujet negara yang bisa menopang pertumbuhan sosial usia produktif sehingga dapat menumbuhkan ekonomi pada masa datang.

IMF dibawah Lagarde sebetulnya tengah mencari peluang kembali menjerat negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang tengah mengalami krisis moneter. Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terjun bebas hingga di angka Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini merupakan salah satu dampak krisis ekonomi global.

Pemerintah tidak boleh “panik” menghadapi hal-hal semacam itu sehingga misalnya, sampai kedatangan Lagarde dijadikan patokan untuk agenda penting pemerintahan, apalagi dengan ekspektasi bahwa IMF satu-satunya harapan untuk meminimalisasi kondisi perekonomian Indonesia.

Dunia masih dilanda krisis moneter yang parah. Hingga kini, belum ada solusi yang cukup mapan untuk menyelesaikannya. Krisis yang berdampak tak hanya di AS, tapi juga melanda Eropa dan Asia.

Ini sebuah peristiwa yang membuat para ekonom untuk sementara waktu berkesimpulan, dunia tengah mengalami krisis global. Hal itu juga yang menandai sistem ekonomi pasar atau liberalisasi ekonomi ternyata bukanlah ideologi terakhir yang dapat membawa dunia ke cita-cita kesejahteraan.

IMF dianggap sedang menambal sulam kepincangan-kepincangan sistem ekonomi yang dijalankannya. Seakan-akan lembaga ini ingin meyakinkan kepada public, yang pernah ditorehkan Francis Fukuyama (1999), salah satu ideolog pendukung ekonomi pasar, tentang the end of history and the last men adalah benar.

Fukuyama pernah menganalisis, kapitalisme adalah satu-satunya ideologi ekonomi dunia terakhir yang akan membawa manusia pada kesejahteraan, setelah terjadi kebangkrutan sosialis. Padahal, analisis Fukuyama banyak mengandung pesan dari warisan Washington Consensus, traktat ekonomi dari pemerintahan Washington yang kemudian melahirkan IMF dan World Bank.

Lembaga finansial global seperti IMF oleh Joseph Stiglitz (2007) dalam Roaring Ninetees digambarkan seperti dokter yang hendak mengobati pasiennya. Namun, lembaga ini tak pernah berhasil menyembuhkan, bahkan penyakitnya malah semakin terpuruk.
Stiglitz mengkritik lembaga keuangan internasional itu. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut sangat ambisius menjadi dokter yang akan menangani pasiennya, meskipun secara nekat obat yang akan diberikan sesungguhnya tidak ampuh. Resepnya bahkan asal-asalan sehingga tak pernah bisa menyembuhkan.

Tahun 1997 misalnya, Indonesia terkena krisis moneter yang dahsyat karena saat itu terlalu banyak menanggung beban utang. Mengapa perekonomian Indonesia sebelum 1997 yang digdaya kemudian langsung terpuruk seketika hanya karena terpaan krisis ekonomi? Hal itu, menurut Anne Booth, terjadi karena biaya regulasi ekonomi nasional yang kemudian disebut pola pembangunan sebagian besar disandarkan ke utang-utang yang jumlahnya begitu masif.

Jadi, ketika tiba saatnya terjadi krisis ekonomi global, lembaga-lembaga besar seperti IMF buru-buru menarik investasi dan utang-utang di negara yang menjadi pasiennya. Saat itu, pemerintah Orde Baru terlalu percaya terhadap traktat Washington Consensus.

Tidak Sehat
Sebelum 1997, perekonomian Indonesia ketika ditangani IMF mulanya sangat menggembirakan karena pertumbuhannya melesat jauh. Namun kenyataannya meskipun menggembirakan, pertumbuhan ekonomi itu tidak sehat.

Salah satu bentuk sikap pemerintah yang harus ditunjukkan kini adalah jangan lagi mau didikte dan ditakut-takuti gertakan IMF, seperti krisis pangan, energi,  kemiskinan, penganggura, dan sebagainya. Itu semua hanyalah perangkap, yang pada intinya bertujuan supaya pemerintah mau menjadi pasien traktat Washington Consesus.

Pemerintah harus menunjukkan keberanian dengan memperlihatkan memiliki integritas untuk menyelesaikan dan membuat kebijakan strategisnya sendiri. Tak ada yang lebih mengerti persoalan bangsa ini kecuali kita sendiri.
Dampak dari krisis ekonomi global masih sangat terasa. Tidak sedikit negara-negara yang kembali mengulurkan tangannya ke lembaga seperti IMF.

AS bahkan mendapat dana talangan (bailout) senilai US$ 350 juta untuk menutupi kredit macet yang terjadi karena banyak konsumen yang belum melunasi kreditnya. Tidak menutup kemungkinan  bagi pemerintah sekarang untuk melakukan letter of intence lagi dengan IMF, lebih-lebih di tengah krisis moneter dan tuntutan yang begitu banyak dari kelas menengah, seperti tuntutan buruh.

Jika hal itu benar-benar dilakukan, pemerintah berarti mengulangi kesalahan. Hal tersebut sama halnya seperti yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Tentu itu yang dikhawatirkan bersama.

Di tengah tuntutan supaya pemerintah kembali ke barak, soal kebijakan ekonomi tampaknya harus dipikir ulang. Kembali ke barak dalam arti supaya pemerintah menasionalisasikan ekonomi. Pemerintah harus melakukan renegosiasi dengan setiap kebijakan ekonomi yang melibatkan korporasi asing.

Penulis adalah peneliti Madya di Institute for Social Research and Development.

Sumber : Sinar Harapan

MALANG, KOMPAS.com — Melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu belakangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis ketimbang fundamental.

Chief Financial Officer Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini sudah terlalu dalam dan tidak mencerminkan aspek fundamental. Harusnya,rupiah saat ini berada di level 12.500 per dollar AS.

Kartika mengutip ekonom AS yang juga mantan Gubernur Federal Reserve, Alan Greenspan, bahwa kondisi perekonomian saat ini lebih banyak digerakkan oleh “animal spirit” ketimbang rasio. Adapun sisi “kehewanan” manusia itu adalah greed (keserakahan) dan fear (ketakutan).

Dari sisi greed, saat ini sebenarnya banyak pengusaha Indonesia yang memegang dollar AS. Namun, mereka mereka tak mau melepas mata uangnya itu ke pasar lantaran nilai tukar terus menguat.

Adapun dari sisi ketakutan, saat ini banyak pemilik dana yang memilih kabur dari Indonesia karena khawatir terhadap perkembangan perekonomian global.

“Memang tidak bisa dimungkiri, saat ini kondisi perekonomian global sedang tidak menentu. The Fed belum pasti kapan menaikkan suku bunga acuannya. Sementara itu, kondisi perekonomian China melemah sehingga membuat pasar dalam ketidakpastian,” ujarnya dalam acara media training, Jumat (11/9/2015).

Karena itu, dia berharap agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong pengusaha nasional pemilik dollar AS untuk melepasnya ke pasar. Langkah tersebut setidaknya akan membuat pemilik dana bisa lebih rasional, dan pasokan dollar AS di pasar menjadi lebih banyak.

Nilai tukar rupiah saat ini diperdagangkan di level 14.323 per dollar AS atau menguat tipis 0,06 persen.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan yang dikelompokkan ke dalam tiga upaya untuk menggenjot kinerja perekonomian nasional.

Presiden Jokowi, mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan memberikan kepastian usaha untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam kebijakan itu, pemerintah merombak 89 peraturan, sehingga menghilangkan duplikasi, dan memperkuat koherensi, serta konsistensi dalam upaya memangkas peraturan yang menghambat.

“Kami sudah menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima rancangan aturan lainnya,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Presiden Jokowi menuturkan pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan pelayanan, serta menggunakan pelayanan berbasis elektronik untuk mempermudah investor yang ingin menanamkan modalnya.

Upaya kedua yang akan dilakukan pemerintah adalah mempercepat proyek strategis nasional, dengan cara menghilangkan hambatan dalam penyelesaian proyek strategis nasional. Penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi langkah utama yang diambil untuk merealisasikan upaya itu.

Menurutnya, diskresi dalam penyelesaian hambatan juga perlu mendapatkan perlindungan hukum, sehingga pemerintah akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan, serta memberi dukungan terhadap proyek strategis nasional.

Adapun upaya ketiga adalah peningkatan investasi di sektor properti, dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, serta membuka peluang investasi yang lebih besar.

“Paket ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil yang akhirnya memberikan pondasi untuk lompatan kemajuan perekonomian ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyebutkan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperlancar perdagangan antardaerah, dan membuat pariwisata lebih bergairah.

JAKARTA merdeka – Melemahnya perekonomian serta berbagai dampak yang ditimbulkannya pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dampaknya saat ini tidak separah jika dibandingkan pada 1998 silam.

Demikian hal tersebut dikatakan Pengamat Intelejen dari Universitas Indonesia,Wawan H Purwanto di bilangan Pancoran,Jakarta Selatan,Rabu (2/9).

Menurutnya,jika pada tahun 1998,Indonesia harus meminta bantuan kepada International Moneter Fund (IMF),maka saat ini hal tersebut tidak perlu kembali dilakukan Indonesia.

Adapun isu-isu yang menimpa pemerintahan saat ini,ungkap Dia,adalah hal yang wajar-wajar saja.Seperti,isu-isu disektor keuangan dan sektor ketenagakerjaan.”Maupun sektor masuknya tenaga kerja asing dari Tiongkok yang sekarang ini hangat dibicarakan.Itu isu-isu wajarlah,” pungkasnya.

“Ya karena mengingat situasi di bidang politik dan ekonomi yang tengah kita hadapi memang masih sulit untuk diatasi,” sambungnya.

Namun demikian,lanjut Dia,jika mengacu pada pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada 1998 tahun silam, tentunya Indonesia tidak akan terpuruk dan bergantung pada IMF.”Nah sekarang Indonesia telah terlepas dari IMF,saya yakin dan optimis Indonesia akan dapat melewati krisis ekonomi yang mungkin terjadi,” ujar Wawan.

“Dengan catatan,jika semua infrastruktur yang direncanakan pemerintahan Jokowi-JK dapat diselesaikan dengan baik,maka roda ekonomi sudah dapat bergerak kembali,” tandasnya.(SR)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diharapkan lebih serius dalam memperhatikan persoalan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Sebab, daya beli masyarakat saat ini kian menurun akibat persoalan inflasi.

“Laporan BPS tentang inflasi Agustus 2015 hanya 0,39 persen. Ini inflasi terendah selama enam tahun terakhir ini,” kata Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jumat (4/9/2015).

Lesunya daya beli masyarakat disebabkan akibat tingginya harga kebutuhan bahan pokok. Di sisi lain, tingkat pemutusan hubungan kerja saat ini juga terbilang tinggi.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil tindakan cepat untuk mencegah semakin banyaknya PHK. Beberapa kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi di masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut dia, dapat diimplementasikan saat ini.

Kebijakan itu di antaranya penyaluran bantuan langsung tunai dan pengenaan tarif listrik khusus untuk pelaku usaha UMKM.

“Pengenaan tarif listrik khusus ini mendesak dilakukan agar PHK karyawan di sektor UMKM dapat diminimalisir,” ujarnya.

Penulis : Dani Prabowo
Editor : Bayu Galih

TEMPO.CO, Bandung – Proyeksi pendapatan daerah di Jawa Barat setahun ini diturunkan Rp 436 miliar. “Ada revisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari total Rp 15,851 triliun jadi Rp 15,415 triliun, turun RP 436 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Deny Juanda Puradimaja di sela penyerahan dokumen Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Perubahan 2015 di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Jumat, 4 September 2015.

Deny mengatakan, kendati pendapatan turun, volume proyeksi APBD setahun digabungkan dengan Anggaran Perubahan yang akan masuk tahap pembahasan, diproyeksikan tetap naik. “Volume keseluruhan Rp 28,5 triiun,” kata dia.

Pada APBD 2015 murni, volumenya tercatat Rp 25,3 triliun. Kenaikan volume anggaran setahunan ini akibat penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari anggaran tahun lalu hasil audit BPK Rp 4,5 triliun. “Dari Rp 4,5 triliun Silpa, Rp 1,4 triliun sudah digunakan dalam APBD murni,” kata dia.

Menurut Deny, selain pendapatan turun, ada sejumlah anggaran yang akan digeser karena tidak bisa digunakan. Diantaranya, dana hibah yang tidak bisa disalurkan akibat berlakunya Undang-Undang 23/2014 yang melarang hibah ditujukan pada kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum. “Nilainya Rp 264 miliar,” kata dia.

Deny mengatakan, sepekan ini sejumlah pergeseran anggaran akan dibahas untuk menyusun rancangan APBD Perubahan 2015. “Nanti kami akan dapat hitungan nett-nya di penetapan APBD (Perubahan),” kata dia.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto mengatakan, dari berbagai jenis pendapatan asli daerah, proyeksi pendapatan yang anjlok adalah pajak Bea Balik Nama (BBN) untuk kendaraan baru. Pendapatan provinsi itu berasal dari pajak kendaraan bermotor termasuk BBN, pajak bagi hasil cukai rokok, pajak BBM, pajak air, serta retribusi lainya.

Dadang mengatakan, pemicunya adalah anjloknya pembelian kendaraan baru. “Penurunan terjadi secara nasional bukan hanya di Jawa Barat. Penurunan itu karena kondisi makro ekonomi dan fluktuasi dolar yang berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru,” kata dia di Bandung, Jumat, 4 September 2015.

Menurut Dadang, Gaikindo misalnya memangkas kuota penjualan mobil baru tahun ini dari 1,2 juta kendaraan menjadi 950 ribu hingga 1 juta kendaraan. Realisasi pendapatan pajak BBN kendaraan baru di Jawa Barat pada Semester I hanya tercapai 45,13 persen. “Mestinya pada semester pertama minimal sudah 50 persen. Tapi ini masih cukup baik, walaupun ada penurunan,” kata dia.

Pos pendapatan lainnya mayoritas naik kecuali Pajak BBM karena turunnya harga bahan bakar bersubsidi. “Harga solar dan premium bersubsidi waktu penetapan APBD pada November 2014 premium misalnyamasih Rp 8.500 per liter, di perjalanan harganya turun,” kata Dadang.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dokumen KU PPAS ini akan menjadi bahan rujukanpembahasan Rancangan APBD 2015 bersama anggota Dewan. Dia mengakui, jadwal penyerahan dokumen itu terlambat. “Memang lambat, tapi yang penting Anggaran Perubahan tidak terlambat. Targetnya 15 September ini sudah ketok. Dari KU PPAS ini tinggal dipindahkan lebih rinci pada RAPBD Perubahan, pembahasannya lebih ringan,” kata dia, Jumat, 4 September 2015.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, penetapan APBD Perubahan tahun ini maju sebulan dibandingkan tahun lalu yang dikteok pada bulan Oktober 2014. Dia optimis, serapan anggaran bisa lebih baik. “Serapan bisa lebih besar, dan capaianya lebih teliti dan tepat sasaran,” kata dia.

AHMAD FIKRI

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan setidaknya akan ada 154 kebijakan yang menjadi perhatian pemerintah dalam menggodok paket kebijakan. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah terkait penyerapan anggaran.

 

Pramono mengatakan banyak dana mengendap di bank daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan namum pengambil keputusan tak berani. “Jadi mandek,” kata Pramono di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 3 September 2015 malam.

Selain penyerapan anggaran, kata dia, pemerintah juga memperhatikan kebijakan terkait dengan logistik. Termasuk soal dwelling time (waktu tunggu barang di pelabuhan). Ia mengatakan ada 122 izin yang harus diisi untuk bongkar muat.

“Bahkan Presiden memberi contoh soal kelistrikan, ada 200 lebih lembar pos untuk izin,” kata dia. Presiden Joko Widodo, kata dia, menginginkan prosedur perizinan tersebut dipangkas hingga 10 lembar saja.

Dalam paket kebijakan ekonomi yang tengah digodok ini, Pramono mengatakan, pemerintah akan lebih bersahabat dengan rencana penanaman modal asing. Perlindungan dan kenyamanan pejabat internal juga akan diatur.

 

“Dalam hal ini pemerintah bisa mengatur kebijakan yang sifatnya strategis, baik itu penyesaian peraturan presiden maupun instruksi presiden yang bersamaan, ini yang akan diatur dalam regulasi tersebut,” ujar Pramono.

Penurut Pramono, bukan hanya aturan penyerapan anggaran dan dwelling time saja yang akan dibenahi, mekanisme pemberian sertifikasi halal juga akan dirombak. Sertifikasi halal akan diperjelas untuk siapa dan siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi tersebut.

Pramono mengatakan, aturan perizinan yang akan dirombak beragam tingkatannya. Aturan tertinggi yang dirombak adalah peraturan presiden.

TRI ARTINING PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta – Ekspor produk jamu tradisional ke berbagai negara di Asia maupun Eropa sampai saat ini terus berjalan dan tidak terganggu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Demikian dikatakan Direktur Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat.

“Produk jamu yang diekspor secara keseluruhan baru sekitar 5 persen, sehingga melemahnya rupiah saat ini juga tidak berpengaruh,” ujarnya di sela-sela pembuatan iklan jamu Tolak Angin yang dibintangi mantan presenter televisi swasta, Tina Talisa, di Desa Blumbang, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis, 3 September 2015.

Ia mengatakan, untuk sementara, konsumen jamu tradisional sebagian besar masih berada di dalam negeri. “Ya, melalui model-model pembuatan iklan ini, kami juga berusaha mengenalkan lebih luas dengan harapan masyarakat dunia mengerti dan mau mengkonsumsinya untuk kesehatan,” katanya.

Menyinggung soal dipilihnya Desa Blumbang, yang berada di punggung Gunung Lawu, sebagai lokasi pembuatan iklan tersebut, Irwan Hidayat mengatakan bahwa daerah ini merupakan salah satu pemasok bahan pembuatan jamu di Sido Muncul. “Pabrik kami setiap hari rata-rata menerima kunyit kering 2 ton dari petani di daerah ini, belum yang lainnya seperti jahe. Kualitasnya juga bagus,” tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya telah siap menerima bahan pembuat jamu dari petani dengan harga sesuai harga pasar. Perusahaannya, kata dia, memerlukan bahan baku jamu sebanyak 40 ton per hari. Bahan baku jamu itu juga diambil dari Wonogiri, yang termasuk salah satu daerah penghasil empon-empon—bahan pembuat jamu.

ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak dalam fase krisis.
“Menurut saya enggak. Segala hormat saya bagi semua yang mengatakan krisis yak kok rasanya nggak krisis ya. Ya kalo bicara potensi krisis selalu ada ya,” ujar
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono di Kompleks Bank Indonesia, Rabu (2/9/2015).
Menurutnya, melihat indikator perekonomian Indonesia saat ini yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan cadangan devisa, belum menunjukkan tanda bahwa Indonesia masuk dalam kondisi krisis maupun krisis.
“Cuma kalau melihat indikator sekarang, kayaknya enggak ya, masih belum. Perlambatan yang cukup lumayan iya tetapi ini kan imbas dari ekonomi China,” katanya.
Tony menuturkan perekonomian China sebelumnya bisa bertumbuh sebesar 13% tetapi sekarang, pertumbuhan ekonomi China hanya diprediksi sebesar 6,3%.
“Tahun ini paling cuman 6,3%, tidak 7% lagi. Jadi kepangkas separo, dari 13% kan cuman separuhnya. Jadi Indonesia tumbuh 4,7%-4,8% tahun ini, tahun depan kondisinya masih sama lah. Jadi cukup wajar, proporsional lah. China jadi 6,3%-6,5% dan Indonesia jadi 4,7%, itu masih baik,” tuturnya.
Walaupun kondisi ekonomi Indonesia masih terbilang aman, namun perlu kewaspadaan karena nilai tukar rupiah saat ini mencapai Rp14.000 per dolar AS.
“Tapi tidak berarti kita tidak waspada ya, karena bagaimanapun kurs Rp14.000 itu membuat orang takut. Apapun alasannya itu enggak bener, kurs Rp14.000 itu harus dikembalikan ke level yang masuk akal,” ucap Tony.
Menurutnya, level nilai tukar rupiah yang fundamental saat ini seharusnya berada dikisaran rentang Rp12.500 hingga Rp13.000 per dolar AS.
Dia menilai tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini dikarenakan kecemasan berlebihan yang berdampak pada kepemilikan mata uang dolar.
“Celakanya sekarang setiap orang di dunia ketika cemas pegangnya dollar. Kalau dulu cemas, orang masih bisa pegang euro, yen. Tapi sekarang enggak bisa megang yen karena ekonomi Jepang stagnan,” ujar Tony.
Sebelumnya, Bank Indonesia juga menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak memasuki fase krisis, meskipun nilai tukar rupiah bergejolak hingga menembus Rp14.100 per dolar AS.
“Kami sampaikan tidak. Malah fundamental ekonomi Indonesia kita membaik, tetapi ekonomi dunia terus memburuk apalagi ada sentimen Fed Rate akan naik dan devaluasi yuan,” katanya.
Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan 1997/1998. Waktu itu, pertumbuhan ekonomi merosot dari posisi 1997 sebesar 4,7% menjadi -13,7% pada 1998. Bahkan, inflasi waktu itu melonjak dari 10,31% (1997) menjadi 77,63% (1998).
Kondisi tersebut berbeda dengan saat ini, di mana pada 2014 ekonomi tumbuh 5,1%, turun menjadi 4,67% pada kuartal II/2015 . Inflasi pun juga rendah dari posisi 2014 sebesar 8,36% menjadi 7,26% pada kuartal II/2015.
“Inflasi 77% saat krisis , kita ingat BI Rate naik 57%. Sekarang inflasi mengarah ke 4,5%, kami bersama pemerintah akan fokus jaga inflasi,” ujar Agus.
Dia menambahkan pada saat krisis 1997 dan 1998, current account deficit atau CAD Indonesia masing-masing berada di level -1,6% terhadap PDB dan -3,8% terhadap PDB.
Saat ini, kondisi CAD Indonesia sebesar -3,09% terhadap PDB pada 2014 dan -2,16% pada kuartal II/2015.
Cadangan devisa Indonesia pada 1997 senilai US$21,41 miliar, sedangkan pada 1998 mencapai US$23,76 miliar.
Sementara itu, cadangan devisa pada 2014 mencapai US$111,96 miliar, kemudian pada kuartal II/2015 turun tipis menjadi US$107,55 miliar.
Adapun, rasio utang luar negeri (external debt) Indonesia pada 1997 dan 1998 mencapai 100,81% dan 126,69%, sedangkan external dept pada 2014 sebesar 33,06% dan pada kuartal II/2015 mencapai 34,42%.
“Cadangan devisa sekarang pada US$107 miliar itu untuk biayai 7 bulan impor. Cadangan ini harus kita kelola dengan hati hati,” ucapnya.
Agus juga menyoroti perubahan kurs rupiah pada krisis 1997 dan 1998, di mana mengalami depresiasi sebesar 131% dari Rp2.363 per dolar AS menjadi Rp5.450 per dolar Amerika Serikat pada 1997, kemudian pada 1998 rupiah kembali melemah 48% dari Rp5.450 per dolar AS menjadi Rp8.050 per dolar AS.
Pada 2014, rupiah melemah 1,81% dari Rp12.160 per dolar AS menjadi Rp12.485 per dolar AS.
“Pada 2015 ini rupiah hanya melemah 13,4% dari awal tahun hingga bulan Agustus dari Rp12.485 per dolar AS menjadi Rp14.000 per dolar AS,” kata Agus.
Dia menambahkan Indonesia pada waktu krisis 1998 tidak mempunyai kerangka kerja menargetkan sasaran inflasi dan tidak mempunyai tim pengendali inflasi daerah (TPID)
“Saat ini, kami punya TPID di 34 provinsi untuk kendalikan inflasi daerah. Saat krisis 1998 itu juga tidak terdapat batasan defisit fiskal dan utang pemerintah serta belum ada lembaga penjamin simpanan. Kalau sekarang kan ada jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3% PDB dan total outstanding utang pemerintah 60% dari PDB,” terang Agus.

WASHINGTON, KOMPAS.com – Amerika Serikat akan menekan sesama negara G20 untuk bertindak mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, dan mendesak Tiongkok untuk lebih mengomunikasikan kebijakannya, kata seorang pejabat senior Departemen Keuangan, Selasa (1/9/2015).

Pejabat itu mengatakan Menteri Keuangan Jacob Lew akan fokus pada usaha untuk merangsang permintaan ketika para kepala ekonomi Kelompok 20 bertemu pada Kamis dan Jumat di Ankara, Turki, lapor AFP.

Dia akan menekankan bahwa, pada dasarnya, dunia membutuhkan lebih banyak permintaan,” kata pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim.

“Kami membutuhkan lebih kuat, mesin handal permintaan global,” katanya, sambil menunjuk ke negara-negara yang memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk memberi stimulus lebih dalam.

“Saya tidak berpikir itu terlambat” untuk melakukan hal ini, kata pejabat itu.

Dia juga mengatakan bahwa Lew akan menekankan kepada Beijing bahwa Tiongkok harus berkomunikasi lebih baik atas kebijakan-kebijakan ekonominya untuk membawa ketenangan ke pasar.

“Kekhawatiran atas momentum ekonomi khususnya di Tiongkok telah membebani komoditas-komoditas dan pasar secara umum,” kata pejabat itu.

Selain terus melakukan reformasi penting, kata dia, penting untuk keberhasilan Tiongkok “hati-hati mengomunikasikan niat dan tindakannya ke pasar keuangan.”

“Sangat penting untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif di kisaran masalah, baik itu berkaitan dengan pertumbuhan, pasar keuangan dan sebagainya.”

Editor : Hindra Liauw
Sumber : Antaranews.com

KOMPAS.com – Direktur Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde, memuji perekonomian Indonesia yang dianggap mampu bertahan dari krisis di tengah pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi dunia.

Di masa lalu pujian seperti itu mungkin besar artinya mengingat ketergantungan Indonesia pada bantuan IMF, namun apakah Indonesia masih membutuhkan IMF seperti di masa lalu?

Pengamat ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan saat krisis 1998-1999, sehingga tak memerlukan pinjaman dana dari IMF.

Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menjelaskan kondisi ekonomi saat ini relatif sehat untuk menghadapi goncangan ekonomi.

“Sekarang budget kalaupun defisit bertambah, kita masih relatif sehat di bawah rasio yang 3 persen misalnya, defisit pemerintah pusat saja masih di bawah 2,5 persen bahkan sekarang mungkin lebih rendah. Kalau kita lihat dari utang luar negeri sekarang, masih aman-aman saja, cadangan devisa masih cukup baik. Cadangan devisa kita masih di atas dari enam bulan impor yang jauh dari level IMF yang cuma tiga bulan impor,” jelas Andry.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih diatas 4 persen, dengan inflasi 7,26 persen, jika dibandingkan dengan masa krisis 1998 lalu, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia -13,1 persen sementara inflasi mencapai 82,4 persen.

Andry juga menilai kondisi negara Asia, termasuk Indonesia, relatif kuat dewasa ini.

Hal tersebut terlihat dari sumber pertumbuhan ekonomi dunia itu yang berada di kawasan Asia, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dialami India, Tiongkok, Filipina dan juga Indonesia.

Menurut Andry, perekonomian Indonesia dan negara-negara Asia itu lebih kuat dibandingkan Eropa seperti Yunani dan juga Brasil.

IMF puji Indonesia

Kunjungan IMF ditengah pelemahan rupiah ini sempat diartikan sejumlah kalangan Indonesia akan kembali berutang kepada lembaga donor internasional tersebut.

Namun yang pasti, Indonesia mendapat pujian.

Direktur IMF Christine Lagarde menyampaikan pujian ini dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana merdeka Jakarta pada Selasa (01/09).

Lagarde menyatakan IMF yakin Indonesia memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam menghadapi goncangan ekonomi dan sektor keuangan karena pengalaman di masa lalu dan penyangga ekonomi yang kuat.

“Indonesia memiliki ekonomi yang kuat, banyak perubahan yang telah dilaksanakan di bawah kepemimpinan Anda Pak Presiden, korupsi telah diperangi, teknologi digunakan untuk membangun keselamatan bagi masyarakat, dan fokus pada infratruktur dan pendidikan dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia,” jelas Lagarde.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam juga dibahas mengenai kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan rutin IMF-Bank Dunia di Nusa Dua Bali pada Oktober 2018.

Presiden Jokowi menegaskan tidak akan membahas pinjaman utang dengan IMF.

Penulis : Hindra Liauw
Editor : Hindra Liauw

eeeeeeeeeeeKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Eksportir ikan di Banda Aceh menikmati pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Volume ekspor pun mengalami kenaikan karena naiknya permintaan dari pasar internasional.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur PT Nagata Prima Tuna Almer Havis, bahwa kegiatan ekspor terus berjalan utamanya ke Amerika Serikat. “Lumayanlah ekspor tuna lancar, bahkan pasar baru kami adalah Amerika Serikat, dan ekspor ke sana sudah kami mulai beberapa bulan lalu, dan hingga kini masih berlanjut,” jelas dia Senin (31/8/2015).

Bahkan, sebut Almer, melemahnya rupiah terhadap dolar AS justru menguntungkan para nelayan. Kalau sebelumnya harga ikan tuna sirip kuning ditampung di perusahaan yang berada di kawasan berada di Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa ini senilai Rp 38.000 kg, namun saat ini harga ikan justru naik menjadi menjadi Rp 43.000 kg.

“Jadi dengan kenaikan dolar ini, kita juga bisa menaikkan harga ikan di tingkat nelayan, dan ke depan juga kita akan tingkatkan produksinya,” sebut Almer.

Kendati pasokan Tuna Sirip Kuning cukup baik di perairan Aceh, namun masih disayangkan bahwa peralatan pancing yang digunakan oleh nelayan masih berupa peralatan pancing yang masih tradisional.


Penulis : Kontributor Banda Aceh, Daspriani Y Zamzami
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Bisnis Indonesia – bisnis.com

 

 

Selasa, 01 September 2015

Today’s E-Paper Indonesia Business Daily
Bisnis.com, JAKARTA–International Monetary Fund (IMF) menyatakan bantuan pinjaman dari lembaga tersebut hanya diberikan kepada negara yang mengalami krisis dan benar-benar membutuhkan.

Managing Director IMF Christine Lagarde mengatakan pihaknya tidak selalu menawarkan pinjaman bagi negara yang tengah mengalami krisis ekonomi.

“Memang selama ini IMF diasosiasikan sebagai tukang pemberi pinjaman, namun kami tegaskan bahwa kami baru akan memberi fasilitas itu jika negara-negara itu benar-benar membutuhkannya. Kalau kondisi ekonomi sebuah negara baik-baik saja ya kita tidak involve,” ujarnya saat kuliah umum di MM FEB UI, Selasa (1/9/2015).

IMF memiliki dua jenis kegiatan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kondisi perekonomian sebuah negara sebelum beranjak ke bantuan pinjaman yakni pengawasan atau surveillance dan bantuan teknis atau technical assistance.

Dengan pendekatan surveillance, IMF mengajak pembuat kebijakan setiap negara untuk berdiskusi terkait kondisi ekonomi, baik bersama dengan pemangku kebijakan dan masyarakat.

“Biasanya kami datang ke 188 negara anggota, berbicara mengenai kondisi perekonomian terkini dan membantu memberikan masukan atas kebijakan yang setidaknya bisa membantu masalah ekonomi yang terjadi di negara itu,” kata Lagarde.

Secara technical assistance, bantuan IMF untuk membantu sebuah negara di paparan teknis, seperti melakukan technical assistance dari sisi perpajakan dan juga jasa keuangan di Indonesia.

Dia menambahkan IMF baru akan memberikan bantuan pinjaman jika dirasa ada ketidakstabilan indikator makroekonomi dan juga adanya ketidakberesan baik di sisi fiskal maupun moneter.

Indikator makroekonomi di Indonesia, lanjut Lagarde, masih stabil dan menunjukkan perbaikan di sisi fiskal.

Indonesia memiliki kebijakan fiskal yang baik, defisit transaksi berjalan semakin mengecil serta memiliki public finance yang semakin membaik.

“Disiplin fiskal dan juga pertumbuhan ekonomi selalu berjalan beriringan, maka dari itu Indonesia juga perlu melakukan itu jika pertumbuhannya ekonominya ingin stabil,” ucapnya.

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

 

 

 

TEMPO.COBandung – Kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya kurs rupiah terhadap dolar, tak membuat produksi tahu di Bandung terhenti. Dedi Yusuf, Ketua Forum Paguyuban Pengrajin Tahu Bandung mengatakan harga kedelai justru relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya lihat di tv pedagang tahu kesulitan, sampai pada gulung tikar, itu bohong lah. Jangan membuat opini-opini yang akhirnya menghebohkan, yang akhirnya masyarakat menjadi ketakutan,” kata Dedi saat ditemui di rumahnya di kawasan Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2015 malam.

Menurut Dedi, para pengrajin tahu hanya khawatir berlebihan. Harga kedelai pernah naik hingga Rp 8.000 per kilogram. Namun saat ini harga stabil di kisaran Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. “Kalau dibanding dengan harga kemarin, memang kedelai naik, tetapi kenaikannya wajar. Jadi kalau dulu 8.000-8.500, jadi (harga) sekarang masih wajar,” katanya.

Dedi juga mengaku, hingga Senin 31 Agustus 2015, belum ada keluhan masuk padanya. Justru para pengrajin tahu sedang naik produksinya, baik pengrajin besar maupun kecil. Pengrajin kecil yang mulanya produksi hanya mencapai 20 jerang per hari, sekarang meningkat 25-30 jerang per hari. “Biasanya cuma 2 kuintal sekarang jadi habis 3 kuintal. Berarti meningkat, kan?” kata Dedi.

Di samping jumlah produksi meningkat, menurut Dedi penghasilan tukang tahu masih normal. “Penghasilan turun 30 persen itu bohong. Penjualan sedang baik karena tahu sedang laku diburu pengganti ayam yang melonjak tinggi,” kata Dia.

GAGAH NURJANUAR PUTRA | ADE FITRIA NOLA

JAKARTA- PT PLN (Persero) menetapkan tarif listrik komersial atau nonsubsidi pada September 2015 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2015 dikarenakan merosotnya harga minyak.

Siaran pers PLN di Jakarta, Senin menyebutkan, tarif listrik September 2015 dibandingkan Agustus 2015 mengalami penurunan Rp23,17 per kilo Watt hour (kWh) dari Rp1.546,6 menjadi Rp1.523,43 per kWh.

Golongan tarif yang mengalami penurunan Rp23,17 per kWh tersebut adalah R-2 dengan daya 3.500-5.500 VA, R-3 dengan daya 6.600 VA ke atas, dan B-2 dengan daya 6.600.200.000 VA.

Sementara, golongan B-3 dengan daya di atas 200 kVA dan I-3 di atas 200 kVA, tarif listriknya turun dari Rp1.218,26 menjadi Rp1.200,01 Rp per kWh.

Lalu, golongan I-4 dengan daya 30.000 kVA ke atas, tarifnya juga turun dari Rp1.086,12 menjadi Rp1.069,85 per kWh.

PLN mencatat harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami penurunan dari posisi Juni 2015 sebesar US$ 59,4 per barel menjadi USS$ 51,82 per barel pada Juli 2015.

Meski, nilai tukar rupiah cenderung melemah terhadap dolar AS dari Juni 2015 pada posisi Rp13.313 per dolar menjadi Rp13.375 per dolar pada Juli 2015 dan inflasi Juni 2015 berada di 0,54% naik menjadi 0,93% pada Juli 2015.

Sebelumnya, pada Agustus 2015, tarif juga mengalami sedikit penurunan (Rp1 per kWh) dibandingkan Juli 2015 setelah selama empat bulan terakhir (April-Juli 2015) mengalami kenaikan.

Penurunan listrik pada Agustus disebabkan pula penurunan ICP meski kurs rupiah melemah terhadap dolar dan tingkat inflasi mengalami kenaikan.

PLN juga menetapkan tarif golongan R-I dengan daya 1.300 VA dan R-I 2.200 VA pada September 2015 tidak berubah yakni tetap Rp1.352 per kWh.

Demikian pula golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA tidak mengalami perubahan tarif.

Per 1 Januari 2015, pemerintah menerapkan skema tarif penyesuaian (adjustment tariff) bagi 10 golongan pelanggan listrik PLN setelah sebelumnya sejak Mei 2014 hanya berlaku pada empat golongan.

Dengan skema tersebut, maka tarif listrik mengalami fluktuasi naik atau turun yang tergantung tiga indikator yakni ICP, kurs, dan inflasi. (ant/gor)

 

http://id.beritasatu.com/energy/pln-september-tarif-listrik-komersial-turun/125987
Sumber : INVESTOR DAILY

JAKARTA.   Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dalam negeri untuk mengatasi perlambatan ekonomi jangka panjang.

Ketua Inkindo Nugroho Pudji Raharjo mengatakan perekonomian yang melambat akhir-akhir ini dampaknya sangat terasa di kalangan anggota Inkindo. Menurutnya, perlambatan ekonomi ini tidak saja disebabkan oleh kondisi ekonomi global, tetapi juga iklim usaha dalam negeri.

Nugi mengatakan perlambatan penyerapan anggaran pemerintah akibat reorganisasi struktur pemerintahan tahun ini sangat memukul usaha jasa konsultan.

Sementara itu, faktor lain kelambatan penyerapan terkait ketakutan para pelaksana proyek pemerintah akibat jeratan kriminalisasi juga belum teratasi selama bertahun-tahun.

Menurutnya, cukup banyak anggota Inkindo yang mulai mempertimbangkan untuk beralih profesi karena kurangnya perlindungan dari pemerintah. Kegelisahan utama kalangan konsultan adalah belum adanya kepastian hukum yang melindungi profesi konsultan dan kontraktor dalam pelaksanaan proyek. Persoalan-persoalan perdata sering kali dengan mudah beralih menjadi pidana.

“Sekarang ini asal ada laporan, penegak hukum langsung panggil anggota kami untuk diperiksa. Walaupun akhirnya tidak terbukti, tapi sudah tidak ada ketenangan dalam profesi,” katanya saat dihubungi, Minggu (30/8/2015).

Nugi berharap langkah pemerintah untuk menerbitkan perpres dan impres yang melindungi para penyelenggara negera dari jeratan kriminalisasi harus juga diperluas untuk melindungi penyelenggara profesi yang juga merasakan hal yang sama.

Nugi berharap UU Jasa Konstruksi berfungsi lex specialis agar penyelenggaraan profesi tidak dikacaukan oleh penafsiran berbeda dari berbagai stakeholder yang menggunakan kacamata hukum berbeda. “Sekarang semuanya takut sehingga pergerakan pembangunan tersendat-sendat karena belum ada kepastian hukum,” katanya.

Nugi mengatakan efek perlambatan pertumbuhan ekonomi ini bagi Inkindo juga antara lain tertundanya berbagai komitmen investasi dari kalangan swasta sejumlah negara yang sebelumnya telah menyepakati kerjasama dengan Inkindo.

 

http://industri.bisnis.com/read/20150831/43/467260/terpukul-pelambatan-ekonomi-inkindo-minta-iklim-usaha-diperbaiki
Sumber : BISNIS.COM

MEDAN kontan. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sumatera Utara lebih besar karena di tengah penguatan dollar AS terhadap Rupiah, juga sedang terjadi penurunan volume dan harga ekspor.

“Ancaman PHK diprediksi lebih banyak terjadi di daerah penghasil komoditas seperti Sumut (Sumatera Utara), karena harga dan permintaan ekspor komoditas sedang anjlok,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba di Medan, Minggu (30/8).

Ancaman PHK, ujar dia, semakin sangat memungkinkan karena selain nilai dollar AS menguat, volume dan harga ekspor yang masih melemah, daya beli di dalam negeri juga menurun.

“Dewasa ini di Sumut sedang terjadi gangguan besar pada kinerja perusahaan khususnya yang bergerak di bidang sawit dan karet dan itu sangat mengancam terjadi PHK,” katanya.

Untuk menghindari PHK, ujar Parlindungan yang juga anggota DPD RI utusan Sumut itu, pemerintah perlu segera bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah atas dollar AS itu.

Pemerintah, diminta juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong petani dan pengusaha komoditas dari harga jual yang terpuruk.

“Untuk petani perlu dilakukan segera mengalokasikan dana talangan guna membeli komoditas yang harganya tidak menguntungkan sehingga masyarakat tetap bisa memiliki daya beli yang membuat ekonomi bergerak,” katanya.

Sementara untuk pengusaha, perlu diberi berbagai keringanan mulai kemudahan ekspor dan penjualan di dalam negeri termasuk dalam kewajiban membayar pajak.

“Kalau langkah itu dilakukan dan nilai tukar Rupiah kembali distabilkan, maka kinerja perusahaan membaik dan terhindar dari PHK,” katanya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Setia Dharma Sebayang menyebutkan, permintaan dan harga jual CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah yang melemah telah membuat kinerja perusahaan terganggu.

“Nilai dollar AS yang menguat belum membantu gangguan pendapatan dari volume dan harga ekspor CPO yang terganggu,” katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, mengungkapkan, akibat harga ekspor yang melemah, nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati Sumut yang di dalamnya ada CPO pada semester I-2015 turun 18,89 persen dibandingkan periode sama tahun 2014.

Dari senilai 1,969 miliar dollar AS pada semester I-2014 menjadi 1,597 miliar dollar AS pada semester I-2015.

Editor: Yudho Winarto.
SUMBER: ANTARA

BOGOR okezone – Pengusaha nasional sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoebidjo tiba di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor. HT, sapaan akrab dirinya, langsung berkumpul dengan para pengusaha lainnya yang sudah menunggu di ruangan.

HT tiba pada pukul sekira 15.09 WIB. Dengan segera, dirinya langsung bergegas menuju ruangan rapat untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membahas perkembangan ekonomi terkini.

Pantauan Okezone, Senin (24/8/2015), HT menggunakan kemeja warna putih lengan pendek, dengan ukiran lambang MNC Group disebelah kiri kemeja, serta disebelah kanannnya bertuliskan nama Hary Tanoesoedibjo.

Saat memasuki ruangan rapat, HT menyempatkan diri untuk bersalaman dengan para pengusaha yang sudah hadir dan para menteri kabinet kerja Jokowi-JK.

Perwakilan sejumlah perusahaan besar dan BUMN tampak hadir dalam pertemuan ini, antara lain dari Indofood, Lippo, Gudang Garam, PGN, Recapital, MNC, Vale Indonesia, Astra, Indo Tambangraya Megah, Kalbe Farma, Adaro Energy, United Tractors, Indocement, Unilever, Garuda Indonesia, Pertamina, Antam, Adhi Karya, BTN, Wika, PT PP, Jasa Marga dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pejabat yang hadir, antara lain Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Kepala BKPM Franky Sibarani, Mendag Thomas Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Bappena/Menteri PPN Sofyan Djalil, dan Menkeu Bambang Brodjonegoro.

(wdi)

JAKARTA – Pengamat Ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier meminta pemerintah harus lebih sensitif terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini terbilang hampir memasuki fase krisis.

Menurutnya, hal tersebut sudah tercermin dari terjadinya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. “Jangan lagi Menteri mengatakan tidak ada PHK. PHK terjadi dimana-mana,” ujarnya saat ditemui di Cikini Jakarta, Minggu (30/8/2015).

Fuad meminta agar pemerintah segera mengatasi dan menangani permasalahan yang sudah ada di depan mata. Sebab, permasalahan yang saat ini terjadi sangat mengganggu roda perekonomian nasional.

“Yang sehat jangan diangkat tapi yang bermasalah yang diangkat. Selama ini kan enggak dikerjain tapi setelah ada perintah dari Presiden baru dikerjain kelabakan. Masalah itu ada dan harus segera ditangani jangan dianggap enteng,” tuturnya.

Fuad mengatakan, kelalaian pemerintah selama ini yang kurang sensitif terhadap permasalahan menjadi akar krisis perekonomian nasional.

“Kalau dibenahi, saya optimis, tapi kalau tidak segera dibenahi ya pesimis. Ada masalah yang dibenahi jadi Rupiah enggak sampai melemah. Harus sudah pro aktif. Paket-paket kebijakan itu harus segera dilakukan. Harusnya sudah sejak awal,” ujarnya.

(rzy)

BI: Indonesia Tidak Menuju Krisis

Kondisi fundamental ekonomi saat ini dinilai Bank Indonesia jauh lebih baik dari 1998. Ria Martati

Jakarta–Bank Indonesia (BI) menegaskan Indonesia tidak menuju krisis. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan, saat ini indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik.

Berbeda dengan saat krisis 1998 lalu dimana pertumbuhan ekonomi sampai minus 13-17%, saat ini pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7%. Sedangkan inflasi tahun ini diperkirakan di kisaran 4,5% dan suku bunga acuan 7,5% jauh ketika saat krisis yang inflasi mencapai 77% dan suku bunga acuan BI rate mencapai 57%.

Ketika 1998 cadangan devisa cuma USD21 miliar, sekarang telah mencapai USD107 miliar. Indonesia juga memiliki bilateral currency swap agreement dengan negara lain misalnya Cina USD20 miliar, dan dengan Jepang USD22 miliar.

Memang saat ini terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah hingga Rp14.100 per USD sudah undervaluedan overshoot. Namun pelemahan nilai tukar Rupiah diklaim masih lebih baik dibanding negara berkembang lain. Sementara perubahan kurs saat 1998 mencapai 600%, kondisi perbankan di 1997-1998 juga tak sekuat saat ini.

“Perbankan 1997-1998 kondisi modal negatif sampai harus ada rekapatilasi, Sekarang NPL 2,5%, di 1998 jadi 50% dari total kredit di 1998 statusnya macet,” kata Agus di Jakarta 26 Agustus 2015.

Sementara defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit) tahun ini diperkirakan terus turun, dan dirahapkan di bawah 2,5%.

“Sistem pengendalian inflasi dulu gak ada, sekarang kita punya tim 349 daerah. Bahkan 4 jam kemarin Presiden pimpin rapat koordiansi nasional TPID agar jangan sampai harga barang naik. Dulu kalau kita punya kebijakan fiskal kita bisa defisit seperti Jepang Eropa sampai 6%, sekarang kita tidak diperkenankan untuk defisit di atas  3%,” kata dia. (*)

@ria_martati

 

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Kamis siang memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi nasional saat ini.

“Saya dengan Menteri Keuangan itu diminta untuk menyampaikan perkembangan daripada kondisi ekonomi moneter dan kita memberikan update dari sisi moneter, fiskal, dan Beliau, Bapak Presiden menjadi lebih up to date lah tentang hal ini,” kata Agus di Kompleks Istana Presiden usai bertemu Presiden.

Ia menjelaskan bahwa saat ini muncul kekhawatiran terkait rencana Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga, keputusan Tiongkok mendevaluasi Yuan, dan penurunan tingkat bunga di Tiongkok.

“Dan ini semua disertai dengan pertumbuhan eoknomi dunia yang melambat. Jadi itu berdampak terhadap Indonesia juga,” katanya.

Ia mengatakan Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi itu. Bank Indonesia, menurut dia, antara lain akan terus menerbitkan kebijakan moneter “yang hati-hati dan konsisten untuk membawa inflasi menuju sasaran.”

“Sasarannya adalah empat plus minus satu dan juga mengarah pada transaksi berjalan yang defisitnya lebih rendah,” katanya serta menambahkan Bank Indonesia akan terus menerbitkan kebijakan makro prudensial.

Bank Indonesia, ia melanjutkan, juga menerbitkan kebijakan penggunaan rupiah dalam transaksi di dalam negeri.

“Kami juga jelaskan kebijakan BI untuk senantiasa menjaga stabilitas di pasar valuta asing untuk volatilitasnya agar dalam batas yang sehat dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa,” papar Agus.

Selain itu Bank Indonesia bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Agus berharap periode ini bisa dilewati dan secara fundamental ekonomi Indonesia membaik.

“Fundamental itu terutama yang kita soroti adalah inflasi tadinya 8 persen mengarah ke 4-5 persen, kemudian transaksi berjalan yang tadinya defisit 4,2 persen, GDP sekarang ada di kisaran dua persen GDP. Kita juga lihat neraca perdagangan tahun lalu defisit sekarang sudah bisa surplus,” katanya.

ANTARA

ffffffffffCCCCCCCCCCCCCCCCCCCffffffffffffffffffff

 

IFR:

Financial crises have been an unfortunate part of the industry since its beginnings. Bankers and financiers readily admit that in a business so large, so global and so complex, it is naive to think such events can ever be avoided. A look at a number of financial crises over the last 30 years suggests a high degree of commonality: excessive exuberance, poor regulatory oversight, dodgy accounting, herd mentalities and, in many cases, a sense of infallibility.

William Rhodes has been involved in the industry for more than 50 years and has lived through nearly every modern-day financial crisis, many of which are detailed in his book, “Banker to the World”. As he puts it, there is a common theme of countries and markets wanting to believe that they are different and that they are not as connected to the rest of the world’s economy. In his view, many aspects of the Latin American debt crisis of 1982 have been repeated a number of times and there is much from this crisis that we can apply to what is currently happening in Europe and beyond.

LatAm sovereign debt crisis – 1982

This crisis developed when Latin American countries, which had been gorging on cheap foreign debt for years, suddenly realised they could not repay it. The main culprits, Mexico, Brazil and Argentina, borrowed money for development and infrastructure programmes. Their economies were booming, and banks were happy to provide loans to the point where Latin American debt quadrupled in seven years. When the world’s economy went into recession in the late 1970s the problem compounded itself. Interest rates on bond payments rose while Latin American currencies plummeted. The crisis officially kicked off in August 1982 when Mexico’s finance minister Jesus Silva-Herzog said the country could not pay its bills.

It took years to sort out the crisis, with Latin American nations eventually turning to the IMF for a bailout in exchange for pro-market reforms and austerity programmes. It also led in 1989 to the novel creation of Brady bonds, which were designed to reduce debt in these countries by converting distressed sovereign debt into a number of different types of bonds. Furthermore, banks could exchange claims on these debts for tradable assets, which enabled them to get the debt off their balance sheets.

Rhodes recalls it as a tense period, but says that strong political leadership enabled them to get through the crisis. He laments, however, that the lessons of the crisis weren’t heeded.

“Time and again, be it in the Asian crisis or the eurozone crisis, we have seen how governments have failed to draw lessons from the Latin American crisis,” he said. “They have repeatedly taken the view that their countries and regions are different and unique and, therefore events in other parts of the world cannot provide any relevant lessons for them.

“And yet key developments seen in the Latin American crisis – the dangers of contagion, the need for urgent and bold political leadership, the risks of over-leveraged banks – have been characteristics of every sovereign debt crisis since then.”

Savings and loans crisis – 1980s

While the solution to the Latin American crisis was being put together, a domestic one was happening right in front of the US regulators. The so-called savings and loans crisis took place throughout the 1980s and even into the early 1990s, when more than 700 savings and loan associations in the US went bust.

These institutions were lending long term at fixed rates using short-term money. As interest rates rose, many became insolvent. But thanks to a steady stream of deregulation under President Ronald Reagan, many firms were able to use accounting gimmicks to make them appear solvent. In a sense, many of them resembled Ponzi schemes.

The government responded with a set of regulations called the Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989. While the act tightened up the rules on S&Ls, it also gave Freddie Mac and Fannie Mae more responsibility for supporting mortgages for lower-income individuals.

Someone who remembers the savings and loan crisis all too well is William Black. During the 1980s he served as litigation director for the Federal Home Loan Bank Board and deputy director of the Federal Savings and Loan Insurance Corp. He was instrumental in the investigation into one of the most notorious S&L villains, Charles Keating, who infamously sent a memo saying he wanted Black dead.

In Black’s view, the act didn’t go nearly far enough and in many ways contributed to the continuation and expansion of predatory lending that would ultimately become a huge factor in the 2008 financial crisis.

“The credit crisis is a continuation of the savings and loan crisis,” he said. “It’s not that they did nothing about it, it’s that they undid everything that worked. They could have thought, ‘we’ve seen this before, this is bad, this is disastrous’ and we had regulations that worked and could have reinstalled.”

When asked why the government’s solution to the S&L crisis was to some degree to regulate the industry even less, and why people such as Keating maintain that excessive regulation was the cause of the S&L crisis, he says: “One is ideology. They hate government involvement of any kind. Second, imagine yourself answering the … question of why did none of you get this right? You’re 55 years-old, are you going to say, ‘sorry, everything I’ve ever said and written and worked on is false? And everything I’ve said created a criminogenic environment? And by the way, I have no useful skills’? Maybe one in 1,000 would say that, but it’s not likely.”

Stock market crash – 1987

Despite the shock of the savings and loans crisis, two more crises took place before the 1989 Act. The most memorable was the 1987 stock market crash. On what became known as Black Monday, global stock markets crashed, including in the US, where the Dow Jones index lost 508 points or 23% of its value. The causes are still debated. Much blame has been placed on the growth of programme trading, where computers were executing a high number of trades in rapid fashion. Many were programmed to sell as prices dropped, creating something of a self-inflicted crash.

Roger Ibbotson, a finance professor at Yale University and chairman of Zebra Capital, has written extensively about the crash. He recalls teaching a class when it was happening, and every few minutes a new student would drop in to his class saying the market had hit another low.

“The whole week was chaos,” he said. “The futures market was a mess, but you could actually make good money if you were up for some risk. A lot of people tried to set up brokerage accounts to take advantage of some of the valuations.”

Yet one of the oddest parts of such a significant crash, he recalls, was how little effect it seemed to have. It was ultimately a short-lived event. The market continued to fall into November, but by December it was up and it ended the year positively. Ibbotson says things basically just went back to normal. A few changes were made, notably the introduction of circuit breakers that could halt trading, but apart from that, many people just shrugged and went back to making money.

Junk bond crash – 1989

Next up was the 1989 junk bond collapse, which resulted in a significant recession in the US. There is some disagreement as to what caused it, but most point to the collapse of the US$6.75bn buyout of UAL as the main trigger. Others point to the Ohio Mattress fiasco, a deal that would become known as “burning bed” and remains widely considered to be among the worst deals in modern finance. The culmination of the crash is considered to be the collapse of Drexel Burnham Lambert, which was forced into bankruptcy in early 1990, largely due to its heavy involvement in junk bonds. At one point it had been the fifth-largest investment bank in the US.

Ted Truman, now a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, was then director of the international finance division at the Federal Reserve. He remembers the crisis as having similar undertones to the more recent financial and sovereign debt crises, where banks were underwater and the government had to bail out various institutions to avert further problems.

“You essentially had at the same time the last phase of the S&L crisis,” Truman said. “To some degree this was the mop-up phase. There is a view out there that any time there is a rescue, it encourages people to take risks. That’s the moral hazard issue. But I think that’s a little unfair because most people who get rescued pay a high price in the process. The system is rescued not the perpetrators. Reputations are besmirched.”

Tequila crisis – 1994

In 1994 a sudden devaluation of the Mexican peso triggered what would become known as the Tequila crisis, which would become a massive interest rate crisis and result in a bond rout. Analysts regard the crisis as being triggered by a reversal in economic policy in Mexico, whereby the new president, Ernesto Zedillo, removed the tight currency controls his predecessor had put in place. While the controls had established a degree of market stability, they had also put an enormous strain on Mexico’s finances.

Prior to Zedillo, banks had been lending large amounts of money at very low rates. With a rebellion in the poor southern state of Chiapas adding to Mexico’s risk premium, the peso’s value fell by nearly 50% in one week.

The US government stepped in with a US$50bn bailout in the form of loan guarantees. Yields on Mexican debt shot up to 11%, and capital markets activity ground to a halt not only in Mexico but across the entire region, especially in Argentina – where yields went as high as 20%. It also hit markets across the developed world.

Eventually, the Mexican peso stabilised and the country’s economy returned to growth. Three years later it was able to repay all of its US Treasury loans.

Martin Egan, global head of primary markets and origination at BNP Paribas, as well as the firm’s UK head of fixed income, says that of the moments of crises he has experienced, this one sticks out particularly strongly.

“1994 is still quite vivid. Numerous rate increases including a 0.75 basis point upward movement on November 16 as the Fed attempted to control inflationary pressures resulted in a dramatic collapse of market activity,” Egan said.

“If you look at what happens now, sensitivity to rate changes is always around and markets like to have visibility. Back then we knew rates needed to go up, but the speed and swiftness of the move derailed the market for a long time and we saw a dramatic collapse in volumes, and serious strains in the financial system.

“Confidence started to rebuild eventually, but it was brutal because it dragged the markets into an awfully defensive mode. It was one of the most problematic years ever in fixed income. It was a reminder to all participants that this is the real world and the real economy at stake.”

Asia crisis – 1997 to 1998

More than 15 years after the Latin American debt crisis of 1982, history would indeed repeat itself in Asia. In July 1997 Thailand’s currency, the baht, collapsed when the government was forced into floating it on the open market. The country owed a huge amount of debt to foreign entities that it couldn’t pay even before the currency plummeted. Similarly to what was experienced in Latin America in the 1980s and present-day Europe, the crisis spread across the region, with South Korea, Indonesia, Laos, Hong Kong and Malaysia also affected. Rhodes says he spent considerable time warning Asian governments about the risks they faced, but that his concerns were largely ignored.

“I was told by the Asians: ‘We’re different from Latin America because we have Asian values and because we work harder and have a savings culture’,” Rhodes said. “But they were involved in the same practices of overlending to the consumer area and in real estate. There is a similar phenomenon in all of these crises, which is that people like to think they are different and that experiences elsewhere do not apply to them.”

The crisis certainly took many by surprise. Most Asian governments believed they had the right economic and spending policies in place, but nonetheless the crisis necessitated a US$40bn bailout by the IMF. Only one year later, in 1998, a nearly carbon-copy crisis happened in Russia.

Dotcom bubble – 1999 to 2000

Markets would yet again forget the lessons of the past in the dotcom bubble and subsequent crash in 2000. As in most crises, it was preceded by a bull rush into one sector. In this case it was technology and internet-related stocks. Individuals became millionaires overnight through companies such as eBay and Amazon. The hysteria reached such a pitch that the inconvenient fact that few of these companies made any money scarcely mattered. By 2000, however, the game was up. The economy had slowed and interest rate hikes had diluted the easy money that was propping up these companies. Many dotcoms went bust and were liquidated.

Kay Steffen, head of syndication and corporate broking at DZ Bank, was involved in bringing more than 80 of these companies to the market. He believes the dotcom crash was simply a case of a feeding frenzy that went out of control, and was a symptom of the market’s underlying irrationality.

“Everyone knew this was something that was not sustainable, but it’s not always easy to take that view and resist all the different groups that want in on the market,” he said. “I feel this is just the natural behaviour of people. We see this happen every few years in various market segments. We see it happening today in some bonds. People are looking for yield and if they see a 7% coupon they neglect what is behind it.”

Global financial crisis – 2007 to 2008

It was only a few years later that an even nastier crisis would hit the entire world’s financial markets. In many ways it has still has not ended, with the billions in losses and slowing global economy manifesting themselves in the current European sovereign debt crisis. It resulted in the collapse of a number of large financial institutions and is considered by many economists to be the worst crisis since the Great Depression. While the causes are numerous, the main trigger is considered to be the crash of the US housing market.

Jean-Pierre Mustier was at the forefront of the crisis as the head of Societe Generale’s corporate and investment bank, and had to manage the aftermath of rogue trader Jerome Kerviel’s €4.9bn trading losses. In his mind, the crisis has changed banking for the better, and he is a supporter of the new regulations as well as simpler business structures.

“To a certain extent, people became too dependent on models,” says Mustier, who is now head of CIB at UniCredit. “Suddenly, the crisis showed that you should not rely on models only and more on common sense. What you do has to be connected to reality. I think the combination of the Basel III approach and leverage ratio is actually a good thing, but I also think the lesson we learned is, let’s use our common sense and not blindly accept models.”

Lessons learnt?

Is financial history destined to repeat itself? It would appear to be something of a result of the way markets function. A boom creates excessive interest and lofty prices. The ensuing crash results in “never-again” style regulations, only for another crisis to pop up, sometimes as soon as the next year. Most recently, the world has had to cope with the European sovereign debt crisis, a problem that never seems able to go away entirely and seems to get worse with each ensuing multi-billion dollar bailout.

Rhodes argues that many of these incidents are avoidable, but in many ways what is more important is how they are resolved. Above all, he sees strong political leadership as one of the most crucial elements, along with a competent plan that the populace will understand as being good in the long term.

“One of the things that is clear in all of the crises is that strong leadership is crucial,” he says. “To take some international examples, such as Brazil in 1994, South Korea in 1998 and Turkey in 2001, the heads of state and finance ministers sold their programmes to their citizens saying that while these included tough measures, they were well planned and would lead to growth – and they did. This kind of leadership is missing in Europe.”

cccccccccccFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFcccccc

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan mengeluarkan paket kebijakan besar untuk kembali menggerakkan perekonomian yang saat ini mengalami tekanan. Paket kebijakan itu akan menyentuh berbagai sektor, mulai dari sektor riil, keuangan, hingga perombakan kebijakan yang diharapkan bisa mengalirkan valuta asing (valas) ke dalam negeri.

“Yang bisa saya jelaskan adalah Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah harus selesai. Mungkin tidak harus semua, tetapi, paling tidak, sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution seusai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (27/8/2015).

Selain Darmin, rapat itu juga dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Darmin mengaku belum bisa merinci kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah itu karena Menteri Keuangan nantinya yang akan menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers siang ini.

Dia hanya menyebutkan bahwa paket kebijakan itu akan mencakup sektor riil, sektor keuangan, tax holiday, hingga deregulasi kebijakan.

Paket kebijakan itu, sebut Darmin, ditujukan untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan mendorong masuknya valuta asing dari luar. “Karena kita memerlukan itu sekarang. Tidak ada jalan lain, kita perlu valas,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Dengan semakin banyaknya valas di Indonesia, Darmin berharap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS bisa lebih menguat. Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar terus melemah hingga menembus level lebih dari Rp 14.000.

Sejumlah perusahaan manajemen investasi pun merekomendasikan para investor asing untuk melepas obligasinya, mengingat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini terus melemah.

Oleh Muhamad Chatib Basri*

KOMPAS.com – Dunia memang tak pernah langka dengan kejutan. Salah satunya devaluasi yuan, mata uang Tiongkok, yang kemudian diikuti kepanikan pasar sehingga terjadilah apa yang disebut ”Black Monday”. Memang, terlalu pagi untuk menyimpulkan. Pasar masih sangat rentan dan bisa saja berperilaku berlebihan (overshoot) karena didorong oleh kecemasan. Bagaimana kita menjelaskan ini semua dalam kaitannya dengan devaluasi yuan?

Pertama, ”Black Monday” (”Senin Hitam”) mungkin dipicu oleh kekhawatiran akan kemungkinan perang kurs (currency war) dan dampak resesi yang lebih luas. Apakah devaluasi yuan akan menimbulkan resesi? Carmen Reinhart dari Harvard Kennedy School dalam sebuah diskusi di sini, di Indonesia, mengatakan: tidak!

Reinhart mungkin benar, tetapi terlalu dini untuk menyimpulkannya. Saya kira dalam jangka pendek langkah ini bisa menimbulkan ketidakpastian, terbukti apa yang terjadi dengan Senin Hitam. Untuk merespons Senin Hitam, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan stimulus dengan menurunkan bunga 25 dan aturan reserve requirement. Pasar seketika membaik. Apakah akan berkelanjutan? Mudah-mudahan! Akan tetapi, saya kira kita perlu melihat masalah devaluasi mata uang yuan ini dalam perspektif waktu yang lebih panjang.

Penuh ketidakpastian

Devaluasi yuan akan membuat harga barang ekspor RRT menjadi murah. Logikanya, ini akan menolong ekspor RRT tumbuh dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, perlu diingat, devaluasi yuan juga akan membawa dampak terhadap negara mitra dagang RRT melalui dua hal: efek harga dan daya saing.

Mitra dagang terbesar RRT adalah Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Maka, dapat dibayangkan, devaluasi yuan akan membuat UE dan AS mengimpor barang yang lebih murah. Jika porsi impor dari RRT cukup signifikan di kedua negara itu, bisa terjadi harga-harga akan mengalami penurunan (deflasi)—tentu ini akan bergantung pada seberapa besar devaluasi yuan. Apabila yuan terus didevaluasi, secara tak langsung RRT mengekspor deflasi ke negara mitra dagang. Selain itu, devaluasi yuan akan membuat barang-barang UE kehilangan daya saingnya terhadap produk RRT. Kombinasi dari kedua hal ini akan mengganggu pemulihan ekonomi UE. Jika pemulihan ekonomi di UE terganggu, permintaan terhadap ekspor RRT juga tidak terlalu signifikan.

Kedua, devaluasi yuan akan membuat dollar AS semakin kuat, yang pada akhirnya akan mengurangi daya saing AS. Apakah keputusan The Fed akan tertunda dengan langkah RRT? Reinhart mengatakan tidak. Alasannya, apresiasi terhadap dollar AS, toh, sudah terjadi. Namun, kita perlu mencatat, salah satu yang menahan The Fed untuk segera melakukan kenaikan bunga adalah tingkat inflasi di AS yang masih rendah. Jika langkah devaluasi yuan akan menimbulkan efek deflasi, target inflasi di AS akan semakin lama tercapai. Karena itu, pada akhirnya kita harus melihat perkembangan di AS karena keputusan The Fed akan bergantung pada data. Artinya, ketidakpastian akan terjadi. Dan, semakin lama The Fed menunda kenaikan bunga, semakin tinggi ketidakpastian pasar.

Ketiga, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Jika devaluasiyuan mampu memulihkan ekonomi RRT, Indonesia akan merasakan manfaatnya. Harga komoditas akan mulai naik, ekspor Indonesia naik, dan seterusnya. Namun, jika yang terjadi justru RRT menjadi sumber keguncangan ekonomi global, seperti yang ditulis Soedradjad Djiwandono dari Rajaratnam School, Singapura, dalam tulisannya di harian ini (Kompas, 26/8/2015), ekspor Indonesia tidak akan terbantu. Selain itu, devaluasi yuan akan membuat harga barang impor ke RRT menjadi mahal dan akan menurunkan permintaan impornya, termasuk dari Indonesia. Oleh karena itu, terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita harus melihat efek bersihnya (net effect). Jika dampak positif pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih besar dibandingkan dampak negatif penurunan permintaan terhadap ekspor Indonesia, maka ekspor Indonesia akan diuntungkan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, ekspor kita tak akan terbantu.

Keempat, apakah devaluasi yuan akan memicu perang kurs? Sampai saat ini tidak. Mengapa? Karena dalam jangka panjang kebijakan ini bukanlah solusi yang tepat bagi RRT. Devaluasi dalam jangka panjang akan mendorong inflasi yang berasal dari impor (imported inflation) dan akan mendorong arus modal keluar dari RRT. Karena itu, kebijakan ini mungkin hanya sementara.

Dari segi ini tak perlu adanya kekhawatiran yang berlebihan. Namun, jika RRT terus melakukan langkah ini—karena dianggap belum cukup untuk mendorong ekspornya—maka negara lain bisa mengambil posisi untuk melakukan hal yang sama. Sejarah mengajarkan kepada kita, salah satu yang membuat perekonomian global ambruk dalam depresi besar tahun 1930 adalah beggar thy neighbor policy, di mana tiap negara membuat nilai tukar mata uangnya lemah.

Perkuat ekonomi domestik

Empat hal di atas akan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dalam beberapa waktu ke depan. Di sinilah letak soalnya. Di dalam ilmu ekonomi, salah satu variabel yang tak bisa sepenuhnya di kendalikan adalah ekspektasi yang tidak rasional.

John Maynard Keynes, ekonom terbesar abad ke-20, menyebutnya animal spirits. Intinya, pelaku ekonomi tak hanya bergerak karena didorong oleh motif ekonomi dan perilaku rasional, tetapi juga perilaku tak rasional, seperti animal spirits. Dalam situasi yang tak pasti, individu dalam sebuah kelompok akan mencoba mengurangi risiko dengan bergerak mengikuti pola kelompoknya (herd behavior). Tindakan ini dilakukan bersama-sama, tetapi tanpa koordinasi.

Kita bisa melihat pola ini di pasar keuangan. Dalam situasi panik—seperti Black Monday—ketika sebuah produk keuangan mulai dilepas dan harga jatuh, berduyun-duyun orang akan menjual produk tersebut, dan itu sering tanpa sepenuhnya memiliki bekal informasi lengkap. Karena itu, semakin lama ketidakpastian terjadi, dan semakin lama kenaikan bunga The Fed ditunda, maka semakin tinggi gejolak di pasar keuangan akibat ekspektasi yang menggantung.

Artinya, tekanan terhadap nilai tukar di emerging economies akan bisa menjadi lebih panjang. Di sisi lain, jatuhnya harga komoditas telah membuat pertumbuhan ekonomi di banyak negara—termasuk Indonesia—melambat. Dani Rodrik dari Harvard Kennedy School dalam sebuah diskusi mengingatkan saya bahwa emerging market hanya bisa tumbuh secara berkelanjutan jika tiga hal dipenuhi, yakni perbaikan kualitas modal manusia, perbaikan institusi dengan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produktivitas melalui industrialisasi.

Saya sepakat sepenuhnya dengan Rodrik, tetapi dalam jangka pendek ada hal yang harus segera dilakukan. Karena situasi eksternal tak pasti, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berasal dari domestik. Dalam situasi ekonomi melemah, yang harus dilakukan adalah kontrasiklus (countercyclical). Kontrasiklus seperti apa? Bagaimana waktu dan prioritasnya?

Langkah pemerintah mendorong APBN sudah tepat. Namun, perlu diingat peran dari APBN relatif terbatas. APBN hanya bisa menjadi pemicu untuk mengembalikan kepercayaan dan harus diikuti oleh investasi swasta. Oleh karena itu, dalam menggerakkan APBN, kita harus tahu jenis belanja apa yang dibutuhkan? Bagaimana prioritas waktunya? Kita jelas sangat membutuhkan infrastruktur. Persoalannya, dalam enam bulan sampai satu tahun pertama, pembangunan infrastruktur mungkin akan fokus pada pengurusan izin, pembebasan lahan, atau persiapan proyek. Artinya, ia belum menciptakan daya beli dan lapangan kerja. Padahal, kita ingin agar permintaan naik, agar swasta melakukan investasi.

Oleh karena itu, dalam jangka sangat pendek, belanja pemerintah harus mampu mendorong daya beli melalui konsumsi rumah tangga sesegera mungkin. Apakah itu? Berikan stimulus fiskal kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume/MPC) yang tinggi. Mereka adalah kelompok menengah-bawah, bukan kelompok atas. Mengapa? Kelompok menengah-bawah memiliki MPC yang relatif lebih tinggi.

Jika kelas menengah-bawah memperoleh penghasilan, konsumsi dalam negeri dapat didorong. Caranya? Perpanjang dan perluas program, seperti transfer tunai atau cash for work dengan proyek padat karya, misalnya pembangunan jalan desa dan sebagainya. Nilai proyeknya tak terlalu besar, tak akan mengganggu defisit transaksi berjalan, tak akan mengganggu defisit anggaran, tetapi efek bergulirnya besar.

Apa lagi? Mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan, di mana jika perusahaan tak melakukan PHK, mereka dapat memperoleh insentif pajak. Dengan kebijakan ini, orang tetap bekerja dan daya beli terjaga. Kebijakan ini kita kenal dengan keep buying strategy. Lalu kombinasikan ini dengan belanja infrastruktur prioritas.

Apa lagi? Jaga inflasi. Dan, saya kira, yang paling penting adalah mengelola ekspektasi. Jangan membuat sinyal yang membingungkan karena sinyal yang salah akan mendorong animal spirits ke arah yang negatif.

*Muhamad Chatib Basri, Senior Fellow Harvard Kennedy School

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul “”Senin Hitam” dan Indonesia”.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GDP n GNP

GNP

 

Definition

Gross National Product. GNP is the total value of all final goods and services produced within a nation in a particular year, plus income earned by its citizens (including income of those located abroad), minus income of non-residents located in that country. Basically, GNP measures the value of goods and services that the country’s citizens produced regardless of their location. GNP is one measure of the economic condition of a country, under the assumption that a higher GNP leads to a higher quality of living, all other things being equal.

Read more: http://www.investorwords.com/2186/GNP.html#ixzz3kXqvfQ1s

GDP vs. GNP – What’s the Difference?

If you spend much time listening to politicians or watching financial news programs on TV or on the internet, you’ve undoubtedly heard the terms “GDP” and “GNP”. The terms come up in discussions of the economy or big picture financial matters, and sometimes seem interchangeable. But what are GDP and GNP, and what is the difference between the two?

Both represent an attempt to measure the total economic output of a nation during a given period (usually one year), and serve as barometers to measure both the level and direction of a country’s economic activity.
GDP, or Gross Domestic Product is calculated either by measuring all income earned within a country, or by measuring all expenditures within the country, which should approximately be the same.
GNP, or Gross National Product uses GDP, but adds income from foreign sources, less income paid to foreign citizens and entities.
GNP can be either higher or lower than GDP, depending on whether or not a country has a positive or negative result from net foreign inflows and outgo. Though GNP is still calculated, the United States shifted to GDP as its primary economic measure in 1991, in part because most countries in the world use GDP to measure the size and direction of their economies. As a result, GNP numbers are less common than GDP figures.

Both GDP and GNP are complicated, and best summarized in a side-by-side comparison:

Gross Domestic Product – GDP

Gross National Product – GNP

What is it? A measure of the total economy of a nation Same as GDP
How it’s calculated Measuring all income earned within a country, or by measuring all expenditures within the country, which should approximately match GDP, plus income from foreign sources, less income paid to foreign citizens and entities
Why is it important? It measures both the size and direction of economic activity (growth, stagnation or contraction) – expansions and recessions are based on changes in GDP Same as GDP
Who uses it? Politicians, economists, large companies (especially multi-nationals) Same as GDP
What does it mean to me? Shows the relative strength of the nations economy compared to that of other nations; provides a base from which to measure economic changes Same as GDP
What is the GDP/GNP of the US? $15,684,800,000,000 as of 2012 $15,097,083,000,000 as of 2011
Highest/lowest GDP/GNP in the world
  • Highest: United States $15,684,800,000,000 (2012)
  • Lowest: Tuvalu $37,874,581 (2012)
  • Highest: United States $15,097,083,000,000 (2011)
  • Lowest: N/A
Per Capita GDP/GNP The Gross Domestic Product of a country divided by it’s total population The Gross National Product of a country divided by it’s total population
Highest/lowest Per Capita GDP/GNP in the world
  • Highest: Luxembourg $107,206 (2012)
  • Lowest: Democratic Republic of the Congo $237 (2012)
  • Highest: Qatar $87,030 (2011)
  • Lowest: Democratic Republic of the Congo $350 (2011)
What is the Per Capita GDP/GNP of the US?
  • $49,922 (2012)
  • World Rank: 11th
  • $48,890 (2012)
  • World Rank: 10th

(Statistical sources: The World Bank GDP By Country, IMF World Economic Outlook Database, April 2013, Wikipedia, List of Countries by GNI (PPP) Per Capita )

Read more: http://www.investorwords.com/article/#ixzz3kXs66ITF

Gross Domestic Product – GDP
Gross National Product – GNP
What is it? A measure of the total economy of a nation Same as GDP
How it’s calculated Measuring all income earned within a country, or by measuring all expenditures within the country, which should approximately match GDP, plus income from foreign sources, less income paid to foreign citizens and entities
Why is it important? It measures both the size and direction of economic activity (growth, stagnation or contraction) – expansions and recessions are based on changes in GDP Same as GDP
Who uses it? Politicians, economists, large companies (especially multi-nationals) Same as GDP
What does it mean to me? Shows the relative strength of the nations economy compared to that of other nations; provides a base from which to measure economic changes Same as GDP
What is the GDP/GNP of the US? $15,684,800,000,000 as of 2012 $15,097,083,000,000 as of 2011
Highest/lowest GDP/GNP in the world
Highest: United States $15,684,800,000,000 (2012)
Lowest: Tuvalu $37,874,581 (2012)
Highest: United States $15,097,083,000,000 (2011)
Lowest: N/A
Per Capita GDP/GNP The Gross Domestic Product of a country divided by it’s total population The Gross National Product of a country divided by it’s total population
Highest/lowest Per Capita GDP/GNP in the world
Highest: Luxembourg $107,206 (2012)
Lowest: Democratic Republic of the Congo $237 (2012)
Highest: Qatar $87,030 (2011)
Lowest: Democratic Republic of the Congo $350 (2011)
What is the Per Capita GDP/GNP of the US?
$49,922 (2012)
World Rank: 11th
$48,890 (2012)
World Rank: 10th
(Statistical sources: The World Bank GDP By Country, IMF World Economic Outlook Database, April 2013, Wikipedia, List of Countries by GNI (PPP) Per Capita )

GDP/GNP Complications in Calculating
If you’re getting the sense that calculating either GDP or GNP is no small task, you’re absolutely right. It’s tough enough to accurately measure the true income of a household or a company, but doing so for an entire country is downright staggering. There are complications beyond simply amassing the data necessary to come up with an accurate figure.

GDP and GNP are calculated based on very specific time periods. But not all the information is available at the same time. This forces the Bureau of Labor Statistics (the agency that reports official GDP in the US) to rely on estimates, resulting in revisions after the fact.

Unreported income is another flaw, and one that is not easily remedied. Individuals may under-report income to minimize income tax liability, which will understate the GDP. This can be a problem between countries as well, since under-reporting of income is more prevalent in some countries than in others.

Still another problem — given that GDP and GNP is often used to measure economic strength from one country to another — is that reporting tends to be less reliable in some countries than in others. This is especially likely in less developed countries, leading to under-estimates of true national economic output.

Nominal vs. Purchasing Power Parity (PPP)
The lack of comparable reporting from one country to another has given rise to two methods of computing either GDP or GNP, nominal and purchasing power parity, or PPP.

Nominal is measuring the size of a nation’s economy on the basis of its economy in local currency, converted to dollars (typically). The conversion is based on currency exchange rates in the currency market.

PPP ignores currency exchange rates, and measures the economy of countries based on the cost of a common basket of goods and services. For example, housing costs more in the US than it does in India, so housing in India will get a boost in compiling GDP or GNP on the basis of PPP.

As a rule, PPP will result in a relatively higher GDP or GNP in a country where costs are lower. PPP adjusts for the fact that a house in the US may cost $200,000, while a similar home in India may be only $50,000. It attempts to even out price variations between countries.

As an example, under nominal, India’s GDP was $1,824,832,000,000 in 2012. Using PPP, India’s GDP was $4,711,000,000,000 in 2012 — or about 2.5 times higher.

What GDP and GNP Don’t Do
It’s important to remember that GDP and GNP are measures of the big picture of a nation’s economy. As a result, there are statistics closer to home that don’t match up with GDP/GNP, particular when we look at per capita figures.

Personal income. If you look at the chart above, you see that Per Capita GDP in the US is $49,922 for 2012. This should not be confused with anything resembling average income! Per capita GDP is simply the GDP divided by the population of the country. It is not an average wage. According to the Social Security Administration, the average wage was closer to $43,000 in 2012.
Income distribution. We can look at GDP/GNP numbers to determine the overall economic strength of a given nation, but that number does not indicate the income distribution within the country. A nation could have a relatively high GDP/GNP, or a high per capita GDP/GNP because it has a small number of very large industries (typical of oil producing countries). In this way, high GDP/GNP numbers could mask the fact that the majority of people in a country are relatively poor.
This may be more information on GDP and GNP than you need to know, but the next time the topic comes up…you’ll be prepared.
Read more: http://www.investorwords.com/article/#ixzz3kXrkihhG

rrrrrrrrPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrr

Merdeka.com – Mantan menteri keuangan Ali Wardhana tutup usia hari ini, Senin (14/9), pukul 15.30 WIB. Menteri keuangan era Presiden Soeharto ini tengah disemayamkan di rumah duka Jalan Patra Kuningan XV dan rencananya akan dimakamkan besok, Selasa (15/9).

Karir Ali Wardhana sebagai menteri keuangan terbilang moncer. Menteri keuangan pada Kabinet Pembangunan I, II, dan III atau sepanjang 1968 sampai 1984 tersebut mampu menurunkan inflasi tinggi atau hyper inflasi Indonesia pada saat itu. Di mana besaran inflasi sebesar 650 persen mampu ditekannya menjadi hanya 20 persen saja dalam tiga tahun masa jabatannya. Strateginya saat itu ialah melakukan penganggaran berimbang atau lebih dikenal dengan balanced budget.

Pada masa kepemimpinan Ali Wardhana juga Indonesia mengalami devaluasi mata uang, yaitu

pada 1977 di mana 1 USD dihargai Rp 415 dan pada
1978 di mana 1 USD senilai Rp 625.

Pria yang juga guru besar untuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini lahir di Solo pada tanggal 6 Mei 1928. Jabatan sebagai Menteri Keuangan RI diembannya sekurang-kurangnya selama 15 tahun, yakni sejak 1968 hingga 1983. Kemudian dia menjabat sebagai Menko Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dalam periode 1983-1988.

Kepakarannya di bidang ekonomi telah diakui oleh dunia internasional dan membuatnya terpilih menjadi ketua Board Governors Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk periode 1971-1972.

Ali Wardhana menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1958 dan melanjutkan pendidikan di University of California. Sukses meraih gelar Master of Arts di University of California pada 1961. Dia juga berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral dan mendapat gelar Ph.D di Universitas yang sama.

Sejumlah karya ilmiah nasional maupun internasional miliknya telah dipublikasikan. Beberapa di antaranya adalah, Foreign Exchange and its Implications in Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia (dipublikasikan pada Oktober 1957), Beberapa segi Transmigrasi Spontan di Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia (dipublikasikan pada Februari 1957), Inflasi dan Ketegangan-Ketegangan Strukturil, dan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan (dipublikasikan pada 1965).

Penghargaan yang pernah diraihnya adalah Bintang Mahaputera Adiprana Kelas II dari Pemerintah RI, Satyalencana Dwidja Sistha dari Menteri Pertahanan Keamanan RI, Grootkruis Leopold II dari Raja Belgia dan Ali Grootkuis in dew Oranye Nassau dari Ratu Yuliana, Belanda.

Ali Wardhana pernah menjadi saksi dari pihak jaksa dalam perkara gugatan perdata pemerintah terhadap pemerintahan orde baru dan Yayasan Supersemar. Dalam kesaksian yang beliau lakukan, beliau membenarkan adanya pengalihan dana laba sebesar lima persen ke Yayasan Supersemar setelah mengalami pemotongan pajak dari beberapa BUMN.

Pengalihan dana tersebut didasarkan atas keputusan No.333 Tahun 1978 yang beliau lakukan kala menjabat sebagai Menteri Keuangan. Beliau pernah menolak untuk mengeluarkan keputusan tersebut, namun Presiden Soeharto mendesak beliau untuk mengeluarkannya.

[bim]

TEMPO.CO, Jakarta – Profesor Doktor Ali Wardhana, mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan era Orde Baru, mendapatkan penghargaan Wirakarya Adhitama dari Fakultas Ekonomi Universitas dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Fakultas Ekonomi UI. Ali Wardhana dinilai telah memberikan sumbangsih besar kepada Fakultas Ekonomi UI maupun pada pembangunan bangsa.

“Saya memulai jabatan sebagai Menteri Keuangan pada usia muda, masih 40 tahun,” kata Prof Dr Ali Wardhana setelah menerima penghargaan Wirakarya Adhitama di Graha Niaga, Sudirman, Jakarta, Jumat, 6 Juni 2014.

Lantaran usianya yang terbilang muda sebagai menteri, Ali Wardhana mengatakan dia diberi julukan oleh media sebagai menteri ingusan. “Setiap hari di media ditulis menteri ingusan berbuat ini atau itu,” ujar Ali.

Meski muda usia, Ali mampu membuktikan kepiawaiannya menjadi pemimpin hingga berhasil menjabat selama 15 tahun sebagai Menteri Keuangan selama periode 1968-1983. “Tapi belum ada yang bisa seperti saya, belum ada yang mengalahkan saya,” tutur Ali dengan bangga di depan semua alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tamu undangan.

Ali Wardhana pun bercerita, saat melakukan sidang yudisium di Universitas Indonesia, dewan sidang sempat menyatakan dirinya dinyatakan lulus dengan ragu-ragu. “Jadi saya jadi menteri ingusan yang lulusnya pun dinyatakan meragukan,” ucap Ali.

Berikut ini karier Ali Wardhana, pria kelahiran Solo, 6 Mei 1928:

1. anggota penasihat ekonomi zaman Orde Baru;
2. Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan periode 1983-1988;
3. Menteri Keuangan periode 1968-1983;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia periode 1967-1978;
5. Ketua Board of Governors Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional periode 1971-1972.

MAYA NAWANGWULAN

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden kesebelas, Boediono, turut berbelasungkawa atas kepergian Ali Wardhana. Menurut Boediono, otak dan motor perekonomian zaman Orde Baru tersebut merupakan panutannya pada bidang ekonomi.

“Saya banyak utang kepada beliau,” ujar Boediono, yang melayat ke kediaman Ali di Patra Kuningan, Jakarta, Senin, 14 September 2015.

Boediono bercerita, meskipun tak berasal dari kampus yang sama, dia sering berhubungan dengan Ali ketika masuk dalam pemerintah. Sejak menjabat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada masa reformasi (1998-1999), Boediono sering mendapat nasihat dari Ali ihwal kebijakan perekonomian negara.

Nasihat dari Ali itu, menurut Boediono, terus diterimanya ketika dia menjabat Menteri Keuangan era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pun ketika menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, hingga menjadi Wakil Presiden, sosok Ali terus menjadi panutan baginya untuk mengambil kebijakan.

Boediono kagum dengan kepiawaian Ali yang bisa menjaga pertumbuhan perekonomian negara di atas 7 persen selama 30 tahun. Tak terkecuali dengan berhasilnya Ali mengurangi lonjakan inflasi sebesar 650 persen menjadi hanya 10 persen pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru pada 1968.

“Saya banyak belajar dari beliau,” kata Boediono.

ANDI RUSLI

Advertisements

From → GREAT depression

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: