Skip to content

plis de jangan lebay: RISIKO INVESTASI = MATI bunuh sendiri

May 4, 2009



Ketika Risiko Derivatif Mulai Makan Banyak Korban

Selasa, 28 April 2009 12:15 Redaksi-1

Bukannya untung, justru buntung akibatnya. Banyak korban yang tergoda dengan transaksi derivatif yang bersifat spekulatif dengan harapan meraup untung, namun apa yang terjadi?

Gara-gara melakukan transaksi derivatif bersifat spekulatif dengan perbankan, banyak nasabah bank, baik perusahaan maupun perorangan, yang sekarang ini merugi besar hingga ratusan juta dolar AS. Perbankan sendiri juga rugi besar. Dikhawatirkan, permainan produk derivatif bersifat spekulatif ini menjadi risiko yang bakal meledak dan memperburuk perekonomian nasional 2009. Atau, hanya sampai akhir triwulan I saja?
Kantor pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendadak ramai didatangi orang, Selasa (10/2) lalu. Puluhan pengusaha, yang kebanyakan merupakan eksportir, terutama CPO, secara bersama-sama bertamu ke kantor yang terletak di gedung Summitmas, Jl. Sudirman, Jakarta itu. Mereka datang dengan tujuan yang sama, yakni menemui Hotman Paris guna meminta advis sang pengacara mengenai persoalan transaksi derivatif yang tengah mereka hadapi. Mereka mengaku menjadi korban kegiatan transaksi derivatif bersifat spekulatif dengan perbankan yang membuat mereka rugi besar. Tak tahan dengan besarnya kerugian yang menimpa mereka, para pengusaha itu kemudian membuka kemungkinan menempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya.
Amirudin Saud, ketua umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan jumlah kerugian yang mereka alami akibat transaksi derivatif dengan perbankan sangat besar, mulai dari jutaan dolar AS hingga ratusan juta dolar AS. Ditaksir, total kerugian para eksportir ini mencapai US$15–20 miliar. “Banyak pengusaha dari berbagai daerah menjadi korban. Sebab, mereka tidak bisa membayar kerugian dari produk derivatif yang dibelinya. Sementara itu, kalau kontraknya diteruskan, kerugian akan terus membengkak. Kami terancam bangkrut,” tandas Amirudin.
Menurut Amirudin, para pengusaha daerah itu sesungguhnya tidak tahu banyak tentang produk derivatif perbankan. Akan tetapi, karena terkena bujuk rayu dengan informasi yang menyesatkan dari petugas bank, mereka lantas melakukan transaksi derivatif atau transaksi spekulasi mata uang dengan risiko tinggi. “Pintu masuknya dibuka lebar dengan berbagai iming-iming yang menggiurkan, tetapi begitu kami sudah masuk, kami tidak bisa keluar,” terang Amirudin, memberikan perumpamaan.
Robert, salah satu pengusaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang juga turut menjadi korban, menambahkan Bank Indonesia (BI) memang telah mengeluarkan peraturan baru pada Desember 2008 lalu yang telah melarang transaksi derivatif yang bersifat spekulatif. Akan tetapi, direktur utama PT Permata Hijau Sawit itu menilai peraturan tersebut hanya mengatur kegiatan transaksi derivatif yang akan dilakukan sesudah peraturan BI itu terbit dan tidak menyentuh transaksi-transaksi derivatif yang sudah terjadi sebelumnya seperti yang telah mereka alami. “Peraturan BI itu hanya untuk yang akan datang, tetapi bagaimana dengan yang sudah terjadi?” keluh Robert, seperti dikutip Bisnis Indonesia (11/2).

Dalam hasil risetnya, lembaga penelitian ekonomi ECONIT Advisory Group memperkirakan transaksi derivatif yang paling banyak dilakukan para nasabah bank, terutama para eksportir, dengan perbankan adalah berupa foreign exchange forward contract. Dalam kontrak forward ini, para eksportir menjual mata uang dolar AS ke bank dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Transaksi forward merupakan kontrak yang dibuat pada masa sekarang untuk dieksekusi pada masa depan. Oleh karena merupakan sebuah kontrak, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian wajib memenuhi isi kontrak tersebut.
Sebagai contoh, seorang nasabah setuju untuk membuat sebuah kontrak penjualan dolar AS ke bank berjangka waktu satu tahun pada harga jual atau harga strike yang disepakati sebesar Rp9.650 per dolar AS. Artinya, berapa pun nilai tukar pada saat kontrak jatuh tempo, si nasabah harus menjual dolar AS pada level Rp9.650. Saat kontrak, eksportir tersebut tergiur karena harga setiap dolar AS masih di kisaran Rp9.100 dan perkiraan harga saat kontrak jatuh tempo paling tinggi hanya di level Rp9.575 per dolar AS. Jika prediksi tersebut benar, maka seharusnya nasabah tersebut akan menikmati keuntungan nilai tukar.
Namun, diawali dengan terjadinya krisis ekonomi global, turunnya permintaan produk ekspor, dan anjloknya harga komoditas, maka banyak nasabah eksportir, terutama eksportir komoditas seperti CPO dan pertambangan, yang mengalami opportunity lost. Taruhlah kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp11.000/US$. Maka, jika eksportir tersebut menjual ke pasar, ia akan mendapatkan “keuntungan” yakni selisih antara Rp11.000 dan Rp9.575, atau Rp1.425 per dolar AS. Namun, karena sudah terikat kontrak, maka “hilanglah” keuntungan yang mestinya bisa didapat. Kalau nilainya jutaan dolar AS, lumayan besar.

Tanda Tangan
Salah satu perusahaan besar yang sudah menempuh jalur hukum dalam menghadapi masalah transaksi derivatif ini adalah PT Kalbe Farma Tbk. Melalui Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya, Kalbe telah mengajukan gugatan perdata kepada JP Morgan Chase Bank, N.A. cabang London (Inggris), Jakarta (Indonesia), dan Singapura, serta empat eksekutif JP Morgan Chase Bank ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 Februari lalu. Gugatan Kalbe ini merupakan tuntutan balik terhadap bank asing itu yang sebelumnya, pada pertengahan Januari lalu, telah menggugat Kalbe di pengadilan Inggris karena Kalbe dianggap telah cedera janji atau melakukan pelanggaran atas dua perjanjian kontrak derivatif nilai tukar. Selain itu, JP Morgan Chase juga menuduh Kalbe tidak bersedia membayar biaya pemutusan kontrak derivatif itu lebih awal.
Lantaran itu, JP mengajukan klaim pembayaran kepada Kalbe senilai US$19,18 juta.
Namun, Kalbe menolak klaim itu karena Kalbe menganggap pihaknya belum pernah menyetujui dan menandatangani kontrak derivatif itu. Dalam berkas gugatan baliknya, Kalbe menuntut ganti rugi senilai US$120 juta kepada JP Morgan Chase Bank. Nilai gugatan itu terdiri dari kerugian materiil US$20 juta karena tuduhan cedera janji yang dilaporkan JP Morgan Chase ke pengadilan Inggris telah membuat turunnya harga saham Kalbe di Bursa Efek Indonesia. Adapun nilai gugatan US$100 juta merupakan kerugian immateriil karena tindakan JP Morgan Chase itu telah membuat seolah-olah citra Kalbe adalah perusahaan buruk yang telah cedera janji.
PT Elnusa Tbk. juga tengah menghadapi kasus transaksi derivatif dengan Bank Danamon. Perusahaan pelat merah ini sempat mencoba menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 6 Februari lalu. Namun, belakangan Elnusa dan Bank Danamon sepakat menyelesaikan masalah transaksi derivatif berupa kontrak US$ Selling itu di luar pengadilan. Sebelumnya, Dodi S. Abdulkadir, kuasa hukum PT Elnusa Tbk., sempat menjelaskan Elnusa terjebak melakukan transaksi US$ Selling Trade Redemption Forward (RTF) dan US$ Selling Cancellable Forward Transaction (CFT) dari salah satu bank swasta. Selain Elnusa, beberapa BUMN lainnya diketahui juga menyimpan potensi kerugian akibat melakukan kontrak transaksi derivatif ini. Di antaranya, PT Aneka Tambang Tbk. di Standard Chartered Bank dan PT Danareksa di PT Bank Permata Tbk.

Structured Notes
Beda lagi dengan pengalaman pahit nasabah bank perorangan seperti Vincentius Lingga akibat menjalin kontrak derivatif dengan perbankan. Pada 5 Juni 2007 lalu ia berinvestasi produk derivatif berlabel Lehman Brothers 4.75 years USD One Shot Auto-call Principal Protected Note Series 3 melalui Citibank senilai US$50.000. Potensi imbal hasil dari note ini dikaitkan dengan performa Hang Seng China Enterprise Index, KOSPI 200 Index, dan Tokyo Stock Exchange REIT Index. Akan tetapi, setahun lebih kemudian, tepatnya pada 16 September 2008, Vincent tiba-tiba ditelepon oleh petugas relationship manager Citibank yang memberi tahu tentang kemungkinan hilangnya dana investasi yang telah ditanamkannya pada produk derivatif berkategori structured notes itu karena Lehman Brothers sebagai penjamin notes itu telah bangkrut. Bak disambar petir di siang hari, tentu saja Vincent kaget luar biasa. “Saya shocked karena itu berarti saya hampir pasti kehilangan uang tabungan saya selama puluhan tahun yang saya pakai untuk membeli produk itu,” ungkap Vincent.
Produk investasi yang dibeli Vincent sejatinya adalah produk derivatif yang termasuk kategori structured notes. Produk ini biasanya dikeluarkan oleh investment bank dari luar negeri dan memang merupakan produk yang kompleks. Imbal hasil investasi ini umumnya dikaitkan dengan tingkat indeks saham internasional atau harga komoditas tertentu. “Selain kompleks, produk ini sangat bervariasi dan kalaupun ditawarkan kepada nasabah bank, umumnya perbankan nasional hanya bisa berperan sebagai agen penjual,” jelas Irwan Adi Ekaputra, seorang pengamat keuangan. Bagi perbankan nasional, masalah dapat timbul jika investment bank luar negeri yang menerbitkan mengalami kebangkrutan seperti yang dialami oleh Lehman Brothers pada September 2008 lalu. “Nasabah tentu saja akan menagih kepada bank nasional yang menjadi agen penjual,” ujar Irwan.
Menurut Vincent, ada banyak orang di berbagai kota di Indonesia yang juga bernasib buruk seperti dirinya gara-gara membeli Lehman Brothers notes lewat Citibank itu. “Umumnya mereka sama seperti saya, tidak tahu produk yang sesungguhnya dibeli, tetapi lantas membelinya karena termakan bujuk rayuan petugas bank. Mereka tahunya bahwa paling tidak dana pokoknya pasti akan kembali pada waktu jatuh tempo, ternyata tidak,” tutur pria yang bekerja di harian The Jakarta Post ini. Bahkan, imbuhnya, ada salah satu nasabah yang telah melaporkan kasusnya ke pihak polisi dan dirinya telah dipanggil polisi untuk menjadi saksi korban.
Ketika dikonfirmasi Warta Ekonomi tentang masalah ini, Ditta Amahorseya, direktur, country corporate affairs head Citi Indonesia, menyatakan belum dapat memberikan tanggapan. Namun, seperti dikutip Kompas (24/9/2008), Shariq Mukhtar, country business manager global consumer group Citibank, berjanji akan membantu para nasabah Citibank yang membeli produk Lehman Brothers itu.

Kerugian Bank
Jika dilihat dari sisi bank, pihak perbankan sendiri sesungguhnya juga mengalami kerugian yang tidak kecil. Eksposur risiko produk derivatif yang seharusnya menjadi beban nasabah, justru berpindah menjadi beban bank, akibat nasabah tersebut tidak mampu menyelesaikan kontrak derivatif dengan banknya.

Sesuai dengan perannya sebagai intermediary, dalam melakukan transaksi derivatif, bank juga mengikat kontrak transaksi derivatif dengan bank-bank lain, biasanya bank-bank asing yang lebih besar. Otomatis, kalau sampai kontrak derivatif dengan nasabah macet, maka bank harus menomboki jumlah yang macet tersebut untuk melunasi kewajiban kepada bank mitranya.

Gejala perbankan turut merugi besar akibat transaksi derivatif ini terlihat jelas dari laporan kinerja PT Bank Danamon Tbk. selama 2008. Laba bank milik Temasek Holdings Pte (Singapura) dan Deutsche Bank AG (Jerman) ini pada 2008 jeblok 29% dibanding tahun sebelumnya menjadi hanya Rp1,5 triliun. Pasalnya, Bank Danamon harus mengalokasikan dana pencadangan hingga Rp800 miliar untuk potensi kerugian transaksi derivatif yang dilakukannya. Padahal, kalau tidak dipotong dana provisi sebesar itu, laba Bank Danamon seharusnya mencapai Rp2,3 triliun pada 2008.

Demikian pula halnya dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Bank milik CIMB Group Malaysia ini terpaksa harus melakukan pencadangan sebesar Rp400 miliar untuk menutup potensi kerugian transaksi derivatif yang dilakukannya. Dampaknya, laba Bank CIMB Niaga pada 2008 merosot 55% dibanding laba 2007 menjadi hanya Rp678 miliar. Secara umum, laba bersih perbankan nasional selama 2008 merosot 13% dibanding tahun sebelumnya. Dan, anjloknya laba perbankan ini diperkirakan ikut dipicu oleh kerugian transaksi derivatif perbankan.
Sebenarnya, kontrak derivatif merupakan hal yang lumrah jika hanya diterapkan sebagai perlindungan nilai mata uang (hedging) untuk keperluan aktivitas usaha riil. Namun, pada kenyataannya, kontrak tersebut sudah mengarah kepada spekulasi mata uang. Dalam waktu setahun, transaksi derivatif perbankan tumbuh pesat (lihat tabel) dan sebagian di antaranya diperkirakan bersifat spekulasi.
Ungkap Elvyn Gahadi Masassya, direktur investasi PT Jamsostek, kegiatan transaksi derivatif perbankan di negeri ini sebenarnya baru mulai marak 4–5 tahun terakhir. Sebelumnya, hanya beberapa bank dan nasabah saja yang terlibat, dengan nilai transaksi yang kecil dan memang untuk keperluan hedging dengan underlying yang jelas. Dan, pihak-pihak yang terlibat pun umumnya sudah paham betul mengenai produk-produk derivatif.
Namun, belakangan produk-produknya tumbuh berkembang makin canggih (sophisticated), termasuk yang spekulatif, tanpa underlying yang jelas, dengan lebih mengharapkan keuntungan dari tingkat kurs. Celakanya, banyak masyarakat yang kemudian tergiur, padahal mereka sejatinya tidak paham dengan produk-produk derivatif. Ditambah lagi dengan tindakan bagian pemasaran bank yang sangat gencar menawarkan dalam rangka mendapatkan keuntungan dari transaksi lewat nasabah. “Nah, ketika apa yang diekspektasikan dari transaksi itu, misalnya pergerakan kurs, tidak sesuai dengan yang dibayangkan, maka muncullah banyak sekali problem antara nasabah dan banknya seperti sekarang,” terangnya.

Risikonya Masih Membayang
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, jumlah transaksi derivatif perbankan yang bersifat spekulatif mencapai US$3,5–4 miliar (sekitar Rp47 triliun) per Desember 2008 dari total transaksi derivatif perbankan sebesar US$60–70 miliar. Penerbitan produk derivatif bersifat spekulatif ini diketahui paling banyak dikeluarkan bank asing dan bank nasional milik asing. Setidaknya sudah diketahui ada 15 bank yang menjual produk-produk derivatif bersifat spekulatif.
Selain besaran nilainya, yang juga patut menjadi sorotan dari transaksi derivatif bersifat spekulatif adalah masa jatuh temponya yang diperkirakan akan tiba pada pertengahan tahun ini. Pasalnya, lanjut Budi, transaksi derivatif yang berunsur spekulasi ini telah membuat gejolak nilai tukar rupiah. Volatilitas nilai tukar rupiah ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga semester II-2009, seiring datangnya jatuh tempo produk-produk derivatif itu, yaitu pada Mei, Juni, dan Juli. “Bukan hanya masyarakat yang dirugikan, kami otoritas moneter juga sangat terganggu dengan ini, karena ini memberikan tekanan ke rupiah. Untuk menjaga gejolak nilai tukar lebih dalam, bank sentral akan mengawal penyelesaian masalah produk derivatif itu,” tandas Budi, seperti dikutip Tempo Interaktif (30/1).
Bank Indonesia baru melarang transaksi derivatif yang bersifat spekulatif pada pertengahan Desember 2008 lalu melalui Peraturan Bank Indonesia No. 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah. Meskipun BI sudah melarang peredaran produk derivatif yang sifatnya spekulatif itu, tetapi BI tidak bisa menghentikan kontrak-kontrak derivatif yang sudah berjalan sebelum pelarangan diterapkan. Sebab, Peraturan BI itu tidak berlaku surut. BI menyerahkan penyelesaian kontrak derivatif kepada bank melalui penghentian kontrak, restrukturisasi, atau dialihkan ke pembiayaan atau kredit.
Beruntung, sesuai hasil pemantauan BI, selama Januari 2009 lalu, nilai transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif sebesar US$3,5–4 miliar itu telah turun 40% atau sekitar Rp20 triliun. Jadi, structured product yang masih menjadi persoalan di perbankan tinggal Rp27 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya penghentian kontrak derivatif sebelum jatuh tempo dan restrukturisasi kontrak.
Apakah kemudian BI boleh menarik napas lega? Tidak juga. Menurut catatan ekonom Rizal Ramli, chairman ECONIT Advisory Group, hal itu disebabkan total cadangan devisa Indonesia saat ini jauh lebih kecil dibanding nilai total transaksi derivatif. Cadangan devisa Indonesia sepanjang 2008 terus merosot, dari US$61 miliar pada Juli menjadi hanya US$52 miliar per Desember 2008, sementara nilai total transaksi derivatif perbankan sebesar US$60–70 miliar.
Rizal sungguh mencemaskan efek permainan produk derivatif bank ini terhadap perekonomian Indonesia pada 2009. Ia menyebut kinerja perbankan itu sendiri, kegiatan transaksi derivatif perbankan ini, sebagai salah satu hidden risk (risiko tersembunyi) di sektor perbankan yang dapat turut memicu memburuknya perekonomian Indonesia sepanjang 2009. “Jika terjadi blunder kebijakan, bukan tidak mungkin pemerintah akan kembali menginjeksikan likuiditas berskala besar sebagaimana terjadi pada BLBI tahun 1997/1998,” ujar Rizal.
“Ah, dia terlalu membesar-besarkan masalah,” ujar seorang bankir senior yang menolak disebutkan namanya. Menurut dia, huru-hara ini hanya akan berlangsung sampai akhir triwulan I-2009. Itu karena banyak kontrak yang sudah dihentikan. “Mungkin yang tersisa tinggal pertengkaran atau negosiasi antara bank dan nasabahnya,” ujarnya. Begitu? Mari kita tunggu.

FADJAR ADRIANTO, ISNO USNODO, DAN MARTHAPURI DWI UTARI

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: