Skip to content

beautiful: perTumBuhAn GDP kita @6,23% … aja: 05022013

February 5, 2012

Pertumbuhan Ekonomi 2012 Hanya 6,23 Persen
Penulis : Didik Purwanto | Selasa, 5 Februari 2013 | 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2012 sebesar 6,23 persen.

Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2011 sebesar 6,5 persen.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2012 sebesar 6,11 persen, turun tipis 1,45 persen dibanding kuartal III-2011 sebesar 6,17 persen.

“Penurunan pada kuartal IV-2012 ini disebabkan sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 23,06 persen karena siklus musiman,” kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Menurut Suryamin, pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,98 persen dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 1,49 persen. Sementara PDB tanpa migas tahun 2012 sebesar 6,81 persen.

Secara kuartalan, PDB Indonesia kuartal IV-2012 dibanding kuartal III-2012 mengalami penurunan 1,45 persen. Namun bila dibanding kuartal IV-2011 mengalami kenaikan dari sebesar 6,11 persen.

Sementara sektor penunjang di kuartal IV-2012 adalah sektor konstruksi tumbuh 4,02 persen, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 3,34 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 2,74 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 2 persen, sektor jasa 1,96 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 1,41 persen, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 1,23 persen dan sektor pertambangan dan penggalian 0,2 persen.

Sedangkan jumlah total produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2012 adalah Rp 8.241,9 triliun, sementara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp 2.618,1 triliun.

Dari sisi komponen pertumbuhan ekonomi di 2012 adalah konsumsi tumbuh 5,28 persen, belanja pemerintah 1,25 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 9,8 persen, ekspor tumbuh 2,01 persen dan impor 6,65 persen.

“Karena ada moratorium PNS, sehingga belanja pemerintah tidak terlalu tinggi. Ekspor memang rendah sehingga terjadi defisit. Jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi 2012 berasal dari konsumsi dan investasi,” tambahnya.
Editor :
Erlangga Djumena

Seluruh Asumsi Makro 2012 Meleset dari Target
Selasa, 8 Januari 2013 | 06:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Gejolak ekonomi global rupanya berdampak pada kondisi makro Indonesia. Akibat guncangan ekonomi global, seluruh asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP 2012 meleset dari target.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sepertinya hanya akan mencapai 6,3 persen atau lebih rendah ketimbang asumsi yang dipatok dalam APBNP 2012 yang sebesar 6,5 persen. Sementara itu, realisasi inflasi hanya sebesar 4,3 persen atau lebih rendah dari asumsi yang dipatok dalam APBNP 2012 sebesar 6,8 persen.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menambahkan tak seperti tahun 2011 lalu di mana realisasi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,5 persen. maka realisasi pertumbuhan ekonomi 2012 diperkirakan hanya 6,3 persen. Penyebabnya, “Ada koreksi di net ekspor kita yang mengalami penurunan,” katanya Senin (7/12/2013).

Ia menambahkan, kenaikan investasi yang terjadi pada tahun 2012 juga berdampak pada tingginya impor bahan baku/penolong dan impor barang modal. Makanya, Anny bilang ke depan pemerintah perlu melihat keterkaitan investasi terhadap penguatan sektor industri. Sehingga pengembangan investasi ke depan perlu memperhatikan ketersediaan komponen bahan baku di dalam negeri.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menambahkan, realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya 6,3 persen salah satunya disebabkan karena rendahnya penyerapan belanja modal pemerintah. “Kalau belanja modal bisa diserap dengan baik, pendapat kami pertumbuhan ekonomi minimal bisa mencapai 6,4 persen – 6,5 persen pada tahun 2012,” ungkapnya.

Catatan saja, hingga akhir tahun realisasi belanja modal hanya sebesar Rp 140,2 triliun atau 79,6 persen dari pagu APBNP 2012 yang sebesar Rp 176,1 triliun. Padahal pada tahun 2011 lalu, realisasi belanja modal bisa mencapai 83,6 persen dari pagu anggarannya dalam APBNP 2011.

Agus menambahkan, realisasi nilai tukar rupiah juga meleset dari asumsi. Dalam APBNP 2012 pemerintah mematok asumsi nilai tukar sebesar Rp 9.000 per dollar AS, tapi realisasinya meleset menjadi Rp 9,384 per dollar AS. Sepanjang tahun 2012 nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 6,9 persen dibanding rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8.779 per dollar AS.

Suku bunga SPN 3 bulan realisasinya hanya 3,2 persen lebih rendah dari asumsinya yang sebesar 5 persen. Sementara itu, realisasi harga minyak mentah Indonesia alias ICP meleset menjadi 112,7 dollar AS per barel, lebih tinggi dari asumsi APBNP 2012 yang sebesar 105 dollar AS per barrel. “Lifting minyak mentah juga meleset menjadi 861.000 barel per hari, lebih rendah dari asumsi APBNP 2012 yang sebesar 930.000 barel per hari,” kata Agus. (Herlina KD/Kontan)

Empat Ancaman Perekonomian 2013
Rabu, 21 November 2012 | 20:04

JAKARTA – Setidaknya ada empat ancaman yang mungkin menghadang pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan yaitu politik, inflasi, krisis global, dan hubungan industrial.

“Tahun depan adalah tahun politik, yang akan mengurangi gerak menteri ekonomi yang berasal dari partai politik,” kata pengamat ekonomi dari LIPI, Latif Adam, mengatakan pada forum diskusi kelompok (FGD) tentang prediksi isu ekonomi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Rabu.

Ia mengkhawatirkan para menteri ekonomi yang berasal dari partai politik mulai tidak fokus dalam bekerja membangun perekonomian nasional, karena ada kepentingan politik di dalamnya.

“Kalau sampai kacau balau seperti itu, kita sulit mencapai pertumbuhan 6,5 persen tahun depan,” ujarnya.

Latif juga mengkhawatirkan penurunan pertumbuhan ekonomi China yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data IMF, kata dia, bila pertumbuhan ekonomi China turun satu persen, akan berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5 persen.

Padahal dalam beberapa tahun terakhir China terus menurunkan pertumbuhan ekonominya, sehingga tahun ini diprediksi hanya 7-8 persen.

“Kondisi itu terjadi karena interaksi perdagangan Indonesia yang semakin besar dengan China, serta investasi China yang semakin banyak di Indonesia,” kata Latif.

Ia juga menyoroti hubungan industrial yang memburuk, dengan banyaknya aksi demonstrasi buruh. Menurut Latif, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan hubungan buruh-pengusaha, terkait masalah upah, tenaga alih daya.

“Harus ada terobosan, bila tidak akan menjadi kerikil pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ujarnya. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 6,5 sampai 6,8 persen tahun 2013.

Ancaman lainnya, menurut Latif adalah kenaikan inflasi akibat depresiasi, gejolak pangan, kebijakan subsidi, dan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Ia memperkirakan Inflasi tahun 2013 berkisar pada angka 5,5 – 6,5 persen.

Sementara itu, pengamat ekonomi lainnya, Aviliani mengatakan pada 2013 paling aman bagi pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak terjadi lonjakan inflasi bila harga BBM bersubsidi dinaikkan.

“Bila pembatasan BBM diberlakukan, inflasi hanya akan naik satu persen,” ujarnya. Selain itu, resiko politik dari pembatasan BBM bersubsidi lebih kecil, dibandingkan pemerintah memilih kenaikan harga BBM.

Diakuinya hal itu akan mendorong kenaikan defisit APBN pada 2013, karena kuota BBM bertambah sementara harga tetap. Untuk itu ia mengusulkan agar pemerintah mendorong pajak pendapatan, namun menghapus pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar tetap terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan pengamat ekonomi dari Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan pada 2013 relatif ekonomi Indonesia aman, karena likuiditas dari luar terutama Uni Eropa yang sedang menghadapi krisis dan Amerika Serikat yang ekonominya melambat, akan tetap masuk ke Indonesia.

“Likuiditas tersebut harus dikelola, karena bila tidak ada resikonya,” ujar dia.

Menurut dia, di tengah krisis Eropa dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk melakukan peningkatan daya saing dan memantapkan struktur pengembangan industri agar bisa bersaing lebih kuat ketika ekonomi Eropa dan AS pulih. (tk/ant)
Indonesia neh

Asia’s great moderation

Some of the world’s stablest economies are Asian. Time to worry?

Nov 10th 2012 | HONG KONG | from the print edition

LAOS, a poor country of 6m people wedged between Vietnam and Thailand, has no openings to the sea and few routes to world attention. But it is now enjoying a rare moment in the sun. Last month it won approval to join the World Trade Organisation. This week it hosted the ninth Asia-Europe meeting, which brings together leaders from the world’s most and least dynamic regions. Its small economy, which exports gold, copper and hydropower, is distinguishing itself. Its growth rate is not only one of the fastest in the world but also one of the steadiest.

From 2002 to 2011 growth fluctuated within a remarkably narrow range, never falling below 6.2% and never rising above 8.7%. Only three countries have recorded a steadier growth rate (as measured by its standard deviation) over that period. Two of them are also Asian: Indonesia and Bangladesh. Growth in developing Asia is now steadier, as well as faster, than growth in the “mature” economies of the G7 (see chart 1). It was more stable in 2002-11 than over any other ten-year span since 1988-97.

The “Great Moderation” is the name given to the era of economic tranquillity that prevailed in America and elsewhere in the rich world before the financial crisis. Should the label now be applied to Asia?

Asia’s economies are better known for their speed than their stability. From 1996 to 1998, for example, growth in five big South-East Asian countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam) swung from 7.5% to minus 8.3% as the Asian financial crisis struck. Even now some highly open economies, such as Thailand, Singapore and Taiwan, remain more volatile than the global average. Exposed to international trade flows, their industrial output fluctuates like a twirling ribbon with every twitch of demand.

But developing Asia (which excludes rich economies like Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan) is dominated by populous countries that rely increasingly on domestic demand to drive their economies. Household consumption contributed half of the growth of just over 6% Indonesia enjoyed in the year to the third quarter (its eighth consecutive quarter of growth at that pace). Exports have fallen from about 35% of GDP ten years ago to less than a quarter in 2011. Developing Asia’s combined current-account surplus, which reflects its dependence on foreign demand, more than halved from 2008 to 2011 and is expected to fall further this year.

Asia’s stability also owes something to demand management. During the Asian financial crisis policymakers faced a dilemma. They could defend their exchange rates by raising interest rates. But that would cripple borrowers. Or they could let their currencies fall and ease rates. But that would inflate the burden of foreign-currency debt, crippling borrowers too.

In the aftermath of the crisis the region worked its way out of this trap. Most countries accumulated an impressive stock of hard-currency reserves and weaned themselves off foreign-bank loans in favour of foreign equity and local-currency bonds. Because these liabilities were denominated in their own currency, they did not rise in value when the currency fell.

That has freed policymakers to cut interest rates when the economy slows. Indonesia’s central bank, for example, slashed rates by three percentage points from December 2008 to August 2009. It cut rates by another point from October 2011 to February 2012. Thanks in part to its responsive central bank, Indonesia’s year-on-year growth rates over the past 20 quarters have been the most stable in the world.

Wise monetary policy was also one of the reasons cited for the Great Moderation enjoyed by the G7 economies. Another was the supposed depth and sophistication of the rich world’s financial systems, which, it was said, allowed households to smooth their spending, firms to diversify their borrowing and banks to unburden their balance-sheets. Both of these pillars of stability proved false comforts. Economists had not quite settled on an explanation for the Great Moderation before it inconveniently ceased to exist.

Worryingly, Asia’s great moderation has also been accompanied by sharply rising credit. According to Fred Neumann of HSBC, leverage is now higher than at any time since the Asian financial crisis (see chart 2). This credit expansion may represent healthy “financial deepening”, which many economists believe is a cause of growth and stability. But rising leverage can also be a threat to stability. The late Hyman Minsky, among others, argued that drops in volatility allow firms and households to borrow more of the money they invest. Stability, in Minsky’s formulation, eventually becomes destabilising. Overleverage does not require excessive optimism, merely excessive certitude; not fast growth, merely steady growth.

Fortunately, Asia’s policymakers never shared the West’s faith in self-correcting financial systems. The region has pioneered “macroprudential” regulations, designed to curb excessive credit and capital flows even without raising interest rates. In March, for example, Indonesia tightened loan-to-value ratios on mortgages and imposed minimum downpayments on car and motorbike loans.

Mr Neumann is, however, sceptical that regulatory tightening can substitute for the monetary kind. Macroprudential controls are not watertight, he notes. As long as capital remains cheap, money will leak. If the regulator lowers mortgage loan-to-value ratios, for example, banks may simply raise the appraised value of a home. If regulators impede foreign purchases of property, as Hong Kong just did, foreigners will seek inventive ways around the rules.

Hong Kong’s freedom to raise rates is constrained by its currency’s fixed link to the dollar, one of the few pegs to survive the Asian financial crisis. Other central banks do not have that excuse. Currency flexibility has given them the freedom to cut rates when growth slows. It should also allow them to raise rates when financial excess threatens—even if rates remain near zero in America, Europe and Japan. If stable growth allows lenders or borrowers to become overstretched, it can “sow the seeds of its own destruction”, Mr Neumann argues. Nothing great about that.


Kuartal III, Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,17 Persen
Penulis : Didik Purwanto | Senin, 5 November 2012 | 14:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2012 sebesar 6,17 persen. Nilai tersebut cenderung lebih rendah dibanding kuartal III-2011 yang tumbuh 6,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan naik 6,17 persen, secara kuartalan naik 3,21 persen dan secara akumulasi naik 6,29 persen,” kata Kepala BPS Suryamin di kantornya Jakarta, Senin (5/11/2012).

Menurut Suryamin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga 5,68 persen. Namun konsumsi tersebut bukan disebabkan karena konsumsi makanan tapi karena lebaran, liburan dan sebagainya yang mengontribusikan kenaikan 6,7 persen. Sementara konsumsi rumah tangga dari sektor makanan mengontribusikan kenaikan 4,72 persen.

Di sisi lain, PDB juga disebabkan penurunan konsumsi pemerintah sebesar 3,22 persen. “Penurunan ini karena penurunan belanja pegawai tahunan yaitu realisasi gaji PNS ke-13 sudah dibayar Juni 2012. Jadi sekarang tidak ada pembayaran gaji lagi. Ada juga moratorium pegawai, penerimaan PNS di akhir 2011 serta penurunan juga untuk bantuan sosial. Raskin juga menurun 1 juta Rumah Tangga,” tambahnya.

Selain itu, dari sisi sektor, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dikontribusikan dari sektor perdagangan, hotel, restoran yang naik 1,22 persen, pengangkutan dan komunikasi yang naik 1,02 persen serta sektor industri pengolahan yang naik 1,62 persen. “Ini merupakan tiga sektor tertinggi yang menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh. Itu merupakan sektor non tradeable, yang menyerap tenaga kerja tinggi, tapi itu hanya yang punya skill saja,” tambahnya.

Sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto naik 10,02 persen, ekspor turun 2,78 persen dan impor turun 0,54 persen. “Di Juli lalu, kita mengalami deflasi, di Agustus dan September kita juga sudah mengalami surplus, meski tipis. Ini juga menjadi penopangnya,” tambahnya.

Di sisi lain, ekonomi RI pada kuartal III-2012 secara kuartalan naik 3,21 persen. Kontribusinya dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga 2,71 persen, PMTB naik 2,94 persen, ekspor turun 0,21 persen dan impor naik 8,36 persen. Secara akumulasi, PDB Indonesia naik 6,29 persen yang disebabkan karena kenaikan konsumsi rumah tangga 5,29 persen, belanja pegawai naik 2,97 persen, PMTB 10,77 persen, ekspor 2,21 persen dan impor 6,04 persen.
Editor :
A. Wisnubrata

Advertisements

From → Global neh

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: